Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2293 Hasil Pencarian

Posko Darurat Bongkar Aparat: Belum Terjaminnya Hak Para Pelapor Posko Darurat Bongkar Aparat: Belum Terjaminnya Hak Para Pelapor
Tgl terbit: Jumat, 19 Agustus 2016
Koalisi Anti Mafia Narkoba sejak 4 Agustus 2016 telah mendirikan Posko Darurat Bongkar Aparat di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Posko tersebut bertujuan memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai keterlibatan aparat (Polri, TNI, BNN, dsb) dalam kejahatan narkotika. Posko ini melindungi kerahasiaan identitas dari setiap pelapor. Setiap tindak lanjut atas informasi dari laporan tersebut juga akan meminta persetujuan pelapor terlebih dahulu untuk menjaga keselamatan pelapor.
11 Tahun MoU Helsinki: Pemenuhan Hak-Hak Korban Belum Terlaksana 11 Tahun MoU Helsinki: Pemenuhan Hak-Hak Korban Belum Terlaksana
Tgl terbit: Selasa, 16 Agustus 2016
Pada momentum peringatan 11 tahun MoU Helsinki, KontraS mengingatkan kewajiban pemerintah tentang pemenuhan hak-hak korban; hak atas kebenaran (right to know-the truth); keadilan (right to justice); reparasi (right to remedy/reparation) dan jaminan tidak berulangnya kejahatan tersebut di masa kini dan di masa yang akan datang. Seperangkat kewajiban tersebut mengikat pemerintah dan yang melandasi perdamaian antara GAM dan Pemerintah Indonesia 11 tahun lalu dan diadopsi secara penuh di dalam penandatanganan MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Salah satu point yang disepekati adalah pembentukan KKRA (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh) dan Pengadilan HAM.
Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Mekanisme Aliran Uang 1,4 Juta Pil MDMA Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Mekanisme Aliran Uang 1,4 Juta Pil MDMA
Tgl terbit: Senin, 15 Agustus 2016
Pada Seri I Melacak Jejak Putusan-Putusan yang Ditumpulkan (Putusan Muhamad Mukhtar), Tim Pembela Indonesia Berantas Mafia Narkoba telah mengangkat kejanggalan Operasi Controlled Delivery yang tidak sesuai dengan standar dan prinsip utama, sebagaimana diatur di dalam intsrumen internasional UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substance (1988). Kali ini Tim akan mengangkat berkas kedua yakni Putusan Achmadi. Dalam putusan ini ada situasi-situasi hukum yang nampak terpotong, tidak ditindaklanjuti, sehingga konsekuensinya adalah publik tergiring pada konteks pemidanaan narkotika. Padahal ada kejanggalan mekanisme aliran uang yang belum tereksplorasi dengan baik dan bisa dijadikan bukti petunjuk mengapa sindikat narkoba ?tidak hanya berfokus pada Fredy Budiman dkk- masih berurat berakar di Indonesia?
Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Operasi Controlled Delivery 1,4 Juta Pil MDMA Chandra Halim - Fredy Budiman Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Operasi Controlled Delivery 1,4 Juta Pil MDMA Chandra Halim - Fredy Budiman
Tgl terbit: Jumat, 12 Agustus 2016
Skandal testimoni Fredy Budiman yang muncul dalam kesaksian Koordinator KontraS, Haris Azhar layak untuk ditelusuri; utamanya dalam menguji beberapa pernyataan Fredy Budiman yang kini membuat gerah setidaknya 3 institusi penegakan hukum dan keamanan negara yakni Badan Narkotika Nasional, Polri dan TNI. Salah satunya adalah dengan membongkar peta penangkapan jaringan narkoba ditahun 2012 yang melibatkan pengagalan penyebaran 1,412, 476 juta pil MDMA di Indonesia. Kasus tersebut amat menarik untuk diperiksa kembali. Tidak hanya bahwa kasus ini memiliki jumlah barang bukti yang fantastis, namun juga di dalam kasus 2012 dari keterlibatan sejumlah nama termasuk Fredy Budiman, kami memandang ada sejumlah situasi hukum yang nampak tidak maksimal untuk dikejar pada beberapa bukti-bukti petunjuk lainnya.
