Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

Kekerasan marak, Kontras singgung intelijen
Sumber: SINDONEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 31 Maret 2013
Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras) memprediksi, aksi kekerasan yang dilakukan masyarakat maupun aparat keamanan akhir-akhir ini disebabkan beberapa faktor.


KontraS: Semoga Tak Ada Tim Investigasi Tandingan
Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 31 Maret 2013
TNI akan membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus penyerangan Lapas II B, Cebongan, Sleman. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menyampaikan harapannya agar tim ini tak sekedar menjadi tim tandingan untuk tim investigasi yang lainnya.


Kasus lapas, SBY dinilai gagal tangani masalah hukum
Sumber: WASPADA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 27 Maret 2013
Desakan untuk membawa kasus penyerbuan disertai penembakan di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas IIB, Cebongan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ke Mahkamah Internasional hanya mencoreng wibawa bangsa Indonesia di mata dunia.


Kontras Desak Polres Bekasi Hentikan Kriminalisasi Pendeta Palti
Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Kepolisian Resor Kota Bekasi menghentikan proses hukum terhadap pendeta Palti Panjaitan terkait dengan masalah kekerasan terhadap agama dan kepercayaan pada komunitas Gereja HKBP Filadelfia, Bekasi.


Soal Penyerangan Lapas, Kontras Desak Polda DIY Diperiksa
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Markas Besar (Mabes) Polri agar memeriksa jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terkait kasus penyerangan dan pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, akhir pekan lalu.


Kasus LP Cebongan Harus Diselesaikan Indonesia
Sumber: OKEZONE.COM | Tgl terbit: Rabu, 27 Maret 2013
Desakan untuk membawa kasus penyerbuan disertai penembakan di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas IIB, Cebongan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ke Mahkamah Internasional hanya mencoreng wibawa bangsa Indonesia di mata dunia.


Kontras Pastikan Penyerang LP Cebongan Kelompok Terlatih
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 26 Maret 2013
Penyerbu Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, adalah kelompok terlatih. Mereka tak butuh waktu lama untuk mengeksekusi korban. Demikian kesimpulan investigasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).


Perlu Investigasi Eksternal
Sumber: JURNAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 26 Maret 2013
Menurut Haris, dalam kurun 2004 hingga 2013, terdapat 87 kasus tindak kekerasan yang melibatkan anggota militer. Kasus semacam itu terus berulang karena tidak pernah ada penghukuman yang jelas. "Semua pelaku kejahatan dan kekerasan itu proses hukumnya di pengadilan militer," katanya.


Tentang Revisi UU Peradilan Militer, DPR Tunggu Pemerintah
Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Selasa, 26 Maret 2013
Peluang untuk merevisi UU 31/1997 tentang Peradilan Militer (Permil) sangat terbuka. DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) revisi UU Permil jika memang ada niat untuk melakukan revisi.


Selama SBY Berkuasa, Ada 87 Kekerasan Libatkan Tentara
Sumber: BENGKULUEKPRESS.COM | Tgl terbit: Senin, 25 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat selama kepemimpinan Susilo Sambang Yudhoyono (SBY) sejak 2004 hingga 2013, terjadi lebih dari 87 kasus tindak kekerasan yang melibatkan oknum militer. KontraS menilai berulangnya kekerasan itu karena tidak ada penghukuman yang jelas bagi para pelaku.


Ini Kronologi Penyerbuan Cebongan Versi Kontras
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Senin, 25 Maret 2013
Dari hasil pantauan lapangan, Kontras menyimpulkan aksi penembakan terencana dan dilakukan profesional.


Desak Reformasi Peradilan Militer
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Minggu, 24 Maret 2013
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, mendesak pemerintah dan DPR melakukan reformasi peradilan militer dengan merevisi Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.


Operasi Penyerangan Berpola "Buntut Kuda"
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Minggu, 24 Maret 2013
Koordinator KontraS, Haris Azhar, menilai, aksi operasi penyerangan empat tahanan di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta berpola buntut kuda.


Kontras: Skema Penyerangan LP Sleman Tersusun Rapi
Sumber: INILAH.COM | Tgl terbit: Minggu, 24 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam aksi penyerangan terhadap Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Kontras juga tidak percaya jika aksi penyerangan dilakukan oleh kelompok teroris.


Kontras: Lapas Bukan Target Operasi Teroris
Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Minggu, 24 Maret 2013
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai kecil kemungkinan penyerangan terhadap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Cebongan, Sleman, Yogyakarta, dilakukan kelompok teroris. Salah satu alasan Haris, lapas atau penjara bukan menjadi target operasi teroris.



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org