Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 214 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 Next All

Protes terhadap Penggeledahan sewenang-wenang yang dilakukan aparat TNI-Polri di Asrama Mahasiswa Papua di Jakarta dan Bali
Tgl terbit: Minggu, 13 November 2011
Kami (KNPB, Foker LSM Papua, KAMPAK Papua dan KontraS) mengecam tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI-Polri di Asrama Mahasiswa Papua asal Kabupaten Paniai-Nabire yang berlokasi di Jl. Tebet Dalam No. 39, kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Tindakan kesewenangan tersebut dalam bentuk penggeledahan tanpa disertai surat perintah apapun yang menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya penggeledahan pada hari kamis tanggal 10 November 2011 pukul 10.00-11.00 wib.
Protes terhadap Penggunaan Kekuatan Berlebihan oleh Polri di Sekitar Kantor YLBHI
Tgl terbit: Rabu, 09 November 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) protes terhadap penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh Polri, khususnya pasukan Pelopor/Brimob di lingkungan kantor YLBHI/LBH Jakarta di Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat. Pasukan yang berjumlah sekitar 70 personil tersebut berada di sekitar YLBHI sejak pukul sekitar 09.00 WIB hingga menjelang malam ini. Mereka juga dilengkapi peralatan keamanan yang lengkap, mulai dari senjata api, tameng, alat pemukul dan sebagainya. Terlihat sedikitnya ada 3 mobil truk polisi di depan dan samping kantor YLBHI Jakarta yang digunakan untuk mengangkut mereka.
Sanksi Hukum Tegas Untuk Aparat TNI Pelaku Penyiksaan & Tindakan Tidak Manusiawi di Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya Papua
Tgl terbit: Sabtu, 05 November 2011
Aparat keamanan yang bertugas di Papua, tidak pernah bosan mempertontonkan tindakan keji, berupa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi terhadap warga Papua. Kali ini yang menjadi korban adalah 12 masyarakat sipil dari Kampung Umpagalo, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan keterangan korban dan para saksi yang kami himpun, pelakunya berasal dari anggota TNI dari Pos Kurulu Batalyon 756. (lihat lampiran kronologis lengkap)
Surat Keterangan Status Korban Penculikan dan Penghilangan Paksa; Kewajiban Negara Melakukan Pencarian Korban dan Memberikan Kepastian Hukum
Tgl terbit: Kamis, 03 November 2011
Pemberian Surat Keterangan Status Korban Penculikan dan Penghilangan Paksa adalah langkah baik yang dilakukan oleh Komnas HAM di tengah absennya akuntabilitas negara terhadap kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998. Surat Keterangan ini adalah kebutuhan keluarga korban yang disampaikan kepada Komnas HAM sebagai lembaga negara yang telah melakukan penyelidikan pro justisia untuk kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998. Surat Keterangan Status Korban Penghilangan Paksa dibutuhkan karena ketidakjelasan nasib, kondisi dan keberadaan korban tidak saja membuat korban harus menanggung beban psikis, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada ketidakjelasan status hukum korban penghilangan paksa. Sementara itu keluarga korban baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial masyarakat dan warga negara membutuhkan kepastian tentang status keluarganya yang dihilangkan untuk mengurus hal-hal yang bersifat kekeluargaan, keperdataan dan soal-soal hukum terkait lainnya.
Konflik Tak Pernah Berhenti di Tanah yang Diberkati
Tgl terbit: Senin, 31 Oktober 2011
Papua, tanah yang diberkati Tuhan, tanah yang diberi kekayaan Sumber Daya Alam yang kaya, namun ironis tanah yang diberkati ini penuh dengan konflik yang tak kunjung reda. Petaka tak pernah redam di tanah Papua, darah tak pernah berhenti memerahkan tanah Papua.
Menggugat Profesionalisme Paspampres serta Pengusutan atas Tindak Kekerasan Terhadap Sdr. Ikbal
Tgl terbit: Minggu, 30 Oktober 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindak kekerasan dan aksi berlebihan yang dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (PASPAMPRES) terhadap Ikbal Sabarudin (24), aktivis Himpunan Mahasiswa (Hima) Persatuan Islam (Persis), karena nekat nyelonong dan membentangkan poster dihadapan Wakil Presiden Boediono pada saat peringatan hari sumpah pemuda di lapangan Siliwangi Bandung, Jumat 28 Oktober 2011. Ketika melakukan aksinya dengan berlari dan membentangkan poster, Ikbal langsung disergap oleh anggota Paspampres dan mendapatkan perlakuan kasar seperti pukulan dan tendangan. Akibatnya Ikbal mengalami luka-luka pada bagian kepala dan memar beberapa bagian tubuh.
Temuan Sementara Tindak Kekerasan di Kongres III Abepura 
dan Mogok Kerja Karyawan PT Freeport Indonesia Temuan Sementara Tindak Kekerasan di Kongres III Abepura dan Mogok Kerja Karyawan PT Freeport Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 28 Oktober 2011
KontraS menyayangkan lemahnya profesionaitas aparat keamanan, terutama Polri, di Papua. KontraS dan KontraS Papua bersama berbagai organisasi HAM di Papua, seperti Foker LSM Papua, LBH Papua dan ALDP telah menghimpun data-data dan informasi lapangan. Kami menemukan terjadinya dugaan praktik pelanggaran HAM, berupa; pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya serta penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap Panitia Kongres Rakyat Papua III (19 Oktober 2011) di Abepura serta rangkaian kekerasan dan intimidasi terhadap Pengurus SPSI PT Freeport Indonesia dalam masa-masa pelaksanaan hak mogok (15 September sampai saat ini).
