Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 425 Next All

Akankah SBY Penuhi Janji Libur 1 Mei?
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 01 Mei 2013
-Serikat buruh dan pekerja merasa mendapatkan kado istimewa dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait rencana penetapan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional. Namun, sebagian kalangan justru meragukan hal itu dan menganggap ini bagian dari ide politik Presiden asal Partai Demokrat itu.


Peradilan militer dinilai belum cerminkan keadilan
Sumber: ANTARANEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 30 April 2013
Peradilan militer di Indonesia dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan karena masih menangani kasus pidana umum oleh unsur militer yang seharusnya diadili di peradilan umum


Soal Cebongan, TNI Dinilai Ingkar Janji
Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Senin, 29 April 2013
Janji Mabes TNI AD untuk segera membawa pelaku penyerangan lapas Cebongan tak kunjung terwujud. Padahal, penyidikan sudah satu bulan lebih sejak serangan maut (23 Maret) yang menewaskan empat orang itu


Konflik Lahan Kerap Picu Kekerasan Aparat
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Jumat, 26 April 2013
Penembakan dua orang warga di Palembang oleh anggota TNI AU, Rabu (24/) lalu, kembali menambah daftar panjang kekerasan aparat terhadap warga sipil. Kali ini, motif penembakan dilatarbelakangi persoalan perebutan lahan.


KontraS Kecam Vonis Mati Oknum TNI Pembunuh Shinta dan Ibunya
Sumber: DETIKNEWS.COM | Tgl terbit: Jumat, 26 April 2013
Koordinator untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam vonis mati yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, terhadap personel Yonif 303/13/1 Kostrad, Prada Mart Azzanul Ikhwan (23). Vonis mati dinilai tidak bisa menjadi acuan efek jera bagi pelaku lainnya.


Kontras: Rakyat Mulai Khawatir Terhadap TNI
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Rabu, 24 April 2013
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar mengatakan, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kasus cebongan dan penyerangan kantor PDIP membuat masyarakat merasa tidak aman.


Kontras: Panglima TNI Selanjutnya Harus Bisa Benahi TNI AD
Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 April 2013
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengungkapkan, banyak kekerasan yang dilakukan anggota TNI AD. Kata dia, hal ini tidak bisa dianggap sepele, melainkan harus ditindaklanjuti secara serius.


KontraS Tuding SBY Berkontribusi atas Lambannya Reformasi TNI
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 April 2013
Sebanyak 51 kasus kekerasan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) terjadi sepanjang Januari-April 2013. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai kekacauan dan tindakan semena-mena oleh oknum TNI ini akibat belum adanya amendemen peradilan militer.


Kontras: Kekerasan oleh Oknum TNI Meningkat Signifikan
Sumber: METROTVNEWS.COM | Tgl terbit: Selasa, 23 April 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) rutin memantau soal kekerasan yang dilakukan institusi negara. Salah satunya kekerasan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).


KontraS Tuding Komnas HAM Lamban
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bekerja terlalu lamban dalam menyelidiki berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mereka dinilai terlalu fokus pada satu dua kasus saja.


Kontras: Ini Empat Pemicu Kekerasan Tentara
Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebutkan setidaknya ada empat penyebab aparat TNI melakukan tindak kekerasan. Jika tak diatasi, keempat faktor itu akan terus membuat kasus-kasus kekerasan tentara berulang


3 Penyebab TNI arogan di jalan versi Kontras
Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Koordinator Kontras Haris Azhar menegaskan berbagai peristiwa yang melibatkan personel TNI dan menimbulkan beberapa korban, menunjukkan adanya abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) oleh TNI. Penyalahgunaan itu berupa penggunaan fasilitas negara dan kekuatan terlatih untuk melakukan serangan atau kejahatan terhadap masyarakat sipil.


Kekerasan TNI Marak, Kontras Desak Penuntasan Reformasi di Tubuh TNI
Sumber: JARINGNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI kembali terulang. Setelah kejadian penyerangan LP Cebongan yang belum lama terjadi, kini Sabtu (20/4) lalu, 10 orang anggota TNI dari Batalyon Zeni Konstruksi (Yon Zikon) terlibat sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap dua orang anggota Satgas dan dua sopir DPP PDI Perjuangan di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.


UU Peradilan Militer Layak Direvisi
Sumber: HUKUMONLINE.COM | Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Koordinator KontraS, Haris Azhar menilai UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer layak direvisikarena banyakketentuan di dalamnya yangtak selaras dengan semangat reformasi di tubuh TNI. Misalnya, pasal 9 UU Peradilan Militer.


Kasus Cebongan: POLRI Harus Patuhi Panggilan Kompolnas
Sumber: THEINDONESIANWAY.COM | Tgl terbit: Minggu, 21 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan sikap mantan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Brigjend Sabar Rahardjo yang tidak memenuhi panggilan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).


Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 425 Next All

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org