Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2104 Hasil Pencarian

Surat Terbuka: Tindak Kekerasan TNI AU Kepada Jurnalis dan Warga
Tgl terbit: Senin, 29 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Panglima TNI mengambil tindakan yang pro aktif, profesional dan signifikan untuk penyelesaian kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM terhadap jurnalis danw arga yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan Paskhas Lanud Suwondo Medan.
Polri Harus Segera Melakukan Audit Terhadap SP3 Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan!
Tgl terbit: Senin, 29 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk segera melakukan audit atas terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 kasus pembakaran hutan yang melibatkan korporasi oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda Riau), secara akuntabel dan transparan dengan melibatkan elemen masyarakat sipil didalamnya.
Mendesak Dilakukannya Otopsi oleh Tim Dokter Independen Terhadap Korban Brutalitas Aparat Polres Meranti Riau
Tgl terbit: Jumat, 26 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan sewenang-wenang dan brutalitas anggota Polres Kepulauan Meranti, Riau pada 25 Agustus 2016 sehingga mengakibatkan 2 (dua) orang warga Desa Mekar Sari, Kecamatan Merbau, Riau yakni Apri Adi Pratama dan Isrusli. Dari informasi yang kami himpun, peristiwa ini bermula setelah adanya keributan antara seorang warga sipil bernama Apri Adi Pratama (korban) dengan anggota Polres Kepulauan Meranti, Riau bernama Adil S Tambunan yang diduga karena motif personal di depan Hotel Furama, Selat Panjang Riau. Keributan ini kemudian berlanjut dengan pemukulan oleh anggota Polres tersebut kepada korban sehingga korban pun membalas dengan melakukan penikaman dengan senjata tajam kepada anggota Polres Kepulauan Meranti tersebut hingga tewas.
Putusan Mahkamah Konstitusi: Terjadi Ketidakpastian Hukum Akibat Absennya Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM berat Putusan Mahkamah Konstitusi: Terjadi Ketidakpastian Hukum Akibat Absennya Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM berat
Tgl terbit: Rabu, 24 Agustus 2016
Setelah kurang lebih satu tahun lamanya, akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa bolak-balik berkas kasus-kasus pelanggaran HAM berat, antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, merupakan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan norma hukum dan menunjukan ketiadaan kemauan politik pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut. Tindakan ini mengakibatkan peniadaan hak konstitusi penggugat, yang juga keluarga korban orang hilang peristiwa pelanggaran HAM berat 1997/1998, untuk mendapatkan keadilan, pemulihan dan kebenaran. Situasi telah terjadi selama lebih dari 13 tahun.
71 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Refleksi Bersama Atas Kepedulian dan Perjuangan Menuntut Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia 71 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Refleksi Bersama Atas Kepedulian dan Perjuangan Menuntut Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Sabtu, 20 Agustus 2016
Masih dalam hangat suasana perayaan 71 tahun kemerdekaan Indonesia, peserta Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA) 8 dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengajak publik untuk kembali merefleksikan segala bentuk perjuangan menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik yang terjadi di masa lalu hingga hari ini.
Posko Darurat Bongkar Aparat: Belum Terjaminnya Hak Para Pelapor Posko Darurat Bongkar Aparat: Belum Terjaminnya Hak Para Pelapor
Tgl terbit: Jumat, 19 Agustus 2016
Koalisi Anti Mafia Narkoba sejak 4 Agustus 2016 telah mendirikan Posko Darurat Bongkar Aparat di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Posko tersebut bertujuan memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai keterlibatan aparat (Polri, TNI, BNN, dsb) dalam kejahatan narkotika. Posko ini melindungi kerahasiaan identitas dari setiap pelapor. Setiap tindak lanjut atas informasi dari laporan tersebut juga akan meminta persetujuan pelapor terlebih dahulu untuk menjaga keselamatan pelapor.
