Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2037 Hasil Pencarian

SURAT TERBUKA: "Menolak Peradilan Militer dan Evaluasi Menyeluruh Penggunaan Senjata Api di Lingkungan Anggota TNI"
Tgl terbit: Kamis, 05 November 2015
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyayangkan keberulangan tindakan arogansi terkait dengan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh Serda Yoyok (yang selanjutnya disebut sebagai pelaku), anggota TNI Kompi Intai Tempur Batalyon (Taipur Yon) Intel Kostrad terhadap Sdr. Marsim Sarmani alias Japra (yang selanjutnya disebut sebagai korban), di Cibinong, Jawa Barat pada tanggal 03 November 2015.
Draft Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI Mengancam Demokrasi Dan Mengembalikan Peran TNI Seperti Pada Masa Orde Baru
Tgl terbit: Kamis, 05 November 2015
Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi TNI telah menjadi sorotan publik. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengakui bahwa draft Perpres itu sudah dibuat sejak beliau menjabat sebagai panglima TNI. Menurutnya Perpres dimaksudkan untuk meningkatkan peran TNI pada operasi non-militer. Jenderal (Purn) Moeldoko juga menekankan pentingnya menempatkan TNI secara langsung dibawah kontrol Presiden bukan dibawah kementerian pertahanan dengan alasan Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI.
SURAT TERBUKA: Pengesahan dan Pemberlakuan Peraturan Gubernur No 228 Tahun 2015 Merupakan Bentuk Pelanggaran Serius terhadap Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat
Tgl terbit: Kamis, 05 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan tegas menolak pemberlakuan Peraturan Gubernur (Pergub) provinsi DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka, yang disahkan pada 28 Oktober 2015. Keberadaan Pergub tersebut tidak saja telah mencederai hak asasi warga Negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum yang selama ini telah dijamin oleh konstitusi, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah semakin anti-kritik dan abai terhadap segala bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui ruang publik.
Segera Sahkan Aturan Pidana Mengenai Tindak Penyiksaan Dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya
Tgl terbit: Rabu, 04 November 2015
Jaringan Korban dan Pendamping Anti Penyiksaan (KontraS, LBH Padang, Humanum, LBH Buton Raya, KPKC, Somasi NTB, Piar NTT, ELSHAM Papua, Korban dan Keluarga Tindak Penyiksaan) mendesak Presiden RI dan jajarannya untuk segera merumuskan aturan pidana yang melarang tindak penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya. Memasuki bulan November 2015, maka sudah 17 tahun sejak Indonesia meratifikasi Kovenan Menentang Penyiksaan ke dalam sistem hukum Indonesia. Dampaknya hingga saat ini angka peristiwa penyiksaan tetap saja tinggi. Menurut catatan KontraSm pada periode Juli 2014 hingga Mei 2015 saja telah terjadi 84 kasus penyiksaan di Indonesia. Selain jumlah tersebut, masih banyak kasus penyiksaan di tahun-tahun sebelumnya yang hingga kini proses hukumnya masih belum berjalan sebagaimana mestinya.
Pembubaran Paksa Disertai Tindakan Tidak Manusiawi Dalam Aksi Buruh Mencoreng Muka Polisi
Tgl terbit: Minggu, 01 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) amat mengecam brutalitas anggota polisi Polda Metro Jaya yang melakukan pembubaran paksa disertai dengan kekerasan dan tindakan tidak manusiawi lainnya dalam merespons aksi demonstrasi ribuan buruh di depan Istana Merdeka, Jumat malam, 30 Oktober 2015. KontraS mengetahui pembubaran ini telah mengakibatkan puluhan orang luka-luka dan sejumlah lainnya mengalami penangkapan sewenang-wenang oleh anggota polisi.
SURAT TERBUKA: Tantangan untuk Memaksimalkan Peran dan Fungsi Institusi Ombudsman RI ke Depan
Tgl terbit: Senin, 26 Oktober 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik proses seleksi calon anggota baru Ombudsman RI periode 2016 ? 2021 mengingat Ombudsman RI merupakan salah satu institusi pengawas eksternal yang memiliki tugas pokok dan fungsi [tupoksi] untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan pengalaman kami selama ini bersinggungan dengan Ombudsman RI sepanjang tahun 2011 - 2016, kehadiran lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman RI cukup mampu mengatasi persoalan maladministrasi yang kerap terjadi di lembaga-lembaga publik, khususnya institusi Polri dan TNI. Meski kami juga memiliki beberapa catatan terkait kendala dalam pelaporan yang disampaikan kepada Ombudsman RI.
Mengutuk Pemberangusan Terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia Mengutuk Pemberangusan Terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 26 Oktober 2015
Kebebasan berekspresi dan berpikir kritis sedang mengalami serangan yang brutal di Indonesia. Serangkaian tindakan represif dan kejam dilakukan oleh pihak berwenang terhadap upaya-upaya untuk membuka kembali dan membongkar secara kritis atas tindakan pembersihan terhadap komunis dan para pendukungnya pada tahun 1965, yang dilakukan dengan alasan demi bangsa yang lebih baik, merupakan bukti bahwa warisan totalitarian dari rejim Orde Baru masih bercokol dan hidup.
Apa Jawaban Jokowi terhadap Permintaan Senat AS atas Pengungkapan Kebenaran tentang Peristiwa 1965-66? Apa Jawaban Jokowi terhadap Permintaan Senat AS atas Pengungkapan Kebenaran tentang Peristiwa 1965-66?
