Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

Wow! Polisi Bisa Perintah Tentara
Sumber: RADARLAMPUNG.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 30 Januari 2013
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengeluarkan surat perintah panglima untuk internal anggotanya. Isinya, anggota TNI bisa digerakkan secara resmi untuk membantu polisi. Dalam operasi perbantuan itu, kendalinya ada di polisi.


TNI Bisa Diperintah Polisi
Sumber: FAJAR.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 30 Januari 2013
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengeluarkan surat perintah Panglima untuk internal anggotanya.


GarpU Ingatkan Kontras Bicara Konstitusional Soal Capres
Sumber: CAHAYAREFORMASI.COM | Tgl terbit: Rabu, 30 Januari 2013
Pernyataan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Ashar di kantornya (12/1/2013), agar Komnas HAM mengeluarkan checklist calon presiden (capres) dan calon legislatif (caleg) yang termasuk penjahat kemanusiaan atau pelanggar HAM, baik ringan maupun berat


KontraS Kritik MoU Perbantuan TNI ke POLRI
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 Januari 2013
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengkritik MoU perbantuan TNI ke POLRI


KontraS Tolak Inpres Kamnas
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menegaskan menolak rencana Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membuat Instruksi Presiden (Inpres) tentang Keamanan Nasional akhir Januari ini.


Kontras: Tugas Perbantuan TNI Idealnya Diatur UU
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai tugas perbantuan TNI kepada Polri seyogyanya diatur dalam undang-undang, bukan sekadar nota kesepahaman (MoU)


KontraS Tolak Keras Inpres Kamnas Presiden SBY
Sumber: SERUU.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak keras rencana pemerintah perihal Instruksi Presiden tentang Keamanan Nasional (Inpres Kamnas) akhir bulan Januari ini.


KontraS Tolak Inpres Kamnas
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menegaskan menolak rencana Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membuat Instruksi Presiden (Inpres) tentang Keamanan Nasional akhir Januari ini


Kontras: Inpres Kamnas Cermin Kegagalan Pemerintah
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Banyak kasus kekerasan yang berujung kerusuhan di sejumlah daerah membuat aparat keamanan kewalahan seperti kerusuhan di Sumbawa,


Kontras Nilai Inpres Kamtibmas Tak Tepat
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Gejolak di masyarakat terjadi karena tidak terjaminnya pelayanan publik, perlindungan hukum, keadilan sosial dan pemenuhan hak-hak sipil


Kontras Tolak Inpres Kamnas untuk Kerusuhan
Sumber: METRONEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak rencana pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Keamanan Nasional


Aliansi Metro Desak Polri Serius Tangani Kasus Luvina
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 27 Januari 2013
Aliansi Melawan Topeng Restorasi (Metro) mendesak Polri untuk serius menangani kasus pemutusan hubungan kerja mantan jurnalis Metro TV, Luvina


Pemerintah Dituding Biarkan Kerusuhan Sumbawa
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Minggu, 27 Januari 2013
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Sumbawa berencana menggugat pemerintah ke pengadilan lantaran dianggap membiarkan kerusuhan di Sumbawa Besar pada Selasa lalu


Kontras Nilai Pemerintah Biarkan Konflik Sumbawa
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Minggu, 27 Januari 2013
Ketua Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Haris Azhar menilai adanya pembiaran pemerintah dalam konflik yang terjadi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat sejak terjadinya kericuhan.


Pemerintah Dinilai Membiarkan Kerusuhan Sumbawa
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Sabtu, 26 Januari 2013
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Sumbawa menilai para penyelenggara pemerintahan sengaja membiarkan kerusuhan di Sumbawa



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org