Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 194 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 Next All

Pesan HAM KontraS
Memperingati Hari HAM Sedunia 10 Desember 2010

Tgl terbit: Kamis, 09 Desember 2010
Ukuran keberhasilan penegakan HAM adalah melalui pembuktian konkret dari strategi agenda prioritas yang kita miliki. Namun kedua hal diatas; strategi dan bukti konkret, masih absen dari pemerintahan dan pengelola Negara hari ini, SBY-Boediono. Penegakan hak asasi manusia, keamanan, dan jaminan hak-hak dasar kewarganegaraan belum terpenuhi.
SOLIDARITAS KORBAN PELANGGARAN HAM PAPUA: "PAPUA TRA LUPA"
Tgl terbit: Selasa, 07 Desember 2010
Peristiwa Abepura 7 Desember 2000, berawal dari penyerangan Polsek Abepura oleh kelompok tak dikenal dan kebakaran ruko yang terletak di Lingkaran Abepura, pukul 02:00 WP (dini hari waktu Papua). Penyerangan tersebut menggunakan atribut-atribut yang menjadi cirri khas masyarakat Pegunungan Tengah Papua dan melegitimasi tindakan brutal dan tak berperikemanusiaan aparat terhadap penduduk sipil. Akibat penyerangan tersebut seorang Polisi dibunuh dan 2 lainnya luka-luka.
WATIMPRES Harus Pro Aktif
Mendorong Presiden Prioritaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Tgl terbit: Senin, 06 Desember 2010
Kami mendorong Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) untuk mengambil peran penting dan strategis dalam kaitannya dengan tanggungjawab pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Tanggungjawab ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu Watimpres bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana juga dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 16.
Mendorong Ratifikasi Konvensi Internasional
Untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa

Tgl terbit: Rabu, 01 Desember 2010
Pertama - tama, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, melalui Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, pada 27 September 2010 telah menandatangani Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa
STOP PENGGUSURAN KOLONG TOL !!
PENUHI HAK RAKYAT ATAS TANAH DAN RUMAH YANG LAYAK !!

Tgl terbit: Senin, 29 November 2010
Tiga tahun sudah, rakyat miskin di Jakarta melawan pasal-pasal tidak manusiawi dalam Perda DKI No 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum.Tiga tahun sudah, perda ini makin memberangus tempat tinggal, pekerjaan, kehidupan dan masa depan rakyat miskin di Jakarta. Terdapat 80.000 keluarga yang tidak memiliki rumah dan 30.000 anak jalanan di Jakarta. Mereka terancam tersingkir dari Jakarta.
Mengembalikan Peran dan Fungsi Kejaksaan Agung Sesuai UU 26 / 2000
Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyatakan bahwa buruknya prestasi Kejaksaan Agung dalam bidang penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia sejauh ini karena tidak adanya reformasi menyeluruh ditingkatan internal dan terobosan-terobosan dalam penuntasan kasus-kasus korupsi dan pelanggaran berat HAM.
Satu Tahun Komisi HAM ASEAN & Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Tahun 2011
Tgl terbit: Selasa, 23 November 2010
Satu tahun sejak Komisi HAM Antar Negara ASEAN/ Komisi HAM ASEAN (AICHR) dilantik pada 23 Oktober 2009, masyarakat sipil Asia tenggara, termasuk Indonesia, telah melakukan monitoring terhadap kinerja Komisi HAM ASEAN selama ini. Beberapa hal menjadi sorotan dalam hasil monitoring ini, diantaranya: dokumen pendirian Komisi HAM ASEAN, perkembangan institusi ASEAN, kegiatan, dan relasi Komisi HAM ASEAN dengan masyarakat sipil di Asia tenggara.
Draft Revisi Perpres Kompolnas Baru Tidak Akan Mampu Menjawab Persoalan Akuntabilitas Polri
Tgl terbit: Senin, 22 November 2010
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mendukung penuh agenda penguatan institusional Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), namun pesimis melihat draft Revisi Perpres No. 17 Tahun 2005 yang segera diteken oleh Presiden. Draft Perpres tersebut tidak menjawab kebutuhan publik akan peran Kompolnas sebagai badan pengawas (oversight) efektif Polri.
Presiden SBY Harus Mulai Bicarakan "Dialog Damai" di Papua
Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
Dalam dua hari ini (21-22 November 2010) Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono SBY) melakukan kunjungan ke Papua. Seharusnya kunjungan ini mengagendakan pembahasan situasi keamanan yang banyak berimplikasi pada memburuknya kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di masyarakat sipil Papua. Atau secara lebih luas, SBY harus mengagendakan perumusan dialog di Papua. Kami menyayangkan jika kunjungan ini hanya untuk koordinasi kerja dan sekedar kunjungan simbolik, apalagi jika justru meningkatkan sekuritisasi Papua hingga berlipat-lipat.
Penolakan Praperadilan atas Tindakan Penyalahgunaan Prosedur Anggota Polsek Saparua :
Ketidakjelasan Sikap Hakim atas Terungkapnya Fakta di Persidangan

