Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 177 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Next All

Saatnya Mengedepankan Hak Asasi Manusia Dalam Menanggulangi Persoalan Narkotika Saatnya Mengedepankan Hak Asasi Manusia Dalam Menanggulangi Persoalan Narkotika
Tgl terbit: Selasa, 19 April 2016
Pada tanggal 19-21 April 2016 di New York, Amerika Serikat, akan berlangsung Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sesi Spesial mengenai Permasalahan Narkotika Dunia (United Nations General Assembly Session?atau biasa disingkat dengan UNGASS 2016).
Indonesia: Amandemen Undang-Undang Anti Terorisme Merupakan Sebuah Serangan Kepada Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Kamis, 24 Maret 2016
Bangkok & Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia harus menolak pengajuan amandemen Undang-Undang Anti Terorisme yang sesungguhnya bertolak belakang dengan hukum internasional, menurut International Commission of Jurists (ICJ), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) pada 18/3.
Wacana Anti-LGBT - Ujaran Kebencian yang Dilestarikan
Tgl terbit: Kamis, 25 Februari 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan sikap pemerintah yang membiarkan bahkan mendukung wacana anti-Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di masyakaraka, yang kini telah berkembang menjadi ujaran kebencian. Dalam satu bulan terakhir memang isu penolakan LGBT sedang ramai di masyarakat. Wacana yang pada awalnya hanya berupa pernyataan ketidaksukaan pribadi terhadap kelompok LGBT, meningkat menjadi pernyataan diskriminatif hingga ujaran kebencian yang dapat menimbulkan kekerasan dan konflik sosial.
Indonesia: Hak Asasi di Bawah Ancaman Karena Pemerintahan Joko Widodo Gagal Memenuhi Janji-Janjinya
Tgl terbit: Rabu, 24 Februari 2016
Indonesia terus menghadapi serangkaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mana pemerintahan President Joko Widodo gagal untuk atasi dan di beberapa kasus bahkan terlihat lebih buruk di bawah masa satu tahun jabatannya, menurut Amnesty International pada peluncuran Laporan Tahunan HAM globalnya hari ini.
Pihak Berwenang Harus Mengakhiri Eksekusi dan Menghapuskan Hukuman Mati
Tgl terbit: Selasa, 19 Januari 2016
Kami dari organisasi-organisasi di bawah menulis kepada Anda tentang masalah penerapan hukuman mati di Indonesia. Saat ini telah setahun sejak Pemerintah Anda melanjutkan eksekusi mati di Indonesia pada 18 Januari 2015 - setelah empat tahun tanpa eksekusi ? meskipun ada banyak protes keras dari organisasi-organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional.
Kebebasan Makin Terancam di Indonesia Kebebasan Makin Terancam di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2015
Pada catatan publik di Hari HAM Sedunia yang selalu jatuh setiap tanggal 10 Desember, kali ini KontraS akan memberikan perhatian serius pada standar kebebasan dan praktik dari kewajiban negara untuk melindungi HAM atas setiap individu. Perhatian ini juga adalah upaya KontraS untuk memperkaya dinamika tema Hari HAM sedunia yang memiliki fokus pada isu, "Our Rights. Our Freedoms. Always."
Hasil Eksaminasi Putusan Pengadilan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Petugas Janitor Dan Guru Jis: Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka Hasil Eksaminasi Putusan Pengadilan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Petugas Janitor Dan Guru Jis: Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka
Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia [MaPPI] sejak Juni 2015 telah melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan atas kasus dugaan kekerasaan seksual murid sekolah di JIS [Jakarta International School] yang dituduhkan kepada petugas janitor dan guru JIS. Eksaminasi perkara ini dilakukan setelah sebelumnya keluarga tersangka melakukan pengaduan terkait adanya dugaan penyiksaan dan rekayasa kasus selama proses penyelidikan terhadap para tersangka hingga pemidanaan yang dipaksakan. Hal tersebut diperkuat dengan munculnya fakta-fakta, baik yang berasal dari hasil investigasi KontraS maupun fakta-fakta di persidangan. Sebagai contoh, hasil temuan KontraS berdasarkan keterangan keluarga tersangka petugas janitor, diketahui bahwa para tersangka mengalami penyiksaan selama proses penyidikan di kepolisian. Selain itu, dalam fakta persidangan pada kasus yang menimpa guru JIS menunjukkan hasil forensik dan keterangan ahli yang menyebutkan bahwa pada pokoknya tidak ada tindakan sodomi pada anak sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri [PN] Jakarta Selatan.
