Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), turut berbelasungkawa terkait dengan tewasnya beberapa anggota TNI/POLRI yang terlibat dalam lanjutan operasi keamanan di wilayah Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dalam beberapa bulan terakhir. KontraS mencatat pasca dilanjutkannya operasi keamanan di wilayah Poso dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir setidaknya 1 (satu) anggota TNI/POLRI dan 6 (enam) orang yang diduga anggota Kelompok Santoso meniggal dunia.
17 Februari 2016, Hakim Pengadilan Negri (PN) Sungailiat menjatuhkan vonis 3 (tiga) tahun penjara terhadap 4 (empat) orang Anggota Polres Sungailiat terkait dengan kematian Alm. Suharli. Dalam fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Alm. Suharli mendapatkan tindakan dan praktik - praktik penyiksaan oleh ke-4 orang terdakwa pada saat dilakukannya interogasi.
Awal pekan ini (15/2) merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama untuk segera menutup wilayah distrik merah ? prostitusi di Kalijodo, Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi bersama dengan Komando Distrik Militer (Kodam), Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dan pemerintahan administratif di wilayah Jakarta Barat dan Utara untuk mempersiapkan rencana penutupan tempat tersebut. Potensi tindakan yang akan dilakukan adalah merelokasi warga yang jumlahnya mencapai 300 warga, baik yang berdomisili di dalam dan di sekitar Kalijodo dengan tujuan untuk menekan dan menghapus tindakan prostitusi dan angka kriminalitas di wilayah Jakarta. Untuk mereka yang tidak memiliki kartu identitas DKI Jakarta maka mereka akan dipulangkan ke daerah asal.
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengapresiasi kesigapan dan kecepatan atas proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Kep. Bangka Belitung terkait dengan kasus penyiksaan yang menyebabkan kematian Alm. Suharli oleh anggota Satnarkoba Polres Sungailiat pada tanggal 01 Agustus 2015.
Dalam beberapa hari belakangan, Amerika Serikat (AS) dan ASEAN telah mempersiapkan pertemuan di Sunnylands, California, Amerika Serikat. Presiden AS, Barrack Obama sudah menjadwalkan untuk menjadi tuan rumah pada petemuan dengan pemimpin 10 negara dari Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) pada 15-16 Februari 2016. Kemitraan Strategis AS-ASEAN telah mengusung lima poin utama mengenai kerjasama antara kedua belah pihak. Diantara lima poin utama tersebut, ada dua poin yang ingin kami garis bawahi, diantaranya mengenai agenda penguatan kerjasama ekonomi dan memerangi tantangan isu keamanan di Asia Tenggara. Maka dari itu, kami ingin mengkritik dua agenda ini dengan perspektif hak asasi manusia.
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah melakukan investigasi mendalam terkait dengan peristiwa brutalitas anggota Polres Ternate dan Brimob Polda Maluku Utara terhadap warga Kelurahan Toboko yang terjadi pada tanggal 10 ? 11 Januari 2016 silam pasca terjadinya bentrokan antar warga di hari yang sama. Akibat dari peristiwa tersebut setidaknya 2 (dua) orang warga tewas akibat luka tembak dan ditabrak serta diseret oleh truk milik anggota kepolisian, sementara 2 (dua) orang warga mengalami luka tembak dan 1 (satu) orang warga lainnya mengalami luka akibat ditabrak truk Polri.
Hari ini (24/1), KontraS kembali akan memutakhirkan perkembangan situasi relokasi atas beberapa pengungsi baik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Hari ini (23/1) KontraS melakukan pemantauan di sejumlah titik pusat relokasi pengungsi mantan anggota Gafatar yang mulai dipindahkan secara bertahap dari Kodam 12 Tanjung Pura dan Brigif Singkawang, Pontianak, Kalimantan Barat. Diketahui ratusan pengungsi serta anak-anak telah di tempatkan di Panti Sosial Bina Insan Budaya (Cipayung, Jakarta Timur) dan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (Bambu Apus, Jakarta Timur). Kami menemukan ada sejumlah situasi yang tidak memenuhi kriteria jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia yang harus diberikan kepada para pengungsi.
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pemberian kenaikan pangkat bagi Kapten (Inf) Yulius Selvanus, terpidana pada kasus Penculikan Aktivis 97/98, hingga kini masuk ke dalam rangkaian Perwira Tinggi (Pati) sebagai Brigjen TNI dan menempati posisi Kepala BIN Daerah Kepulauan Riau.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden RI memerintahkan jajarannya untuk menghentikan membuat pernyataan-pernyataan bernada provokatif terkait organisasi masyarakat Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dan lebih berfokus dalam upaya perlindungan dan penjaminan hak ribuan orang mantan anggota Gafatar yang mengalami pengusiran di Mempawah, Kalimantan Barat atas tempat tinggal, hak untuk berpindah tempat, hak atas rasa aman bebas dari intimidasi dan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara 1945.
Kami dari organisasi-organisasi di bawah menulis kepada Anda tentang masalah penerapan hukuman mati di Indonesia. Saat ini telah setahun sejak Pemerintah Anda melanjutkan eksekusi mati di Indonesia pada 18 Januari 2015 - setelah empat tahun tanpa eksekusi ? meskipun ada banyak protes keras dari organisasi-organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan rencana Pemerintah untuk kembali memberikan izin kepada Lapindo Brantas, Inc. untuk melakukan pengeboran migas di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dimana pada praktik sebelumnya telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang hebat serta berakibat pada terlanggarnya hak-hak konstitusional warga. Terlebih juga diduga telah terjadi intimidasi oleh sejumlah pihak terhadap warga dalam proses tersebut agar menyetujui rencana tersebut.
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), turut berbelasungkawa atas tewasnya dua orang warga Ternate, Maluku Utara oleh anggota Satuan Pengendalian Massa [DALMAS] Polda Maluku Utara pada 10 Januari 2016 silam. Kami juga mengecam tindakan penyalahgunaan Standar Operasional Prosedure [SOP] dan penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh anggota Dalmas Polda Maluku Utara saat tengah melakukan pengamanan terkait dengan insiden bentrokan antar warga di Ternate tersebut sehingga mengakibatkan dua warga Ternate yang tidak bersalah menjadi korban.
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ? organisasi hak asasi manusia non-pemerintah ? mengecam sikap Pemerintah Indonesia terutama Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Malaysia, dengan sikap permisif dan lunak atas pengusiran Mugiyanto, Warga Negara Indonesia, pada 7 Januari 2016, di Bandara Kuala Lumpur, oleh departemen Imigrasi Malaysia.
