Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


KEGIATAN
Menampilkan 148 Hasil Pencarian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All

Roaming! Rencana Revisi Undang-Undang Anti Terorisme di Indonesia Roaming! Rencana Revisi Undang-Undang Anti Terorisme di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 03 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada Hari Minggu, 28 Februari 2016 menyelenggarakan diskusi publik dengan judul ?Roaming!? terkait rencana revisi Undang-Undang Anti Terorisme di Indonesia di Brown Bag Cafe, Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi ini dilatarbelakangi dari cara negara menyikapi serangan terorisme di Jakarta, Kamis, 14 Januari 2016 dengan dua hal, yaitu penegakan hukum para teroris dengan Revisi UU No. 15 Tahun 2003 mengenai Penanganan Terorisme dan memperkuat penyelenggaraan operasi keamanan sebagaimana yang masih dilakukan hingga kini di Poso, Sulawesi Tengah. Diskusi publik ini mengundang beberapa narasumber yang memiliki keahlian berbeda, ada yang ahli di studi keamanan, ada yang ahli di isu agama dan deradikalisasi, ada yang merupakan anggota parlemen, dan yang ahli di isu Hak Asasi Manusia. Mereka adalah Andrew Mantong dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Wahyudi Akmaliah dari Maarif Institut, Arsul Sani dari Komisi III DPR, dan Haris Azhar dari KontraS.
Nobar 'Surat dari Praha' bersama Korban Masa Lalu Nobar 'Surat dari Praha' bersama Korban Masa Lalu
Tgl terbit: Senin, 29 Februari 2016
?Nobar bersama para korban ?65 dan @KontraS. Kepada mereka film #SuratdariPraha ini saya persembahkan,? kicau Angga di akun Twitternya.
Peluncuran #MasihIngat Peluncuran #MasihIngat
Tgl terbit: Senin, 22 Februari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pada hari Minggu, 7 Februari 2016 lalu meluncurkan kampanye Hak Asasi Manusia (HAM) terbaru untuk mengingatkan publik tentang sejumlah peristiwa pelanggaran HAM masa lalu yang belum jelas nasib penyelesaiannya di tangan negara. #MasihIngat adalah tajuk dari kampanye yang diluncurkan di Taman Suropati, Jakarta Pusat tepat di tanggal dimana Peristiwa Talangsari di Lampung, yang terjadi 27 tahun silam.
Peringatan 27 Tahun Peristiwa Talangsari Tanpa Keadilan : 'Tuntaskan dan Pulihkan' Peringatan 27 Tahun Peristiwa Talangsari Tanpa Keadilan : 'Tuntaskan dan Pulihkan'
Tgl terbit: Selasa, 16 Februari 2016
Agenda peringatan Peristiwa Talangsari tahun ini yang bertema : Peringatan 27 Tahun Peristiwa Talangsari Tanpa Keadilan ?Tuntaskan dan Pulihkan?, dilaksanakan dengan dua rangkaian kegiatan. Dua kegiatan itu yakni Kegiatan Peringatan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Februari 2016 di Dusun Talangsari, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Batu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kegiatan ini dimulai Pukul 10.30 s/d 14.00 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi publik yang dilaksanakan pada hari Jum?at tanggal 12 Februari 2016 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB di Kantor Pusat Bantuan Hukum Persatuan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Bandar Lampung. Kegiatan ini dihadiri peserta berjumlah 30 orang yang terdiri dari korban, praktisi hukum, masyarakat sipil, dan mahasiswa.
Aksi Warga Rumpin: Tuntut Penyelesaian Kasus Perampasan Tanah oleh TNI AU! Aksi Warga Rumpin: Tuntut Penyelesaian Kasus Perampasan Tanah oleh TNI AU!
Tgl terbit: Selasa, 09 Februari 2016
Paguyuban masyarakat rumpin memperingati 9 tahun tragedi penembakan warga yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AU, yang terjadi pada 21 januri 2007. Massa aksi yang terdiri dari aliansi masyarakat reforma agrarian (Agra) mahasiswa Fai bogor, petani rumpin dari desa sukamulya, Forum petani Jasinga, kelompok tani hijau lestari, Kabar bumi yang di dampingi oleh kontraS dan LBH Jakarta.
