Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 179 Hasil Pencarian
Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next All

Martabat Negara Republik Indonesia dipertaruhkan dalam persoalan permohonan kerjasama Komisi Ahli PB
Tgl terbit: Rabu, 13 April 2005

Komisi ahli yang dibentuk oleh Sekjen PBB bulan Februari 2004 yang lalu telah mulai menjalankan tugasnya berdasarkan seperangkat mandat dengan jangka waktu kerja selama 2 bulan. Komisi ini adalah bagian dari tanggung jawab komunitas internasional dalam emnindak kejahatan internasional, musuh seluruh umat manusia. Usaha yang telah terjadi di Timor Leste pada saat pelaksanaan referandum di Timor Leste tahun 1999 yang lalu. Komisi ni dibentuk untuk merespon perkembangan dan hasil dari pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timor Leste yang hasilnya jauh dari prinsip keadilan dan prosedurnya jauh dari standar internasional. Pemerintah Indonesia melalui departemen Luar Negeri telah beberapa kali menyatakan penolakannya untuk berkerja sama dengan alasan komisi ini tidak diperlukan lagi dengan dibentuknya KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan) Indonesia - Timor Leste. Sementara Pemerintah Timor Leste menunjukan sikap lebih kooperatif dengan membuka akses kepada 3 anggota Komisi Ahli PBB ini pada tanggal 3-9 April 2005 untuk memasuki Timor Leste dan bertemu dengan lembaga-lembaga negara terkait, ORNOP HAM, dan keluarga korban.

Bebasnya Tono Suratman, Preseden Buruk Penegakan HAM
Tgl terbit: Rabu, 09 Maret 2005

KontraS, ELSAM dan IKOHI menilai telah terjadi preseden buruk baru dalam penegakan HAM di Indonesia. Pada 7 Maret 2005, Majelis Hakim Kasasi   Mahkamah Agung yang diketuai oleh Artidjo Alkostar menyatakan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak diterima karena secara formil Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc Gabrial Simangunsong tidak mengajukan memori kasasi. Akibatnya, Brigjen. Tono Suratman, mantan Komandan Korem 164 Wiradharma Dili Timor Timur tetap bebas sesuai dengan keputusan pengadilan HAM Ad Hoc. Besoknya pihak Kejaksaan Agung menjelaskan alasan tidak diajukannya memori kasasi karena belum mendapat salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timor Timur.

Need to be more Concrete, Indonesian President�s Offered towards GAM
Tgl terbit: Senin, 10 Januari 2005
The Commission for Involuntarity Disappearances and Victim of Violence (KontraS) regrets the exchange of gunfire between the state security apparatus with Free Aceh Movement or GAM. These kind of actions need to ceased, because it could disturb the emergency humanitarian effort in Aceh. It is not just the Aceh rehabilitations and reconstruction process at stake, but the possibility for human sacrifice and other unnecessary impact. With this consideration, political reconciliation in term of cease fire political agreement between The Government of Indonesia and GAM is urgently required.
PM Thailand Harus Bertanggungjawab atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengutuk tindakan otoritas keamanan Thailand terhadap warga petani Thailand Selatan. Tindakan yang menwaskan seketika terhadap sekitar 84 warga petani tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), dan juga bisa dilihat sebagai genosida. Kejahatan seperti ini termasuk dalam jangkauan juridiksi universal. Oleh karena itu, kejahatan ini harus diajukan ke Pengadilan Kejahatan Internasional (International Criminal Court- ICC) guna menuntut pertanggungjawaban pidana PM Thaksin.

Putusan Bebas Perkara Timor Timur Membawa Konsekuensi Logis Dibentuknya Pengadilan ad hoc Internasio
Tgl terbit: Selasa, 10 Agustus 2004

Melalui pernyataan ini, kami bermaksud menyampaikan keprihatinan hukum atas dibebaskannya sejumlah terdakwa dalam perkara hak asasi manusia timor Timur 1999. Kami menilai putusan-putusan bebas terdakwa yang bertanggung jawab atas keamanan saat terjadinya peristiwa tersebut membawa konsekuensi logis bahwa pemerintah Indonesia harus menerima dan menyambut peluang dibentuknya pengadilan ad hoc internasional.

Involuntary disappearance in jammu and khasmir, india
Tgl terbit: Rabu, 23 April 2003

On this occasion, Kontras (Commission for involuntary disappearance and victims of violence) and IKOHI (Indonesian Association of the families of disappeared people) as well as behalf of AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearance) would like to send solidarity message on Hunger Strike, is done by families and APDP (Association of Parents of Disappeared Person) in India.

