Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 2104 Hasil Pencarian
Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 141 Next All

Yati Andriyani Koordinator Baru Kontras, Melanjutkan Tongkat Estafet Kerja-Kerja HAM dan Demokrasi Bersama Para Korban Yati Andriyani Koordinator Baru Kontras, Melanjutkan Tongkat Estafet Kerja-Kerja HAM dan Demokrasi Bersama Para Korban
Tgl terbit: Jumat, 24 Februari 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mengukuhkan Yati Andriyani sebagai Koordinator untuk periode 2017-2020 pada Rapat Umum Anggota, tanggal 18 Februari 2017. Yati Andriyani menggantikan Haris Azhar yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator KontraS selama dua periode (2010-2016).
Hentikan Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Hidup di Bali! Hentikan Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Hidup di Bali!
Tgl terbit: Kamis, 23 Februari 2017
Jakarta- Intimidasi, kriminalisasi, dan bentuk teror lain yang dihadapi Rakyat Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa kerap terjadi sejak mereka menyatakan penolakan secara terbuka terhadap rencana PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) untuk mereklamasi Teluk Benoa. Perobekan baliho, sebaran fitnah, bahkan usaha-usaha kriminalisasi warga penolak reklamasi di Bali pun terjadi.
Batalkan Dewan Kerukunan Nasional: Pemerintah Segera Bentuk Pengadilan HAM ad hoc dan Komisi Kepresidenan Batalkan Dewan Kerukunan Nasional: Pemerintah Segera Bentuk Pengadilan HAM ad hoc dan Komisi Kepresidenan
Tgl terbit: Sabtu, 18 Februari 2017
KontraS, Setara Institute, YLBHI, Imparsial, Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua bersama Korban dan aktivis 1998 menilai bahwa wacana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu secara musyawarah yang diinisiasi oleh Menkopolhukam Wiranto sejak awal 2017 terus berkembang, konsep dan draf Perpres (Peraturan Presiden) yang dibuat secara tertutup oleh Wiranto sudah diserahkan ke Istana Presiden.
Putusan PTUN Melegalkan Tindakan Kejahatan Negara Menyembunyikan atau Menghilangkan Dengan Sengaja Dokumen TPF Munir Putusan PTUN Melegalkan Tindakan Kejahatan Negara Menyembunyikan atau Menghilangkan Dengan Sengaja Dokumen TPF Munir
Tgl terbit: Kamis, 16 Februari 2017
Atas nama keadilan, keyakinan akan kebenaran dan hak konstitusi, kami berkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) bahwa dokumen Hasil Penyelidikan Tim Pencari Fakta Meninggalnya Munir merupakan informasi publik dan oleh karenanya pemerintah wajib mengumumkan dokumen tersebut kepada masyarakat.
Surat Terbuka: Pengaduan atas Dugaan Maladministrasi Kemenkopolhukam serta Komnas HAM dalam Penanganan Kasus HAM Berat Masa Lalu Surat Terbuka: Pengaduan atas Dugaan Maladministrasi Kemenkopolhukam serta Komnas HAM dalam Penanganan Kasus HAM Berat Masa Lalu
Tgl terbit: Kamis, 02 Februari 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Setara Institute, serta individu pegiat HAM dan demokrasi, bersama dengan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan ini melaporkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan telah terjadi tindakan Maladministrasi oleh kedua lembaga negara tersebut dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu.
Bongkar Dugaan Penyimpangan Di Perum Peruri: Bebaskan Para Pelapor Dari Jeratan Hukum Bongkar Dugaan Penyimpangan Di Perum Peruri: Bebaskan Para Pelapor Dari Jeratan Hukum
Tgl terbit: Senin, 23 Januari 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Serikat Pekerja Percetakan Uang Republik Indonesia (SP-PERURI) mengecam terjadinya upaya pemidanaan yang dipaksakan (kriminalisasi) terhadap 4 (empat) orang anggota SP-PERURI sebagai buntut dari perseteruan terkait adanya dugaan kerugian uang negara dalam pengadaan mesin cetak uang Intalgio Komori oleh PERUM PERURI pada tahun 2014 lalu.
Melampaui Pilkada Jakarta: Beberapa Ukuran Pemimpin Politik Lokal Indonesia Versi KontraS Melampaui Pilkada Jakarta: Beberapa Ukuran Pemimpin Politik Lokal Indonesia Versi KontraS
Tgl terbit: Senin, 23 Januari 2017
Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak pada 15 Februari 2017 dan menyusul beberapa daerah lainnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan mengeluarkan sejumlah ukuran yang penting untuk diperhatikan sebagai keterlibatan aktif KontraS untuk membantu publik mengukur standar pemimpin-pemimpin politik lokal. Ukuran-ukuran ini tentu tidak bisa hadir tanpa bantuan dari banyak organisasi lokal yang menyediakan waktunya untuk memberikan beberapa catatan terkini seputar penyelenggaraan pesta politik Pilkada serentak di Indonesia. Untuk itu, KontraS secara organisasional mengucapkan banyak terima kasih.
