Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2036 Hasil Pencarian
Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 136 Next All

Surat Terbuka: Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Tgl terbit: Kamis, 30 Juni 2016
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada rezim otoriter Orde Baru, bermaksud menyampaikan rekam jejak pelanggaran hukum yang dilakukan (alm.) H.M. Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia II, sekaligus menjadi alasan mengapa usulan dan upaya-upaya pemberian gelar Pahlawan Nasional RI tidak layak diberikan kepada almarhum.
Hentikan Tindakan Sewenang-wenang dan Kekerasan Terhadap Warga Pangkalan Bun dan Dugaan Penyalagunaan Wewenang Lainnya oleh  TNI AURI Lanud Iskandar Hentikan Tindakan Sewenang-wenang dan Kekerasan Terhadap Warga Pangkalan Bun dan Dugaan Penyalagunaan Wewenang Lainnya oleh TNI AURI Lanud Iskandar
Tgl terbit: Selasa, 28 Juni 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak penghentian dugaan tindakan sewenang-wenang dan kekerasan oleh anggota TNI AURI Lanud Iskandar terhadap warga di Gang Bateng, Jalan Pasanah, dan Kelurahan Baru, Pangkalanbun. Kami juga mendesak pihak TNI AURI Lanud Iskandar menghentikan praktik pungutan uang dan tindakan ? tindakan tidak profesional dan diluar proses hukum lainnya.
Korban Peristiwa Simpang KKA Menunggu Pemeriksaan Kejaksaan Agung Korban Peristiwa Simpang KKA Menunggu Pemeriksaan Kejaksaan Agung
Tgl terbit: Senin, 27 Juni 2016
Komnas HAM dalam Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat peristiwa Simpang KKA menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara, Propinsi Aceh. Dalam laporan yang dirilis baru-baru ini, Komnas HAM menyatakan telah terjadi pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan 23 orang masyarakat sipil meninggal dunia, dan 30 orang menjadi korban persekusi.
Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia - Penyiksaan Merusak Hukum Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia - Penyiksaan Merusak Hukum
Tgl terbit: Sabtu, 25 Juni 2016
Sejak tahun 2010, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten mengeluarkan catatan publik terkait praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya dalam rangka Hari Dukungan Bagi Korban Penyiksaan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 26 Juni. Dengan mengambil tema "Penyiksaan Merusak Hukum", laporan ini telah disusun berdasarkan hasil pendokumentasian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, baik melalui laporan pemantauan dan/atau investigasi kasus, pendampingan hukum terhadap korban dan keluarga korban dan sumber dokumen sekunder lainnya sepanjang Juni 2015 ? Juni 2016.
Daftar Inventarisasi Masalah terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Daftar Inventarisasi Masalah terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 24 Juni 2016
Menyikapi perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini bergulir di DPR, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyerahkan dokumen usulan rekomendasi berisi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang juga mencakup alternatif usulan dan solusi. Rekomendasi tersebut berdasarkan hasil kajian dengan indikator hukum (HAM) internasional yang tercantum dalam berbagai instrumen yang telah diadopsi oleh Indonesia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasioal Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Internasional lainnya baik yang telah diadopsi, maupun yang KontraS rekomendasikan untuk segera diadopsi oleh Pemerintah RI.
Indonesia Darurat Kriminalisasi - Presiden Harus Segera Bentuk Tim Khusus Selesaikan Kasus-Kasus Kriminalisasi!
Tgl terbit: Senin, 20 Juni 2016
Kasus-kasus rekayasa dalam bentuk kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksanakan semakin marak terjadi dan terkuak di Indonesia. Pada kenyataannya penegakan hukum hanya dijadikan alat untuk memaksa seseorang, kelompok atau institusi untuk tidak meneruskan kerjanya. Dalam catatan KontraS, sedikitnyanya 25 kasus kriminalisasi yang terjadi sepanjang 2015 lalu. Kondisi ini tidak hanya menimpa pejabat publik seperti pimpinan KPK, tapi juga berbagai lapisan masyarakat lainnya, seperti buruh, petani, nelayan, jurnalis hingga masyarakat adat yang memperjuangkan hak mereka.