Desakan Pada Pemerintah Indonesia untuk Meratifikasi ICC (International Criminal Court) Sebagai Bent
Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2003
Perang yang terjadi di Irak saat ini memasuki minggu kedua. Kecaman terhadap Amerika dan Inggris sebagai pihak yang paling bernafsu melakukan perang ini datang dari berbagai pihak dan berbagai penjuru dunia.
Catatan KontraS terhadap kepolisian RI
Tgl terbit: Minggu, 31 Juni 2001

1 Juli 2001 Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari Bayangkara ke 55, ditengah tajamnya sororan dan bertumpuknya problematika yang dihadapinya. Diusianya yang ke 55, kepolisian yang telah menyatakan diri sebagai pengayom masyarakat dan dinyatakan terpisah dari dari TNI ternyata masih belum mampu menunjukkan wujud idealnya. Pengayoman kepolisian dipertanyakan, bahkan di ingat. Juga keseriusan untuk merubah watak militeristiknya, setelah secara resmi terpisah dari TNI, 1 Januari 2001.

Catatan KontraS Terhadap Kepolisian Ri
Tgl terbit: Sabtu, 30 Juni 2001

1 juli 2001 Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari Bayangkara ke 55, ditengah tajamnya sororan dan bertumpuknya problematika yang dihadapinya. Diusianya yang ke 55, kepolisian yang telah menyatakan diri sebagai pengayom masyarakat dan dinyatakan terpisah dari dari TNI ternyata masih belum mampu menunjukkan wujud idealnya. Pengayoman kepolisian dipertanyakan, bahkan di ingat. Juga keseriusan untuk merubah watak militeristiknya, setelah secara resmi terpisah dari TNI, 1 januari 2001.

Implementasi Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh
Tgl terbit: Selasa, 08 Agustus 2000

Berjalannya Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh dalam rangka mengurangi ketegangan dan meredakan eskalasi kekerasan di Aceh yang sudah diberlakukan sejak tanggal 2 Juni 2000 ternyata hingga saat ini tidak membawa perubahan yang cukup berarti. Walaupun pada awalnya Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusian tersebut dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengurangi ketegangan dan kekerasan yang terjadi di Aceh.

Proses Hukum Yang Dilakukan Kejaksaan Agung RI Terhadap Pelanggaran HAM di Timor-Timur
Tgl terbit: Jumat, 05 Mei 2000

Kami, YLBHI, PBHI, KONTRAS, ELSAM atas proses hukum yang saat ini tengah dilakukan Kejaksaan Agung terhadap hasil penyelidikan KPP-AM Timor-Timur, menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Perkembangan Terakhir Situasi Penegakan Hak Asasi Manusia di Aceh
Tgl terbit: Jumat, 31 Maret 2000

Memasuki bulan keempat tahun 2000 atau bulan keenam pemerintahan Abdurrahman Wahid kondisi penegakan hak-hak sipil rakyat Aceh masih tetap buruk. Kekerasan dan kejahatan terhadapa kemanusian yang dilakukan oleh aparat militer terhadap rakyat sipil Aceh terus berlangsung tanpa gejala penurunan, bahkan mulai menampakkan kembali pola-pola modus operandi ala DOM, disertai gejala penguatan satuan-satuan militer di Aceh. Dari perspektif penegakan hukum dan keadilan praktek impunity untuk melindungi institusi militer dan negara dari tuntutan hukum makin jelas terlihat. Dalam konteks hubungan sipl dan militer, pembangkangan militer terhadap pemerintahan RI kembali menunjukkan bukti baru, melengkapi bukti-bukti pembangan yang memang telah ada sebelumnya.

Komisi Kebenaran Dan Penghentian Kekerasan Negara
Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 1999

Sejak terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden berbagai aspirasi disampaikan, dengan harapan adanya perubahan kearah kehidupan bernegara yang lebih baik. Salah satu alat ukur perubahan kearah yang lebih baik adalah peningkatan secara jelas terhadap kualitas penghormatan HAM dan mengecilnya, atau bahkan dihapusnya penggunaan kekerasan oleh alat negara terhadap rakyat. Tentunya hal ini disadari benar bukanlah suatu yang mudah untuk dipecahkan, akan tetapi keterlambatan mengambil langkah, akan melahirkan situasi yang tidak menetu kembali, dimana posisi rakyat akan selalu berada sebagai pihak yang menjadi korban.

Putusan Majelis Hakim Terhadap Kasus Penculikan Yang Dibacakan Pada Tanggal 6 April 1999
Tgl terbit: Rabu, 07 April 1999

Menanggapi putusan Majelis Hakim terhadap kasus penculikan yang dibacakan pada tanggal 6 April 1999, maka kami menyampaikan hal †hal sebagai berikut :


Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org