Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 177 Hasil Pencarian

Hentikan Penggunaan Cara-Cara Kekerasan, Pulihkan Hak Para Korban dan Adili Pelaku Kejahatan Perang
Tgl terbit: Selasa, 22 Agustus 2006
Seluruh bangsa sekali lagi menujukan pandangannya ke kawasan tirnur tengah. Sejak bulan Juli, serangan bom ke Lebanon dan Israel telah rnerenggut ribuan nyawa. Aksi rniliter keji tersebut telah rnengakibatkan jatuhnya korban sipil (non-combatants). Lebih parah, anak-anak tak berdosa pun harus rnenjadi tumbal unjuk kekerasan para pihak yang bertikai.
Press Release: ''
MENDESAK AS CABUT HAK VETO ATAS SERANGAN ISRAEL''
Press Release: '' MENDESAK AS CABUT HAK VETO ATAS SERANGAN ISRAEL''
Tgl terbit: Senin, 31 Juli 2006
Kami mengingatkan semua pihak bahwa serangan tentara Israel telah berakibat jatuhnya korban sipil, khususnya anak-anak, dan perempuan. Serangan Israel telah melanggar hukum internasional hak asasi manusia dan humaniter.
KADO 4 th ICC : Tanggung Jawab International Menghentikan Occupasi Israel terhadap Palestina
Tgl terbit: Minggu, 16 Juli 2006
Agresi Israel kepada Palestina yang terjadi saat ini menjadi Kado 4 Tahun ICC / Statuta Roma, setelah disahkan pada 17 Juli 2002, dan menjadi bagian penting dalam penegakan HAM serta pencapaian perdamian Dunia.
Timus RUU PA Sengaja Merampas HAK Keadilan Korban Pelanggaran HAM Aceh
Tgl terbit: Selasa, 04 Juli 2006
TIMUS (Tim Perumus) RUU PA sengaja merampas HAK atas Keadilan bagi korban Pelanggaran HAM Aceh dan mengancam proses perdamian aceh berdasarkan keadilan.
Pemerintah Tidak Serius Memenuhi Kewajibannya Untuk Menghentikan Penyiksaan
Tgl terbit: Sabtu, 24 Juni 2006
Indonesia telah meratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan melalui UU No 5 tahun 1998 sejak tahun 28 September 1998. Sebagai negara peserta Konvensi menentang Penyiksaan atau the International Convention against Torture, and other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (Convention against Torture-CAT), Indonesia terikat kewajiban untuk melakukan upaya legislatif, judikatif dan eksekutif yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak penyiksaan (pasal 2 CAT). Indonesia juga wajib menjamin pelakunya dihukum melalui hukuman yang berat sesuai dengan kejamnya tindak penyiksaan yang di luar rasa kemanusian (pasal 4 CAT). Selain itu, juga terdapat kewajiban untuk memberikan pemulihan (kompensasi, rehabilitasi dan restitusi) kepada para korban penyiksaan (pasal 14 CAT).
RUU Rahasia Negara
Tgl terbit: Kamis, 22 Juni 2006
Berkaitan dengan RUU Rahasia Negara yang disusun Dephan, kami meminta kepada Pemerintah, untuk merumuskan RUU ini benar-benar mengadopsi prinsip-prinsip sebagai berikut:
Kekerasan Sipil Berlanjut Akibat Gagalnya Keadilan
Tgl terbit: Jumat, 02 Juni 2006
Sejumlah organisasi hak asasi manusia, menyayangkan perkembangan  situasi keamanan di Timor Leste akhir-akhir ini. Kondisi ini semakin menutup peluang keadilan dan upaya mengungkap kebenaran di Timor Leste yang sedang berjalan. Kami berpendapat, bahwa situasi keamanan yang terjadi saat ini mengalihkan perhatian international dari masalah keadilan menjadi masalah keamanan. Akibatnya, impunitas terus berlanjut.
Indonesia terpilih Menjadi Anggota Dewan HAM PBB Bukan sekedar Kebanggaan namun mempakan Tanggung Jawab
Tgl terbit: Kamis, 11 Mei 2006

Terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Dewan HAM PBB periode 3 tahun pertama pada pemilihan tanggal 9 Mei 2006 (10 Mei. New York) kemarin, bukan sekedar kebanggaan namun merupakan tanggung jawab Indonesia untuk mempromosikan dan menegakaan Hak Asasi Manusia, baik di nasional mapun International. Tanggung jawab ini tercermin pada pengakuan ikrar dan komitment yang menjadi syarat pendaftaran pencalonan Dewan HAM tersebut.

Dewan Ham Bukan Komunitas Berpolitik Semata!
Tgl terbit: Kamis, 27 April 2006

Pencalonan Indonesia menjadi anggota Dewan HAM , patut disambut baik, bahkan perlu di dukung oleh komunitas public Indonesia. Pendaftaran sebagai calon anggota Dewan HAM ini merupakan satu komitment Indonesia untuk berperan dalam komunitas HAM international dan pengejawantahan kewajiban Konstitusional yang diatur dalam UUD Indonesia.

Kasus Indra Makmur,
Pembakaran Mapolsek Dan Aksi Balas Dendam Polisi Pembakaran Mapolsek Dan Aks

Tgl terbit: Selasa, 18 April 2006

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyesalkan tindak kekerasan dan brutalitas aparat kepolisian Polres Aceh Timur dan Polsek Indra Makmur pada 16 April 2006 pukul 03.00 WIB, saat melakukan sweeping paska pembakaran Mapolsek Indra Makmur, Aceh Timur di desa Seunebok Bayu, sekitar 500 meter dari Mapolsek yang dibakar dan Desa Alue Itam. Dalam sweeping tersebut, telah terjadi penangkapan dan penganiayaan warga, pembakaran 1 unit sepeda motor milik warga setempat, 1 gudang tempat penyimpanan getah karet warga setempat dan 1 pos kamling .

