Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

Putusan Sidang Kode Etik Anggota Densus 88 dalam Kasus Kematian Siyono - Tertutup dan Tidak Memenuhi Rasa Keadilan
Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kecewa atas hasil putusan persidangan etik terhadap anggota Densus (Detasemen Khusus) 88 Polri dalam kasus tewasnya seorang warga Klaten bernama Siyono pada 10 Maret 2016 silam. Dari informasi yang kami miliki, pada hari Selasa, 10 Mei 2016, Majelis Etik Mabes Polri telah membacakan putusan sidang etik terhadap dua anggota Densus 88 yaitu AKBP T dan Ipda H dengan vonis kewajiban untuk meminta maaf kepada atasannya maupun institusi Polri serta mendapat sanksi demosi, yakni tidak direkomendasikan untuk melanjutkan tugas di Densus 88 dan akan dipindahkan ke satuan kerja lain dalam waktu minimal 4 tahun. Majelis Etik menganggap keduanya hanya melakukan pelanggaran prosedur pengawalan saat melakukan penangkapan terhadap Siyono.


Pelaksanaan Ekesekusi Pidana Mati Dalam Waktu Dekat Di Singapura Dan Indonesia Harus Dihentikan
Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2016
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, organisasi HAM dan yang peduli dengan pembela HAM, mengutuk rencana pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam waktu dekat terhadap Kho Jabing di Singapura dan setidaknya terhadap 15 terpidana mati di Indonesia, termasuk 4 dari Tiongkok, 2 dari Nigeria, 2 dari Zimbabwe, 1 dari Senegal, 1 dari Pakistan dan 5 Warga Negara Indonesia (`WNI`). Kami menyerukan kepada pemerintah di kedua negara untuk menghentikan pelaksanaan eksekusi.


Rekayasa Operasi Anti Komunis
Tgl terbit: Kamis, 12 Mei 2016
KontraS mencatat bahwa maraknya operasi anti komunisme atau PKI merupakan rekayasa dan tindakan yang berlebihan. Kami mencatat bahwa apa yang terjadi dalam kurun waktu beberapa hari ini di bulan Mei, terutama pasca Simposium Masalah 1965 dan upaya pendataan kuburan massal peristiwa 1965, merupakan upaya menciptakan ?musuh? dan situasi kegentingan atas kebangkitan komunisme atau PKI di berbagai tempat di Indonesia. Tindakan ini sungguh aneh karena PKI, yang merupakan Partai Komunisme Indonesia sudah dibubarkan. Komunisme pun harus dilihat sebagai pengetahuan umum diantara pengetahuan umum lainnya, yang dibaca dan dipelajari sebagai sebuah pengetahuan sosial. Lalu kenapa ada upaya menciptakan ketakutan pada pengetahuan ini? Jadi situasi ini merupakan musuh yang diciptakan.


Menolak Eksekusi Mati dan Kebijakan yang Tidak Transparan
Tgl terbit: Kamis, 12 Mei 2016
"Eksekusi secara diam-diam, merupakan bagian dari ketidakterbukaan proses penegakan hukum yang sarat dengan penyalahgunaan wewenang dan prosedur".


Kapolri Harus Menindak Anggota Polisi Pelaku Pembubaran Acara Pemutaran Film di Kantor AJI Yogyakarta
Tgl terbit: Kamis, 05 Mei 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan Kabag. Ops Polresta Yogyakarta, Kompol Sigit Haryadi dan anggota Polresta Yogyakarta lainnya, yang secara aktif memaksa untuk dihentikannya acara pemutaran film Pulau Buru: Tanah Air Kita di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta.


Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tidak Menjawab Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 29 April 2016
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS, PSHK, ICJR, LBH Pers, dan Imparsial menyayangkan sikap reaksioner DPR RI yang memaksakan diri untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Tindak Pidana Terorisme pasca adanya usulan dari Pemerintah untuk melakukan pembahasan bersama RUU tentang Perubahan atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebelumnya, Pemerintah menyerahkan draf RUU tersebut pada Februari 2016 sebagai reaksi atas serangan terorisme di kawasan Sarinah Jakarta beberapa waktu sebelumnya. Kami menilai bahwa pembahasan tersebut sangat dipaksakan mengingat rancangan yang ada saat ini masih belum menjawab permasalahan yang terjadi dalam pemberantasan terorisme di Indonesia.


Presiden Segera Umumkan Laporan Hasil Penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir
Tgl terbit: Kamis, 28 April 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus pembunuhan Munir (TPF Munir) kepada masyarakat. Sebelumnya TPF Munir sudah menyerahkan secara resmi hasil penyelidikannya kepada Presiden RI pada 11 Mei 2005. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Kesembilan Keppres No. 111 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, Pemerintah seharusnya segera mengumumkan hasil penyelidikan TPF Munir tersebut kepada masyarakat.


Desakan Proses Hukum dan Reformasi Sistem Penjara Pasca Peristiwa Banceuy, Bandung
Tgl terbit: Selasa, 26 April 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak badan independen negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk segera melakukan penyidikan kematian terpidana Undang Kasim (54 tahun) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banceuy, Bandung pada hari Sabtu, 23 April 2016. Penyelidikan independen di luar Kementerian Hukum dan HAM penting guna menjamin objektivitas dan independensi dari kematian terpidana ini.


