Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2269 Hasil Pencarian

Penanganan Kasus Penyiksaan Oleh Polri; Pernyataan Kabareskrim dan Kadiv Humas Mabes Polri Telat dan Tidak Relevan
Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada hari Senin, 24 Agustus 2015 melakukan Siaran Pers mengenai Darurat Penghentian Praktik Penyiksaan, Pemberatan Hukuman Pelaku Penyiksaan dan Hentikan Kriminalisasi Bagi Korban/Keluarga Penyiksaan http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2149. Dalam siaran pers tersebut, KontraS menyampaikan bahwa pada bulan Mei ? Agustus, KontraS mendapatkan empat [4] laporan peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia [Polri] pada saat proses ditingkat penyidikan, 4 peristiwa penyiksaan tersebut menyebabkan setidaknya 7 (tujuh) orang korban meninggal dunia dan 16 (enam belas) orang korban mengalami luka ? luka.
Police Use Violence when Interrogating Suspects
Tgl terbit: Selasa, 25 Agustus 2015
The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) reported on Monday that from May to August it received several reports of extreme violence perpetrated by officers of the National Police against criminal suspects. - See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/25/police-use-violence-when-interrogating-suspects-kontras.html#sthash.EE6DFBQK.dpuf
Darurat Penghentian Praktik Penyiksaan, Pemberatan Hukuman Pelaku Penyiksaan dan Hentiksan Kriminalisasi Bagi Korban/Keluarga Penyiksaan
Tgl terbit: Senin, 24 Agustus 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan masih terus terjadinya praktik - praktik penyiksaan oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk penghukuman maupun upaya mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Dari catatan KontraS, dalam 4 (empat) bulan terakhir saja, yakni Mei ? Agustus 2015 setidaknya kami telah menerima sebanyak 4 (empat) pengaduan kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Praktik penyiksaan tersebut mengakibatkan sebanyak 7 (tujuh) orang tewas 16 (enam belas) orang lainnya mengalami luka ? luka.
Satu Dekade MoU Helsinki Pemenuhan Hak-Hak Para Korban Masih Kelabu Satu Dekade MoU Helsinki Pemenuhan Hak-Hak Para Korban Masih Kelabu
Tgl terbit: Jumat, 14 Agustus 2015
Berkenaan dengan peringatan satu dekade Perdamaian Aceh, yang ditandai dengan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam, KontraS kembali mengingatkan Pemerintah atas tanggung jawabnya terkait penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu (konflik) di Aceh sebagaimana telah disepakati dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pertanggungjawaban hukum terhadap kasus-kasus tersebut merupakan mandat dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Tujuh Rekomendasi Agenda Prioritas untuk Menkopolhukam
Tgl terbit: Jumat, 14 Agustus 2015
Perombakan kabinet (reshuffle) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 11/08/2015, menunjukkan secara serius bahwa masih terdapat hambatan dan kekurangan dalam implementasi kebijakan, serta program pemerintah. Salah satu yang diganti adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pengganti Menko Polhukam sebelumnya, Tedjo Edhy Purdijatno.
Desakan Tindaklanjut dan Proses Pidana Praktik Penyiksaan Terhadap Sdr. Suhaili oleh Anggota Polres Bangka Terhadap Suhaili
Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menerima informasi mengenai meninggalnya Sdr. Suhaili, [yang selanjutnya disebut sebagai korban], warga Perumahan Taman Pesona Bangka Blok AA, Sungailiat, Kepulauan Bangka Belitung. Meninggalnya korban diduga akibat praktik penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Satnarkoba Polres Bangka yang menangkap dan menguasai korban pada 01 Agustus 2015.
Ketidaketisan dan Ketidaktepatan dalam Rencana Pemberian Penghargaan Kepada Kim Jong Un
Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2015
(KontraS) mengecam pemberian penghargaan (Award) kepada Kim Jong Un sebagai tokoh anti-imperialisme oleh Yayasan Pendidikan Soekarno. KontraS meyakini ketidaketisan dan ketidaktepatan dalam pemberian penghargaan tersebut, serta mendesak Yayasan Pendidikan Soekarno segera membatalkan pemberian penghargaan. Diberikannya penghargaan atas sikap anti-imperialisme Kim- Jong Un tanpa menjadikan sikap politik Korea Utara sebagai indikator, diantaranya dengan menutup semua celah komunikasi terkait isu HAM dan demokrasi dengan negara lain, maupun organisasi internasional, serta dengan menjalankan kekerasan struktural dalam wilayah kedaulatan negara sama sekali tak patut dilakukan oleh Yayasan Pendidikan manapun,
SURAT TERBUKA: Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung
Tgl terbit: Senin, 03 Agustus 2015
Bersamaan dengan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2015 lalu, demi meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan korban dan keluarga korban menyampaikan evaluasi, sekaligus masukan atas kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat serta penanganan kasus yang melibatkan sanksi hukuman mati di dalamnya.
Sengketa Tanah di Kebumen, TNI wajibTunduk Pada Supremasi Hukum
Tgl terbit: Jumat, 31 Juli 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh anggota TNI AD, yang diduga dari satuan Zipurdan Yonif 403, di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2015.
Respon Pasca Peristiwa Pembakaran Rumah Ibadah
Tgl terbit: Selasa, 21 Juli 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebelumnya menyanyangkan terjadinya insiden pembakaran terhadap rumah ibadah yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua pada tanggal 17 Juli 2015. Insiden ini diduga bermula ketika terjadinya peristiwa penembakan terhadap warga, yang mengakibatkan kepanikan terhadap warga masyarakat, sehingga berbuntut pada terjadinya peristiwa pembakaran rumah ibadah (Musolah) di Kabupaten Tolikara.
Deklarasi Masyarakat Sipil<br> 
Dukung Keadilan Hakiki Bagi Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Deklarasi Masyarakat Sipil
Dukung Keadilan Hakiki Bagi Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Tgl terbit: Kamis, 09 Juli 2015
Bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu merupakan bagian dari amanat reformasi, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Adalah mutlak bagi negara untuk mengambil langkah-langkah hukum dalam menjamin adanya proses "pengungkapan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau."
Peringatan Hari Bhayangkara Polri ke-69
Polri, Mari Yuk Benahi Akuntabilitas Internal!

