Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 779 Hasil Pencarian
1 All

Agenda Reformasi TNI Di Tengah Praktik Kekerasan Prajurit dan Tahun Politik 2018-2019 Agenda Reformasi TNI Di Tengah Praktik Kekerasan Prajurit dan Tahun Politik 2018-2019
Tgl terbit: Jumat, 05 Oktober 2018
Dalam rangka Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-73, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali menyampaikan catatan evaluasi kinerja TNI periode November 2017 hingga Agustus 2018. Catatan ini disampaikan guna mengevaluasi kinerja TNI selama satu tahun terakhir serta mendorong TNI ke depannya dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang universal serta tidak keluar dari koridor TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan
Pemerintah Indonesia Harus Mengambil Tindakan Tegas untuk Krisis Rohingya Pemerintah Indonesia Harus Mengambil Tindakan Tegas untuk Krisis Rohingya
Tgl terbit: Selasa, 25 September 2018
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi Rohingya mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas terhadap Myanmar untuk meredakan krisis Rohingya. Kami meyakini bahwa pemerintah Indonesia perlu berbuat lebih dari sekedar mengecam tindakan keji dan brutal yang dilakukan oleh otoritas keamanan Myanmar dan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Kami mengapresiasi hasil kerja dari Tim Pencari Fakta PBB untuk Rohingya dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya untuk dijadikan pedoman penyelesaian pelanggaran HAM di Myanmar.
Seleksi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Mewujudkan LPSK yang Lebih Proaktif dan Progresif dalam Memberikan Perlindungan dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban Seleksi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Mewujudkan LPSK yang Lebih Proaktif dan Progresif dalam Memberikan Perlindungan dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban
Tgl terbit: Senin, 06 Agustus 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara khusus melakukan pemantauan terhadap seleksi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk periode 2018 ? 2023. Pemantauan ini dilakukan KontraS sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil untuk mengawasi kerja lembaga negara, khususnya LPSK yang memang memegang peranan krusial dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan perlindungan, baik sebagai saksi maupun korban tindak pidana.
Koalisi Masyarakat Sipil (Imparsial, KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, ILR, PSHK, Setara Institute, Elsam, ICJR, PBHI, HRWG) ?MENYIKAPI PERPRES PELIBATAN TNI DALAM PENANGANAN TERORISME? Koalisi Masyarakat Sipil (Imparsial, KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, ILR, PSHK, Setara Institute, Elsam, ICJR, PBHI, HRWG) ?MENYIKAPI PERPRES PELIBATAN TNI DALAM PENANGANAN TERORISME?
Tgl terbit: Senin, 06 Agustus 2018
Setelah revisi UU Penanganan Tindak Pidana Terorisme disahkan oleh DPR, Presiden diminta untuk membuat Perpres mengenai pelibatan TNI dalam menangani terorisme. Pasal 43I UU Penanganan Tidank Pidana Terorisme menyebutkan bahwa; 1) Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme adalah merupakan bagian dari operasi militer selain perang; 2) Dalam mengatasi aksi terorisme dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI.3) Ketentuan mengenai pelaksanaannya diatur dengan peraturan presiden (Perppres).
Surat Terbuka untuk Mendesak Dihadirkannya Saksi Korban dalam Perkara No. 62-K/PM.III-19/AD/V/2018 Pengadilan Militer III-19 Jayapura Surat Terbuka untuk Mendesak Dihadirkannya Saksi Korban dalam Perkara No. 62-K/PM.III-19/AD/V/2018 Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Tgl terbit: Jumat, 27 Juli 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap Isak Dewayekua (23)?selanjutnya disebut korban?atas kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI AD Yonif 755/Yalet, Kimaam, Papua. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, persidangan kasus tersebut telah digelar sebanyak 5 (lima) di Pengadilan Militer III?19 Jayapura dengan nomor register perkara No. 62-K/PM.III-19/AD/V/2018, dengan status ketiga terduga pelaku telah dinaikkan menjadi terdakwa. Dalam proses pemeriksaan di persidangan, majelis hakim telah mendengarkan keterangan dari dua orang saksi dari Polres Merauke dan empat orang saksi dari TNI Pos Yalet 755 Kimaan. Keseluruhan saksi menjelaskan mengenai pengetahuan mereka atas kasus penyiksaan yang diduga dilakukan oleh ketiga terdakwa. Namun dalam persidangan ini, saksi korban yakni kedua adik perempuan Isak tidak dapat hadir meskipun telah dipanggil ke persidangan karena alasan lokasi persidangan yang jauh dan sulit ditempuh serta keterbatasan ekonomi untuk dapat menghadiri sidang tersebut.
KontraS, Imparsial dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu: Dewan Kerukunan Nasional (DKN) Bukan Jawaban! KontraS, Imparsial dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu: Dewan Kerukunan Nasional (DKN) Bukan Jawaban!
Tgl terbit: Kamis, 19 Juli 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) beserta sejumlah korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu mengecam keras upaya-upaya yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto yang berusaha menghidupkan lagi diskursus penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lewat mekanisme Dewan Kerukunan Nasional (DKN).
Pers Release Merespon Digelarnya Sidang Perdana Kasus Penyiksaan hingga Tewas Isak Dewayekua: Meminta Independensi Peradilan Militer untuk Mengadili Para Pelaku Pers Release Merespon Digelarnya Sidang Perdana Kasus Penyiksaan hingga Tewas Isak Dewayekua: Meminta Independensi Peradilan Militer untuk Mengadili Para Pelaku
Tgl terbit: Kamis, 05 Juli 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini merespon penyelenggaraan sidang perdana atas kasus kematian Alm. Isak Dewayekua, yang sedianya akan digelar di Pengadilan Militer III-19, Jayapura pada hari Kamis, 05 Juli 2018. Dalam persidangan perdana tersebut, Oditur Militer Kodam Cenderawasih akan membacakan agenda dakwaan atas tindakan penyiksaan oleh tiga anggota TNI AD Yonif 755/Yalet a.n. Serda La Dili Wance (Wadanpos Kimaam Satgas Pamrahwan), Abiatar Harri Katoar (Anggota Pos Kimaam Satgas Pamrahwan), dan Fredrik Pattiasina (Anggota Pos Kimaam Satgas Pamrahwan), selanjutnya disebut pelakuyan yang telah mengakibatkan Alm. Isak Dewayekua(selanjutnya disebut sebagai korban), warga Kimaam, Papua tewas.
"Pernyataan Masyarakat Sipil Terkait Pemilihan Indonesia sebagai UNSC Non-Permanent Member"
Tgl terbit: Sabtu, 09 Juni 2018
Tanggal 8 Juni 2018, di New York, merupakan pemilihan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB/United Nations Security Council (UNSC) Non-Permanent Member pada Sidang Umum Majelis PBB/United Nations General Assembly (UNGA). Sepuluh Anggota Tidak Tetap DK PBB terdistribusi secara regional sebagai berikut: 3 untuk negara-negara di Afrika, 2 untuk negara-negara di Asia-Pasifik, 2 untuk negara-negara Amerika Latin dan Karibia, 1 untuk negara di Eropa Timur, dan 2 untuk negara-negara Eropa dan lainnya. Setiap tahunnya UNGA selalu memilih lima dari total sepuluh negara Anggota Tidak Tetap DK PBB yang berjangka waktu dua tahun. Pada 2018, enam negara diusulkan untuk mengganti lima kursi yang dihuni oleh Etiopia, Kazakhstan, Bolivia, Swedia, dan Belanda. Keenam negara tersebut adalah Afrika Selatan (Afrika), Republik Dominika (Amerika Latin dan Karibia), Belanda dan Swedia (Eropa), sementara Indonesia dan Maladewa memperebutkan satu kursi yang mewakili Asia-Pasifik. Dan Indonesia telah berhasil untuk menduduki kursi Anggota Tidak Tetap DK PBB dengan dukungan sebanyak 144 suara bersama dengan Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika dan Jerman
Sidang Tuntutan Kasus Penyiksaan hingga Tewas terhadap La Gode :  Oditur Militer Harus Menuntut Pelaku dengan Hukuman Seberat-Beratnya Sidang Tuntutan Kasus Penyiksaan hingga Tewas terhadap La Gode : Oditur Militer Harus Menuntut Pelaku dengan Hukuman Seberat-Beratnya
Tgl terbit: Selasa, 29 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Marimoi selaku pendamping dari keluarga korban Alm. La Gode (yang selanjutnya disebut sebagai korban) sejak 2 Mei 2018 telah melakukan pemantauan sidang kasus penyiksaan hingga tewas Alm. La Gode di Pengadilan Militer Ambon.
Label : la gode penyiksaan
SIARAN PERS Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan  Penanganan Terorisme Harus Tetap Berada pada Koridor Penegakan Hukum (Criminal Justice System) dan Menjadikan HAM sebagai Pijakan SIARAN PERS Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Penanganan Terorisme Harus Tetap Berada pada Koridor Penegakan Hukum (Criminal Justice System) dan Menjadikan HAM sebagai Pijakan
Tgl terbit: Jumat, 25 Mei 2018
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang pada hari ini, Jumat, 25 Mei 2018.
Persekusi Komunitas Ahmadiyah Lombok Timur Kembali Terulang : Lemahnya Perlindungan Negara Terhadap Kelompok Minoritas Persekusi Komunitas Ahmadiyah Lombok Timur Kembali Terulang : Lemahnya Perlindungan Negara Terhadap Kelompok Minoritas
Tgl terbit: Senin, 21 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok masa intoleran terhadap komunitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Dusun Geprek Tanah Eat, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2018. Peristiwa penyerangan tersebut tidak hanya mengakibatkan rusaknya sejumlah rumah dan harta benda milik kelompok JAI, tetapi sebanyak 24 orang yang berasal dari 7 kepala keluarga diusir secara paksa dari tempat kediamannya.
Label : KBB Persekusi Intoleransi
SIARAN PERS BERSAMA Perangi Terorisme dengan Menyeluruh dan Bermartabat SIARAN PERS BERSAMA Perangi Terorisme dengan Menyeluruh dan Bermartabat
Tgl terbit: Kamis, 17 Mei 2018
Kita semua tentu mengecam serangan terorisme yang terjadi secara berturut turut dalam dua minggu terakhir ini; peristiwa di Rumah Tahanan Mako Brimob 9 Mei 2018, yang kemudian diikuti dengan serangan peledakan bom di tiga gereja di Surabaya (Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta) pada 13 Mei 2018 serta penyerangan Kantor Polda Riau pada 16 Mei 2018. Doa, kekuatan, dukungan dan solidaritas kita hadirkan bagi para korban dan keluarga, baik dari masyarakat ataupun anggota kepolisian.
Usut Pembunuhan Warga Pesisir Marosi; Kembalikan Wilayah Kelola Rakyat Usut Pembunuhan Warga Pesisir Marosi; Kembalikan Wilayah Kelola Rakyat
Tgl terbit: Kamis, 17 Mei 2018
Pemerintah menetapkan Sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan nasional lewat pengembangan dunia usaha. Pariwisata? ditargetkan menyumbang PDB sebesar 5,5 persen dengan target devisa 223 triliun, untuk itu investasi digenjot habis ? habisan tanpa perhatian serius pada lingkungan dan keselamatan warga.? Investasi dalam muka pariwisata akhirnya kembali memperlihatkan muka jahatnya, di mana pada 25 April 2018 terjadi tragedi berdarah di pesisir pantai Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Tindakan berlebihan dalam mengamankan investasi berujung pada kekerasan dan penembakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dari Polres Sumba Barat pada tanggal 25 April 2018 lalu, mengakibatkan Poroduka (45 tahun) meninggal, dan Matiduka, yang mengalami luka tembak di kedua kakinya. Intimidasi dan kekerasan juga dialami oleh 10 orang masyarakat, salah seorang diantaranya adalah anak SMP.?
Label : Konflik SDA Polri Penembakan
Surat Terbuka: Desakan Proses Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Penyiksaan terhadap Warga Oelbinose, TTU, Nusa Tenggara Timur Surat Terbuka: Desakan Proses Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Penyiksaan terhadap Warga Oelbinose, TTU, Nusa Tenggara Timur
Tgl terbit: Selasa, 08 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak adanya proses hukum terhadap anggota TNI Pos Pamtas TNI Yonif 715/Mtl yang diduga melakukan tindakan praktik penyiksaan terhadap Bernadus Feka (yang selanjutnya disebut sebagai korban) pada tanggal 25 April 2018 lalu. Pada peristiwa yang terjadi sekitar pukul 10.00 WITA di Pos Pamtas TNI Yonif 715/Motuliato, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut mengakibatkan korban mengalami luka ? luka.
Label : TNI Penyiksaan
STOP MENGALIHFUNGSIKAN LAHAN WARGA MENJADI ARENA LATIHAN PERANG STOP MENGALIHFUNGSIKAN LAHAN WARGA MENJADI ARENA LATIHAN PERANG
Tgl terbit: Rabu, 02 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekesana (KontraS) menyayangkan sikap Batalyon Infanteri 133/YS di nagari Batu Bajanjang atau area di sekitar Gunung Talang yang dialih fungsikan sebagi tempat tempat latihan militer oleh Korem 032 Wirabraja berdasarkan surat Perintah Nomor: Sprin/122/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh Komandan Batalyon Infanteri 133/YS, Endik Hendra Sandi. Pasalnya, wilayah tersebut ialah lokasi pertanian produktif bagi masyarakat Nagari Batu Bajanjang.
Bangun Kekuatan Politik Alternatif, Wujudkan Indonesia Berkeadilan! Bangun Kekuatan Politik Alternatif, Wujudkan Indonesia Berkeadilan!
Tgl terbit: Rabu, 02 Mei 2018
Dalam peringatan May Day 2018, Gerakan Buruh untuk Rakyat (GEBRAK) menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan politik alternatif untuk mewujudkan jalan keadilan bagi rakyat Indonesia. Seruan ini mendasarkan pada kondisi selama ini kita melihat tidak ada harapan akan perubahan dari kekuatan politik elit yang ada saat ini, baik yang berada dalam lingkar kekuasaan kubu Jokowi maupun kubu oposisi (Prabowo).
Seruan Bersama: Politik Elektoral yang Bersih dan Demokratik untuk Pilkada, Pilpres, dan Pileg Seruan Bersama: Politik Elektoral yang Bersih dan Demokratik untuk Pilkada, Pilpres, dan Pileg
Tgl terbit: Senin, 26 Maret 2018
Pada Juni 2018, kita akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah [Pilkada] serentak di 171 daerah, dan pada saat yang bersamaan menjalani proses politik menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada tahun 2019. Politik elektoral ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada warga pemilih [citizen voters] untuk menagih akuntabilitas dari para wakil dan pemimpinnya, namun juga peluang untuk memprkokoh pelembagaan demokrasi di Indonesia. Namun, perhelatan politik elektoral ini tidak akan menjadi instrumen yang efektif bagi demokratisasi jika integritas proses dan pengelolaannya dinodai oleh berbagai praktek buruk yang terus-menerus berlangsung.
Catatan Reflektif 20 Tahun KontraS, 20 Tahun Reformasi :  Menyebar Keberanian, Merawat Kemanusiaan Catatan Reflektif 20 Tahun KontraS, 20 Tahun Reformasi : Menyebar Keberanian, Merawat Kemanusiaan
Tgl terbit: Senin, 19 Maret 2018
Pada tanggal 20 Maret 2018 esok, KontraS genap memasuki usia yang ke-20 tahun. Hari jadi KontraS tahun ini menjadi penanda reflektif gerakan reformasi, karena 20 tahun KontraS bertepatan dengan momentum 20 tahun Reformasi yang akan diperingati pada bulan Mei mendatang. 20 tahun lalu KontraS lahir atas inisiasi keluarga korban penghilangan paksa dan sejumlah tokoh serta kelompok masyarakat sipil. Lahirnya KontraS melekat dengan situasi sosial politik saat itu, sejalan dengan menguatnya tuntutan dan perlawanan rakyat kala itu dalam menyuarakan pelanggaran HAM yang terjadi akibat tindakan refresif rezim Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto dan kroninya. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa kekuasaan yang dimiliki Presiden Soeharto dan kroninya telah menyeret bangsa Indonesia ke dalam kondisi hak asasi manusia paling buruk-yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini.
IJON POLITIK PILKADA MELANGGENGKAN KRISIS SOSIAL EKOLOGIS IJON POLITIK PILKADA MELANGGENGKAN KRISIS SOSIAL EKOLOGIS
Tgl terbit: Rabu, 14 Maret 2018
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang diikuti 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten pada 27 Juni 2018 mendatang tidak berimplikasi pada penyelesaian krisis dan masalah rakyat. Pilkada ini hanya akan melanggengkan krisis sosial ekologis melalui penerbitan berbagai izin tambang dan perkebunan.
Label : Konflik SDA
RAKYAT TAK SEHARUSNYA MENJADI KORBAN: SERUAN PENGHENTIAN KRIMINALISASI RAKYAT TAK SEHARUSNYA MENJADI KORBAN: SERUAN PENGHENTIAN KRIMINALISASI
Tgl terbit: Rabu, 21 Februari 2018
?Kriminalisasi? menjadi salah satu kata yang kini kerap terdengar di ruang publik. Kata ?kriminalisasi? terucap untuk perkara buruh pabrik di Makassar yang dituduh mencuri sandal bolong, namun juga untuk menunjuk kasus kriminalisasi komisioner KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah hingga Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Tulisan ini tak mencoba meringkaskan semua kasus-kasus kriminalisasi di Indonesia. Justru sebaliknya, tulisan ini bermaksud menyergah kita semua bahwa tanpa peringatan dan intervensi yang efektif, korban kriminalisasi akan semakin banyak berjatuhan.
Seruan Moral Kebhinekaan; Menjaga dan Memperjuangkan Kebhinekaan Seruan Moral Kebhinekaan; Menjaga dan Memperjuangkan Kebhinekaan
Tgl terbit: Selasa, 20 Februari 2018
Hari-hari ini kebangsaan kita sedang diuji. Kita saksikan rajutan kebhinekaan Indonesia berada dalam gangguan serius. Berbagai kasus kekerasan bernuansa agama yang marak pada awal tahun ini di berbagai daerah dalam bentuk serangan fisik terhadap tokoh-tokoh berbagai agama dan persekusi terhadap minoritas keagamaan, dan banyak dimensi lain dari kekerasan yang terjadi, menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kebhinekaan. Ikatan kebangsaan yang dibangun oleh para pendiri Negara-bangsa sedang dalam pertaruhan.
Label : KBB
Pentingnya Parameter HAM dalam Pilkada 2018; Risiko Kekerasan dan Pelanggaran HAM Pentingnya Parameter HAM dalam Pilkada 2018; Risiko Kekerasan dan Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Senin, 12 Februari 2018
Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sudah seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai periode politik elektoral yang hanya berujung pada politik kekuasaan. Pilkada yang akan berlangsung di 171 daerah?di antaranya 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten?sebisa mungkin dapat menjadi medium untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong berjalannya penyelenggaran Pilkada yang berkesesuaian dengan parameter HAM, dan terwujudnya pemimpin dan pemerintahan daerah yang akuntabel dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.
MoU Polri dan TNI Tentang Perbantuan TNI :  Menyalahi UU dan Cermin Lemahnya Kontrol Otoritas Sipil terhadap Alat Negara MoU Polri dan TNI Tentang Perbantuan TNI : Menyalahi UU dan Cermin Lemahnya Kontrol Otoritas Sipil terhadap Alat Negara
Tgl terbit: Senin, 05 Februari 2018
MoU Polri dan TNI Nomor B/2/2018 yang ditandatangani oleh Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto tanggal 23 Januari 2018 Tentang Perbantuan TNI dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) adalah kemunduran signifikan tidak hanya dalam agenda Reformasi Sektor Keamanan (RSK) tetapi juga kemunduran kualitas demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
Jendral Polisi Aktif Ditunjuk sebagai PLT Gubernur: Menteri Dalam Negeri "Menggoda" Polri Berpolitik dan Memperlemah Pemerintahan Sipil
Tgl terbit: Senin, 29 Januari 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai bahwa pengajuan usulan pengangkatan 2 (dua) orang Perwira Tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk menduduki jabatan sipil sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Provinsi Jawa Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara oleh Kementrian Dalam Negeri adalah langkah yang tidak tepat.
Label : Reformasi Sektor Keamanan Reformasi Sektor Keamanan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan ?Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor Criminal Justice System dan Menghormati HAM?
Tgl terbit: Kamis, 25 Januari 2018
Pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasuki tahap akhir di DPR. Meski terdapat perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan hak-hak korban terorisme, namun demikian draft RUU perubahan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting dan krusial terutama terkait masalah pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme, isu tentang ujaran kebencian, isu tentang deradikalisasi dan lainnya.
Pemerintah Segera Hentikan Penggusuran Paksa Tanah Masyarakat Tanjung Sari, Luwuk - Banggai, Usut Tuntas Praktek Mafia Tanah Pemerintah Segera Hentikan Penggusuran Paksa Tanah Masyarakat Tanjung Sari, Luwuk - Banggai, Usut Tuntas Praktek Mafia Tanah
Tgl terbit: Rabu, 24 Januari 2018
Warga Tanjung Sari, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah kembali mengalami ancaman penggusuran. Ini adalah kali kedua warga mengalami penggusuran dan tindakan represif, setelah pada pertengahan bulan Mei 2017 lalu, Pengadilan Negeri (PN) Luwuk atas permohonan dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris memutuskan eksekusi penggusuran terhadap rumah-rumah dan pemukiman warga. Akibat kejadian tersebut, 200-an unit rumah warga dan 343 KK yang terdiri dari 1.411 jiwa telah menjadi korban penggusuran sepihak tersebut. Warga yang menjadi korban terpaksa tinggal di puing-puing pemukiman mereka yang sudah rata dengan tanah.
Label : Konflik SDA Konflik SDA
Mendesak Proses Hukum terhadap Kasus Penyiksaan hingga Tewas Isak Dewayekua oleh anggota TNI AD di Kimaam, Papua
Tgl terbit: Kamis, 18 Januari 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak POMDAM XVII/Cendrawasih untuk transparan dan akuntabel terhadap proses perkembangan perkara kasus penyiksaan hingga tewas yang diduga dilakukan oleh anggota TNI AD Yonif 755/Yalet terhadap salah satu warga Kimaam, a.n Isak Dewayekua (23), selanjutnya disebut sebagai korban. Adapun sebelum diketahui tewas pada 18 November 2017, korban terlebih dahulu ditangkap pada hari yang sama oleh tiga anggota Yalet/755 dan disiksa sejak dalam penangkapan hingga perjalanan menuju Polsek Kimaam.
TNI-POLRI dalam Kontestasi Pilkada 2018: Pertahankan Supremasi Sipil, Jaga Netralitas TNI-POLRI TNI-POLRI dalam Kontestasi Pilkada 2018: Pertahankan Supremasi Sipil, Jaga Netralitas TNI-POLRI
Tgl terbit: Rabu, 10 Januari 2018
Dinamika Pilkada serentak pada 2018 diwarnai dengan majunya para kandidat yang memiliki latar belakang anggota TNI dan Polri. Majunya para kandidat tersebut bukanlah hal yang baru, karena dalam Pilkada yang lalu juga terdapat para kandidat yang berasal dari TNI dan Polri. Namun demikian, pada saat ini sebagian kandidat dari kalangan TNI dan Polri telah memperlihatkan langkah politiknya sebelum mengundurkan diri. Hal inilah yang menimbulkan masalah bagi kehidupan demokrasi.
Label : Reformasi Sektor Keamanan TNI
Mendesak Keterbukaan Proses Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana  terhadap Pelaku Penyiksaan Warga Sipil di Maluku Utara dan Papua Mendesak Keterbukaan Proses Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyiksaan Warga Sipil di Maluku Utara dan Papua
Tgl terbit: Kamis, 04 Januari 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selama dua bulan terakhir telah melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap dua kasus penyiksaan yang terjadi di wilayah timur Indonesia, yakni kasus penyiksaan terhadap La Gode di Taliabu, Maluku Utara dan kasus penyiksaan terhadap Isak di Kimaam, Merauke. Keduanya mengalami penyiksaan hingga tewas yang diduga dilakukan oleh anggota TNI AD, termasuk juga adanya keterlibatan dari anggota Polri.
Label : TNI Penyiksaan
9 PEKERJAAN RUMAH PANGLIMA TNI YANG BARU 9 PEKERJAAN RUMAH PANGLIMA TNI YANG BARU
Tgl terbit: Kamis, 07 Desember 2017
Usulan Presiden RI Joko Widodo untuk pengangkatan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (KASAU) sebagai Panglima TNI telah disetujui DPR RI melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di ruang Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu, 6 Desember 2017.
Label : TNI Reformasi Sektor Keamanan
Perkembangan Kasus Penyiksaan La Gode;  TNI DAN POLRI Harus Transparan dan Akuntabel Dalam Proses Penyidikan dan Pengungkapan Kasus Penyiksaan La Gode Perkembangan Kasus Penyiksaan La Gode; TNI DAN POLRI Harus Transparan dan Akuntabel Dalam Proses Penyidikan dan Pengungkapan Kasus Penyiksaan La Gode
Tgl terbit: Rabu, 06 Desember 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maromoi, Ternate, Maluku Utara, sebelumnya telah menerima pengaduan dari keluarga korban terkait dengan kasus penyiksaan yang menyebabkan kematian Alm. La Gode (selanjutnya disebut sebagai korban) di Pos Satgas 732 Banua Kep. Taliabu, Maluku Utara pada tanggal 24 Oktober 2017.
Label : Penyiksaan
KTT ASEAN Gagal Menjawab Krisis Rohingya: Pemerintah Indonesia Harus Menjadi Pionir Dalam Mendorong Akuntabilitas HAM dalam Krisis Rohingya
Tgl terbit: Senin, 27 November 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan memberi catatan kritis terhadap hasil? Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-31 Filipina pada tanggal 13-14 November 2017. ?Kami menyesalkan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pemimpin pemimpin ASEAN dan beberapa pemimpin Negara lain tersebut tidak membahas secara menyeluruh mengenai peran dan resolusi ASEAN mengeni krisis Rohingya. Pertemuan lebih mengedepankan isu yang berkenaan dengan code of conduct Laut Cina Selatan, terbukanya kerjasama ekonomi baru dengan Rusia, ancaman terorisme, tekanan ancaman nuklir dari Korea Utara, dan juga kunjungan pertama dari para pemimpin baru di Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Mendesak Kapolres Mimika Melakukan Proses Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Jurnalis
Tgl terbit: Selasa, 14 November 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Polres Mimika terhadap salah seorang jurnalis Okezone.com, a.n Saldi Hermanto (yang selanjutnya disebut sebagai korban). Adapun peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu, 11 November 2017, sekitar pukul 22.50 WIT di Pos Terpadu Jalan Budi Utomo - Jalan Kartini, Sempan, Timika, Papua.
Menyikapi Pergantian Panglima TNI dan Agenda Reformasi Sektor Keamanan
Tgl terbit: Minggu, 12 November 2017
Panglima TN Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam waktu dekat ini akan memasuki masa pensiun .Panglima TNI baru diharapkan bisa membawa TNI menjadi aktor pertahanan yang semakin profesional dan modern serta dapat mendorong proses reformasi TNI.
Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - Kalla:  Akuntabilitas HAM, Agenda Demokrasi Memburuk dan Terus Terpinggirkan Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - Kalla: Akuntabilitas HAM, Agenda Demokrasi Memburuk dan Terus Terpinggirkan
Tgl terbit: Jumat, 20 Oktober 2017
Bertepatan 3 tahun masa Pemerintahan Jokowi - Kalla yang jatuh pada 20 Oktober 2017, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyampaikan beberapa catatan terkait kinerja pemerintah, khususnya terhadap upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.
3 Tahun Jokowi-Jk Jalankan Amanat Reformasi 3 Tahun Jokowi-Jk Jalankan Amanat Reformasi
Tgl terbit: Kamis, 19 Oktober 2017
Pemerintahan Jokowi-JK akan memasuki tahun ketiga pada hari Jumat, 20 Oktober 2017. Selama tiga tahun, kami melihat banyak kebijakan yang telah diambil, terkait infrastruktur pembangunan, peningkatan penarikan pajak, maupun kebijakan pembatasan hak sipil dan politik dalam bentuk peraturan presiden hingga aturan di tingkat kementrian. Namun Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menilai capaian selama 3 tahun pemerintahan Bapak Presiden semakin menjauh dari 6 amanat reformasi yang tertuang di dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi.
Tentara Profesional Dalam Tarik Ulur Politik Nasional Tentara Profesional Dalam Tarik Ulur Politik Nasional
Tgl terbit: Rabu, 04 Oktober 2017
Memperingati Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang jatuh setiap tanggal 5 Oktober, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara rutin mengeluarkan catatan tahunan perihal kinerja dan kualitas unsur pertahanan Republik Indonesia yang dimandatkan diberikan kepada institusi TNI. Tahun ini, KontraS ingin kembali menengok pada konsepsi supremasi sipil yang pada hakikatnya menjadi ruang penjuru kendali dari berjalannya mekanisme pertahanan yang tunduk pada kontrol akuntabilitas, keterbukaan, prinsip-prinsip hukum yang selaras dengan hak-hak asasi manusia.
Presiden dan DPR Harus Mengevaluasi Panglima TNI
Tgl terbit: Senin, 25 September 2017
Pada tanggal 23 September 2017, dalam pertemuan dengan para purnawirawan TNI, Panglima TNI menyampaikan adanya institusi negara yang memesan 5000 unit senjata api. Selain itu, Panglima TNI juga menyatakan akan melakukan penyerbuan kepada Polisi jika institusi Kepolisian membeli senjata yang dapat menembak tank.
Menyoal Pelibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 22 September 2017
Pembahasan terhadap revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih berlansung di DPR. Menurut ketua Panja RUU, Muhammad Syafii, rencana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme pun sudah disepakati, namun hal tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden (Perpres) setelah RUU tersebut disahkan oleh DPR.
Pemerintah Daerah Harus Segera Meredam Api dalam Sekam di Luwuk
Tgl terbit: Rabu, 20 September 2017
Respons cepat KontraS dalam atas situasi sosial yang terjadi di Luwuk (4/9) telah mengingatkan kita semua akan pentingnya sistem deteksi dini yang harus dimiliki oleh kepolisian demi mencegah konflik sosial muncul dan terjadi di tengah masyarakat. Penyerangan yang terjadi terhadap satu perkampungan etnis Muna, di Luwuk Sulawesi Tengah, pasca kematian NH (Etnis Saluan) pada 22 Agustus 2017 harus menjadi catatan dan perhatian penting bagi pemangku kepentingan: pemerintah daerah dan pihak kepolisian, dalam memutus rantai teror juga menjamin keramahan sosial di tengah kota. Rantai teror yang KontraS maknai di sini adalah insiden pengeroyokan yang berujung kepada kematian bukanlah kasus tunggal, melainkan merupakan rangkaian teror yang masih belum terjawab oleh otoritas Luwuk. Keramahan sosial yang juga KontraS maknai di sini adalah bentuk dari pertanggungjawaban otoritas Luwuk (termasuk aparat kepolisian di dalamnya) untuk menciptakan kota yang hidup guyub, bersama dengan jaminan pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM untuk semua warganya.
Surat Terbuka: Desakan Penyelesaian Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar
Tgl terbit: Rabu, 06 September 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memastikan pentingnya peran dan kontribusi pemerintah Indonesia dalam mendorong upaya penyelesaian kejahatan terhadap Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Seperti yang kita ketahui, situasi di Rakhine, Myanmar terus mengalami krisis yang tidak berkesudahan. Oleh karenanya, kami mendesak pemerintah Indonesia untuk bertindak aktif dalam mengawal kasus yang terjadi di Rakhine, Myanmar.
Merespons Situasi Luwuk: Pentingnya Sistem Deteksi Dini oleh Kepolisian demi Mencegah Konflik Sosial Merespons Situasi Luwuk: Pentingnya Sistem Deteksi Dini oleh Kepolisian demi Mencegah Konflik Sosial
Tgl terbit: Senin, 04 September 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan terjadinya serangkaian konflik di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Kejadian tersebut bermula dari adanya perkelahian dan pengeroyokan kepada korban a.n. NH yang diketahui sebagai petugas pemadam kebakaran pada tanggal 22 Agustus 2017 di Komplek Dinas Kehutanan (mayoritas dihuni oleh Etnis Muna), Luwuk. Meski polisi telah menetapkan 3 (tiga) tersangka AB (17), HP (17), dan AD (19), namun konflik merambah ke arah yang lebih besar. Setidaknya, telah terjadi dua konflik horizontal dalam satu minggu antara dua suku (Muna dan Saluan) dan meluas antara warga dan aparat kepolisian.
Membiarkan Menkopolhukam yang Melanggar Hukum, Menurunkan Kualitas Hukum Kita
Tgl terbit: Jumat, 18 Agustus 2017
KontraS merespons sikap dan pernyataan yang dikeluarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, dengan pernyataan menyimpang terkait: (1) ketiadaan bentuk pelanggaran HAM pada peristiwa Deiyai Papua,(2) sikap perlawanan hukum yang ia sampaikan di Lembaga Pertahanan Nasional tentang ketidakterkaitannya pada kasus pelanggaran HAM serius di Timor Leste jelang pelaksanaan dan pasca Jajak Pendapat 1999, dan yang terakhir (3) pernyataan Menkopolhukam yang menyatakan bahwa Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang terinspirasi untuk melakukan tindakan tembak ditempat sebagaimana yang terjadi pada Peristiwa Penembakan Misterius 1983-1985. Ketiga sikap yang kontroversial itu menjadi sulit dibayangkan keluar oleh posisi jabatan publik yang idealnya mengampu pelaksanaan peta pembaharuan hukum, politik dan keamanan di Indonesia.
Mempertanyakan Independensi dan Netralitas Tim Gabungan AMDAL Tambang Emas Di Pulau Romang
Tgl terbit: Rabu, 21 Juni 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Save Romang mempertanyakan netralitas dan objektivitas hasil penelitian Tim Gabungan mengenai dampak kegiatan usaha penambangan emas PT.Gemala Borneo Utama di Pulau Romang. Tim Gabungan ini dibentuk oleh Gubernur Maluku, Said Assagaf dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku yang terdiri dari unsur Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Tim Universitas Pattimura Ambon, Polri. Dari presentasi Tim Gabungan tersebut di Kantor Gubernur Maluku pada hari Senin, 19 Juni, yang dihadiri unsur, TNI, Polri dan unsur Pemerintah Provinsi Maluku dengan moderator Kadis ESDM Provinsi Maluku, namun tidak dihadiri oleh Kementrian KLHK, terdapat polarisasi hasil temuan di antara unsur di dalam Tim Gabungan tersebut terkait kandungan kadar merkuri di Pulau Romang.
Pelibatan Militer Secara Langsung  dalam Revisi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Merusak Sistem Penegakan Hukum Dan Mengancam Hak Asasi Manusia Pelibatan Militer Secara Langsung dalam Revisi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Merusak Sistem Penegakan Hukum Dan Mengancam Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Jumat, 09 Juni 2017
Pemerintah bersama DPR saat ini sedang melakukan pembahasan revisi Undang-Undang No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu persoalan krusial dalam pembahasan RUU perubahan tersebut adalah adanya keinginan untuk melibatkan militer secara langsung dalam mengatasi terorisme.
Mencermati Motif Lain Menkopolhukam Dibalik Revisi UU Tindak Pidana Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 02 Juni 2017
Dalam sepekan ini, pasca ledakan bom Kampung Melayu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengamati secara serius pesan-pesan yang telah disampaikan negara, khususnya Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Wiranto yang secara menggebu-gebu ingin melibatkan TNI kembali pada jalur penanganan tindak pidana terorisme melalui revisi UU No. 15/2003.
Persekusi Mengancam Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi
Tgl terbit: Jumat, 02 Juni 2017
Seiring dengan meningkatnya suhu politik dan terpolarisasinya warga, Safenet menemukan adanya persekusi terhadap orang-orang yang dilabel sebagai penista agama/ulama sejumlah 52 orang. Hanya dalam beberapa hari, Koalisi Anti Persekusi menemukan 7 orang lain sehingga jumlah saat ini bertambah menjadi 59 orang.
Hentikan Persekusi terhadap Ragam Kelompok Identitas Seksual di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 22 Mei 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mengikuti secara seksama kontroversi dan praktik persekusi yang belakangan ini diarahkan kepada minoritas seksual dan kelompok LGBTIQ yang menguat kembali akhir-akhir ini. Penangkapan sebanyak 140an orang di klub Atlantis Jakarta (21/05) hingga rencana penerapan vonis sebanyak 85 kali pencambukan masing-masing kepada satu pasangan gay di Aceh dalam waktu dekat sebelum memasuki bulan Ramadhan adalah bentuk politisasi terhadap hukum itu sendiri.
Respons Kontras atas 3rd Cycle UPR Indonesia - Fakta Ham yang Banyak Ditutupi Pemerintah Indonesia di Jenewa Respons Kontras atas 3rd Cycle UPR Indonesia - Fakta Ham yang Banyak Ditutupi Pemerintah Indonesia di Jenewa
Tgl terbit: Rabu, 03 Mei 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah memantau berlangsungnya putaran ketiga Universal Periodic Review untuk Indonesia pada Rabu, 3 Mei 2017. Proses yang kami ikuti dari Jakarta Indonesia nampaknya tidak terlalu menunjukkan greget diplomasi HAM. Sidang UPR yang dipimpin oleh 3 anggota troika yakni Bangladesh, Belgia, Ekuador memberikan hak menjawab kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan puluhan rombongan delegasi Pemerintah RI nampak memiliki posisi tawar yang tinggi. Hampir kebanyakan dari 109 delegasi negara memberikan dukungan kepada agenda perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Kedua agenda HAM ini secara eksplisit memang dijamin dalam RANHAM 2015-2019.
Anjloknya Komitmen Ham Pemerintah Kita di Masa Pemerintahan Populis Jokowi Anjloknya Komitmen Ham Pemerintah Kita di Masa Pemerintahan Populis Jokowi
Tgl terbit: Rabu, 26 April 2017
Jelang sepekan menuju penyelenggaraan Putaran Ketiga Evaluasi Periodik Universal Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations 3rd Cycle Universal Periodic Review) atas kinerja pemenuhan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada 3 Mei 2017 di Jenewa, masyarakat sipil Indonesia yang tergabung antara lain Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Asia Justice for Rights (AJAR), Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Papua Resource Center, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Jaringan Anti Tambang (JATAM) telah menyerahkan laporan situasional hak asasi manusia di Indonesia. Di mana laporan situasional tersebut mencakup situasi-situasi HAM yang muncul pada rentang periode 2012 hingga 2016.
Perpanjangan Operasi Tinombala 2017: Minimnya Koreksi dan Akuntabilitas Pemberantasan Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 17 Maret 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil lokal di Sulawesi Tengah menyoroti dan menyayangkan agenda perpanjangan Operasi Tinombala hingga Juli 2017 yang disampaikan melalui Asisten Operasi Kapolri, Irjen (Pol) Unggung Cahyono pada hari Selasa, 14 Maret 2017 pada saat melakukan agenda evaluasi Operasi Tinombala di Mapolres Poso, Sulawesi Tengah. Perpanjangan ini disampaikan oleh Unggung Cahyono berdasarkan permintaan Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen (Pol) Rudi Sufahriadi agar dapat mencari dan menangkap 9 (sembilan) orang sisa dari kelompok teroris Santoso. Alasan perpanjangan masa operasi selama 3 bulan ? yang seharusnya telah berakhir pada tanggal 3 April 2017 mendatang ? juga dilakukan untuk memberikan rasa aman warga masyarakat di Poso.
Surat Terbuka: Pengaduan atas Dugaan Maladministrasi Kemenkopolhukam serta Komnas HAM dalam Penanganan Kasus HAM Berat Masa Lalu Surat Terbuka: Pengaduan atas Dugaan Maladministrasi Kemenkopolhukam serta Komnas HAM dalam Penanganan Kasus HAM Berat Masa Lalu
Tgl terbit: Kamis, 02 Februari 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Setara Institute, serta individu pegiat HAM dan demokrasi, bersama dengan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan ini melaporkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan telah terjadi tindakan Maladministrasi oleh kedua lembaga negara tersebut dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu.
Dibalik Kelompok Tani Eks Gafatar di Kalimantan Dibalik Kelompok Tani Eks Gafatar di Kalimantan
Tgl terbit: Selasa, 31 Januari 2017
Tuduhan makar tengah menimpa eks petinggi Gafatar, yaitu Mahful Muis (eks Ketua Umum Gafatar), Abdussalam (alias Ahmad Mushaddeq) dan Andry Cahya. Mereka ditengarai mendirikan Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara (NKTN) setelah Gafatar dibubarkan. Misteri terkait NKTN kini menemukan titik terang dalam sidang ke-16, tiga mantan pengurus Gafatar dan mantan aparat NKTN hadir menjadi saksi. Saksi pertama ialah Dadang Darmawan, M.Si yang merupakan mantan Ketua DPD Gafatar Sumatera Utara dan mantan Koordinator Wilayah Sumatera Utara untuk NKTN. Saksi kedua adalah dr. Munandar, SpOG yang merupakan mantan Ketua Bidang Kesehatan DPP Gafatar dan mantan Kepala Departemen SDM NKTN. Saksi terakhir yang hadir ialah Laode Arsan Tira yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD Gafatar Gorontalo dan mantan Koordinator Wilayah Sulawesi untuk NKTN.
Melampaui Pilkada Jakarta: Beberapa Ukuran Pemimpin Politik Lokal Indonesia Versi KontraS Melampaui Pilkada Jakarta: Beberapa Ukuran Pemimpin Politik Lokal Indonesia Versi KontraS
Tgl terbit: Senin, 23 Januari 2017
Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak pada 15 Februari 2017 dan menyusul beberapa daerah lainnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan mengeluarkan sejumlah ukuran yang penting untuk diperhatikan sebagai keterlibatan aktif KontraS untuk membantu publik mengukur standar pemimpin-pemimpin politik lokal. Ukuran-ukuran ini tentu tidak bisa hadir tanpa bantuan dari banyak organisasi lokal yang menyediakan waktunya untuk memberikan beberapa catatan terkini seputar penyelenggaraan pesta politik Pilkada serentak di Indonesia. Untuk itu, KontraS secara organisasional mengucapkan banyak terima kasih.
Mendiamkan Salah Kaprah Negara Dalam Aturan Main Dan Penindakan Terorisme, Membahayakan Ham Kita
Tgl terbit: Jumat, 16 Desember 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), pertama-tama mengapresiasi sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan untuk menghapus ketentuan terkait yang memperbolehkan pihak penyidik atau penuntut umum untuk mengasingkan terduga teroris ke tempat tertentu selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Pasal yang lebih dikenal dengan istilah Pasal Guantanamo ini sempat menjadi kontroversial ketika coba dipaksakan masuk ke dalam catatan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan dalih utama bahwa pasal tersebut akan efektif untuk menangkal dan mencegah tindak pidana terorisme ketika praktik deradikalisasi diam-diam memang diakui gagal dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Kasus Penyerangan terhadap Siswa Sekolah: Polri Harus Ungkap Motif Peristiwa Penyerangan dan KPAI Harus Pastikan Pemenuhan Perlindungan Anak
