Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 1918 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 128 Next All

KPCD kawal perdamaian Aceh
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Kamis, 23 Desember 2010
BENER MERIAH - Perdamaian di provinsi Aceh dengan semangat persaudaraan dilakukan pengamanan oleh sejumlah komunitas perempuan cinta damai (KPCD) Aceh dan menolak setiap bentuk diskriminasi, adu domba, serta segala usaha yang memicu munculnya konflik dalam masyarakat.
Pemerintah Didorong Ratifikasi Konvensi Internasional Penghilangan Paksa
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Kamis, 23 Desember 2010
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pada 23 Desember 2010 ini, Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa akan resmi berlaku. Indonesia pun didorong untuk segera meratifikasi konvensi ini agar tragedi HAM tak terulang. "Menyikapi kondisi ini, kami mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan prioritas terhadap rencana ratifikasi konvensi internasional tersebut,"ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar, Kamis (23/12).
RUU Intelejen Negara Berpotensi Langgar HAM
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Rabu, 22 Desember 2010
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelejen Negara dinilai berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Adanya sejumlah pasal yang belum jelas dan pembahasaan ayat yang sumir, menjadi celah dalam RUU yang disusun DPR itu.
Penegakan HAM di Papua Belum Optimal
Sumber: suarapembaruan.com | Tgl terbit: Rabu, 22 Desember 2010
[JAYAPURA] Penegakan hak asasi manusia (HAM) di Papua belum optimal. Masih banyak terdapat diskriminasi dan keberpihakan secara negatif oleh aparat hukum dan pemerintah saat ini, meskipun sudah ada regulasi yang menjamin HAM.
Bener Meriah kampung damai?
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Selasa, 21 Desember 2010
REDELONG - Komunitas Perempuan Cinta Damai (KPCD) bersama KontraS Aceh akan mendeklarasikan Kampung Damai di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam upaya menjalin kembali hubungan baik antar suku di daerah itu yang sempat kurang harmonis akibat konflik.
Kasus Munir Layak Dibuka Kembali
Sumber: harian-global.com | Tgl terbit: Selasa, 21 Desember 2010
Pasca-Peninjauan Kembali (PK) kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ditolak oleh Mahkamah Agung, kini pihak keluarga dan Kontras mendesak agar masalah ini kembali diusut. Jika kasus ini kembali dibuka, tentu harus ada niat dari Presiden dan Jaksa Agung.
KontraS Minta Polisi Usut Tuntas Kematian Alfrets
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 21 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dengan praktek kekerasan yang terus terjadi terhadap para pekerja pers. Kasus terkini adalah tewasnya Alfrets Mirulewan, jurnalis Mingguan Pelangi di Maluku.
TPF Munir: Data WikiLeaks data lama
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA - Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis Munir menilai dokumen yang dibocorkan WikiLeaks mengenai Munir bukan hal baru. Namun, dokumen itu bisa memperkuat hasil temuan TPF yang sempat ditutup-tutupi.
WikiLeaks bocorkan kasus Munir
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA - Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis Munir menilai dokumen yang dibocorkan WikiLeaks mengenai Munir bukan hal baru. Namun, dokumen itu bisa memperkuat hasil temuan TPF yang sempat ditutup-tutupi.
Kawat Diplomatik AS Soal Munir di WikiLeaks Mesti Dilihat Positif
Sumber: detiknews.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
Jakarta - Kawat diplomatik AS yang bocor di WikiLeaks terkait kasus Munir mesti ditanggapi positif. Ada penyelidikan dari pihak kepolisian yang belum tuntas dilakukan. Untuk itu polisi didesak untuk membuka kembali semua fakta tersembunyi di kasus itu.
Menko Polhukam: Kopassus & Obama Tak Terkait
Sumber: nasional.vivanews.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
VIVAnews - Pemerintah membantah soal permintaan Indonesia kepada Amerika Serikat (AS) agar negara adidaya itu mencabut larangan latihan bagi satuan elit Kopassus sebelum Obama datang ke Indonesia.
Kapolri Belum Baca Dokumen WikiLeaks
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah dorongan agar penegak hukum turut menyelidiki isi kawat diplomatik Amerika Serikat yang berkaitan dengan Indonesia, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo mengaku belum membacanya.
Dokumen WikiLeaks Perkuat Temuan TPF Munir
Sumber: korantempo.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA--Mantan anggota Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir, Usman Hamid, menyatakan dokumen yang dibocorkan WikiLeaks berkaitan dengan pembunuhan aktivis hak asasi Munir Said Thalib memperkuat temuan timnya. "Dokumen WikiLeaks memperkuat apa yang ditemukan dan diyakini oleh TPF saat itu," ujar Usman kepada Tempo kemarin.
Kedutaan AS Jawab Wikileaks, Soal Kopassus
Sumber: fokus.vivanews.com | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
IVAnews - Beberapa hari lalu, sejumlah media melansir dokumen yang dibocorkan Wikileaks bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pelarangan Kopassus latihan di Amerika Serikat dihentikan supaya Presiden
Ternyata, konvensi penghilangan paksa tidak masuk Prolegnas
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
JAKARTA - Hingga saat ini, ratifikasi konvensi internasional tentang penghilangan orang secara paksa belum masuk agenda legislasi nasional dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) DPR 2011.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org