Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 439 Hasil Pencarian
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30 Next All

Klaim Menhan Menuai Kecaman
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Sabtu, 20 Desember 2008
Jakarta, Kompas - Walau diakui mengandung kebenaran, pernyataan sejumlah pejabat soal pelanggaran hak asasi manusia pada Seminar Nasional HAM dan Pertahanan Negara di Departemen Pertahanan, Kamis (18/12), dinilai belum lengkap dan berpotensi menyesatkan pemahaman masyarakat.
Menhan: Tuduhan Itu Anekdotal
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Jumat, 19 Desember 2008
Jakarta, Kompas - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meminta semua pihak tidak menyamaratakan dan memaksakan semua jenis kekerasan oleh aparat, dalam hal ini terkait Tentara Nasional Indonesia, sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat.
Tokoh Tak Lahir dari Iklan
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 17 Desember 2008
Jakarta, Kompas - Dalam sistem demokrasi yang semakin terbuka, calon pemimpin lahir secara alami berdasarkan usaha yang dibangun secara konsisten. Kelahiran pemimpin tidak dapat didorong melalui iklan dan janji politik.
Korban Tsunami Tuntut Penyelesaian Masalah
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 17 Desember 2008
Banda Aceh, Kompas - Ratusan korban konflik dan tsunami melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Badan Reintegrasi Damai Aceh serta Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, Selasa (16/12). Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan lembaga-lembaga itu lebih serius menangani keluhan para korban.
Jaksa Tetap Yakin Muchdi Bersalah
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Rabu, 17 Desember 2008
JAKARTA -- Jaksa penuntut umum kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir berkukuh bahwa terdakwa Muchdi Purwoprandjono bersalah. Ketua tim jaksa penuntut umum, Cirus Sinaga, menegaskan bahwa bekas Deputi V/Penggalangan Badan Intelijen Negara itu patut dituntut 15 tahun penjara karena terbukti telah menganjurkan dan memberikan sarana kepada Pollycarpus Budihari Priyanto untuk menghabisi Munir.
Pengakuan Terdakwa Muchdi Memang Tidak Dibutuhkan
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 17 Desember 2008
Jakarta, Kompas - Pengakuan Muchdi Purwopranjono mengenai anjurannya terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto untuk membunuh aktivis hak asasi manusia, Munir, memang tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan justru keterangan terdakwa, saksi, dan barang bukti maupun petunjuk.
Takut Diusir Paksa, Purnawirwan Dwikora Minta Dukungan Kontras
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 Desember 2008
Jakarta - Takut diusir paksa dari rumahnya, para purnawirawan dan warakawuri meminta dukungan Kontras untuk memantau sengketa perumahan Dwikora Cimanggis, Depok, Jawa Barat dengan TNI. Mereka juga meminta agar Pemerintah dan DPR mencari solusi terbaik bagi purnawirawan TNI.
Kontras Minta TNI AU Tak Kosongkan Perumahan Dwikora
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 Desember 2008
akarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta TNI Angkatan Udara (AU) tidak mengosongkan rumah purnawirawan Dwikora, Cimanggis, Depok. Kontras menyarankan agar dilakukan dialog terlebih dahulu agar tidak terjadi kekerasan.
Kontras: Komitmen Pemerintah Terhadap HAM Pasang Surut
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 15 Desember 2008
JAKARTA -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengatakan, komitmen pemerintah terhadap penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air terkesan pasang surut.Menurut Usman Hamid dalam diskusi tentang penuntasan kasus HAM di Jakarta, Senin, pasang surut dari komitmen pemerintah tersebut terlihat dalam sejumlah hal seperti mengenai masalah Ratifikasi dari kovenan PBB yang berkaitan dengan HAM.
Hakim Berwenang Putar Rekaman
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Jumat, 12 Desember 2008
Jakarta - Kejagung RI membantah enggan menggunakan rekaman pembicaraan telepon Muchdi Pr-Polycarpus sebagai bukti dalam sidang kasus pembunuhan Munir. Kewenangan memperdengarkan rekamanan tersebut ada pada majelis hakim.
Muchdi Minta Dibebaskan dari Tuntutan
Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 12 Desember 2008
JAKARTA -- Muchdi Purwoprandjono, terdakwa kasus pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia Munir, minta dibebaskan dari tuntutan hukum. Menurut dia, seluruh dakwaan jaksa tak terbukti di persidangan. "Kami meminta terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan," kata penasihat hukum Muchdi, Luthfie Hakim, saat membacakan nota pembelaan kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
Muchdi Nilai Jaksa Gagal
Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Jumat, 12 Desember 2008
Jakarta, Kompas - Jaksa dinilai gagal membuktikan niat dan motif mantan Deputi V Badan Intelijen Negara atau BIN Muchdi Purwopranjono dalam kasus pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia, Munir. Jaksa tidak bisa membuktikan dakwaannya.
Kuasa Hukum: Perencana Pembunuhan Munir Sedang Tertawa
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Desember 2008
JAKARTA, KAMIS â?? Tim kuasa hukum Muchdi Pr mengatakan bahwa tuntutan 15 tahun yang dilayangkan jaksa penuntut umum terhadap kliennya dipaksakan. Menurut mereka, tak ada bukti persidangan yang menunjukkan keterlibatan Muhdi dalam kasus terbunuhnya Munir.
Pembelaan Muchdi Serang Kesaksian 4 Serangkai
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Desember 2008
JAKARTA, KAMIS - Nota pembelaan (pledoi) terdakwa kasus pembunuhan Munir, Muchdi Purwoprandjono lebih banyak mengurai keterangan-keterangan saksi yang menurutnya tidak relevan dijadikan alat bukti dan dianggap sebagai fakta persidangan.
Muchdi Minta Dibebaskan dari Tuntutan Hukum
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 11 Desember 2008
JAKARTA, KAMIS - Terdakwa kasus pembunuhan Munir, Muchdi Purwoprandjono meminta dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Hal itu disampaikan melalui kuasa hukumnya dalam pembacaan nota pledoi yang pada sidang lanjutan kasus pembunuhan Munir di PN Jakarta Selatan, Kamis (11/12).

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org