Tgl terbit: Jumat, 16 Desember 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam maraknya kasus-kasus penyerangan dengan senjata tajam terhadap anak sekolah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tindakan penyerangan tersebut tidak hanya mengakibatkan jatuhnya korban namun menimbulkan trauma dan teror yang berkepanjangan bagi anak-anak. Dalam catatan KontraS, dua kasus penyerangan terhadap siswa sekolah yang terjadi di Yogyakarta dan Sabu, Nusa Tenggara Timur memiliki pola yang serupa yakni ditujukan terhadap anak sekolah, target dipilih secara acak dan menggunakan senjata tajam dengan maksud melukai, meski kesamaan motif masih harus diperdalam lagi.
Pemerintah Myanmar Harus Segera Melakukan Kewajiban Untuk Melindungi kepada Etnis Rohingya
Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ? mengecam penyerangan yang terjadi di desa-desa etnis Rohingya. Rangkaian peristiwa yang terjadi antara tanggal 10-18 November 2016. Berdasarkan data dan observasi dari jaringan komunitas internasional, terdapat 820 bangunan yang dihancurkan di lima desa berbeda, diantaranya distrik Maungdaw, 255 berada di desa Yae Khat Chaung Gwa Son, 265 di Dar Gyi Zar, 65 di Pwint Hpyu Chung, 15 di Myaw Taung dan 220 di Wa Peik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah baru di Myanmar yang seharusnya menjadi harapan baru bagi masyarakat telah gagal untuk meredam konflik dan mempromosikan stabilitas di bagian Rakhine.
Pernyataan KontraS dalam rangka hari HAM Internasional Pernyataan KontraS dalam rangka hari HAM Internasional
Tgl terbit: Sabtu, 10 Desember 2016
KontraS bersemarak dengan peringatan Hari HAM Internasional, yang diperingati setiap tanggal 10 Desember 2016. Pada sejarahnya, tanggal ini diperingati dengan momentum pengesahan Deklarasi HAM pada 1948. Dalam perkembangannya, Peringatan hari HAM menjadi upaya global dalam meminta setiap negara untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan melalui upaya keadilan dan jaminan kesejahteraan.?
Presiden Joko Widodo #MasihIngat: Penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Masa Lalu? Presiden Joko Widodo #MasihIngat: Penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Masa Lalu?
Tgl terbit: Kamis, 08 Desember 2016
Pada momentum hari HAM sedunia-10 Desember 2016, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama para korban menanyakan kepada Presiden Joko Widodo apakah #MasihIngat dengan janjinya untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu?
Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan selamat atas bertahannya rezim pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memimpin di tengah banyak skandal hukum dan hak asasi manusia yang belum terselesaikan dengan baik hingga hari ini. Secara umum, kami ingin menyampaikan tidak ada suatu pencapaian penting, signifikan bahkan membawa terobosan dalam memperkuat agenda penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Kecerobohan dan ketidakkonsistenan pemerintahan ini tidak banyak berubah jika kita bandingkan dengan periode awal pemerintahan ini berjalan (20 Oktober 2014-20 Oktober 2015); di mana KontraS juga telah memberikan kritik dan evaluasi keras.
Dilema Profesionalisme Serdadu Militer Indonesia: Pengingkaran Akuntabilitas yang Menguat Dilema Profesionalisme Serdadu Militer Indonesia: Pengingkaran Akuntabilitas yang Menguat
Tgl terbit: Rabu, 05 Oktober 2016
Pada hari jadi TNI ke-71 tahun, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan menggunakan hak masyarakat untuk berpartisipasi sebagaimana yang dijamin di dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hak berpartisipasi ini akan kami hadirkan dalam bentuk catatan publik atas kinerja mekanisme pertahanan yang dihadirkan oleh TNI sepanjang periode Oktober 2015 hingga Oktober 2016. Sebelumnya kami telah melakukan polling di 2 akun media sosial KontraS yakni di akun Twitter @KontraS dengan pertanyaan, ?Sepakatkah kamu bahwa TNI telah bergerak maju menuju profesional dan transparan dalam kerja dan kebijakannya?? Polling ini diikuti 550 responden dengan komposisi jawaban 52% tidak sepakat, 28% sepakat dan 20% tidak tahu. Di akun Facebook KontraS kami juga menanyakan pertanyaan terbuka kepada followers KontraS dengan pertanyaan, ?Apa tantangan TNI dalam membangun profesionalisme institusi pertahanan di Indonesia??
Kasus Kekerasan Jurnalis Di Madiun, Cermin Brutalitas Aktor Keamanan di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 03 Oktober 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyampaikan protes keras terkait dengan tindakan penganiyaan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI AD Bataliyon Infantri Lintas Udara 501 Madiun pada minggu 02 Oktober 2016 terhadap seorang jurnalis Net. Tv a.n Soni Misdananto (yang selanjutnya disebut sebagai korban) yang sedang melakukan peliputan terkait dengan peristiwa Lakalantas yang melibatkan Perguruan Pencak Silat dengan Masyarakat.
Perkuat Persatuan Gerakan Rakyat, Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Lawan Perampasan Tanah Rakyat Perkuat Persatuan Gerakan Rakyat, Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Lawan Perampasan Tanah Rakyat
Tgl terbit: Selasa, 27 September 2016
Pada 24 September 1960, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan. Tiga tahun sesudahnya, Presiden Sukarno melalui Kepres No. 169 Tahun 1963, menetapkan bahwa 24 September sebagai Hari Tani Nasional. Simbol bahwa kelahiran UUPA 1960 dimaksudkan untuk merombak nasib kaum tani dengan menyediakan tanah bagi kaum tani.
#MasihIngat Salim Kancil: Menagih Janji Negara untuk Melindungi Lingkungan dan Pembela Kepentingan Umum #MasihIngat Salim Kancil: Menagih Janji Negara untuk Melindungi Lingkungan dan Pembela Kepentingan Umum
Tgl terbit: Senin, 26 September 2016
Dengan tangan terikat, Salim Kancil mendapat penganiayaan hebat: disetrum, digergaji dibagian lehernya, dipukuli dengan cangkul, hingga akhirnya ia tewas setelah kepalanya dipukul dengan batu nisan.
Hukum Seberat-beratnya, Jangan Beri Jabatan pada Para Pelaku Kejahatan Kemanusiaan
Tgl terbit: Selasa, 30 Agustus 2016
Jakarta, 30 Agustus 2016. Hari ini keadilan diputarbalikkan saat para pelaku kejahatan kemanusiaan malah diapresiasi dengan pemberian jabatan strategis. Inilah yang terjadi saat 4 dari 11 anggota Tim Mawar Kopassus yang terlibat langsung dalam penculikan dan penyekapan 9 aktivis prodemokrasi menjelang kejatuhan rezim Presiden Soeharto di tahun 1998 dianugerahi jabatan tinggi sebagai jenderal.
Surat Terbuka: Tindak Kekerasan TNI AU Kepada Jurnalis dan Warga
Tgl terbit: Senin, 29 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Panglima TNI mengambil tindakan yang pro aktif, profesional dan signifikan untuk penyelesaian kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM terhadap jurnalis danw arga yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan Paskhas Lanud Suwondo Medan.
Posko Darurat Bongkar Aparat: Belum Terjaminnya Hak Para Pelapor Posko Darurat Bongkar Aparat: Belum Terjaminnya Hak Para Pelapor
Tgl terbit: Jumat, 19 Agustus 2016
Koalisi Anti Mafia Narkoba sejak 4 Agustus 2016 telah mendirikan Posko Darurat Bongkar Aparat di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Posko tersebut bertujuan memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai keterlibatan aparat (Polri, TNI, BNN, dsb) dalam kejahatan narkotika. Posko ini melindungi kerahasiaan identitas dari setiap pelapor. Setiap tindak lanjut atas informasi dari laporan tersebut juga akan meminta persetujuan pelapor terlebih dahulu untuk menjaga keselamatan pelapor.
Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Operasi Controlled Delivery 1,4 Juta Pil MDMA Chandra Halim - Fredy Budiman Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Operasi Controlled Delivery 1,4 Juta Pil MDMA Chandra Halim - Fredy Budiman
Tgl terbit: Jumat, 12 Agustus 2016
Skandal testimoni Fredy Budiman yang muncul dalam kesaksian Koordinator KontraS, Haris Azhar layak untuk ditelusuri; utamanya dalam menguji beberapa pernyataan Fredy Budiman yang kini membuat gerah setidaknya 3 institusi penegakan hukum dan keamanan negara yakni Badan Narkotika Nasional, Polri dan TNI. Salah satunya adalah dengan membongkar peta penangkapan jaringan narkoba ditahun 2012 yang melibatkan pengagalan penyebaran 1,412, 476 juta pil MDMA di Indonesia. Kasus tersebut amat menarik untuk diperiksa kembali. Tidak hanya bahwa kasus ini memiliki jumlah barang bukti yang fantastis, namun juga di dalam kasus 2012 dari keterlibatan sejumlah nama termasuk Fredy Budiman, kami memandang ada sejumlah situasi hukum yang nampak tidak maksimal untuk dikejar pada beberapa bukti-bukti petunjuk lainnya.
KontraS Berkomitmen Berpartisipasi dalam Penataan Sistem dan Kinerja Hukum di Indonesia: Kasus Kesaksian Freddy Budiman #SayaPercayaKontraS KontraS Berkomitmen Berpartisipasi dalam Penataan Sistem dan Kinerja Hukum di Indonesia: Kasus Kesaksian Freddy Budiman #SayaPercayaKontraS
Tgl terbit: Jumat, 05 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan apresiasi sedalam ? dalamnya kepada masyarakat luas yang telah memberi dukungan kepada KontraS untuk bersama ? sama mendorong negara mengambil langkah ? langkah tepat dan konstrukstif dalam memerangi darurat kejahatan narkotika.
Darurat Mafia Narkoba: Persoalan Bangsa Harus dengan Penyelesaian Konstruktif Darurat Mafia Narkoba: Persoalan Bangsa Harus dengan Penyelesaian Konstruktif
Tgl terbit: Kamis, 04 Agustus 2016
Kami yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba amat menyayangkan sikap reaktif dari 3 lembaga penegak hukum dan keamanan yakni Badan Narkotika Nasional, Polri dan TNI atas pelaporan kepada Bareskrim Polri untuk melawan kesaksian Koordinator KontraS Haris Azhar dari testimoni yang diberikan Freddy Budiman kepadanya. Terendusnya skandal kartel narkotika telah memancing sikap reaktif ini. Kami meyakini bahwa kesaksian yang dilakukan oleh Haris Azhar tidak dalam kerangka menyudutkan suatu instansi penegak hukum dan keamanan apapun, termasuk di dalamnya individu-individu tertentu. Pada semangatnya maka gerakan ini ditujukan untuk menggalang dukungan publik yang solid untuk membongkar keterlibatan aparat dari bisnis narkotika di Indonesia. Lebih jauh, langkah ini sebagai upaya kontributif untuk mendukung langkah ? langkah korektif dalam pemberantasan kejahatan narkoba dan reformasi penegakan hukum.
Pelaksanaan Eksekusi Tahap III Juli 2016: Jaksa Agung Melanggar Hukum dan HAM!!
Tgl terbit: Kamis, 28 Juli 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan LBH Masyarakat mengecam rencana pemerintah Indonesia yang tetap akan melakukan eksekusi Mati tahap III dini hari ini (29/07). Pasca notifikasi diberlakukannya notifikasi 3x24 jam pada hari Selasa, 26 Juli 2016 maka rencana pelaksaan eksekusi mati dini hari telah melanggar batas waktu dari yang seharusnya masih dimiliki oleh para terpidana mati untuk menunggu upaya hukumnya yakni Grasi diputus oleh Presiden, apakah diterima atau ditolak. Namun Jaksa Agung justru mempercepat pelaksanaan eksekusi mati.
Hentikan Bisnis Militer dan Hormati Hak Masyarakat Adat Papua
Tgl terbit: Sabtu, 23 Juli 2016
Pada 16 Juli 2016, aparat Koramil TNI AD di Muting mencari dan mendatangi rumah Agustinus Dayo Mahuze, Ketua Marga Mahuze Besar di Kampung Muting, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, tujuannya untuk mengundang Agustinus Dayo Mahuze bertemu dengan pimpinan perusahaan kelapa sawit PT. Agriprima Cipta Persada (ACP) di lokasi perkebunan dan menyerahkan Surat Ketua Primer Koperasi Kartika Setya Jaya, Kodim 1707/Merauke, Nomor. 8/16/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016, tentang Pemberitahuan Izin Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Pembukaan Lahan Sawit GRTT PT. ACP.
Pengepungan Asrama Papua Oleh Anggota Polda Yogyakarta, Bukti 10 Program Prioritas Kapolri Baru Hanya Omong Kosong Pengepungan Asrama Papua Oleh Anggota Polda Yogyakarta, Bukti 10 Program Prioritas Kapolri Baru Hanya Omong Kosong
Tgl terbit: Senin, 18 Juli 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengecam tindakan represif dan pengepungan asrama mahasiswa Papua oleh aparat kepolisian Polda Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 2016. Pengepungan dan pemblokadean asrama mahasiswa Papua ini juga dilakukan oleh aktor ? aktor intoleransi. Peristiwa tersebut terjadi selang beberapa hari setelah dilakukannya pelatikan Jendral Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri, dimana kita ketahui bahwa dalam 100 hari kerja Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian telah menetapkan 10 program prioritas diantaranya Pemantapan Reformasi Internal Polri; Penigkatan Profesional Polri menuju keunggulan; dan Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, namun terjadinya peristiwa represif dengan disertai pengepungan dan pemblokadean asrama mahasiswa Papua oleh aparat kepolisian bersama ? sama aktor ? aktor intoleran menujukan kegagalan dan terlihat hanya sebagai omong kosong belaka.
Surat Terbuka: Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Tgl terbit: Kamis, 30 Juni 2016
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada rezim otoriter Orde Baru, bermaksud menyampaikan rekam jejak pelanggaran hukum yang dilakukan (alm.) H.M. Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia II, sekaligus menjadi alasan mengapa usulan dan upaya-upaya pemberian gelar Pahlawan Nasional RI tidak layak diberikan kepada almarhum.
Hentikan Tindakan Sewenang-wenang dan Kekerasan Terhadap Warga Pangkalan Bun dan Dugaan Penyalagunaan Wewenang Lainnya oleh  TNI AURI Lanud Iskandar Hentikan Tindakan Sewenang-wenang dan Kekerasan Terhadap Warga Pangkalan Bun dan Dugaan Penyalagunaan Wewenang Lainnya oleh TNI AURI Lanud Iskandar
Tgl terbit: Selasa, 28 Juni 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak penghentian dugaan tindakan sewenang-wenang dan kekerasan oleh anggota TNI AURI Lanud Iskandar terhadap warga di Gang Bateng, Jalan Pasanah, dan Kelurahan Baru, Pangkalanbun. Kami juga mendesak pihak TNI AURI Lanud Iskandar menghentikan praktik pungutan uang dan tindakan ? tindakan tidak profesional dan diluar proses hukum lainnya.
Korban Peristiwa Simpang KKA Menunggu Pemeriksaan Kejaksaan Agung Korban Peristiwa Simpang KKA Menunggu Pemeriksaan Kejaksaan Agung
Tgl terbit: Senin, 27 Juni 2016
Komnas HAM dalam Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat peristiwa Simpang KKA menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara, Propinsi Aceh. Dalam laporan yang dirilis baru-baru ini, Komnas HAM menyatakan telah terjadi pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan 23 orang masyarakat sipil meninggal dunia, dan 30 orang menjadi korban persekusi.
Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia - Penyiksaan Merusak Hukum Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia - Penyiksaan Merusak Hukum
Tgl terbit: Sabtu, 25 Juni 2016
Sejak tahun 2010, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten mengeluarkan catatan publik terkait praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya dalam rangka Hari Dukungan Bagi Korban Penyiksaan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 26 Juni. Dengan mengambil tema "Penyiksaan Merusak Hukum", laporan ini telah disusun berdasarkan hasil pendokumentasian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, baik melalui laporan pemantauan dan/atau investigasi kasus, pendampingan hukum terhadap korban dan keluarga korban dan sumber dokumen sekunder lainnya sepanjang Juni 2015 ? Juni 2016.
Daftar Inventarisasi Masalah terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Daftar Inventarisasi Masalah terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 24 Juni 2016
Menyikapi perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini bergulir di DPR, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyerahkan dokumen usulan rekomendasi berisi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang juga mencakup alternatif usulan dan solusi. Rekomendasi tersebut berdasarkan hasil kajian dengan indikator hukum (HAM) internasional yang tercantum dalam berbagai instrumen yang telah diadopsi oleh Indonesia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasioal Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Internasional lainnya baik yang telah diadopsi, maupun yang KontraS rekomendasikan untuk segera diadopsi oleh Pemerintah RI.
Menguatnya Privilese Aktor Keamanan yang Anti HAM dan Kebebasan Menguatnya Privilese Aktor Keamanan yang Anti HAM dan Kebebasan
Tgl terbit: Senin, 13 Juni 2016
Hadir kecenderungan yang mulai menguat ketika desas-desus, gosip dan alur informasi yang tidak bisa dilacak kebenarannya kemudian dijadikan landasan sebuah dan rangkaian kebijakan, utamanya kebijakan keamanan di Indonesia. Pasca Simposium 1965 yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Dewan Pertimbangan Presiden ketika digelar bulan April 2016, gerak dan laku koordinasi aktor-aktor keamanan menjadi begitu liar dan nampak tidak bisa dikendalikan oleh kontrol sipil demokratik.
Presiden Segera Penuhi Janji Penyelesaian Kasus Paniai, Pastikan Tim Adhoc Pelanggaran HAM Berat Paniai Bekerja Presiden Segera Penuhi Janji Penyelesaian Kasus Paniai, Pastikan Tim Adhoc Pelanggaran HAM Berat Paniai Bekerja
Tgl terbit: Kamis, 19 Mei 2016
8 Desember 2014, 4 anak mati ditembak, 2 orang mengalami luka berat dan 17 lainnya luka-luka akibat pengepungan dan penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri di Lapangan Karel Gobay, Paniai, Papua, namun hingga hari belum ada satupun yang diseret dan diadili di Pengadilan HAM. 28 Desember 2014, saat memberikan sambutan perayaan Natal dihadapan ribuan rakyat Papua di Lapangan Mandala Kota Jayapura, Papua, Jokowi menyatakan "Saya ingin kasus ini diselesaikan secepat-cepatnya, agar tidak terulang kembali dimasa yang akan datang?.
Kapolri Harus Menindak Anggota Polisi Pelaku Pembubaran Acara Pemutaran Film di Kantor AJI Yogyakarta Kapolri Harus Menindak Anggota Polisi Pelaku Pembubaran Acara Pemutaran Film di Kantor AJI Yogyakarta
Tgl terbit: Kamis, 05 Mei 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan Kabag. Ops Polresta Yogyakarta, Kompol Sigit Haryadi dan anggota Polresta Yogyakarta lainnya, yang secara aktif memaksa untuk dihentikannya acara pemutaran film Pulau Buru: Tanah Air Kita di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta.
Desakan Proses Hukum dan Reformasi Sistem Penjara Pasca Peristiwa Banceuy, Bandung Desakan Proses Hukum dan Reformasi Sistem Penjara Pasca Peristiwa Banceuy, Bandung
Tgl terbit: Selasa, 26 April 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak badan independen negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk segera melakukan penyidikan kematian terpidana Undang Kasim (54 tahun) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banceuy, Bandung pada hari Sabtu, 23 April 2016. Penyelidikan independen di luar Kementerian Hukum dan HAM penting guna menjamin objektivitas dan independensi dari kematian terpidana ini.
Hentikan Usulan Pasal Pencalonan Anggota TNI/Polri Tanpa Mundur di Draft Revisi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Hentikan Usulan Pasal Pencalonan Anggota TNI/Polri Tanpa Mundur di Draft Revisi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah
Tgl terbit: Rabu, 20 April 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak dengan keras adanya usulan beberapa fraksi di DPR untuk mengubah pasal terkait pencalonan anggota TNI/Polri dalam pemilihan kepala daerah tanpa perlu mundur dari jabatanya pada draft revisi UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Alasan penghapusan yang menjadi pembenar sejauh pemantauan KontraS adalah membuka peluang sumber daya manusia yang ikut pencalonan, dikaitkan dengan memutar frasa pada UUD 1945 yang membolehkan warga negara utk dipilih dan memilih, hingga alasan mencegah pengusungan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah 2017. Alasan pembenar yang dilontarkan tidak lantas menjadi justifikasi yang harus diikuti mengingat karakteristik aparatus keamanan bersenjata kita berpotensi tinggi melakukan abuse of power. KontraS disini meminjam kutipan dari Lord Acton ?Power Tends to Corrupt, Absolute Power Corrupt Absolutely? dimana kekuasaan besar yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian sangat rentan untuk disalahgunakan.
Buruknya Proses Peradilan Militer Dalam Perkara Pembunuhan Jopi Peranginangin Buruknya Proses Peradilan Militer Dalam Perkara Pembunuhan Jopi Peranginangin
Tgl terbit: Rabu, 13 April 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan vonis Peradilan Militer II 08 Jakarta yang hanya menghukum Praka Joko Lestanto, Anggota Yontaifib Marinir TNI AL sebagai pelaku pembunuhan terhadap aktivis lingkungan, Jopi Peranginangin dengan hukuman 2 tahun penjara, lebih ringan dari 5 tahun yang dituntut oleh Oditur Militer serta diberhentikan dari kesatuannya. Putusan ini semakin menunjukkan bahwa peradilan militer merupakan sarana impunitas atas kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer. Dimulai dengan penyidikan yang tidak tuntas oleh POMAL sehingga hanya mampu menjerat 1 orang pelaku, meskipun dalam rekonstruksi yang dilakukan pada pertengahan Juni 2015 menunjukkan bahwa korban juga mengalami pengeroyokan, kemudian dilanjutkan dengan buruknya kinerja Oditur Militer yang hanya menuntut pelaku dengan penjara 5 tahun meskipun ancaman maksimal dalam pasal 338 KUHP mencapai 15 tahun, hingga akhirnya berdampak pada vonis rendah pengadilan yang menghukum pelaku hanya 2 tahun penjara.
Santoso cs Belum Berhasil Dibekuk - Pemeliharaan Kekerasan Jalan Terus di Poso
Tgl terbit: Jumat, 11 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tidak sepakat dengan sikap yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Luhut Binsar Panjaitan yang dengan keputusan sepihaknya menambah waktu operasi keamanan di bawah nama sandi Tinombala untuk membekuk gembong teror Santoso dan Majelis Mujahidin Indonesia (MIT) di Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. KontraS mengetahui bahwa pada kunjungan Menkopolkam di Poso Rabu, 9 Maret 2016 LB. Panjaitan menerangkan bahwa perpanjangan operasi dibutuhkan guna mempertegas proses deradikalisasi dan memutus rantai teror di Poso; selain medan operasi yang begitu berat. Namun keputusan sepihak tersebut sebenarnya bertolak belakang dengan pernyataan pokok yang dikeluarkan sepanjang Operasi Camar Maleo ditahun 2015 dan di awal penerapan Operasi Tinombala.
Jawaban Kejaksaan Agung Semakin Menjelaskan Tidak Memiliki Agenda Keadilan bagi Korban Jawaban Kejaksaan Agung Semakin Menjelaskan Tidak Memiliki Agenda Keadilan bagi Korban
Tgl terbit: Rabu, 02 Maret 2016
Berdasarkan Surat No. B-06/L/L.3/PIP/02/2016 tertanggal 23 Februari 2016, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kejaksaan Agung RI ke KontraS, menyatakan yang intinya bahwa Kejaksaan Agung mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui rekonsiliasi dikarenakan alat buktinya sulit ditemukan dan pelakunya sudah tidak ada (meninggal dunia). Pernyataan ini juga sekaligus menandakan kebohongan Jaksa Agung, sebagaimana dimuat dalam Harian Cetak Kompas, 27 Februari 2016, pada artikel ?Kejagung dan Komnas HAM Segera Lapor ke Menko Polhukam? disebutkan bahwa Kejaksaan Agung sedang mengupayakan proses hukum. Hal ini berbeda dengan isi surat diatas yang lebih akan memilih rekonsiliasi tanpa kejelasan prosesnya.
Bela Keberagaman Indonesia - KPI Wajib Hentikan Diskriminasi Dalam Penyiaran
Tgl terbit: Selasa, 01 Maret 2016
Koalisi KPI (Keberagaman Penyiaran Indonesia) mengkritisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai dikeluarkannya Surat Edaran KPI No 203/K/KPI/02/16 yang melarang televisi menampilkan ?pria berpenampilan kewanitaan?. Melalui surat edaran tersebut, KPI telah melakukan diskriminasi terhadap perempuan, dengan memberikan penekanan bahwa tindakan keperempuanan adalah hal yang tidak baik.
Pembenaran Penyalahgunaan Wewenang dan Kolaborasi Kriminalisasi Penghuni Asrama Widuri Oleh Kodam I Bukit Barisan dan Polsek Patumbak, Medan, Sumatra Utara
Tgl terbit: Jumat, 26 Februari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengecam praktek-praktek kekerasan oleh anggota TNI Kodam I Bukit Barisan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh anggota Polsek Patumbak terhadap Sdr Yudi dan Sdri. Dewi pada 16 Februari 2016 di Medan. Keduanya adalah penghuni rumah yang dikosongkan oleh pelaku kekerasan diatas, di Asrama Widuri Medan, Sumatra Utara.
Surat Terbuka - Perlunya Evaluasi Terkait Dengan Operasi Keamanan di Poso
Tgl terbit: Kamis, 18 Februari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), turut berbelasungkawa terkait dengan tewasnya beberapa anggota TNI/POLRI yang terlibat dalam lanjutan operasi keamanan di wilayah Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dalam beberapa bulan terakhir. KontraS mencatat pasca dilanjutkannya operasi keamanan di wilayah Poso dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir setidaknya 1 (satu) anggota TNI/POLRI dan 6 (enam) orang yang diduga anggota Kelompok Santoso meniggal dunia.
Pemutakhiran Pemantauan Relokasi Mantan Anggota Gerakan Fajar Nusantara KontraS, 24 Januari 2016 Pemutakhiran Pemantauan Relokasi Mantan Anggota Gerakan Fajar Nusantara KontraS, 24 Januari 2016
Tgl terbit: Senin, 25 Januari 2016
Hari ini (24/1), KontraS kembali akan memutakhirkan perkembangan situasi relokasi atas beberapa pengungsi baik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Menculik Aktivis 97/98 - Cara Jitu Meningkatkan Karier Serdadu!
Tgl terbit: Sabtu, 23 Januari 2016
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pemberian kenaikan pangkat bagi Kapten (Inf) Yulius Selvanus, terpidana pada kasus Penculikan Aktivis 97/98, hingga kini masuk ke dalam rangkaian Perwira Tinggi (Pati) sebagai Brigjen TNI dan menempati posisi Kepala BIN Daerah Kepulauan Riau.
Hentikan Provokasi Dan Diskriminasi Terhadap Ormas Gafatar Di Kalimantan Barat
Tgl terbit: Jumat, 22 Januari 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden RI memerintahkan jajarannya untuk menghentikan membuat pernyataan-pernyataan bernada provokatif terkait organisasi masyarakat Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dan lebih berfokus dalam upaya perlindungan dan penjaminan hak ribuan orang mantan anggota Gafatar yang mengalami pengusiran di Mempawah, Kalimantan Barat atas tempat tinggal, hak untuk berpindah tempat, hak atas rasa aman bebas dari intimidasi dan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara 1945.
Lumpur Lapindo: Tidak Ada Izin Pengeboran Baru Tanpa Proses Penegakan Hukum! Lumpur Lapindo: Tidak Ada Izin Pengeboran Baru Tanpa Proses Penegakan Hukum!
Tgl terbit: Senin, 18 Januari 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan rencana Pemerintah untuk kembali memberikan izin kepada Lapindo Brantas, Inc. untuk melakukan pengeboran migas di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dimana pada praktik sebelumnya telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang hebat serta berakibat pada terlanggarnya hak-hak konstitusional warga. Terlebih juga diduga telah terjadi intimidasi oleh sejumlah pihak terhadap warga dalam proses tersebut agar menyetujui rencana tersebut.
Pemutakhiran Situasi Keamanan Indonesia: Mempertanyakan Wacana Amnesti Din Minimi Hingga Operasi Camar Maleo-Tinombala Yang Tidak Boleh Mengulangi Sintuwu Maroso Di Poso
Tgl terbit: Senin, 11 Januari 2016
Hari ini, 10 Januari 2016, jika tidak mengalami pengunduran maka Pemerintah Indonesia akan melanjutkan operasi penegakan keamanan dengan judul baru yakni Tinombala, pasca 4 kali berturut-turut operasi keamanan dengan nama sandi Camar Maleo digelar di Poso sepanjang tahun 2015.
Pembiaran atas Penangkapan dan Penghilangan Paksa Pencari Suaka Asal Uni Emirat Arab: Indonesia Telah Melanggar Hukum Internasional Pembiaran atas Penangkapan dan Penghilangan Paksa Pencari Suaka Asal Uni Emirat Arab: Indonesia Telah Melanggar Hukum Internasional
Tgl terbit: Rabu, 30 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras peristiwa penangkapan dan penghilangan paksa terhadap Abdulrahman Khalifa Salem Binsobeih (50 tahun), seorang warga Negara Uni Emirat Arab (UEA) dari sel tahanan di Polres Batam pada Jumat, 18 Desember 2015 oleh 11 orang dengan komposisi 5 orang perwakilan Kedutaan Besar Uni Emirat Arab dan dibantu 6 orang yang diketahui adalah agen rahasia Indonesia. Sebelumnya, Abdulrahman Khalifa ditahan oleh Kepolisian Batam sejak 21 Oktober 2015 karena menggunakan identitas palsu untuk tinggal secara ilegal di Indonesia. Tidak diketahui secara jelas tujuan Abdulrahman Khalifa berada di Indonesia, namun dugaan kuat adalah dengan niatannya untuk mencari suaka pasca tuduhan dan vonis hukum ilegal yang dilayangkan oleh pemerintah Uni Emrirat Arab. Abdulrahman Khalifa kemudian telah dideportasi secara diam-diam dari Indonesia dengan menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines dan tiba di Bandara Abu Dhabi, negara asalnya.
Kebebasan Makin Terancam di Indonesia Kebebasan Makin Terancam di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2015
Pada catatan publik di Hari HAM Sedunia yang selalu jatuh setiap tanggal 10 Desember, kali ini KontraS akan memberikan perhatian serius pada standar kebebasan dan praktik dari kewajiban negara untuk melindungi HAM atas setiap individu. Perhatian ini juga adalah upaya KontraS untuk memperkaya dinamika tema Hari HAM sedunia yang memiliki fokus pada isu, "Our Rights. Our Freedoms. Always."
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Panitia Seleksi KKR Harus Memiliki Ukuran HAM, Akuntabilitas dan Inklusivitas dalam Proses Seleksi Komisioner KKR
Tgl terbit: Jumat, 04 Desember 2015
Jelang penghujung tahun 2015, berita baik HAM bertambah dari Provinsi Aceh dengan ditunjuknya lima anggota panitia seleksi dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Kelima nama ini adalah aktivis HAM yang memiliki kredibilitas tinggi pada advokasi HAM nasional, mereka adalah Ifdhal Kasim, Faisal Hadi, Syamsidar, Surayya Kamaruzzaman dan Nurjannah Nitura. KontraS mengetahui bahwa ada tanggung jawab dari panitia seleksi ini untuk mengajukan 21 nama komisioner dalam tempo 1 bulan, sebelum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menunjuk 7 nama kunci komisioner KKR Aceh.
Situasi Terkini Keamanan Indonesia 2015: Operasi Camar Maleo Bukan Jawaban Bagi Poso
Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2015
Tahun ini dibulan Maret 2015, KontraS telah memberikan respons terkait penyelenggaraan operasi perdana Camar Maleo di kota Poso dan sekitarnya (lihat: Situasi Terkini Sektor Keamanan Indonesia 2015: Serdadu Indonesia ? Reorganisasi dan Peran Sosial TNI ? Studi kasus Batam dan Poso). Operasi ini diketahui dimulai diawal tahun (26 Januari hingga 26 Maret 2015), melibatkan tidak kurang dari 563 personel Brimob dengan komposisi BKO Mako Brimob Kelapa Dua Jawa Barat dan Detasemen Khusus 88. Tercatat 17 orang yang ditangkap diduga terlibat dalam sindikat Santoso dan Mujahidin Timur Indonesia. Adanya gelar pasukan ini juga diikuti dengan latihan perang pemukul reaksi cepat 3 matra TNI yang berlangsung di wilayah yang sama (diketahui operasi difokuskan di Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Utara dan Lore Utara), dengan tempo waktu yang hampir berdekatan dan melibatkan tidak kurang dari 3222 personel TNI.
Advokat dan Masyarakat Sipil Mendukung Unjuk Rasa dan Mogok Nasional Buruh Tolak PP Pengupahan
Tgl terbit: Selasa, 24 November 2015
Organisasi Masyarakat Sipil dan Ratusan Advokat mendukung unjuk rasa dan mogok nasional buruh Tolak PP Pengupahan. Penolakan terhadap PP Pengupahan tersebut telah dimulai pada bulan oktober 2015 dan berlanjut serta saat ini akan melakukan unjuk rasa dan mogok nasional.
SURAT TERBUKA: "Menolak Peradilan Militer dan Evaluasi Menyeluruh Penggunaan Senjata Api di Lingkungan Anggota TNI"
Tgl terbit: Kamis, 05 November 2015
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyayangkan keberulangan tindakan arogansi terkait dengan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh Serda Yoyok (yang selanjutnya disebut sebagai pelaku), anggota TNI Kompi Intai Tempur Batalyon (Taipur Yon) Intel Kostrad terhadap Sdr. Marsim Sarmani alias Japra (yang selanjutnya disebut sebagai korban), di Cibinong, Jawa Barat pada tanggal 03 November 2015.
Draft Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI Mengancam Demokrasi Dan Mengembalikan Peran TNI Seperti Pada Masa Orde Baru
Tgl terbit: Kamis, 05 November 2015
Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi TNI telah menjadi sorotan publik. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengakui bahwa draft Perpres itu sudah dibuat sejak beliau menjabat sebagai panglima TNI. Menurutnya Perpres dimaksudkan untuk meningkatkan peran TNI pada operasi non-militer. Jenderal (Purn) Moeldoko juga menekankan pentingnya menempatkan TNI secara langsung dibawah kontrol Presiden bukan dibawah kementerian pertahanan dengan alasan Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI.
SURAT TERBUKA: Pengesahan dan Pemberlakuan Peraturan Gubernur No 228 Tahun 2015 Merupakan Bentuk Pelanggaran Serius terhadap Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat
Tgl terbit: Kamis, 05 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan tegas menolak pemberlakuan Peraturan Gubernur (Pergub) provinsi DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka, yang disahkan pada 28 Oktober 2015. Keberadaan Pergub tersebut tidak saja telah mencederai hak asasi warga Negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum yang selama ini telah dijamin oleh konstitusi, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah semakin anti-kritik dan abai terhadap segala bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui ruang publik.
Segera Sahkan Aturan Pidana Mengenai Tindak Penyiksaan Dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya
Tgl terbit: Rabu, 04 November 2015
Jaringan Korban dan Pendamping Anti Penyiksaan (KontraS, LBH Padang, Humanum, LBH Buton Raya, KPKC, Somasi NTB, Piar NTT, ELSHAM Papua, Korban dan Keluarga Tindak Penyiksaan) mendesak Presiden RI dan jajarannya untuk segera merumuskan aturan pidana yang melarang tindak penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya. Memasuki bulan November 2015, maka sudah 17 tahun sejak Indonesia meratifikasi Kovenan Menentang Penyiksaan ke dalam sistem hukum Indonesia. Dampaknya hingga saat ini angka peristiwa penyiksaan tetap saja tinggi. Menurut catatan KontraSm pada periode Juli 2014 hingga Mei 2015 saja telah terjadi 84 kasus penyiksaan di Indonesia. Selain jumlah tersebut, masih banyak kasus penyiksaan di tahun-tahun sebelumnya yang hingga kini proses hukumnya masih belum berjalan sebagaimana mestinya.
SURAT TERBUKA: Tantangan untuk Memaksimalkan Peran dan Fungsi Institusi Ombudsman RI ke Depan
Tgl terbit: Senin, 26 Oktober 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik proses seleksi calon anggota baru Ombudsman RI periode 2016 ? 2021 mengingat Ombudsman RI merupakan salah satu institusi pengawas eksternal yang memiliki tugas pokok dan fungsi [tupoksi] untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan pengalaman kami selama ini bersinggungan dengan Ombudsman RI sepanjang tahun 2011 - 2016, kehadiran lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman RI cukup mampu mengatasi persoalan maladministrasi yang kerap terjadi di lembaga-lembaga publik, khususnya institusi Polri dan TNI. Meski kami juga memiliki beberapa catatan terkait kendala dalam pelaporan yang disampaikan kepada Ombudsman RI.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Keluarkan Pengaturan Pidana Pelanggaran HAM  Berat dan Lindungi Hak Asasi Warga Negara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Keluarkan Pengaturan Pidana Pelanggaran HAM Berat dan Lindungi Hak Asasi Warga Negara
Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak DPR RI untuk meninjau kembali kebutuhan perumusan RKUHP, khususnya terkait pasal-pasal pemidanaan yang sebelumnya diatur di luar KUHP. Sejak menerima pelimpahan draft RKUHP dari pemerintah, DPR RI memiliki tanggung jawab membahas 786 pasal dalam RKUHP. Dengan jumlah pasal yang begitu banyak, RKUHP pun menjadi tantangan terbesar pembuatan UU bagi DPRI RI pasca reformasi. Selain itu RKUHP juga memiliki prestise yang tinggi karena apabila disahkan maka akan menjadi pedoman utama hukum materil dalam sistem peradilan pidana yang mungkin berlaku hingga puluhan tahun kemudian. Tingginya keutamaan tersebut menjadikan aturan dalam RKUHP sulit diubah kembali apabila sudah disahkan. Hal itu membuat seluruh pihak yang berkepentingan wajib berhati-hati mengenai apa yang dirumuskan dalam RKUHP.
Pemerintahan Jokowi Tidak Akuntabel dalam Hak Asasi Manusia Pemerintahan Jokowi Tidak Akuntabel dalam Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Senin, 19 Oktober 2015
Pada 20 Oktober 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki periode 1 tahun, sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Dalam kesempatan ini, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebagai organisasi advokasi dibidang Hak Asasi Manusia memberikan catatan, sebagai tolok ukur sejauh mana kinerja pemerintah, khususnya dalam bidang pemenuhan, perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai kewajiban Presiden Widodo, yang diatur dalam Konstitusi Indonesia, UUD 1945[1].
Bela Negara oleh Kementerian Pertahanan adalah Kurang Tepat Bela Negara oleh Kementerian Pertahanan adalah Kurang Tepat
Tgl terbit: Rabu, 14 Oktober 2015
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana akan membentuk wajib bela negara. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan dalam 10 tahun kedepan akan ada wajib bela negara terhadap 100 juta penduduk Indonesia dengan tujuan untuk membangun rasa nasionalisme dan mempertahankan kedaulatan negara. Wajib bela negara tersebut akan diterapkan bagi setiap warga negara yang berada dibawah usia 50 tahun.
Jokowi dan Sebuah Pertanyaan Profesionalisme TNI: Mampukah Joko memodernisasikan militer Indonesia tanpa bayang-bayang Orde Baru?
Tgl terbit: Minggu, 04 Oktober 2015
Dalam 17 tahun terakhir, kita bisa melihat pasang surut relasi sipil-militer khususnya dalam konteks bagaimana pemerintahan sipil secara strategis mampu menempatkan militer TNI sesuai dengan kerangka profesionalitas, standar akuntabilitas dan sekaligus menghadirkan infrastruktur yang mampu memodernisasikan kinerja TNI dalam fungsinya untuk menjaga dinamika pertahanan negara.
Mendesak Jokowi-JK untuk Melaksanakan Reforma Agraria Sejati Mendesak Jokowi-JK untuk Melaksanakan Reforma Agraria Sejati
Tgl terbit: Minggu, 13 September 2015
Pemerintahan Jokowi-JK melabeli salah satu program di RPJMN sebagai reforma agraria. Program tersebut meliputi redistribusi tanah, legalisasi aset dan bantuan pemberdayaan masyarakat. Sejumlah 9 juta hektar tanah dialokasikan untuk redistribusi dan legalisasi. Pemerintah menetapkan tanah seluas 4,5 juta hektar lewat legalisasi asset (sertifikasi), sementara 4,5 juta hektar tanah lewat redistribusi tanah yang sebagian besar melalui proses pelepasan kawasan hutan.
Menolak Peradilan Militer Sebagai Upaya Penegakan Hukum Atas Kasus Penembakan Oleh Anggota TNI AD di Timika
Tgl terbit: Selasa, 01 September 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendorong agar proses hukum terhadap kasus penembakan oleh anggota TNI AD Yonif 754 dan Kodim 1710/Mimika terhadap warga sipil di Timika yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2015 lalu segera diproses melalui Peradilan Umum. Pasca peristiwa penembakan tersebut, Komandan Komando Resor Militer [Danrem] 174/Merauke, Brigjen TNI Supartodi telah meminta maaf dan menyatakan bahwa pihaknya saat ini telah menangkap dan menahan para pelaku yang telah mengakibatkan Yulianus Okoare dan Emanuel Mairimau meninggal dunia dan 4 [empat] orang lainnya luka-luka. Ketiga anggota TNI tersebut kini telah ditahan di Sub Detasemen Polisi Militer [POM] Mimika guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Hargai Hak - Hak Masyarakat Papua, Stop Kekerasan dan Penggunaan Senjata Api Sebagai Alat Pembelaan Diri!
Tgl terbit: Minggu, 30 Agustus 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengecam insiden kekerasan dengan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI AD ?Kodim? 1710/Mimika terhadap warga sipil. Akibat dari peristiwa tersebut 2 (dua) orang warga meninggal dunia, sementara 4 (empat) orang warga lainnya mengalami luka ? luka akibat penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI AD di Timika pada tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 02.35 Wit
Tujuh Rekomendasi Agenda Prioritas untuk Menkopolhukam
Tgl terbit: Jumat, 14 Agustus 2015
Perombakan kabinet (reshuffle) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 11/08/2015, menunjukkan secara serius bahwa masih terdapat hambatan dan kekurangan dalam implementasi kebijakan, serta program pemerintah. Salah satu yang diganti adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pengganti Menko Polhukam sebelumnya, Tedjo Edhy Purdijatno.
Sengketa Tanah di Kebumen, TNI wajibTunduk Pada Supremasi Hukum
Tgl terbit: Jumat, 31 Juli 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh anggota TNI AD, yang diduga dari satuan Zipurdan Yonif 403, di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2015.
Respon Pasca Peristiwa Pembakaran Rumah Ibadah
Tgl terbit: Selasa, 21 Juli 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebelumnya menyanyangkan terjadinya insiden pembakaran terhadap rumah ibadah yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua pada tanggal 17 Juli 2015. Insiden ini diduga bermula ketika terjadinya peristiwa penembakan terhadap warga, yang mengakibatkan kepanikan terhadap warga masyarakat, sehingga berbuntut pada terjadinya peristiwa pembakaran rumah ibadah (Musolah) di Kabupaten Tolikara.
Deklarasi Masyarakat Sipil<br> 
Dukung Keadilan Hakiki Bagi Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Deklarasi Masyarakat Sipil
Dukung Keadilan Hakiki Bagi Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Tgl terbit: Kamis, 09 Juli 2015
Bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu merupakan bagian dari amanat reformasi, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Adalah mutlak bagi negara untuk mengambil langkah-langkah hukum dalam menjamin adanya proses "pengungkapan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau."
Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia:
Mendelegitimasikan Praktik Penyiksaan di Indonesia

