Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2083 Hasil Pencarian

Kapolri Harus Menindak Polisi dan Ormas Pelaku Pembubaran Acara Lady Fast Kapolri Harus Menindak Polisi dan Ormas Pelaku Pembubaran Acara Lady Fast
Tgl terbit: Rabu, 06 April 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan Polsek Kasihan, Yogyakarta, yang terlibat membubarkan acara seni Lady Fast di Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya acara workshop musik Lady Fast 2016 yang diselenggarakan di Survive Garage, Bantul Yogyakarta, pada Sabtu, 2 April 2016, dibubarkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan ormas keagamaan. Mereka mencoba membubarkan acara tersebut dengan menuduh acara tersebut bertemakan LGBT dan komunis. Kelompok tersebut memaksa masuk dan membubarkan acara disertai makian, ancaman, dan pernyataan-pernyataan melecehkan kepada panitia-panitia acara. Anggota polisi yang sedang berada di lokasi tidak berusaha menghentikan upaya pembubaran tersebut dan malah terlihat berkoordinasi dengan kelompok ormas untuk membubarkan acara.
Wacana Rekonsiliasi adalah Ancaman Bagi Keadilan Wacana Rekonsiliasi adalah Ancaman Bagi Keadilan
Tgl terbit: Kamis, 31 Maret 2016
KontraS dan Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK), menegaskan bahwa rekonsiliasi tanpa proses hukum bukanlah solusi atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Mengecam Brutalitas Polisi di Dongi-Dongi Mengecam Brutalitas Polisi di Dongi-Dongi
Tgl terbit: Kamis, 31 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam penembakan yang dilakukan oleh pihak aparat ke petani yang sedang aksi memperingati Hari Ketiadaan Tanah di Dongi-Dongi, Sulawesi Tengah pada 28 Maret 2016. Aksi tersebut dilakukan oleh massa sebagai bentuk respon atas ketidakadilan yang dialami oleh para petani, buruh, dan penambang dalam pengelolaan Sumber Daya Agraria. Pada kasus ini, setidaknya mengakibatkan 14 orang tertembak (ada yang dibagian kepala, telinga, punggung, pinggang, pantat dan kaki) dan sisanya mengalami penganiayaan yang keduanya dilakukan oleh aparat. Sementara 94 orang mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh pihak kepolisian.
Peringatan Hari Kebenaran Internasional - Tiada Rekonsiliasi Tanpa Kebenaran Peringatan Hari Kebenaran Internasional - Tiada Rekonsiliasi Tanpa Kebenaran
Tgl terbit: Sabtu, 26 Maret 2016
Pada setiap 24 Maret merupakan Hari Internasional Hak Atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran hak asasi manusia. Bagi Indonesia sebagai anggota komunitas internasional harus tunduk pada komitmen menegakkan kebenaran dan keadilan bagi korban dan masyarakat. Hal ini juga tercantum jelas dalam hukum HAM ditingkat nasional. Presiden Jokowi dalam visi-misinya juga berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum Indonesia.
Negara Harus Koreksi Operasi Penangkapan dan Pembunuhan Siyono Negara Harus Koreksi Operasi Penangkapan dan Pembunuhan Siyono
Tgl terbit: Sabtu, 26 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kapolri untuk menindak anggota Densus 88 yang melakukan pelanggaran prosedural hingga diduga kuat telah terjadi penyiksaan yang menewaskan Alm. Siyono, warga Klaten. Peristiwa ini bermula pada Selasa, 8 Maret 2016, dimana satuan khusus anti teror Polri, yaitu Detasemen Khusus (Densus) 88, menangkap Siyono di dekat kediamannya. Selanjutnya pada Kamis, 10 Maret 2016, Densus 88 menggeledah rumah Siyono yang juga merupakan TK Amanah Ummah di Desa Pogung, Klaten, Jawa Tengah. Esok harinya pada Jumat, 11 Maret 2016, dikabarkan Siyono meninggal dunia dan keluarganya diminta untuk mengurus jenazahnya.
