Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 139 Hasil Pencarian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All

Tantangan Kinerja Institusi Polri dalam Pemerintahan Jokowi – JK
Tgl terbit: Selasa, 04 November 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] sangat kecewa dengan penegakan hukum dan HAM yang dilakukan oleh institusi Polri di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, kami menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat terhadap kasus-kasus yang mana proses penyelidikannya tidak menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM sehingga berpotensi mengkriminalisasi masyarakat dan mengaburkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi.
Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Tgl terbit: Rabu, 29 Oktober 2014
KontraS meminta Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk sesegera mungkin memanggil AM Hendropriyono untuk memberikan kesaksian atas peristiwa Talangsari [1989] dan peristiwa pembunuhan Munir [2004].
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Tgl terbit: Senin, 27 Oktober 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritisi terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2015-2018. Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, mewakili wilayah Asia Pasifik bersama tiga negara lainnya yakni India, Bangladesh, dan Qatar. Indonesia mendapatkan suara dukungan sebanyak 152, dibawah India yang mendapat suara terbanyak yakni 162.
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Tgl terbit: Senin, 27 Oktober 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan berulangnya aksi penyerbuan maupun tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan puluhan anggota TNI. Diantaranya, penyerbuan dan kekerasan angggota TNI terhadap petugas Satpam yang bertugas di Pasar induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada hari senin 20 Oktober 2014 sore.
Jokowi: Jangan Pilih Pelanggar HAM
Tgl terbit: Sabtu, 25 Oktober 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama dengan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat menolak penunjukan Jenderal TNI [Purn]Wiranto, Jenderal TNI [Purn] Ryamizard Ryacudu menjadi kandidat menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla.
Jokowi; Kabinet Anda Harus Bersih Dari Pelaku Pelanggaran HAM dan Koruptor
Tgl terbit: Rabu, 22 Oktober 2014
standar pemilihan tidak jelas, terutama standar yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia [HAM], kami tidak melihat jejak rekam [track record] HAM menjadi salah satu ukuran dalam pemilihan anggota Kabinet pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla.
Penyusunan Kabinet harus Menggambarkan Kepentingan Rakyat
Tgl terbit: Selasa, 21 Oktober 2014
Kami dari berbagai Organisasi Masyarakat Sipil, KontraS, Konsorsium Pembaruan Agararia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan Indonesian Corruption Wacth, Meminta Presiden Terpilih Joko Widodo,
Jokowi Mulai Pamrih
Tgl terbit: Sabtu, 18 Oktober 2014
KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] mengecam sikap Joko Widodo, Presiden terpilih 2014-2019, yang menunjuk Brigadir Jendral Andika Perkasa sebagai Komandan Paspampres [Pasukan Pengaman Presiden]. Andika Perkasa adalah menantu AM Hendropriyono yang merupakan Tim Sukses dan Penasehat Rumah Transisi Joko Widodo.
14 Rekomendasi Penyelesaian Papua Untuk Pemerintahan Jokowi – JK
Tgl terbit: Jumat, 17 Oktober 2014
Kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua terus berulang, pola kekerasan cenderung sama dan berulang; penggunaan pendekatan keamanan yang militeristik, seperti pembakaran, penyisiran ke rumah – rumah warga dengan cara yang intimidatif, diikuti dengan penangkapan, penahanan sewenang – wenang, penyiksaan dan penembakan kilat [diluar prosedur hukum], penggunaan kekuatan [senjata api] secara berlebihan, pembubaran aksi damai disertai kekerasan, penangkapan dan penahanan. Selain itu, masih terjadi stigmatisasi terhadap masyarakat Papua sebagai separatis atau pengacau dan sebagainya, sehingga dianggap layak untuk dikriminalisasikan.
Surat Terbuka: Desakan kepada Komnas HAM terhadap Penanganan Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis oleh FPI dan FUI
Tgl terbit: Kamis, 16 Oktober 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan maraknya isu dikriminatif berlatarbelakang etnis dan keagamaan yang dikeluarkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu di Jakarta. Sebagaimana yang diberitakan oleh media, dalam beberapa hari terakhir ormas Front Pembela Islam [FPI] dan Forum Umat Islam [FUI] melakukan demonstrasi untuk menolak Basuki Tjahaja Purnama [Ahok] menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Pernyataan Wakapolda Metro Jaya tentang Perintah Tembak di Tempat: Cerminan POLRI Tidak Memahami Prosedur Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Rabu, 15 Oktober 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan pernyataan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Sudjarno yang meminta seluruh porsonel reserse Polda Metro Jaya bertindak tegas terhadap pelaku kriminal. Tindakan tegas yang dimaksud termasuk menembak pelaku kejahatan dan perusuh saat aksi demonstrasi.
Hasil Penelusuran KontraS: Senayan Disandera Para Perompak Politik
Tgl terbit: Selasa, 14 Oktober 2014
Berdasarkan hasil penelusuran KontraS terhadap para anggota DPR-RI terpilih periode 2014 – 2019, setidaknya terdapat 242 nama anggota DPR-RI yang memiliki catatan (track record) buruk dan diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran hukum dan HAM sebelum duduk di kursi Senayan
Kepemimpinan Politik adalah Kunci Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 10 Oktober 2014
Dalam rangka memperingati Hari Anti Hukuman Mati Internasional yang jatuh pada hari ini, 10 Oktober, KontraS menyoroti sejumlah persoalan terkait hukuman mati di Indonesia,
Masyarakat Sipil Tolak Bali Democracy Forum
Tgl terbit: Rabu, 08 Oktober 2014
Sebelas organisasi masyarakat sipil yaitu LBH Jakarta, YAPPIKA, PSHK, KontraS, Migrant Care, ICW, PERLUDEM, Transparency International Indonesia, JPPR, ELSAM dan FITRA menolak untuk hadir dan berbicara dalam forum internasional tentang demokrasi; Bali Civil Society Forum 2014.
Catatan Hari TNI Ke – 69: TNI Masih Melanggar HAM dan Menyalahgunakan Kewenangan
Tgl terbit: Senin, 06 Oktober 2014
Pada tanggal 5 Oktober 2014, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], mengucapkan Selamat Hari TNI [Tentara Nasional Indonesia] ke 69. Bertepatan dengan momentum ulang tahun ini KontraS memberikan sejumlah rekomendasi dan catatan kritis dari perspektif Hak Asasi Manusia [HAM]. Hak Asasi Manusia, dalam UU TNI Nomor 34 tahun 2003 dijadikan salah satu prinsip dalam Jati diri TNI dalam mengembangkan profesionalisme [pasal 2 huruf d] dan HAM menjadi rujukan kepentingan negara yang harus dilindungi oleh TNI [bagian Menimbang huruf d].

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org