Tgl terbit: Kamis, 25 Juni 2015
(KontraS) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian khusus terhadap isu penyiksaan, selalu menggunakan momentum ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas situasi dan penerapan praktik penyiksaan serta model perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dengan mengambil tema "Mendelegitimasikan Praktik Penyiksaan di Indonesia", laporan ini telah disusun berdasarkan hasil pendokumentasian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, baik melalui laporan pemantauan dan/atau investigasi kasus, pendampingan hukum terhadap korban dan keluarga korban dan sumber dokumen sekunder lainnya sepanjang Juni 2014 – Juni 2015.
Surat Terbuka Menolak Sutiyoso sebagai Kepala BIN
Tgl terbit: Senin, 22 Juni 2015
(KontraS) menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Untuk itu kami meminta Komisi I DPR RI, sebagai mitra kerja pemerintah dibidang pertahanan dan luar negeri, untuk memeriksa dan menolak pencalonan tersebut.
Surat Terbuka : Permohonan Keberatan Hasil Penyidikan dan Rekonstruksi Terkait Pembunuhan Jopi dengan Tersangka Praka Joko Lestanto Anggota Yontaifib Marinir TNI AL
Tgl terbit: Kamis, 18 Juni 2015
[KontraS] bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara [AMAN], Sawit Watch, ELSAM, YLBHI dan beberapa lembaga lainnya yang tergabung dalam SOLIDARITAS UNTUK JOPI dan juga merupakan kuasa hukum dari saksi-saksi dan keluarga korban dalam peristiwa pembunuhan Jopi Teguh Lasmana Peranginangin, telah hadir pada rekonstruksi yang dilakukan oleh POMAL Lantamal II Jakarta, pada hari Kamis, 11 Juni 2015 bertempat di Venue Bar and Cafe. Dalam proses rekonstruksi disebutkan bahwa tersangka bernama Praka Joko Lestanto, anggota Tamtama Batayon Taifib Pasmar 2 Jakarta
Presiden Joko Widodo Tidak Peduli dengan Penataan Sektor Keamanan
Tgl terbit: Rabu, 10 Juni 2015
KontraS mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo atas penunjukan Calon Panglima TNI, Gatot Nurmantyo dan calon Kepala BIN, Sutiyoso. Proses pencalonan keduanya mengandung ketidakjelasan alasan pada soal Panglima TNI dan integritas calon pada soal Kepala BIN.
Hentikan Arogansi Militer; Umumkan Hasil Penyidikan Dan Ungkap Tuntas Pembunuh Jopi
Tgl terbit: Selasa, 26 Mei 2015
Solidaritas untuk Jopi, sebuah koalisi organisasi lingkungan dan sosial serta individual yang memperjuangkan keadilan bagi Jopi Perangin-angin, mendesak pihak kepolisian untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan sebelum berkas pemeriksaan dilimpahkan kepada POM AL terhadap peristiwa penusukan aktivis lingkungan, Jopi Perangin-angin pada hari Sabtu, 23 Mei 2015. Akibat penusukan tersebut, Jopi tewas sekitar pukul 06.00 WIB setelah sebelumnya mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP).
Mempertanyakan Skema Humanitarian Intervention
Dalam Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka

Tgl terbit: Kamis, 21 Mei 2015
(KontraS) mempertanyakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus pengungsi dan pencari suaka di wilayah Indonesia. Kami menyayangkan kontradiksi pernyataan masih berlangsung diantara pengambil kebijakan, baik anatara Kemlu, TNI serta Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Kami melihat urgensi Pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya dalam pemenuhan HAM Pengungsi dan Pencari suaka yang berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi juga dalam resolusi konflik di negara asal untuk dapat melindungi HAM warga negaranya.
Menemukan Dokumen DKP 1998 Krusial: Melawan Lupa atau Pembohongan Publik
Tgl terbit: Senin, 18 Mei 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Setara Institute dan Imparsial, pada 13 Juni 2014 silam, mengajukan permohonan dokumen dan informasi terkait surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mabes TNI. Namun Mabes TNI menolak memberikan informasi dengan alasan dokumen tersebut tidak dikuasai oleh Puspen TNI selaku PPID TNI (lihat siaran pers KontraS 20 Januari 2015: Mabes TNI Wajib Membuka Dokumen Sidang DKP Kasus Penculikan Penghilangan Paksa 1997/1998). Oleh karena itu, akhirnya kami mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).
Perihal : Mengecam Sikap Pemerintah yang Tidak Mengindahkan Prinsip Non-Refoulment Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka.
Tgl terbit: Senin, 18 Mei 2015
KomisiUntuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pernyataan sikap Jenderal TNI Moeldoko dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka yang tidak mengizinkan masuknya pengungsi dan pencari suaka masuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia, serta KontraS mendesak Pemerintah Indonesia untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsidan Pencari Suaka Rohingya dan Bangladesh sejumlah kurang lebih 582 orang yang terdampar di Aceh pada minggu ke-2 Mei 2015.
Hentikan Kekerasan Oleh Anggota TNI Dalam Kasus Sengketa Lahan di Desa Perkebunan Ramunia, Deli Serdang, Sumatera Utara!
Tgl terbit: Minggu, 10 Mei 2015
Aliansi Perjuangan Tani Ramunia (APTR), bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan terjadinya sejumlah peristiwa kekerasan terhadap petani dan warga dalam kasus sengketa lahan antara petani dan Kodam I / Bukit Barisa n(Puskopad TNI) di Desa Perkebunan Ramunia Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sejak bulan maret 2015.
KematianYosef & Upaya Melanggengkan Praktik Pelanggaran HAM
Dalam Eksploitasi Sumber Daya Laut di Indonesia

Tgl terbit: Minggu, 26 April 2015
Indonesia Komis iuntuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) turut berduka atas tewasnya salah seorang saksi kunci kasus perbudakan anak buah kapal ikanasing Benjina, yang merupakan Koordinator Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautandan Perikanan (PSDKP) Dobo, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), alm. Yosef Sairlelam, pada hari Sabtu, 18 April 2015.Yoseph ditemukan meninggal di salah satu hotel di daerah Menteng, Jakarta Pusat.
Konferensi Kelompok Mayarakat Sipil ASEAN/Forum Penduduk ASEAN(ACSC/APF) 2015 (Kuala Lumpur, Malaysia)
Tgl terbit: Jumat, 24 April 2015
Pemerintah ASEAN Didesak Untuk Menghapus Hukuman Mati
Organisasi masyarakat sipil dari Negara-negara ASEAN mendesak kelompok pemerintah untuk segera melakukan moratorium dalam praktek hukuman mati dengan pandangan dalam penghapusan kekerasan terbesar pada hak untuk hidup-sanksi pembunuhan oleh Negara.
Pemerintah Indonesia Telah Abai atas Tanggung Jawab Internasional dengan Mengundang Presiden Sudan, Omar Al-Bashir, pada Konferensi Asia Afrika ke-60
Tgl terbit: Senin, 20 April 2015
Kami, organisasi yang bertanda tangan di bawah ini, mengutuk Pemerintah Indonesia yang telah abai dalam keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang telah memutuskan untuk menangkap Presiden dari Republik Sudan, Omar Hassan Ahmad Al-Bashir semenjak Juli 2008 dan Maret 2009. Kami menyesalkan sikap Pemerintah Indonesia yang bersikeras untuk tetap mengundang Omar Al-Bashir mengikuti Konferensi Asia Afrika ke-60 sekaligus mengesampingkan suara para aktivis hak asasi manusia di seluruh dunia. Omar diduga kuat bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida pada Statuta Roma pasal 25 (3) (a).
BEBASKAN TIM DELEGASI KOMITE INDEPENDEN PAPUA<br> DARI TUDUHAN MAKAR DAN KRIMINALISASI POLITIK BEBASKAN TIM DELEGASI KOMITE INDEPENDEN PAPUA
DARI TUDUHAN MAKAR DAN KRIMINALISASI POLITIK

Tgl terbit: Senin, 20 April 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh anggota Polres Jayapura maupun Polda Papua terhadap Tim Delegasi Komite Independen Papua yang diketuai oleh Lawrence Mehue beserta anggotanya yaitu Don Flassy, Mas Jhon Ebieb Suebu dan Ones Banundi pada tanggal 14 April 2015. Adapun penangkapan ini diduga merupakan buntut dari kepergian Tim Delegasi tersebut ke Jakarta pada tanggal 8 April 2015 untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan RI (Menhan), Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu dengan difasilitasi oleh Heni Tan Fere yang merupakan penghubung antara Menhan dan Tim Delegasi. Diketahui bahwa Heni Tan Fere adalah staf dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Papua.
12 Tahun Peristiwa Wamena Berdarah Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dan Hentikan Pendekatan Militeristik di Papua
Tgl terbit: Sabtu, 04 April 2015
Bertepatan dengan peringatan 12 tahun terjadinya Tragedi Wamena Berdarah, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyatakan kekecewaan atas masih terjadinya impunitas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan masih digunakannya pendekatan militeristik di Papua.
Situasi Terkini Sektor Keamanan Indonesia 2015 Serdadu Indonesia: Reorganisasi dan Peran Sosial TNI (Studi kasus Poso dan Batam)
Tgl terbit: Selasa, 24 Maret 2015
Rencana reorganisasi struktur Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah situasi yang amat terkait erat dengan banyak dimensi keamanan nasional dan global yang akhir-akhir ini mendapat perhatian kita semua. KontraS menilai bahwa reorganisasi TNI yang bersifat dinamis merupakan sebuah keniscayaan. Dinamisasi adalah sebuah kunci untuk memajukan organisasi pertahanan dan keamanan. Sebuah organisasi pertahanan yang modern dan profesional seperti TNI layak untuk maju, diimbangi dengan profesionalisme personel, akuntabilitas internal dan relasi antar lembaga pertahanan-keamanan dan lembaga-lembaga negara lainnya.
8 (Delapan) Kelemahan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 2015
Sebuah Catatan Kritis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Tgl terbit: Senin, 23 Maret 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] memberikan catatan kritis terhadap Rancangan Undang – Undang [RUU] Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [KKR] yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional [Prolegnas] 2015. Sejatinya, RUU ini harus dilatarbelakangi keinginan kuat negara dan political will pemerintah yang berpihak kepada kepentingan korban pelanggaran HAM Berat. Sikap kritis ini kami tunjukan karena RUU ini tidak lebih baik dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Proses Hukum Masih Berjalan, Pengamanan Menjelang Eksekusi Mati Gelombang Kedua Berlebihan
Tgl terbit: Kamis, 19 Maret 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mempertanyakan orkestrasi kekuatan bersenjata secara berlebihan menjelang pelaksanaan eksekusi mati gelombang kedua.
OPINI AKADEMISI DALAM MENOLAK HUKUMAN MATI ANOMALI COFFEE, 7 MARET 2015
Tgl terbit: Kamis, 19 Maret 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama para akademisi angkat bicara membuat pernyataan bersama menolak hukuman mati. Para akademisi yang terusik akibat banyaknya opini pro dan kontra hukuman mati menekankan berbagai isu yang dapat dikaji berdasarkan keahlian mereka.
Pembubaran Paksa terhadap Kumpul Korban Pelanggaran HAM 65/66 di Sumatera Barat
Tgl terbit: Minggu, 22 Februari 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam terjadinya pembubaran secara paksa acara temu korban 65/66 sekaligus perayaan ulang tahun ke-15 YPKP 65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966) Sumatera Barat pada hari Minggu, 22 Februari 2015, sekitar pukul 10:30 WIB.
Usut Tuntas Dugaan Penculikan dan Penyiksaan oleh Marinir TNI AL di Batam
Tgl terbit: Selasa, 17 Februari 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pengusutan kasus penculikan dan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut (AL) Marinir Batam. KontraS mendapatkan informasi bahwa pada Sabtu, 14 Februari 2015, di Batam, sembilan orang dibawa dari Perumahan Pluto Tanjunguncang dan dua orang lagi dari Bengkong oleh sekelompok orang berpakaian preman yang mengaku berasa dari TNI AL.
Drama Kekerasan TNI dan Polri, Mau Sampai Kapan?
Tgl terbit: Selasa, 10 Februari 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan masih berlangsungnya aksi-aksi kekerasan yang melibatkan dua aktor keamanan TNI dan Polri. Merujuk pada Data Monitoring KontraS, sejak tahun 2005-2014 tidak kurang dari 40 peristiwa bentrokan yang melibatkan TNI versus Polri, dengan total 16 orang meninggal dan 80 orang luka-luka. Berdasarkan informasi yang diperoleh KontraS, 3 anggota Polri yakni Kompol Teuku Arsya Khadafi [anggota Subdit Jatanras Polda Metro Jaya], Kompol Budi Hermanto [Pamen Polri] serta Iptu Rovan dikeroyok oleh anggota POM TNI AL pada hari Jumat, 6 Februari 2015 di Bengkel Café, Kawasan SCBD, Jaksel yang tengah melakukan razia gabungan.
100 Hari Pertama Jokowi-Kalla: Mau dibawa ke mana hak asasi kita?
Tgl terbit: Selasa, 03 Februari 2015
Dalam seratus hari pertama, Jokowi-Kalla sudah banyak melakukan gebrakan birokrasi yang signifikan untuk mendorong kefektifan demokrasi prosedural. Namun gebrakan apa yang dilakukan mereka untuk menjamin penghormatan, penegakan, dan pemajuan hak asasi di Indonesia?
MABES TNI Wajib Membuka Dokumen Sidang DKP Kasus Penculikan Penghilangan Paksa 1997/1998
Tgl terbit: Selasa, 20 Januari 2015
Sebagaimana diketahui bahwa pada Agustus 1998, Mabes TNI telah melakukan Sidang Dewan Kehormatan Perwira [DKP] untuk kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Periode 1997-1998. Sidang DKP dibentuk dan dilakukan oleh institusi TNI melalui surat putusan Panglima ABRI No. Skep/533/P/VII/1998, dan telah bersidang pada tanggal 10, 12, dan 18 Agustus 1998. Keputusan DKP juga telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh institusi TNI melalui Keputusan DKP No. KEP/03/VIII/1998/DKP pada 21 Agustus 1998.
16 Tahun Tragedi Penyiksaan di Gedung KNPI
Korban Menunggu Pengadilan HAM dan KKR Aceh