Sikap Reaksioner Negara: Daur Ulang Rasa Takut, Sensor dan Pernyataan Bernada Kebencian
Tgl terbit: Sabtu, 14 November 2015
Dalam 3 pekan ?ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah memantau perkembangan informasi, respons, pernyataan politik dan sejumlah aktivitas yang potensial membatasi -bahkan dalam derajat tertentu mampu mengancam komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan HAM non-diskriminatif, khususnya kepada kelompok-kelompok rentan stigma, para korban pelanggaran HAM masa lalu. Setidaknya terdapat 13 pernyataan yang dikeluarkan oleh individu-individu berpengaruh di Indonesia yang menolak model ekspresi, opini dan upaya mengumpulkan fakta-fakta hukum atas pelanggaran HAM masa lalu, khususnya yang terkait dengan penuntasan kasus Peristiwa 1965/1966
Mengutuk Pemberangusan Terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia Mengutuk Pemberangusan Terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 26 Oktober 2015
Kebebasan berekspresi dan berpikir kritis sedang mengalami serangan yang brutal di Indonesia. Serangkaian tindakan represif dan kejam dilakukan oleh pihak berwenang terhadap upaya-upaya untuk membuka kembali dan membongkar secara kritis atas tindakan pembersihan terhadap komunis dan para pendukungnya pada tahun 1965, yang dilakukan dengan alasan demi bangsa yang lebih baik, merupakan bukti bahwa warisan totalitarian dari rejim Orde Baru masih bercokol dan hidup.
SURAT TERBUKA: Pengaduan Terhadap Pelarangan Majalah LENTERA
Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2015
Bersama dengan surat ini, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya perampasan kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan informasi yang dialami oleh Lembaga Pers Mahasiswa Lentera, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Kami mengecam keras upaya sejumlah pihak untuk menarik peredaran majalah Lentera edisi 3 Tahun 2015 berjudul ?Salatiga Kota Merah?, serta interogasi sejumlah awal Lembaga Pers Mahasiswa Lentera oleh aparat Kepolisian Resor Salatiga.
Ketidaketisan dan Ketidaktepatan dalam Rencana Pemberian Penghargaan Kepada Kim Jong Un
Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2015
(KontraS) mengecam pemberian penghargaan (Award) kepada Kim Jong Un sebagai tokoh anti-imperialisme oleh Yayasan Pendidikan Soekarno. KontraS meyakini ketidaketisan dan ketidaktepatan dalam pemberian penghargaan tersebut, serta mendesak Yayasan Pendidikan Soekarno segera membatalkan pemberian penghargaan. Diberikannya penghargaan atas sikap anti-imperialisme Kim- Jong Un tanpa menjadikan sikap politik Korea Utara sebagai indikator, diantaranya dengan menutup semua celah komunikasi terkait isu HAM dan demokrasi dengan negara lain, maupun organisasi internasional, serta dengan menjalankan kekerasan struktural dalam wilayah kedaulatan negara sama sekali tak patut dilakukan oleh Yayasan Pendidikan manapun,
Indonesia: Bebaskan Johan Teterissa dan tahanan nurani lainnya
Tgl terbit: Senin, 29 Juni 2015
Amnesty International, KontraS, LBH Rakyat Maluku, dan Humanum menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk segera dan tanpa syarat membebaskan aktivis politik Johan Teterissa delapan tahun setelah ia ditangkap karena memimpin sebuah aksi unjuk rasa damai di Ambon, Maluku. Pembebasannya akan konsisten dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2015 untuk membebaskan semua tahanan politik di Indonesia.
PRESIDEN, BUKA AKSES INFORMASI DAN KEMANUSIAAN BAGI PAPUA
(Aksi Global untuk Akses ke Papua dilakukan di 20 kota di dunia)

Tgl terbit: Rabu, 29 April 2015
Organisasi-organisasi yang bertanda tangan di bawah ini serta semua pihak yang memiliki perhatian yang dalam atas ketiadaan ruang kebebasan dan keterbukaan akses di Papua bagi jurnalis internasional, organisasi kemanusiaan dan pemerhati hak asasi manusia meminta Presiden RI untuk segera membuka akses informasi dan kemanusiaan bagi Papua. Blokade media di Papua telah memberangus hak orang-orang Papua untuk didengar suaranya dan membuka ruang pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang berlangsung tanpa tindakan penghukuman.
Pernyataaan Sikap KontraS atas Eksekusi Mati Gelombang II Terhadap Terpidana Mati asal Brazil, Rodrigo Gularte Pernyataaan Sikap KontraS atas Eksekusi Mati Gelombang II Terhadap Terpidana Mati asal Brazil, Rodrigo Gularte
Tgl terbit: Rabu, 29 April 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selaku organisasi advokasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, juga selaku Tim Kuasa Hukum terpidana mati asal Brazil, Rodrigo Gularte ingin menyampaikan beberapa informasi situasi dan kondisi terbaru terkait eksekusi mati yang telah dilaksanakan pada Rabu (29/04) dini hari.
Konferensi Kelompok Mayarakat Sipil ASEAN/Forum Penduduk ASEAN(ACSC/APF) 2015 (Kuala Lumpur, Malaysia)
Tgl terbit: Jumat, 24 April 2015
Pemerintah ASEAN Didesak Untuk Menghapus Hukuman Mati
Organisasi masyarakat sipil dari Negara-negara ASEAN mendesak kelompok pemerintah untuk segera melakukan moratorium dalam praktek hukuman mati dengan pandangan dalam penghapusan kekerasan terbesar pada hak untuk hidup-sanksi pembunuhan oleh Negara.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org