Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 153 Next All

Satu Tahun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA): Pengungkapan Kebenaran atas Peristiwa Pelanggaran HAM di Aceh sebagai Upaya Memperkuat Perdamaian
Tgl terbit: Selasa, 24 Oktober 2017
Hari ini adalah satu tahun usia KKR Aceh pasca dilantik oleh Gubernur Aceh terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2016. Hadirnya KKR Aceh menjadi kelahiran kembali akan harapan para korban konflik dan pelanggaran HAM di Aceh yang telah mengalami berbagai gelombang kekerasan dan pelanggaran HAM, atas pengungkapan kebenaran dan pemenuhan keadilan. Sejatinya, KKR diharapkan membuka ruang kebenaran untuk memperkuat perdamaian di Aceh serta berkontribusi terhadap upaya penegakan HAM di Indonesia.


Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - Kalla: Akuntabilitas HAM, Agenda Demokrasi Memburuk dan Terus Terpinggirkan
Tgl terbit: Jumat, 20 Oktober 2017
Bertepatan 3 tahun masa Pemerintahan Jokowi - Kalla yang jatuh pada 20 Oktober 2017, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyampaikan beberapa catatan terkait kinerja pemerintah, khususnya terhadap upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.


3 Tahun Jokowi-Jk Jalankan Amanat Reformasi
Tgl terbit: Kamis, 19 Oktober 2017
Pemerintahan Jokowi-JK akan memasuki tahun ketiga pada hari Jumat, 20 Oktober 2017. Selama tiga tahun, kami melihat banyak kebijakan yang telah diambil, terkait infrastruktur pembangunan, peningkatan penarikan pajak, maupun kebijakan pembatasan hak sipil dan politik dalam bentuk peraturan presiden hingga aturan di tingkat kementrian. Namun Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menilai capaian selama 3 tahun pemerintahan Bapak Presiden semakin menjauh dari 6 amanat reformasi yang tertuang di dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi.


Presiden Harus Ambil Langkah Tegas dalam Penyelesaian Perkara Novel Baswedan
Tgl terbit: Jumat, 13 Oktober 2017
Enam bulan telah berlalu pasca kejadian penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Novel Baswedan. Dalam kurun waktu ini pula, kasus tersebut belum juga menemukan titik terang. Baik Mabes Polri, maupun Polda Metro Jaya, belum memberikan keterangan lebih dalam terkait kasus ini.


Politik Hukuman Mati Pemerintah Indonesia: Wajah Pengkerdilan Penegakan Hukum Dibilaki Politik Ketegasan
Tgl terbit: Selasa, 10 Oktober 2017
Memperingati 15 tahun gerakan melawan praktik hukuman mati sedunia pada 10 Oktober 2017, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ingin mengeluarkan catatan publik, khususnya terkait dengan upaya bersama dalam menjauhi bentuk-bentuk penghukuman yang bertentangan dengan semangat melindungi hak hidup, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Sebagai permulaan, patut untuk kita ketahui bahwa penggunaan hukuman mati dalam praktiknya telah jauh berkurang. Hal ini bisa dilihat data global yang disarikan oleh World Coalition Against the Death Penalty (WCADP): dari tren progresif dari 104 negara di dunia yang telah mengabolisi (baca: menghapus) secara keseluruhan vonis hukuman mati untuk seluruh kejahatan pidana. Setidaknya 7 negara di dunia telah menghapus vonis hukuman mati untuk kejahatan pidana biasa, 30 negara lainnya telah meniadakan hukuman mati secara praktik, 57 negara telah meretensi hukuman mati. Namun tren ini tidak diikuti oleh 23 negara yang masih menerapkan eksekusi mati setidaknya sampai tahun 2016. Negara-negara tersebut adalah Tiongkok, Iran, Irak, Pakistan dan Saudi Arabia. Indonesia juga masuk dalam daftar negara-negara yang masih bersikap konvensional dalam hal ini.


Anggota Komnas HAM Terpilih 2017 - 2022 Jangan Tersandera Politik `Balas Budi`
Tgl terbit: Kamis, 05 Oktober 2017
Komisi III DPR RI telah menyelesaikan seleksi tahap akhir pemilihan Anggota Komnas HAM Periode 2017 ? 2022 pada Selasa, 3 Oktober 2017. 7 nama lolos seleksi uji kelayakan (fit and proper test) tersebut yakni Mohammad Choirul Anam, Beka Ulung Hapsara, Drs. Ahmad Taufan Damanik, MA, Munafrizal Manan, Sandrayati Moniaga, Hairansyah, SH. MH, dan Drs. Amiruddin Al Rahab, M.Si.


Tentara Profesional Dalam Tarik Ulur Politik Nasional
Tgl terbit: Rabu, 04 Oktober 2017
Memperingati Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang jatuh setiap tanggal 5 Oktober, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara rutin mengeluarkan catatan tahunan perihal kinerja dan kualitas unsur pertahanan Republik Indonesia yang dimandatkan diberikan kepada institusi TNI. Tahun ini, KontraS ingin kembali menengok pada konsepsi supremasi sipil yang pada hakikatnya menjadi ruang penjuru kendali dari berjalannya mekanisme pertahanan yang tunduk pada kontrol akuntabilitas, keterbukaan, prinsip-prinsip hukum yang selaras dengan hak-hak asasi manusia.