Surat Terbuka: Pertemuan Presiden Komisi Eropa dengan Presiden Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 21 April 2016
Kami berharap dapat mengekspresikan perhatian serius kami terhadap isu-isu penting hak asasi manusia di Indonesia kedepannya dalam pertemuan anda dengan Presiden Joko Widodo pada 21 April. Kami memohon dengan hormat untuk menyampaikan perhatian kami ini kepada Bapak Joko Widodo. Kami meminta untuk anda menuntut Indonesia agar menghentikan seluruh eksekusi dan memperkenalkan moratorium resmi dalam pengimplementasian hukuman mati sebagai langkah pertama menuju penghapusan hukuman mati.


Hentikan Usulan Pasal Pencalonan Anggota TNI/Polri Tanpa Mundur di Draft Revisi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah
Tgl terbit: Rabu, 20 April 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak dengan keras adanya usulan beberapa fraksi di DPR untuk mengubah pasal terkait pencalonan anggota TNI/Polri dalam pemilihan kepala daerah tanpa perlu mundur dari jabatanya pada draft revisi UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Alasan penghapusan yang menjadi pembenar sejauh pemantauan KontraS adalah membuka peluang sumber daya manusia yang ikut pencalonan, dikaitkan dengan memutar frasa pada UUD 1945 yang membolehkan warga negara utk dipilih dan memilih, hingga alasan mencegah pengusungan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah 2017. Alasan pembenar yang dilontarkan tidak lantas menjadi justifikasi yang harus diikuti mengingat karakteristik aparatus keamanan bersenjata kita berpotensi tinggi melakukan abuse of power. KontraS disini meminjam kutipan dari Lord Acton ?Power Tends to Corrupt, Absolute Power Corrupt Absolutely? dimana kekuasaan besar yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian sangat rentan untuk disalahgunakan.


Saatnya Mengedepankan Hak Asasi Manusia Dalam Menanggulangi Persoalan Narkotika
Tgl terbit: Selasa, 19 April 2016
Pada tanggal 19-21 April 2016 di New York, Amerika Serikat, akan berlangsung Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sesi Spesial mengenai Permasalahan Narkotika Dunia (United Nations General Assembly Session?atau biasa disingkat dengan UNGASS 2016).


Hari Pertama Simposium Sejarah Kekerasan 1965, Mengaburkan Fakta Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Senin, 18 April 2016
Hari pertama Simposium Nasional Membedah Peristiwa 1965 seperti panggung cuci tangan (bersih-bersih) pelaku atas peristiwa tersebut. Pidato Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Agus Widjojo, dan Sintong Panjaitan sama sekali tidak ditemukan pengakuan secara jujur dan ksatria untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM yang berat ini secara adil dan bermartabat. Sebaliknya, pembukaan Simposium justru memperkuat doktrin Orde Baru yang memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Walhasil, simposium ini masih memperkuat diskriminasi dan stigma negatif terhadap para korban pelanggaran HAM.


Segel Pulau Palsu - Hentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta
Tgl terbit: Minggu, 17 April 2016
Nelayan Muara Angke bersama warga Jakarta mendesak untuk segera menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Desakan tersebut dilakukan dengan aksi menyegel pulau palsu sebagai simbol harus dihentikan segera proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Meskipun Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dengan Komisi IV DPR telah bersepakat untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta, namun kenyataan di lapangan kegiatan reklamasi masih terus berlangsung.


Simposium Nasional; Sekedar Diskusi: Menunjukkan Pemerintah Gamang Menghadapi Pelaku Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Jumat, 15 April 2016
KontraS menerima Kerangka Acuan (Term of Reference) penyelenggaraan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965-Pendekatan Sejarah, pada 18-19 April 2016. Dari TOR tersebut kami berpendapat bahwa pada akhirnya, negara tidak berdaya, dan tidak taat pada prinsip-prinsip hukum dalam menghormati HAM atas korban-korban pelanggaran HAM yang berat yang terjadi. Simposium yang akan dilaksanakan hanya sekedar presentasi olah pikir semata, tanpa terlihat tujuan pertanggung jawaban negara.


Buruknya Proses Peradilan Militer Dalam Perkara Pembunuhan Jopi Peranginangin
Tgl terbit: Rabu, 13 April 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan vonis Peradilan Militer II 08 Jakarta yang hanya menghukum Praka Joko Lestanto, Anggota Yontaifib Marinir TNI AL sebagai pelaku pembunuhan terhadap aktivis lingkungan, Jopi Peranginangin dengan hukuman 2 tahun penjara, lebih ringan dari 5 tahun yang dituntut oleh Oditur Militer serta diberhentikan dari kesatuannya. Putusan ini semakin menunjukkan bahwa peradilan militer merupakan sarana impunitas atas kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer. Dimulai dengan penyidikan yang tidak tuntas oleh POMAL sehingga hanya mampu menjerat 1 orang pelaku, meskipun dalam rekonstruksi yang dilakukan pada pertengahan Juni 2015 menunjukkan bahwa korban juga mengalami pengeroyokan, kemudian dilanjutkan dengan buruknya kinerja Oditur Militer yang hanya menuntut pelaku dengan penjara 5 tahun meskipun ancaman maksimal dalam pasal 338 KUHP mencapai 15 tahun, hingga akhirnya berdampak pada vonis rendah pengadilan yang menghukum pelaku hanya 2 tahun penjara.



Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org