Tgl terbit: Jumat, 09 Januari 2015
Bertepatan 16 tahun Tragedi Penyiksaan di Gedung KNPI, 9 Januari 2015. KontraS sangat prihatin dengan pemerintah hari ini-yang tidak memiliki kejelasan sikap terhadap penegakan hukum pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, khusus yang terjadi di Aceh.Pemerintah Aceh dan DPR Aceh yang notabanenya yang berada ditengah-tengah korban di Aceh-juga tidak menunjukkan keberpihakan sungguh-sungguh pada penderitaan para korban Aceh-yang sudah sekian lama menunggu keadilan dan kebenaran.
Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Tgl terbit: Selasa, 23 Desember 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan lambannya proses pengungkapan peristiwa kekerasan yang terjadi di Paniai, Papua pada tanggal 08 Desember 2014, yang mengakibatkan 5 [lima] orang pelajar meninggal dunia akibat luka tembak serta 17 [tujuh belas] orang lainnya mengalami luka – luka.
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Tgl terbit: Selasa, 09 Desember 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]mendesak pertanggungjawaban negara [pemerintah] dan aparat keamanan atas aksi brutal berupa pembunuhan kilat [summary killing] dan sewenang sewenang [Extrajudicial killing], serta penganiayaan yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI – Polri terhadap warga sipil di Enaratoli, Paniai, Papua. Tindakan ini mengakibatkan 5 [Lima] pelajar tewas terkena luka tembak dan 17 [Tujuh belas] lainnya mengalami luka-luka
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Tgl terbit: Sabtu, 06 Desember 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama korban dan keluarga korban penyiksaan di Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, NTT, Maluku dan Papua, dalam momentum menjelang Hari Hak Asasi Manusia [HAM] Internasional pada 10 Desember mendatang, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya praktik-praktik penyiksaan serta memberikan pemulihan terhadap para korban.
Perbaiki Bangsa dengan Memperbaiki Masa Lalu, Bukan Melupakannya
Tgl terbit: Kamis, 04 Desember 2014
Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM masa lalu bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan kekecewaan atas pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhi Purdijatno. Dalam merespon penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Tedjo Edhi meminta agar masyarakat tidak lagi melihat kebelakang dan tidak mencari pihak-pihak yang bersalah.
Pemantauan Demo BBM 2014; Pengamanan Demonstrasi Masih Melanggar HAM!
Tgl terbit: Rabu, 03 Desember 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan maraknya peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM dalam sejumlah aksi demonstrasi yang banyak memakan korban dalam merespon kebijakan pemerintah Jokowi-JK terkait kenaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014 lalu. Kontan hal tersebut bukan hanya menunjukan masih lemahnya akses terhadap saluran-saluran demokrasi, namun juga masih minimnya perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Tgl terbit: Selasa, 25 November 2014
Menanggapi situasi bentrokan TNI Vs Polri di wilayah hukum Batam yang menewaskan satu anggota TNI Praka JK Marpaung kesatuan Batalyon Yonif 134/TS dan satu warga sipil yang terluka terkena tembakan, kami Koalisi Masyarakat sipil menilai:
Bentrok TNI VS Polri; Pimpinan Gagal, Prajurit Membangkang
Tgl terbit: Kamis, 20 November 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan masih berulangnya aksi penyerbuan maupun tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kedua institusi aktor keamanan TNI dan Polri.
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Tgl terbit: Kamis, 06 November 2014
Serangkaian tindakan intimidasi dan kekerasan kembali dilakukan oleh aparat negara (Brimob) terhadap petani di Dusun Pakkawa, desa Parang luara, Kec. Polongbangkeng utara, Kab. Takalar sejak 11 Oktober 2014 sampai hari ini. Kejadian ini dikarenakan konflik tanah antara PTPN XIV dan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Pongbangkeng (STP) sejak puluhan tahun lalu tidak juga diselesaikan negara.
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Tgl terbit: Senin, 27 Oktober 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan berulangnya aksi penyerbuan maupun tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan puluhan anggota TNI. Diantaranya, penyerbuan dan kekerasan angggota TNI terhadap petugas Satpam yang bertugas di Pasar induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada hari senin 20 Oktober 2014 sore.
Jokowi: Jangan Pilih Pelanggar HAM
Tgl terbit: Sabtu, 25 Oktober 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama dengan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat menolak penunjukan Jenderal TNI [Purn]Wiranto, Jenderal TNI [Purn] Ryamizard Ryacudu menjadi kandidat menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla.
Jokowi Mulai Pamrih
Tgl terbit: Sabtu, 18 Oktober 2014
KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] mengecam sikap Joko Widodo, Presiden terpilih 2014-2019, yang menunjuk Brigadir Jendral Andika Perkasa sebagai Komandan Paspampres [Pasukan Pengaman Presiden]. Andika Perkasa adalah menantu AM Hendropriyono yang merupakan Tim Sukses dan Penasehat Rumah Transisi Joko Widodo.
14 Rekomendasi Penyelesaian Papua Untuk Pemerintahan Jokowi – JK
Tgl terbit: Jumat, 17 Oktober 2014
Kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua terus berulang, pola kekerasan cenderung sama dan berulang; penggunaan pendekatan keamanan yang militeristik, seperti pembakaran, penyisiran ke rumah – rumah warga dengan cara yang intimidatif, diikuti dengan penangkapan, penahanan sewenang – wenang, penyiksaan dan penembakan kilat [diluar prosedur hukum], penggunaan kekuatan [senjata api] secara berlebihan, pembubaran aksi damai disertai kekerasan, penangkapan dan penahanan. Selain itu, masih terjadi stigmatisasi terhadap masyarakat Papua sebagai separatis atau pengacau dan sebagainya, sehingga dianggap layak untuk dikriminalisasikan.
Surat Terbuka: Desakan kepada Komnas HAM terhadap Penanganan Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis oleh FPI dan FUI
Tgl terbit: Kamis, 16 Oktober 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan maraknya isu dikriminatif berlatarbelakang etnis dan keagamaan yang dikeluarkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu di Jakarta. Sebagaimana yang diberitakan oleh media, dalam beberapa hari terakhir ormas Front Pembela Islam [FPI] dan Forum Umat Islam [FUI] melakukan demonstrasi untuk menolak Basuki Tjahaja Purnama [Ahok] menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Catatan Hari TNI Ke – 69: TNI Masih Melanggar HAM dan Menyalahgunakan Kewenangan
Tgl terbit: Senin, 06 Oktober 2014
Pada tanggal 5 Oktober 2014, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], mengucapkan Selamat Hari TNI [Tentara Nasional Indonesia] ke 69. Bertepatan dengan momentum ulang tahun ini KontraS memberikan sejumlah rekomendasi dan catatan kritis dari perspektif Hak Asasi Manusia [HAM]. Hak Asasi Manusia, dalam UU TNI Nomor 34 tahun 2003 dijadikan salah satu prinsip dalam Jati diri TNI dalam mengembangkan profesionalisme [pasal 2 huruf d] dan HAM menjadi rujukan kepentingan negara yang harus dilindungi oleh TNI [bagian Menimbang huruf d].
Rekomendasi untuk Jokowi dan JK soal Papua
Tgl terbit: Jumat, 03 Oktober 2014
KontraS melalui acara Diskusi Publik Masa Depan Papua dalam Pemerintahan Jokowi – JK pada hari ini [03/10], bertempat di halaman kantor KontraS, meminta agar Pemerintahan Kedepan Jokowi dan Jusuf Kalla, segera membentuk Pengadilan HAM di Papua, Menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM Berat di Wamena dan Wasior, serta memastikan kontrol yang efektif pada TNI, BIN dan Polri di Papua.
Usut Tuntas Kasus Penimbunan BBM dan Peristiwa Bentrokan antara Anggota Brimob Polri dan Anggota TNI di Kepulauan Riau
Tgl terbit: Selasa, 23 September 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan aksi brutalitas [penyalahgunaan kekuatan – senjata api] yang disertai dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Brimob Polda Kepulauan Riau terhadap 4 [empat] orang anggota prajurit TNI AD Yonif 134/TS [Praka Eka Basri, Pratu Eko, Pratu Ari dan Pratu Hari] pada Minggu malam 21 September 2014 di Batam, Kepulauan Riau.
Lagi! Peradilan Militer Diskriminatif Terhadap Korban Sipil; Rekayasa Tindak Pidana Kasus Penganiayaan Berat Petani Suku Anak Dalam
Tgl terbit: Selasa, 19 Agustus 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan Sawit Watch memprotes keras dugaan rekayasa tindak pidana dalam penyelidikan, penyidikan Denpom II/2 Jambi, tuntutan Oditur Militer 1-04 Palembang, dan putusan ringan Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam No Perkara : 98-K/PM 1-04/AD/VI/2014;
KPK TIDAK TEGAS KEPADA TNI! Memberantas korupsi tidak cukup sekedar wacana atau melahirkan piagam-
Tgl terbit: Sabtu, 16 Agustus 2014
Dalam konteks korupsi tidak ada istilah korupsi sipil dan korupsi militer. Juga tidak pembagian kerugian sipil dan kerugian TNI. Idealnya kesemuanya dalam posisi yang sama, korupsi yang terjadi dilingkungan sipil dan TNI tetap harus diperlakukan yang sama dan dijerat dengan regulasi yang sama yaitu dengan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi. Begitu juga soal kerugian yang timbul dari korupsi, semuanya harus dianggap sebagai kerugian negara dan bukan dibatasi pada kerugian sipil atau TNI.
Lindungi Masyarakat Sipil Papua; Minimalisir Penggunaan Kekuatan Berujung Kekerasan dan Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Sabtu, 16 Agustus 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak Negara untuk secara sungguh - sungguh memastikan dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak – hak sipil politik masyakat Papua. Operasi dan/atau apapun kebijakan atas nama keamanan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI dan Polri harus tetap memperhatikan prinsip Hak Asasi Manusia yang telah dijamin sejumlah perundang – undangan dan aturan hukum yang ada.
Penanganan Bentrok Maluku: Pengerahan Perbantuan Pasukan TNI [Belum] Tepat
Tgl terbit: Minggu, 10 Agustus 2014
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menilai tindakan pengerahan anggota TNI untuk mengatasi konflik horizontal yang terjadi di Maluku merupakan kebijakan yang tidak tepat.
Monas masih menjadi wilayah Rentan Kekerasan oleh TNI
Tgl terbit: Minggu, 27 Juli 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS ] mendesak Panglima TNI dan/atau Pomdan Jaya untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan terhadap Iqbal, seorang pengamen di wilayah Monumen Nasional [Monas] yang diduga dilakukan oleh dua orang dari anggota TNI dan dua masyarakat sipil pada tanggal 21 Juli 2014. Akibatnya, korban mengalami luka di tiga titik pada kepala bagian belakang serta mata bagian kiri bengkak dan memerah.
KPK Harus Tindak Lanjuti Dugaan Politik Uang Paska Pilpres 2014
Tgl terbit: Selasa, 15 Juli 2014
Sejumlah Organisasi Masyrakat Sipil pada 15 Juli 2014 beraudiensi dengan KPK. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan sejumlah catatam dan dugaan pelanggaran pidana terkait dengan penghitungan suara.
Deklarasi Pemilu Damai, Menolak Intimidasi dan Kecurangan
Tgl terbit: Selasa, 08 Juli 2014
Masa kampanye pemilihan Presiden 2014 yang banyak menguras energi dan menyita perhatian masyarakat telah berakhir. Kini, tahapan agenda politik tengah memasuki masa tenang dan akan berlanjut dengan proses pemilihan Presiden pada tanggal 09 Juli nanti.
Pilpres Berpihak dan Curang
Tgl terbit: Selasa, 08 Juli 2014
KontraS khawatir bahwa proses Pilpres 2014 yang berpotensi dilaksanakan dengan curang, berat sebelah dan tidak menghormati aspek hukum. Hal ini teridentifikasi dari 1) Keberpihakan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono; 2) Mobilisasi instrumen negara; 3) Fitnah dan kekerasan; dan 4) Pelanggaran Pemilu.
Mendesak Proses Hukum yang Akuntabel dan Transparan terhadap Anggota TNI Pelaku Pembakaran Juru Parkir Di Stasiun Gambir
Tgl terbit: Jumat, 27 Juni 2014
Aliansi Masyarakat Sipil Aceh di Jakarta bersama Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], mengecam keras tindakan brutal dan biadab yang dilakukan oleh Pratu Heri Ardiansyah, anggota Puspom TNI AD, yang secara terencana melakukan upaya pembunuhan dengan cara menyiram bensin dan membakar tubuh Tengku Yusri, juru parkir dikawasan Gambir, pada 24 Juni 2014.
PRAKTIK PENYIKSAAN DI INDONESIA: ANGKA PENYIKSAAN MENINGKAT, AKTOR SEMAKIN MELUAS: Laporan Situasi Penyiksaan di Indonesia Juni 2013 – Juni 2014
Tgl terbit: Kamis, 26 Juni 2014
Dalam rangka memperingati Hari Dukungan Internasional Untuk Korban Penyiksaan [juga dikenal sebagai Hari Anti Penyiksaan] yang jatuh pada setiap tanggal 26 Juni, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengeluarkan laporan tahunan berjudul Penyiksaan: Angka Penyiksaan Meningkat, Aktor Semakin Meluas. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pendokumentasian, baik melalui pemantauan, monitoring media maupun pengaduan yang KontraS terima dari korban maupun keluarga korban.
Menggugat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia: Pelanggar HAM Lolos Sebagai Capres 2014, Tanda KPU Sewenang-Wenang dan Tak Cermat
Tgl terbit: Kamis, 26 Juni 2014
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui Keputusan KPU No 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah meloloskan H. Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) Republik Indonesia. Dengan lolosnya Capres yang masih memiliki rekam jejak buruk dalam berbagai peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat masa lalu merupakan sebuah kemunduran dalam Negara hukum dan demokrasi.
TINDAKAN EKSEKUSI PAKSA OLEH APARAT POLISI TERHADAP LAHAN PETANI DI KARAWANG AKAN MELENYAPKAN LUMBUNG PADI NASIONAL
Tgl terbit: Selasa, 24 Juni 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], Konsorsium Pembaharuan Agraria [KPA] dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [WALHI] menyesalkan tindakan aparat keamanan [Brimob Mabes Polri, Polda Jawa Barat, Polres Karawang] yang mengedepankan tindakan represif dalam pengamanan eksekusi lahan yang akan dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Karawang di Kecamatan Telukjambe Barat, Rembang, Karawang, Jawa Barat, pada hari Selasa 24 Juni 2014.
Rentetan Pelanggaran HAM Berat 1997-1998: Fakta Makin Jelas, Proses Hukum Tetap Buram
Tgl terbit: Sabtu, 14 Juni 2014
Salah satu berkah dari proses kampanye Pilpres 2014 adalah makin terkuaknya berbagai catatan negatif para Capres. Salah satunya adalah soal Prabowo Soebianto, salah satu Capres 2014, atas dugaan berbagai kasus pelanggaran HAM dimasa lalu. Namun kami, dari Gerakan Melawan Lupa (GML) mengecam buruknya respon dan upaya-upaya manipulatif berbagai keterangan dan proses hukum yang mandek.
KPU Mengabaikan Kepentingan Hak Asasi Manusia Warga Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2014-2019
Tgl terbit: Kamis, 05 Juni 2014
Koalisi Melawan Lupa, Koalisi Bersih 2014 bersama dengan Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban Untuk Keadilan [JSKK], Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan [Sobat KBB], Paguyuban Petani Tanah Pangonan Bogor [Bani Tansagor] menilai bahwa KPU telah mengabaikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia warga negara pada penyelenggaraan pemilihan presiden 2014-2019 dengan tidak memasukan materi Hak Asasi Manusia dalam debat Capres dan Cawapres yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2014 – 5 Juli 2014.
Kritik Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB terhadap Kebijakan Pembangunan Pemerintah RI
Tgl terbit: Jumat, 30 Mei 2014
KontraS, HuMa, Walhi dan Sawitwatch menyambut baik terbitnyarekomendasi dan kritikdariKomite Ekonomi, Sosial dan Budaya(The Committee on Economic, Social and Cultural Rights) PBB terhadap kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia yang belum melakukan pendekatan HAM, baik dalam kebijakan maupun implementasinya.Pada 23 Mei 2014,
Pentingnya memasukan Penegakan Hak Asasi Manusia sebagai materi dalam Debat Capres dan Cawapres 2014-2019
Tgl terbit: Jumat, 30 Mei 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], meminta kepada KPU agar memasukan Penegakan Hak Asasi Manusia [HAM] kedalam materi debat calon presiden [capres] dan calon wakil presiden [cawapres] periode 2014-2019.
11 Tahun Peristiwa Jamboe Kepok dan Pemberlakuan Status Darurat Militer di Aceh
Tgl terbit: Sabtu, 17 Mei 2014
Peristiwa Jamboe Kepok (17 Mei 2003) dan Penerapan Pemberlakuan Darurat Militer (DM) sepanjang 18 Mei 2003-18 Mei 2005 di Provinsi Aceh telah memasuki tahun ke-11. Peristiwa Jamboe Kepok dan peristiwa pelanggaran HAM akibat dari kebijakan negara melalui DM hingga kini masih menyisakan luka yang mendalam bagi korban karena tidak ada akuntabilitas negara untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui Komisi Kebenaran dan Pengadilan HAM sebagaimana amanat dari Nota Kesepahaman Damai/MoU antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Tangkap dan Adili Penjahat HAM
Tgl terbit: Selasa, 13 Mei 2014
Ironis, sekaligus lelucon. Bagaimana tidak menjadi ironi dan lelucon, apabila dalam kurun waktu lebih dari 32 tahun kekuasaan Orde Baru dipimpin oleh Jenderal yang berlumuran darah ratusan hingga jutaan manusia Indonesia.
Gerakan Melawan Lupa Peresmian Mural Prasasti Tragedi Trisakti & Mei 1998
Tgl terbit: Senin, 12 Mei 2014
Hari ini tepat 16 (enam belas) Tahun Peristiwa Penembakan Mahasiswa di depan Universitas Trisakti (12 Mei 1998) oleh aparat (ABRI dan Polri). Tuntutan reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa direspon secara represif oleh aparat dengan melakukan penembakan ke arah kampus sehingga mengakibatkan 4 (empat) mahasiswa Trisakti meninggal : Elang Mulya Lesmana, Hafidhin Royan, Hery Hartanto dan Hendriawan Sie serta ratusan lainnya mengalami luka-luka.
Implementasikan Qanun KKR Aceh dan Selesaikan Penyelidikan Pro-Justisia
Tgl terbit: Sabtu, 03 Mei 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyesalkan lambatnya tindakan negara dalam menyelesaian peristiwa pelanggaran HAM pada peristiwa Simpang KKA, Aceh yang terjadi pada 3 Mei 1999 di Aceh Utara. Kondisi ini berdampak pada absennya pemenuhan hak korban dan keluarga untuk mengakses keadilan, kebenaran dan pemulihan.
Desakan Proses Hukum Yang Adil, Transparan dan Penanganan Dugaan Penyiksaan Terhadap 10 Peserta Aksi Damai di Ambon, Maluku
Tgl terbit: Kamis, 01 Mei 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] telah mendapatkan informasi terkait dengan penangkapan 10 warga dalam aksi damai di wilayah Maluku yang dilakukan anggota Polres Ambon, pada tanggal 25 April 2014.
Seruan Korban untuk Pemilu Legislatif 2014 Jangan Pilih Parpol Pengusung Capres Pelanggar HAM Berat dan Penghambat Korban Memperjuangkan Keadilan
Tgl terbit: Minggu, 06 April 2014
Pemilihan Umum [Pemilu] adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dalam pasal 1 ayat 1]. Oleh karenanya, sudah seharusnya kedaulatan ini digunakan untuk tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM. Bukan sebaliknya, digunakan untuk tujuan melupakan, mengabaikan penegakan dan pemenuhan hak para korban pelanggaran HAM berat, apalagi menjadi sarana untuk mencuci tangan dari pertanggungjawaban pelanggaran HAM berat yang terjadi.
Pemilu Damai, Stop Kekerasan di Aceh
Tgl terbit: Sabtu, 05 April 2014
Pelaksanaan pemilu langsung, umum, bebas, jujur dan adil merupakan amanat konstitusi yang wajib dijunjung tinggi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilu. Proses demokrasi untuk memilih wakil rakyat harusnya berlangsung damai, tanpa kekerasan dan tekanan dari pihak mana pun. Namun ironisnya, di Aceh situasi menjelang Pemilu justeru diwarnai dengan serangkaian kekerasan yang berakibat pada jatuhnya korban nyawa dan harta. Sebagaimana diketahui, saat ini tercatat sudah lima orang meninggal dan puluhan harta benda dan atribut partai rusak atau hangus.
TNI Melindungi Pelaku Penghilangan Paksa Terhadap Dedek Khairudin
Tgl terbit: Jumat, 28 Maret 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyayangkan sikap baik dari pihak Pusat Polisi Milter Angkatan Laut dan Angkatan Darat yang berusaha melindungi pelaku Penghilangan paksa dengan menutup informasi mengenai keberadaan Dedek Khairudin. Dedek Khairudin sejak tanggal 28 November 2013 yang hingga kini belum diketahui keberadaannya telah dihilangkan oleh Serda Mardian Intel Korem 011/LW beserta 7 anggota marinir pangkalan brandan.
Asap Riau; Perintah Tembak ditempat Upaya Represif tak berujung, Solusi Cabut Izin Perambah Hutan
Tgl terbit: Jumat, 21 Maret 2014
Jakarta, Data World Resources Institute (WRI) memetakan lokasi titik api Riau selama 20 Februari - 12 Maret 2014 dengan bantuan Active Fire Data milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA). terungkap bahwa kabut asap di Riau kali ini lebih parah dari tahun 2013 yang lalu. Sejak 20 Februari hingga 11 Maret 2014, ditemukan 3.101 titik api di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut melebihi periode 13 Juni hingga 30 Juni 2013 lalu yang sebanyak 2.643 titik api.
Adili Prajurit TNI Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Keluarga Nisman
Tgl terbit: Rabu, 05 Maret 2014
KontraS Jakarta, KontraS Sumatera Utara dan Korban mendesak Panglima TNI, Kementrian Pertahanan dan Kementrian Hukum dan HAM untuk segera menetapkan peradilan koneksitas atas perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Alamsyah, Rendi warga sipil dan 2 anggota militer atas nama Praka Puji dan Praka Samsunardi Saragih yang keduanya berasal dari kesatuan Arhanudse 11 Binjai.
Mengurai Persoalan Pelanggaran HAM dalam RUU KUHP dan RUU KUHAP
Tgl terbit: Minggu, 02 Maret 2014
KontraS meminta agar Pemerintah dan DPR RI segera menghentikan pembahasan dan upaya pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kami menemukan sejumlah masalah yang pelik dan krusial baik dari sisi historis, maupun dari sisi konsep HAM-nya. Polemik ini justru menimbulkan kegaduhan, ini adalah bukti bahwa semakin dekat dengan pemilu, masyarakat dan berbagai institusi negara lainnya semakin tidak percaya pada pemerintahan hari ini, apalagi terhadap anggota DPR.
Desakan kepada Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Keadilan harus Masuk dalam Tujuan Pembangunan Paska-2015
Tgl terbit: Kamis, 13 Februari 2014
Kami mendukung desakan Open Society Foundations dan Innovations in Legal Empowerment (Namati) kepada seluruh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyatakan bahwa sekarang: keadilan, supremasi hukum, dan pemberdayaan hukum adalah prinsip-prinsip penting dalam kerangka pembangunan global yang baru.
Pernyataan Keluarga Korban Penghilangan Paksa Dedek Khairudin Kembalikan Suami saya Dedek Khairudin
Tgl terbit: Rabu, 12 Februari 2014
Saya, Sarrul Bariah istri dari Dedek Khairudin meminta kepada Panglima TNI memerintahkan prajuritnya atas nama Mardiansyah Intel Korem 011/LW beserta 8 anggota marinir Pangkalan Bradan untuk mengembalikan suami saya yang telah dijemput paksa pada tanggal 28 November 2013 dan hingga kini belum juga kembali ke rumah.
Penghilangan Paksa dan Penangkapan Sewenang – Wenang Terhadap Dedek Khairudin; Kembalikan Korban dan Proses Hukum Prajurit TNI Pelaku Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Sabtu, 08 Februari 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara telah menerima pengaduan adanya dugaan penghilangan paksa dan atau penangkapan yang sewenang-wenang terhadap Dedek Khairiudin yang diduga dilakukan oleh Serda Mardiansyah Intel Korem 011/LW bersama dengan beberapa anggota marinir wilayah Pangkalan Bradan pada tanggal 28 November 2013.
Pernyataan Deklarasi Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas Aktor Keamanan pada PEMILU 2014
Tgl terbit: Rabu, 05 Februari 2014
Reformasi 1998 merupakan titik pijak transformasi nilai dari rejim otoritarian menjadi tatanan demokratis. Demokratisasi yang dibangun seharusnya menuju pada profesionalitas masing-masing institusi dalam pelayanan ke setiap warga negara dengan menerapkan kesetaraan serta menempatkan supremasi sipil.
SIARAN PERS BERSAMA Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) & KONTRAS
Tgl terbit: Jumat, 27 Desember 2013
Apa yang akan diwariskan (legacy) dari periode kekuasaan SBY di bidang agraria? Jika kita melihat hasil pembangunan di bidang sumber-sumber agraria dan pertanian sejak SBY berkuasa 2004 hingga akhir 2013 ini, dapat disimpulkan bahwa akses dan kontrol rakyat terhadap sumber-sumber agraria atau sumber daya alam (SDA) semakin menghilang. Pendeknya, sepanjang kekuasaan SBY, rakyat khususnya mereka para petani, perempuan dan masyarakat adat setiap hari semakin kehilangan tanah dan air mereka serta jauh dari pemenuhan hak asasi petani.
Catatan Akhir Tahun KontraS 2013, Persoalan Hak Asasi Manusia Morat Marit: Kedepan, Hak Asasi Manusia Dipolitisir tanpa Makna
Tgl terbit: Senin, 23 Desember 2013
Tidak lama lagi, tahun 2013 akan berlalu, dan kita akan memasuki tahun 2014. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], mengeluarkan catatan pendek terkait potret Hak Asasi Manusia [HAM] setahun terakhir; termasuk rangkuman kasus, fakta dan peristiwa yang melingkupinya. Tentu, pergantian tahun ini menjadi sedikit istimewa, mengingat kita akan memasuki tahun Politik 2014, momentum yang setiap lima tahun akan menghadirkan cerita baru bagi republik ini; cerita baik, buruk, atau bahkan tambah memburuk, semuanya tidak lepas dan amat dipengaruhi oleh catatan-catatan akuntabilitas HAM ditahun-tahun sebelumnya, lebih khusus lagi sepanjang Januari hingga Desember 2013.
Pesan Hari HAM 10 Desember: Rakyat Makin Menderita, Negara Makin Berjaya
Tgl terbit: Senin, 09 Desember 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengucapkan selamat hari Hak Asasi Manusia [HAM] Internasional, yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2013. Kami juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam dengan meninggalnya tokoh dunia untuk kebebasan dan anti diskriminasi, Nelson Mandela.
Persidangan Kasus Buruh Kuali Tangerang; Penuhi Keadilan Bagi Korban, Putuskan Mata Rantai Aparat dan Pengusaha Nakal
Tgl terbit: Rabu, 27 November 2013
Persidangan Kasus Perbudakan Buruh Kuali Tangerang yang mulai digelar pada 26 November 2013, di Pengadilan Negeri Tangerang harus dapat memberikan keadilan seadil-adilnya bagi para korban.
Proses Hukum terhadap Anggota Brimob Pengeroyok Guru Sekolah Dasar di Bone Sulawesi Selatan
Tgl terbit: Jumat, 22 November 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [Kontras], menerima laporan atas terjadinya penganiayaan yang dilakukan sekelompok anggota Brimob Detasemen C Bone, pada Rabu 20 November 2013, terhadap Muhammad Yusuf [51], seorang guru SD Warga Jl Kesatuan, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Penyerangan Anggota TNI ke Mapolres Karawang
Tgl terbit: Rabu, 20 November 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban tidak Kekerasan mengecam peristiwa penyerangan Mapolres Karawang yang dilakukan oleh anggota infanteri 305 Kostrad pada Selasa 19 November 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku penyerbuan atau kekerasan adalah suatu kebiasaan (business as usual) dari TNI dalam menyelesaikan masalah hal senada juga ditujukan kepada Brimob yang melakukan pemukulan kepada anggota TNI.
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Tgl terbit: Rabu, 13 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Keluarga Korban Semanggi I, Mahasiswa Unika Atma Jaya Jakarta, Mahasiswa Institut Teknologi Indonesia, Mahasiswa STF Driyarkara, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) dan Aliansi PITA HITAM kembali memperingati 15 tahun peristiwa Tragedi Semanggi I yang terjadi pada 13-15 November 1999.
DPR Aceh Harus Jamin Keamanan Korban dalam Upaya Menuntut Keadilan
Tgl terbit: Minggu, 10 November 2013
Hari ini, minggu 10 November 2013 bertempat di Kabupaten Bireuen, kami Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan KontraS Aceh melakukan pertemuan dengan perwakilan korban dan keluarga korban dari peristiwa Penculikan, Penghilangan Paksa dan Penyiksaan periode 1989-2005 untuk menggali masukan dan mendiskusikan perihal pengungkapan kebenaran atas peristiwa kekerasan yang terjadi di Bireuen semasa periode konflik. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian konsultasi KontraS dan KontraS Aceh terhadap korban-korban pelanggaran HAM di Aceh.
Evaluasi Kinerja Jenderal Pol Timur Pradopo sebagai Alat Ukur terhadap 12 Program Prioritas Kapolri Baru, Jenderal Pol Sutarman
Tgl terbit: Senin, 28 Oktober 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] memberikan catatan selama tiga tahun kepemimpinan mantan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dan selanjutnya untuk mengukur sejauh mana probabilitas 12 program Kapolri baru mampu menjawab persoalan hari ini. Siaran pers ini merupakan resume dari catatan utuh yang sedang dibuat oleh KontraS, dan akan segera disampaikan secara langsung kepada Kapolri yang baru, Jenderal Pol Sutarman.
Presiden Merusak Tradisi dan Mekanisme Seleksi Pemilihan Kepala Kepolisian RI
Tgl terbit: Minggu, 13 Oktober 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyesalkan kebijakan yang diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [SBY], terkait mekanisme pemilihan calon Kapolri, yang belakangan ini lebih condong mengajukan calon tunggal, tanpa disertai alasan dan mekanisme akuntabilitas yang transparan, sehingga komisi III DPR RI dan publik pada umumnya, tidak banyak mengetahui dan memiliki alternatif pembanding dalam memilih calon orang nomor satu untuk memimpin institusi Polri.
Organisasi Masyarakat Sipil menuntut Keterlibatan Substantif dengan Mekanisme HAM ASEAN
Tgl terbit: Kamis, 03 Oktober 2013
Organisasi Masyarakat Sipil dari berbagai negara ASEAN baru saja menyelenggarakan Konsultasi Regional mengenai HAM di ASEAN pada tanggal 1-2 Oktober 2013 di Jakarta. Lebih dari 80 peserta dari lebih dari 59 organisasi, baik di dalam maupun di luar kawasan ASEAN berkumpul untuk membahas berbagai isu, termasuk strategi untuk mewujudkan keterlibatan dengan mekanisme HAM ASEAN.
Perlindungan Petani adalah bagian dari Kewajiban Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Rabu, 25 September 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], mengucapkan selamat hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2013.
VONIS PERADILAN MILITER ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN PERS
Tgl terbit: Rabu, 18 September 2013
KontraS, LBH Pers Seindonesia dan AJI menyayangkan putusan 3 bulan terhadap Terdakwa Letkol Robert Sumanjuntak terkait dengan tindak pidana penganiayaan, pengsurakan kamera dan menghalang-halangi wartawan dalam melakukan peliputan jatuhnya pesawat tempur TNI AU jenis Hawk 200 di Jalan Amal Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Kampar, Selasa (16/10/12).
Vonis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Gagal Menjawab Keadilan
Tgl terbit: Jumat, 06 September 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan Putusan/Vonis Pengadilan Militer II-11 Yogykarta dalam perkara pembunuhan Cebongan yang gagal menggambarkan secara untuh rangkaian pembunuhan berencana terhadap 4 tahanan Polda DIY.
Persidangan Cebongan: Berpotensi Berakhir Suram tanpa Keadilan dan Kebenaran
Tgl terbit: Senin, 02 September 2013
KontraS khawatir bahwa persidangan kasus Cebongan akan berakhir buruk, dengan putusan yang lemah dan tanpa rekomendasi penuntasan kasusnya secara menyeluruh. Kekhawatiran ini didasari oleh berbagai hal sebagaimana dijelaskan sebagai berikut;
Arogansi Anggota TNI, Perilaku Ekslusif yang Terus Menyebar
Tgl terbit: Kamis, 29 Agustus 2013
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengecam praktek anggota TNI yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil diberbagai tempat dalam beberapa hari terakhir. Peristiwa demi peristiwa ini menandakan bahwa masih ada anggota-anggota TNI yang melihat dirinya sebagai kelas unggulan atau eksklusif dibandingkan warga sipil.
Catatan untuk Penglima TNI Baru, paska Uji Kelayakan Calon Panglima TNI
Tgl terbit: Kamis, 22 Agustus 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan selamat kepada Jenderal TNI Moeldoko yang mendapatkan persetujuan DPR RI untuk menjadi Panglima TNI, paska uji kelayakan di Komisi I DPR RI pada hari Rabu, 21 Agustus 2013. Kami menyambut baik dan akan mengamati janji Moeldoko didepan DPR RI kemarin, untuk tidak terjebak pada politik Pemilu alias Netral, bahkan bersedia memecat anggota-anggotanya yang terlibat dalam politik praktis pemilu 2014.
Hak-Hak Buruh Kuali, Terancam & Terbaikan Akibat Buruknya Kinerja Kepolisian dan Dinas Ketenagakerjaan
Tgl terbit: Kamis, 01 Agustus 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan lambat dan lemahnya kinerja kepolisian Polresta Tiga Raksa, Tangerang, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang dalam menyelesaikan pelanggaran pidana dan hak- hak ketenagakerjaan korban kasus perbudakan buruh kuali Tangerang.
Surat Terbuka Penyidikan Kasus Pembunuhan Seorang anak a.n Arliance Tabuni Oleh Anggota TNI di Lani Jaya, Papua
Tgl terbit: Jumat, 12 Juli 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyayangkan tindak kekerasan yang masih terus berlangsung di Papua.
Mantan Kapolda DIY Brigjen Pol Sabar Rahardjo Penting dihadirkan di Persidangan Cebongan
Tgl terbit: Senin, 08 Juli 2013
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) meminta Ketua Oditurat Militer II-11 Yogyakarta untuk memanggil Mantan Kapolda DIY Brigjen Pol Sabar Rahardjo untuk dimintai keterangannya di persidangan militer untuk kasus Cebongan.
Korban Masih Tersiksa: Laporan Situasi Penyiksaan di Indonesia Juni 2012- Juli 2013
Tgl terbit: Jumat, 28 Juni 2013
Setiap tahun, dengan momentum 26 Juni Hari Anti Penyiksaan Internasional KontraS memberikan catatan praktik Penyiksaan dan Tindakan kejam di Indonesia. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan dan kerja advokasi yang dilakukan oleh KontraS.
Laporan Pemantauan: Sidang I Perkara Cebongan Agenda Pembacan surat Dakwaan; Suasana Pengadilan yang Intimidatif dan Minimnya Dakwaaan"
Tgl terbit: Senin, 24 Juni 2013
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) pada hari Kamis, 20 Juni 2013 telah melakukan pemantauan terhadap jalannya proses persidangan perkara pembunuhan berencana oleh anggota Kopasus terhadap 4 tahanan Polda DIY yang dilaksanakan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
Penyidikan Kasus Cebongan: Tertutup
Tgl terbit: Senin, 10 Juni 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), prihatin dengan tertutupnya proses hukum yang dilakukan oleh Denpom dan Oditur Militer TNI AD atas kasus Cebongan, Yogyakarta.
Menolak Pelatihan Kemampuan Menembak Bagi Warga Sipil
Tgl terbit: Kamis, 30 Mei 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam ide Kementrian Pertahanan untuk melatih menembak Pegawai Negeri Sipil dan Swasta sebagai bagian dari pembentukan Komponen Cadangan. Pembekalan militer kepada warga sipil berupa kemampuan menembak hanya akan menambah deretan masalah kekerasan dengan menggunakan senjata api di negeri ini apabila tanpa adanya kejelasan tujuan dan mekanisme kontrol yang baik. Peristiwa pembunuhan terhadap 4 tahanan Polda Yogya di Lapas Cebongan oleh anggota Koppasus adalah sebuah contoh penting bagaimana kemampuan militer seseorang yakni melumpuhkan,menembak dan bahkan membunuh bisa disalahgunakan untuk kepentingan kelompok semata.
Siaran Pers KontraS Kasus Cebongan Semakin Buram
Tgl terbit: Selasa, 21 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai proses hukum kasus Cebongan tidak informatif dan berpotensi terjadi pengaburan.
15 tahun Reformasi :
Adili Para Jenderal Pelanggar HAM dan Tolak Politisi Bermasalah (POLAH)

