Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 753 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 51 Next All

Merespons Situasi Luwuk: Pentingnya Sistem Deteksi Dini oleh Kepolisian demi Mencegah Konflik Sosial Merespons Situasi Luwuk: Pentingnya Sistem Deteksi Dini oleh Kepolisian demi Mencegah Konflik Sosial
Tgl terbit: Senin, 04 September 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan terjadinya serangkaian konflik di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Kejadian tersebut bermula dari adanya perkelahian dan pengeroyokan kepada korban a.n. NH yang diketahui sebagai petugas pemadam kebakaran pada tanggal 22 Agustus 2017 di Komplek Dinas Kehutanan (mayoritas dihuni oleh Etnis Muna), Luwuk. Meski polisi telah menetapkan 3 (tiga) tersangka AB (17), HP (17), dan AD (19), namun konflik merambah ke arah yang lebih besar. Setidaknya, telah terjadi dua konflik horizontal dalam satu minggu antara dua suku (Muna dan Saluan) dan meluas antara warga dan aparat kepolisian.
Membiarkan Menkopolhukam yang Melanggar Hukum, Menurunkan Kualitas Hukum Kita
Tgl terbit: Jumat, 18 Agustus 2017
KontraS merespons sikap dan pernyataan yang dikeluarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, dengan pernyataan menyimpang terkait: (1) ketiadaan bentuk pelanggaran HAM pada peristiwa Deiyai Papua,(2) sikap perlawanan hukum yang ia sampaikan di Lembaga Pertahanan Nasional tentang ketidakterkaitannya pada kasus pelanggaran HAM serius di Timor Leste jelang pelaksanaan dan pasca Jajak Pendapat 1999, dan yang terakhir (3) pernyataan Menkopolhukam yang menyatakan bahwa Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang terinspirasi untuk melakukan tindakan tembak ditempat sebagaimana yang terjadi pada Peristiwa Penembakan Misterius 1983-1985. Ketiga sikap yang kontroversial itu menjadi sulit dibayangkan keluar oleh posisi jabatan publik yang idealnya mengampu pelaksanaan peta pembaharuan hukum, politik dan keamanan di Indonesia.
Mempertanyakan Independensi dan Netralitas Tim Gabungan AMDAL Tambang Emas Di Pulau Romang
Tgl terbit: Rabu, 21 Juni 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Save Romang mempertanyakan netralitas dan objektivitas hasil penelitian Tim Gabungan mengenai dampak kegiatan usaha penambangan emas PT.Gemala Borneo Utama di Pulau Romang. Tim Gabungan ini dibentuk oleh Gubernur Maluku, Said Assagaf dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku yang terdiri dari unsur Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Tim Universitas Pattimura Ambon, Polri. Dari presentasi Tim Gabungan tersebut di Kantor Gubernur Maluku pada hari Senin, 19 Juni, yang dihadiri unsur, TNI, Polri dan unsur Pemerintah Provinsi Maluku dengan moderator Kadis ESDM Provinsi Maluku, namun tidak dihadiri oleh Kementrian KLHK, terdapat polarisasi hasil temuan di antara unsur di dalam Tim Gabungan tersebut terkait kandungan kadar merkuri di Pulau Romang.
Pelibatan Militer Secara Langsung  dalam Revisi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Merusak Sistem Penegakan Hukum Dan Mengancam Hak Asasi Manusia Pelibatan Militer Secara Langsung dalam Revisi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Merusak Sistem Penegakan Hukum Dan Mengancam Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Jumat, 09 Juni 2017
Pemerintah bersama DPR saat ini sedang melakukan pembahasan revisi Undang-Undang No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu persoalan krusial dalam pembahasan RUU perubahan tersebut adalah adanya keinginan untuk melibatkan militer secara langsung dalam mengatasi terorisme.
Mencermati Motif Lain Menkopolhukam Dibalik Revisi UU Tindak Pidana Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 02 Juni 2017
Dalam sepekan ini, pasca ledakan bom Kampung Melayu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengamati secara serius pesan-pesan yang telah disampaikan negara, khususnya Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Wiranto yang secara menggebu-gebu ingin melibatkan TNI kembali pada jalur penanganan tindak pidana terorisme melalui revisi UU No. 15/2003.
