Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 181 Hasil Pencarian

Mengambil Pelajaran dari Insiden Sutiyoso di Australia untuk Menentang Impunity di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2007
Insiden Let Jend (purn ) Sutyoso di Australia terkait gelar perkara kasus Balibo 1975 Timor Leste menjadi bukti satu tahap kemenangan korban pelanggaran Berat HAM untuk menentang impuinity dan memastikan adanya proses keadilan. Prinsip Internasional Hukum HAM menyatakan bahwa kejahatan berat HAM harus diadili dan setiap negara wajib mengambil langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut
TINDAK LANJUT KASUS PENCULIKAN AKTIVIS 1997/1998
Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2007
KontraS bersama dengan Keluarga Korban mempertanyakan komitmen Kejaksaan Agung untuk menindak lanjuti kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1997/1998. Seperti di ketahui bersama, Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan untuk kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1997/1998 pada November 2006. Dalam laporan Komnas HAM telah ditemukan bukti-bukti awal telah terjadi pelanggaran berat HAM pada kasus tersebut. Lebih lanjut, rekomendasi Komnas HAM meminta Jaksa Agung untuk menindaklanjuti ke tahap penyidikan.
SUTIYOSO TIDAK BISA MENUNTUT IMUNITAS DARI NEGARA
Tgl terbit: Rabu, 30 Mei 2007
Pemerintah dan semua pihak seharusnya menghormati proses hukum yang digelar di NSW Australia untuk pengadilan kasus pembunuhan jurnalis Australia di Balibo, Timor Leste pada tahun 1975 yang diduga melibatkan beberapa anggota Kopassus (dulu Kopashanda). Ini adalah sebuah proses pencarian keadilan oleh keluarga korban sejak lebih dari 30 tahun yang lalu.
SIDANG IPU Politik Luar Negeri Indonesia Terancam Sikap Sektarianisme Parlemen
Tgl terbit: Senin, 07 Mei 2007
Kami mengkhawatirkan sikap Politik Luar Negeri Indonesia yang selama ini bebas aktif dengan berbasis nilai-nilai HAM dan Demokrasi akan terancam oleh desakan kepentingan sektarian yang dimunculkan dalam pembahasan resolusi kerjasama internasional untuk memerangi terorisme dalam pertemuan IPU. Sebagaimana diketahui, bahwa DPR RI menyetujui usulan penarikan pasukan asing (Amerika Serikat) dari Irak
KKP, CARA MELUPAKAN HAK KORBAN
English Version

Tgl terbit: Rabu, 28 Maret 2007
Kami dari elemen masyarakat sipil di Indonesia dan Internasional menyayangkan bahwa proses kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) antara Pemerintah Timor Leste dan Indonesia tidak mengoptimalkan penglibatan unsur korban dan masyarakat sipil di dalam proses hearing ini. Kami melihat bahwa proses KKP hanya upaya untuk menutupi kebenaran yang dialami oleh para korban dan masyarakat.
Konvensi Anti Penghilangan Paksa dan Penuntasan Kasus Penculikan dan Penghilangan Aktifis 1997/1998
English version

Tgl terbit: Jumat, 23 Maret 2007
Kami memandang positif atas rencana pemerintah Indonesia yang ingin berupaya mencegah praktek penghilangan orang secara paksa di Indonesia dengan menandatangani serta meratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Tindak Penghilangan Orang secara Paksa. Penandatanganan dan ratifikasi ini harus dilakukan secepatnya, agar kasus penghilangan paksa tidak terjadi lagi, dan juga agar kebuntuan penanganan kasus penghilangan paksa 1997/1998
KKP : Panggung untuk Pengingkaran Kebenaran Para Jenderal<br><a href=English Version" title="KKP : Panggung untuk Pengingkaran Kebenaran Para Jenderal
English Version" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> KKP : Panggung untuk Pengingkaran Kebenaran Para Jenderal
English Version

Tgl terbit: Kamis, 22 Maret 2007
Pemanggilan para petinggi ABRI (TNI/Polisi) dalam publik Hearing pada tanggal 26-30 maret mendatang, berpotensi kuat untuk menggeser fakta kejahatan yang terjadi dan memutar balikkan kenyataan dalam peristiwa pelanggran HAM berat tersebut. Oleh karenanya kami mendesak Komisioner KKP bersikap indepent dan bekerja secara serius untuk mengembangkan temuan- temuan dalam berbagai document pelanggran HAM yang telah ada.
Pernyataan Pemerintah pada Dewan HAM PBB harus disertai dengan Langkah Nyata Penyelesaian Kasus Munir dan Penghilangan Aktivis 1997/1998<br><a href=English Version" title="Pernyataan Pemerintah pada Dewan HAM PBB harus disertai dengan Langkah Nyata Penyelesaian Kasus Munir dan Penghilangan Aktivis 1997/1998
English Version" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> Pernyataan Pemerintah pada Dewan HAM PBB harus disertai dengan Langkah Nyata Penyelesaian Kasus Munir dan Penghilangan Aktivis 1997/1998
English Version