Malam-Mingguan Damai: Malam-Mingguan Damai: "Kami Tidak Takut dan Menolak Kekerasan"
Tgl terbit: Rabu, 20 Januari 2016
Sabtu, 16 Januari 2016 -- tepat dua hari paska peristiwa ledakan dan baku tembak di kawasan Sarinah Thamrin yang terjadi pada Kamis 14 Januari 2016, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Dompet Dhuafa dan berbagai lapisan masyarakat sipil lain mengadakan sebuah acara Malam Solidaritas di Trotoar Gedung Cakrawala (Starbucks Cafe) yang mana merupakan lokasi kejadian peristiwa ledakan dan baku tembak yang terjadi Kamis sebelumnya.
Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tahun 2015 Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tahun 2015
Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2015
Hampir di seluruh penjuru dunia, Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang jatuh tiap tanggal 10 Desember diperingati dengan tidak main-main. Sebagai organisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tentunya juga tidak ketinggalan merayakannya.
Indonesia`s Human Rights Foreign Policy on Palestine Indonesia`s Human Rights Foreign Policy on Palestine
Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2015
Pada tanggal 17 Desember 2015, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengadakan sebuah diskusi publik yang melibatkan akademisi, mahasiswa dan masyarakat sipil. Diskusi publik yang diadakan bersama dengan organisasi non-profit dari Ramallah, Palestina yang berbasis hak asasi manusia bernama Al-Haq. Diskusi yang bertemakan ``Indonesia`s Human Rights Foreign Policy on Palestine`` ini diisi oleh Shofwan Al-Banna Choiruzzad, Dosen Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Adrian Budi Sentosa Wakil Koordinator 1 Bidang Organisasi KontraS, Mufti Makaarim Board KontraS dan Shawan Jabarin Direktur Al-Haq.
Laporan Kegiatan Gelar Perkara Pemidanaan yang Dipaksakan - Kupang Laporan Kegiatan Gelar Perkara Pemidanaan yang Dipaksakan - Kupang
Tgl terbit: Jumat, 25 September 2015
Pada hari Kamis, 27 Agustus 2015 Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] sebagai bagian dari Koalisi Anti Kriminalisasi bekerjasama dengan PIAR - NTT dan Universitas Nusa Cendana [Undana] mengadakan acara Gelar Perkara "Pemidanaan yang Dipaksakan" di Aula Fakultas Hukum Undana, Kupang - NTT. Sebagai pengantar, dekan FH Undana menyampaikan bahwa dunia pendidikan tentu adalah pihak yang paling frustasi dengan adanya perilaku menyimpang dalam tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Bagi dunia kampus sesusungguhnya dalam penegakan hukum harus menggunakan prinsip-prinsip hukum. Namun dalam kenyataannya dalam penegakan hukum tidak hanya mengutamakan prinsip hukum tapi juga dipengaruhi oleh pendekatan ekonomi dan politis. Dekan FH juga menambahkan bahwa acara Gelar perkara semacam ini baru pertama kali dilakukan oleh FH Undana dan kiranya akan jadi pembelajaran untuk kegiatan semacam ini untuk kasus-kasus lainnya. Pertemuan ini juga diharapkan akan melahirkan pikiran-pikiran yang baik untuk penegakan hukum.
Laporan Kegiatan Rangkaian Acara Gelar Perkara Pemidaan yang Dipaksakan - Surabaya Laporan Kegiatan Rangkaian Acara Gelar Perkara Pemidaan yang Dipaksakan - Surabaya
Tgl terbit: Jumat, 25 September 2015
Pada hari Selasa, 15 September 2015, bertempat di Ruang Bromo, Hotel Santika Pandegiling, Surabaya, KontraS yang tergabung dalam Koalisi Anti Kriminalisasi bekerja sama dengan KontraS Surabaya menggelar acara Gelar Perkara ?Pemidanaan yang Dipaksakan?. Acara ini merupakan kelanjutan dari acara serupa yang telah digelar sebelumnya di 3 [tiga] kota berbeda, yaitu Samarinda [Kalimantan Timur], Kupang [NTT] dan Medan [Sumatera Utara].
