Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 5818 Hasil Pencarian
Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 388 Next All

KontraS Tuding SBY Berkontribusi atas Lambannya Reformasi TNI
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 April 2013
Sebanyak 51 kasus kekerasan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) terjadi sepanjang Januari-April 2013. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai kekacauan dan tindakan semena-mena oleh oknum TNI ini akibat belum adanya amendemen peradilan militer.
Kontras: Kekerasan oleh Oknum TNI Meningkat Signifikan
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 April 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) rutin memantau soal kekerasan yang dilakukan institusi negara. Salah satunya kekerasan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
KontraS Tuding Komnas HAM Lamban
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bekerja terlalu lamban dalam menyelidiki berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mereka dinilai terlalu fokus pada satu dua kasus saja.
Kontras: Ini Empat Pemicu Kekerasan Tentara
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebutkan setidaknya ada empat penyebab aparat TNI melakukan tindak kekerasan. Jika tak diatasi, keempat faktor itu akan terus membuat kasus-kasus kekerasan tentara berulang
3 Penyebab TNI arogan di jalan versi Kontras
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Koordinator Kontras Haris Azhar menegaskan berbagai peristiwa yang melibatkan personel TNI dan menimbulkan beberapa korban, menunjukkan adanya abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) oleh TNI. Penyalahgunaan itu berupa penggunaan fasilitas negara dan kekuatan terlatih untuk melakukan serangan atau kejahatan terhadap masyarakat sipil.
Kekerasan TNI Marak, Kontras Desak Penuntasan Reformasi di Tubuh TNI
Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI kembali terulang. Setelah kejadian penyerangan LP Cebongan yang belum lama terjadi, kini Sabtu (20/4) lalu, 10 orang anggota TNI dari Batalyon Zeni Konstruksi (Yon Zikon) terlibat sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap dua orang anggota Satgas dan dua sopir DPP PDI Perjuangan di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
UU Peradilan Militer Layak Direvisi
Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Koordinator KontraS, Haris Azhar menilai UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer layak direvisikarena banyakketentuan di dalamnya yangtak selaras dengan semangat reformasi di tubuh TNI. Misalnya, pasal 9 UU Peradilan Militer.
Kasus Cebongan: POLRI Harus Patuhi Panggilan Kompolnas
Sumber: THEINDONESIANWAY.COM | Tgl terbit: Minggu, 21 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan sikap mantan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Brigjend Sabar Rahardjo yang tidak memenuhi panggilan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Eks Kapolda DIJ Mangkir Dipanggil Kompolnas
Sumber: HARIANSUMUTPOS.COM | Tgl terbit: Minggu, 21 April 2013
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) belum berhasil meminta keterangan kepada mantan Kapolda Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Brigjen Sabar Rahardjo terkait kasus penyerangan Lapas Cebongan, Sleman. Read more: http://www.hariansumutpos.com/2013/04/56557/eks-kapolda-dij-mangkir-dipanggil-kompolnas#ixzz2RA6sHNzX
Pemerintah Indonesia Wajib Penuhi Keadilan Korban Konflik Aceh
Sumber: ACEHONLINE.INFO.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 April 2013
Organisas HAM yang berbasis di London - Inggris A'nesty International, hari ini mengeluarkan laporan berjudul 'Saatnya Menghadapi Masa Lalu" (Time to Face The Past), yang mendokumentasikan kegagalan pemerintah Indonesia, memberikan keadilan atas kekerasan selama konflik di Aceh, sejak 1989 hingga 2005.
Amnesty International: Bentuk Qanun Komisi Kebenaran Aceh
Sumber: BERITAHUKUM.COM | Tgl terbit: Kamis, 18 April 2013
Setelah konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, maka hingga hari ini para korban dan keluarga masih mencari kebenaran, keadilan, dan reparasi pemulihan penuh setelah delapan tahun MoU Helsinki.
Justice Elusive in Sleman Prison Attack, Critics Say
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 April 2013
The military chief of staff has promised full transparency in the trial of a group of soldiers accused of the summary execution of four detainees in police custody, but questions still linger over how fair the process will really be.
Kontras: Polri Harus Buka-bukaan Soal Kasus Hugo's Cafe
Sumber: LIPUTAN6.COM | Tgl terbit: Selasa, 16 April 2013
Kadiv Advokasi Hukum dan HAM Kontras Yati Andriyani mengatakan, pihaknya mendukung Kopassus tetapi bukan yang menghabisi anak negara.
Besok, Korban HAM Aceh Berkumpul di Banda Aceh
Sumber: THEGLOBEJOURNAL.COM | Tgl terbit: Minggu, 14 April 2013
Perwakilan masyarakat korban Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh yang sedang mencari keadilan agar terungkap semua kebenarannya besok, Senin (15/4/2013) akan berkumpul di kantor Kontras Aceh untuk membahas tindak lanjut melakukan pengawalan terhadap pembahasan Rancangan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Raqan KKR).
Haris Azhar: Defending human rights
Sumber: THEJAKARTAPOST | Tgl terbit: Jumat, 12 April 2013
Haris Azhar is not an ordinary person. As the chairman of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), he is ready for the worst, including accusations related to his work as a human rights defender in Indonesia.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org