Kerja Hak Asasi dalam Ekspresi Demokrasi Tur Dunia Juru Bicara Stand-Up Comedy Pandji Pragiwaksono 2016 Kerja Hak Asasi dalam Ekspresi Demokrasi Tur Dunia Juru Bicara Stand-Up Comedy Pandji Pragiwaksono 2016
Tgl terbit: Kamis, 24 Maret 2016
KontraS mendukung dan berterima kasih pada Sdr. Pandji Pragiwaksono yang meneruskan kerja-kerja baiknya untuk mempromosikan isu-isu keadilan dan kemanusiaan dalam kerja-kerja ekspresi. Pada bulan April hingga Desember 2016, Sdr. Pandji Pragiwaksono akan melakukan Tur Dunia Stand-Up Comedy bertajuk Juru Bicara 2016. Tur Dunia yang akan digelar di 24 kota di 5 benua dunia kali ini sangat unik dan untuk pertama kalinya dilakukan oleh orang Indonesia. Ke-24 kota di 5 benua dunia ini terpilih karena merupakan kota-kota gerakan sosial di masanya hingga hari ini. Kota-kota tersebut memiliki geliat gerakan sosial yang menjunjung tinggi nilai perdamaian, non-diskriminasi atas ras, warna kulit, orientasi seksual, gerakan kelas pekerja, ekonomi kreatif, kemerdekaan berpikir dan berkumpul secara damai dan lain sebagainya. Ada pun kota-kota yang akan dikunjungi oleh Pandji Pragiwaksono adalah: Shanghai, Beijing, Hannover, Leipzig, Berlin, Frankfurt, Munchen, Medan, Pretoria, Yogyakarta, Tokyo, Melbourne, Sydney, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Philadelphia, Washington DC, Boston, Liverpool, Balikpapan, Surabaya, Makassar, dan Jakarta.
Indonesia: Amandemen Undang-Undang Anti Terorisme Merupakan Sebuah Serangan Kepada Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Kamis, 24 Maret 2016
Bangkok & Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia harus menolak pengajuan amandemen Undang-Undang Anti Terorisme yang sesungguhnya bertolak belakang dengan hukum internasional, menurut International Commission of Jurists (ICJ), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) pada 18/3.
Delapan Belas Tahun Bergerak Bersama Korban  Mendorong Keadilan Korektif Diakui Negara Delapan Belas Tahun Bergerak Bersama Korban Mendorong Keadilan Korektif Diakui Negara
Tgl terbit: Senin, 21 Maret 2016
Beberapa dekade silam filsuf kondang Jerman bernama Hannah Arrendt dalam publikasinya bertajuk Between Past and Future (1961) telah menegaskan bahwa situasi-situasi di masa lalu pada suatu saat akan berbenturan dengan kondisi-kondisi kekinian, kelak melahirkan efek antagonisme. Efek ini kemudian tidak hanya sekadar hal-hal yang bisa kita tafsirkan sebagai waktu relatif berjalan apa adanya. Efek antagonisme inilah yang akan menentukan bagaimana masa depan bisa menjamin bahwa peristiwa-peristiwa kelam yang terjadi di masa lampau tidak akan muncul dengan kebengisannya mengancam umat manusia. KontraS mengamini pandangan Arrendt dengan melihat kembali perjalanan advokasi perlindungan hak-hak asasi manusia selama 18 tahun terakhir. Di Indonesia yang lampau dapat ditafsirkan sebagai penyangkalan atas ekspresi kebebasan, melalui keputusan-keputusan politik yang menjatuhkan banyak sekali korban dan akhirnya mewujud pada bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan di mana hingga kini masih enggan diakui negara. Kini yang lampau kian terkuak. Sebuah pengadilan rakyat yang telah digelar berskala internasional tahun lalu telah menghadirkan kesaksian para korban, membawa bukti bahwa kekejaman masa lampau tidak bisa dipeti-eskan atas nama keutuhan Republik Indonesia.
Ada Hak Publik Untuk Tahu Siapa Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia Ada Hak Publik Untuk Tahu Siapa Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 16 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten menyoroti penegakan hukum atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan masifnya kerusakan lingkungan hidup termasuk kualitas udara milik publik, hingga mendapatkan sorotan keras baik dari dalam maupun luar negeri. Kali ini dalam memantau penegakan hukum, KontraS melakukan korespondensi aktif dengan 7 Kejaksaan Tinggi (Kejati) dengan 6 diantaranya memberikan jawaban melalui mekanisme Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kejati tersebut antara lain berada di Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. KontraS mengapresiasi langkah hukum yang diambil oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Tinggi dalam bekerja sama, mendorong dan dan memastikan bahwa fungsi penegakan hukum tidak bekerja diskriminatif utamanya pada kejahatan korporasi.