Persekusi Mengancam Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi
Tgl terbit: Jumat, 02 Juni 2017
Seiring dengan meningkatnya suhu politik dan terpolarisasinya warga, Safenet menemukan adanya persekusi terhadap orang-orang yang dilabel sebagai penista agama/ulama sejumlah 52 orang. Hanya dalam beberapa hari, Koalisi Anti Persekusi menemukan 7 orang lain sehingga jumlah saat ini bertambah menjadi 59 orang.
Hentikan Persekusi terhadap Ragam Kelompok Identitas Seksual di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 22 Mei 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mengikuti secara seksama kontroversi dan praktik persekusi yang belakangan ini diarahkan kepada minoritas seksual dan kelompok LGBTIQ yang menguat kembali akhir-akhir ini. Penangkapan sebanyak 140an orang di klub Atlantis Jakarta (21/05) hingga rencana penerapan vonis sebanyak 85 kali pencambukan masing-masing kepada satu pasangan gay di Aceh dalam waktu dekat sebelum memasuki bulan Ramadhan adalah bentuk politisasi terhadap hukum itu sendiri.
Respons Kontras atas 3rd Cycle UPR Indonesia - Fakta Ham yang Banyak Ditutupi Pemerintah Indonesia di Jenewa Respons Kontras atas 3rd Cycle UPR Indonesia - Fakta Ham yang Banyak Ditutupi Pemerintah Indonesia di Jenewa
Tgl terbit: Rabu, 03 Mei 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah memantau berlangsungnya putaran ketiga Universal Periodic Review untuk Indonesia pada Rabu, 3 Mei 2017. Proses yang kami ikuti dari Jakarta Indonesia nampaknya tidak terlalu menunjukkan greget diplomasi HAM. Sidang UPR yang dipimpin oleh 3 anggota troika yakni Bangladesh, Belgia, Ekuador memberikan hak menjawab kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan puluhan rombongan delegasi Pemerintah RI nampak memiliki posisi tawar yang tinggi. Hampir kebanyakan dari 109 delegasi negara memberikan dukungan kepada agenda perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Kedua agenda HAM ini secara eksplisit memang dijamin dalam RANHAM 2015-2019.
Anjloknya Komitmen Ham Pemerintah Kita di Masa Pemerintahan Populis Jokowi Anjloknya Komitmen Ham Pemerintah Kita di Masa Pemerintahan Populis Jokowi
Tgl terbit: Rabu, 26 April 2017
Jelang sepekan menuju penyelenggaraan Putaran Ketiga Evaluasi Periodik Universal Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations 3rd Cycle Universal Periodic Review) atas kinerja pemenuhan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada 3 Mei 2017 di Jenewa, masyarakat sipil Indonesia yang tergabung antara lain Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Asia Justice for Rights (AJAR), Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Papua Resource Center, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Jaringan Anti Tambang (JATAM) telah menyerahkan laporan situasional hak asasi manusia di Indonesia. Di mana laporan situasional tersebut mencakup situasi-situasi HAM yang muncul pada rentang periode 2012 hingga 2016.
Perpanjangan Operasi Tinombala 2017: Minimnya Koreksi dan Akuntabilitas Pemberantasan Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 17 Maret 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil lokal di Sulawesi Tengah menyoroti dan menyayangkan agenda perpanjangan Operasi Tinombala hingga Juli 2017 yang disampaikan melalui Asisten Operasi Kapolri, Irjen (Pol) Unggung Cahyono pada hari Selasa, 14 Maret 2017 pada saat melakukan agenda evaluasi Operasi Tinombala di Mapolres Poso, Sulawesi Tengah. Perpanjangan ini disampaikan oleh Unggung Cahyono berdasarkan permintaan Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen (Pol) Rudi Sufahriadi agar dapat mencari dan menangkap 9 (sembilan) orang sisa dari kelompok teroris Santoso. Alasan perpanjangan masa operasi selama 3 bulan ? yang seharusnya telah berakhir pada tanggal 3 April 2017 mendatang ? juga dilakukan untuk memberikan rasa aman warga masyarakat di Poso.