Bongkar Seluruh Konstruksi Peristiwa dan Usut Pertanggungjawaban Kapolres - Perkembangan Kasus Meranti Berdarah dalam Sidang Lanjutan Kematian Alm. Afriadi Pratama di PN Bengkalis, Riau
Tgl terbit: Jumat, 20 Januari 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama keluarga korban Alm. Apriadi Pratama (korban penyiksaan hingga tewas yang dilakukan oleh anggota Polres Meranti, Riau) telah melakukan pemantauan pada sidang lanjutan terhadap para pelaku penyiksaan Alm. Afriadi Pratama yang digelar di Pengadilan Negeri Bengkalis, Riau. Dalam sidang ke?5 yang digelar pada hari kamis 19 Januari 2017, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dari jajaran Polres Meranti yakni Saksi a.n Margono, Saksi a.n Miftahul Zikri, dan Saksi a.n Dongan Manolo.
Menuntut Janji yang Diingkari: Presiden Harus Memastikan Gubernur Jawa Tengah Patuhi Putusan MA
Tgl terbit: Senin, 16 Januari 2017
Selasa, 17 Januari 2017 adalah batas waktu 60 hari bagi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk mencabut SK Izin Lingkungan sesuai dengan bunyi amar putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai permohonan gugatan PK warga Kendeng dan WALHI atas kasus PT Semen Indonesia. Hari itu menjadi saksi kepada siapakah Ganjar akan berpihak, mematuhi putusan MA dengan mencabut izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia atau berpihak kepada investasi modal semen dengan siasat-siasat baru yang selama ini sering dilakukan.
KLHK Segera Ambil Tindakan Untuk Selamatkan Pulau Romang KLHK Segera Ambil Tindakan Untuk Selamatkan Pulau Romang
Tgl terbit: Senin, 09 Januari 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Bapak Rasio Ridho Sani (Direktur) dan Rosa Vivien Ratnawati.
Perkembangan Pemantauan Sidang Pidana Kasus Meranti Berdarah
Tgl terbit: Minggu, 08 Januari 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama keluarga korban Alm. Apriadi Pratama (korban penyiksaan hingga tewas yang dilakukan oleh anggota Polres Meranti, Riau) telah melakukan pemantauan pada sidang lanjutan terhadap para pelaku yang digelar di Pengadilan Negeri Bengkalis, Riau pada 5 Januari 2017. Agenda sidang ke-2 ini mendengarkan Eksepsi tiga orang dari total 6 (enam) orang terdakwa anggota Polres Meranti yang didakwa terkait kematian korban Alm. Apriadi Pratama.
Usulan Dewan Kerukunan Nasional: Strategi Wiranto Menghindari Pertanggungawaban Hukum Terhadap Perisitwa Pelanggaran HAM masa lalu
Tgl terbit: Jumat, 06 Januari 2017
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menolak usulan Menkopolhukam Wiranto terkait pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Penolakan ini terkait dengan tujuan pembentukan DKN untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM melalui musyawarah mufakat. Menurut Wiranto, ?kasus HAM masa lalu yang masih menjadi beban Negara akan diselesaikan dengan cara nonyudisial, melalui Dewan Kerukunan Nasional.? Selanjutnya dikatakan, ?Pembentukan DKN bertujuan untuk mengurangi kebiasaan membawa perkara-perkara yang diduga pelanggaran HAM ke peradilan. Sebab, kata Wiranto, hal itu tidak sesuai dengan kultur Indonesia yaitu penyelesain perkara secara mufakat.?
Surat Terbuka: Desakan Ketegasan Sikap Gubernur Maluku terhadap Pelanggaran HAM di Pulau Romang
Tgl terbit: Kamis, 05 Januari 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan mendesak Gubernur Maluku untuk segera membuat keputusannya terkait pertambangan di Pulau Romang. Pasalnya, semenjak kehadiran PT GBU di Pulau Romang telah menyebabkan sejumlah peristiwa dan kerugian yang dialami oleh masyarakat, seperti kriminalisasi, berkurangnya pendapatan warga, hingga rusaknya lingkungan.
Sidang Perdana Kasus Meranti: Mendesak Terdakwa Pelaku Penyiksaan Dijerat dengan Ancaman Pidana Maksimal
Tgl terbit: Selasa, 27 Desember 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendapat informasi bahwa sidang perdana kasus kematian Alm. Apri Adi Pertama, warga Desa Mekar Sari, Riau yang tewas akibat penyiksaan oleh anggota Polres Meranti akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis pada hari Kamis, 29 Desember 2016. Dalam persidangan perdana tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membacakan agenda dakwaan atas tindakan anggota Polres Meranti (selanjutnya disebut sebagai pelaku) yang telah mengakibatkan Alm.Adi tewas di perjalanan menuju RSUD Meranti setelah menjalani interogasi oleh para pelaku.?
Mendiamkan Salah Kaprah Negara Dalam Aturan Main Dan Penindakan Terorisme, Membahayakan Ham Kita
Tgl terbit: Jumat, 16 Desember 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), pertama-tama mengapresiasi sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan untuk menghapus ketentuan terkait yang memperbolehkan pihak penyidik atau penuntut umum untuk mengasingkan terduga teroris ke tempat tertentu selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Pasal yang lebih dikenal dengan istilah Pasal Guantanamo ini sempat menjadi kontroversial ketika coba dipaksakan masuk ke dalam catatan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan dalih utama bahwa pasal tersebut akan efektif untuk menangkal dan mencegah tindak pidana terorisme ketika praktik deradikalisasi diam-diam memang diakui gagal dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org