Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 160 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 Next All

BLS: SURAT TERBUKA ATAS PENGABAIAN KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG POLISI DI KABUPATEN NABIRE, PAPUA
Tgl terbit: Senin, 30 November 2009
Atas nama Amnesty International dan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasaan), dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat atas posisi baru bapak, dan hendak menarik perhatian bapak pada perkembangan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, yang sedang kami soroti.
DEKLARASI KONGRES I SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA
Tgl terbit: Sabtu, 21 November 2009
MENCERMATI KONDISI MASYARAKAT ADAT DI TANAH PAPUA YANG SEMAKIN TERMARJINALKAN DARI PROSES PEMBANGUNAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, PERTAMBANGAN, PEMEKARAN WILAYAH, INFRASTUKTUR MILITER DAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH) YANG TIDAK BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT ADAT, KELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELANGGARAN HAM DI TANAH PAPUA.
"Masyarakat Tidak Butuh Basa-Basi Presiden"
Tgl terbit: Kamis, 19 November 2009
Tim 8 telah menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan rekomendasi pada Presiden SBY Selasa (17/11) lalu. Kini SBY harus menentukan sikap. Rakyat tidak butuh lagi jargon anti korupsi yang gencar disuarakan pada saat kampanye tapi hanya omong kosong belaka. Kasus makelar kasus yang berhubungan dengan aparat penegak hukum dalam kasus Bibit-Chandra hanyalah seperti fenomena gunung es. Kenyataanya, hukum di negara ini masih bisa terbeli oleh uang.
Rekomendasi Pansus DPR RI Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 - 1998
Tgl terbit: Rabu, 18 November 2009
Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Patrialis Akbar menerima permohonan audiensi kami. Audiesi ini kami lakukan terkait dengan terhambatnya penyelesaian sejumlah kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, khususnya kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis Periode 1997-1998, serta adanya 4 rekomendasi DPR kepada pemerintah atas kasus tersebut. Untuk hal tersebut, bersama kami pada hari ini adalah delegasi dari Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD) dimana Kontras dan IKOHI adalah anggotanya, serta Latin American Federation of Families of Disappeared Detainees (FEDEFAM)
Hasil Konggres ke-II KontraS Sulawesi
Tgl terbit: Sabtu, 14 November 2009
KontraS Sulawesi sebagai organisasi masyarakat sipil yang lahir dari mandat masyarakat korban kekerasan dan pelanggaran HAM di Sulawesi, untuk mendorong terwujudnya penghargaan atas demokrasi sejati, dimana hak-hak masyarakat sipil untuk mendapatkan kebebasan berpendapat, berkeyakinan, bebas dari rasa takut, mendapatkan hak-hak dasarnya serta mendorong pertanggungjawaban Negara bagi masyarakat korban pelanggaran HAM
Siaran Pers Bersama
KOMISI HAM ASEAN HARUS INDEPENDEN DAN MENJAWAB PROBLEM HAM ASEAN

