Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

Penolakan Tambang Banyuwangi: Polisi Harus Bertanggung Jawab Atas Peristiwa Kekerasan Dan Penembakan Warga Penolak Tambang
Tgl terbit: Jumat, 04 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama dengan Jaringan Advokasi Anti Tambang (JATAM) dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyayangkan terjadi peristiwa bentrokan yang disertai dengan penembakan dan penangkapan terhadap warga penolak tambang di di Pulau Merah, Desa Sumber agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada 25 November 2015, yang mengakibatkan setidaknya 5 orang warga mengalami luka berat akibat tembakan peluru tajam anggota polisi, dan 3 orang lainnya: Yovan (19 tahun), Suyadi (45 tahun) dan S (44 tahun) mengalami penangkapan sewenang-wenang oleh anggota polisi pasca peristiwa tersebut.


Pengekangan Kemerdekaan Novel Baswedan Bentuk Pembangkangan terhadap Presiden
Tgl terbit: Kamis, 03 Desember 2015
Novel datang ke Bareskrim Rabu, tanggal 3 Desember 2015 sekitar jam 10.00 dengan didampingi kuasa hukum. Kemudian Novel dibawa ke Kejaksaan Agung dengan alasan untuk pemberkasan sebelum pelimpahan ke Kejari Bengkulu. Ternyata di Kejakgung tidak ada pemberkasan ataupun pemeriksaan sama sekali.


Hasil Eksaminasi Putusan Pengadilan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Petugas Janitor Dan Guru Jis: Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka
Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia [MaPPI] sejak Juni 2015 telah melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan atas kasus dugaan kekerasaan seksual murid sekolah di JIS [Jakarta International School] yang dituduhkan kepada petugas janitor dan guru JIS. Eksaminasi perkara ini dilakukan setelah sebelumnya keluarga tersangka melakukan pengaduan terkait adanya dugaan penyiksaan dan rekayasa kasus selama proses penyelidikan terhadap para tersangka hingga pemidanaan yang dipaksakan. Hal tersebut diperkuat dengan munculnya fakta-fakta, baik yang berasal dari hasil investigasi KontraS maupun fakta-fakta di persidangan. Sebagai contoh, hasil temuan KontraS berdasarkan keterangan keluarga tersangka petugas janitor, diketahui bahwa para tersangka mengalami penyiksaan selama proses penyidikan di kepolisian. Selain itu, dalam fakta persidangan pada kasus yang menimpa guru JIS menunjukkan hasil forensik dan keterangan ahli yang menyebutkan bahwa pada pokoknya tidak ada tindakan sodomi pada anak sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri [PN] Jakarta Selatan.


Belum Ada Kabar Baik Tentang Papua: Pembubaran Aksi 1 Desember di Jakarta, Wajah Brutalitas Polisi Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2015
Satu Desember hari ini tidak berbeda dengan situasi 1 Desember ditahun-tahun sebelumnya di mana ratusan warga Papua kerap dikriminalisasikan atas nama ketertiban sipil dan kedaulatan negara. Hari ini kita sama-sama melihat praktik brutalitas yang kembali direproduksi oleh Polda Metro Jaya dalam penangkapan 306 masa aksi Papua yang diketahui tengah merayakan ekspresi damai identitas ke-Papua-an yang selalu dirayakan setiap tanggal 1 Desember. Aparat polisi Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan sewenang-wenang masa aksi pada pukul 10 pagi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.


