Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia: Momentum Negara untuk Menjauhi Praktik Hukuman Mati dan Pemidanaan yang Dipaksakan
Tgl terbit: Jumat, 09 Oktober 2015
Pada peringatan 13 Tahun Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2015, KontraS ingin memberikan suatu paparan komprehensif terkait tren global yang menjauhi praktik usang ini, dengan situasi hari ini di Indonesia terkait dengan advokasi anti hukuman mati guna menyelaraskan tren global dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam jaminan perlindungan hak asasi manusia, utamanya hak atas hidup.


Kemana Pasir Besi Lumajang Mengalir?
Tgl terbit: Selasa, 06 Oktober 2015
Jakarta, 5/10/2015 Berdasarakan pernyataan Polda Jatim telah menetapkan 24 (dua puluh empat) tersangka dan menahan pembunuh Salim als Salim dan penganiayaan Tosan. Penetapan tersangka bertambah dua orang yang menyewakan alat berat pada Kepala Desa Selok Awar Awar Hariyono. Alat berat itu digunakan untuk mengeruk pasir di desa tersebut, sampai akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan pejuang lingkungan yang menolak penambangan, Salim Kancil.


Berkedok Penghinaan dan Pencemaran Nama baik, Polisi Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi
Tgl terbit: Senin, 05 Oktober 2015
RUU Perubahan UU ITE (versi Pemerintah Presiden Jokowi) harus Menghapuskan Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dan Memperkuat Posisi Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri Sebagai Mekanisme Kontrol Dan Pengawasan Dari Kewenangan Upaya Paksa. Tim Advokasi Pembela Kebebasan Berekspresi dan Tolak Kriminalisasi (Tim Advokasi), prihatin dengan kasus yang menimpa Adlun Fiqri, seorang mahasiswa di Ternate, ia mengupload video dugaan suap yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Resort Ternate (Polres Ternate) saat melakukan tilang kendaraan bermotor. Perbuatan yang seseungguhnya ditujukan untuk mengungkapkan dan mengkoreksi prilaku aparat penegak hukum demi kepentingan umum di respon berbeda oleh Polisi. Ia malah mendapat penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka oleh Polres Ternate atas dasar tindak pidana Penghinaan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.


Jokowi dan Sebuah Pertanyaan Profesionalisme TNI: Mampukah Joko memodernisasikan militer Indonesia tanpa bayang-bayang Orde Baru?
Tgl terbit: Minggu, 04 Oktober 2015
Dalam 17 tahun terakhir, kita bisa melihat pasang surut relasi sipil-militer khususnya dalam konteks bagaimana pemerintahan sipil secara strategis mampu menempatkan militer TNI sesuai dengan kerangka profesionalitas, standar akuntabilitas dan sekaligus menghadirkan infrastruktur yang mampu memodernisasikan kinerja TNI dalam fungsinya untuk menjaga dinamika pertahanan negara.


SURAT TERBUKA: Pengusutan Pembunuhan, Penganiayaan Berat Terhadap Salim Kancil dan Tosan
Tgl terbit: Minggu, 04 Oktober 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dan Polres Lumajang untuk mengusut secara tuntas, profesional dan akuntabel perkara pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap Sdr. Salim Kancil (korban) dan penganiayaan berat serta tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap Sdr. Tosan (korban) pada Sabtu, 26 September 2015.


Konflik Tambang Memakan Korban
Tgl terbit: Senin, 28 September 2015
Jakarta, 28/9/2015. Pada hari sabtu 26 September 2015 pagi hari, telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan terhadap petani penolak tambang di Desa, Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Korban yang mati terbunuh yakni Salim Kancil (46 th). Dia dijemput oleh sejumlah preman dari rumahnya dan dibawa ke Kantor Desa Selok Awar-Awar. Dia dianiaya secara beramai-ramai dengan kedua tangan terikat. Kemudian disiksa dengan cara, dipukul dengan batu dan benda keras lainnya. Setelah meninggal, mayatnya dibuang di tepi jalan dekat areal pemakaman.


Mendesak Jokowi-JK untuk Melaksanakan Reforma Agraria Sejati
Tgl terbit: Minggu, 13 September 2015
Pemerintahan Jokowi-JK melabeli salah satu program di RPJMN sebagai reforma agraria. Program tersebut meliputi redistribusi tanah, legalisasi aset dan bantuan pemberdayaan masyarakat. Sejumlah 9 juta hektar tanah dialokasikan untuk redistribusi dan legalisasi. Pemerintah menetapkan tanah seluas 4,5 juta hektar lewat legalisasi asset (sertifikasi), sementara 4,5 juta hektar tanah lewat redistribusi tanah yang sebagian besar melalui proses pelepasan kawasan hutan.