Penutupan SeHAMA 2015 Penutupan SeHAMA 2015
Tgl terbit: Selasa, 18 Agustus 2015
Sekolah Hak Asasi Manusia Untuk Mahasiswa (SeHAMA) 2015 diadakan sejak tanggal 31 Juli ditutup pada tanggal 18 Agustus 2015. SeHAMA yang diadakan setiap tahun dan telah menginjak tahun ke tujuh telah memilih 28 mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia. SeHAMA 2015 telah melibatkan narasumber yang ahli di bidangnya untuk menjelaskan isu-isu terkait hak asasi manusia. Rocky Gerung (UI), Robertus Robet (UNJ), Dina Hapsari (UNHCR), Sugeng Bahagijo (INFID), dan beberapa narasumber dari KontraS yang juga ahli pada bidang masing-masing untuk menjelaskan mengenai isu-isu dalam hak asasi manusia dan menjelaskan mengenai upaya advokasi isu hak asasi manusia di Indonesia
Pembukaan SeHAMA 2015<br>
Pembukaan SeHAMA 2015
"Anak Muda, Kreativitas dan Gerakan Keadilan Sosial"

Tgl terbit: Minggu, 02 Agustus 2015
Sekolah Hak Asasi Manusia Untuk Mahasiswa (SeHAMA) yang sudah diadakan oleh KontraS selama tujuh tahun. SeHAMA dibentuk untuk mengembangkan jiwa-jiwa muda agar mengenal hak asasi manusia dan konsep-konsep di dalamnya secara mendalam. SeHAMA diadakan selama kurang lebih tiga pekan, dengan materi hak asasi manusia yang beragam seperti isu-isu hak sipil dan politik, hak ekonomi sosial dan budaya, kesetaraan gender, kampanye HAM populer dan dilanjutkan dengan observasi lapangan ke komunitas masyarakat yang rentan akan pelanggaran hak asasi manusia.
Peluncuran Laporan Penyiksaan dan Diskusi Publik:<br> Peningkatan Peran Negara  Untuk Penghentian Praktik Penyiksaan dan Perlindungan Bagi Korban Peluncuran Laporan Penyiksaan dan Diskusi Publik:
Peningkatan Peran Negara Untuk Penghentian Praktik Penyiksaan dan Perlindungan Bagi Korban

Tgl terbit: Kamis, 25 Juni 2015
Memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni, KontraS menerbitkan laporan penyiksaan Praktik Penyiksaan Tahun 2014-2015: Mendelegitimasikan Praktik Penyiksaan di Indonesia. Laporan yang secara rutin dikeluarkan setiap tahun ini mencatat sepanjang bulan Juni 2014 hingga Mei 2015, terdapat 84 angka penyiksaan. Laporan tersebut juga menempatkan Polri pada peringkat pertama sebagai pelaku, disusul oleh Sipir, dan TNI.
Workshop for Indonesian Lawyers on Safeguards for Fair Trials in Death Penalty Cases International Commission for Jurists (ICJ) and the Commission for The Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
Tgl terbit: Kamis, 04 Juni 2015
The Workshop was held in Jakarta, Indonesia, on 4 & 5 June 2015. The first day of the workshopexplored the issue of death penalty from the perspectives of international human rights laws and situated them in the Indonesian context. On the last day of the workshop, the participants were actively engaged in the strategic planning and drafting of follow up recommendations that serve as rough guidelines for the participants to kickstart a comprehensive, national campaign to abolish death penalty after the Workshop. In sum, the Workshop marked a milestone in the country's journey to end the practice of death penalty. It was first to produce a wide coalition of legal practitioners and CSOs spread across the country from Aceh to Papua, all united in a common goal to end death penalty in Indonesia.
Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi & Usaha Menemukan Dokumen Keputusan DKP Pemberhentian Prabowo Subianto
Tgl terbit: Jumat, 29 Mei 2015
29 Juli 2015, Majelis Komisioner sidang penyelesaian sengketa informasi di KIP membacakan putusan terkait sidang yang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan dalam rangka menemukan dokumen Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) No. KEP/03/VIII/1998/DKP. Dokumen ini kemudian menjadi dasar dikeluarkannya Keppres No. 62/ABRI/1998 untuk memberhentikan Prabowo Subianto dari ABRI terkait keterlibatannya dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa periode 1997-1998.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org