Situasi Terkini Keamanan Indonesia 2015: Operasi Camar Maleo Bukan Jawaban Bagi Poso
Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2015
Tahun ini dibulan Maret 2015, KontraS telah memberikan respons terkait penyelenggaraan operasi perdana Camar Maleo di kota Poso dan sekitarnya (lihat: Situasi Terkini Sektor Keamanan Indonesia 2015: Serdadu Indonesia ? Reorganisasi dan Peran Sosial TNI ? Studi kasus Batam dan Poso). Operasi ini diketahui dimulai diawal tahun (26 Januari hingga 26 Maret 2015), melibatkan tidak kurang dari 563 personel Brimob dengan komposisi BKO Mako Brimob Kelapa Dua Jawa Barat dan Detasemen Khusus 88. Tercatat 17 orang yang ditangkap diduga terlibat dalam sindikat Santoso dan Mujahidin Timur Indonesia. Adanya gelar pasukan ini juga diikuti dengan latihan perang pemukul reaksi cepat 3 matra TNI yang berlangsung di wilayah yang sama (diketahui operasi difokuskan di Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Utara dan Lore Utara), dengan tempo waktu yang hampir berdekatan dan melibatkan tidak kurang dari 3222 personel TNI.


Advokat dan Masyarakat Sipil Mendukung Unjuk Rasa dan Mogok Nasional Buruh Tolak PP Pengupahan
Tgl terbit: Selasa, 24 November 2015
Organisasi Masyarakat Sipil dan Ratusan Advokat mendukung unjuk rasa dan mogok nasional buruh Tolak PP Pengupahan. Penolakan terhadap PP Pengupahan tersebut telah dimulai pada bulan oktober 2015 dan berlanjut serta saat ini akan melakukan unjuk rasa dan mogok nasional.


Pembebasan Filep Karma tanpa Agenda Jelas untuk Papua
Tgl terbit: Kamis, 19 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik pembebasan tahanan politik Papua Filep Karma dari penjara. Pembebasan ini adalah keniscayaan demokrasi, dimana sudah sewajarnya tidak boleh ada pemidanaan atas kebebasan berekspresi seperti yang dilakukan Filep sebelum dipenjara.


Gajah Mati, Petani Dikriminalisasi
Tgl terbit: Kamis, 19 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), bersama dengan Jaringan Anti Kriminalisasi terhadap Petani mendapatkan informasi bahwa Tarmuji (39) Petani Pekon Pamerihan Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Lampung Barat tewas setelah menjadi korban penyiksaan yang diduga kuat dilakukan oleh beberapa anggota Polsek Bengkunat dan Polres Lampung Barat (Polrestabes) pada 15 Oktober 2015.


Sikap Reaksioner Negara: Daur Ulang Rasa Takut, Sensor dan Pernyataan Bernada Kebencian
Tgl terbit: Sabtu, 14 November 2015
Dalam 3 pekan ?ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah memantau perkembangan informasi, respons, pernyataan politik dan sejumlah aktivitas yang potensial membatasi -bahkan dalam derajat tertentu mampu mengancam komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan HAM non-diskriminatif, khususnya kepada kelompok-kelompok rentan stigma, para korban pelanggaran HAM masa lalu. Setidaknya terdapat 13 pernyataan yang dikeluarkan oleh individu-individu berpengaruh di Indonesia yang menolak model ekspresi, opini dan upaya mengumpulkan fakta-fakta hukum atas pelanggaran HAM masa lalu, khususnya yang terkait dengan penuntasan kasus Peristiwa 1965/1966


Surat Terbuka Desakan Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terkait Dengan Tewasnya Tahanan Polsek Lawalate a/n Sdr. Abudullah di RS Labuang Baji
Tgl terbit: Selasa, 10 November 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), telah menerima informasi terkait dugaan penyiksaan hingga mengakibatkan meninggalnya Sdr. Abdullah, selanjutnya disebut sebagai korban, pada tanggal 08 November 2015, di Rumah Sakit (RS) Labuang Baji. Sebelumnya, korban dirawat selama 6 (enam) hari. Berdasarkan keterangan dan bukti awal yang kami terima, kami menduga bahwa korban mengalami penyiksaan hingga berakibat korban meninggal dunia, yang diduga kuat dilakukan oleh anggota Resmob Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Oktober 2015.