Surat Terbuka: Pengaduan atas Dugaan Maladministrasi Kemenkopolhukam serta Komnas HAM dalam Penanganan Kasus HAM Berat Masa Lalu Surat Terbuka: Pengaduan atas Dugaan Maladministrasi Kemenkopolhukam serta Komnas HAM dalam Penanganan Kasus HAM Berat Masa Lalu
Tgl terbit: Kamis, 02 Februari 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Setara Institute, serta individu pegiat HAM dan demokrasi, bersama dengan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan ini melaporkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan telah terjadi tindakan Maladministrasi oleh kedua lembaga negara tersebut dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu.
Dibalik Kelompok Tani Eks Gafatar di Kalimantan Dibalik Kelompok Tani Eks Gafatar di Kalimantan
Tgl terbit: Selasa, 31 Januari 2017
Tuduhan makar tengah menimpa eks petinggi Gafatar, yaitu Mahful Muis (eks Ketua Umum Gafatar), Abdussalam (alias Ahmad Mushaddeq) dan Andry Cahya. Mereka ditengarai mendirikan Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara (NKTN) setelah Gafatar dibubarkan. Misteri terkait NKTN kini menemukan titik terang dalam sidang ke-16, tiga mantan pengurus Gafatar dan mantan aparat NKTN hadir menjadi saksi. Saksi pertama ialah Dadang Darmawan, M.Si yang merupakan mantan Ketua DPD Gafatar Sumatera Utara dan mantan Koordinator Wilayah Sumatera Utara untuk NKTN. Saksi kedua adalah dr. Munandar, SpOG yang merupakan mantan Ketua Bidang Kesehatan DPP Gafatar dan mantan Kepala Departemen SDM NKTN. Saksi terakhir yang hadir ialah Laode Arsan Tira yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD Gafatar Gorontalo dan mantan Koordinator Wilayah Sulawesi untuk NKTN.
Melampaui Pilkada Jakarta: Beberapa Ukuran Pemimpin Politik Lokal Indonesia Versi KontraS Melampaui Pilkada Jakarta: Beberapa Ukuran Pemimpin Politik Lokal Indonesia Versi KontraS
Tgl terbit: Senin, 23 Januari 2017
Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak pada 15 Februari 2017 dan menyusul beberapa daerah lainnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan mengeluarkan sejumlah ukuran yang penting untuk diperhatikan sebagai keterlibatan aktif KontraS untuk membantu publik mengukur standar pemimpin-pemimpin politik lokal. Ukuran-ukuran ini tentu tidak bisa hadir tanpa bantuan dari banyak organisasi lokal yang menyediakan waktunya untuk memberikan beberapa catatan terkini seputar penyelenggaraan pesta politik Pilkada serentak di Indonesia. Untuk itu, KontraS secara organisasional mengucapkan banyak terima kasih.
Mendiamkan Salah Kaprah Negara Dalam Aturan Main Dan Penindakan Terorisme, Membahayakan Ham Kita
Tgl terbit: Jumat, 16 Desember 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), pertama-tama mengapresiasi sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan untuk menghapus ketentuan terkait yang memperbolehkan pihak penyidik atau penuntut umum untuk mengasingkan terduga teroris ke tempat tertentu selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Pasal yang lebih dikenal dengan istilah Pasal Guantanamo ini sempat menjadi kontroversial ketika coba dipaksakan masuk ke dalam catatan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan dalih utama bahwa pasal tersebut akan efektif untuk menangkal dan mencegah tindak pidana terorisme ketika praktik deradikalisasi diam-diam memang diakui gagal dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Kasus Penyerangan terhadap Siswa Sekolah: Polri Harus Ungkap Motif Peristiwa Penyerangan dan KPAI Harus Pastikan Pemenuhan Perlindungan Anak
Tgl terbit: Jumat, 16 Desember 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam maraknya kasus-kasus penyerangan dengan senjata tajam terhadap anak sekolah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tindakan penyerangan tersebut tidak hanya mengakibatkan jatuhnya korban namun menimbulkan trauma dan teror yang berkepanjangan bagi anak-anak. Dalam catatan KontraS, dua kasus penyerangan terhadap siswa sekolah yang terjadi di Yogyakarta dan Sabu, Nusa Tenggara Timur memiliki pola yang serupa yakni ditujukan terhadap anak sekolah, target dipilih secara acak dan menggunakan senjata tajam dengan maksud melukai, meski kesamaan motif masih harus diperdalam lagi.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org