Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

SBY Ditantang Berani "Blusukan" di Papua
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah merespon kasus kekerasan dan penembakan di Papua dengan upaya penegakan hukum.


KontraS: Presiden Harus Berani "Blusukan" di Papua
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai tragedi pembunuhan terhadap 12 orang di Puncak Jaya, Papua, Kamis


Data KontraS, 15 Kasus Kekerasan Terjadi di Puncak Jaya Selama 2012-2013
Sumber: RMOL.CO | Tgl terbit: Jumat, 22 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan duka cita dan prihatin terhadap tewasnya delapan orang anggota TNI dan empat orang warga sipil di wilayah Puncak Jaya, Papua.


Kontras: Hukum di Papua Harus Ditegakkan
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 22 Februari 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menilai, proses penegakan hukum di Papua tidak berjalan baik


Penegakan Hukum, Bukan Operasi Militer
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Jumat, 22 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan duka cita dan keprihatinnya terhadap tewasnya 8 personil TNI dan 4 warga sipil di wilayah Puncak Jaya.


Kontras: TNI Diserang Karena Penegakan Hukum yang Buruk
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 22 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan prihatin terhadap aksi kekerasan di Papua.


Groups rally against mass organization bill
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 20 Februari 2013
Hundreds of activists from various mass organizations gathered at the House of Representatives on Tuesday to protest the controversial mass organizations bill, which is slated to be passed into law next month.


DPR Terima Massa Penolak RUU Ormas dan Kamnas
Sumber: JURNALPARLEMEN.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima perwakilan buruh dan beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Hak Sipil dan Buruh (KAPAK)


DPR Terima Massa Penolak RUU Ormas dan Kamnas
Sumber: JURNALPARLEMEN.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima perwakilan buruh dan beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Hak Sipil dan Buruh (KAPAK)


RUU Ormas Hambat Kemerdekaan Berserikat
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) menilai Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang sedang dibahas DPR dan pemerintah bisa menghambat kemerdekaan berserikat masyarakat


Ormas Asing Wajib Daftar di Kemenlu
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Perwakilan buruh dan gabungan LSM menemui Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa


Buruh dan LSM Tolak Pengesahan UU Ormas
Sumber: KEDAIBERITA.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Massa gabungan yang terdiri dari ormas buruh, dan LSM mendatangi Gedung DPR-RI menolak disahkannya UU Ormas.


Buruh dan LSM Tolak Pengesahan UU Ormas
Sumber: KEDAIBERITA.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Massa gabungan yang terdiri dari ormas buruh, dan LSM mendatangi Gedung DPR-RI menolak disahkannya UU Ormas.


Buruh dan LSM Tolak Pengesahan UU Ormas
Sumber: KEDAIBERITA.COM | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Massa gabungan yang terdiri dari ormas buruh, dan LSM mendatangi Gedung DPR-RI menolak disahkannya UU Ormas.


Menyelesaikan Terorisme dengan Rumus Konsistensi
Sumber: LAZUARDIBIRRU.ORG | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013
Koordinator KonstraS Haris Azhar mengatakan, rumus konsistensi efektif tanggulangi aksi terorisme yang marak terjadi di Tanah Air.



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org