Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 187 Hasil Pencarian

CTF Mencoreng Citra Indonesia dan Timor Leste <br><a href=English Version" title="CTF Mencoreng Citra Indonesia dan Timor Leste
English Version" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> CTF Mencoreng Citra Indonesia dan Timor Leste
English Version

Tgl terbit: Kamis, 22 Februari 2007
(HRWG), KontraS, Elsam, Imparsial, PBHI, dan Yayasan HAK serta Forum Asia, melihat bahwa Proses Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) terbukti menjadi instrumen impunitas atas kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Leste (1999). Dalam konteks ini ada beberapa alasan mendasar yang tidak menguntungkan posisi Indonesia dan Timor Leste dalam mengaplikasi transitional justice
Dukungan Internasional Kasus Munir Meluas ke Australia<br><a href=English Version" title="Dukungan Internasional Kasus Munir Meluas ke Australia
English Version" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> Dukungan Internasional Kasus Munir Meluas ke Australia
English Version

Tgl terbit: Rabu, 21 Februari 2007
Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) bersama keluarga korban pelanggaran HAM dan perwakilan ormas kembali mempertanyakan tindak lanjut rekomendasi DPR RI kepada Presiden SBY menyangkut penuntasan kasus Munir. Sejak rekomendasi tersebut disampaikan Tim Kasus Munir DPR (7/12/06) pada Rapat Paripurna, Presiden belum memberikan sikap resmi dan sebaliknya, DPR RI belum berupaya lebih lanjut agar rekomendasi bisa terlaksana.
PERLAKUAN NARAPIDANA <br> <a hrefEnglish Version " title="PERLAKUAN NARAPIDANA
English Version " align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> PERLAKUAN NARAPIDANA
English Version

Tgl terbit: Kamis, 15 Februari 2007
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan perlakuan atas terpidana Suyitno Landung, mantan Kabareskrim Polri yang menjalankan vonis penjara di tahanan Brimob Kelapa Dua, Depok. Keputusan ini adalah keputusan yang cacat hukum.
Sidang Pertama Penetapan Eksekusi Kompensasi untuk Korban Tanjung Priok <br><a href=English" title="Sidang Pertama Penetapan Eksekusi Kompensasi untuk Korban Tanjung Priok
English" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> Sidang Pertama Penetapan Eksekusi Kompensasi untuk Korban Tanjung Priok
English

Tgl terbit: Rabu, 14 Februari 2007
Setelah 22 tahun berlalu, keadilan bagi korban peristiwa Tanjung Priok belum juga dipenuhi. Setelah Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung membebaskan Pranowo, RA Butar-Butar, Sriyanto, dan Sutrisno Mascung CS sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa ini, hak-hak korban juga tidak dipenuhi. Putusan Pengadilan HAM Adhoc pada tahun 20 Agustus 2004 yang menetapkan negara harus memberikan kompensasi kepada 13 orang korban Tanjung Priok
Permohonan Penetapan Eksekusi Putusan tentang Kompensasi bagi Korban Tanjung Priok
English

