Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 156 Next All

Surat Terbuka untuk Mendesak Dihadirkannya Saksi Korban dalam Perkara No. 62-K/PM.III-19/AD/V/2018 Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Tgl terbit: Jumat, 27 Juli 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap Isak Dewayekua (23)?selanjutnya disebut korban?atas kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI AD Yonif 755/Yalet, Kimaam, Papua. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, persidangan kasus tersebut telah digelar sebanyak 5 (lima) di Pengadilan Militer III?19 Jayapura dengan nomor register perkara No. 62-K/PM.III-19/AD/V/2018, dengan status ketiga terduga pelaku telah dinaikkan menjadi terdakwa. Dalam proses pemeriksaan di persidangan, majelis hakim telah mendengarkan keterangan dari dua orang saksi dari Polres Merauke dan empat orang saksi dari TNI Pos Yalet 755 Kimaan. Keseluruhan saksi menjelaskan mengenai pengetahuan mereka atas kasus penyiksaan yang diduga dilakukan oleh ketiga terdakwa. Namun dalam persidangan ini, saksi korban yakni kedua adik perempuan Isak tidak dapat hadir meskipun telah dipanggil ke persidangan karena alasan lokasi persidangan yang jauh dan sulit ditempuh serta keterbatasan ekonomi untuk dapat menghadiri sidang tersebut.


Reformasi Pusat-Pusat Penahanan Tidak Dapat Ditunda
Tgl terbit: Kamis, 26 Juli 2018
Reformasi pusat pusat penahanan khususnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak dapat ditunda-tunda lagi. Persoalan Lapas bukan hanya sekedar persoalan kasuistik yang hanya dilihat peristiwa per peristiwa. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Penyidik Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin dan beberapa narapidana kasus Korupsi di Lapas Sukamiskin hanya satu dari banyak akibat yang ditimbulkan dari lemah dan rusaknya pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan selama ini. Sehingga langkah-langkah reaksioner dan sesaat dalam penanganan masalah ini tidak akan menyelesaiakan persoalan.


Polisi, jangan asal tembak!
Tgl terbit: Senin, 23 Juli 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak sewenang-wenang dalam melakukan tindakan penembakan terhadap mereka yang diduga terlibat kasus begal. Hal ini untuk menghindari terjadinya salah tembak maupun hilangnya kesempatan bagi terduga pelaku kriminal untuk diproses secara hukum yang adil dan akuntabel.


KontraS, Imparsial dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu: Dewan Kerukunan Nasional (DKN) Bukan Jawaban!
Tgl terbit: Kamis, 19 Juli 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) beserta sejumlah korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu mengecam keras upaya-upaya yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto yang berusaha menghidupkan lagi diskursus penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lewat mekanisme Dewan Kerukunan Nasional (DKN).


Pers Release Merespon Digelarnya Sidang Perdana Kasus Penyiksaan hingga Tewas Isak Dewayekua: Meminta Independensi Peradilan Militer untuk Mengadili Para Pelaku
Tgl terbit: Kamis, 05 Juli 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini merespon penyelenggaraan sidang perdana atas kasus kematian Alm. Isak Dewayekua, yang sedianya akan digelar di Pengadilan Militer III-19, Jayapura pada hari Kamis, 05 Juli 2018. Dalam persidangan perdana tersebut, Oditur Militer Kodam Cenderawasih akan membacakan agenda dakwaan atas tindakan penyiksaan oleh tiga anggota TNI AD Yonif 755/Yalet a.n. Serda La Dili Wance (Wadanpos Kimaam Satgas Pamrahwan), Abiatar Harri Katoar (Anggota Pos Kimaam Satgas Pamrahwan), dan Fredrik Pattiasina (Anggota Pos Kimaam Satgas Pamrahwan), selanjutnya disebut pelakuyan yang telah mengakibatkan Alm. Isak Dewayekua(selanjutnya disebut sebagai korban), warga Kimaam, Papua tewas.