Tgl terbit: Jumat, 17 Mei 2013
Pada 15 tahun yang lalu, pergerakan pemuda, mahasiswa dan rakyat berhasil menumbangkan lambang kediktatoran Orde Baru : Soeharto. Gerakan tersebut juga berkomitmen untuk melakukan perubahan terhadap sistem birokrasi dan pemerintahan Indonesia yang kemudian disebut sebagai 6 agenda reformasi (penegakan reformasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya, amandemen konstitusi, pencabutan dwi fungsi TNI/Polri
Peringatan Tragedi Jambo Keupok: 10 Tahun tanpa Keadilan
Tgl terbit: Jumat, 17 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan pro justisia terhadap peristiwa tragedi Jambo Keupok, Aceh Selatan dan mendorong Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
15 Tahun Tragedi Mei: Nihil Penegakan Hukum
Tgl terbit: Senin, 13 Mei 2013
Hari ini tepat 15 tahun sudah Tragedi Mei (13-15 Mei 1998) berlalu dari ingatan kita. Tragedi Mei 1998 merupakan sebuah tragedi yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan reformasi Indonesia menuju era demokrasi. Namun sayangnya penuntasan terhadap tragedi Mei masih jalan di tempat. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya penegakan hukum dan HAM di Indonesia.
Jalan terus Pengadilan AS dalam Gugatan Korban Aceh Vs Exxon Mobil: Merespon Putusan MA Amerika Serikat
Tgl terbit: Selasa, 07 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menghormati putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada April 2013 dalam perkara Kiobel v. Royal Dutch Petroleum yang telah memutuskan bahwa pengadilan-pengadilan federal tidak memiliki yurisdiksi untuk menyidangkan gugatan hukum terhadap perusahaan-perusahaan asing yang dituduh melakukan pelanggaran HAM di luar negeri.
Fakta Perbudakan Manusia terhadap Buruh Kuali di Tangerang
Tgl terbit: Selasa, 07 Mei 2013
Pabrik kuali yang terletak di kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang berada ditengah pemukiman penduduk. Yuki Irawan merupakan pemilik sekaligus tokoh masyarakat yang terpandang dikampung tersebut. Mayoritas penduduk Kampung mengenal sebagai tokoh masyarakat yang baik dan berjiwa sosial karena memiliki kelebihan materi. Warga disekitar rumahnya tahu dia telah menetap sekitar 20 tahun di Kampung tersebut dan memiliki usaha peleburan limbah alumunium sekitar 10 tahun yang lalu dengan jumlah karyawan 6-8 orang. Semakin hari usahanya semakin maju, hingga kini memiliki usaha home industry pada pembuatan kuali atau wajan dari alumunium dengan memiliki karyawan 40 orang dari luar daerah.
Insiden Penembakan Nelayan di Raja Ampat, Papua
Tgl terbit: Selasa, 07 Mei 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mendapatkan informasi terkait insiden penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut (AL) di wilayah perairan Kabupaten Raja Amapat, Papua Barat pada hari Jumat (3/5) terhadap 7 (tujuh) orang nelayan, dimana 1 (satu) orang nelayan yang bernama La Bila (19) tewas ditempat akibat luka tembak.
14 tahun Peristiwa Simpang KKA Aceh: Pemerintah Aceh segera bentuk KKR dan Komnas HAM segera lakukan penyelidikan pro justisia
Tgl terbit: Kamis, 02 Mei 2013
Tiga Mei 2013 bertepatan dengan 14 tahun tragedi Simpang KKA, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, KontraS mendesak agar DPR Aceh segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Komnas HAM segera melakukan Penyelidikan atas kasus Simpang KKA.
Ketegasan Salah Arah Pengadilan Militer Atas Vonis Pidana Mati Prada Mart
Tgl terbit: Kamis, 25 April 2013
KontraS mengecam vonis mati terhadap anggota TNI AD Prada Mart Azzanul Ikhwan yang diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung. Prada Mart Azzanul Ikhwan dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Ny Opon (39) dan anaknya Shinta Mustika (18) yang sedang mengandung 8 bulan.
SURAT TERBUKA: Pengusutan dan Pemantauan atas Penganiayaan dan Penyiksaan oleh Anggota TNI Kodim 0750, Magelang, Terhadap Sdr. Wibowo dan Sdr. Frans
Tgl terbit: Rabu, 24 April 2013
Bahwa telah terjadi dugaan tindakan penyiksaan dan penganiayaan oleh 14 anggota TNI Kodim 0750 Magelang terhadap Sdr Wibowo dan Sdr Frans, warga Kampung Sanggrahan, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Magelang, Jawa Tengah.
Tentara Harus Hentikan Praktek Kekerasan Main Hakim Sendiri
Tgl terbit: Selasa, 23 April 2013
Paska peristiwa Cebongan, yang belum genap satu bulan, Anggota TNI kembali melakukan praktek kekerasan, setidaknya pada 2 kasus yang sangat mencolok; pertama, penyiksaan yang mengakibatkan kematian seseorang di Magelang; kedua, pada peristiwa pemukulan dikantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Kontras Menyayangkan Sikap Abstain Indonesia Dalam Konperensi PBB Mengenai Traktat Perdagangan Senjata
Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Kontras menyayangkan sikap abstain Indonesia dalam Traktat Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty/ATT) yang diadakan pada tanggal 18-28 Maret 2013 in New York, Amerika Serikat. Seharusnya Indonesia dapat lebih berkontribusi dalam kemajuan HAM skala internasional melalui dukungan dalam Traktat ini.
Surat-Surat Terbuka KontraS Terkait Peristiwa Penyerangan LP Cebongan
Tgl terbit: Senin, 15 April 2013
Surat-Surat Terbuka KontraS ke Berbagai Lembaga Negara Terkait Peristiwa Penyerangan LP Cebongan
Negara Harus Tuntaskan Kasus Cebongan Dengan Ksatria
Tgl terbit: Jumat, 12 April 2013
Semua institusi/lembaga tersebut menyatakan komitmennya untuk mendorong dan mengawal pengungkapan kasus LP Cebongan secara tuntas, adil, transparan.
Mendesak Presiden Membentuk Perppu Tentang Revisi Peradilan Militer
Tgl terbit: Jumat, 05 April 2013
Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil terlebih dahulu ingin mengapresiasi atas keberhasilan tim investigasi Polri dan TNI dalam mengungkap keterlibatan sejumlah anggota kopassus dalam kasus penerobosan dan penembakan di Lapas Sleman. Keberhasilan tersebut tentu saja penting dan menjadi langkah awal yang baik dan positif dalam upaya penuntasan kasus tersebut.
Pernyataan Sikap Keluarga Korban Menanggapi Kesimpulan Awal Tim Investigasi Internal TNI
Tgl terbit: Jumat, 05 April 2013
Kami keluarga korban pembantaian di LP Cebongan menolak kesimpulan awal tim investigasi internal TNI bentukan KASAD yang disampaikan pada 4 April 2013.
Pernyataan Keluarga Korban Kasus LP Cebongan
Tgl terbit: Kamis, 04 April 2013
Kami keluarga korban penyerangan biadab di LP Cebongan, Sleman Yogyakarta pada 23 Maret 2013 kecewa atas berbagai pernyataan-pernyataan yang berkembang di publik. Dalam suasana duka, kami membaca dan menyaksikan pernyataan-pernyataan berbagai pihak dalam merespon peristiwa tersebut. Kami menilai, berbagai pernyataan tersebut sangat tidak etis, tendensius dan tidak berprikemanusiaan. Kami pun menilai peristiwa penyerangan itu merupakan kejahatan kemanusiaan yang merendahkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan.
Konferensi Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan Mengutuk Tragedi Sleman dan Mendesak Reformasi Peradilan Militer
Tgl terbit: Minggu, 24 Maret 2013
Kami mengutuk keras aksi penyerangan dan eksekusi empat orang di lembaga permasyarakatan (Lapas) Sleman, Yogyakarta. Tindakan itu tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun dan merupakan tindakan yang mengancam secara serius kehidupan demokrasi dan penegakkan hukum.
Kondisi HAM di Indonesia 2012 Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus
Tgl terbit: Rabu, 20 Maret 2013
Pada momentum perayaan Ulang Tahun KontraS ke-15 pada hari ini (20 Maret 2013), kami akan menyampaikan laporan kondisi hak asasi manusia di Indonesia tahun 2012. Laporan setebal 42 halaman ini merupakan catatan pendokumentasian yang dilakukan oleh KontraS atas berbagai kekerasan, pelanggaran atas hak-hak yang mendasar dan secara umum pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia
Hasil Konsultasi Presiden dan DPR; Langkah Mundur Penegakan HAM
Tgl terbit: Kamis, 07 Maret 2013
Kami sangat menyayangkan atas sikap Presiden yang tidak berani mengambil langkah tegas dalam penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu melalui proses hukum. Presiden hanya mengulur-ulur waktu di sisa pemerintahan yang hanya tinggal 1 (satu) tahun lagi.
Selesaikan Konflik Agraria dan Hentikan Kriminalisasi terhadap Petani & Aktifis.
Tgl terbit: Kamis, 28 Februari 2013
Masuknya Kapitalisasi Perkebunan oleh Belanda di pertengahan abad-19, yang dimulai dengan berdirinya perkebunan-perkebunan Tembakau, Karet, Tebu dsbnya ternyata tidak memberikan harapan cerah bagi Bumi Nusantara untuk adanya perbaikan Hidup Bangsa & Rakyat Indonesia hingga hengkangnya Kolonial dengan di-Nasionalisasi-nya Perkebunan Kolonial menjadi Perkebunan Negara.
Tegakkan Hukum di Papua
Tgl terbit: Jumat, 22 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan duka cita dan prihatin terhadap tewasnya 8 (delapan) orang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), 4 (empat) orang warga sipil di wilayah Puncak Jaya, Papua, pada 21 Februari 2012.
Awal 2013 Kelompok Minoritas Terus Terancam
Tgl terbit: Senin, 18 Februari 2013
Memasuki awal tahun 2013, represi terhadap kelompok minoritas masih terus terjadi. Hal ini bukti bahwa belum ada upaya yang jelas dari Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan keamanan dan penegakan hukum kepada kelompok minoritas untuk melaksanakan ibadahnya.
Terbitnya Inpres No 2/2013: Kembali ke Orba (?)
Tgl terbit: Selasa, 05 Februari 2013
Kami yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil yang bergerak di sektor hak asasi manusia, demokrasi, keberagaman, lingkungan hidup, isu perempuan, dan kebudayaan kontemporer; amat menyayangkan keputusan sepihak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Kami tidak melihat adanya situasi kemendesakan yang mampu mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah ekstrem dalam politik keamanan terkait dengan isu pembangunan nasional di masa depan.
Surat Terbuka Pengusutan Kasus Pembunuhan 5 Nelayan Raja Ampat, Sorong, Papua
Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Pada tanggal 16 Januari 2013, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menerima pengaduan La Udin dan La Amo, korban penembakan oleh Praka Ahmad Jumati, anggota TNI Angkatan Darat (AD) yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) Waigama. Penembakan terjadi pada tanggal 20 Desember 2012, di perairan Pulau Papan, Distrik Misool, Kabupaten Raja Ampat, Papua. Akibat dari kejadian itu, 5 (lima) orang nelayan tewas; antara lain La Nuni, La Tula (anak La Nuni), La Jaka, La Edi, La Diri dan 2 (dua) mengalami luka tembak di tangan; La Udin dan La Amo. Kejadian ini diketahui setelah dua korban selamat melapor ke Pos Polisi Pulau Buaya dan Polresta Sorong. Atas desakan warga kemudian kasus ini ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan serta menurunkan tim evakuasi mayat di tempat kejadian.
Rusuh (Sumbawa) perlu Benahi Kinerja, bukan Inpres Kamnas
Tgl terbit: Minggu, 27 Januari 2013
KontraS menolak rencana pemerintah Indonesia cq Presiden Republik Indonesia untuk membuat Instruksi Presiden tentang Keamanan Nasional (Inpres Kamnas) akhir bulan Januari ini. Terlebih rencana ini muncul untuk merespon gagal tanggap Polisi dan Pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani rusuh atau konflik kekerasan diberbagai tempat belakangan.
Paripurna DPR Harus Menolak RUU Kamnas dan Tidak Melanjutkan Pembahasan pada 2013
Tgl terbit: Kamis, 13 Desember 2012
Pembahasan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) sepertinya akan memasuki masa injury time pada tahun 2012. rapat paripurna DPR, 13-14 Desember 2012, akan menjadi mekanisme pnentuan nasuk RUU Kamnas. Sejak awal, rencana pemerintah untuk membentu RUU Kamnas memang menimbulkan banyak tanda tanya tentang maksud dan tujuannya, karenanya, meski pemerinthan telah menyereahkan draft terbaru RUU Kamnas ke parlemen, namun RUU itu tetap tidak mengalami perubahan berarti dan masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang dapat membahayakan hak-hak asasi warga negara dan demokrasi.
Catatan Hari HAM KontraS Peringatan Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2012 Masih Rendahnya Partisipasi Publik dalam Mendorong Agenda HAM di Indonesia
Tgl terbit: Sabtu, 08 Desember 2012
Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember nanti, KontraS telah mempersiapkan catatan pendek seputar performa penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Diharapkan, catatan pendek ini bisa memperkaya dan memberi masukan kepada pemerintah â€selaku pembuat kebijakan- dan publik luas tentang pentingnya membangun partisipasi publik dalam agenda politik HAM Indonesia ke depan. Partisipasi publik ini kemudian akan menjadi alat ukur transparansi, akuntabilitas dan tentu saja dapat memberikan apresiasi kepada para aparat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya secara profesional.
Permintaan Informasi tentang Perkembangan Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste
Tgl terbit: Jumat, 07 Desember 2012
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bermaksud mengajukan permintaan informasi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Rekomendasi KKP penting untuk dijalankan dalam rangka menjamin keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di Timor Leste pada periode menjelang, semasa dan segera sesudah jajak pendapat dibekas Provinsi Timor-Timur tahun 1999.
RUU Kamnas Mengkhianati Reformasi dan Mengkhianati Rakyat
Tgl terbit: Kamis, 06 Desember 2012
Pemerintah dan parlemen memaksakan pembahasan RUU Keamanan Nasional untuk segera disahkan. Padahal, RUU Kamnas mengandung banyak pasal bermasalah yang dapat mengancam kehidupan demokrasi dan masyarakat sipil. Hambatan keseluruhan pasal dalam RUU Kamnas bernuansa karet, multitafsir dan rawan disalahgunakan rezim.
Surat Protes atas Tindakan Pengusiran Secara Paksa Warga Perumahan Dwikora Depok Jawa Barat
Tgl terbit: Selasa, 04 Desember 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan protes atas tindakan pengusiran paksa dan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari 400 anggota TNI AU, terhadap warga perumahan Dwikora Cilangkap Tapos Depok Jawa Barat pada tanggal 04 Desember 2012. Tindakan pengusiran secara paksa tersebut berakibat 11 orang mengalami luka-luka, 7 (tujuh) keluarga terusir dari kediamannya.
Surat Protes Kepada Komisi Kepolisian Nasional
Tgl terbit: Selasa, 27 November 2012
KontraS menyayangkan pernyataan anggota Kompolnas Edi Hasibuan pada tanggal 23 November 2012, di Kompas.com tentang pemberitaan "Menurut Kompolnas, Polisi Tak Aniaya Sun An-Ang Ho".
Pemerintah dan DPD Perlu Serius Menangani Konflik dan Kekerasan Pemerintah dan DPD Perlu Serius Menangani Konflik dan Kekerasan
Tgl terbit: Senin, 26 November 2012
Peristiwa bentrok massa dengan nuansa ketegangan komunal di Barong Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur melengkapi serangkaian konflik horisontal serupa yang terjadi cukup intensif di Indonesia. KontraS mencatat paling tidak ada 32 konflik horizontal telah terjadi di pada tahun 2012 ini. Angka ini di luar peristiwa-peristiwa persekusi (serangan dari suatu kelompok mayoritas-identitas) terhadap kelompok (identitas) minoritas dan tawuran antar-pelajar atau mahasiswa. Konflik horizontal sepanjang tahun 2012 ini telah menyebabkan jatuh korban jiwa paling sedikit 28 orang dengan korban luka serius sebanyak lebih dari 200 orang. Ini belum mencakup kerugian material lainnya, seperti kerusakan harta benda atau kerugian non-material seperti kondisi psikis mereka yang menjadi korban.
Kekerasan terhadap Jurnalis di Riau Makin Buruk
Tgl terbit: Jumat, 16 November 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dengan makin buruknya represi terhadap jurnalis di Riau. Hal ini terlihat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh 4 (empat) Orang Tak Dikenal (OTK) dengan ciri-ciri berbadan tegap menggunakan pakaian sipil menggunakan sepeda motor terhadap sdr. Robianto (korban) wartawan Riau TV. Robi adalah salah satu wartawan yang sempat mengabadikan gambar tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Letkol Robert Simanjuntak terhadap Didik pada 16 Oktober 2012 saat meliput jatuhnya pesawat Hawk 200 milik TNI AU di sekitar pemukiman warga RT 03, RW 03, Dusun 03, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
14 Tahun Targedi Semanggi I; Kami Menolak Lupa Menagih Janji Menko-Polhukam Tuntaskan Kasus Semanggi I
Tgl terbit: Kamis, 08 November 2012
Kami, Senat Fakultas Hukum Atmajaya dan keluarga korban Semanggi I bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko-Polhukam) untuk menyampaikan perkembangan hasil kerja Tim Kecil kepada korban dan merekomendasikan kepada Presiden memberikan instruksi kepada Jaksa Agung agar segera melakukan penyidikan terhadap kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.
Laporan Pemantauan KontraS: Temuan Lapangan dari Poso-Sulawesi Tengah
Tgl terbit: Minggu, 04 November 2012
Sehubungan dengan meningkatnya teror dan kekerasan di Poso, Sulawesi Tengah, sejak pertengahan September 2012, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pemantauan lapangan. Pemantauan ini dilakukan dengan turun langsung ke Poso untuk melihat dan bertemu dengan sejumlah orang yang terimplikasi dari memburuknya situasi di Poso. Selain di Kota Poso, pemantauan juga dilakukan di Dusun Tamanjeka, Poso Pesisir dan Desa Kalora, Poso Pesisir Utara. Dari pemantauan ini, KontraS menemukan fakta-fakta yang bisa ditarik menjadi kesimpulan dari peristiwa-peristiwa kekerasan dan teror yang kembali muncul.
Pemerintah Tidak Seharusnya Mengabaikan Peran Serta Masyarakat dalam Kasus Batang Toru Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tgl terbit: Minggu, 04 November 2012
Bila saja, pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat sedikit saja mau mendengarkan suara rakyat, maka kejadian amuk warga kepada aparat dan rusaknya fasilitas negara di Batangtoru tidak akan terulang. Sebelumnya, Juni 2012, kendaraan milik PT. Agincourt Resources perusahaan tambang emas, dibakar saat memasang pipa pembuangan limbah. Kali ini, perusahaan justru dikawal ratusan aparat Kepolisian dan TNI, memaksakan kehendak untuk melanjutkan pemasangan pipa, yang berujung amuk warga.
Dorong Segera Agenda Resolusi Konflik dan Penegakan Hukum di Lampung Selatan
Tgl terbit: Jumat, 02 November 2012
Kami, Koalisi Masyarakat Sipil yang peduli pada isu hak asasi manusia, demokrasi dan perdamaian di Indonesia amat menyayangkan adanya bentrok warga yang terjadi di Desa Balinuraga Kecamatan Waypanji, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Bentrokan antara warga Lampung dengan warga Bali yang terjadi sepanjang 3 hari berturut-turut, terhitung sejak Hari Sabtu (27/10) hingga Hari Senin (29/10), telah memakan setidaknya 14 korban jiwa, 5 orang luka-luka, rusaknya sejumlah aset personal dan fasilitas umum setempat menjadi kerugian yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Sementara itu, sebanyak 192 warga Desa Balinaruga harus dievakuasi ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, Bandar Lampung.
RUU Kamnas Tambal Sulam dan Mengkhianati Reformasi
Tgl terbit: Kamis, 01 November 2012
Sedari awal rencana pemerintah untuk membentuk RUU Kamnas memang menimbulkan banyak tanda tanya tentang maksud dan tujuannya. Pemerintah selalu berubah-ubah dalam menjelaskan maksud dan tujuan pembuntukan RUU Kamnas. Karenanya, meski pemerintah telah menyerahkan draft terbaru RUU Kamnas ke parlemen, namun RUU itu tetap tidak mengalami perubahan berarti dan masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang dapat membahayakan hak-hak asasi warga negara dan demokrasi.
Mendorong Penuntasan Hukum yang Adil dan Jujur atas Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis
Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2012
Kami dari beberapa elemen lembaga: AJI Indonesia, AJI Jakarta, LBH Pers, PWJ, PFI, IJTI, PWI, KontraS, melalui surat ini, menyampaikan penegasan bahwa kami mendorong penuntasan hukum yang adil dan jujur atas kasus kekerasan (penganiayaan, pembatasan akses kerja, perampasan barang dan penghilangan karya cipta) yang dilakukan oleh Letkol. Robert Simanjuntak (perwira TNI AU) Cs pada 16 Oktober 2012 terhadap 7 jurnalis yang sedang atau setidak-tidaknya akan meliput peristiwa jatuhnya pesawat milik TNI AU.
"Penegakan Hukum di Poso: Agenda Keadilan untuk Korban Jangan Diabaikan"
Tgl terbit: Kamis, 25 Oktober 2012
KontraS dan Setara Institute meminta Pemerintah Pusat di Jakarta, Pemerinta Daerah Sulawesi Tengah dan pihak Polri mengedepankan profesionalisme penaganan situasi di Poso, Sulawesi Tengah.
Pembungkaman Ruang Gerak Demokrasi di Papua
Tgl terbit: Rabu, 24 Oktober 2012
Kami menyesalkan hak atas kemerdekaan, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di Papua tidak sepenuhnya dijamin. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat sejatinya adalah "Hak Setiap Warga Negara" yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. Namun, dalam implementasinya situasi di Papua berbeda jauh dengan wilayah Indonesia yang lain. Tercatat dari adanya kasus penembakan hingga terror telah membuat kebebasan berekspresi tereliminir. terhitung sejak Januari hingga Oktober 2012 KontraS mencatat 81 tindakan kekerasan setidaknya 31 meninggal dan 107 orang mengalami luka-luka.
Tugas Jurnalis Terancam Perilaku Anggota TNI
Tgl terbit: Selasa, 16 Oktober 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan protes keras atas tindakan penganiayaan yang dilakukan Letkol Robert Simanjuntak (Kadispers) dan sejumlah prajurit TNI AU terhadap jurnalis saat meliput di lokasi jatuhnya pesawat Hawk 200 milik TNI AU di sekitar pemukiman warga RT 03, RW 03, Dusun 03, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM yang Tidak Direspon Polisi Mendukung KPK
Tgl terbit: Minggu, 07 Oktober 2012
Sepanjang 1 tahun -terhitung sejak Juli 2011 hingga September 2012- KontraS menerima banyak pengaduan dari masyarakat, khususnya komunitas minoritas keagamaan, etnis, pedagang, petani, buruh, pekerja, mahasiwa, pengusaha, bahkan pengaduan individual- atas praktik pengabaian kasus dan kekerasan yang potensial menimbulkan pelanggaran HAM dari aparat polisi di beberapa daerah di Indonesia.
5 Oktober 2012, TNI di Ujung Putaran Titik Balik Represi
Tgl terbit: Kamis, 04 Oktober 2012
KontraS dan Imparsial, mengucapkan Dirgahayu ke-67 TNI pada 5 Oktober 2012. Memasuki usia tersebut TNI sebagai tentara kebangsaan diharapkan dapat lebih profesional dalam mempertahankan negara. Sejumlah prestasi telah tercatat, namun demikian masih terdapat sejumlah permasalahan yang menuntut perbaikan. Untuk itu, adalah penting bagi kami untuk memberikan sejumlah catatan bagi institusi TNI, terutama pada masa satu tahun terakhir.
"RUU Kamnas Bernuansa Sekuritisasi dan DPR Harus Mengembalikannya ke Pemerintah"
Tgl terbit: Selasa, 25 September 2012
Draft RUU Keamanan Nasional akhirnya kembali diserahkan pemerintah kepada Parlemen tanpa ada perubahan sedikitpun. Padahal sebelumnya, Pansus RUU Kamnas di DPR telah memutuskan mengembalikan draft RUU itu ke pemerintah untuk diperbaiki. Senada dengan DPR, dewan perwakilan daerah dan koalisi masyarakat sipil juga mendesak agar pemerintah merombak total RUU Kamnas sebelum kembali diajukan ke parlemen.
ASEAN Human Rights Declaration must not provide protections lower than international human rights law and standards
Tgl terbit: Kamis, 13 September 2012
We, the undersigned organizations, who participated at the Civil Society Forum on ASEAN Human Rights Declaration, held on 10-11 September 2012 and the consultation meeting of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) with civil society organizations on the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD), held on 12 September 2012 in Manila, the Philippines, comment the AICHR for holding the second consultation meeting and welcome the openness shown by the AICHR representatives in the meeting.
Protes Terhadap Pemukulan 3 Warga dan Pengusiran Paksa Warga Perumahan Dodik HayamWuruk Kodam V Brawijaya
Tgl terbit: Rabu, 05 September 2012
Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan protes keras atas tindakan yang dilakukan oleh Kodam V Brawijaya yang sejak kemarin dan hari ini melakukan upaya pengusiran paksa terhadap warga (purnawirawan, janda dan putra-putrinya) penghuni Perumahan TNI AD Dodik Hayam Wuruk Surabaya Jawa Timur
Merespon Kunjungan Hillary Clinton: Pemerintah Amerika Serikat Harus Mendorong Penegakan HAM di Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 04 September 2012
KontraS menyayangkan keputusan Pemerintah Amerika Serikat yang pada akhirnya akan menindak lanjuti Perjanjian Pertahanan (Defense Framework Agreement) kepada Indonesia, yang ditandatangani pada 22 Juli 2010. Hal ini sebagaimana maksud dari kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Hillary Clinton ke Indonesia pada 3 September 2012, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan diplomatik Pemerintah AS ke wilayah Asia Timur dan Pasifik.
Menegakkan Hukum di Papua Jangan dengan Melawan Hukum
Tgl terbit: Minggu, 26 Agustus 2012
Rangkaian aksi penembakan misterius kembali mengguncang Papua. Dalam waktu 1 minggu disekitar hari lebaran setidaknya terjadinya 4 peristiwa: pertama yang menewaskan Mustafa(22) (17/08/2012), penjaga kios di pasar Distrik Obano Paniai, kedua, penembakan menewaskan Ayub Notanubun (52) pada 18 Agustus 2012
"Anggaran Pertahanan Naik, Transparansi & Akuntabilitas Menurun"
Tgl terbit: Rabu, 15 Agustus 2012
Hari ini, Rabu 15 Agustus 2012, kami dari koalisi masyarakat sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanyakan kelanjutan dari laporan terkait adanya dugaan ketidakwajaran harga dalam pembelian 6 jet tempur Sukhoi SU-30MK2.
Tujuh Tahun Nota Kesepahaman Aceh (MOU Helsinki)
Tgl terbit: Rabu, 15 Agustus 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan komitmen dan kesungguhan Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh terhadap agenda pembentukan pengadilan HAM Aceh dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.
Pendekatan Militeristik dan Kekerasan Bersenjata adalah Kehendak Rezim Dalam Lumpuhkan Perjuangan Rakyat demi Keamanan Aliran Modal
Tgl terbit: Rabu, 08 Agustus 2012
Rakyat seluruh dunia sudah mengetahui bahwa saat ini kapitalisme tengah krisis, dan krisis itu telah menyeret ratusan juta rakyat di seluruh dunia dalam lubang kemiskinan. Cara kapitalisme dalam menyembuhkan dirinya dari krisis, lazimnya tampil dalam praktek ekspansi kapital dan pendekatan kekerasan bersenjata.
Menuntut Tanggungjawab Negara dan Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar melakukan Penanganan yang Menyeluruh terhadap Kondisi Muslim Rohingya
Tgl terbit: Rabu, 01 Agustus 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, sejauh ini telah melakukan komunikasi untuk pemantauan dan mengumpulkan informasi terkait dengan beragam dan rangkaian tindak kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap 800.000 muslim Rohingya di Myanmar (negara bagian Rhakine). Disisi yang lain, kami juga mencatat sekitar 200. 000 muslim Rohingya telah menjadi pengungsi di Bangladesh, sisanya gagal mendapatkan suaka politik ataupun perlindungan baik ke Bangladesh maupun negara tujuan lainnya, karena mendapat penolakan.
Mendesak TNI untuk Menghormati Hukum dan Menghentikan Pendekatan Kekerasan dalam Kasus Sengketa Tanah dan Perumahan Negara
Tgl terbit: Selasa, 31 Juli 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan atas terjadinya tindak kekerasan yang diduga kuat dilakukan oleh prajurit TNI Zeni Kostrad TNI-AD terhadap dua orang warga masyarakat, masing-masing bernama Agus Susanto dan Suwarto yang merupakan warga Rw.012 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan.
Hasil Penyelidikan Pro Justisia PETRUS 1982-1985 Langkah Positif Koreksi Kebijakan Masa Lalu
Tgl terbit: Selasa, 24 Juli 2012
Hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM untuk peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1983 menyebutkan "ditemukan fakta dan bukti yang memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982-1985." Keputusan ini merupakan langkah positif untuk penegakan hukum dan koreksi kebijakan pemerintah di masa lalu.
Kritik Pembelian Tank Leopard: MENHAN DAN REKTOR UNHAN DIPETISI AGAR CABUT PEMECATAN AL ARAF
Tgl terbit: Kamis, 19 Juli 2012
Selasa, 16 Juli, Al Araf menerima pesan berbunyi "Ysh sahabat saya Al Araf, Apa kabar? saya perlu sampaikan bahwa saya mendapatkan arahan dari pimpinan bahwa untuk modul yang saat ini berjalan (Anantasia/Cranfield) diampu oleh dua orang dosen saja yaitu Anastasia dan Anton. Demikian pula unttuk membimbingan/pengujian Tesis untuk sementara Al tidak dilibatkan. Mohon dapat dipahami dan semoga keadaan yg tidak nyaman ini segera membaik. Salam."
"Menyikapi Arogansi Kementerian Pertahanan dan Carut Marut Pembelian 100 MBT Leopard dari Jerman"
Tgl terbit: Kamis, 19 Juli 2012
Rencana pengadaan 100 Main Battle Tank (MBT) Leopard dari Jerman (sebelumnya akan dilakukan dari Belanda) oleh pemerintah Indonesia mengundang pertanyaan dan menuai kritik dari berbagai kalangan. Terlebih lagi sikap pemerintah (Kemhan) yang cenderung memaksakan diri dan bahkan melakukan berbagai cara untuk membungkam kritik masyarakat. Belum membeli saja, rencana pengadaan MBT sudah memakan korban. Al-araf diberhentikan sebagai dosen di Univ. Pertahanan oleh Kemhan karena mengkritisi rencana pengadaan MBT itu dan juga pengadaan Alutsista lainnya.
"Menyikapi Kunjungan Kanselir Jerman Anggela Merkel dan Pembelian Tank Leopard dari Jerman"
Tgl terbit: Senin, 09 Juli 2012
Kanselir Jerman Anggela Markel berkunjung ke Indonesia pada 10 Juli 2012 dalam upaya membangun kerjasama antara Jerman-Indonesia, termasuk di bidang pertahanan. Di waktu yang sama pemerintah Indonesia berencana membeli 100 unit Main Battle Tank (MBT) Leopard dari Jerman.
Tertundanya Dialog Damai di Papua adalah Maalpraktek Penyelenggara Negara
Tgl terbit: Jumat, 06 Juli 2012
Dalam dua minggu terakhir, tokoh agama Pendeta Benny Giay and Pendeta Esmond Walilo serta aktivis LSM Septer Manufandu, Sekretaris Umum Foker LSM Papua dan Theo Hasegem, JAPHAM Wamena dengan didampingi oleh KontraS dan NAPAS berada di Jakarta untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan Pemerintah, DPR dan institusi Negara lainnya terkait dengan situasi darurat kemanusiaan di Papua.
KEMANDIRIAN POLISI ADALAH SYARAT MUTLAK BAGI KEBERLANJUTAN DEMOKRASI (Kado KontraS untuk Polri di Hari Bhayangkara ke-66)
Tgl terbit: Jumat, 29 Juni 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan selamat hari jadi ke-66 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di Hari Bhayangkara Polri ke-66 ini KontraS kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mendukung kinerja optimal Polri di ranah Civilian and Democratic Policing. Sebuah institusi keamanan yang para personelnya tunduk pada supremasi sipil, nilai-nilai konstitusional dan segenap aturan internal mengikat lainnya.
PAPUA: Wilayah tak Berhukum Catatan Kekerasan di Papua Januari-Juni 2012
Tgl terbit: Rabu, 27 Juni 2012
Sepanjang 2011, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sejumlah praktek kekerasan dan patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM yang berat di Papua. Sebanyak 52 peristiwa kekerasan dengan 52 orang meninggal, 59 luka-luka
DUKUNGAN TERHADAP KORBAN PENYIKSAAN
Tgl terbit: Selasa, 26 Juni 2012
Tanggal 26 Juni 1987 dimana Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau Hukuman yang Kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia ditandatangani (Konvensi). Momen ini kemudian diperingati sebagai Hari Internasional untuk Mendukung Korban-Korban Penyiksaan (International Day in Support of Victims of Torture), hal ini ditujukan untuk memberikan solidaritas kepada mereka yang pikiran, badan atau jiwanya pernah mengalami penyiksaan. Indonesia sebagai salah satu Negara peserta di konvensi ini, sudah sepantasnya turut serta mengambil bagian dalam perayaan yang dirayakan para pejuang anti penyiksaan sedunia ini.
PENYIKSAAN MENINGKAT DRASTIS! Laporan Praktek Penyiksaan di Indonesia Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan 2012
Tgl terbit: Jumat, 22 Juni 2012
Memperingati Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan (26 Juni), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengeluarkan laporan tahunan berjudul, "Penyiksaan Meningkat Drastis!" Laporan ini disarikan dari berbagai insiden penyiksaan yang mendapat perhatian publik luas (baik nasional maupun internasional) sepanjang Juli 2011-Juni 2012, khususnya elaborasi berbagai laporan pengaduan kasus penyiksaan yang langsung ditangani oleh KontraS. Laporan ini merupakan evaluasi KontraS terhadap situasi praktik penyiksaan tetap menggunakan kerangka penilaian yang digunakan oleh Komite Anti Penyiksaan (Committee Against Torture) dan mekanisme di bawah Dewan HAM PBB (baik itu lewat Pelapor Khusus Anti-Penyiksaan maupun lewat sidang Universal Periodic Review yang pada 23 Mei 2012 merupakan Siklus II).
Presiden, Jangan Selalu Diskriditkan Orang Papua, Bentuk Tim Pencari Fakta
Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2012
Eskalasi kekerasan di Papua semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir ini. Teror, kekerasan dan ancaman menjadi wajah keseharian kehidupan masyarakat di Papua. Sepanjang bulan Juni saja, sebanyak 11 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka akibat ditembak secara misterius.
Pemantauan Penembakan Misterius di Papua
Tgl terbit: Selasa, 12 Juni 2012
Laporan ini merupakan bentuk dokumentasi dan pemantauan KontraS terkait aksi penembakan misterius di Papua selama kurun waktu Januari sampai 11 Juni 2012. Data ini diolah dari laporan yang dikirim oleh perwakilan KontraS wilayah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya, termasuk data hasil pemantauan media massa.
Mendesak Penyelesaian Menyeluruh atas Tindak Kekerasan, Perusakan dan Pembunuhan di Kampung Honelama, Wamena
Tgl terbit: Senin, 11 Juni 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), turut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya, seorang anggota TNI, Pratu Sahlan dan seorang warga sipil, Elinus Yoman SH, Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kabupaten Puncak Jaya. Mereka meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi di Kampung Honolema, Wamena, 6 Juni 2012.
Mendesak Proses Hukum terhadap Pelaku Kekerasan kepada Jurnalis di Padang Sumatera Barat
Tgl terbit: Jumat, 01 Juni 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), protes keras atas pemukulan yang dilakukan personel TNI AL terhadap tujuh wartawan televisi dan media cetak saat meliput razia warung remang-remang di kawasan Sei Beremas, Kelurahan Gates, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang pada Selasa, 29 Mei 2012.
"KPK dan DPR Harus Pro Aktif dalam Mengusut Kasus Sukhoi dan Mendalami Hubungan Presiden SBY dengan Sudjito Ng"
Tgl terbit: Rabu, 23 Mei 2012
Proses pengadaan jet tempur Sukhoi tetap menunjukkan kejanggalan dan ketidaktransparanan. Komitmen Kementrian Pertahanan (Kemhan) untuk merubah penggunaan komersial kredit menjadi state kredit di DPR hanya janji semu. Hal itu terbukti dari dilanjutkannya kerjasama Kemhan dengan Rusia dalam pengadaan Sukhoi yang tetap menggunakan komersial kredit sebagaimana diberitakan media beberapa waktu lalu.
Sidang Universal Periodical Review PBB untuk Kondisi HAM Indonesia: Pemerintah Indonesia Defensif
Tgl terbit: Rabu, 23 Mei 2012
KontraS mengapresiasi negara-negara yang secara aktif memberikan pertanyaan dan rekomendasi perbaikan kondisi HAM di Indonesia lewat sidang Universal Periodical Review (UPR) 2nd Cycle di Jenewa pada 23 Mei 2012. Namun seperti yang sudah diduga, Sesi UPR II ini masih dipenuhi jawaban-jawaban yang sama dari Pemerintah Indonesia pada Sidang UPR I tahun 2008. Itu artinya tidak ada perubahan situasi penegakan HAM di Indonesia. Mengingat kasus-kasus intoleransi, impunitas dan kekerasan terhadap pembela HAM (termasuk di Papua) masih menjadi problem-problem dominan yang belum diselesaikan.
14 Tahun Paska Soeharto: Politik Pemerintahan SBY Mengamankan Orde Baru
Tgl terbit: Minggu, 20 Mei 2012
Memasuki 14 tahun paska rezim otoritarian orde baru dibawah Soeharto KontraS mencatat sejumlah kemajuan dan kemunduran dalam bidang HAM. Catatan ini pada akhirnya berujung pada sebuah kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia hanya tren zaman paska otoritarian dan tidak mendapatkan tempat dalam pemenuhan dan perlindungannya. Terutama dalam 7 tahun terakhir.
Catatan HAM Indonesia dalam Pengawasan PBB Isu Kebebasan Beragama, Kebebasan Berpendapat, dan Pertanggung-jawaban atas Pelanggaran HAM Serius
Tgl terbit: Selasa, 15 Mei 2012
(Jakarta, 15 Mei 2012)-Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dorong Indonesia ambil langkah nyata guna menjamin kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan pertanggung-jawaban atas pelanggaran HAM saat Universal Periodic Review (UPR atau Tinjauan Periodik Universal) terhadap Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 23 Mei 2012, demikian Human Rights Watch dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dalam siaran pers hari ini.
1257 Surat Harapan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Untuk Indonesia Yang Lebih Baik
Tgl terbit: Senin, 14 Mei 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Korban dan Keluarga korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai kasus atau peristiwa menyayangkan sikap Presiden atas pengabaian penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Hingga kini proses hukumnya masih terganjal di Kejaksaan Agung.
14 Tahun Tragedi Mei: Pentingnya Akuntabilitas Hukum, Pengakuan dan Pengungkapan kebenaran
Tgl terbit: Minggu, 13 Mei 2012
Tragedi 13-15 Mei 1998 adalah salah satu sejarah kelam perjalanan bangsa ini. 14 tahun momentum peristiwa Mei penting bagi kita semua untuk tidak melupakan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Untuk itu, diperlukan kejujuran dan tanggungjawab negara serta dukungan semua komponen bangsa ini untuk melakukan upaya-upaya pengungkapan kebenaran, pengakuan dan akuntabilitas hukum atas tragedi Mei 1998.
Hentikan Penembakan dan Kriminalisasi Terhadap Warga Papua
Tgl terbit: Kamis, 03 Mei 2012
Kami menyesalkan atas terjadinya penembakan terhadap Terjoli Weya (23), seorang mahasiswa pria, semester VI kuliah di STIE Port Numbay Jayapura, tinggal di Asrama Tolikara, tertembak saat pulang aksi damai memperingati hari aneksasi RI pada 1 Mei 2012, disekitar Koramil 1701 Jayapura dengan markas TNI AD perwakilan Jayawijaya di distrik Kotabaru, Abepura Kota Jayapura.
PAPUA: HIDUP DENGAN CINTA TANPA SENJATA
Tgl terbit: Rabu, 02 Mei 2012
Di atas merupakan penggalan lirik dari lagu yang bertajuk Bumi Papua ini menyiratkan kegelisahan anak-anak muda yang tergabung dalam Teknoshit, sebuah band yang mengusung genre electronic music, atas kondisi Papua. Lagu ini termaktub di dalam album ketiga mereka, LIFEVOLUTION yang diluncurkan pada 2 Mei 2012.
13 Tahun Peringatan Peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara: KontraS Desak Gubernur Aceh terpilih harus segera bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh
Tgl terbit: Selasa, 01 Mei 2012
KontraS mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya langkah korban serta keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berinisiatif memperingati 13 tahun peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara pada 3 Mei 2012. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Mei 1999 itu menyebabkan 21 orang meninggal dan 156 orang mengalami luka parah akibat ditembak secara brutal oleh TNI. Dalam catatan sejarah konflik kekerasan, kasus penembakan di Simpang KKA merupakan salah satu pelanggaran HAM Berat yang pernah terjadi di Propinsi Aceh.
Pengamanan Hari Buruh Harus Proporsional dan Profesional
Tgl terbit: Senin, 30 April 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak agar Kepolisian RI tidak mengulangi kesalahan dalam mengambil kebijakan pengamanan terkait hari buruh (1/5). Polri harus belajar dari kelemahan dan kekurangan, khususnya pengalaman dalam kebijakan pengamanan aksi menentang kenaikan BBM dan penembakan buruh PT Freeport Indonesia, belum lama ini.
Perkembangan Penanganan Kasus Kekerasan "Genk Motor"
Tgl terbit: Jumat, 20 April 2012
KontraS mengapresiasi langkah dari Pangdam Jaya yang mengumumkan 4 nama anggota Arhanud TNI yang diduga terlibat dengan 200an orang pelaku kekerasan pada 13 April 2012 dibeberapa daerah/jalan di Jakarta. Namun demikian pernyataan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dan sekaligus menunjukan ketidak konsistenan penanganan kasus ini.
Sudomo Meninggal, Penuntasan Kasus Masa Lalu Harus Jalan Terus
Tgl terbit: Kamis, 19 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan turut berbela sungkawa atas meninggalnya Laksamana (Purn). Sudomo, mantan Pangkopkamtib (Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban) pada tanggal 18 April 2012. Semasa hidupnya, selain pernah menjadi Pangkopkamtib, Sudomo juga pernah menjadi Kepala Staf TNI AL, Menkopolkam, Menteri Tenaga Kerja dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada era kepemimpinan Soeharto.
Mengecam Brutalitas Gerombolan Orang pada 13 April 2012
Tgl terbit: Sabtu, 14 April 2012
KontraS mengecam keras brutalitas sekelompok orang yang menyerang berbagai tempat, diantaranya beberapa pusat-pusat retail dan tempat nongkrong di Jakarta pada Jum at dini hari (13 April). Akibatnya, 2 orang meninggal dunia. Penyerangan ini dilakukan oleh 200an orang yang mengendarai motor dan mobil. Dari beberapa kesaksian, tercirikan para pelaku memiliki ciri fisik berbadan tegap dan berkepala "cepak dan menggunakan pita kuning.
"UU Penanganan Konflik Sosial Ancaman Baru Bagi Rakyat"
Tgl terbit: Kamis, 12 April 2012
Pada sidang paripurna tanggal 11 April 2012 DPR akhirnya mengesahkan UU Penanganan Konflik Sosial. Pengesahan UU PKS oleh DPR patut dikecam dan merupakan langkah yang sangat prematur dan cenderung dipaksakan mengingat di dalam UU PKS ini masih terdapat banyak pasal bermasalah dan tidak mengalami perubahan substansial yang berarti , sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru bagi kehidupan berdemokrasi.
Aroma Persekutuan Buruk di Balik Pengesahan UU Penanganan Konflik Sosial
Tgl terbit: Rabu, 11 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) amat menyayangkan keputusan Paripurna DPR RI untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (PKS) pada Rabu 11 April 2012. Pengesahan ini menjadi bukti bahwa pemerintah dan parlemen telah bersekutu untuk sebuah kepentingan di luar konstitusi UUD 1945 dan sistem penegakan hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, rule of law, dan hak asasi manusia hanya dijadikan pemanis tambahan, ketimbang landasan utama dalam mewacanakan pencegahan konflik sosial.
Kebijakan Pengamanan Khusus Merusak Solusi Damai untuk Papua
Tgl terbit: Selasa, 10 April 2012
Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang disampaikan melalui juru bicara Julian Aldrin Pasha (9/4) akan mengeluarkan kebijakan pengamanan khusus untuk Papua pasca penembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV di Bandar Udara Mulia Papua semakin membuktikan minimnya itikad baik pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua melalui jalan damai.
Voice from the East (VOTE) : Pawai Budaya dan Konser Kemanusiaan Kampanye Perdamaian untuk Indonesia Timur di Yogyakarta, 14 April 2012
Tgl terbit: Minggu, 08 April 2012
VOTE (Voice from the East) merupakan sebuah gerakan kampanye sosial yang digagas oleh seniman dan penggiat social untuk mengembalikan martabat kemanusiaan, perdamaian, kesejahteraan, pelestarian lingkungan, demokratisasi serta merawat keberagaman dan budaya di Indonesia Timur. Bagi VOTE, Indonesia Timur adalah benteng terakhir keserasian hidup manusia dan lingkungan hidup di Indonesia. Keindahan alam dan persaudaraan sesama manusia adalah wajahKeindahan alam dan persaudaraan sesama manusia adalah wajah asli Indonesia
"Menolak Pembahasan dan Pengesahan RUU Penanganan Konflik Sosial"
Tgl terbit: Kamis, 05 April 2012
Pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial oleh Pansus DPR saat ini telah memasuki tahap akhir dan rencananya akan segera disahkan menjadi Undang-undang dalam sidang paripurna tanggal 10 April 2012. Salah satu pasal di RUU ini menyatakan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk meminta pengerahan dan penggunaan TNI melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam menangani konflik sosial di wilayahnya.
Sembilan Tahun Kejahatan Seirus Wamena 4 April 2003
Tgl terbit: Rabu, 04 April 2012
Kronologi peristiwa: Pada tanggal 4 April 2003 pukul 01 WIT sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata Markas Komando Distrik (MAKODIM) 1702 Wamena. Penyerangan ini menewaskan dua personil KODIM: Lettu TNI AD Napitupulu dan Parajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata) dan satu orang prajurit luka-luka. Serta dari pihak penyerang satu orang tewas dan satu orang lagi luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pucuk senjata dan amunisi. Selanjutnya terjadilah Operasi besar-besaran untuk pencarian pelaku dan sejumlah pucuk senjata dan amunisi. TNI dalam operasinya telah menyebarkan ketakutan dan situasi tidak aman dengan melakukan pemindahan paksa di dusun Perabaga, Yonggime dan Alogonik disertai pengrusakan dan penghilangan harta milik masyarakat.
Kronologis Penggerebekan di YLBHI-LBH Jakarta dan Penangkapan sejumlah mahasiswa
Tgl terbit: Minggu, 01 April 2012
Aksi Demonstrasi mahasiswa YAI dan UKI berlangsung bentrok. Dari kejauhan beberapa kali terdengar letusan tembakan. Sementara itu sejumlah mahasiswa (tergabung dalam Konami) sedang beristirahat di lantai 1 dan basement gedung YLBHI-LBH Jakarta. Salah seorang mahasiswa mendatangi kumpulan mahasiswa lainnya yang sedang berada di basement maupun di lantai 1 untuk mengajak mereka menunjukkan solidaritas terhadap mahasiswa-mahasiswa YAI dan UKI yang saat itu terjebak di dalam kampus UKI dan YAI. Si pemberi info mengatakan bahwa pos polisi di depan YAI telah dibakar.
PERANGAI POLISI MEMPERBURUK KEBIJAKAN BBM
Tgl terbit: Selasa, 27 Maret 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas bentrokan yang terjadi hari ini, Selasa 27 Maret 2012, kepada kedua belah pihak-baik para demonstran dan aparat polisi yang terluka dalam melakukan pengamanan di lapangan. Dari pemantauan kami di lapangan, KontraS mencatat hari ini di Jakarta terdapat 5 lokasi yang menjadi pilihan peserta aksi dalam mengungkapkan kebebasan berekspresi mereka.
Tak Penting Melibatkan TNI Dalam Pengamanan Demo BBM
Tgl terbit: Jumat, 23 Maret 2012
Kami dari KontraS dan sejumlah individu masyarakat sipil mempertanyakan pengerahan TNI dan model kekerasan dalam menghadapi aksi demonstrasi atas kenaikan BBM. Dalam catatan kami telah terjadi 87 aksi protes, 29 diantaranya berakhir rusuh.
#HAK ASASI Compang-Camping Hak Asasi Sepanjang 2011
Tgl terbit: Selasa, 20 Maret 2012
Di hari jadi KontraS ke-14 tahun ini, sebuah catatan refleksi kami keluarkan dengan judul #HAKASASI (Compang-Camping Hak Asasi Sepanjang 2011). Judul ini kami pilih sebagai sebuah refleksi dan ekspresi atas perjuangan para korban dan keluarganya untuk menyuarakan keadilan. Para korban yang tegar dan memiliki konsistensi dalam perjuangannya, di tengah ocehan politik para pemberi harapan palsu republik ini, yang tidak kunjung mengubah, memperbaiki dan mencegah terjadinya kekerasan di Indonesia.
Putusan Peradilan Terhadap Forkorus CS Jauh dari Prinsip HAM dan Semangat Peradilan Yang Fair
Tgl terbit: Jumat, 16 Maret 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyesalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura Papua Barat, yang menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap Forkorus Yaboisembut, S. Pd, Edison Kladeus Waromi serta 3 orang lainnya, yakni; Dominikus Surabut, August M. Sananai Kraar dan Selpius Bobii, pada hari ini. Meski putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni 5 tahun penjara, namun pada praktiknya sangat jauh dari prinsip peradilan yang fair (unfair trial) dan tidak sejalan dengan gagasan membangun Papua Damai melalui dialog yang bermartabat.
DPR dan KPK Perlu Proaktif Mengawasi Pembelian Sukhoi
Tgl terbit: Rabu, 14 Maret 2012
Klarifikasi, atau lebih tepatnya sanggahan Pemerintah cq Kemenhan yang menyebutkan bahwa dalam pembelian 6 unit Sukhoi SU 30 MK2 tidak ada unsur penggelembungan harga didasari oleh sebuah argumen bahwa masing-masing unit pesawat dibeli dengan harga USD 54,8 juta. Ini artinya, untuk total 6 unit Sukhoi, harga keseluruhan adalah USD 328,8 juta. Sementara itu, total anggaran yang dialokasikan untuk pembelian senilai USD 470 juta. Dengan demikian, masih ada sisa sebesar USD 141,2 juta yang menurut versi Pemerintah, digunakan untuk membeli 12 mesin dan pelatihan 10 pilot.
Voice from the East (VOTE): Â Pawai Budaya dan Konser Kemanusiaan Kampanye Perdamaian untuk Indonesia Timur di Yogyakarta, 14 April 2012
Tgl terbit: Selasa, 13 Maret 2012
VOTE (Voice from the East) merupakan sebuah gerakan kampanye sosial yang digagas oleh seniman dan penggiat social untuk mengembalikan martabat kemanusiaan, perdamaian, kesejahteraan, pelestarian lingkungan, demokratisasi serta merawat keberagaman dan budaya di Indonesia Timur. Bagi VOTE, Indonesia Timur adalah benteng terakhir keserasian hidup manusia dan lingkungan hidup di Indonesia. Keindahan alam dan persaudaraan sesama manusia adalah wajah Keindahan alam dan persaudaraan sesama manusia adalah wajah asli Indonesia
Pelibatan TNI dalam Pengamanan aksi Penolakan Kenaikan BBM adalah Ancaman terhadap Demokrasi
Tgl terbit: Selasa, 06 Maret 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan cara berpikir yang militeristik dari pemerintah untuk menghalau respon dan aksi masyarakat atas kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Terlebih-lebih mengembangkannya dengan menuduh aksi penolakan kenaikan harga BBM sebagai aksi penggulingan kekuasaan Presiden SBY.
Protes Terkait Upaya Pengusiran Paksa Warga Perumahan Dodik Hayam Wuruk
Tgl terbit: Selasa, 06 Maret 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menerima informasi yang disampaikan oleh Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN) yang beralamat di Jalan Diponegoro No.74 Jakarta terkait dengan upaya pengusiran paksa warga perumahan Dodik Hayam Wuruk (Jawa Timur) pada tanggal 28 Februari 2012.
DISTORSI KEPEMIMPINAN DALAM TUBUH TNI
Tgl terbit: Selasa, 28 Februari 2012
Salah satu keunikan menejemen militer adalah adanya prinsip atau asasunity of command,hanya satu kekuasaan atau komando tertinggi dalam militer. Komando itu dilaksanakan secara hirarki yang ketat dan penuh disiplin. Seluruh perintah dan kebijakan pimpinan dalam organisasi militer senantiasa dipatuhi dan ditaati, karena itu ada istilah "perintah di atas segala-galanya" yaitu melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggungjawab tanpa menambah atau mengurangi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Kedisiplinan untuk mematuhi segala peraturan dan ketentuan kedinasan ini, memang harus ditegakkan dengan sangat keras, sehingga disiplin bahkan dikatakan sebagai "napas kehidupan" bagi seorang militer
Mempertanyakan Kemampuan Menkopolhukam dalam Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat
Tgl terbit: Kamis, 23 Februari 2012
KontraS, IKOHI dan Korban Pelanggaran HAM berat mendesak MenKo-Polhukam, Sdr. Djoko Suyanto untuk segera mengumumkan rencana kerja penuntasan kasus-kasus Pelanggaran HAM yang berat, terutama kasus-kasus yang terjadi dimasa lalu.
Statement Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Buruh Menolak Keterlibatan TNI dan POLRI dalam Sengketa Perburuhan
Tgl terbit: Jumat, 03 Februari 2012
Seperti menjadi tradisi, setiap pergantian tahun, kaum buruh dan pengusaha selalu berselisih soal kenaikan upah buruh melalui mekanisme penentuan Upah Minimum Kota/Propinsi. Mekanisme ini ditentukan melalui Dewan Pengupahan. Tahun ini perselisihan tersebut makin tajam hingga berujung pada aksi dan mogok buruh, sementara disisi lain kalangan pengusaha melakukan perlawanan hukum menggugat penetapan upah ke PTUN.
