Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 6368 Hasil Pencarian

Kontras Desak DPR Uji Ulang Komisioner Komnas HAM
Sumber: CAHAYAREFORMASI.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Februari 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta Dewan Perwakilan Rakyat menguji ulang 13 komisioner Komisi Nasional HAM
SBY Didesak Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Sumber: INVESTOR.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 27 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc
Kontras Kecam SBY
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Februari 2013
Wacana pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc Kembali mengemuka pasca pertemuan antara Presiden SBY dan DPR baru-baru ini.
Kontras Desak DPR Uji Ulang Komisioner Komnas HAM
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Selasa, 26 Februari 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta Dewan Perwakilan Rakyat menguji ulang 13 komisioner Komisi Nasional HAM. Sebanyak 9 dari komisioner yang ada dinilai tak memiliki itikad untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM.
KontraS: SBY Cuma Diam Soal Kasus Pelanggaran HAM
Sumber: PESATNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 26 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) serta perwakilan korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM berat masa lalu mengecam sikap diam pemerintah Soesilo Bambang Yudhoyono atas penyelesaian berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dimasa lalu.
Kontras Desak SBY Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Selasa, 26 Februari 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera merealisasi pembentukan pengadilan HAM
Kontras Desak SBY Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 26 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc, guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada masa lalu.
Penembakan Di Papua Karena Buruknya Penegakan Hukum
Sumber: SUARAPEMBARUAN.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan bahwa peristiwa penembakan terhadap anggota TNI dan warga sipil di Papua akibat buruknya penegakan hukum di daerah tersebut.
Jenazah Dievakuasi, TNI Fokus Pengejaran
Sumber: RIAUPOS.CO | Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2013
Para prajurit korban serangan separatis Papua akhirnya bisa dievakuasi.
Polisi: Penembakan Papua Tak Terkait Separatis
Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2013
Kasus penembakan di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya diklaim tak bermotif gerakan politik dan separatis.
KontraS Papua Sayangkan Penembakan Warga Sipil-Aparat
Sumber: PAPUAPOS.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2013
Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Papua, Olga Helena Hamadi, menyayangkan peristiwa penembakan warga sipil dan aparat di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya oleh kelompok sipil bersenjata pada Kamis
Kontras Urges President to Visit Papua
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2013
A leading human rights activist group has blamed poor law enforcement for last Thursday's murder of eight soldiers and four civilians in Puncak Jaya, Papua.
Hukum di Papua Harus Ditegakkan
Sumber: METROSIANTAR.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Februari 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai, proses penegakkan hukum di Papua tidak berjalan baik.
Tegakkan Hukum di Papua
Sumber: MEDANBISNISDAILY.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Februari 2013
Kekerasan demi kekerasan terjadi di Papua. Duka cita yang mendalam 8 Anggota TNI dan 4 warga sipil yang tewas dalam kekerasan yang terjadi baru-baru ini. Kekerasan di Papua harus dihentikan.
KontraS Serukan Operasi Penegakan Hukum di Papua
Sumber: BARATAMEDIA.COM | Tgl terbit: Sabtu, 23 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah segera melakukan operasi penegakan hukum di Papua menyusul sejumlah aksi kekerasan yang terjadi wilayah itu.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org