Menggugat Janji Palsu Presiden
Tgl terbit: Sabtu, 12 September 2015
Sudah 10 (sepuluh) bulan Presiden Joko Widodo (JKW) memimpin bangsa ini, namun belum memberikan perhatian yang serius dalam hal penuntasan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat masa lalu, salah satunya adalah Peristiwa Tanjung Priok 1984. Padahal dalam visi dan misinya ketika menjadi Calon Presiden dirinya berjanji untuk menyelesaikan peristiwa tersebut.


Buwas Masih Bikin Gaduh; Pengguna Narkoba adalah Subyek Rehabilitasi
Tgl terbit: Jumat, 11 September 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Budi Waseso, yang baru dilantik tidak memahami tugas nya. Pernyataannya yang akan memenjara dan menghapus rehabilitasi bagi para pengguna narkotika adalah pernyataan yang bertentangan dengan semangat UU Kesehatan dan UU Narkotika. Dan itu, Pernyataan ini patut ditarik kembali. Disisi lain, Budi Waseso masih menunjukan sikap kontroversial alias menciptakan kegaduhan.?


Presiden Jokowi Tidak Boleh Melindungi Pelaku Pembunuhan Munir dan Harus Menuntaskan Kasus Munir
Tgl terbit: Minggu, 06 September 2015
Peristiwa pembunuhan Munir yang terjadi pada era reformasi adalah paradoks dalam demokrasi kita. Pada masa gelombang demokratisasi, cara-cara kotor pembunuhan politik dengan menggunakan racun ternyata masih juga terjadi. Sayangnya, sudah hampir 11 tahun penyelesaian kasus Munir belum juga menemukan titik terang.


Menolak Peradilan Militer Sebagai Upaya Penegakan Hukum Atas Kasus Penembakan Oleh Anggota TNI AD di Timika
Tgl terbit: Selasa, 01 September 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendorong agar proses hukum terhadap kasus penembakan oleh anggota TNI AD Yonif 754 dan Kodim 1710/Mimika terhadap warga sipil di Timika yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2015 lalu segera diproses melalui Peradilan Umum. Pasca peristiwa penembakan tersebut, Komandan Komando Resor Militer [Danrem] 174/Merauke, Brigjen TNI Supartodi telah meminta maaf dan menyatakan bahwa pihaknya saat ini telah menangkap dan menahan para pelaku yang telah mengakibatkan Yulianus Okoare dan Emanuel Mairimau meninggal dunia dan 4 [empat] orang lainnya luka-luka. Ketiga anggota TNI tersebut kini telah ditahan di Sub Detasemen Polisi Militer [POM] Mimika guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.


Hargai Hak - Hak Masyarakat Papua, Stop Kekerasan dan Penggunaan Senjata Api Sebagai Alat Pembelaan Diri!
Tgl terbit: Minggu, 30 Agustus 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengecam insiden kekerasan dengan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI AD ?Kodim? 1710/Mimika terhadap warga sipil. Akibat dari peristiwa tersebut 2 (dua) orang warga meninggal dunia, sementara 4 (empat) orang warga lainnya mengalami luka ? luka akibat penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI AD di Timika pada tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 02.35 Wit


Hari Penghilangan Paksa Internasional: Presiden Jokowi, Segera Cari dan Kembalikan Kawan Kami!
Tgl terbit: Minggu, 30 Agustus 2015
30 Agustus pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional. Peringatan ini ditujukan untuk mengingatkan publik akan nasib orang-orang yang ditahan, disiksa bahkan dibunuh di suatu tempat, tanpa sepengetahuan keluarga dan/atau kuasa hukum mereka.


Penanganan Kasus Penyiksaan Oleh Polri; Pernyataan Kabareskrim dan Kadiv Humas Mabes Polri Telat dan Tidak Relevan
Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada hari Senin, 24 Agustus 2015 melakukan Siaran Pers mengenai Darurat Penghentian Praktik Penyiksaan, Pemberatan Hukuman Pelaku Penyiksaan dan Hentikan Kriminalisasi Bagi Korban/Keluarga Penyiksaan http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2149. Dalam siaran pers tersebut, KontraS menyampaikan bahwa pada bulan Mei ? Agustus, KontraS mendapatkan empat [4] laporan peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia [Polri] pada saat proses ditingkat penyidikan, 4 peristiwa penyiksaan tersebut menyebabkan setidaknya 7 (tujuh) orang korban meninggal dunia dan 16 (enam belas) orang korban mengalami luka ? luka.


Police Use Violence when Interrogating Suspects
Tgl terbit: Selasa, 25 Agustus 2015
The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) reported on Monday that from May to August it received several reports of extreme violence perpetrated by officers of the National Police against criminal suspects. - See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/25/police-use-violence-when-interrogating-suspects-kontras.html#sthash.EE6DFBQK.dpuf



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org