Tgl terbit: Senin, 09 November 2009
Kami sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia menyambut baik pendirian Komisi HAM antar pemerintahan ASEAN (ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights) pada 23 Oktober 2009 di Cha Am Thailand. Kehadiran Komisi ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat sipil di Asia Tenggara untuk mendirikan komisi HAM dalam organisasi ASEAN. Kami juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Sdr. Rafendi Djamin sebagai anggota Komisi perwakilan Indonesia.
Konser Musik Indonesia Sehat Lawan Korupsi
Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
Jakarta 8 November 2009, Sebagai bentuk ekspresi keinginan mewujudkan Indonesia yg bersih dari korupsi, sejumlah musisi bersama komunitas CICAK mengadakan acara Indonesia Sehat Lawan Korupsi.
Dunia Semakin Sempit Buat Pelaku Kejahatan Serius HAM
Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
Penolakan visa masuk Syafrie Syamsuddin, Sekjen Dephan RI oleh Pemerintah Amerika Serikat menunjukan bahwa masalah HAM memang masih jadi masalah. Saat ini memang di dunia berlaku suatu prinsip juridiksi universal (universal jurisdiction) untuk kejahatan-kejahatan serius tertentu. Prinsip juridiksi universal ini menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk tidak mentolerir para pelaku yang diduga melakukan kejahatan serius di bawah hukum internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini memberikan otoritas kepada suatu negara untuk dapat mengadili para pelaku kejahatan serius tersebut terlepas kewarganegaraan si pelaku atau korban dan tidak bergantung juga pada tempat peristiwa.
Qanun Jinayat di Aceh
Tgl terbit: Kamis, 05 November 2009
Kami yang bergabung dalam Jaringan Nasional Pemantau Kebijakan Lokal menyatakan keprihatinan mendalam terhadap dikeluarkannya Qanun Jinayat yang kami yakini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional dan berpotensi mengancam hak-hak asasi manusia, keadilan, keanekaragaman, non-diskriminasi dan kepastian hukum yang seharusnya dinikmati oleh penduduk Aceh sebagai warga negara Indonesia yang dijamin dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Bencana Tsunami Keadilan
Tgl terbit: Rabu, 04 November 2009
Komite Darurat Keadilan, yang terdiri dari sejumlah organisasi non pemerintah dan pegiat anti korupsi se-Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia harus menyelesaikan persoalan besar korupsi. Hal ini ditunjukkan secara jelas oleh substansi rekaman penyadapan komunikasi telepon KPK yang diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, 3 Nopember 2009.
"INDONESIA DARURAT KEADILAN"
Tgl terbit: Jumat, 30 Oktober 2009
Penahanan yang dilakukan Mabes Polri terhadap dua pimpinan non aktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah jelas menciderai rasa keadilan. Meskipun polisi menyatakan sudah sesuai prosedur, yaitu memenuhi syarat obyektik dan subyektif untuk dilakukan penahanan, tetapi penahanan ini terlihat sangat dipaksakan. Penahanan ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari beredarnya transkrip rekaman yang menyebut nyebut nama nama petinggi di Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang ujungnya terdapat dugaan rekayasa 'Pembunuhan KPK'.
SURAT KEPADA KETUA DPR RI : Tindaklanjut Putusan Sidang Paripurna DPR RI (2004-2009) atas Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/98
Tgl terbit: Rabu, 28 Oktober 2009
Pertama-tama, kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Marzuki Alie sebagai Ketua DPR RI 2009-2014. Demikian pula kepada seluruh anggota DPR RI terpilih. Harapannya semoga semua anggota DPR RI 2009-2014 dapat menjalankan amanah masyarakat dan konstitusi Indonesia sebaik mungkin.
100 Hari SBY: Bentuk Keppres Pengadilan HAM Ad Hoc
Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998

Tgl terbit: Jumat, 23 Oktober 2009
Pemerintahan Baru, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II telah dilantik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidatonya menjanjikan; peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadialan.
Sutanto Kepala BIN: Membuka Operasi Intelijen Pembunuhan Munir, Prioritas Utama 100 Hari Kerja
Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2009
Tantangan Kepala BIN baru yang faktual, nyata dan mendesak dalam 100 hari pertama adalah mengungkap konspirasi pembunuhan cak munir melalui operasi intelijen yang melibatkan BIN, sebagaimana dibuktikan dalam semua dokumen hukum di persidangan Muchdi Pr, Pollycarpus Budihari Priyanto, Indra setiawan dan Rohainil Aini.
Meminta Komnas HAM Mengawal Pemerintah dalam Menindaklanjuti Putusan Sidang Paripurna DPR RI atas Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/98
Tgl terbit: Kamis, 08 Oktober 2009
Korban dan keluarga korban Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998 beserta Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Komnas HAM untuk mengawal Pemerintah dalam menindaklanjuti putusan Sidang Paripurna DPR RI yang telah menyetujui kesimpulan dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) tentang Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 †1998, pada 28 September 2009. Seperti yang kita ketahui bersama, rekomendasi tersebut memperkuat hasil penyelidikan Komnas HAM pada tahun 2006 lalu. Secara khusus, Komnas HAM juga merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mencari keberadaan 13 orang yang masih hilang.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org