Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

Peringatan Hari Bhayangkara Polri ke-69
Polri, Mari Yuk Benahi Akuntabilitas Internal!

Tgl terbit: Rabu, 01 Juli 2015
Sehubungan dengan Hari Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ke-69, KontraS bermaksud menyampaikan sejumah catatan dan tantangan bagi Polri, Kepemimpinan baru paska politisasi Polri dan bagi masyarakat umum. Dalam setahun terakhir, Dari data pemantauan KontraS (2014-2015) tercatat masih terdapat 554 rangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat Polri. Di mana dari hasil pemantauan ini KontraS menemukan bahwa 1 peristiwa bisa terdiri dari beberapa tindakan kejahatan/pelanggaran HAM.


Indonesia: Bebaskan Johan Teterissa dan tahanan nurani lainnya
Tgl terbit: Senin, 29 Juni 2015
Amnesty International, KontraS, LBH Rakyat Maluku, dan Humanum menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk segera dan tanpa syarat membebaskan aktivis politik Johan Teterissa delapan tahun setelah ia ditangkap karena memimpin sebuah aksi unjuk rasa damai di Ambon, Maluku. Pembebasannya akan konsisten dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2015 untuk membebaskan semua tahanan politik di Indonesia.


Tangkap dan Adili Anggota Polsek Widang Tuban Pelaku Penyiksaan Terhadap Anak Dibawah Umur
Tgl terbit: Sabtu, 27 Juni 2015
[KontraS] bersama Koalisi Perempuan Ronggolawe [KPR], KontraS Surabaya dan Keluarga korban penyiksaan anak di bawah umur menyayangkan lambannya proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Tuban dalam proses penetapan tersangka pelaku penyiksaan terhadap FA [13 tahun, yang selanjutnya disebut sebagai korban]. Pelaku penyiksaan merupakan anggota Polsek Widang, Tuban, Jawa Timur yang diketahui telah melakukan perbuatan kejam tersebut pada tanggal 14 Juni 2015. Adapun penangkapan secara sewenang - wenang dan tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polsek Widang tersebut bertujuan agar korban mengakui tindak pidana pencurian sepeda motor sebagaimana yang disangkakan oleh pelaku.


Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia:
Mendelegitimasikan Praktik Penyiksaan di Indonesia

Tgl terbit: Kamis, 25 Juni 2015
(KontraS) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian khusus terhadap isu penyiksaan, selalu menggunakan momentum ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas situasi dan penerapan praktik penyiksaan serta model perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dengan mengambil tema "Mendelegitimasikan Praktik Penyiksaan di Indonesia", laporan ini telah disusun berdasarkan hasil pendokumentasian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, baik melalui laporan pemantauan dan/atau investigasi kasus, pendampingan hukum terhadap korban dan keluarga korban dan sumber dokumen sekunder lainnya sepanjang Juni 2014 – Juni 2015.


Dana Talangan Bukan Pintu Keluar Dari Jebakan Lumpur (Lapindo)!
Tgl terbit: Rabu, 24 Juni 2015
[KontraS] bersama dengan Jaringan Advokasi Tambang [Jatam] dan masyarakat sipil lainnya menilai bahwa kebijakan pemerintah untuk mengucurkan dana talangan senilai Rp. 781 milyar kepada pihak PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ), guna pelunasan dan pembayaran ganti rugi lahan serta bangunan akibat semburan lumpur Lapindo, dengan jangka waktu 4 tahun dengan jaminan aset tanah korban yang sudah diganti rugi oleh pihak perusahaan sebesar Rp 3,03 triliun, tidak lebih dari sekadar transaksi ekonomi melalui pengambilalihan aset, tanpa upaya penyelesaian menyeluruh atas permasalahan lumpur Lapindo itu sendiri.


Surat Terbuka Desakan Penanganan Peristiwa Penangkapan, Penahanan, Penyiksaan Terhadap Anak Dibawah Umur oleh Anggota Polsek Widang, Tuban, Jawa Timur.
Tgl terbit: Senin, 22 Juni 2015
[KontraS] mendapatkan informasi mengenai penangkapan dan penahanan sewenang – wenang dengan disertai kekerasan dan penyiksaan terhadap anak di bawah umur, bernama FA [13], selanjutnya disebut korban]. Tindakan tersebut diduga dilakukan oleh anggota Polsek Widang, Tuban, Jawa Timur, pada 14 Juni 2015.


Surat Terbuka Menolak Sutiyoso sebagai Kepala BIN
Tgl terbit: Senin, 22 Juni 2015
(KontraS) menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Untuk itu kami meminta Komisi I DPR RI, sebagai mitra kerja pemerintah dibidang pertahanan dan luar negeri, untuk memeriksa dan menolak pencalonan tersebut.