Menguatnya Privilese Aktor Keamanan yang Anti HAM dan Kebebasan Menguatnya Privilese Aktor Keamanan yang Anti HAM dan Kebebasan
Tgl terbit: Senin, 13 Juni 2016
Hadir kecenderungan yang mulai menguat ketika desas-desus, gosip dan alur informasi yang tidak bisa dilacak kebenarannya kemudian dijadikan landasan sebuah dan rangkaian kebijakan, utamanya kebijakan keamanan di Indonesia. Pasca Simposium 1965 yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Dewan Pertimbangan Presiden ketika digelar bulan April 2016, gerak dan laku koordinasi aktor-aktor keamanan menjadi begitu liar dan nampak tidak bisa dikendalikan oleh kontrol sipil demokratik.
Koalisi Masyarakat Sipil Mengecam Industri Tambang Batubara yang Terus Melanggengkan Konfik dan Kekerasan
Tgl terbit: Minggu, 12 Juni 2016
Jakarta, Peristiwa Kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga yang menolak tambang PT. Cipta Buana Seraya (CBS) di Kabupaten Bengkulu Tengah (11 Juni 2016), menunjukkan tidak ada perubahan dalam penanganan konflik lingkungan hidup dan agraria di Indonesia oleh negara, yang mengedepankan pendekatan repressif. Empat orang warga tertembak dan harus dirawat dirumah sakit. Peristiwa ini mengindikasikan bahwa kepolisian belum dapat melakukan pengayoman terhadap masyarakat sesuai fungsinya, lebih berpihak kepada perusahaan pertambangan batubara yang merusak lingkungan hidup, memproduksi konflik dan pelanggaran HAM.
Penyiksaan Masih Jadi Hobi Aparat Penegak Hukum..!
Tgl terbit: Minggu, 12 Juni 2016
Mendekati momentum Hari Anti Penyiksaan Internasional, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan masih tingginya dan terus berulangnya praktik - praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka proses penegakan hukum maupun sebagai bagian dari bentuk penghukuman. Dari catatan KontraS, dalam 4 (empat) bulan terakhir saja, yakni Maret ? awal Juni 2016 setidaknya terdapat 31 (tiga puluh satu) kasus yang diantaranya 4 (empat) kasus pengaduan langsung dan 27 (dua puluh tujuh) kasus yang terpantau oleh KontraS terkait praktik ? praktik penyiksaan dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Praktik penyiksaan tersebut setidaknya mengakibatkan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang luka ? luka dan 10 (sepuluh) orang meniggal dunia akibat praktik ? praktik penyiksaan. Adapun 4 (empat) kasus praktik ? praktik penyiksaan yang kami terima secara langsung, sebagai berikut:
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto Tolak Gelar Pahlawan Soeharto
Tgl terbit: Rabu, 25 Mei 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan korban pelanggaran HAM berat pada masa rezim otoritarian Soeharto, menolakpemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Pemberian gelar pahlawan ini adalah tindakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan konteks keadilan.
Presiden Segera Penuhi Janji Penyelesaian Kasus Paniai, Pastikan Tim Adhoc Pelanggaran HAM Berat Paniai Bekerja Presiden Segera Penuhi Janji Penyelesaian Kasus Paniai, Pastikan Tim Adhoc Pelanggaran HAM Berat Paniai Bekerja
Tgl terbit: Kamis, 19 Mei 2016
8 Desember 2014, 4 anak mati ditembak, 2 orang mengalami luka berat dan 17 lainnya luka-luka akibat pengepungan dan penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri di Lapangan Karel Gobay, Paniai, Papua, namun hingga hari belum ada satupun yang diseret dan diadili di Pengadilan HAM. 28 Desember 2014, saat memberikan sambutan perayaan Natal dihadapan ribuan rakyat Papua di Lapangan Mandala Kota Jayapura, Papua, Jokowi menyatakan "Saya ingin kasus ini diselesaikan secepat-cepatnya, agar tidak terulang kembali dimasa yang akan datang?.