Catatan dampak kepemimpinan Indonesia dalam Komisi HAM PBB ke 61, 2005
Tgl terbit: Selasa, 17 Januari 2006

Kepemimpinan Indonesia dalam Komisi HAM PBB pada periode sidang ke 61 ( 17 januari 2005 – 17 januari 2006 ) oleh Makarim Wibisono, belum memberikan kontribusi positif bagi Indonesia baik untuk perbaikan kondisi  HAM di seluruh Indonesia maupun kontribusi Indonesia dalam penegakan dan perlindungan HAM di tingkat International. Satu2 nya efek positif di tingkat nasional masih bersifat normatif dengan di ratifikasi nya 2 konvenan HAM internasional yang penting pada tanggal 30 september 2005, yaitu konvensi internasional Hak-hak sipil politik (International Convention on Civil and Political Rights - ICCPR) and   dan Konvensi internasional hak - hak ekonomi, sosial dan budaya..(Internation al Convention on Economic, Social and Cultural Rights- IESCR)

Sampai Kapan Kami Harus Menunggu
Tgl terbit: Senin, 29 Agustus 2005

Penundaan keadilan adalah bentuk penolakan terhadap keadilan

Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD), adalah sebuah Federasi HAM di tingkat regional dimana Munir sebagai ketuanya sejak Agustus 2003 hingga akhir kematiannya, adalah sangat mengecewakan dengan adanya tindakan dari pemerintah Indonesia yang lamban sehubungan dengan penemuan Tim investigasi untuk kasus Munir. Kami, KontraS , IKOHI dan beberapa kelompok masyarakat lainnya menuntut untuk dibentuknya Tim independen baru untuk memastikan penyelesaian kasus Munir dengan maksud mengungkap adanya kebenaran, menghukum para pelaku dengan hukuman maksimal.

Pelaporan Kasus Penghilangan Paksa ke UNWGEID
Tgl terbit: Senin, 23 Mei 2005

Dalam UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM disebutkan bahwa Penghilangan Orang Secra Paksa (Enforced or Involuntary Disappearances) adalah salah satu bentuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity). Sebagai bentuk dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, tanggung jawab negara adalah menggelar pengadilan dan menghukum pelakunya. Untuk selanjutnnya memenuhi hak-hak para korban dan keluarganya atas rehabilitasi, restitusi dan kompensasi. Hal ini juga diamanatkan pada Pasal 24 ayat 1, Rancangan Konvensi Anti Penghilangan Paksa yang diadopsi oleh Komis HAM PBB tahun 1998. untuk meastikan agar tindakan penghilangan orang secara paksa tidak terjadi, maka Pasal 7 Deklarasi PBB untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (1992) menyebutkan, “Tidak ada keadaan apapun, apakah ancaman perang, keadaan perand dan instabilitas dalam negeri yang membolehkan terjadinya tindak penhilangan paksa.”

Martabat Negara Republik Indonesia dipertaruhkan dalam persoalan permohonan kerjasama Komisi Ahli PB
Tgl terbit: Rabu, 13 April 2005

Komisi ahli yang dibentuk oleh Sekjen PBB bulan Februari 2004 yang lalu telah mulai menjalankan tugasnya berdasarkan seperangkat mandat dengan jangka waktu kerja selama 2 bulan. Komisi ini adalah bagian dari tanggung jawab komunitas internasional dalam emnindak kejahatan internasional, musuh seluruh umat manusia. Usaha yang telah terjadi di Timor Leste pada saat pelaksanaan referandum di Timor Leste tahun 1999 yang lalu. Komisi ni dibentuk untuk merespon perkembangan dan hasil dari pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timor Leste yang hasilnya jauh dari prinsip keadilan dan prosedurnya jauh dari standar internasional. Pemerintah Indonesia melalui departemen Luar Negeri telah beberapa kali menyatakan penolakannya untuk berkerja sama dengan alasan komisi ini tidak diperlukan lagi dengan dibentuknya KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan) Indonesia - Timor Leste. Sementara Pemerintah Timor Leste menunjukan sikap lebih kooperatif dengan membuka akses kepada 3 anggota Komisi Ahli PBB ini pada tanggal 3-9 April 2005 untuk memasuki Timor Leste dan bertemu dengan lembaga-lembaga negara terkait, ORNOP HAM, dan keluarga korban.

Bebasnya Tono Suratman, Preseden Buruk Penegakan HAM
Tgl terbit: Rabu, 09 Maret 2005

KontraS, ELSAM dan IKOHI menilai telah terjadi preseden buruk baru dalam penegakan HAM di Indonesia. Pada 7 Maret 2005, Majelis Hakim Kasasi   Mahkamah Agung yang diketuai oleh Artidjo Alkostar menyatakan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak diterima karena secara formil Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc Gabrial Simangunsong tidak mengajukan memori kasasi. Akibatnya, Brigjen. Tono Suratman, mantan Komandan Korem 164 Wiradharma Dili Timor Timur tetap bebas sesuai dengan keputusan pengadilan HAM Ad Hoc. Besoknya pihak Kejaksaan Agung menjelaskan alasan tidak diajukannya memori kasasi karena belum mendapat salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timor Timur.


Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org