Penolakan Aliansi Masyarakat Sipil terhadap Rencana Pembelian 100 Tank Leopard 2A6
Tgl terbit: Jumat, 27 Januari 2012
Akhir-akhir ini, publik diramaikan dengan polemik rencana pembelian 100 main battle tank (MBT) Leopard 2A6 oleh Mabes TNI-AD. Keinginan tersebut terus menuai pro kontra. Pihak Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI termasuk TNI AD bersikukuh untuk meneruskan rencana ini. Bahkan, dijadwalkan pada 30 Januari-2Februari mendatang, tim dari TNI AD akan bertolak menuju Belanda untuk membicarakan lebih lanjut dengan pemerintah Belanda.
Rekomendasi untuk Tim Seleksi Komnas HAM: Pembelajaran dari Komnas HAM Periode 2007-2012 untuk Perbaikan di Masa Datang
Tgl terbit: Kamis, 26 Januari 2012
Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik proses seleksi calon anggota baru Komnas HAM periode 2012-2017. Komnas HAM adalah sebuah institusi harapan atas keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Sebagai sebuah institusi negara, sebenarnya Komnas HAM hanyalah satu elemen kecil dari suatu sistem HAM di tingkat nasional yang membutuhkan komitmen simultan semua organ-organnya. Meski tidak bisa merepresentasikan untuk suatu sistem HAM nasional, institusi semacam Komnas HAM punya suatu minimum performa institusional (juga relatif tersedia dalam aturan normatif nasional UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000):
Jelang Persidangan Kongres Rakyat Papua III, 30 Januari 2012: "Mendesak Pemantauan Terbuka untuk Menjamin Persidangan berjalan Jujur"
Tgl terbit: Rabu, 25 Januari 2012
Penyerangan masyarakat sipil peserta Kongres Rakyat Papua III yang berlangsung 17-19 Oktober 2011 merupakan pelanggaran hak berekspresi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kami mencatat bahwa dalam peristiwa tersebut telah diduga kuat telah terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia oleh aparat TNI/Polri berupa tindakan penangkapan sewenang-wenang disertai tindakan penyiksaan terhadap masyarakat sipil, baik itu peserta kongres maupun pihak yang datang hanya untuk menonton serta tindakan pengrusakan terhadap harta kekayaan milik masyarakat yang menimbulkan kerugian materiil di beberapa lokasi yang menjadi pusat penangkapan. Pasca peristiwa tersebut, ditemukan 3 korban tembak yang diduga kuat juga dilakukan oleh aparat TNI/Polri. Hal ini diperkuat pula dengan hasil temuan Komnas HAM yang telah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ini.
Presiden SBY Harus Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat, Bukan Berwacana
Tgl terbit: Jumat, 20 Januari 2012
KontraS menyayangkan pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada rapat pimpinan POLRI-TNI, Jum’at 20 Januari 2012, yang mengatakan ada banyak tuduhan yang tidak benar berupa terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Sebagaimana, diantaranya, yang diberitakan dalam media Republika.co.id dan detik.com (Jum at, 20 Jan 2012) SBY menyatakan bahwa peristiwa demi peristiwa yang terjadi bukan pelanggaran HAM yang berat (Kejahatan terhadap kemanusiaan dan Genosida) sebagaimana yang terjadi di Bosnia Herzegovina, Kamboja ataupun Afrika.
Stop Rencana Mobilisasi Pasukan Densus 88 ke Aceh
Tgl terbit: Selasa, 17 Januari 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras rencana mobilisasi 780 personel Mabes Polri dari berbagai satuan, termasuk di antaranya Detasemen Khusus Anti Teror 88 Mabes Polri,untuk mengamankan persiapan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 16 Februari 2012 mendatang.
Masih ada Petrus di Simpang Mile-51
Tgl terbit: Selasa, 10 Januari 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras atas keberlanjutan penembakan misterius (Petrus) di simpang Mile-51, tanpa diikuti pengusutan terbuka atas peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Insiden petrus kembali terjadi pada Senin, 9 Januari 2012 sekitar pukul 09.15 WIT, di ruas simpang Mile 51. Wilayah ini menghubungkan Timika dan Tembagapura. Sebuah mobil pengawas trailer milik PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) bernomor lambung LWB 01-3608, dikendarai 2 karyawan PT KPI ditembaki dan dibakar oleh orang yang tidak diketahui. Dalam insiden tersebut, 2 karyawan tewas (baca: Nasyun Naboth Simopiaref tewas di lokasi dan Thomas Bagiarsa tewas akibat luka bakar). Pasca insiden kedua korban sempat diterbangkan menggunakan helikopter ke Rumah Sakit Tembagapura untuk proses identifikasi. Sebagai informasi PT KPI adalah perusahaan kontraktor PT Freeport Indonesia. Hingga kini belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan Polda Papua atas kekerasan tersebut.
Surat Terbuka bagi Menteri Hukum dan HAM untuk Penanganan Isu-isu Prioritas tentang Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Rabu, 04 Januari 2012
Melalui surat ini, KontraS bermaksud memberikan masukan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait beberapa isu prioritas tentang hak asasi manusia yang harus menjadi perhatian Kementrian Hukum dan HAM dalam sisa waktu pemerintahan Presiden SBY-Boediono. Perlu diketahui bahwa dalam periode kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM sebelumnya, terdapat banyak misleading dalam mengimplementasikan hak asasi manusia. Kami berharap Menteri Hukum dan HAM dapat menjadikan masukan tentang isu-isu prioritas HAM ini untuk menjadi perhatian dalam menjalankan tugas.
BURUK, Kondisi HAM di Nusa Tenggara Timur
Tgl terbit: Rabu, 04 Januari 2012
Tahun 2011 telah berakhir. Tahun yang diawali dengan harapan akan perubahan menuju penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang lebih baik. Harapan akan jaminan keselamatan rakyat dalam kehidupan yang sejahtera di propinsi tercinta, Nusa Tenggara Timur. Tetapi, dipenghujung tahun ini, kami, Koalisi Masyarakat Sipil NTT, masih memperjuangkan dan mengkritisi berbagai perkembangan yang belum memenuhi rasa keadilan dan menciptakan kesejahteraan.
KontraS Aceh: Kekerasan di Aceh Masih Tinggi
Tgl terbit: Rabu, 04 Januari 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, mencatat kasus kekerasan dalam penegakkan syariat Islam merupakan kasus tertinggi tahun 2011. Tahun lalu terjadi 46 kasus, pada 2010 tercatat 55 kasus.
Pimpinan Organisasi Nasional Kunjungi Wilayah Konflik Berdarah
Tgl terbit: Selasa, 03 Januari 2012
Jakarta (03/01)-Sejumlah Pimpinan Organisasi Massa, Organisasi Non Pemerintah, Organisasi Mahasiswa dari berbagai sektor diantaranya Lingkungan Hidup, Agraria, Tani, Buruh, Prodemokrasi, Hak Azazi Manusia, kelompok perempuan dipastikan akan melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah konflik berdarah di tanah air. Kunjungan tersebut dalam rangka memberikan dukungan dan solidaritas kepada masyarakat yang selama ini tak pernah lelah memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat diatas tanah mereka berikut sumber-sumber kehidupan yang terkandung di dalamnnya. Harapannya pertemuan antara pimpinan Ormas, Ornop nasional dan mahasiswa dengan masyarakat korban itu nantinya bisa mengurangi trauma dan memberikan rasa aman terhadap korban konflik berdarah dan menemukan resolusi yang berkeadilan dan mengutamakan keselamatan rakyat.
Kisruh Pilkada Penyumbang Meningkatnya Kekerasan Bersenjata di Aceh
Tgl terbit: Senin, 02 Januari 2012
Setidaknya ada 5 orang terbunuh dalam aksi kekerasan yang terjadi dalam dua hari terakhir, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2011 dan 1 Januari 2012. Kekerasan yang terjadi mejelang pergantian tahun ini tentu sangat mengkhawatirkan. Mengingat kekerasan itu berlangsung menjelang pelaksaaan Pesta Demokrasi pemilihan kepala Daerah yang dijadwalkan oleh KIP Aceh berlangsung pada 16 February 2012.
Pesan Akhir Tahun Korban: Rapuhnya Pemenuhan Keadilan Substantif bagi Korban Pelanggaran HAM: Tantangan Konsistensi Komitmen Politik Presiden ke Depan
Tgl terbit: Kamis, 29 Desember 2011
Kami menyatakan kekecewaan yang mendalam terhadap Presiden SBY yang tak kunjung menjalankan komitmen politik untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu. Sepanjang tahun 2011, perubahan yang diharapkan korban tentang adanya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat masih jalan di tempat. Pemerintah masih menolak pertanggungjawaban pelanggaran HAM dimasa lalu, dengan terus menerus mengingkari Konstitusi (UUD 1945), mengabaikan konsensus nasional sebagai mandat reformasi, dan menutup mata atas kewajiban internasionalnya.
Kepolisian Sumut: Aktor Dominan Pelanggar HAM, Belum Profesional, dan Kriminalitas Tinggi
Tgl terbit: Selasa, 27 Desember 2011
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2011 ini BAKUMSU dan KontraS Sumut kembali melakukan kerjasama monitoring kasus dan peristiwa pelanggaran HAM dan Kekerasan yang dilakukan oleh sektor keamanan di Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan Kerjasama yang didasarkan pada premis awal bahwa sektor keamanan (TNI, Kepolisian, dan Satpol PP) merupakan institusi negara yang cenderung melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia sehingga perilaku dan aksinya di lapangan relevan untuk dimonitoring. Di sisi lain, Reformasi sektor keamanan di tingkat lokal, merupakan sektor yang harusnya mengalami reformasi secara legal formal. Namun faktanya di lapangan reformasi legal formal itu sering terdistorsi, alias tidak berjalan. Karenanya penting untuk memantau sejauhmana reformasi legal formal tersebut telah berlangsung secara aplikatif di lapangan. Kerjasama monitoring ini diperuntukkan untuk maksud pemantauan tersebut.
Masyarakat Sipil ASEAN berdialog dengan Komisioner Tinggi HAM PBB Bali, 27 November 2011
Tgl terbit: Minggu, 27 November 2011
Komisioner Tinggi HAM PBB, Navanethem Pillay, hari ini bertemu dengan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil nasional dan regional, di Bali-Indonesia, dalam rangka Konsultasi Regional ke-4 mengenai ASEAN dan Hak Asasi Manusia/ The 4th Regional Consultation on ASEAN and Human Rights.
Rangkaian Penembakan "Misterius" disekitar areal PT Freeport Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 25 November 2011
Dalam catatan KontraS sejak Juli 2009-November 2011 telah terjadi 26 kali penembakan. Rinciannya, 2009: 12 kali, 2010:1 kali, 2011: 13 kali. Akibat dari rentetan peristiwa ini korban tewas tercatat 16 orang. Rinciannnya pada 2009: ada 5 orang, 2010: tidak ada, 2011: 11 orang. Korban tewas dari Polisi (2 orang), Karyawan PTFI (11 orang), Masyarakat Sipil/Non karyawan (3 orang). Sementara yang luka sedikitnya ada 48 orang. Korban dari TNI: (2), Polisi (16 orang), Karyawan PT FI (30 orang), Masyarakat Sipil/Non karyawan (tidak ada). Beberapa diantara korban adalah warga/tenaga kerja asing.
Marty Natalegawa harus bertanggung jawab
Tgl terbit: Rabu, 16 November 2011
Sehubungan dengan hasil kunjungan Menteri Luar Negri Marty Natalegawa ke Burma pada tanggal 28-30 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Republik Indonesia mendukung Mnyanmar untuk menjadikan Sebagai Ketua ASEAN Priode yang akan datang.
Protes terhadap Penggeledahan sewenang-wenang yang dilakukan aparat TNI-Polri di Asrama Mahasiswa Papua di Jakarta dan Bali
Tgl terbit: Minggu, 13 November 2011
Kami (KNPB, Foker LSM Papua, KAMPAK Papua dan KontraS) mengecam tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI-Polri di Asrama Mahasiswa Papua asal Kabupaten Paniai-Nabire yang berlokasi di Jl. Tebet Dalam No. 39, kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Tindakan kesewenangan tersebut dalam bentuk penggeledahan tanpa disertai surat perintah apapun yang menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya penggeledahan pada hari kamis tanggal 10 November 2011 pukul 10.00-11.00 wib.
Sanksi Hukum Tegas Untuk Aparat TNI Pelaku Penyiksaan & Tindakan Tidak Manusiawi di Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya Papua
Tgl terbit: Sabtu, 05 November 2011
Aparat keamanan yang bertugas di Papua, tidak pernah bosan mempertontonkan tindakan keji, berupa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi terhadap warga Papua. Kali ini yang menjadi korban adalah 12 masyarakat sipil dari Kampung Umpagalo, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan keterangan korban dan para saksi yang kami himpun, pelakunya berasal dari anggota TNI dari Pos Kurulu Batalyon 756. (lihat lampiran kronologis lengkap)
Menggugat Profesionalisme Paspampres serta Pengusutan atas Tindak Kekerasan Terhadap Sdr. Ikbal
Tgl terbit: Minggu, 30 Oktober 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindak kekerasan dan aksi berlebihan yang dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (PASPAMPRES) terhadap Ikbal Sabarudin (24), aktivis Himpunan Mahasiswa (Hima) Persatuan Islam (Persis), karena nekat nyelonong dan membentangkan poster dihadapan Wakil Presiden Boediono pada saat peringatan hari sumpah pemuda di lapangan Siliwangi Bandung, Jumat 28 Oktober 2011. Ketika melakukan aksinya dengan berlari dan membentangkan poster, Ikbal langsung disergap oleh anggota Paspampres dan mendapatkan perlakuan kasar seperti pukulan dan tendangan. Akibatnya Ikbal mengalami luka-luka pada bagian kepala dan memar beberapa bagian tubuh.
Temuan Sementara Tindak Kekerasan di Kongres III Abepura 
dan Mogok Kerja Karyawan PT Freeport Indonesia Temuan Sementara Tindak Kekerasan di Kongres III Abepura dan Mogok Kerja Karyawan PT Freeport Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 28 Oktober 2011
KontraS menyayangkan lemahnya profesionaitas aparat keamanan, terutama Polri, di Papua. KontraS dan KontraS Papua bersama berbagai organisasi HAM di Papua, seperti Foker LSM Papua, LBH Papua dan ALDP telah menghimpun data-data dan informasi lapangan. Kami menemukan terjadinya dugaan praktik pelanggaran HAM, berupa; pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya serta penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap Panitia Kongres Rakyat Papua III (19 Oktober 2011) di Abepura serta rangkaian kekerasan dan intimidasi terhadap Pengurus SPSI PT Freeport Indonesia dalam masa-masa pelaksanaan hak mogok (15 September sampai saat ini).
Tuntutan untuk Tanah Papua Damai, untuk Rakyat Papua yang Bermartabat
Tgl terbit: Selasa, 25 Oktober 2011
Kami, warga negara Republik Indonesia amat mengkhawatirkan perkembangan situasi penegakan hak asasi manusia di Papua. Papua merupakan peta retak atas penghargaan status negara Indonesia dan luputnya jaminan konstitusi bagi rakyatnya. Papua adalah potret ketidakadilan. Papua menjadi ladang subur kekerasan, ketika negara lebih memilih untuk menghadirkan aparat keamanan dalam skala masif, ketimbang meningkatkan derajat warga Papua setara dengan warga negara Indonesia lainnya. Tindakan kekerasan adalah wajah keseharian yang luput dari koreksi kehidupan pembangunan bernegara.
Kekerasan di Abepura : Pelanggaran Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul
Tgl terbit: Sabtu, 22 Oktober 2011
Penggunaan kekuatan yang berlebihan disertai tindakan kekerasan yang dilakukan (penembakan, penangkapan dan pengrusakan) oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura pada tanggal 19 Oktober 2011, mengakibatkan jatuhnya korban 3 (tiga) orang meninggal dunia, puluhan luka-luka (luka tembak dan hantaman popor senjata) dan 6 (enam) orang yang dijadikan tersangka.
Aceh di Ambang Radikalisasi Massa! dampak dari konflik Pilkada
Tgl terbit: Jumat, 21 Oktober 2011
Kami yang bertanda-tangan di bawah ini meyakini bahwa konflik Pilkada yang terjadi di Aceh mulai mengarah kepada radikalisasi masa dan berpotensi menciptakan kemandegan politik dan ketidakpercayaan publik kepada Pemerintah Pusat.
Surat Terbuka Kepada Kapolri Mendesak Pemeriksaan terhadap Dugaan Penggunaan Kekuatan yang Berlebihan, Penembakan dan Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian pada Peserta Kongres III Papua
Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengecam keras diberlakukannya penggunaan keekuatan yang berlebihan serta tindakan kekerasan oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura. Sejak Kongres dimulai pada 17 Oktober 2011, ratusan aparat keamanan telah dikerahkan dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam menghadapi kongres tersebut. Di penutupan kongres, 19 Oktober 2011, aparat gabungan kembali dikerahkan dan melakukan penembakan kepada peserta kongres. Sekitar 1000 orang peserta kongres lari ketakutan. Sebanyak dua orang meninggal dunia akibat penembakan tersebut.
Surat Terbuka kepada Panglima TNI Mendesak Pemeriksaan Dugaan Tindakan Penembakan dan Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian pada Peserta Kongres III Papua
Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengecam keras diberlakukannya penggunaan keekuatan yang berlebihan serta tindakan kekerasan oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura. Sejak Kongres dimulai pada 17 Oktober 2011, ratusan aparat keamanan telah dikerahkan dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam menghadapi kongres tersebut. Di penutupan kongres, 19 Oktober 2011, aparat gabungan kembali dikerahkan dan melakukan penembakan kepada peserta kongres. Sekitar 1000 orang peserta kongres lari ketakutan. Sebanyak dua orang meninggal dunia akibat penembakan tersebut.
Mengukur Arah Perubahan di Burma: Menyikapi Rencana Kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia ke Burma Jakarta, 19 Oktober 2011
Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2011
Semenjak mengajukan diri untuk menjadi Ketua ASEAN di tahun 2014, pemerintah Myanmar semakin bergiat untuk menunjukkan kepada dunia Internasional dan juga ASEAN, bahwa telah terjadi perubahan di dalam negeri Burma. Beberapa tindakan dilakukan oleh Myanmar untuk memperlihatkan perubahan didalam Burma, diantaranya dengan pembebasan terhadap Aung San Suu Kyi, penyelenggaraan Pemilu pada Oktober 2010 yang lalu, pendirian Komisi Nasional HAM di Burma, dan pembebasan sejumlah Tahanan Politik (Tapol) minggu yang lalu.
Penyerangan terhadap Peserta Kongres III Rakyat Papua
Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2011
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengecam rangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura.
Reshuffle Kabinet SBY dan Agenda Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2011
KontraS tidak melihat banyak kemungkinan kemajuan Hak asasi manusia dari agenda evaluasi dan pergantian menteri pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, dipertengahan Oktober 2011 ini. Hal ini disebabkan oleh ketidak jelasan latar belakang pergantian sejumlah nama menteri (seperti Menteri Hukum dan HAM) dan masih dipertahankannya menteri-menteri yang tidak kontributif dari kacamata hak asasi manusia (seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Agama). Hutang penuntasan kasus-kasus pelanggaran ham tidak menjadi inspirasi perubahan nama di kabinet SBY. Setidaknya ada sejumlah situasi yang seharusnya menjadi agenda perhatian SBY dalam reshuffle sejumlah menteri dalam kabinetnya;
"Kekerasan yang Berurat Berakar di Tubuh TNI"
Tgl terbit: Minggu, 02 Oktober 2011
Kami mengucapkan selamat hari jadi kepada institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-66. Di hari jadi yang istimewa ini, KontraS kembali mengapresiasi upaya-upaya yang telah ditempuh TNI untuk meneguhkan kredibilitas, profesionalisme dan supremasi sipil melalui berbagai langkah yang dilakukan, baik melalui arena legislasi maupun institusional. Namun demikian catatan kealpaan akuntablitas dan sendatan reformasi TNI masih perlu terus didorong dan dikawal, seperti persoalan; Kekerasan (anggota) TNI, Konflik lahan dengan warga sipil, tindakan politis (terhadap) TNI dan akuntabilitas koreksi atas kekerasan TNI.
"Kami ingin Perubahan yang Sesungguhnya bagi Burma"
Tgl terbit: Selasa, 27 September 2011
Dalam rangka peringatan 4 tahun Revolusi Saffron, Solidaritas Indonesia for ASEAN People (SIAP), KontraS, Imparsial, FPPI, Hamurabi, LBH Pers dan YLBHI, selaku masyarakat sipil Indonesia yang menjadi bagian dari komunitas rakyat ASEAN kembali berkumpul untuk berjuang bagi saudara-saudara kami di Burma.
Kasus Semanggi II: Disandera Pernyataan Kosong Kejaksaan Agung
Tgl terbit: Jumat, 23 September 2011
Penyelesaian kasus Semanggi II, yang terjadi pada 24-28 September 1999, masih belum jelas nasibnya sampai hari ini. Kejaksaan Agung masih belum melanjutkan proses hukum atas hasil penyelidikan Komnas HAM. Alasan Kejaksaan Agung dalam pertemuan dengan korban dan Kontras pada 28 September 2010, yang pada saat itu ditemui oleh Domu P Shihite menyatakan akan menyampaikan persoalan penyelesaian kasus †kasus pelanggaran HAM berat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidus) untuk diteruskan kepada Jaksa Agung. Namun sampai dengan saat ini tidak ada tindaklanjut dan titik terang penyelesaian berkas perkara kasus Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) di Kejaksaan Agung.
Stop Politik Kekerasan dan Tarik Militer dari Tanah Papua
Tgl terbit: Rabu, 21 September 2011
Dialog Damai Jakarta †Papua yang dimotori oleh Jaringan Damai Papua ; Pater Neles dan Muridan, dengan mengawali konferensi damai di bulan Juni 2011, mendapat hambatan dari berbagai pihak yang tidak menginginkan Tanah Papua sebagai Tanah Damai dan penyelesaian masalah melalui sebuah Dialog Bermartabat, sebagaimana perkataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa penting untuk melakukan Komunikasi Konstruktif dan Membangun Papua Dengan Hati.
Kronologi Tindak Kekerasan Aparat Keamanan Terhadap Peserta Unjuk Rasa Peringatan 7 tahun Dibunuhnya Munir
Tgl terbit: Kamis, 08 September 2011
Massa Aksi KASUM (Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir) melakukan aksi unjuk rasa Peringatan 7 Tahun Munir di depan istana negara. Aksi tersebut dilakukan dengan membuat sebuah mimbar atau panggung berukuran empat meter persegi.
Polri Harus Netral atas Konflik antara Pemkot Padang dan Pedagang Pasar Raya Padang
Tgl terbit: Senin, 05 September 2011
KontraS mengecam tindakan kekerasan terhadap Pedagang Pasar Raya Padang di Pasar Inpres II, III dan IV yang dilakukan oleh aparat keamanan yang terdiri dari Satpol PP kota Padang, Kepolisian (diantaranya anggota Satbrimob Polda Sumbar), TNI AD serta anggota Damkar Kota Padang. Kekerasan tersebut terjadi saat pengamanan proses pembongkaran gedung Inpres II, III dan IV atas permintaan Pemerintah Kota Padang. Tindakan kekerasan tersebut terjadi tepat pada tanggal 31 Agustus 2001, saat para pedagang merayakan hari Raya Idul Fitri. Anggota TNI dan Polri bertindak ditengah negoisasi dan proses hukum yang tengah berlangsung. Aparat keamanan menunjukkan sikap diskriminatif dengan berpihak pada salah satu pihak yang berkonflik (Pemkot Padang) dibandingkan dengan Pedagang Pasar Raya Padang.
Perkembangan Peristiwa Tiaka Sulteng: Komnas HAM dan Kompolnas Harus Pastikan Penghukuman kepada Anggota Polri yang Melakukan Tindakan Pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Minggu, 04 September 2011
KontraS meminta Komnas HAM dan Kompolnas untuk membentuk tim dan melakukan investigasi mendalam terhadap peristiwa penembakan yang dilakukan oleh anggota Polres Morowali kepada warga di Tiaka, Sulawesi Tengah yang menewaskan 2 orang warga, pada 22 Agustus lalu serta penanganan kepada warga yang kemudian ditangkap dan dibawa ke Polda Sulawesi Tengah, hingga hari ini, 4 September 2011
Penangkapan dengan disertai Penyiksaan Warga Sipil oleh Polisi/TNI, Memperburuk Situasi Papua
Tgl terbit: Sabtu, 03 September 2011
KontraS mengecam praktek buruk penegakan hukum dengan cara penyiksaan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh Polisi di Papua terhadap sejumlah warga sipil di Papua. Tindakan ini merupakan pelanggaran HAM yang berat yang sepatutnya dihindari karena bertentangan dengan sejumlah aturan hukum.
Hari Penghilangan Orang Secara Paksa Internasional (30 Agustus): Para Korban tidak Sendiri
Tgl terbit: Selasa, 30 Agustus 2011
KontraS menyambut baik hari penghilangan orang secara paksa yang diperingati setiap 30 Agustus setiap tahunnya. Salah satu semangat dan pesan dari peringatan tahunan internasional ini adalah untuk menghentikan praktek buruk penghilangan orang secara paksa dan memberikan keadilan bagi korban. Idealnya semangat ini bisa diakomodir dalam praktek politik Presiden SBY.
Presiden Harus Beri Prioritas Penyelesaian Papua yang Bermartabat Serta 
Mencegah Meluasnya Eskalasi Kekerasan di Papua Presiden Harus Beri Prioritas Penyelesaian Papua yang Bermartabat Serta Mencegah Meluasnya Eskalasi Kekerasan di Papua
Tgl terbit: Selasa, 23 Agustus 2011
Prospek damai di tanah Papua dikhawatirkan akan semakin sulit terwujud. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi dasar kekhawatiran tersebut; pertama meningkatnya ekskalasi kekerasan yang memperkeruh Papua, kedua nihilnya akuntabilitas penyelenggaraan akitivitas keamanan di Papua oleh TNI-POLRI dan ketiga;Â ambivalensi sikap Presiden dalam memandang persoalan Papua. Dibiarkannya ketiga hal ini akan memicu tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif bagi penyelesaian Papua yang bermartabat.
Request for Interface Meeting with the AICHR
Tgl terbit: Kamis, 18 Agustus 2011
On 9 March 2010, the SAPA TF-AHR requested for a meeting with the AICHR during its first meeting in Jakarta on 28 March to 1 April 2010. However, the request was turned down by the AICHR on the ground that the AICHR has yet to adopt its rules of procedure that will include the procedure of engagement with civil society.
Tindakan Arogan Prajurit Kodam JAYA Membubarkan Aksi Damai Bentuk Pengkhianatan Konstitusi
Tgl terbit: Kamis, 18 Agustus 2011
Kami menyatakan protes keras terhadap tindakan arogan prajurit Kodam JAYA berupa pembubaran paksa terhadap aksi damai didepan halaman Kodam JAYA (15/8). Aksi damai tersebut digelar untuk menolak penggunaan kekuatan militer, klaim sepihak TNI terhadap tanah dan bangunan yang ditempati masyarakat sipil tanpa disertai bukti-bukti yang memadai. Sebaliknya justru memicu tindak kekerasan, ketidak pastian hukum dan pelanggaran hukum.
Hentikan Penggunaan Militer dan Klaim Sepihak TNI terhadap Tanah dan Bangunan yang dikuasai Masyarakat Sipil, Purnawirawan TNI dan Pejuang kemerdekaan
Tgl terbit: Selasa, 16 Agustus 2011
Memiliki tentara profesional adalah tuntutan fundamental dari reformasi 1998. Sesuai dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, bahwa tentara profesional adalah tentara yang tidak berpolitik, tidak berbisnis dan menghormati Hak Asasi Manusia. Namun demikian hingga hari ini, kita masih menemukan sejumlah kemunduran perjalanan reformasi TNI. Bahwa hingga hari ini TNI masih sama seperti TNI pada masa orde baru. Hingga hari ini TNI masih terlibat politik praktis di beberapa daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, TNI juga masih enggan untuk lepas dari bisnis
Siaran Pers Bersama :Mendesak Polisi segera Ungkap Pelaku dan Motif dari Kasus Penembakan di Daerah Nafri & Abepantai Siaran Pers Bersama :Mendesak Polisi segera Ungkap Pelaku dan Motif dari Kasus Penembakan di Daerah Nafri & Abepantai
Tgl terbit: Sabtu, 13 Agustus 2011
Kami Koalisi Pembela HAM di Tanah Papua yang terdiri dari Komnas HAM, Kontras Papua , ALDP, LBH Papua, BUK dan JAPHAM Wamena sangat prihatin dengan terjadinya beberapa peristiwa penembakan misterius yang terjadi di wilayah Nafri dan Abe Pantai dalam bulan ini. Masih membekas di ingatan kita peristiw serupa pernah juga terjadi tahun 2010 yang sampai saat ini pelakunya belum terungkap. Tidak terungkapnya secara jelas pelaku dan motif dari penembakan misterius ini dapat menimbulkan pertanyaan di masyarakat akan peran TNI/POLRI dan Intelijen selama ini. Selain itu juga menunjukkan lemahnya Negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman bagi warga negaranya.
Mendesak Tanggung Jawab Presiden RI untuk Papua Mendesak Tanggung Jawab Presiden RI untuk Papua
Tgl terbit: Jumat, 12 Agustus 2011
Setelah terjadi peningkatan tensi kekerasan dan konflik di Papua pada medio Juli hingga awal Agustus 2011, setidaknya ada tiga hal yang patut mendapat perhatian serius. Pertama, peran yang diambil oleh Polri Kedua, rangkaian beragam pernyataanyang tidak terstruktur oleh pejabat di Jakarta, diantaranya Menteri Pertahanan, Mabes Polri melalui Kadiv Humas, KSAD, Panglima TNI dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Ketiga, sikap pasif Presiden RI serta nihilnya peran DPR RI menjalankan fungsi kontrol terhadap institusi-institusi yang memiliki tanggungjawab vertikal, diantaranya TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang ditugaskan di Papua.
Peringatan 23 tahun demonstrasi rakyat 8888, pembantaian dan penangkapan massal: saatnya bagi ASEAN untuk bertindak
Tgl terbit: Senin, 08 Agustus 2011
23 tahun telah berlalu demonstrasi rakyat Myanmar tanggal 8 Agustus 1988 menggulingkan pemerintahan Ne Win. Segera setelah itu militer secara brutal memberangus gerakan tersebut. Sekitar 10.000 orang telah dibunuh, hilang, dan ribuan lainnya ditahan hingga kini. Beberapa diantaranya mati misterius dalam penjara dan ribuan lainnya melarikan diri ke luar negeri hidup tanpa status. Sejak itulah tiada lagi kebebasan berekspresi. Oposisi dibungkam, tokohnya seperti Aung San Suu Kyi, meski memenangkan pemilu tahun 1990, ditahan di rumahnya sendiri.
Situasi Papua, Ujian Mentalitas Demokratik Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Papua
Tgl terbit: Minggu, 07 Agustus 2011
KontraS mencatat sepanjang bulan Juli hingga awal bulan Agustus 2011, setidaknya terjadi 8 peristiwa kekerasan dan penembakan di Papua. Kasus-kasus tersebut di antaranya; penembakan terhadap tiga anggota TNI Yonif 751/BS ( 5/7), penembakan terhadap warga sipil akibat kontak senjata antara TNI AD Yonif 753/AVT dengan kelompok bersenjata (12/7), kontak senjata antara anggota TNI dan kelompok Goliat Tabuni (13/7), penembakan di Puncak Jaya (12/7), bentrok di Distrik Ilaga (Sabtu-Minggu, 30-31/7), warga tewas dalam kerusuhan di Timika (30/7), penembakan dan pembacokan warga sipil di Nafri Abepura (1/8) dan penembakan helikopter M-17 milik TNI (3/8).
Penyerangan Kepada Reporter Tempo TV, adalah Upaya Pembungkaman Kebenaran
Tgl terbit: Jumat, 29 Juli 2011
LBH Jakarta, LBH Pers dan KontraS mengecam keras pemukulan terhadap reporter Tempo TV, Syarifah Nur Aida pada hari Kamis, 28 Juli 2011 dan menuntut pengusutan tuntas kasus pemukulan ini oleh Pemerintah. Serta menghukum pelaku dan pihak-pihak yang terkait.
Kontak senjata di Puncak Jaya; Memburuknya Kondisi HAM di Papua
Tgl terbit: Rabu, 20 Juli 2011
Peristiwa di Puncak Jaya yang terjadi sebulan terakhir ini, menunjukkan bukti bahwa pendekatan keamanan yang digunakan oleh pemerintah terbukti tidak efektif. Kontak tembak yang terjadi di Puncak Jaya menyebabkan tertembaknya 5 prajurit TNI dan 4 masyarakat sipil, yang terdiri dari seorang ibu dan tiga anaknya yang masih balita. Peristiwanya ini telah menambah potret buram situasi Hak Asasi Manusia di Papua.
Gelar Pahlawan; Tidak Layak untuk Koruptor, Pelanggar HAM dan Campur Tangan TNI
Tgl terbit: Selasa, 19 Juli 2011
Oktober 2010, Aktivis 1998 (Edwin Partogi Dkk) melalui Tim Advokasi "Tolak Gelar Pahlawan Bagi Diktator dan Pelanggar HAM" mengajukan Permohonan Uji Materi atas Undang-Undang No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan Korban Pelanggaran HAM terhadap EXXON Mobile dan TNI adalah Terobosan Penegakan HAM di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 13 Juli 2011
KontraS mendukung dan menyambut baik keputusan Pengadilan Federal Amerika Serikat (AS) pada 9 Juli 2011 kepada Pengadilan di bawahnya untuk melanjutkan sidang gugatan perdata korban Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh terhadap Exxon Mobil. Keputusan ini ibarat memberikan harapan buat korban pelanggaran HAM di Aceh untuk mendapatkan keadilan.
Update Kekerasan Kebumen: Penolakan Negara
Tgl terbit: Selasa, 12 Juli 2011
Kekerasan di Kebumen telah memasuki bulan ke empat pasca-kejadian per April 2011. Tim Advokasi Petani Urutsewu Kebumen (TAPUK), menyesalkan tidak adanya kejelasan atas penyelesaian kasus tersebut. Tindakan hukum justru hanya dikenakan terhadap enam orang warga, yang disangka melakukan pengrusakan terhadap instalasi militer TNI AD, dan penganiayaan terhadap warga lain. Sementara, anggota TNI AD yang melakukan tindakan kekerasan terhadap warga, serta pengrusakan terhadap sejumlah aset milik warga (sepeda motor), belum dilakukan tindakan hukum apapaun.
Mendesak Proses Persidangan Terbuka bagi Publik untuk Kasus Charles MaliÂ
Tgl terbit: Jumat, 08 Juli 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) memperoleh informasi akan digelarnya persidangan militer terkait kasus penyiksaan terhadap korban Charles Mali (24 tahun), warga Futubenao-Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 11-13 Juli 2011. Tindakan penyiksaan tersebut terjadi pada Minggu, 13 Maret 2011 dan diduga dilakukan oleh sejumlah anggota TNI Yonif 744 di NTT.
PENYIKSAAN: TINDAKAN KEJI YANG TIDAK DIANGGAP SERIUS
Tgl terbit: Sabtu, 25 Juni 2011
Memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional (26 Juni), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengeluarkan laporan tahunan berjudul, "Penyiksaan: Tindakan Keji yang Tak Pernah Dianggap Serius". Laporan ini disarikan dari berbagai insiden penyiksaan yang mendapat perhatian publik luas (baik nasional maupun internasional) sepanjang Juli 2010 - Juni 2011, khususnya elaborasi berbagai laporan pengaduan kasus penyiksaan yang langsung ditangani oleh KontraS. Laporan ini mencoba memeriksa kembali sejauh mana negara dapat mengimplementasikan standar-standar HAM dalam produk kebijakan dan regulasi nasional
Kandidat KSAD Tidak Ada yang Memenuhi Standar Ideal
Tgl terbit: Senin, 20 Juni 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik rencana pergantian kepemimpinan/Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Harapannya pergantian ini bisa mendorong pembangunan TNI AD menjadi kesatuan yang professional dan menghormati Konstitusi dalam masa demokratisasi di Indonesia.
"Jaminan Perlindungan Pembela HAM... ?"
Tgl terbit: Jumat, 17 Juni 2011
Kami koalisi Para Pembela HAM di Tanah Papua menyesalkan terjadinya sejumlah kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat sipil di beberapa wilayah Papua oleh oknum-oknum TNI yang tidak bertanggungjawab. Menurut hasil monitoring kami sejak Januari hingga pertengahan Juni ini setidaknya terdapat 5 kasus kekerasan yang memperlihatkan sikap arogansi dan tindakan sewenang-wenangan oknum TNI. Peristiwa itu mencakup penembakan terhadap masyarakat sipil di Nasem Merauke, Penembakan yang dilakukan oleh Oknum TNI di Furia Kotaraja, Penganiayaan yang dilakukan oleh 6 Oknum TNI di Pelabuhan Nabire, Penikaman yang dilakukan oleh Oknum TNI di Waena, dan Penganiayaan yang dilakukan terhadap Yani Meage di Kurima Wamena. Dari berbagai kasus yang terjadi, kami melihat ketidaktransparan institusi TNI dalam memberlakukan proses hukum terhadap kasus-kasus tersebut dan seolah-olah sengaja dibiarkan sehingga memperluas jaring impunitas. Hal ini membuktikan rendahnya perlindungan Negara terhadap warga sipil dan juga memperlihatkan lemahnya penegakan hukum terhadap personil TNI.
Unfinished Business: Gelar Pahlawan Soeharto dan Reformasi TNI
Tgl terbit: Kamis, 16 Juni 2011
Pada Oktober 2010, Aktivis 1998 (Edwin Partogi Dkk) melalui Tim Advokasi “Tolak Gelar Pahlawan Bagi Diktator dan Pelanggar HAM” mengajukan Permohonan Uji Materi atas Undang-Undang No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
13 Tahun Reformasi, Apa Harapan Untuk Papua?
Tgl terbit: Senin, 23 Mei 2011
Pasca penggabungan Papua (dahulu Irian Jaya) kedalam wilayah NKRI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, praktis kondisi di tanah papua tidak pernah kondusif. Berbagai bentuk pelanggaran HAM berdimensi Sipil Politik maupun Ekonomi, Sosial dan Budaya terus terjadi dan berulang. Bahkan memasuki usia reformasi yang ke †13, tidak ada perubahan signifikan di tanah Papua. Meski pemerintah pusat berusaha memperbaiki kondisi Papua dengan melahirkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, namun kebijakan ini tidak banyak menolong masyarakat Papua keluar dari berbagai persoalan, justru sebaliknya memunculkan persoalan baru, seiring maraknya aksi protes warga Papua yang menilai pelaksanaan Otsus telah gagal.
13 Tahun Kejatuhan Orde Baru (Soeharto): Gugurnya Amanat Reformasi untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Sabtu, 21 Mei 2011
13 tahun Jatuhnya Orde Baru kami menilai telah terjadi upaya sistematis untuk menggugurkan amanat reformasi. Penegakan supremasi hukum dan pengadilan terhadap Presiden Soeharto dan kroni †kroninya adalah dua dari enam amanat reformasi yang sampai saat ini tidak diselesaikan. Kegagalan pemerintah menyelesaikan kasus †kasus pelanggaran HAM dan Korupsi, Kolusi, Nepotisme yang terjadi di masa pemerintahan Soeharto adalah indikator terkuat kegagalan pemerintah menjalankan amanat reformasi.
BAHAYA DAN ANCAMAN PELANGGARAN HAM SERTA KEBEBASAN SIPIL DALAM PENERAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG INTELIJEN NEGARA
Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2011
Dalam perjalanan reformasi di Indonesia yang membawa beberapa perubahan, sector yang nyaris luput dari penataan ulang adalah Intelijen Negara. Padahal berubahnya system politik Negara dari pendekatan militeristik dan otoritarian menuju Demokrasi dan penghormatan HAM sepantasnya juga merubah paradikma, peran, fungsi, dan structural Intelijen Negara. Secara umum ada tiga alasan yang mendasari mengapa RUU untuk Intelijen Negara tersebut sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan penerapanya di Indonesia ;
Temuan dan Rekomendasi Penyelesaian Kasus Kekerasan TNI di Kebumen
Tgl terbit: Minggu, 15 Mei 2011
Paska terjadi kekerasan di Kebumen pada 16 April 2011, KontraS melakukan pencarian fakta atas peristiwa kekerasan yang terjadi di Kebumen. Pencarian fakta tersebut dilakukan khusus di desa Setrojenar, kecamatan Bulus pesantren dimana peristiwa kekerasan terjadi. Tim pencari fakta ini menemukan sejumlah saksi (11 orang) yang melihat langsung dan menjadi korban dari tindak kekerasan pada saat, sebelum dan sesudah peristiwa terjadi.
Profesi Jurnalis dalam bekerja dilindungi oleh Undang-Undang dan Hak Menyampaikan Pendapat Dilindungi oleh Konstitusi
Tgl terbit: Senin, 09 Mei 2011
Belum usai penyelesain kasus tindak kekerasan terhadap jurnalis saat meliput dari mulai kasus, pengeroyokan terhadap jurnalis Metro TV, Harian Media Alkairaat, Hendri Syahputra Hasibuan, stringer SCTV yang bertugas di Kabupaten Padanglawas Utara, Sumatera Utara, yang diduga dipukul oleh sejumlah oknum Brimob bersenjata laras panjang dan satpam PT Wonorejo Perdana.
Mendesak sanksi hukum yang seimbang dan manusiawi
Tgl terbit: Senin, 02 Mei 2011
KontraS (Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan) telah menerima pengaduan dari sdr Roham Djunaedi berpangkat Koptu/638776 bertugas di Tegal yang memperoleh hukuman 5 bulan penjara dari Mahmilti (Mahkamah Militer Tinggi) II-10 Semarang. Pengaduan ini terkait tuduhan melakukan fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap sdr Bambang Sulistyono, SE selaku salah satu pejabat PLN (Pelayanan Listrik Negara).
"Pemeriksaan Intensif, Pengamanan dan Penyelidikan Intelijen Merusak dan Membajak Sistem Penegakan Hukum"
Tgl terbit: Senin, 02 Mei 2011
Semua sepakat bahwa untuk mengantisipasi ancaman terhadap keamanan nasional sangat diperlukan dan dibutuhkan peran intelijen. Tetapi patut diingat adalah jangan sampai upaya antisipasi tersebut mengancam dan membatasi ruang gerak warga negara. Intelijen sebagai institusi negara merupakan institusi yang seharusnya mengedepankan kepentingan negara dibandingkan kepentingan penguasa. Intelijen harus tetap pada relnya sebagai institusi yang memberikan peringatan dini (early warning) dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara, selain itu intelijen juga harus bisa memberikan analisa-analisa dan atau penilaian intelijen (intelligence asssesment) yang akurat terhadap berbagai isu strategis.
Pemindahan Makam (Alm) Letkol (Pnb) Heru Atmodjo
Tgl terbit: Rabu, 27 April 2011
Kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan pemindahan pemakaman jenazah Almarhum (Alm) Letkol (Pnb) Heru Atmodjo dari Taman Makam Pahlawan (TPM) Kalibata. Alm Heru Atmodjo adalah penerima Gelar Bintang Gerilya karena perjuangannya di masa perang kemerdekaan. Semasa hidupnya Alm Heru Atmodjo juga pernah bertugas dalam pembebasan Irian Barat dan Penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta dan DI TII
AGENDA KOMISI 1 DPR RI; IMPUNITAS TERSELUBUNG
Tgl terbit: Kamis, 21 April 2011
Upaya impunitas terselubung terhadap kasus - kasus pelanggaran HAM berat semakin menguat, hal ini diantaranya terlihat dari agenda Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesai (DPR RI) ke Amerika Serikat (AS), salahatu agenda kunjungan tersebut dimaksudkan meminta pencabutan pencekalan Visa Wakil Menteri Pertahanan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin ke AS, dengan alasan tuduhan dugaan pelanggaran HAM berat terhadap Sjafrie Sjamsoeddin tidak berdasar (sebagaimana diberitakan Harian Kompas, 16 April dan beberapa media online). Agenda ini memperpanjang impunitas kasus †kasus pelanggaran HAM berat, setelah sebelumnya Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No Nomor 3/P Tahun 2010, Khususnya Terhadap Pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai Wakil Menteri Pertahanan.
Perkembangan Kasus Penembakan Warga Kebumen Jawa Tengah Oleh TNI AD
Tgl terbit: Kamis, 21 April 2011
Ditengah maraknya opini dari TNI yang tetap bersikukuh menyatakan bahwa tindakan TNI melakukan penembakan sudah sesuai prosedur, tidak ada pelanggaran dan stigma perusuh yang diberikan kepada warga. KontraS mencatat hingga hari ini (21/4) ada beberapa perkembangan terkait kasus penembakan warga Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang patut mendapatkan perhatian media dan publik
Proses Peradilan Seimbang dan Imparsial dalam Peristiwa Kebumen
Tgl terbit: Rabu, 20 April 2011
Kami menyesalkan terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI AD terhadap sejumlah warga petani kawasan Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada 16 April 2011. Penyerangan tersebut menyebabkan 6 orang warga terkena luka tembak dan 8 orang terluka karena penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI AD.
Mendesak Pemulihan Situasi dan Memastikan Penghukuman Untuk Penembak Warga Kebumen
Tgl terbit: Rabu, 20 April 2011
Sejak peristiwa yang terjadi di Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (16/4), praktis hingga saat ini belum ada kepastian hukum untuk warga masyarakat. Sebaliknya, warga yang mengalami penyerangan yakni 6 orang luka tembak dan 8 orang terluka karena penganiayaan yang dilakukan oleh TNI AD. Saat ini 5 warga telah ditetapkan sebagai tersangka dan 4 diantaranya resmi ditahan oleh Polres Kebumen dengan tuduhan pasal 170 KUHP.
Tindak Kekerasan TNI kepada Petani di Kebumen Ancaman Serius Reformasi TNI
Tgl terbit: Minggu, 17 April 2011
Kami mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI AD terhadap  sejumlah warga petani kawasan Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (16/4). Berdasarkan laporan sementara warga, 6 orang warga yang tertembak dan 4 orang warga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI. Semua korban yang luka-luka dirawat di RSUD Kebumen. Sementara 7 orang dimintai keterangan oleh polisi. Warga petani mengalami ketakutan karena ancaman intimidasi. Informasi ini masih didalami karena ases masyarakat sipil untuk mendapatkan informasi sangat terbatas.
Bahas RUU Intelijen di Daerah
Tgl terbit: Minggu, 10 April 2011
KontraS Sulawesi mendukung rencana diadakannya UU Intelijen sebagaimana yang menjadi agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Sudah saatnya Indonesia memiliki aturan perundang-undangan dibidang Intelijen. Pengaturan ini seharusnya menjadi penyempurnaan atas dua hal; pertama, penyempurnaan atas lembaga intelijen yang sejauh ini tidak memiliki aturan setingkat UU. Dengan aturan setingkat UU seharusnya mengatur sejumlah hal seperti tata kelola pengorganisasian dan pengawasan dari kerja Intelijen.
Perspektif Yuridis Kasus Batalyon 744
Tgl terbit: Sabtu, 09 April 2011
Beberapa pekan terakhir, perhatian publik NTT tertuju pada kasus Batalyon 744. Betapa tidak, satuan TNI yang bermarkas di Tobir, Kabupaten Belu ini diduga telah melakukan pelanggaran HAM yang berakibat adanya korban mati, korban luka, korban terintimidasi dari kalangan sipil. Â Sejumlah diskursuspun dibangun oleh berbagai kalangan baik lewat forum-forum diskusi, perayaan, termasuk diskusi media.
RUU Intelijen Harus Belajar dari Peran Intelijen di Kasus-kasus Pelanggaran HAM masa lalu
Tgl terbit: Selasa, 05 April 2011
KontraS merespon positif rencana pembahasan RUU Intelijen sesuai Prolegnas 2011. Namun demikian hadirnya draf naskah Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara perlu berkaca pada akuntabilitas kasus-kasus planggaran HAM masa lalu. Dalam catatan KontraS ujung pangkal ruwetnya akuntabilitas intelijen kita dapat dimulai dari penelusuran praktik-praktik kebijakan intelijen di masa Orde Baru.
Tindakan Brutal Yonif TNI 744 / SYB di Kabupaten Belu Harus di Bawa Ke Proses Hukum yang Berstandar HAM
Tgl terbit: Selasa, 29 Maret 2011
Kami mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menangani kasus ini segera menggunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan UU 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Kami menilai, sejauh ini Komnas HAM telah gagal memainkan peran untuk terwujudnya penghukuman yang efektif terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh anggota TNI.
Koalisi Advokasi RUU Intelijen
Tgl terbit: Senin, 28 Maret 2011
Koalisi Advokasi RUU Intelijen Parlemen bersama pemerintah berencana mengesahkan draft RUU Intelijen Negara menjadi Undang-Undang Intelijen pada 2011. Melalui rangkaian pembahasan yang telah dilakukan parlemen dan pemerintah, draft RUU Intelijen telah mengalami beberapa perubahan.
Toili: Contoh Buruknya Kebijakan Pemerintah Terhadap Petani
Tgl terbit: Senin, 28 Maret 2011
Pemerintah tidak mampu memberikan solusi konkrit dan nyata untuk menyelesaikan penyerobotan tanah petani di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dan PT Berkat Hutan Pustaka (BHP), namun sebaliknya pemerintah melalui aparat kepolisian dan birokrasi pengadilan justru mengkriminalkan para petani dan pendampingnya.
Mempertanyakan Keterlibatan Anggota TNI di Kongres PSSI
Tgl terbit: Minggu, 27 Maret 2011
KontraS mempertanyakan keberadaan sejumlah anggota TNI di Kongres PSSI, termasuk sejumlah orang dengan ciri-ciri berbadan tegap berambut 'cepak' dengan menggunakan identitas khas tertentu--sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media.
Negara Gagal Berikan Jaminan Hak Atas Tanah 
dan Tempat Tinggal Untuk Rakyat Negara Gagal Berikan Jaminan Hak Atas Tanah dan Tempat Tinggal Untuk Rakyat
Tgl terbit: Minggu, 27 Maret 2011
Penggusuran, penyerobotan tanah dan pengusiran paksa, belakangan ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat dari berbagai latar belakang termasuk pensiunan pegawai negara bahkan purnawirawan TNI sekaligus mantan pejuang kemerdekaan sering kali menjadi korban dan potensial korban pengambilan paksa tanah dan tempat tinggal oleh negara.
Penyiksaan dan Pembunuhan terhadap Charles Mali
Tgl terbit: Rabu, 16 Maret 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) telah memperoleh pengaduan terkait penyiksaan yang berakibat pada hilangnya nyawa seorang pemuda di Futubenao- Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Korban bernama Charles Mali (24 tahun). Diduga korban meninggal setelah mengalami penyiksaan bersama 5 (enam) pemuda lainnya di Markas Yonif 744/Satya Yudha Bhakti (SYB) Tobir, Kecamatan Tasifeto Timur pada hari minggu, 13 Maret 2011.
RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Legitimasi Perampasan Tanah dan Tindakan Kekerasan
Tgl terbit: Senin, 14 Maret 2011
Lima tahun lalu, kita dikejutkan dengan dikeluarkannya Perpres No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum kemudian dirubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006. Rupanya tidak hanya berhenti disitu, pemerintah justru meningkatkan dasar hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum menjadi Rancangan Undang †Undang tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (RUU PTUP). Lebih tragis lagi, pada bagian ketiga khususnya Pasal 11 dan 12, RUU PTUP membuka lebar peran dan legitimasi swasta untuk turut mengambil tanah masyarakat atas nama kepentingan umum.
"Presiden dan Parlemen Harus Evaluasi TNI terkait Pelanggaran terhadap Ahmadiyah"
Tgl terbit: Senin, 14 Maret 2011
Tentara Nasional Indonesia diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU No 34/2004 Tentang TNI, terkait dengan kterlibatan mereka dalam berbagai aksi Pemerintah Daerah menyikapi kelompok Ahmadiyah, di beberapa tempat di Jawa Barat. Tindakan ini mncerminkan masuknya TNI dalam ranah politik dan penegakan hukum, yang notabene bertentangan dengan Pasal 2 huruf c (tentara nasional yang bertugas demi kepentingan Negara di atas kepentingan daerah, suku, golongan atau ras) dan huruf d (tentara yang tidak berpolitik serta mengikuti kebijakan politik Negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, ketentuan hukun nasional dan internasional yang sudah diratifikasi).
Mendorong Kepastian Hukum Terhadap Bangunan, Tanah dan Segala Aset yang diklaim oleh TNIÂ
Tgl terbit: Jumat, 04 Maret 2011
Kami yang tergabung dalam aliansi Solidaritas Rakyat Korban Okupasi TNI (SROBOT) yang selama ini memiliki perhatian terhadap kasus †kasus berlatar belakang rumah negara, bangunan, tanah dan segala aset yang di klaim oleh TNI mendesak agar institusi TNI tidak menggunakan pendekatan kekerasan, teror dan intimidasi dalam upaya melakukan penertiban. Semestinya, TNI harus menggunakan pendekatan hukum berupa pembuktian kepemilikan dan dokumen †dokumen pendukung lainnya. Sepanjang TNI tidak bisa membuktikan dokumen kepemilikan atas aset maka tidak berdasar sama sekali upaya pengusiran atau pemindahan paksa yang dilakukan.
Protes Keras atas Papan Pengumuman "Wajib Lapor" oleh Koramil dan Pemerintah Kota Banda Aceh
Tgl terbit: Jumat, 18 Februari 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menyatakan PROTES KERAS atas pemasangan sejumlah papan pengumuman ‘TAMU WAJIB LAPOR 1x24 JAM’ yang dibuat oleh Koramil 13/Kuta Alam dan Koramil 15/Meuraksa bekerjasama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Papan-papan pengumuman tersebut telah dipasang selama satu bulan terakhir hampir di setiap ujung-ujung lorong desa di Kota Banda Aceh dan sebagian Kabupaten Aceh Besar.
Indonesia dan HAM : Demokrasi dan Pluralisme dalam BahayaÂ
Tgl terbit: Kamis, 10 Februari 2011
Paris-Jakarta, 10 Februari 2011. Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH - The International Federation for Human Rights), sebuah LSM internasional dengan 164 anggota perserikatan di seluruh dunia, KontraS dan Imparsial, dua LSM HAM terkemuka di Indonesia, pada hari ini meluncurkan sebuah laporan mengenai HAM di Indonesia, dengan fokus khusus pada situasi berbahaya yang dihadapi kaum minoritas, baik itu agama, etnis, ataupun orientasi seksual.
Pernyataan SBY: Sinyal Darurat Penegakan Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Jumat, 28 Januari 2011
Seminggu sudah tidak ada klarifikasi dan upaya menganulir pernyataan Presiden Republik Indonesia Bapak H. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan pengarahan di Rapim TNI dan Polri 2011 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta, Jum'at (21/22). Saat itu, Presiden mengatakan "...menyangkut hukum dan pelanggaran HAM. Saya senang, saya bersyukur, saya berterimakasih kepada jajaran TNI dan Polri sebab bertahun-tahun terakhir ini, sejak 2004, tidak ada pelanggaran HAM berat, no gross violation of human rights." (http.www.presidenri.go.id)
Vonis Rendah Putusan Sidang Pengadilan Militer III-19 Jayapura :
Keberlanjutan Ketiadaan Penghukuman bagi Pelaku Pelanggaran HAM di Papua

