Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 160 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 Next All

Tindaklanjut Putusan Sidang Paripurna DPR RI atas Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/98
Tgl terbit: Kamis, 08 Oktober 2009
Melalui surat ini, perkenankan kami korban dan keluarga korban Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998 beserta Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan apresiasi atas keputusan Sidang Paripurna DPR RI yang telah menyetujui kesimpulan dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) tentang Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 †1998, pada 28 September 2009. Seperti yang kita ketahui bersama,
Mempertanyakan Sikap Jaksa Agung Terhadap Rekomendasi Paripurna DPR tentang Tindak Lanjut Penyidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 - 1998
Tgl terbit: Rabu, 07 Oktober 2009
Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Komisi untuk Orang Hlang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan sikap Jaksa Agung dalam menindaklanjuti rekomendasai sidang Paripurna DPR tentang tindak lanjut Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa pada 28 September 2009.
HUT TNI ke 64
Elite Sipil Harus Segera Agendakan Reformasi Militer

Tgl terbit: Minggu, 04 Oktober 2009
Kami sejumlah koalisi masyarakat sipil mengucapkan selamat hari jadi kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke 64 pada 5 Oktober 2009. Momentum hari jadi ini biasa diperingati oleh sejumlah kalangan di Indonesia, terutama oleh TNI. Selain diperingati pada hari jadinya, momentum ini juga penting untuk melakukan evaluasi eksistensi TNi dimasa transisi politik Indonesia dan terutama dalam menjelang bekerjanya Pemerintahan dan DPR baru hasil pemilu 2009.
Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus DPR RI tentang Penghilangan Orang Secara Paksa:<br>
TERBITKAN KEPPRES PENGADILAN HAM AD HOC DALAM 100 HARI PERTAMA! Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus DPR RI tentang Penghilangan Orang Secara Paksa:
TERBITKAN KEPPRES PENGADILAN HAM AD HOC DALAM 100 HARI PERTAMA!

Tgl terbit: Selasa, 29 September 2009
Korban dan Keluarga Korban Penculikan dan Penghilangan Aktivis 1997-1998 serta Keluarga Korban Pelanggaran HAM lainnya bersama IKOHI, KONTRAS, SETARA, YLBHI, ELSAM dan kalangan masyarakat sipil lainnya memastikan akan mengawal rekomendasi ini hingga mampu mewujudkan keadilan bagi korban, keluarga korban, dan rasa keadilan masyarakat.
Surat Kepada :
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004-2009

Tgl terbit: Senin, 28 September 2009
Melalui surat ini, perkenankan kami, orang tua korban, IKOHI dan KontraS, menyampaikan pandangan dan sekaligus mengetuk pintu hati Bapak/Ibu sehubungan dengan agenda sidang Paripurna pembahasan rekomendasi Pansus Orang Hilang DPR-RI pada hari ini (28 September 2009).
AMNESTY INTERNATIONAL
Indonesia: Cabut hukuman rajam dan cambuk rotan yang "kejam"

Tgl terbit: Kamis, 17 September 2009
Peraturan Indonesia baru mengesahkan hukuman rajam hingga mati untuk praktek zina dan cambuk rotan hingga 100 cambukan untuk homoseksualitas harus dicabut sesegera mungkin, ungkap Amnesty International pada hari Kamis.
10 Tahun Peristiwa Semanggi II Saatnya Negara Mengakhiri Pembangkangan Hukum
Tgl terbit: Kamis, 17 September 2009
September tepat dikatakan sebagai bulan “air mata”, banyak kasus pelanggaran berat HAM baik di Indonesia maupun di Timor Timur (sekarang Timor Leste) terjadi pada bulan September, diantaranya adalah kekerasan yang terjadi dalam peristiwa Semanggi II, pada 23-24 September 1999, sekitar 11 orang meninggal dan 217 orang luka-luka akibat penembakan yang dilakukan aparat keamanan. Mereka yang menjadi korban adalah mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap rencana pemberlakuan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB 1999). korban tersebar di berbagi wilayah; Jakarta, Lampung, Palembang, Makassar dan Purwokerto. Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2002) menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran berat HAM dalam kasus ini.
Perkembangan Kasus Munir Jaksa Agung Tidak Serius Melakukan Peninjuan Kembali
Tgl terbit: Kamis, 17 September 2009
Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) menyampaikan sikap atas respon kejaksaan yang lambat dan setengah hati atas usaha PK (peninjauan kembali) putusan bebas Muchdi PR oleh PN Jakarta Selatan pasca putusan kasasi yang menyatakan N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh Mahkamah Agung pada tanggal 15 Juni 2009 silam.
Surat : Rekomendasi Pansus DPR atas Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/98
Tgl terbit: Rabu, 16 September 2009
Melalui surat ini, perkenankan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan menyambut baik keputusan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 †1998, pada 15 September 2009, yang menyampaikan rekomendasi sebagai berikut;
KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PERDAMAIAN DAN KEADILAN
Penegakkan hukum terhadap kasus Makar dengan para terdakwa