#MasihIngat 18 Tahun DOM Aceh
Tgl terbit: Selasa, 09 Agustus 2016
Mengingat 18 tahun dicabutnya status Daerah Operasi Militer (DOM) di Provinsi Aceh sama dengan mengingat 18 tahun lamanya luka akibat konflik tersebut belum pernah diobati oleh Negara yang katanya menjunjung demokrasi, hukum dan HAM.
Pemutakhiran Informasi Posko Darurat Bongkar Aparat - Dukungan Publik Terus Mengalir Untuk Melaporkan Pemutakhiran Informasi Posko Darurat Bongkar Aparat - Dukungan Publik Terus Mengalir Untuk Melaporkan
Tgl terbit: Jumat, 05 Agustus 2016
Per tanggal 5 Agustus 2016, sejak 2 hari Posko Darurat Bongkar Aparat didirikan, KontraS telah mendapatkan 17 berkas laporan dari individu-individu yang ingin menggugat praktik buruk perlakuan aparat, utamanya kepolisian atas penanganan hukum pada kasus narkotika. Tim Posko Darurat Bongkar Aparat sekali lagi menegaskan bahwa adalah mutlak untuk melindungi identitas dari setiap pelapor. Kerahasiaan identitas menjadi salah satu prinsip kerja dari Posko Darurat ini agar semua proses pelaporan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan imparsialitas dari seluruh organisasi dalam menerima berkas laporan.
KontraS Berkomitmen Berpartisipasi dalam Penataan Sistem dan Kinerja Hukum di Indonesia: Kasus Kesaksian Freddy Budiman #SayaPercayaKontraS KontraS Berkomitmen Berpartisipasi dalam Penataan Sistem dan Kinerja Hukum di Indonesia: Kasus Kesaksian Freddy Budiman #SayaPercayaKontraS
Tgl terbit: Jumat, 05 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan apresiasi sedalam ? dalamnya kepada masyarakat luas yang telah memberi dukungan kepada KontraS untuk bersama ? sama mendorong negara mengambil langkah ? langkah tepat dan konstrukstif dalam memerangi darurat kejahatan narkotika.
Darurat Mafia Narkoba: Persoalan Bangsa Harus dengan Penyelesaian Konstruktif Darurat Mafia Narkoba: Persoalan Bangsa Harus dengan Penyelesaian Konstruktif
Tgl terbit: Kamis, 04 Agustus 2016
Kami yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba amat menyayangkan sikap reaktif dari 3 lembaga penegak hukum dan keamanan yakni Badan Narkotika Nasional, Polri dan TNI atas pelaporan kepada Bareskrim Polri untuk melawan kesaksian Koordinator KontraS Haris Azhar dari testimoni yang diberikan Freddy Budiman kepadanya. Terendusnya skandal kartel narkotika telah memancing sikap reaktif ini. Kami meyakini bahwa kesaksian yang dilakukan oleh Haris Azhar tidak dalam kerangka menyudutkan suatu instansi penegak hukum dan keamanan apapun, termasuk di dalamnya individu-individu tertentu. Pada semangatnya maka gerakan ini ditujukan untuk menggalang dukungan publik yang solid untuk membongkar keterlibatan aparat dari bisnis narkotika di Indonesia. Lebih jauh, langkah ini sebagai upaya kontributif untuk mendukung langkah ? langkah korektif dalam pemberantasan kejahatan narkoba dan reformasi penegakan hukum.
Indonesia Lakukan Eksekusi Mati Ilegal
Tgl terbit: Senin, 01 Agustus 2016
Indonesia telah melakukan eksekusi gelombang ke-3 dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kami Jaringan masyarakat sipil yang sejak awal menolak eksekusi hukuman mati mengecam eksekusi ini disebabkan banyaknya kejanggalan, kesalahan prosedur dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemerintah.
Pelaksanaan Eksekusi Tahap III Juli 2016: Jaksa Agung Melanggar Hukum dan HAM!!
Tgl terbit: Kamis, 28 Juli 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan LBH Masyarakat mengecam rencana pemerintah Indonesia yang tetap akan melakukan eksekusi Mati tahap III dini hari ini (29/07). Pasca notifikasi diberlakukannya notifikasi 3x24 jam pada hari Selasa, 26 Juli 2016 maka rencana pelaksaan eksekusi mati dini hari telah melanggar batas waktu dari yang seharusnya masih dimiliki oleh para terpidana mati untuk menunggu upaya hukumnya yakni Grasi diputus oleh Presiden, apakah diterima atau ditolak. Namun Jaksa Agung justru mempercepat pelaksanaan eksekusi mati.