Tuntutan untuk Tanah Papua Damai, untuk Rakyat Papua yang Bermartabat
Tgl terbit: Selasa, 25 Oktober 2011
Kami, warga negara Republik Indonesia amat mengkhawatirkan perkembangan situasi penegakan hak asasi manusia di Papua. Papua merupakan peta retak atas penghargaan status negara Indonesia dan luputnya jaminan konstitusi bagi rakyatnya. Papua adalah potret ketidakadilan. Papua menjadi ladang subur kekerasan, ketika negara lebih memilih untuk menghadirkan aparat keamanan dalam skala masif, ketimbang meningkatkan derajat warga Papua setara dengan warga negara Indonesia lainnya. Tindakan kekerasan adalah wajah keseharian yang luput dari koreksi kehidupan pembangunan bernegara.
Kekerasan di Abepura : Pelanggaran Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul
Tgl terbit: Sabtu, 22 Oktober 2011
Penggunaan kekuatan yang berlebihan disertai tindakan kekerasan yang dilakukan (penembakan, penangkapan dan pengrusakan) oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura pada tanggal 19 Oktober 2011, mengakibatkan jatuhnya korban 3 (tiga) orang meninggal dunia, puluhan luka-luka (luka tembak dan hantaman popor senjata) dan 6 (enam) orang yang dijadikan tersangka.
Aceh di Ambang Radikalisasi Massa! dampak dari konflik Pilkada
Tgl terbit: Jumat, 21 Oktober 2011
Kami yang bertanda-tangan di bawah ini meyakini bahwa konflik Pilkada yang terjadi di Aceh mulai mengarah kepada radikalisasi masa dan berpotensi menciptakan kemandegan politik dan ketidakpercayaan publik kepada Pemerintah Pusat.
Surat Terbuka Kepada Kapolri Mendesak Pemeriksaan terhadap Dugaan Penggunaan Kekuatan yang Berlebihan, Penembakan dan Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian pada Peserta Kongres III Papua
Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengecam keras diberlakukannya penggunaan keekuatan yang berlebihan serta tindakan kekerasan oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura. Sejak Kongres dimulai pada 17 Oktober 2011, ratusan aparat keamanan telah dikerahkan dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam menghadapi kongres tersebut. Di penutupan kongres, 19 Oktober 2011, aparat gabungan kembali dikerahkan dan melakukan penembakan kepada peserta kongres. Sekitar 1000 orang peserta kongres lari ketakutan. Sebanyak dua orang meninggal dunia akibat penembakan tersebut.
Surat Terbuka kepada Panglima TNI Mendesak Pemeriksaan Dugaan Tindakan Penembakan dan Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian pada Peserta Kongres III Papua
Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengecam keras diberlakukannya penggunaan keekuatan yang berlebihan serta tindakan kekerasan oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura. Sejak Kongres dimulai pada 17 Oktober 2011, ratusan aparat keamanan telah dikerahkan dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam menghadapi kongres tersebut. Di penutupan kongres, 19 Oktober 2011, aparat gabungan kembali dikerahkan dan melakukan penembakan kepada peserta kongres. Sekitar 1000 orang peserta kongres lari ketakutan. Sebanyak dua orang meninggal dunia akibat penembakan tersebut.
Mengukur Arah Perubahan di Burma: Menyikapi Rencana Kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia ke Burma Jakarta, 19 Oktober 2011
Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2011
Semenjak mengajukan diri untuk menjadi Ketua ASEAN di tahun 2014, pemerintah Myanmar semakin bergiat untuk menunjukkan kepada dunia Internasional dan juga ASEAN, bahwa telah terjadi perubahan di dalam negeri Burma. Beberapa tindakan dilakukan oleh Myanmar untuk memperlihatkan perubahan didalam Burma, diantaranya dengan pembebasan terhadap Aung San Suu Kyi, penyelenggaraan Pemilu pada Oktober 2010 yang lalu, pendirian Komisi Nasional HAM di Burma, dan pembebasan sejumlah Tahanan Politik (Tapol) minggu yang lalu.
Penyerangan terhadap Peserta Kongres III Rakyat Papua
Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2011
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengecam rangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura.
Reshuffle Kabinet SBY dan Agenda Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2011
KontraS tidak melihat banyak kemungkinan kemajuan Hak asasi manusia dari agenda evaluasi dan pergantian menteri pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, dipertengahan Oktober 2011 ini. Hal ini disebabkan oleh ketidak jelasan latar belakang pergantian sejumlah nama menteri (seperti Menteri Hukum dan HAM) dan masih dipertahankannya menteri-menteri yang tidak kontributif dari kacamata hak asasi manusia (seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Agama). Hutang penuntasan kasus-kasus pelanggaran ham tidak menjadi inspirasi perubahan nama di kabinet SBY. Setidaknya ada sejumlah situasi yang seharusnya menjadi agenda perhatian SBY dalam reshuffle sejumlah menteri dalam kabinetnya;

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org