Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2059 Hasil Pencarian

Surat Terbuka: Desakan Penanganan Kejahatan dan Pelanggaran HAM Vaksin Palsu Surat Terbuka: Desakan Penanganan Kejahatan dan Pelanggaran HAM Vaksin Palsu
Tgl terbit: Senin, 25 Juli 2016
Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu bersama dengan Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan ini bermaksud mengadukan tindak kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam skandal kasus vaksin palsu.
Hari Anak Nasional: Gagalnya Negara Melindungi Anak Indonesia dari Vaksin Palsu Hari Anak Nasional: Gagalnya Negara Melindungi Anak Indonesia dari Vaksin Palsu
Tgl terbit: Sabtu, 23 Juli 2016
Anak-anak merupakan sepertiga dari populasi kita dan masa depan kita. Ia adalah anugerah yang dititipkan Tuhan untuk mengambil peran dalam kehidupan dan kemajuan peradaban. Kehadiran seorang anak sudah seharusnya dihargai dan diikuti dengan komitmen yang kuat untuk merawat serta melindungi mereka. Atas dasar itu, tepat pada hari ini 32 tahun yang lalu, 23 Juli Hari Anak Nasional diresmikan oleh negara. Peresmian ini menjadi indikasi adanya komitmen negara untuk menghargai dan melindungi hak dari anak-anak Indonesia. Hari ini juga seharusnya dirayakan dengan sebuah usaha untuk mendorong segala instrumen hukum dan pola pikir masyarakat agar turut menghargai hak dari anak-anak tersebut, mulai dari hak atas perhatian, perlindungan, pendidikan, hingga hak atas kesehatan. Hak-hak ini adalah hak asasi yang melekat dalam diri sang anak dan harus diusahakan pemenuhannya tanpa pandang bulu.
Belajar dari Kasus Yusman (Nias): Pemerintah Indonesia Harus Evaluasi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia
Tgl terbit: Sabtu, 23 Juli 2016
KontraS meminta pemerintah sekali lagi memikirkan langkah-langkah yang tepat dan rasional serta berimbang sebelum melakukan eksekusi hukuman mati (gelombang ketiga). Dalam catatan KontraS, hampir dalam berbagai proses hukum yang dijalani terpidana mati, terutama sebelum divonis hukuman mati, mengalami berbagai kecacatan proses hukum (acara), diantaranya pada kasus Yusman Telambanua (Nias) dan Ruben Patasambo dan Anaknya (Tana Toraja).
Hentikan Bisnis Militer dan Hormati Hak Masyarakat Adat Papua
Tgl terbit: Sabtu, 23 Juli 2016
Pada 16 Juli 2016, aparat Koramil TNI AD di Muting mencari dan mendatangi rumah Agustinus Dayo Mahuze, Ketua Marga Mahuze Besar di Kampung Muting, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, tujuannya untuk mengundang Agustinus Dayo Mahuze bertemu dengan pimpinan perusahaan kelapa sawit PT. Agriprima Cipta Persada (ACP) di lokasi perkebunan dan menyerahkan Surat Ketua Primer Koperasi Kartika Setya Jaya, Kodim 1707/Merauke, Nomor. 8/16/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016, tentang Pemberitahuan Izin Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Pembukaan Lahan Sawit GRTT PT. ACP.
Negara Harus Bertanggung Jawab  Dalam Kejahatan Vaksin Palsu Negara Harus Bertanggung Jawab Dalam Kejahatan Vaksin Palsu
Tgl terbit: Rabu, 20 Juli 2016
Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu, Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) amat menyayangkan respons pemerintah dan pihak rumah sakit yang menganggap enteng penanganan masalah vaksin palsu. Kami mengingatkan bahwa kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hak yang dijamin dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Kejahatan ini merendahkan kesehatan anak-anak dan mengancam kesehatan mereka dimasa depan.
Pengepungan Asrama Papua Oleh Anggota Polda Yogyakarta, Bukti 10 Program Prioritas Kapolri Baru Hanya Omong Kosong Pengepungan Asrama Papua Oleh Anggota Polda Yogyakarta, Bukti 10 Program Prioritas Kapolri Baru Hanya Omong Kosong
Tgl terbit: Senin, 18 Juli 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengecam tindakan represif dan pengepungan asrama mahasiswa Papua oleh aparat kepolisian Polda Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 2016. Pengepungan dan pemblokadean asrama mahasiswa Papua ini juga dilakukan oleh aktor ? aktor intoleransi. Peristiwa tersebut terjadi selang beberapa hari setelah dilakukannya pelatikan Jendral Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri, dimana kita ketahui bahwa dalam 100 hari kerja Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian telah menetapkan 10 program prioritas diantaranya Pemantapan Reformasi Internal Polri; Penigkatan Profesional Polri menuju keunggulan; dan Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, namun terjadinya peristiwa represif dengan disertai pengepungan dan pemblokadean asrama mahasiswa Papua oleh aparat kepolisian bersama ? sama aktor ? aktor intoleran menujukan kegagalan dan terlihat hanya sebagai omong kosong belaka.
Pemerintah Indonesia Masih Menunjukkan Pemerintahan Anti Keadilan
Tgl terbit: Minggu, 17 Juli 2016
KontraS menyambut baik peringatan hari Keadilan Internasional yang diperingati setiap 17 Juli. Peringatan tahun ini bagi Indonesia, mengingatkan kita semua bahwa berbagai kejahatan yang berat, yang dilakukan oleh negara atau dibiarkan oleh negara, tidak ada yang diselesaikan.