Pemerintah Indonesia Kembali Mengulang Kesalahan: 14 Terpidana Mati Dikabarkan Masuk List Eksekusi Tahap III Pemerintah Indonesia Kembali Mengulang Kesalahan: 14 Terpidana Mati Dikabarkan Masuk List Eksekusi Tahap III
Tgl terbit: Rabu, 27 Juli 2016
Kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Imparsial, LBH Masyarakat, Migrant Care, Komunitas Saint Egidio, YLBHI, PKNI (Persaudaraan Korban Napza Indonesia) dan bersama sejumlah organisasi msyarakat sipil lainnya mengecam rencana pemerintah Indonesia yang tetap bersikukuh melaksanakan eksekusi mati Tahap III meski diketahui masih ada terpidana mati yang belum mengajukan upaya hukum yang tersisa atas kasusnya.
Terpilihnya Wiranto Sebagai Menkopohulkam: Stok Lama Dan Aroma Orba, Indonesia Terbukti Negara Retailer! Terpilihnya Wiranto Sebagai Menkopohulkam: Stok Lama Dan Aroma Orba, Indonesia Terbukti Negara Retailer!
Tgl terbit: Rabu, 27 Juli 2016
KontraS protes keras atas terpilihnya Wiranto, mantan Panglima ABRI dimasa Orde Baru yang juga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) yang baru saja diumumkan di Istana Presiden Rabu 27 Juli 2016. Pernyataan Presiden Joko Widodo ditahun 2014 yang menyatakan bahwa figur ketua umum partai politik tidak boleh merangkap menjadi menteri, seharusnya adalah filter sederhana yang tidak bisa menempatkan Wiranto dalam jajaran menteri.
Surat Terbuka: Desakan Penanganan Kejahatan dan Pelanggaran HAM Vaksin Palsu Surat Terbuka: Desakan Penanganan Kejahatan dan Pelanggaran HAM Vaksin Palsu
Tgl terbit: Senin, 25 Juli 2016
Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu bersama dengan Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan ini bermaksud mengadukan tindak kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam skandal kasus vaksin palsu.
Hari Anak Nasional: Gagalnya Negara Melindungi Anak Indonesia dari Vaksin Palsu Hari Anak Nasional: Gagalnya Negara Melindungi Anak Indonesia dari Vaksin Palsu
Tgl terbit: Sabtu, 23 Juli 2016
Anak-anak merupakan sepertiga dari populasi kita dan masa depan kita. Ia adalah anugerah yang dititipkan Tuhan untuk mengambil peran dalam kehidupan dan kemajuan peradaban. Kehadiran seorang anak sudah seharusnya dihargai dan diikuti dengan komitmen yang kuat untuk merawat serta melindungi mereka. Atas dasar itu, tepat pada hari ini 32 tahun yang lalu, 23 Juli Hari Anak Nasional diresmikan oleh negara. Peresmian ini menjadi indikasi adanya komitmen negara untuk menghargai dan melindungi hak dari anak-anak Indonesia. Hari ini juga seharusnya dirayakan dengan sebuah usaha untuk mendorong segala instrumen hukum dan pola pikir masyarakat agar turut menghargai hak dari anak-anak tersebut, mulai dari hak atas perhatian, perlindungan, pendidikan, hingga hak atas kesehatan. Hak-hak ini adalah hak asasi yang melekat dalam diri sang anak dan harus diusahakan pemenuhannya tanpa pandang bulu.
Belajar dari Kasus Yusman (Nias): Pemerintah Indonesia Harus Evaluasi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia
Tgl terbit: Sabtu, 23 Juli 2016
KontraS meminta pemerintah sekali lagi memikirkan langkah-langkah yang tepat dan rasional serta berimbang sebelum melakukan eksekusi hukuman mati (gelombang ketiga). Dalam catatan KontraS, hampir dalam berbagai proses hukum yang dijalani terpidana mati, terutama sebelum divonis hukuman mati, mengalami berbagai kecacatan proses hukum (acara), diantaranya pada kasus Yusman Telambanua (Nias) dan Ruben Patasambo dan Anaknya (Tana Toraja).

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org