Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2037 Hasil Pencarian

Densus 88 Minta Kewenangan Berlebih Tetapi Tak Mau Dikontrol
Tgl terbit: Kamis, 03 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pertama - tama mengapresiasi semangat Pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap aksi - aksi Terorisme yang terjadi di Indonesia. Namun dengan semangat yang tinggi dalam aksi ? aksi pemberantasan terorisme tersebut, kami menilai bahwa terdapat penggunaan kekuatan yang secara berlebihan dan cenderung abuse of power yang dilakukan oleh Densus 88 tanpa diimbangi dengan adanya mekanisme kontrol serta minimnya transparansi dan akuntabilitas.
Usut Dugaan Kekerasan terhadap Narasumber Pasca Acara Talkshow di stasiun TV
Tgl terbit: Rabu, 02 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengetahui telah terjadi dugaan tindakan kekerasan terhadap Partoba Pangaribuan, Pendiri Forum Diskusi Suporter Indonesia [FDSI] pasca selesai acara talkshow Indonesia Lawyer Club [ILC] yang diselenggarakan oleh salah satu televisi swasta pada hari Selasa, 1 Maret 2016. Tindakan kekerasan tersebut diduga dilakukan oleh sesama suporter Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia [PSSI] dikarenakan Partoba menjadi salah satu narasumber di acara talkshow tersebut yang mengambil tema tentang ?PSSI, Antara Hidup dan Mati?.
Jawaban Kejaksaan Agung Semakin Menjelaskan Tidak Memiliki Agenda Keadilan bagi Korban Jawaban Kejaksaan Agung Semakin Menjelaskan Tidak Memiliki Agenda Keadilan bagi Korban
Tgl terbit: Rabu, 02 Maret 2016
Berdasarkan Surat No. B-06/L/L.3/PIP/02/2016 tertanggal 23 Februari 2016, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kejaksaan Agung RI ke KontraS, menyatakan yang intinya bahwa Kejaksaan Agung mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui rekonsiliasi dikarenakan alat buktinya sulit ditemukan dan pelakunya sudah tidak ada (meninggal dunia). Pernyataan ini juga sekaligus menandakan kebohongan Jaksa Agung, sebagaimana dimuat dalam Harian Cetak Kompas, 27 Februari 2016, pada artikel ?Kejagung dan Komnas HAM Segera Lapor ke Menko Polhukam? disebutkan bahwa Kejaksaan Agung sedang mengupayakan proses hukum. Hal ini berbeda dengan isi surat diatas yang lebih akan memilih rekonsiliasi tanpa kejelasan prosesnya.
Bela Keberagaman Indonesia - KPI Wajib Hentikan Diskriminasi Dalam Penyiaran
Tgl terbit: Selasa, 01 Maret 2016
Koalisi KPI (Keberagaman Penyiaran Indonesia) mengkritisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai dikeluarkannya Surat Edaran KPI No 203/K/KPI/02/16 yang melarang televisi menampilkan ?pria berpenampilan kewanitaan?. Melalui surat edaran tersebut, KPI telah melakukan diskriminasi terhadap perempuan, dengan memberikan penekanan bahwa tindakan keperempuanan adalah hal yang tidak baik.
Pembenaran Penyalahgunaan Wewenang dan Kolaborasi Kriminalisasi Penghuni Asrama Widuri Oleh Kodam I Bukit Barisan dan Polsek Patumbak, Medan, Sumatra Utara
Tgl terbit: Jumat, 26 Februari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengecam praktek-praktek kekerasan oleh anggota TNI Kodam I Bukit Barisan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh anggota Polsek Patumbak terhadap Sdr Yudi dan Sdri. Dewi pada 16 Februari 2016 di Medan. Keduanya adalah penghuni rumah yang dikosongkan oleh pelaku kekerasan diatas, di Asrama Widuri Medan, Sumatra Utara.
Wacana Anti-LGBT - Ujaran Kebencian yang Dilestarikan
Tgl terbit: Kamis, 25 Februari 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan sikap pemerintah yang membiarkan bahkan mendukung wacana anti-Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di masyakaraka, yang kini telah berkembang menjadi ujaran kebencian. Dalam satu bulan terakhir memang isu penolakan LGBT sedang ramai di masyarakat. Wacana yang pada awalnya hanya berupa pernyataan ketidaksukaan pribadi terhadap kelompok LGBT, meningkat menjadi pernyataan diskriminatif hingga ujaran kebencian yang dapat menimbulkan kekerasan dan konflik sosial.
Surat Terbuka: Desakan Penyelesaian Penyelidikan Proyustisia Kasus Pelanggaran HAM Berat di Aceh.
Tgl terbit: Rabu, 24 Februari 2016
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan kesimpulan hasil penyelidikan proyustisia terhadap 5 (lima) kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh, antara lain; Peristiwa Rumah Geudong di Pidie (1998), Peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara (1999), Peristiwa Bumi Flora di Aceh Timur (2001), Peristiwa Timang Gajah di Bener Meriah (2001), dan Peristiwa Jambo Keupok di Aceh Selatan (2003).
