Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 183 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 Next All

Kecenderungan Vonis Hukuman Mati di Indonesia (Oktober 2016 - Maret 2017) Kecenderungan Vonis Hukuman Mati di Indonesia (Oktober 2016 - Maret 2017)
Tgl terbit: Selasa, 11 April 2017
Pada catatan KontraS yang diluncurkan jelang peringatan 14 tahun hari perlawanan hukuman mati sedunia bulan Oktober 2016, KontraS telah mencatat bahwa setidaknya terdapat 35 kasus vonis hukuman mati. Dua puluh lima di antaranya jatuh pada kejahatan narkotika, dan 10 kasus lainnya masuk pada kasus pembunuhan dan kejahatan seksual. Sebaran lokasi berada di wilayah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah. Bulan-bulan seperti April dan Maret. Beberapa kasus hukuman mati yang mencolok seperti Yusman Telaumbanua, Teja Harsoyo (terkait kasus impor pil MDMA 1,2 juta Fredi Budiman), dan kejanggalan eksekusi mati yang terjadi pada Juli 2016 silam.
Hari Kebenaran Internasional: Menunggu Kebenaran dan Keadilan dari tangan Presiden Joko Widodo Hari Kebenaran Internasional: Menunggu Kebenaran dan Keadilan dari tangan Presiden Joko Widodo
Tgl terbit: Kamis, 23 Maret 2017
Tanggal 24 Maret, diperingati sebagai hari Internasional Hak atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran HAM yang berat. Hak atas kebenaran merupakan hak korban dan masyarakat untuk mengetahui seputar peristiwa yang telah terjadi, pihak yang bertanggungjawab, dan jaminan untuk menghindari keberulangan kejadian serupa dimasa kini dan yang akan datang. Upaya pencarian kebenaran ini adalah upaya melekat dari akuntabilitas negarayang harus dilakukan. Upaya ini sifatnya tidak linier menunggu upaya resmi yang lain. Namun upaya mencari kebenaran adalah upaya utama yang tidak bisa ditunda oleh sebuah Negara yang sempat mengalami praktik otoritarianisme.
Hukum Seberat-beratnya, Jangan Beri Jabatan pada Para Pelaku Kejahatan Kemanusiaan
Tgl terbit: Selasa, 30 Agustus 2016
Jakarta, 30 Agustus 2016. Hari ini keadilan diputarbalikkan saat para pelaku kejahatan kemanusiaan malah diapresiasi dengan pemberian jabatan strategis. Inilah yang terjadi saat 4 dari 11 anggota Tim Mawar Kopassus yang terlibat langsung dalam penculikan dan penyekapan 9 aktivis prodemokrasi menjelang kejatuhan rezim Presiden Soeharto di tahun 1998 dianugerahi jabatan tinggi sebagai jenderal.
Hentikan Bisnis Militer dan Hormati Hak Masyarakat Adat Papua
Tgl terbit: Sabtu, 23 Juli 2016
Pada 16 Juli 2016, aparat Koramil TNI AD di Muting mencari dan mendatangi rumah Agustinus Dayo Mahuze, Ketua Marga Mahuze Besar di Kampung Muting, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, tujuannya untuk mengundang Agustinus Dayo Mahuze bertemu dengan pimpinan perusahaan kelapa sawit PT. Agriprima Cipta Persada (ACP) di lokasi perkebunan dan menyerahkan Surat Ketua Primer Koperasi Kartika Setya Jaya, Kodim 1707/Merauke, Nomor. 8/16/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016, tentang Pemberitahuan Izin Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Pembukaan Lahan Sawit GRTT PT. ACP.
Pemerintah Indonesia Masih Menunjukkan Pemerintahan Anti Keadilan
Tgl terbit: Minggu, 17 Juli 2016
KontraS menyambut baik peringatan hari Keadilan Internasional yang diperingati setiap 17 Juli. Peringatan tahun ini bagi Indonesia, mengingatkan kita semua bahwa berbagai kejahatan yang berat, yang dilakukan oleh negara atau dibiarkan oleh negara, tidak ada yang diselesaikan.
Pelaksanaan Ekesekusi Pidana Mati Dalam Waktu Dekat Di Singapura Dan Indonesia Harus Dihentikan Pelaksanaan Ekesekusi Pidana Mati Dalam Waktu Dekat Di Singapura Dan Indonesia Harus Dihentikan
Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2016
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, organisasi HAM dan yang peduli dengan pembela HAM, mengutuk rencana pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam waktu dekat terhadap Kho Jabing di Singapura dan setidaknya terhadap 15 terpidana mati di Indonesia, termasuk 4 dari Tiongkok, 2 dari Nigeria, 2 dari Zimbabwe, 1 dari Senegal, 1 dari Pakistan dan 5 Warga Negara Indonesia (`WNI`). Kami menyerukan kepada pemerintah di kedua negara untuk menghentikan pelaksanaan eksekusi.
Saatnya Mengedepankan Hak Asasi Manusia Dalam Menanggulangi Persoalan Narkotika Saatnya Mengedepankan Hak Asasi Manusia Dalam Menanggulangi Persoalan Narkotika
Tgl terbit: Selasa, 19 April 2016
Pada tanggal 19-21 April 2016 di New York, Amerika Serikat, akan berlangsung Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sesi Spesial mengenai Permasalahan Narkotika Dunia (United Nations General Assembly Session?atau biasa disingkat dengan UNGASS 2016).