Ringkasan Laporan Pemantauan Prapilkada 2018
Tgl terbit: Jumat, 22 Juni 2018
Pilkada serentak yang akan diselenggarakan di 171 daerah-di antaranya 17 Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 39 Kota pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan 115 Kabupaten pemilihan Bupati dan Wakil Bupati-merupakan moment penting dalam kontinum demokratisasi untuk memberikan suara kepada kehendak rakyat yang merupakan dasar bagi otoritas pemerintah itu sendiri. Melalui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diharapkan masyarakat dapat menentukan pemimpin daerah yang dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban (?law and order?), menciptakan kesejahteraan dan pemenuhan hak asasi manusia. Tata pemerintahan yang baik adalah sebuah proses bagi institusi publik melakukan urusan publik, mengelola sumber daya publik dan menjamin terwujudnya hak asasi manusia dengan cara yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lainnya.
Label : pilkada bawaslu

Press Release KontraS 17 Tahun Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Wasior Wamena; Pemerintahan Jokowi Absen Memenuhi Akuntabilitas dan Keadilan Pelanggaran HAM di Papua
Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan dan mengkritik atas absennya sikap pemerintahan Presiden Jokowi dalam penanganan dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Hari ini, 13 Juni 2018 merupakan 17 tahun peristiwa pelanggaran HAM berat Wasior. Sampai dengan menjelang ahir kepemimpinan pemerintahan Presiden Jokowi penyelesaian pelanggaran HAM di Papua hanya sebatas janji.


"Pernyataan Masyarakat Sipil Terkait Pemilihan Indonesia sebagai UNSC Non-Permanent Member"
Tgl terbit: Sabtu, 09 Juni 2018
Tanggal 8 Juni 2018, di New York, merupakan pemilihan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB/United Nations Security Council (UNSC) Non-Permanent Member pada Sidang Umum Majelis PBB/United Nations General Assembly (UNGA). Sepuluh Anggota Tidak Tetap DK PBB terdistribusi secara regional sebagai berikut: 3 untuk negara-negara di Afrika, 2 untuk negara-negara di Asia-Pasifik, 2 untuk negara-negara Amerika Latin dan Karibia, 1 untuk negara di Eropa Timur, dan 2 untuk negara-negara Eropa dan lainnya. Setiap tahunnya UNGA selalu memilih lima dari total sepuluh negara Anggota Tidak Tetap DK PBB yang berjangka waktu dua tahun. Pada 2018, enam negara diusulkan untuk mengganti lima kursi yang dihuni oleh Etiopia, Kazakhstan, Bolivia, Swedia, dan Belanda. Keenam negara tersebut adalah Afrika Selatan (Afrika), Republik Dominika (Amerika Latin dan Karibia), Belanda dan Swedia (Eropa), sementara Indonesia dan Maladewa memperebutkan satu kursi yang mewakili Asia-Pasifik. Dan Indonesia telah berhasil untuk menduduki kursi Anggota Tidak Tetap DK PBB dengan dukungan sebanyak 144 suara bersama dengan Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika dan Jerman


Penuhi Hak - Hak Pekerja PT. Kertas Nusantara : Pemerintah Harus Tegas Terhadap Perusahaan PT. Kertas Nusantara
Tgl terbit: Rabu, 06 Juni 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama Serikat Pekerja PT. Kertas Nusantara mendesak adanya ketegasan dan intervensi dari Pemerintah untuk menjamin dipenuhinya hak - hak para pekerja yang selama ini diabaikan oleh PT. Kertas Nusantara. Sebelumnya, pihak perusahaan diketahui telah mengingkari janjinya untuk memenuhi hak - hak para pekerja, khususnya terhadap kurang lebih 200 (dua ratus) orang karyawan yang telah dirumahkan sejak tahun 2013. Tindakan pengabaian ini telah beberapa kali diadukan oleh para pekerja kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tidak mendapatkan respon yang signifikan.
Label : Buruh Pesangon PT Kertas Nusantara Kemenaker

Tarik Tindak-tindak Pidana Khusus dari RKUHP!
Tgl terbit: Senin, 04 Juni 2018
Pada 30 Mei 2018, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo, memberikan dukungannya untuk menyelesaikan dan mengesahkan RKUHP pada bulan Agustus 2018. Percepatan pembahasan RKUHP ini memunculkan pertanyaan kritis dari publik, mengingat masih banyaknya permasalahan dalam perumusan pasal-pasal di dalam RKUHP.