11 Tahun MoU Helsinki: Pemenuhan Hak-Hak Korban Belum Terlaksana 11 Tahun MoU Helsinki: Pemenuhan Hak-Hak Korban Belum Terlaksana
Tgl terbit: Selasa, 16 Agustus 2016
Pada momentum peringatan 11 tahun MoU Helsinki, KontraS mengingatkan kewajiban pemerintah tentang pemenuhan hak-hak korban; hak atas kebenaran (right to know-the truth); keadilan (right to justice); reparasi (right to remedy/reparation) dan jaminan tidak berulangnya kejahatan tersebut di masa kini dan di masa yang akan datang. Seperangkat kewajiban tersebut mengikat pemerintah dan yang melandasi perdamaian antara GAM dan Pemerintah Indonesia 11 tahun lalu dan diadopsi secara penuh di dalam penandatanganan MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Salah satu point yang disepekati adalah pembentukan KKRA (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh) dan Pengadilan HAM.
Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Operasi Controlled Delivery 1,4 Juta Pil MDMA Chandra Halim - Fredy Budiman Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Operasi Controlled Delivery 1,4 Juta Pil MDMA Chandra Halim - Fredy Budiman
Tgl terbit: Jumat, 12 Agustus 2016
Skandal testimoni Fredy Budiman yang muncul dalam kesaksian Koordinator KontraS, Haris Azhar layak untuk ditelusuri; utamanya dalam menguji beberapa pernyataan Fredy Budiman yang kini membuat gerah setidaknya 3 institusi penegakan hukum dan keamanan negara yakni Badan Narkotika Nasional, Polri dan TNI. Salah satunya adalah dengan membongkar peta penangkapan jaringan narkoba ditahun 2012 yang melibatkan pengagalan penyebaran 1,412, 476 juta pil MDMA di Indonesia. Kasus tersebut amat menarik untuk diperiksa kembali. Tidak hanya bahwa kasus ini memiliki jumlah barang bukti yang fantastis, namun juga di dalam kasus 2012 dari keterlibatan sejumlah nama termasuk Fredy Budiman, kami memandang ada sejumlah situasi hukum yang nampak tidak maksimal untuk dikejar pada beberapa bukti-bukti petunjuk lainnya.
#MasihIngat 18 Tahun DOM Aceh
Tgl terbit: Selasa, 09 Agustus 2016
Mengingat 18 tahun dicabutnya status Daerah Operasi Militer (DOM) di Provinsi Aceh sama dengan mengingat 18 tahun lamanya luka akibat konflik tersebut belum pernah diobati oleh Negara yang katanya menjunjung demokrasi, hukum dan HAM.
Pemutakhiran Informasi Posko Darurat Bongkar Aparat - Dukungan Publik Terus Mengalir Untuk Melaporkan Pemutakhiran Informasi Posko Darurat Bongkar Aparat - Dukungan Publik Terus Mengalir Untuk Melaporkan
Tgl terbit: Jumat, 05 Agustus 2016
Per tanggal 5 Agustus 2016, sejak 2 hari Posko Darurat Bongkar Aparat didirikan, KontraS telah mendapatkan 17 berkas laporan dari individu-individu yang ingin menggugat praktik buruk perlakuan aparat, utamanya kepolisian atas penanganan hukum pada kasus narkotika. Tim Posko Darurat Bongkar Aparat sekali lagi menegaskan bahwa adalah mutlak untuk melindungi identitas dari setiap pelapor. Kerahasiaan identitas menjadi salah satu prinsip kerja dari Posko Darurat ini agar semua proses pelaporan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan imparsialitas dari seluruh organisasi dalam menerima berkas laporan.
KontraS Berkomitmen Berpartisipasi dalam Penataan Sistem dan Kinerja Hukum di Indonesia: Kasus Kesaksian Freddy Budiman #SayaPercayaKontraS KontraS Berkomitmen Berpartisipasi dalam Penataan Sistem dan Kinerja Hukum di Indonesia: Kasus Kesaksian Freddy Budiman #SayaPercayaKontraS
Tgl terbit: Jumat, 05 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan apresiasi sedalam ? dalamnya kepada masyarakat luas yang telah memberi dukungan kepada KontraS untuk bersama ? sama mendorong negara mengambil langkah ? langkah tepat dan konstrukstif dalam memerangi darurat kejahatan narkotika.