Tgl terbit: Selasa, 16 November 2010
KontraS mempertanyakan putusan hakim Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh KontraS atas nama 6 warga Saparua Maluku yang pada hari ini (16/11) memutuskan 'gugatan pemohon tidak dapat diterima'. Majelis hakim bersikap ambigu dengan menolak eksepsi termohon, namun juga tidak memeriksa fakta materil yang diajukan oleh pemohon.
Menguji Pernyataan "Negara Tidak Boleh Kalah Dengan Kekerasan"
Tgl terbit: Minggu, 14 November 2010
"Negara tidak boleh kalah dengan kekerasan", demikian pernyataan tegas yang dilontarkan oleh Presiden Republik Indonesia paska peristiwa Monas, 1 Juli 2008. Pernyataan ini menjadi begitu populer karena kerap kali dikutip oleh para pembantu presiden, politikus, budayawan, akademisi, dll, ketika merespon berbagai peristiwa kekerasan yang masih banyak terjadi hingga saat ini. Namun, pernyataan tanpa diikuti dengan perbuatan adalah sia-sia.
Penyalahgunaan prosedur oleh pihak kepolisian Saparua;
Perkuat bukti adanya penangkapan dan penahanan sewenang-wenang kepada Tahanan Politik Maluku

Tgl terbit: Kamis, 11 November 2010
KontraS mendampingi para keluarga korban dari tahanan politik di Maluku yang mengalami penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan pada Agustus 2010 dengan mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri I Kota Ambon yang dimulai pada 8 November 2010. Pada Kamis, 11 November 2010 agenda pemeriksaan memasuki agenda pemeriksaan saksi dan hakim telah memeriksa 2 orang saksi.
PUTUSAN PENGADILAN MILITER KODAM XVII CENDERAWASIH MENGABAIKAN RASA KEADILAN KORBAN
Tgl terbit: Kamis, 11 November 2010
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan tetap dipaksakannya proses persidangan para pelaku penyiksaan warga Papua di Tinggi Nambut, Puncak Jaya yang sebelumnya beredar di video youtube pada akhir oktober 2010. Sedari awal kasus ini muncul kepublik kami meyerukan dilakukannya penyelidikan independen oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hingga terlaksananya persidangan bagi para pelaku di Pengadilan HAM.
Peringatan 12 Tahun Semanggi I
12 Tahun Tanpa Keadilan; Berjuang Melawan Lupa

Tgl terbit: Kamis, 11 November 2010
Dua belas Tahun yang lalu tepatnya 11-13 November 1998 adalah hari yang kelam bagi sejarah republik ini. Di hari itu ABRI dan POLRI kembali melakukan kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi menolak digelarnya Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI MPR), karena Sidang tersebut merupakan kepanjangan tangan dari rezim Orde Baru.
Praperadilan atas Dugaan Penyalahgunaan Prosedur anggota Polri
terhadap Tahanan Politik di Maluku

Tgl terbit: Selasa, 09 November 2010
Senin, 8 November 2010 digelar sidang praperadilan terhadap dugaan tindakan penyalahgunaan prosedur anggota Polri di Maluku yang melakukan penangkapan sewenang-wenang, penyitaan dan penyiksaan kepada 6 orang tahanan politik di Maluku, pada Agustus lalu. Praperadilan ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri I Kota Ambon.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org