Naik Turun Rapor Polri - Mengandalkan Retorika Birokrasi Revolusi Mental  Tanpa Leadership Tidak Cukup Naik Turun Rapor Polri - Mengandalkan Retorika Birokrasi Revolusi Mental Tanpa Leadership Tidak Cukup
Tgl terbit: Kamis, 30 Juni 2016
Jelang Hari Jadi Bhayangkara Polri ke-70 yang jatuh pada 1 Juli 2016, ada sejumlah catatan kinerja kepolisian selama setahun terakhir yang layak untuk disampaikan kepada publik. KontraS menempatkan catatan publik ini sebagai rapor yang patut diberikan. Mengingat Polri tidak hanya hadir sebagai lembaga keamanan negara yang bertanggung jawab penuh kepada agenda kebijakan keamanan nasional di Indonesia, namun Polri juga merupakan bagian dari publik dan oleh karenanya bentuk kolaborasi, komunikasi dan masukan publik merupakan hal yang wajar diberikan KontraS kepada Polri.
Surat Terbuka: Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Tgl terbit: Kamis, 30 Juni 2016
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada rezim otoriter Orde Baru, bermaksud menyampaikan rekam jejak pelanggaran hukum yang dilakukan (alm.) H.M. Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia II, sekaligus menjadi alasan mengapa usulan dan upaya-upaya pemberian gelar Pahlawan Nasional RI tidak layak diberikan kepada almarhum.
Hentikan Tindakan Sewenang-wenang dan Kekerasan Terhadap Warga Pangkalan Bun dan Dugaan Penyalagunaan Wewenang Lainnya oleh  TNI AURI Lanud Iskandar Hentikan Tindakan Sewenang-wenang dan Kekerasan Terhadap Warga Pangkalan Bun dan Dugaan Penyalagunaan Wewenang Lainnya oleh TNI AURI Lanud Iskandar
Tgl terbit: Selasa, 28 Juni 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak penghentian dugaan tindakan sewenang-wenang dan kekerasan oleh anggota TNI AURI Lanud Iskandar terhadap warga di Gang Bateng, Jalan Pasanah, dan Kelurahan Baru, Pangkalanbun. Kami juga mendesak pihak TNI AURI Lanud Iskandar menghentikan praktik pungutan uang dan tindakan ? tindakan tidak profesional dan diluar proses hukum lainnya.
Korban Peristiwa Simpang KKA Menunggu Pemeriksaan Kejaksaan Agung Korban Peristiwa Simpang KKA Menunggu Pemeriksaan Kejaksaan Agung
Tgl terbit: Senin, 27 Juni 2016
Komnas HAM dalam Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat peristiwa Simpang KKA menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara, Propinsi Aceh. Dalam laporan yang dirilis baru-baru ini, Komnas HAM menyatakan telah terjadi pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan 23 orang masyarakat sipil meninggal dunia, dan 30 orang menjadi korban persekusi.
Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia - Penyiksaan Merusak Hukum Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia - Penyiksaan Merusak Hukum
Tgl terbit: Sabtu, 25 Juni 2016
Sejak tahun 2010, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten mengeluarkan catatan publik terkait praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya dalam rangka Hari Dukungan Bagi Korban Penyiksaan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 26 Juni. Dengan mengambil tema "Penyiksaan Merusak Hukum", laporan ini telah disusun berdasarkan hasil pendokumentasian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, baik melalui laporan pemantauan dan/atau investigasi kasus, pendampingan hukum terhadap korban dan keluarga korban dan sumber dokumen sekunder lainnya sepanjang Juni 2015 ? Juni 2016.
Daftar Inventarisasi Masalah terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Daftar Inventarisasi Masalah terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 24 Juni 2016
Menyikapi perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini bergulir di DPR, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyerahkan dokumen usulan rekomendasi berisi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang juga mencakup alternatif usulan dan solusi. Rekomendasi tersebut berdasarkan hasil kajian dengan indikator hukum (HAM) internasional yang tercantum dalam berbagai instrumen yang telah diadopsi oleh Indonesia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasioal Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Internasional lainnya baik yang telah diadopsi, maupun yang KontraS rekomendasikan untuk segera diadopsi oleh Pemerintah RI.
Indonesia Darurat Kriminalisasi - Presiden Harus Segera Bentuk Tim Khusus Selesaikan Kasus-Kasus Kriminalisasi!
Tgl terbit: Senin, 20 Juni 2016
Kasus-kasus rekayasa dalam bentuk kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksanakan semakin marak terjadi dan terkuak di Indonesia. Pada kenyataannya penegakan hukum hanya dijadikan alat untuk memaksa seseorang, kelompok atau institusi untuk tidak meneruskan kerjanya. Dalam catatan KontraS, sedikitnyanya 25 kasus kriminalisasi yang terjadi sepanjang 2015 lalu. Kondisi ini tidak hanya menimpa pejabat publik seperti pimpinan KPK, tapi juga berbagai lapisan masyarakat lainnya, seperti buruh, petani, nelayan, jurnalis hingga masyarakat adat yang memperjuangkan hak mereka.
Menguatnya Privilese Aktor Keamanan yang Anti HAM dan Kebebasan Menguatnya Privilese Aktor Keamanan yang Anti HAM dan Kebebasan
Tgl terbit: Senin, 13 Juni 2016
Hadir kecenderungan yang mulai menguat ketika desas-desus, gosip dan alur informasi yang tidak bisa dilacak kebenarannya kemudian dijadikan landasan sebuah dan rangkaian kebijakan, utamanya kebijakan keamanan di Indonesia. Pasca Simposium 1965 yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Dewan Pertimbangan Presiden ketika digelar bulan April 2016, gerak dan laku koordinasi aktor-aktor keamanan menjadi begitu liar dan nampak tidak bisa dikendalikan oleh kontrol sipil demokratik.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org