Darurat Mafia Narkoba: Persoalan Bangsa Harus dengan Penyelesaian Konstruktif Darurat Mafia Narkoba: Persoalan Bangsa Harus dengan Penyelesaian Konstruktif
Tgl terbit: Kamis, 04 Agustus 2016
Kami yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba amat menyayangkan sikap reaktif dari 3 lembaga penegak hukum dan keamanan yakni Badan Narkotika Nasional, Polri dan TNI atas pelaporan kepada Bareskrim Polri untuk melawan kesaksian Koordinator KontraS Haris Azhar dari testimoni yang diberikan Freddy Budiman kepadanya. Terendusnya skandal kartel narkotika telah memancing sikap reaktif ini. Kami meyakini bahwa kesaksian yang dilakukan oleh Haris Azhar tidak dalam kerangka menyudutkan suatu instansi penegak hukum dan keamanan apapun, termasuk di dalamnya individu-individu tertentu. Pada semangatnya maka gerakan ini ditujukan untuk menggalang dukungan publik yang solid untuk membongkar keterlibatan aparat dari bisnis narkotika di Indonesia. Lebih jauh, langkah ini sebagai upaya kontributif untuk mendukung langkah ? langkah korektif dalam pemberantasan kejahatan narkoba dan reformasi penegakan hukum.
Pelaksanaan Eksekusi Tahap III Juli 2016: Jaksa Agung Melanggar Hukum dan HAM!!
Tgl terbit: Kamis, 28 Juli 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan LBH Masyarakat mengecam rencana pemerintah Indonesia yang tetap akan melakukan eksekusi Mati tahap III dini hari ini (29/07). Pasca notifikasi diberlakukannya notifikasi 3x24 jam pada hari Selasa, 26 Juli 2016 maka rencana pelaksaan eksekusi mati dini hari telah melanggar batas waktu dari yang seharusnya masih dimiliki oleh para terpidana mati untuk menunggu upaya hukumnya yakni Grasi diputus oleh Presiden, apakah diterima atau ditolak. Namun Jaksa Agung justru mempercepat pelaksanaan eksekusi mati.
Pemerintah Indonesia Kembali Mengulang Kesalahan: 14 Terpidana Mati Dikabarkan Masuk List Eksekusi Tahap III Pemerintah Indonesia Kembali Mengulang Kesalahan: 14 Terpidana Mati Dikabarkan Masuk List Eksekusi Tahap III
Tgl terbit: Rabu, 27 Juli 2016
Kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Imparsial, LBH Masyarakat, Migrant Care, Komunitas Saint Egidio, YLBHI, PKNI (Persaudaraan Korban Napza Indonesia) dan bersama sejumlah organisasi msyarakat sipil lainnya mengecam rencana pemerintah Indonesia yang tetap bersikukuh melaksanakan eksekusi mati Tahap III meski diketahui masih ada terpidana mati yang belum mengajukan upaya hukum yang tersisa atas kasusnya.
Terpilihnya Wiranto Sebagai Menkopohulkam: Stok Lama Dan Aroma Orba, Indonesia Terbukti Negara Retailer! Terpilihnya Wiranto Sebagai Menkopohulkam: Stok Lama Dan Aroma Orba, Indonesia Terbukti Negara Retailer!
Tgl terbit: Rabu, 27 Juli 2016
KontraS protes keras atas terpilihnya Wiranto, mantan Panglima ABRI dimasa Orde Baru yang juga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) yang baru saja diumumkan di Istana Presiden Rabu 27 Juli 2016. Pernyataan Presiden Joko Widodo ditahun 2014 yang menyatakan bahwa figur ketua umum partai politik tidak boleh merangkap menjadi menteri, seharusnya adalah filter sederhana yang tidak bisa menempatkan Wiranto dalam jajaran menteri.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org