Tgl terbit: Rabu, 16 September 2009
Kasus ini diawali dengan adanya demo damai yang di prakarsai oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 April 2009 jam 10.00 WIT terjadi Demo damai yang dihadiri oleh kurang lebih 100 (seratus) orang mereka melakukan demo damai dengan Rute melewati jalan jenderal Sudirman menuju jalan A. Gobay Karang Tumaritis selanjutnya menuju ke Jalan Merdeka dan berhenti di KPUD Nabire selanjutnya massa melakukan Orasi di depan kantor KPUD Nabire sampai jam 3.00 WIT dan mendapat pengawalan dari Aparat Kepolisian Resort Nabire, Demo tersebut bertujuan Menolak dilakukannya Pemilu Legislatif serta Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, menyatakan sikap tentang gagalnya otonomi khusus Papua dan Permintaan Referendum, mendukung peluncuran Internasional Lawyers For West Papua (ILWP) di Amerika Serikat pada tanggal 3 s/d 5 April 2009 dalam demonstarsi tersebut Sdr. Zeth Giay bertanggungjawab sebagai koordinator lapangan, masa Pendemo membawa Spanduk-spanduk, setelah Demo Damai sebagian masa pulang ke rumah masing dan sebagian lagi menuju ke Taman Gizi, pada tanggal 4 dan 5 April tidak ada aktifitas demo dilakukan tetapi sebagian masa berkumpul di taman Gizi dan terus mendapat pengawalan dan Pemantauan dari pihak Kepolisian, Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2009 oleh petugas keamanan Polres Nabire kemudian Para terdakwa dibawah ke Mapolres Nabire untuk dimintai keterangan selanjutnya mereka menjalani proses pemeriksaan dan di tahan oleh Polres Nabire.
Rekomendasi Pansus DPR atas Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/1998
Tgl terbit: Rabu, 16 September 2009
Melalui surat ini, perkenankan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan menyambut baik keputusan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 †1998, pada 15 September 2009, yang menyampaikan rekomendasi sebagai berikut;Â
Tunda Pengesahan Qanun Jinayah dan Qanun Hukum Acara Jinayah demi Kepastian Hukum di Aceh
Tgl terbit: Senin, 14 September 2009
Melaksanakan Syariat Islam bukanlah hal baru bagi masyarakat Aceh. Jauh sebelum Aceh diberi keistimewaan menjalankan Syariat Islam, masyarakat telah menerapkan nilai-nilai Syariat Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Karenanya, ketika Pemerintah Daerah Aceh membuat hukum positif berdasarkan Syariat Islam (seperti Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah), maka keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat Aceh adalah sebuah prasyarat. Sebagai daearah yang dijadikan model penerapan Syariat Islam di Indonesia, Pemerintah Aceh juga berkewajiban untuk melahirkan peraturan perundang-undangan (hukum) yang membangun citra Islam sebagai agama yang rahmatan lilalamin, penuh kasih sayang, damaii dan berkeadilan.
Menyerukan Keadilan atas Kejahatan Kemanusiaan di Timor
Tgl terbit: Sabtu, 12 September 2009
Selama kurun waktu sepuluh tahun ini ketidaktertarikan komunitas internasional, serta usaha-usaha aktif dari pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah menghalang-halangi prospek keadilan atas kejahatan-kejahatan HAM berat yang dilakukan selama Timor Timur masih menjadi bagian dari Indonesia. Dengan mengenyampingkan tuntutan dari rakyatnya sendiri, pemerintah Timor Leste dewasa ini terus melanjutkan pengabaian atas tuntutan bagi keadilan dan pengakhiran impunitas tersebut.
Seperempat Abad Kasus Tanjung Priok 1984 Keadilan Korban Masih Jauh Panggang dari Api
Tgl terbit: Sabtu, 12 September 2009
Hari ini adalah momentum yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya korban dan keluarga korban Tanjung Priok untuk kembali merefleksi sebuah tragedi kemanusiaan yang terjadi 25 tahun yang lalu tepatnya tanggal 12 September 1984. Tragedi ini melengkapi catatan kelam sejarah bangsa Indonesia setelah sebelumnya terjadi beberapa rangkaian kekerasan dalam tragedi 1965 †1966, peristiwa Malari 1974, penembakan misterius 1981 †1983 dan berbagai tragedi kemanusiaan lainnya yang terus mengisi katalog kekerasan di Indonesia. Hingga saat ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum selesai, berupa pemulihan hak para korban dan keluarga korban yang dibunuh, dihilangkan secara paksa, dirampas kemerdekaannya tanpa proses hukum, dirampas harta bendanya dan segala hak yang melekat dan dijamin oleh konstitusi kita.
25 Tahun Peristiwa Tanjung Priok 1984 Melaporkan Proses Peradilan Tanjung Priok ke PBB : Mempertanyakan Ulang Komitmen RI untuk Perlindungan HAM
Tgl terbit: Jumat, 11 September 2009
Esok, 12 September 2009, tepat 25 tahun terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok. Peristiwa ini menjadi bagian dari sejarah hitam bangsa ini. Puluhan orang tewas, disiksa dan menjalani peradilan yang tidak fair dengan tuduhan mengganggu jalannya pemerintahan pada tahun 1980an lalu. Peristiwa tersebut berdampak buruk bagi korban dan keluarganya. Mereka kehilangan pekerjaan, pendidikan bahkan memperoleh stigma negatif.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org