Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 1918 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 128 Next All

Polri pelaku kekerasan terdominan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2010
JAKARTA - Aparat Polri (Kepolisian Republik Indonesia) selma kurun 2010 masih mendominasi pelaku tin dakan kekerasan terhadap sipil.
Kontras: HAM Akan Jadi 'Dagangan' Pemerintah Tahun Depan
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memprediksi hak asasi manusia akan jadi 'dagangan' pemerintah tahun depan. Hal itu terkait upaya pemerintah untuk memoles citra diri di mata dunia, terutama di wilayah ASEAN.
Polri Minta Kontras Sampaikan Temuannya
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Dikritik Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sebagai lembaga paling sering melakukan kekerasan pada 2010, Polri legowo. "Ya Polri kan organisasi milik masyarakat. Siapa saja boleh menilai Polri," kata Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar, saat dihubungi, Selasa (28/12).
8 Kegagalan negara soal HAM
Sumber: bisnis.com | Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2010
JAKARTA: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai ada delapan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hak asasi terhadap warga negara selama 2010.
Pendemo Boediono Lapor Kompolnas
Sumber: riaupos.com | Tgl terbit: Minggu, 26 Desember 2010
JAKARTA (RP) - Sebelas aktivis mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah melaporkan petugas Polres Jakarta Selatan ke Komisi Kepolisian Nasional. Mereka didampingi oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras). "Kita menyesalkan tindakan pemukulan yang brutal dan sewenang-wenang yang dilakukan polisi dalam pengamanan demo di UIN," ujar Koordinator Kontras Haris Azhar pada JPNN kemarin (25/12).
Polri ranking teratas pelaku kekerasan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 25 Desember 2010
MEDAN - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara mencatat, selama tahun 2010 dalam penanganan kasus yang dilakukan Polri belum ada mengalami perubahan secarta kultur.
Tiga Tahun, 142 Wartawan Jadi Korban Kekerasan
Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 25 Desember 2010
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tewasnya wartawan saat menjalankan tugas peliputan masih saja terjadi terutama di pelosok Indonesia. Terakhir, Pemimpin Redaksi Tabloid Pelangi, Maluku, Alfrets Mirulewan ditemukan tewas pada Jumat (17/12) lalu. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menjelaskan Alfrets merupakan wartawan ke 142 yang menjadi korban kekerasan dalam tiga tahun terakhir.
142 Wartawan Jadi Korban Kekerasan
Sumber: suaramerdeka.com | Tgl terbit: Sabtu, 25 Desember 2010
Jakarta, CyberNews. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, sedikitnya 142 wartawan Indonesia menjadi korban kekerasan dalam tiga tahun terakhir. Hal itu disampaikan Koordinator Kontras, Haris Azhar, Sabtu (25/12).
Bintara Polri butuh pendidikan
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Sabtu, 25 Desember 2010
MEDAN - Intimidasi atau teror yang kerap dilakukan oleh anggota kepolisian ditengarai karena kurangnya pendidikan terhadap para bintara Polri.
Kontras desak ratifikasi penghilangan paksa
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Jumat, 24 Desember 2010
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendorong agar pemerintah segera memprioritaskan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan dari Penghilangan Paksa.
Indonesia harus ratifikasi konvensi penghilangan paksa
Sumber: waspada.co.id | Tgl terbit: Jumat, 24 Desember 2010
JAKARTA - Hingga saat ini, pemerintah belum meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan dari Penghilangan Paksa, sehingga pemerintah harus memprioritaskan ratifikasi tersebut.
Usman Hamid: Fenomena WikiLeaks Ancam Kebebasan Mendapat Informasi
Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Kamis, 23 Desember 2010
RMOL. Fenomena situs WikiLeaks dari sisi rahasia negara bisa dilihat dari dua aspek, yaitu pemerintah punya hak dan kewenangan untuk mencegah kebocoran rahasia negara serta pemerintah wajib memberi akses informasi kepada publik.
Kerahasian Negara Rawan Dibobol
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Kamis, 23 Desember 2010
Metrotvnews.com, Jakarta: RUU Rahasia Negara akhirnya masuk dalam daftar program legislasi nasional 2011 setelah pembahasannya sempat ditarik pemerintah pada 2009 lalu. Apakah kemudian rahasia negara itu otomatis terlindungi?
Haris: Isi Kawat Wikileaks Cermin AS Resah Kasus Munir
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Kamis, 23 Desember 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, informasi yang dimuat dalam kawat kedutaan besar Amerika Serikat yang dibocorkan Wikileaks tentang kasus pembunuhan Munir itu sebenarnya tak banyak yang baru.
Kontras Desak Ratifikasi Konvensi HAM
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Kamis, 23 Desember 2010
JAKARTA--MICOM: Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (UNWGEID). Penandatanganan semata konvensi ini dinilai percuma, tanpa adanya ratifikasi.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org