Surat Terbuka - Perlunya Evaluasi Terkait Dengan Operasi Keamanan di Poso
Tgl terbit: Kamis, 18 Februari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), turut berbelasungkawa terkait dengan tewasnya beberapa anggota TNI/POLRI yang terlibat dalam lanjutan operasi keamanan di wilayah Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dalam beberapa bulan terakhir. KontraS mencatat pasca dilanjutkannya operasi keamanan di wilayah Poso dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir setidaknya 1 (satu) anggota TNI/POLRI dan 6 (enam) orang yang diduga anggota Kelompok Santoso meniggal dunia.
Vonis Rendah Para Pelaku Penyiksaan
Tgl terbit: Kamis, 18 Februari 2016
17 Februari 2016, Hakim Pengadilan Negri (PN) Sungailiat menjatuhkan vonis 3 (tiga) tahun penjara terhadap 4 (empat) orang Anggota Polres Sungailiat terkait dengan kematian Alm. Suharli. Dalam fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Alm. Suharli mendapatkan tindakan dan praktik - praktik penyiksaan oleh ke-4 orang terdakwa pada saat dilakukannya interogasi.
Menggelar Operasi Kalijodo Tanpa Perspektif HAM - Tidak Menjawab Persoalan Kota Jakarta
Tgl terbit: Rabu, 17 Februari 2016
Awal pekan ini (15/2) merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama untuk segera menutup wilayah distrik merah ? prostitusi di Kalijodo, Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi bersama dengan Komando Distrik Militer (Kodam), Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dan pemerintahan administratif di wilayah Jakarta Barat dan Utara untuk mempersiapkan rencana penutupan tempat tersebut. Potensi tindakan yang akan dilakukan adalah merelokasi warga yang jumlahnya mencapai 300 warga, baik yang berdomisili di dalam dan di sekitar Kalijodo dengan tujuan untuk menekan dan menghapus tindakan prostitusi dan angka kriminalitas di wilayah Jakarta. Untuk mereka yang tidak memiliki kartu identitas DKI Jakarta maka mereka akan dipulangkan ke daerah asal.
Menanti Keadilan atas Kasus Kematian Suharli oleh Aparat Polres Sungailiat
Tgl terbit: Kamis, 11 Februari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengapresiasi kesigapan dan kecepatan atas proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Kep. Bangka Belitung terkait dengan kasus penyiksaan yang menyebabkan kematian Alm. Suharli oleh anggota Satnarkoba Polres Sungailiat pada tanggal 01 Agustus 2015.
Brutalitas Anggota POLRI Terhadap Warga Toboko, Ternate dalam Peristiwa Penyelesaian Konflik di Masyarakat
Tgl terbit: Selasa, 26 Januari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah melakukan investigasi mendalam terkait dengan peristiwa brutalitas anggota Polres Ternate dan Brimob Polda Maluku Utara terhadap warga Kelurahan Toboko yang terjadi pada tanggal 10 ? 11 Januari 2016 silam pasca terjadinya bentrokan antar warga di hari yang sama. Akibat dari peristiwa tersebut setidaknya 2 (dua) orang warga tewas akibat luka tembak dan ditabrak serta diseret oleh truk milik anggota kepolisian, sementara 2 (dua) orang warga mengalami luka tembak dan 1 (satu) orang warga lainnya mengalami luka akibat ditabrak truk Polri.
Pemutakhiran Pemantauan Relokasi Mantan Anggota Gerakan Fajar Nusantara KontraS, 24 Januari 2016 Pemutakhiran Pemantauan Relokasi Mantan Anggota Gerakan Fajar Nusantara KontraS, 24 Januari 2016
Tgl terbit: Senin, 25 Januari 2016
Hari ini (24/1), KontraS kembali akan memutakhirkan perkembangan situasi relokasi atas beberapa pengungsi baik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Pemutakhiran Pemantauan Relokasi Mantan Anggota Gerakan Fajar Nusantara KontraS Pemutakhiran Pemantauan Relokasi Mantan Anggota Gerakan Fajar Nusantara KontraS
Tgl terbit: Sabtu, 23 Januari 2016
Hari ini (23/1) KontraS melakukan pemantauan di sejumlah titik pusat relokasi pengungsi mantan anggota Gafatar yang mulai dipindahkan secara bertahap dari Kodam 12 Tanjung Pura dan Brigif Singkawang, Pontianak, Kalimantan Barat. Diketahui ratusan pengungsi serta anak-anak telah di tempatkan di Panti Sosial Bina Insan Budaya (Cipayung, Jakarta Timur) dan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (Bambu Apus, Jakarta Timur). Kami menemukan ada sejumlah situasi yang tidak memenuhi kriteria jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia yang harus diberikan kepada para pengungsi.
Menculik Aktivis 97/98 - Cara Jitu Meningkatkan Karier Serdadu!
Tgl terbit: Sabtu, 23 Januari 2016
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pemberian kenaikan pangkat bagi Kapten (Inf) Yulius Selvanus, terpidana pada kasus Penculikan Aktivis 97/98, hingga kini masuk ke dalam rangkaian Perwira Tinggi (Pati) sebagai Brigjen TNI dan menempati posisi Kepala BIN Daerah Kepulauan Riau.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org