Tgl terbit: Rabu, 31 Januari 2007
Pengadilan HAM Ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok sudah digelar. Dari empat berkas perkara (Pranowo, Butar Butar, Sriyanto dan Sutrisno Mascung CS), pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung semua terdakwa dibebaskan. Akan tetapi penderitaan para korban yang cacat, disiksa dan hilang sampai saat ini, derita keluarga korban akibat stigmatisasi serta kerugian tetap diabaikan oleh negara.
Third AFAD Congress, Kathmandu, Nepal Third AFAD Congress, Kathmandu, Nepal
Tgl terbit: Selasa, 19 Desember 2006
December 15-19, 2006 - We, delegates to the Third AFAD Congress from India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Germany and South Africa, are gathered together here in Kathmandu, Nepal, a country which tops the list of countries which submitted cases of enforced disappearances to the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (UNWGEID).
Hapus Hukuman Mati Sekarang Juga!
Tgl terbit: Selasa, 10 Oktober 2006
Palu - 10 Oktober 2006 diperingati sebagai Hari Penghapusan Hukuman Mati se-dunia, organisasi-organisasi diberbagai belahan dunia pada hari ini melakukan berbagi aksi, pernyataan sikap untuk gerakan hapus Hukuman Mati. Kami memandang bahwa hukuman mati bukanlah jalan keluar dari bobroknya sistem peradilan di Indonesia, harus diakui bahwa sistem peradilan di Indonesia
Hapus Hukuman Mati Sekarang Juga!
Tgl terbit: Selasa, 10 Oktober 2006
Kami memandang bahwa hukuman mati bukanlah jalan keluar dari bobroknya sistem peradilan di Indonesia, harus diakui bahwa sistem peradilan di Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai sistem peradilan yang melahirkan keadilan sejati, masih diperlukan reformasi hukum, aparat penegak hukum maupun perbaikan moral aparat penegak hukumnya, sehingga dapat melahirkan keadilan yang benar-benar adil.
Kasus Munir : Preseden Buruk Penegakan Hukum, MA Sebagai Mesin Pencuci Kejahatan HAM
Tgl terbit: Sabtu, 07 Oktober 2006
Mahkamah Agung dalam putusan kasasi kasus pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM Munir, menghukum terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dua tahun penjara. Mahkamah Agung hanya menghukum terdakwa karena penggunaan surat palsu sebagai dakwaan kedua, sedangkan terhadap dakwaan pertama
Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia- Timor Leste Setahun Tanpa Akuntabilitas
Tgl terbit: Senin, 28 Agustus 2006
Perpanjangan Komisi Kebenaran dan Persabatan oleb Pemerintah Indonesia dan Timor Leste pada awal Agustus ini, semakin memperburuk komitmen Indonesia untuk menegakan HAM dan Keadilan bagi korban. Perpanjangan juga mendapat sorotan internasional sebagaimana tercantum dalam laporan dari Sekjend PBB tentang Keadilan dan Rekonsiliasi di Timor Leste No S/2006/580, tanggal26 Juli 2006
Hentikan Penggunaan Cara-Cara Kekerasan, Pulihkan Hak Para Korban dan Adili Pelaku Kejahatan Perang
Tgl terbit: Selasa, 22 Agustus 2006
Seluruh bangsa sekali lagi menujukan pandangannya ke kawasan tirnur tengah. Sejak bulan Juli, serangan bom ke Lebanon dan Israel telah rnerenggut ribuan nyawa. Aksi rniliter keji tersebut telah rnengakibatkan jatuhnya korban sipil (non-combatants). Lebih parah, anak-anak tak berdosa pun harus rnenjadi tumbal unjuk kekerasan para pihak yang bertikai.
Press Release: ''
MENDESAK AS CABUT HAK VETO ATAS SERANGAN ISRAEL''
Press Release: '' MENDESAK AS CABUT HAK VETO ATAS SERANGAN ISRAEL''
Tgl terbit: Senin, 31 Juli 2006
Kami mengingatkan semua pihak bahwa serangan tentara Israel telah berakibat jatuhnya korban sipil, khususnya anak-anak, dan perempuan. Serangan Israel telah melanggar hukum internasional hak asasi manusia dan humaniter.
KADO 4 th ICC : Tanggung Jawab International Menghentikan Occupasi Israel terhadap Palestina
Tgl terbit: Minggu, 16 Juli 2006
Agresi Israel kepada Palestina yang terjadi saat ini menjadi Kado 4 Tahun ICC / Statuta Roma, setelah disahkan pada 17 Juli 2002, dan menjadi bagian penting dalam penegakan HAM serta pencapaian perdamian Dunia.
Timus RUU PA Sengaja Merampas HAK Keadilan Korban Pelanggaran HAM Aceh
Tgl terbit: Selasa, 04 Juli 2006
TIMUS (Tim Perumus) RUU PA sengaja merampas HAK atas Keadilan bagi korban Pelanggaran HAM Aceh dan mengancam proses perdamian aceh berdasarkan keadilan.
Pemerintah Tidak Serius Memenuhi Kewajibannya Untuk Menghentikan Penyiksaan
Tgl terbit: Sabtu, 24 Juni 2006
Indonesia telah meratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan melalui UU No 5 tahun 1998 sejak tahun 28 September 1998. Sebagai negara peserta Konvensi menentang Penyiksaan atau the International Convention against Torture, and other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (Convention against Torture-CAT), Indonesia terikat kewajiban untuk melakukan upaya legislatif, judikatif dan eksekutif yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak penyiksaan (pasal 2 CAT). Indonesia juga wajib menjamin pelakunya dihukum melalui hukuman yang berat sesuai dengan kejamnya tindak penyiksaan yang di luar rasa kemanusian (pasal 4 CAT). Selain itu, juga terdapat kewajiban untuk memberikan pemulihan (kompensasi, rehabilitasi dan restitusi) kepada para korban penyiksaan (pasal 14 CAT).

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org