Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 5818 Hasil Pencarian

Buruh dan LSM Tolak Pengesahan UU Ormas
Sumber: KEDAIBERITA.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Massa gabungan yang terdiri dari ormas buruh, dan LSM mendatangi Gedung DPR-RI menolak disahkannya UU Ormas.
Buruh dan LSM Tolak Pengesahan UU Ormas
Sumber: KEDAIBERITA.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Massa gabungan yang terdiri dari ormas buruh, dan LSM mendatangi Gedung DPR-RI menolak disahkannya UU Ormas.
Buruh dan LSM Tolak Pengesahan UU Ormas
Sumber: KEDAIBERITA.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Massa gabungan yang terdiri dari ormas buruh, dan LSM mendatangi Gedung DPR-RI menolak disahkannya UU Ormas.
Kontras Surati Kapolda Sulsel Seriusi Kasus Bupati Wajo
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 18 Februari 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyurati Kapolda Sulsel, Irjen Mudji Waluyo guna meminta menjerat Bupati Wajo,
SBY Dideadline Mundur 24 Februari 2013
Sumber: SUMBAWANEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 15 Februari 2013
Peserta musyawarah akbar demi kedaulatan bangsa mengultimatum Presiden SBY dan Wapres Boediono untuk mundur sebelum tanggal 24 Februari 2013 mendatang.
RUU Kamnas dan Inpres Gangguan Keamanan Ancam Gerakan Buruh
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 13 Februari 2013
Pemerintah telah menargetkan Rancangan Undang-Undang Kemanan Nasional (RUU Kamnas) bisa selesai dibahas dan diberlakukan pada tahun ini.
Tiga Cara Tanggulangi Radikalisme
Sumber: LAZUARDIBIRRU.ORG | Tgl terbit: Senin, 11 Februari 2013
Persoalan radikalisme dan terorisme bukan persoalan yang tidak bisa ditanggulangi. Hal tersebut bisa dan harus bisa ditanggulangi oleh negara dan masyarakat.
'Memalukan Punya Komnas HAM seperti Ini!'
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Februari 2013
Kisruh internal di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berujung pada kosongnya kursi pimpinan Komnas HAM dinilai akan membuat para pelanggar HAM yang saat ini masih berkeliaran semakin leluasa.
Ngotot Ganti Tatib, Komnas HAM Dikecam
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Februari 2013
Koalisi Masyarakat Sipil untuk HAM dan Komisi Nasional HAM menyatakan keprihatinan atas kondisi terkini Komnas HAM
Kontras: Cabut Inpres Gangguan Keamanan
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 Februari 2013
Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dinilai lemah dan menunjukkan kegagalan pemerintahan SBY.
Warga Talangsari Desak Penuntasan Kasus
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 Februari 2013
Warga korban tragedi Talangsari, Lampung, mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan Agung menyelesaikan penyelidikan kasus dugaan pelanggaraan HAM yang telah bertahun-tahun mengendap.
24 Tahun Tragedi Talangsari, Warga Merasa Didiskriminasi
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 Februari 2013
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Pemerintah Provinsi Lampung diminta berperan lebih aktif membangun Desa Talangsari. Pemenuhan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak.
Besok, Kontras-BEM Unila Gelar Diskusi Talangsari
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 06 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (Kontras) bersama BEM Universitas Lampung menggelar diskusi publik memperingati 24 tahun Tragedi Talangsari (7 Februari 1989).
MPR Didesak Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Selasa, 05 Februari 2013
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bertemu dengan sejumlah LSM yang aktif dalam advokasi masalah HAM untuk membicarakan penyelesaian kasus HAM masa lalu.
MPR Diminta Dorong Penuntasan Kasus HAM
Sumber: METRONEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 05 Februari 2013
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat dari Koalisi Keadilan dan Pengungkap Kebenaran (KKKP) menolak keras andai pelanggar hak asasi manusia (HAM) memimpin negeri ini.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org