Peringatan 13 tahun Peristiwa Jambo Keupok - Merawat Ingatan, Menuntut Keadilan Peringatan 13 tahun Peristiwa Jambo Keupok - Merawat Ingatan, Menuntut Keadilan
Tgl terbit: Selasa, 17 Mei 2016
Pada 13 tahun lalu, tepatnya 17 Mei 2003 telah terjadi penyiksaan, pembunuhan dan pembakaran terhadap 16 warga Desa Jambo Keupok, Aceh Selatan yang dilakukan aparat keamanan. Peristiwa ini tidak terlepas dari rangkaian operasi militer di Aceh. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM terjadi di berbagai wilayah dalam Propinsi Aceh dan salah satu peristiwanya adalah yang terjadi di Gampong Jamboe Keupok Kec. Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Hingga saat ini, Kasus ini telah dilakukan Pro Justisia (penyelidikan) oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia R.I. yang berkas penyelidikannya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
Putusan Sidang Kode Etik Anggota Densus 88 dalam Kasus Kematian Siyono - Tertutup dan Tidak Memenuhi Rasa Keadilan Putusan Sidang Kode Etik Anggota Densus 88 dalam Kasus Kematian Siyono - Tertutup dan Tidak Memenuhi Rasa Keadilan
Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kecewa atas hasil putusan persidangan etik terhadap anggota Densus (Detasemen Khusus) 88 Polri dalam kasus tewasnya seorang warga Klaten bernama Siyono pada 10 Maret 2016 silam. Dari informasi yang kami miliki, pada hari Selasa, 10 Mei 2016, Majelis Etik Mabes Polri telah membacakan putusan sidang etik terhadap dua anggota Densus 88 yaitu AKBP T dan Ipda H dengan vonis kewajiban untuk meminta maaf kepada atasannya maupun institusi Polri serta mendapat sanksi demosi, yakni tidak direkomendasikan untuk melanjutkan tugas di Densus 88 dan akan dipindahkan ke satuan kerja lain dalam waktu minimal 4 tahun. Majelis Etik menganggap keduanya hanya melakukan pelanggaran prosedur pengawalan saat melakukan penangkapan terhadap Siyono.
Pelaksanaan Ekesekusi Pidana Mati Dalam Waktu Dekat Di Singapura Dan Indonesia Harus Dihentikan Pelaksanaan Ekesekusi Pidana Mati Dalam Waktu Dekat Di Singapura Dan Indonesia Harus Dihentikan
Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2016
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, organisasi HAM dan yang peduli dengan pembela HAM, mengutuk rencana pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam waktu dekat terhadap Kho Jabing di Singapura dan setidaknya terhadap 15 terpidana mati di Indonesia, termasuk 4 dari Tiongkok, 2 dari Nigeria, 2 dari Zimbabwe, 1 dari Senegal, 1 dari Pakistan dan 5 Warga Negara Indonesia (`WNI`). Kami menyerukan kepada pemerintah di kedua negara untuk menghentikan pelaksanaan eksekusi.
Rekayasa Operasi Anti Komunis Rekayasa Operasi Anti Komunis
Tgl terbit: Kamis, 12 Mei 2016
KontraS mencatat bahwa maraknya operasi anti komunisme atau PKI merupakan rekayasa dan tindakan yang berlebihan. Kami mencatat bahwa apa yang terjadi dalam kurun waktu beberapa hari ini di bulan Mei, terutama pasca Simposium Masalah 1965 dan upaya pendataan kuburan massal peristiwa 1965, merupakan upaya menciptakan ?musuh? dan situasi kegentingan atas kebangkitan komunisme atau PKI di berbagai tempat di Indonesia. Tindakan ini sungguh aneh karena PKI, yang merupakan Partai Komunisme Indonesia sudah dibubarkan. Komunisme pun harus dilihat sebagai pengetahuan umum diantara pengetahuan umum lainnya, yang dibaca dan dipelajari sebagai sebuah pengetahuan sosial. Lalu kenapa ada upaya menciptakan ketakutan pada pengetahuan ini? Jadi situasi ini merupakan musuh yang diciptakan.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org