Mendesak Kapolda Jawa Timur Untuk Segera Mengusut Tuntas Pelaku Terror Terhadap Aktivis dan Jurnalis Serta Praktik Tambang Pasir Ilegal di Lumajang
Tgl terbit: Senin, 09 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kepolisian Daerah (POLDA) Provinsi Jawa Timur, untuk segera mengusut tuntas pelaku terror serta ancaman terhadap seorang aktivis anti-tambang Abdul Hamid, pada hari Minggu, 1 November 2015 lalu dan ancaman terhadap 3 jurnalis media televisi yang sedang melakukan liputan investigasi terkait praktik tambang pasir ilegal di desa Selok Awar-Awar, Lumajang, di terima pada tanggal 5 November 2015.


Penegakan Hukum Tak Serius, Mafia Tambang Jalan Terus
Tgl terbit: Senin, 09 November 2015
Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) bersama dengan sejumlah lembaga masyarakat sipil lainnya, menyayangkan terjadinya peristiwa teror serta ancaman terhadap seorang aktivis anti-tambang pada hari Sabtu, 31 Oktober 2015 dan sejumlah jurnalis media TV yang diduga kuat berkaitan dengan praktik mafia tambang pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur pada 5 November 2015 lalu. Akibat peristiwa tersebut, sedikitnya 4 (empat) orang mengalami intimidasi, serta seorang lainnya mengalami kerugian material akibat pengerusakan rumah.


Asap Dan Residu Hak Asasi: Jauhnya Pertanggungjawaban Negara Untuk Menghukum Perusahaan Pembakar Hutan Dan Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Indonesia
Tgl terbit: Senin, 09 November 2015
Meski musim penghujan telah tiba, namun ruang pertanggungjawaban negara dan aktor negara tidak dapat menghapus kejahatan asap, praktik pembakaran hutan dan termasuk lambannya koordinasi aparatus-aparatus negara dalam melakukan fungsi pencegahan dan sekaligus penegakan hukum atas meluasnya praktik kejahatan korporasi di sektor kehutanan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melalui laporan HAM berjudul, ?Asap dan Residu Hak Asasi: Jauhnya Pertanggungjawaban Negara untuk Menghukum Perusahaan Pembakar Hutan dan Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Indonesia? telah menemukan sejumlah pelanggaran hak-hak asasi yang patut diketahui publik. Laporan HAM ini ingin mempertegas berbagai pernyataan yang telah dikeluarkan oleh beragam insiatif masyarakat sipil guna mendorong agenda pertanggungjawaban dan sekaligus memperkuat akses publik untuk hak atas informasi terhadap sejumlah nama perusahaan, individu maupun keterlibatan aktor negara dalam mempertanggungjawabkan sejumlah pelanggaran yang telah dan masih terjadi.


SURAT TERBUKA: "Menolak Peradilan Militer dan Evaluasi Menyeluruh Penggunaan Senjata Api di Lingkungan Anggota TNI"
Tgl terbit: Kamis, 05 November 2015
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyayangkan keberulangan tindakan arogansi terkait dengan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh Serda Yoyok (yang selanjutnya disebut sebagai pelaku), anggota TNI Kompi Intai Tempur Batalyon (Taipur Yon) Intel Kostrad terhadap Sdr. Marsim Sarmani alias Japra (yang selanjutnya disebut sebagai korban), di Cibinong, Jawa Barat pada tanggal 03 November 2015.


Draft Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI Mengancam Demokrasi Dan Mengembalikan Peran TNI Seperti Pada Masa Orde Baru
Tgl terbit: Kamis, 05 November 2015
Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi TNI telah menjadi sorotan publik. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengakui bahwa draft Perpres itu sudah dibuat sejak beliau menjabat sebagai panglima TNI. Menurutnya Perpres dimaksudkan untuk meningkatkan peran TNI pada operasi non-militer. Jenderal (Purn) Moeldoko juga menekankan pentingnya menempatkan TNI secara langsung dibawah kontrol Presiden bukan dibawah kementerian pertahanan dengan alasan Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI.



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org