Tgl terbit: Rabu, 01 Juli 2015
Sehubungan dengan Hari Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ke-69, KontraS bermaksud menyampaikan sejumah catatan dan tantangan bagi Polri, Kepemimpinan baru paska politisasi Polri dan bagi masyarakat umum. Dalam setahun terakhir, Dari data pemantauan KontraS (2014-2015) tercatat masih terdapat 554 rangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat Polri. Di mana dari hasil pemantauan ini KontraS menemukan bahwa 1 peristiwa bisa terdiri dari beberapa tindakan kejahatan/pelanggaran HAM.
Indonesia: Bebaskan Johan Teterissa dan tahanan nurani lainnya
Tgl terbit: Senin, 29 Juni 2015
Amnesty International, KontraS, LBH Rakyat Maluku, dan Humanum menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk segera dan tanpa syarat membebaskan aktivis politik Johan Teterissa delapan tahun setelah ia ditangkap karena memimpin sebuah aksi unjuk rasa damai di Ambon, Maluku. Pembebasannya akan konsisten dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2015 untuk membebaskan semua tahanan politik di Indonesia.
Tangkap dan Adili Anggota Polsek Widang Tuban Pelaku Penyiksaan Terhadap Anak Dibawah Umur
Tgl terbit: Sabtu, 27 Juni 2015
[KontraS] bersama Koalisi Perempuan Ronggolawe [KPR], KontraS Surabaya dan Keluarga korban penyiksaan anak di bawah umur menyayangkan lambannya proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Tuban dalam proses penetapan tersangka pelaku penyiksaan terhadap FA [13 tahun, yang selanjutnya disebut sebagai korban]. Pelaku penyiksaan merupakan anggota Polsek Widang, Tuban, Jawa Timur yang diketahui telah melakukan perbuatan kejam tersebut pada tanggal 14 Juni 2015. Adapun penangkapan secara sewenang - wenang dan tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polsek Widang tersebut bertujuan agar korban mengakui tindak pidana pencurian sepeda motor sebagaimana yang disangkakan oleh pelaku.
Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia:
Mendelegitimasikan Praktik Penyiksaan di Indonesia

Tgl terbit: Kamis, 25 Juni 2015
(KontraS) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian khusus terhadap isu penyiksaan, selalu menggunakan momentum ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas situasi dan penerapan praktik penyiksaan serta model perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dengan mengambil tema "Mendelegitimasikan Praktik Penyiksaan di Indonesia", laporan ini telah disusun berdasarkan hasil pendokumentasian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, baik melalui laporan pemantauan dan/atau investigasi kasus, pendampingan hukum terhadap korban dan keluarga korban dan sumber dokumen sekunder lainnya sepanjang Juni 2014 – Juni 2015.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org