Tgl terbit: Selasa, 25 Januari 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan vonis rendah yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura terhadap 3 orang anggota TNI dari Batolyon Infanteri 753/Arga Vira Tama - Nabire. Ketiga terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan penyiksaan kepada Anggen Pugo alias Tunaliwor Kiwo (50) dan Telangga Gire, keduanya adalah petani di Puncak Jaya-Papua.
Praktik Impunitas adalah Pelanggaran HAM berat
Tgl terbit: Senin, 24 Januari 2011
Kami, Korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan dan kecewa atas pernyataan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak H. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan pengarahan di acara Rapim TNI dan Polri 2011 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (21/1/2011).
SIARAN PERS BERSAMA KontraS, KontraS Papua dan AMPTPI
Merespon Tuntutan Oditurat Militer Kepada Terdakwa TNI Atas Kasus Penyiksaan Puncak Jaya

Tgl terbit: Sabtu, 22 Januari 2011
Hati rakyat Papua terluka kembali lagi atas tuntutan Oditurat Militer Mahkamah Militer III terhadap pelaku pelanggaran HAM 3 (Tiga) orang anggota TNI dari Batolyon 753 Nabire; Serka Dua Irwan Riskianto (10 bulan), Prajurit Satu Thamrin Makangiri (9 bulan) dan Prajurit Satu Yakson Agu (12) bulan. Tuntutan ini memperlihatkan penegakan hukum di Indonesia khususnya di Tanah Papua belum benar-benar ditegakan bagi aparat keamanan/Militer. Banyak fakta ketidakadilan telah terjadi selama proses persidangan di Pengadilan Militer III/19 Jayapura, Papua, pada Kamis 20/1/2010. Proses hukum terkesan terburu-buru
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Tgl terbit: Jumat, 14 Januari 2011
Kami selaku masyarakat sipil dari berbagai latar belakang yang memiliki kepedulian terhadap prospek Hak Asasi Manusia di Papua, menyampaikan keprihatinan atas kegagalan Komnas HAM RI mendorong penyelesaian kasus - kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua.
Rp.1000 untuk Pemulangan TKI Terlantar di Kolong Jembatan di Saudi Arabia Rp.1000 untuk Pemulangan TKI Terlantar di Kolong Jembatan di Saudi Arabia
Tgl terbit: Rabu, 12 Januari 2011
Hingga hari ini, genap 3 bulan sudah sekitar 200 buruh migran Indonesia terlantar di kolong jembatan di Saudi Arabia dan dalam kondisi yang memprihatinkan. Dengan segala keterbatasan, mereka, terutama para perempuan dan anak-anak bertahan untuk hidup di tengah ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib mereka.
Tahun 2011 harus menjadi Tahun kebangkitan dari Kebangkrutan Keadilan, Moral dan Kebijakan Pemerintah yang Pro Rakyat
Tgl terbit: Minggu, 09 Januari 2011
Menyambut tahun 2011, Kami dari kelompok masyarakat sipil, korban dan keluarga korban dari berbagai latar belakang kasus kekerasan negara, diantaranya kasus pelanggaran HAM berat, represi kebebasan beragama, penyerobotan tanah, kejahatan modal, buruknya pelayanan publik dan kasus †kasus lain baik yang berbasis hak sipil politik maupun ekonomi, sosial dan budaya menyampaikan keprihatinan atas pengabaian tanggungjawab negara dalam hal pemenuhan, pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
Mendesakkan HAM sebagai agenda prioritas dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2011
Tgl terbit: Kamis, 06 Januari 2011
Awal tahun 2011 ini, KontraS, HRWG dan FORUM-ASIA atas nama jaringan masyarakat sipil di Asia Tenggara yang tergabung dalam Solidarity of Asian People's Advocacy - Task Force on ASEAN and Human Rights (SAPA TFAHR) ingin menyambut dan menyampaikan harapan kami atas Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini, khususnya dalam soal pemajuan dan perlindungan HAK di kawasan ASEAN
REKOMENDASI KOMNAS HAM TIDAK TEGAS
Respon atas Laporan Pemantauan Kekerasan di Puncak Jaya - Papua