Tgl terbit: Selasa, 13 Maret 2007
KontraS menyambut baik pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddinâ€sebagai perwakilan Pemerintah RI- pada High Level Segment Dewan HAM PBB di Jenewa, 13 Maret 2007. Kami mendukung penuh pernyataan pemerintah yang berikhtiar untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar utama dalam reformasi tata internasional (mekanisme PBB) yang baru.
Merespon Sikap Negara atas Kasus Pelanggaran Berat HAM:Politik Hitam Penegakan HAM <br><a href=English Version" title="Merespon Sikap Negara atas Kasus Pelanggaran Berat HAM:Politik Hitam Penegakan HAM
English Version" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> Merespon Sikap Negara atas Kasus Pelanggaran Berat HAM:Politik Hitam Penegakan HAM
English Version

Tgl terbit: Kamis, 08 Maret 2007
Keluarga korban pelanggaran HAM dan KontraS menyampaikan kekecewaan terhadap sikap DPR yang kembali mempolitisasi upaya penyelesaian kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 97-98 dan kasus Trisakti Semanggi I dan II. Pembentukan Pansus pada kasus penghilangan paksa dan penolakan BAMUS mengagendakan Trisakti Semanggi I dan II pada sidang Paripurna 13 Maret
CTF Mencoreng Citra Indonesia dan Timor Leste <br><a href=English Version" title="CTF Mencoreng Citra Indonesia dan Timor Leste
English Version" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> CTF Mencoreng Citra Indonesia dan Timor Leste
English Version

Tgl terbit: Kamis, 22 Februari 2007
(HRWG), KontraS, Elsam, Imparsial, PBHI, dan Yayasan HAK serta Forum Asia, melihat bahwa Proses Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) terbukti menjadi instrumen impunitas atas kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Leste (1999). Dalam konteks ini ada beberapa alasan mendasar yang tidak menguntungkan posisi Indonesia dan Timor Leste dalam mengaplikasi transitional justice
Dukungan Internasional Kasus Munir Meluas ke Australia<br><a href=English Version" title="Dukungan Internasional Kasus Munir Meluas ke Australia
English Version" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> Dukungan Internasional Kasus Munir Meluas ke Australia
English Version

Tgl terbit: Rabu, 21 Februari 2007
Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) bersama keluarga korban pelanggaran HAM dan perwakilan ormas kembali mempertanyakan tindak lanjut rekomendasi DPR RI kepada Presiden SBY menyangkut penuntasan kasus Munir. Sejak rekomendasi tersebut disampaikan Tim Kasus Munir DPR (7/12/06) pada Rapat Paripurna, Presiden belum memberikan sikap resmi dan sebaliknya, DPR RI belum berupaya lebih lanjut agar rekomendasi bisa terlaksana.
PERLAKUAN NARAPIDANA <br> <a hrefEnglish Version " title="PERLAKUAN NARAPIDANA
English Version " align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> PERLAKUAN NARAPIDANA
English Version

Tgl terbit: Kamis, 15 Februari 2007
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan perlakuan atas terpidana Suyitno Landung, mantan Kabareskrim Polri yang menjalankan vonis penjara di tahanan Brimob Kelapa Dua, Depok. Keputusan ini adalah keputusan yang cacat hukum.
Sidang Pertama Penetapan Eksekusi Kompensasi untuk Korban Tanjung Priok <br><a href=English" title="Sidang Pertama Penetapan Eksekusi Kompensasi untuk Korban Tanjung Priok
English" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> Sidang Pertama Penetapan Eksekusi Kompensasi untuk Korban Tanjung Priok
English

Tgl terbit: Rabu, 14 Februari 2007
Setelah 22 tahun berlalu, keadilan bagi korban peristiwa Tanjung Priok belum juga dipenuhi. Setelah Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung membebaskan Pranowo, RA Butar-Butar, Sriyanto, dan Sutrisno Mascung CS sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa ini, hak-hak korban juga tidak dipenuhi. Putusan Pengadilan HAM Adhoc pada tahun 20 Agustus 2004 yang menetapkan negara harus memberikan kompensasi kepada 13 orang korban Tanjung Priok
Permohonan Penetapan Eksekusi Putusan tentang Kompensasi bagi Korban Tanjung Priok
English

Tgl terbit: Rabu, 31 Januari 2007
Pengadilan HAM Ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok sudah digelar. Dari empat berkas perkara (Pranowo, Butar Butar, Sriyanto dan Sutrisno Mascung CS), pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung semua terdakwa dibebaskan. Akan tetapi penderitaan para korban yang cacat, disiksa dan hilang sampai saat ini, derita keluarga korban akibat stigmatisasi serta kerugian tetap diabaikan oleh negara.
Third AFAD Congress, Kathmandu, Nepal Third AFAD Congress, Kathmandu, Nepal
Tgl terbit: Selasa, 19 Desember 2006
December 15-19, 2006 - We, delegates to the Third AFAD Congress from India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Germany and South Africa, are gathered together here in Kathmandu, Nepal, a country which tops the list of countries which submitted cases of enforced disappearances to the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (UNWGEID).

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org