Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


BERITA
Menampilkan 241 Hasil Pencarian
Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17 Next All

Menagih Janji SBY Soal Pembunuh Munir
Sumber: rnw.nl | Tgl terbit: Selasa, 20 Oktober 2009
Susilo Bambang Yudhoyono resmi dilantik sebagai presiden Republik Indonesia untuk periode kedua. Satu dari sekian harapan kepada jenderal halus ini adalah membongkar konspirasi pembunuh Munir. Radio Nederland berbincang dengan Usman Hamid, koordinator Komite Solidaritas untuk Munir, KASUM.*
Presiden Diminta Hentikan Penyidikan Terhadap Aktifis ICW
Sumber: BERITABARU.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Oktober 2009
Jakarta, beritabaru.com - Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) diminta bersikap terkait penetapan tersangka dua penggiat anti korupsi, Emerson Juntho dan Illian Deta Arthasari. Meminta penghentian penyidikan oleh Bareskrim Polri dinilai langkah tepat yang harus dilakukan Presiden.
Tim 5 Juga akan Beri SBY Saran Lain Soal KPK
Sumber: HARIANSIB.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 September 2009
Tim 5 akan segera menyerahkan 3 nama calon Pelaksana Tugas (Plt) KPK kepada presiden SBY. Rencananya, selain itu, mereka juga akan memberikan saran tertulis terkait posisi KPK. â??Memang nanti selain menyerahkan 3 nama, kita juga berniat secara tertulis akan menyampaikan saran-saran yang lain guna memperkuat dan perbaikan posisi KPK,â? kata salah satu anggota tim 5 Adnan Buyung Nasution usai melakukan pertemuan dengan Civil Society di gedung Watimpres di Jl Veteran III, Jakarta, Senin (28/9).
PERPPU KPK MK
Tolak Rencana LSM Ajukan Uji Materiil

Sumber: SUARAKARYA-ONLINE.COM | Tgl terbit: Selasa, 29 September 2009
JAKARTA (Suara Karya): Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keinginan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengajukan judicial review atau uji materiil terhadap Perppu Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin.
Tolak Perpu Plt Pimpinan KPK, LSM Temui Ketua MK
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 28 September 2009
Jakarta - Beberapa perwakilan masyarakat sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menolak Perpu Nomor 4/2009 yang berisi tentang Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa LSM pun menemui Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
Temui Wantimpres, Kelompok Civil Society Minta Plt KPK Bukan Polisi Atau Jaksa
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 28 September 2009
Jakarta - Perwakilan beberapa kelompok civil society menemui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) terkait penetapan pelaksana tugas (Plt) KPK. Mereka meminta agar Plt KPK tidak berasal dari polisi atau jaksa. "Tidak satupun menyebut nama. Hanya mereka meminta jangan dari jaksa atau polisi," ujar anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution di kantornya, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2009).
SBY diminta hentikan kriminalisasi pimpinan KPK
Sumber: BISNIS.COM | Tgl terbit: Minggu, 27 September 2009
JAKARTA: Aliansi Masyarakat Menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memerintahkan Kepala Kepolisian RI Bambang Hendarso Danuri menghentikan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.
Suciwati Siap Bawa Kasus Munir ke MI
Sumber: ANTARA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 07 September 2009
Surabaya (ANTARA News) - Istri almarhum Munir SH, yakni Suciwati, siap membawa kasus kematian aktivis HAM itu ke Mahkamah Internasional (MI), tapi dirinya menunggu hasil sidang Peninjauan Kembali (PK) terhadap pembebasan Deputi V BIN, Muchdi Pr.
Bowing down to junta pressure a setback for Indonesia
Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 13 Agustus 2009
Civil groups, lawmakers and expert expressed regrets over Indonesiaâ??s decision to cancel a meeting held by members of Burmese government in exile in Jakarta, saying it has hurt the countryâ??s democracy credential by bowing to the juntaâ??s pressure.
NGOs: End Army Antiterror Efforts
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2009
A decision by the Army to deploy personnel to assist police in conducting antiterrorism operations was criticized by a number of nongovernmental organizations on Friday, who said the measure would not improve antiterrorism capabilities.
Police Say Communism Fears Led Them To Disband Yogyakarta Teachers Forum
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Kamis, 06 Agustus 2009
The National Police apologized on Thursday for a July 17 incident in which Yogyakarta Police broke up a workshop attended by history teachers on suspicions that the session would be used to spread communism, a human rights activist said.
Kasus David Dijajaki untuk Dibawa ke HAM International
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2009
JAKARTA -- Kasus kematian David Hartono Widjaya rencanya akan dijajaki sampai ke Mahkamah International. Langkah ini dilakukan sebagai upaya lanjutan menggugat putusan Pengadilan Coroner Singapura yang memvonis kematian David sebagai kasus bunuh diri.
Good Cop, Bad Cop: A Globe Special Report on Police in Indonesia
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Senin, 03 Agustus 2009
On a hot and sticky recent Saturday, hundreds of travelers heading out of the capital to Bogor found themselves stranded in â??UKI,â? a well-known transportation depot in East Jakarta, perplexed about why they couldnâ??t find any transportation.
246 Anggota Polisi "Nakal" Telah Dibebastugaskan
Sumber: PIKIRANRAKYAT.COM | Tgl terbit: Minggu, 02 Agustus 2009
Selama tahun 2008, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah memecat 246 anggotanya yang dinilai "nakal". Sanksi tegas itu terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan maupun wewenang yang dilakukan oknum polisi selama menjalankan tugasnya.
Agar Akuntabel, Polri Butuh Kawalan Masyarakat
Sumber: SUARAMERDEKA.COM | Tgl terbit: Selasa, 28 Juli 2009
Jakarta, CyberNews. Guna mendukung upaya Polri dalam membangun institusi pemolisian yang demokratis dan akuntabel, dukungan dan kawalan oleh berbagai kalangan masyarakat sipil sangatlah dibutuhkan, terlebih kalangan masyarakat sipil yang bergerak dalam penegakkan isu keadilan dan HAM maupun reformasi.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org