Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 139 Hasil Pencarian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All

Rekomendasi untuk Jokowi dan JK soal Papua
Tgl terbit: Jumat, 03 Oktober 2014
KontraS melalui acara Diskusi Publik Masa Depan Papua dalam Pemerintahan Jokowi – JK pada hari ini [03/10], bertempat di halaman kantor KontraS, meminta agar Pemerintahan Kedepan Jokowi dan Jusuf Kalla, segera membentuk Pengadilan HAM di Papua, Menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM Berat di Wamena dan Wasior, serta memastikan kontrol yang efektif pada TNI, BIN dan Polri di Papua.
Update Informasi Pengumpulan KTP dan Konsolidasi Menolak UU Pemilu Kepala Daerah
Tgl terbit: Kamis, 02 Oktober 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], terhitung sejak hari Jum’at, 26 September 2014, telah membuka akses bagi masyarakat luas yang kecewa terhadap hasil rapat paripurna DPR RI, yang mengesahkan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah melalui DPRD.
49 Tahun Pelanggaran HAM berat 1965-1966; Jokowi - JK Pulihkan Hak Korban
Tgl terbit: Selasa, 30 September 2014
Peristiwa 1965- 1966 adalah salah satu dari peristiwa kelam bangsa Indonesia di masa Orde Baru. Konflik politik dan kekuasaan yang terjadi saat itu ditangani dengan operasi keamanan dan ketertiban yang melampaui batas - batas hukum, nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.
Pengesahan RUU Pilkada: Demokrasi Kembali ke Titik Nol!
Tgl terbit: Jumat, 26 September 2014
Kemunduran terhadap demokrasi yang selama ini telah terbangun di Indonesia kembali terjadi setelah dini hari tadi (26/09), Ketua DPR RI akhirnya mengesahkan RUU PILKADA [Pemilihan Kepala Daerah], memutuskan PILKADA kembali dipilih oleh DPRD. Dari total 361 suara, opsi PILKADA langsung hanya memperoleh 135 suara, sedangkan 226 suara mendukung PILKADA melalui DPRD.
Hentikan Intimidasi Terhadap Warga Penghuni Rumah Negara oleh PT. KAI (Kereta Api Indonesia)
Tgl terbit: Selasa, 23 September 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama warga penghuni rumah negara wilayah Jatibaru, Gambir, Jakarta Pusat mendesak PT. KAI untuk menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap warga penghuni rumah negara wilayah Jatibaru, Gambir, Jakarta Pusat.
Usut Tuntas Kasus Penimbunan BBM dan Peristiwa Bentrokan antara Anggota Brimob Polri dan Anggota TNI di Kepulauan Riau
Tgl terbit: Selasa, 23 September 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan aksi brutalitas [penyalahgunaan kekuatan – senjata api] yang disertai dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Brimob Polda Kepulauan Riau terhadap 4 [empat] orang anggota prajurit TNI AD Yonif 134/TS [Praka Eka Basri, Pratu Eko, Pratu Ari dan Pratu Hari] pada Minggu malam 21 September 2014 di Batam, Kepulauan Riau.
Peluncuran Koin Peduli untuk Pembetukan Pengadilan HAM Ad Hoc
Tgl terbit: Sabtu, 20 September 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan keprihatinan atas pernyataan Andi Widjajanto, Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kall (JKW-JK), mengenai tidak mungkinnya Pengadilan HAM Ad Hoc dilaksanakan dalam waktu dekat nanti
HENTIKAN KRIMINALISASI DAN BERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN TERHADAP KERJA – KERJA PEMBELA HAM DI PAPUA
Tgl terbit: Jumat, 19 September 2014
Nasional Papua Solidaritas [Napas], Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], dan Komite Persiapan Federasi Mahasiswa Kerakyatan (KP-FMK) menyayangkan sikap institusi POLRI, khususnya Kepolisian Daerah Papua dalam menangani kasus yang berkaitan dengan pembela HAM.
Desakan Penyidikan Atas Kekerasan dan Penganiayaan Terhadap Pembela HAM Sdri. Anum Siregar
Tgl terbit: Kamis, 18 September 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak Kapolda Papua untuk segera melakukan penyidikan atas tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap Pembela HAM, Sdr Anum Siregar di Wamena Kapolda juga harus dapat membongkar motif dibalik tindakan kekerasan dan penganiayaaan terhadap Sdr. Anum yang merupakan pembela HAM yang selama ini aktif melakukan pembelaan hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua.
TUNDA PEMBAHASAN RUU ADVOKAT
Tgl terbit: Rabu, 17 September 2014
PSHK dan KontraS mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat yang saat ini sedang dibahas. Satu tahun lebih sudah berlalu sejak Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 12 Juli 2013, menyepakati RUU Advokat sebagai RUU usul inisiatif DPR. RUU tersebut dimaksudkan sebagai RUU pengganti UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).
30 Tahun Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984: Jokowi Jangan Ulangi Ingkar Janji S
Tgl terbit: Jumat, 12 September 2014
Kami, korban dan keluarga korban dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam peristiwa Tanjung Priok 1984 bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyatakan kekecewaan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [SBY] yang tidak dapat menepati janjinya untuknya menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984 dan peristiwa – peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya secara berkeadilan, sebagaimana diantaranya dijanjikan Presiden SBY dalam pertemuan dengan perwakilan korban pada 26 Maret 2014.
RUU Pilkada, Hak Memilih setiap Warganegara tidak bisa diwakili
Tgl terbit: Kamis, 11 September 2014
Kami dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Bersih 2014, menolak disahkannya RUU Pilkada oleh DPR RI. Kami menemukan sejumlah masalah didalam RUU tersebut sebagaimana dijelaskan dibawah ini;
Mempertanyakan Kesiapan Ketahanan dan Keamanan Nasional dari Ancaman Penyakit Endemik
Tgl terbit: Rabu, 10 September 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], selaku organisasi Hak Asasi Manusia [HAM], menaruh perhatian yang sangat besar terhadap maraknya penyebaran penyakit endemik berupa virus ebola, yang akhir-akhir ini sebaran dan jumlah penderitanya sudah sangat mengkhawatirkan di beberapa negara.
Usulan Program Prioritas Pemerintahan Jokowi-JK - Memfasilitasi Hak Petisi Melalui Kanal Aspirasi
Tgl terbit: Jumat, 05 September 2014
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang peduli terhadap pembangunan partisipasi publik mendesak Presiden terpilih Joko Widodo memfasilitasi Hak Petisi dengan cara melegitimasi kanal aspirasi warga. Kanal ini diperlukan untuk menampung antusias publik berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu, kanal ini memiliki fungsi untuk mengimbangi potensi oligarki partai politik dan elit.
10 tahun Wafatnya Munir: Menggugat Negara Menuntaskan Kasus Munir
Tgl terbit: Jumat, 05 September 2014
Pemerintahan SBY harus segera membuka Laporan Tim Pencari Fakta Pembunuhan Munir. 10 tahun kasus Munir berlalu, hingga kini belum juga terkuak. Divonisnya 3 orang yang terlibat tidak cukup membuka atau menarik tanggung jawab orang-orang dilevel tertinggi sebagai otak atau dalang pelaku pembunuhan Munir.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org