Indonesia: Amandemen Undang-Undang Anti Terorisme Merupakan Sebuah Serangan Kepada Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Kamis, 24 Maret 2016
Bangkok & Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia harus menolak pengajuan amandemen Undang-Undang Anti Terorisme yang sesungguhnya bertolak belakang dengan hukum internasional, menurut International Commission of Jurists (ICJ), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) pada 18/3.
Wacana Anti-LGBT - Ujaran Kebencian yang Dilestarikan
Tgl terbit: Kamis, 25 Februari 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan sikap pemerintah yang membiarkan bahkan mendukung wacana anti-Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di masyakaraka, yang kini telah berkembang menjadi ujaran kebencian. Dalam satu bulan terakhir memang isu penolakan LGBT sedang ramai di masyarakat. Wacana yang pada awalnya hanya berupa pernyataan ketidaksukaan pribadi terhadap kelompok LGBT, meningkat menjadi pernyataan diskriminatif hingga ujaran kebencian yang dapat menimbulkan kekerasan dan konflik sosial.
Indonesia: Hak Asasi di Bawah Ancaman Karena Pemerintahan Joko Widodo Gagal Memenuhi Janji-Janjinya
Tgl terbit: Rabu, 24 Februari 2016
Indonesia terus menghadapi serangkaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mana pemerintahan President Joko Widodo gagal untuk atasi dan di beberapa kasus bahkan terlihat lebih buruk di bawah masa satu tahun jabatannya, menurut Amnesty International pada peluncuran Laporan Tahunan HAM globalnya hari ini.
Pihak Berwenang Harus Mengakhiri Eksekusi dan Menghapuskan Hukuman Mati
Tgl terbit: Selasa, 19 Januari 2016
Kami dari organisasi-organisasi di bawah menulis kepada Anda tentang masalah penerapan hukuman mati di Indonesia. Saat ini telah setahun sejak Pemerintah Anda melanjutkan eksekusi mati di Indonesia pada 18 Januari 2015 - setelah empat tahun tanpa eksekusi ? meskipun ada banyak protes keras dari organisasi-organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional.
Kebebasan Makin Terancam di Indonesia Kebebasan Makin Terancam di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2015
Pada catatan publik di Hari HAM Sedunia yang selalu jatuh setiap tanggal 10 Desember, kali ini KontraS akan memberikan perhatian serius pada standar kebebasan dan praktik dari kewajiban negara untuk melindungi HAM atas setiap individu. Perhatian ini juga adalah upaya KontraS untuk memperkaya dinamika tema Hari HAM sedunia yang memiliki fokus pada isu, "Our Rights. Our Freedoms. Always."
Hasil Eksaminasi Putusan Pengadilan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Petugas Janitor Dan Guru Jis: Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka Hasil Eksaminasi Putusan Pengadilan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Petugas Janitor Dan Guru Jis: Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka
Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia [MaPPI] sejak Juni 2015 telah melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan atas kasus dugaan kekerasaan seksual murid sekolah di JIS [Jakarta International School] yang dituduhkan kepada petugas janitor dan guru JIS. Eksaminasi perkara ini dilakukan setelah sebelumnya keluarga tersangka melakukan pengaduan terkait adanya dugaan penyiksaan dan rekayasa kasus selama proses penyelidikan terhadap para tersangka hingga pemidanaan yang dipaksakan. Hal tersebut diperkuat dengan munculnya fakta-fakta, baik yang berasal dari hasil investigasi KontraS maupun fakta-fakta di persidangan. Sebagai contoh, hasil temuan KontraS berdasarkan keterangan keluarga tersangka petugas janitor, diketahui bahwa para tersangka mengalami penyiksaan selama proses penyidikan di kepolisian. Selain itu, dalam fakta persidangan pada kasus yang menimpa guru JIS menunjukkan hasil forensik dan keterangan ahli yang menyebutkan bahwa pada pokoknya tidak ada tindakan sodomi pada anak sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri [PN] Jakarta Selatan.
Sikap Reaksioner Negara: Daur Ulang Rasa Takut, Sensor dan Pernyataan Bernada Kebencian
Tgl terbit: Sabtu, 14 November 2015
Dalam 3 pekan ?ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah memantau perkembangan informasi, respons, pernyataan politik dan sejumlah aktivitas yang potensial membatasi -bahkan dalam derajat tertentu mampu mengancam komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan HAM non-diskriminatif, khususnya kepada kelompok-kelompok rentan stigma, para korban pelanggaran HAM masa lalu. Setidaknya terdapat 13 pernyataan yang dikeluarkan oleh individu-individu berpengaruh di Indonesia yang menolak model ekspresi, opini dan upaya mengumpulkan fakta-fakta hukum atas pelanggaran HAM masa lalu, khususnya yang terkait dengan penuntasan kasus Peristiwa 1965/1966
Mengutuk Pemberangusan Terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia Mengutuk Pemberangusan Terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 26 Oktober 2015
Kebebasan berekspresi dan berpikir kritis sedang mengalami serangan yang brutal di Indonesia. Serangkaian tindakan represif dan kejam dilakukan oleh pihak berwenang terhadap upaya-upaya untuk membuka kembali dan membongkar secara kritis atas tindakan pembersihan terhadap komunis dan para pendukungnya pada tahun 1965, yang dilakukan dengan alasan demi bangsa yang lebih baik, merupakan bukti bahwa warisan totalitarian dari rejim Orde Baru masih bercokol dan hidup.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org