Jaksa Agung Harus Segera Lakukan Penyidikan atas Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Jambo Keupok (Aceh)
Tgl terbit: Selasa, 15 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kejaksaan Agung agar tidak mencari-cari dalih penangguhan dalam penanganan kasus Jambo Keupuk (Aceh) dimana telah terjadi pelanggaran HAM yang berat masa lalu.
Usut Tuntas Dugaan Penyiksaan oleh Densus 88 yang Menewaskan Alm. Siyono
Tgl terbit: Senin, 14 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas kematian Siyono, warga Klaten, (selanjutnya disebut korban) yang setelah ditangkap oleh Densus 88 dikonfirmasi sudah meninggal dunia pada Jumat, 11 Maret 2016. Sebelumnya pada Selasa, 8 Maret 2016, Densus 88 menangkap korban di dekat kediamannya. Selanjutnya pada Kamis, 10 Maret 2016, Densus 88 menggeledah rumah korban yang juga merupakan TK Amanah Ummah di Desa Pogung, Klaten, Jawa Tengah. Tindakan penggeledahan itu menimbulkan kegiatan belajar mengajar terhenti dan membuat anak-anak ketakutan. Esok harinya pada Jumat, 11 Maret 2016, dikabarkan korban meninggal dunia dan keluarga korban dijemput untuk mengurus jenazahnya.
Santoso cs Belum Berhasil Dibekuk - Pemeliharaan Kekerasan Jalan Terus di Poso
Tgl terbit: Jumat, 11 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tidak sepakat dengan sikap yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Luhut Binsar Panjaitan yang dengan keputusan sepihaknya menambah waktu operasi keamanan di bawah nama sandi Tinombala untuk membekuk gembong teror Santoso dan Majelis Mujahidin Indonesia (MIT) di Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. KontraS mengetahui bahwa pada kunjungan Menkopolkam di Poso Rabu, 9 Maret 2016 LB. Panjaitan menerangkan bahwa perpanjangan operasi dibutuhkan guna mempertegas proses deradikalisasi dan memutus rantai teror di Poso; selain medan operasi yang begitu berat. Namun keputusan sepihak tersebut sebenarnya bertolak belakang dengan pernyataan pokok yang dikeluarkan sepanjang Operasi Camar Maleo ditahun 2015 dan di awal penerapan Operasi Tinombala.
Walikota Bekasi Harus Taat Konstitusi - Lindungi Hak Pembangunan Gereja Santa Clara
Tgl terbit: Kamis, 10 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Walikota Bekasi dan Polri untuk melindungi proses pembangunan Gereja Santa Clara yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Bekasi Utara dari tindakan diskriminasi kelompok intoleran. Sebelumnya pada Senin, 7 Maret 2016, sekelompok massa yang menamakan dirinya Forum Silaturahmi Umat Islam Bekasi berdemonstrasi ke Kantor Walikota Bekasi. Mereka mendesak Walikota Bekasi untuk mencabut IMB Gereja Santa Clara. Alasannya, Gereja tersebut akan dibangun di Bekasi Utara yang sebagian besar penduduknya muslim dan memiliki beberapa pesantren. Pada hari itu, massa juga merusak plang pembangunan gereja dan menyegel lokasi pembangunan Gereja Santa Clara dengan disaksikan Kapolsek Bekasi Utara.
Forum Pengawas Blokir Internet - Tolak Blokir Illegal terhadap Situs Komunitas LGBT
Tgl terbit: Selasa, 08 Maret 2016
Pada 3 Maret 2016, Komisi I DPR RI telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan tindakan blokir terhadap situs ? situs internet yang dikelola komunitas atau organisasi LGBT. Selain permintaan dari DPR RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga diketahui meminta agar Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Forum Blokir) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan blokir terhadap beberapa situs organisasi dan/atau komunitas LGBT.
Pernyataan Masyarakat Sipil: Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang Kurang Kontekstual dan Moralitas
Tgl terbit: Selasa, 08 Maret 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ingin mendesak pemerintah indonesia untuk melakukan tindakan tegas mengenai strategi dan prioritas dalam kebijakan luar negeri terkait dengan kedaulatan dan perdamaian di Palestina yang masih belum memiliki perkembangan yang signifikan untuk membangun sebuah perdamaian di Palestina. Indonesia sendiri masih menghadapi beberapa permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di dalam negara dan tidak memprioritaskan isu hak asasi manusia di Timur Tengah secara keseluruhan.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org