Surat Terbuka : Permohonan Keberatan Hasil Penyidikan dan Rekonstruksi Terkait Pembunuhan Jopi dengan Tersangka Praka Joko Lestanto Anggota Yontaifib Marinir TNI AL
Tgl terbit: Kamis, 18 Juni 2015
[KontraS] bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara [AMAN], Sawit Watch, ELSAM, YLBHI dan beberapa lembaga lainnya yang tergabung dalam SOLIDARITAS UNTUK JOPI dan juga merupakan kuasa hukum dari saksi-saksi dan keluarga korban dalam peristiwa pembunuhan Jopi Teguh Lasmana Peranginangin, telah hadir pada rekonstruksi yang dilakukan oleh POMAL Lantamal II Jakarta, pada hari Kamis, 11 Juni 2015 bertempat di Venue Bar and Cafe. Dalam proses rekonstruksi disebutkan bahwa tersangka bernama Praka Joko Lestanto, anggota Tamtama Batayon Taifib Pasmar 2 Jakarta


Solidaritas #BaliTolakReklamasi:
Stop Pembatasan Hak Kebebasan Berekspresi Untuk Menyuarakan Lingkungan Yang Baik dan Sehat

Tgl terbit: Kamis, 18 Juni 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan aksi pihak Kepolisian yang melakukan pelarangan terhadap band Superman Is Dead dan sejumlah band lainnya untuk menyuarakan kampanye Bali Tolak Reklamasi dalam konser bertajuk Change The Ordinary di Gong Perdamaian Kertalangu, Bali pada hari Kamis malam, 12 Juni 2015 lalu.


Mencari Jalan Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Merespons Pembentukan Tim Gabungan Rekonsiliasi

Tgl terbit: Senin, 15 Juni 2015
(KontraS) bersama dengan para tokoh pegiat demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia angkat bicara untuk merespons pembentukan Tim Gabungan Rekonsiliasi Pelanggaran HAM Berat yang dibentuk di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Kejaksaan Agung. Keputusan negara untuk mengambil jalur 'rekonsiliasi' tanpa memerhatikan upaya dan insiatif yang telah dirintis melalui jalur dan mekanisme yang tersedia akan mampu mengurangi kredibilitas negara untuk menjamin peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang serius tidak akan terulang di masa depan


Pernyataan Menkopolhukam Tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Menyesatkan!!
Tgl terbit: Jumat, 12 Juni 2015
(KontraS) dan Paguyuban Keluarga dan Korban Talangsari Lampung (PK2TL), menyesalkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno kepada publik, Selasa (9/6/2015) siang. "Seperti kasus Trisakti, itu kan sudah ada yang dihukum juga. Berarti kan dianggapnya sudah selesai. Tapi kalau mau diangkat, dicari-cari ya tidak akan pernah selesai. Seperti Talangsari, itu sudah jelas sudah selesai. Dan mereka sudah ada yang direunifikasi, di antara mereka sudah bertemu. Pelaku dan korban sudah bertemu dan bekerja bersama."


Presiden Joko Widodo Tidak Peduli dengan Penataan Sektor Keamanan
Tgl terbit: Rabu, 10 Juni 2015
KontraS mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo atas penunjukan Calon Panglima TNI, Gatot Nurmantyo dan calon Kepala BIN, Sutiyoso. Proses pencalonan keduanya mengandung ketidakjelasan alasan pada soal Panglima TNI dan integritas calon pada soal Kepala BIN.


Fakta - Fakta Kekerasan Dibalik Tewasnya 5 Warga Lampung Timur Pasca Ditangkap Anggota Polsek Serpong
Tgl terbit: Senin, 08 Juni 2015
[KontraS] mengecam operasi penangkapan yang serampangan dan tindak penyiksaan yang dilakukan anggota Polsek Serpong, Tangerang terhadap 19 [sembilan belas] orang warga Lampung Timur pada tanggal 1 Februari 2015 lalu. Operasi tersebut telah menewaskan 5 [lima] orang diantaranya, yakni Abdul Wahab, Ibrahim, Ahmad Safei, Ali Husin, dan Ali Iro


Bukan Pembangunan Smelter, Pabrik Semen, Pupuk dan Kawasan Industri Di Wilayah Adat Suku Kamoro
Tgl terbit: Sabtu, 06 Juni 2015
Smelter PT. Freeport Indonesia akan dibangun di tanah Papua. Terdengar menarik di tengah ketertinggalan provinsi ini dari wilayah lain. Bahkan, bukan hanya smelter, tapi juga sebuah kawasan industri besar seperti pabrik semen, pupuk, pembangkit, pelabuhan dan industri perikanan.


Akademisi dan aktivis Indonesia menghimbau respon berbasis bukti dengan pendekatan kesehatan masyarakat untuk penggunaan narkotika di Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 05 Juni 2015
Dalam surat terbuka -yang diterbitkan kemarin di jurnal ilmiah ternama The Lancet – dan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, sekelompok akademisi dan aktivis yang berkompeten di bidang Kesehatan Masyarakat, Narkotika, dan Kemanusiaan dan HAM menghimbau komitmen pemerintah untuk menguji pendekatan Kesehatan Masyarakat dan HAM pada kasus penggunaan narkotika dan segera menghentikan strategi perang melawan narkotika menggunakan rehabilitasi paksa dan hukuman mati yang telah terbukti tidak efektif di negara asalnya, Amerika Serikat.



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org