Menanti Anggota Komnas HAM Terpilih yang Berintegritas dan Bernyali
Tgl terbit: Selasa, 03 Oktober 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritisi uji kelayakan (fit and proper test) calon Anggota Komnas HAM Periode 2017 ? 2022 yang tengah berlangsung di DPR RI sejak pekan lalu. Sebanyak 14 (empat belas) nama calon telah melewati berbagai tahapan sebelum Komisi III DPR RI akan mengumumkan 7 (tujuh) nama Anggota Komnas HAM terpilih periode pada hari ini, Selasa, 3 Oktober 2017. Secara defacto, ketujuh nama terpilih sudah menjadi Anggota Komnas HAM periode 2017 ? 2022 meski masih harus menunggu waktu pengesahan oleh Presiden RI.


MK Perlu Dengarkan Keterangan Berbagai Pihak dalam Pengujian Perppu Ormas
Tgl terbit: Senin, 02 Oktober 2017
Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menggelar persidangan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemassyarakatan (Perppu Ormas). Agenda persidangan saat ini sampai pada pemeriksaan saksi dan ahli dari para pihak, serta keterangan pihak terkait, setelah sebelumnya mendengarkan keterangan dari Pemerintah. Menanggapi proses pengujian tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari YLBHI, Perludem, WALHI, Imparsial, ELSAM, KontraS, KPA, HRWG, dan KPBI telah mengajukan diri sebagai pihak terkait langsung dalam perkara No. 38/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Organisasi Advokat Indonesia. Namun demikian, MK menolak permohonan untuk menjadi pihak terkait ini, dengan alasan sudah banyak pihak terkait dalam perkara ini, dan inti keterangannya sama.


Indonesia Darurat Agraria: Luruskan Reforma Agraria dan Selesaikan Konflik-konflik Agraria
Tgl terbit: Rabu, 27 September 2017
Tanggal 24 September 1960 adalah hari kelahiran Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Kemudian, Presiden Soekarno memutuskan hari kelahiran UUPA tersebut sebagai Hari Tani Nasional yang patut diperingati secara hikmat oleh segenap bangsa.


Presiden dan DPR Harus Mengevaluasi Panglima TNI
Tgl terbit: Senin, 25 September 2017
Pada tanggal 23 September 2017, dalam pertemuan dengan para purnawirawan TNI, Panglima TNI menyampaikan adanya institusi negara yang memesan 5000 unit senjata api. Selain itu, Panglima TNI juga menyatakan akan melakukan penyerbuan kepada Polisi jika institusi Kepolisian membeli senjata yang dapat menembak tank.


Menyoal Pelibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 22 September 2017
Pembahasan terhadap revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih berlansung di DPR. Menurut ketua Panja RUU, Muhammad Syafii, rencana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme pun sudah disepakati, namun hal tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden (Perpres) setelah RUU tersebut disahkan oleh DPR.


Telah Terjadi Penangkapan Sewenang-wenang Terhadap Pembela Nelayan dan Lingkungan Hidup Tubagus Budhi Firbany
Tgl terbit: Kamis, 21 September 2017
Pada 3 Agustus 2017 telah terjadi penangkapan sewenang-wenang terhadap Tubagus Budhi Firbany, seorang aktivis pembela nelayan dan lingkungan hidup di Pulau Bangka. Penangkapan dilakukan oleh Polres Bangka.


Pemerintah Daerah Harus Segera Meredam Api dalam Sekam di Luwuk
Tgl terbit: Rabu, 20 September 2017
Respons cepat KontraS dalam atas situasi sosial yang terjadi di Luwuk (4/9) telah mengingatkan kita semua akan pentingnya sistem deteksi dini yang harus dimiliki oleh kepolisian demi mencegah konflik sosial muncul dan terjadi di tengah masyarakat. Penyerangan yang terjadi terhadap satu perkampungan etnis Muna, di Luwuk Sulawesi Tengah, pasca kematian NH (Etnis Saluan) pada 22 Agustus 2017 harus menjadi catatan dan perhatian penting bagi pemangku kepentingan: pemerintah daerah dan pihak kepolisian, dalam memutus rantai teror juga menjamin keramahan sosial di tengah kota. Rantai teror yang KontraS maknai di sini adalah insiden pengeroyokan yang berujung kepada kematian bukanlah kasus tunggal, melainkan merupakan rangkaian teror yang masih belum terjawab oleh otoritas Luwuk. Keramahan sosial yang juga KontraS maknai di sini adalah bentuk dari pertanggungjawaban otoritas Luwuk (termasuk aparat kepolisian di dalamnya) untuk menciptakan kota yang hidup guyub, bersama dengan jaminan pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM untuk semua warganya.


Koalisi Tolak Perppu Ormas Daftarkan Gugatan Ke MK: Perppu Ormas Tanda Pemerintah Otoriter Terhadap Hak Politik Warga
Tgl terbit: Senin, 18 September 2017
Koalisi Tolak Perppu Ormas mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan merupakan tindak lanjut jalur hukum terhadap sikap dari koalisi yang sebelumnya menyampaikan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah yang otoriter ini. Gugatan bertambah relevan karena otoritarian kembali dipraktekan Pemerintah melalui Kepolisian saat membubarkan diskusi korban 1965 (16/9) di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan YLBH Jakarta.


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 153 Next All

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org