1 Langkah Penuhi Janji Presiden Tuntaskan Pelanggaran HAM yang Berat: COPOT JAKSA AGUNG!!!
Tgl terbit: Senin, 04 Juni 2018
Janji Presiden tentang pelanggaran HAM dalam Nawacita tercatat ?Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari- Lampung, Tanjung Priok, Tragedi l965?. Janji ini diperbarui dengan mengundang korban dan keluarga korban ke istana pada tanggal 31 Mei 2018. Belum sehari dari pertemuan tersebut Jaksa Agung, Prasetyo, mengatakan beberapa hal ke media antara lain sulit mencari buktinya, saksi, pelaku dan korban. Pernyataan Jaksa Agung lain adalah setelah diteliti, hasil penyelidikan Komnas HAM hanya berupa asumsi dan opini.


Presiden Jokowi ke Aksi Kamisan: Hak Asasi Manusia bukan Komoditi Politik, buktikan kesungguhan Presiden menuntaskan Kasus-kasus Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2018
Rencana kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Aksi Kamisan ke-540 atau mengadakan pertemuan dengan perwakilan Aksi Kamisan hari ini (31 Mei 2018) bukanlah hal yang istimewa. Sejak awal, tujuan utama Aksi Kamisan bukan semata-mata untuk dikunjungi atau bertemu Presiden, melainkan untuk mendesak pertanggungjawaban negara atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Rencana kedatangan Presiden Jokowi ke Aksi Kamisan di penghujung bulan Mei 2018 ini, justru menimbulkan pertanyaan karena sejak jauh-jauh hari sebelum hari ini, Aksi Kamisan telah berlangsung selama 11 tahun lamanya di depan Istana Negara RI dan telah mengirimkan ratusan surat kepada Presiden, termasuk di era kepemimpinan Presiden Jokowi, namun tidak pernah satupun diantaranya mendapatkan respons yang berarti.


AFAD Commemorates the International Week of the Disappeared, 2018
Tgl terbit: Rabu, 30 Mei 2018
The Asian Federation Against Involuntary Disappearances commemorates the International Week of the Disappeared and expresses solidarity with the families whose loved ones have been forcibly disappeared.
Label : Orang Hilang International kontras

Sidang Tuntutan Kasus Penyiksaan hingga Tewas terhadap La Gode : Oditur Militer Harus Menuntut Pelaku dengan Hukuman Seberat-Beratnya
Tgl terbit: Selasa, 29 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Marimoi selaku pendamping dari keluarga korban Alm. La Gode (yang selanjutnya disebut sebagai korban) sejak 2 Mei 2018 telah melakukan pemantauan sidang kasus penyiksaan hingga tewas Alm. La Gode di Pengadilan Militer Ambon.
Label : la gode penyiksaan

Menyingkap Kabut Penyelesaian Kasus Penghilangan Paksa di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 28 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) lahir dari semangat perjuangan keluarga korban penghilangan paksa. Kejahatan penghilangan paksa adalah sebuah praktik sahih sebuah rezim otoritarianisme untuk melanggengkan hegemoni kekuasaan dengan jalan membungkam suara-suara sumbang di luar kekuasaan yang mengancam dengan jalan melakukan penculikan, penahanan, penyiksaan bahkan pembunuhan.
Label : Orang Hilang kontras korban penculikan Soeharto

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 156 Next All

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org