Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 1918 Hasil Pencarian

Pemerintah Didesak Buat Blue Print Agenda HAM
Sumber: nasional.kompas.com | Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS mendesak pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II segera membuat blue print atau cetak biru agenda HAM yang berisi strategi penguatan akuntabilitas HAM. Cetak biru agenda HAM tersebut juga harus mencakup upaya penyelesaian masalah HAM yang terukur.
Video Kekerasan di Papua Kontras Desak Pelaku Diseret ke Pengadilan HAM
Sumber: Korantempo.com | Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 2010
Jakarta - Sejumlah aktivis hak asasi manusia mendesak agar pelaku penganiayaan terhadap warga Papua diseret ke meja hijau. Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar mengatakan pelaku yang diduga anggota TNI tak cukup hanya diproses di Pengadilan Militer
Gagal Ungkap Pelaku Kekerasan
Komitmen Pemerintah Dinilai Lemah

Sumber: pontianakpost.com | Tgl terbit: Minggu, 24 Oktober 2010
JAKARTA--Komitmen pemerintah untuk menuntaskan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dinilai sebatas lip service. Salah satu buktinya, laporan-laporan yang disusun LSM dan tim pemantau independen selalu tidak jelas tindak lanjutnya.
PELANTIKAN KAPOLRI
Kasus Mahasiswa UBK Jadi PR Pertama Timur

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Sabtu, 23 Oktober 2010
JAKARTA (Suara Karya): Kasus penembakan mahasiswa Universitas Bung Karno menjadi pekerjaan rumah (PR) pertama yang mendesak diselesaikan oleh Kapolri baru, Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Timur Pradopo. Selain itu, PR lainnya yang mendapat sorotan masyarakat antara lain penyelesaian rekening gendut perwira Polri, pengusutan kasus Gayus HP Tambunan, serta kasus internal dan eksternal Polri.
KOMJEN POL TIMUR PRADOPO DILANTIK SEBAGAI KAPOLRI
Sumber: hariansib.com | Tgl terbit: Sabtu, 23 Oktober 2010
Jakarta (SIB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Jumat. Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono tiba di tempat pelantikan pada pukul 15.00 WIB.
Kontras: TNI Penyiksa Warga Papua Harus Diadili di Pengadilan HAM
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Sabtu, 23 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kordinator Kontras Haris Azhar menyatakan, anggota TNI yang diduga melakukan penganiayaan terhadap warga Papua seharusnya tidak diadili dengan pengadilan militer. "Mereka harus disidang di Pengadilan HAM," katanya lewat sambungan telepon (23/10).
Kontras Minta Kapolres Jakpus Dipidanakan
Sumber: news.okezone.com | Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
JAKARTA - Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Hamidin diminta untuk dipidanakan menyusul kasus penembakan terhadap mahasiswa UBK dalam demo 1 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu.
Penembakan Mahasiswa
For Indonesia Kecam Keras Tindakan Represif Polisi

Sumber: tribunnews.com | Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia) mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian yang melakukan penembakan terhadap mahasiswa Universitas Bung Karno, Farel Restu yang melakukan aksi peringatan 6 tahun kekuasaan rezim SBY di Jalan Diponegoro, Rabu (20/10/2010) kemarin.
Petugas Dapat Melumpuhkan Dengan Senpi
Sumber: bangkapos.com | Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
PANGKALPINANG, BANGKA POS - Guna meredam aksi anarkis Polri telah mengeluarkan Protap (Prosedur Tetap) nomor protap/01/10/2010 pada tangga 8 Oktober 2010 yang lalu tentang penanggulangan anarki.
Penembakan Demonstran Harus Dibawa ke Pidana
Sumber: mediaindonesia.com | Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
JAKARTA--MICOM: Pelaku penembakan demonstran Farel Restu harus dituntut secara pidana, tidak cukup hanya dijatuhi sanksi administratif.
Aktivis HAM Tolak Protap Baru Polri
Sumber: nasional.inilah.com | Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
INILAH.COM, Jakarta - Koordinator Kontras Harry Azhar menilai penerapan Protap Polri Nomor 1/X/2010 tentang penanggulangan tindak anarkis sebaiknya ditunda.
Munim: Peluru di Kaki Farel, Peluru Logam
Sumber: tempointeraktif.com | Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta - Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya memeriksa enam polisi sehubungan dengan penembakan terhadap mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK), Farel Restu, 21, saat unjuk rasa di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu lalu. "Kami masih menyelidiki. Proyektil belum diperiksa dari mana asalnya. Yang jelas bukan petugas keamanan yang kami setting," kata Kepala Polda Metro Jaya, Irjen Sutarman seusai menjenguk Farel yang dirawat di RSCM, Jakarta Pusat, kemarin.
PENEMBAKAN MAHASISWA
Delapan Polisi Diperiksa Tim Pencari Fakta

Sumber: suarakarya-online.com | Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
JAKARTA (Suara Karya): Sebanyak delapan anggota Polri diperiksa tim Pencari Fakta Polda Metro Jaya menyusul tertembaknya Farel Restu (21), saat demo memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono di Jalan Dipinegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
MAHASISWA DITEMBAK
Kontras Minta TPF Juga Libatkan Kompolnas dan Komnas HAM

Sumber: rakyatmerdeka.co.id | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
RMOL. Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) meminta Tim Pencari Fakta penembakan mahasiswa Universitas Bung Karno saat terjadi aksi unjuk rasa 20 Oktober kemarin turut melibatkan unsur Kompolnas, Komnas HAM, dan elemen masyarakat selain anggota kepolisian yang ada di lapangan.
Aksi Penembakan
Kontras: Polisi Emosional, Tidak Profesional

Sumber: megapolitan.kompas.com | Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2010
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai, tindakan aparat kepolisian yang melayangkan tembakan ke arah mahasiswa saat aksi di Jalan Diponegoro tidak profesional, berlebihan, dan terkesan emosional.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org