Tgl terbit: Senin, 26 Oktober 2015
Dalam beberapa hari ke depan Presiden Joko Widodo akan melangsungkan lawatan kenegaraan ke Amerika Serikat untuk yang pertama kalinya. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang paling berpengaruh dalam politik Indonesia. Tidak hanya saat ini, tetapi dari semenjak awal berdirinya negara Indonesia. Amerika Serikat memiliki keterkaitan erat dengan hampir seluruh peristiwa politik kontroversial yang terjadi di dalam negeri Indonesia. Termasuk Peristiwa berdarah 1965, yang berdampak pada terjadinya pembantaian massal, dengan korban jiwa mencapai jutaan orang. Hal ini seperti diakui oleh beberapa dokumen intelijen Amerika Serikat, yang telah mulai dideklasifikasi semenjak tahun 2001. Dokumen-dokumen tersebut memperlihatkan komunikasi intensif antara badan intelijen maupun Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, dengan militer Indonesia. Menyikapi hal itu, Senator Amerika Serikat dari negara bagian New Mexico, Mr. Tom Udall, pada 10 Desember 2014 telah mendorong lahirnya Resolusi Senat No. 596, yang pada intinya memberikan pengakuan atas persitiwa yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu 1965-66, mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk membuka arsip rahasia negara terkait peristiwa 1965-66, serta meminta pemerintah Indonesia untuk segera melakukan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi atas peristiwa yang tejadi.
Jokowi Harus Ganti Jaksa Agung! Jokowi Harus Ganti Jaksa Agung!
Tgl terbit: Minggu, 25 Oktober 2015
Bulan Oktober 2015, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah memasuki tahun pertamanya. Salah satu agenda penting yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja jajaran menteri atau pejabat lembaga negara dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK.
SURAT TERBUKA: Pengaduan Terhadap Pelarangan Majalah LENTERA
Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2015
Bersama dengan surat ini, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya perampasan kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan informasi yang dialami oleh Lembaga Pers Mahasiswa Lentera, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Kami mengecam keras upaya sejumlah pihak untuk menarik peredaran majalah Lentera edisi 3 Tahun 2015 berjudul ?Salatiga Kota Merah?, serta interogasi sejumlah awal Lembaga Pers Mahasiswa Lentera oleh aparat Kepolisian Resor Salatiga.
Kasus Pencemaran Lingkungan PT QL di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak di isu hak asasi manusia menerima pengaduan dari masyarakat Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional PT. QL. Agrofood.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Keluarkan Pengaturan Pidana Pelanggaran HAM  Berat dan Lindungi Hak Asasi Warga Negara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Keluarkan Pengaturan Pidana Pelanggaran HAM Berat dan Lindungi Hak Asasi Warga Negara
Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak DPR RI untuk meninjau kembali kebutuhan perumusan RKUHP, khususnya terkait pasal-pasal pemidanaan yang sebelumnya diatur di luar KUHP. Sejak menerima pelimpahan draft RKUHP dari pemerintah, DPR RI memiliki tanggung jawab membahas 786 pasal dalam RKUHP. Dengan jumlah pasal yang begitu banyak, RKUHP pun menjadi tantangan terbesar pembuatan UU bagi DPRI RI pasca reformasi. Selain itu RKUHP juga memiliki prestise yang tinggi karena apabila disahkan maka akan menjadi pedoman utama hukum materil dalam sistem peradilan pidana yang mungkin berlaku hingga puluhan tahun kemudian. Tingginya keutamaan tersebut menjadikan aturan dalam RKUHP sulit diubah kembali apabila sudah disahkan. Hal itu membuat seluruh pihak yang berkepentingan wajib berhati-hati mengenai apa yang dirumuskan dalam RKUHP.
Cabut Pencekalan Terhadap Tom Iljas! Cabut Pencekalan Terhadap Tom Iljas!
Tgl terbit: Senin, 19 Oktober 2015
Kami menyesalkan tindakan Polres Pesisir Selatan yang melakukan penangkapan dan intimidasi terhadap Tom Iljas (77 th), Yulia Evina Bhara (33 th), AI (81 th), AK (36 th), AM (41 th) dan OP, di Pesisir Selatan Sumatera Barat, Minggu, 11 Oktober 2015.
Pemerintahan Jokowi Tidak Akuntabel dalam Hak Asasi Manusia Pemerintahan Jokowi Tidak Akuntabel dalam Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Senin, 19 Oktober 2015
Pada 20 Oktober 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki periode 1 tahun, sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Dalam kesempatan ini, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebagai organisasi advokasi dibidang Hak Asasi Manusia memberikan catatan, sebagai tolok ukur sejauh mana kinerja pemerintah, khususnya dalam bidang pemenuhan, perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai kewajiban Presiden Widodo, yang diatur dalam Konstitusi Indonesia, UUD 1945[1].
Bela Negara oleh Kementerian Pertahanan adalah Kurang Tepat Bela Negara oleh Kementerian Pertahanan adalah Kurang Tepat
Tgl terbit: Rabu, 14 Oktober 2015
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana akan membentuk wajib bela negara. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan dalam 10 tahun kedepan akan ada wajib bela negara terhadap 100 juta penduduk Indonesia dengan tujuan untuk membangun rasa nasionalisme dan mempertahankan kedaulatan negara. Wajib bela negara tersebut akan diterapkan bagi setiap warga negara yang berada dibawah usia 50 tahun.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org