Tgl terbit: Rabu, 05 Januari 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan atas ketidak tegasan rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim pematauan dan penyelidikan Komnas HAM dalam merespon kekerasan di Puncak Jaya, Papua. Tim ini dibentuk berdasarkan keputusan sidang paripurna pada 10 November 2010 setelah Komnas HAM menerima Pelaporan dari berbagai pihak. Laporan tim Komnas HAM ini memfokuskan pada tiga persitiwa dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Puncak Jaya, yaitu; Pembunuhan Pendeta Kinderman Gire
SURAT TERBUKA AWAL TAHUN
Penyampaian Keprihatian dan Tawaran Solusi Penyelesaian : Satu Tahun Penegakan HAM di Tanah Papua 2010

Tgl terbit: Rabu, 29 Desember 2010
Melalui surat ini, kami bermaksud menyampaikan rasa keprihatinan yang dalam atas situasi hak asasi manusia di Papua. Setiap waktu masih saja terjadi peristiwa kekerasan yang melahirkan korban karena minimnya perlindungan keamanan bagi rakyat Papua, sebagaimana dijamin oleh konstitusi RI.
Catatan Akhir tahun 2010 tentang situasi HAM Indonesia (KontraS, Des 2010)<br>Hampa Perlindungan Hak Asasi Terhadap Warga Negara Catatan Akhir tahun 2010 tentang situasi HAM Indonesia (KontraS, Des 2010)
Hampa Perlindungan Hak Asasi Terhadap Warga Negara

Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2010
Catatan akhir tahun ini dibuat untuk menilai situasi penegakan Hak asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang 2010. Penilaian tersebut dilakukan dengan melihat sejauh mana Negara melakukan penghormatan (to respect), perlindungan (to protect) dan pemenuhan (to fulfil) terhadap hak asasi manusia di yurisdiksinya. Penghormatan mengandaikan adanya pengakuan aturan-aturan hukum atas hak asasi manusia. Sementara perlindungan mengandaikan adanya peran Negara secara aktif dalam melindungi setiap individu warganya dari ancaman kekerasan
Deklarasi Kampung Damai di Bener Meriah<br>
KPCD Ajak Siarkan Hakikat Perdamaian Deklarasi Kampung Damai di Bener Meriah
KPCD Ajak Siarkan Hakikat Perdamaian

Tgl terbit: Rabu, 22 Desember 2010
(Bener Meriah): Komunitas Perempuan Cinta Damai (KPCD) bertekad untuk terus mengawal perdamaian Aceh dengan semangat persaudaraan. Hal ini disampaikan melalui deklarasi 'Kampung Damai' yang berlangsung Rabu, 22 Desember 2010 di lapangan Simpang Tiga-Redelong, Kecamatan Bukit, Bener Meriah.
Agenda HAM dalam Program Legislasi Nasional 2011
Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
Pada 14 Desember 2010 DPR mengesahkan program legislasi nasional (Prolegnas) 2011 sebagaimana yang menjadi mandat (pasal 15 dan 16) Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Paripurna DPR RI mengesahkan 70 RUU prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011 dan lima daftar RUU kumulatif terbuka yang bersisi tentang perjanjian internasional; akibat keputusan Mahkamah Konstitusi;
SURAT : Masukan terhadap Draft Revisi Perpres Kompolnas
Tgl terbit: Sabtu, 11 Desember 2010
Melalui surat ini, KontraS bermaksud menyampaikan masukan terhadap Draft Revisi Perpres tentang Komisi Kepolisian Nasional yang saat ini sedang dibuat oleh Kompolnas. Kami meminta agar pengesahan dari draft revisi Prepres tentang Kompolnas ini ditunda untuk menjawab kebutuhan Kompolnas yang ideal dan menjadi tuntutan publik.
Pesan HAM KontraS
Memperingati Hari HAM Sedunia 10 Desember 2010

Tgl terbit: Kamis, 09 Desember 2010
Ukuran keberhasilan penegakan HAM adalah melalui pembuktian konkret dari strategi agenda prioritas yang kita miliki. Namun kedua hal diatas; strategi dan bukti konkret, masih absen dari pemerintahan dan pengelola Negara hari ini, SBY-Boediono. Penegakan hak asasi manusia, keamanan, dan jaminan hak-hak dasar kewarganegaraan belum terpenuhi.
SOLIDARITAS KORBAN PELANGGARAN HAM PAPUA: "PAPUA TRA LUPA"
Tgl terbit: Selasa, 07 Desember 2010
Peristiwa Abepura 7 Desember 2000, berawal dari penyerangan Polsek Abepura oleh kelompok tak dikenal dan kebakaran ruko yang terletak di Lingkaran Abepura, pukul 02:00 WP (dini hari waktu Papua). Penyerangan tersebut menggunakan atribut-atribut yang menjadi cirri khas masyarakat Pegunungan Tengah Papua dan melegitimasi tindakan brutal dan tak berperikemanusiaan aparat terhadap penduduk sipil. Akibat penyerangan tersebut seorang Polisi dibunuh dan 2 lainnya luka-luka.
Satu Tahun Komisi HAM ASEAN & Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Tahun 2011
Tgl terbit: Selasa, 23 November 2010
Satu tahun sejak Komisi HAM Antar Negara ASEAN/ Komisi HAM ASEAN (AICHR) dilantik pada 23 Oktober 2009, masyarakat sipil Asia tenggara, termasuk Indonesia, telah melakukan monitoring terhadap kinerja Komisi HAM ASEAN selama ini. Beberapa hal menjadi sorotan dalam hasil monitoring ini, diantaranya: dokumen pendirian Komisi HAM ASEAN, perkembangan institusi ASEAN, kegiatan, dan relasi Komisi HAM ASEAN dengan masyarakat sipil di Asia tenggara.
Presiden SBY Harus Mulai Bicarakan "Dialog Damai" di Papua
Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
Dalam dua hari ini (21-22 November 2010) Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono SBY) melakukan kunjungan ke Papua. Seharusnya kunjungan ini mengagendakan pembahasan situasi keamanan yang banyak berimplikasi pada memburuknya kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di masyarakat sipil Papua. Atau secara lebih luas, SBY harus mengagendakan perumusan dialog di Papua. Kami menyayangkan jika kunjungan ini hanya untuk koordinasi kerja dan sekedar kunjungan simbolik, apalagi jika justru meningkatkan sekuritisasi Papua hingga berlipat-lipat.
PUTUSAN PENGADILAN MILITER KODAM XVII CENDERAWASIH MENGABAIKAN RASA KEADILAN KORBAN
Tgl terbit: Kamis, 11 November 2010
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan tetap dipaksakannya proses persidangan para pelaku penyiksaan warga Papua di Tinggi Nambut, Puncak Jaya yang sebelumnya beredar di video youtube pada akhir oktober 2010. Sedari awal kasus ini muncul kepublik kami meyerukan dilakukannya penyelidikan independen oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hingga terlaksananya persidangan bagi para pelaku di Pengadilan HAM.
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Tgl terbit: Selasa, 09 November 2010
Kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyatakan keberatan terhadap usulan dan upaya-upaya pemberian gelar Pahlawan Nasional RI kepada (alm.) H.M. Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia II. Keberatan ini didasari oleh sejumlah alasan sebagaimana kami uraikan dibawah ini;
Surat : Pembentukan Tim Penyelidik Terkait Kasus Penyiksaan oleh Anggota TNI
Tgl terbit: Jumat, 05 November 2010
Beberapa hari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pengungkapan peristiwa penyiksaan yang dialami warga di Tinggi Nambut Papua, sebagaimana yang didokumentasikan lewat video Youtube. Perintah Presiden ini diisyaratkan dengan rencana pengadilan kepada lima anggota TNI Kodam XVII/Cenderawasih yang menjadi pelaku penyiksaan ke Mahkamah Militer, Jayapura, Papua pada Jumat (5/11).
"Mendesak penyelidikan khusus terkait penyiksaan di Papua"
Tgl terbit: Jumat, 05 November 2010
Beberapa hari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pengungkapan peristiwa penyiksaan yang dialami warga di Tinggi Nambut Papua, sebagaimana yang didokumentasikan lewat video Youtube. Perintah Presiden ini diisyaratkan dengan rencana pengadilan kepada lima anggota TNI Kodam XVII/Cenderawasih yang menjadi pelaku penyiksaan ke Mahkamah Militer, Jayapura, Papua pada Jumat (5/11).
Segera Gunakan Mekanisme Pengadilan HAM di Papua, Bukan Mahkamah Militer
Tgl terbit: Rabu, 03 November 2010
Kami mengapresiasi langkah cepat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintahkan pengungkapan peristiwa penyiksaan yang dialami warga di Tinggi Nambut Papua, sebagaimana yang didokumentasikan lewat video
Media Release: Indonesian Solidarity and KontraS
Tgl terbit: Jumat, 29 Oktober 2010
Prime Minister Julia Gillard will be in Indonesia from 1st until 2nd November 2010 to meet the Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, the Prime Minister will discuss with the President the issue of economic, security, development and environment challenges.
AICHR:
A window dressing for ASEAN's Commitment to Human Rights!

Tgl terbit: Rabu, 27 Oktober 2010
One year since the ASEAN Inter - governmental Commission on Human Rights (AICHR) was inaugurated in on 23 October 2009, we, the Solidarity for Asian Peoples' Advocacy Task Force on ASEAN and Human Rights (SAPA TF-AHR), have prepared a report to review the performance of the AICHR in its first year, as part of our commitment to follow up and push forward the improvement of human rights in ASEAN. Our review encompasses several dimensions: the AICHR's core documents, structure, institution building, implementation, handling of cases, and external relations.
SIARAN PERS BERSAMA
NEGARA ABAI PADA PERLINDUNGAN PEMBELA HAM DAN KASUS-KASUS KEKERASAN DI PAPUA

Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
Tiga tahun setelah kedatangan Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Situasi Pembela HAM Ibu Hina Jilani ke Papua pada bulan Juni 2007, situasi para Pembela HAM di Papua tidak mengalami perubahan.1 Aparat keamanan, antara lain polisi, militer dan intelejen masih saja melakukan kekerasan terhadap Para Pembela HAM di Papua.
Calon Kapolri dan Keadilan Bagi Korban Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2010
Kami korban dan keluarga korban pelanggaran HAM menyayangkan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memilih Komjen Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Pemilihan nama ini sebagai Calon Kapolri merupakan wujud tidak sensitif-nya Presiden dengan agenda penuntasan kasus-kasus pelanggaran Berat HAM di Indonesia.
Siaran Pers Bersama Peringatan Hari TNI 2010
"Sejumlah Catatan atas Tindak Lanjut Reformasi TNI "

Tgl terbit: Minggu, 03 Oktober 2010
Kami mengucapkan selamat atas pengangkatan Panglima TNI baru Laksamana Agus Suhartono yang kebetulan berdekatan dengan Hari TNI pada tahun 2010 ini. Panglima TNI baru diharapkan bisa menjadikan situasi saat ini sebagai momentum bagi penyegaran reformasi TNI yang kami anggap masih jalan di tempat. Sampai saat ini reformasi TNI belum mencapai target perubahan tugas, fungsi, struktur, dan budaya institusional TNIÂ yang sesuai dengan tata nilai demokrasi
Densus 88 di Maluku:
Penangkapan, Penahanan sewenang-wenang hingga Penyiksaan

Tgl terbit: Kamis, 30 September 2010
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan) telah menemukan adanya tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh Densus 88 di Markas Detasemen 88 AT di Tantui dan Mapolsek Saparua. Tercatat dari 23 orang yang ditangkap sejak 1 Agustus 2008, 21 orang diantaranya ditahan sampai sekarang dan 14 orang diantaranya mengalami tindakan penyiksaan.
PEMBENAHAN AKUNTABILITAS SIPIL DEMOKRATIK SEBAGAI PRASYARAT KOMITMEN PANGLIMA TNI BARU
Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
KontraS meminta agenda pembenahan akuntabilitas sebagai prasyarat komitmen Panglima TNI yang baru. Kami amat berharap institusi TNI dapat dipimpin oleh figur yang memiliki paradigma dan komitmen yang tinggi pada agenda reformasi sektor keamanan. Tuntutan untuk mereformasi institusi ini menjadi satu kebutuhan mutlak di negara-negara transisi, khususnya untuk menjamin ketidakberulangan kasus pelanggaran HAM di masa depan dan tunduknya institusi TNI pada mekanisme akuntabilitas sipil demokratik
PERNYATAAN BERSAMA FORUM SOLIDARITAS KEBEBASAN BERAGAMA
"BIARKAN KEBERAGAMAN TETAP ADA DAN TOLAK KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA"

Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
Tindak kekerasan terhadap Pemuka Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Bekasi, Sintua Asia Lumban Toruan dan Pendeta Luspida Simanjuntak yang tejadi pada Minggu ( 12/9), merupakan ancaman serius bagi keberagaman di Indonesia.
PERNYATAAN BERSAMA FORUM SOLIDARITAS UNTUK KEBEBASAN BERAGAMA
"NEGARA GAGAL DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK ATAS BERIBADAH"

Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
Untuk kesekian kalinya tindak kekerasan terhadap warga jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Bekasi kembali berulang. Peristiwa teranyar tejadi kemarin, Minggu ( 12/9), dialami pengurus HKBP, Sintua Asia Lumban Toruan dan Pendeta Luspida Simanjuntak yang menjadi korban kekerasan dari sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Asia menjadi korban penusukan di bagian perut atas dan Luspida terluka terkena hantaman benda tumpul di bagian pinggang, kening dan kepala.Ironisnya peristiwa tersebut terjadi saat keduanya berjalan bersama sejumlah jemaat ke lokasi tempat mereka biasa beribadah. Hingga kini keduanya masih menjalani perawatan di rumah sakit
Putusan Keppres 3/P Tahun 2010 : Menolak Keadilan Manipulatif
Tgl terbit: Senin, 06 September 2010
Hari ini, 6 September 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sidang Putusan Perkara No 51/G/2010/PTUN/JKT Tentang Keppres 3/P Tahun 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima karena menganggap dalil-dalil gugatan kabur".
Menolak Pembatalan Keppres 3/P Tahun 2010 Adalah Pengkhianatan Agenda Penegakan HAM
Tgl terbit: Senin, 06 September 2010
Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Keppres 3/P Tahun 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan telah memasuki agenda putusan. Hari ini, Majelis Hakim yang terdiri dari Guruh Jaya Saputra,SH, Herman Baeha, SH, MH dan Andri Mosepa,SH, MH membacakan putusan atas perkara yang diajukan oleh korban dan keluarga
Pemerintah Harus Segera Membuat Tim Independen
Tgl terbit: Sabtu, 04 September 2010
KontraS menyatakan belasungkawa dan prihatin dengan bertambahnya korban meninggal akibat peristiwa Buol. Supriyadi, pegawai koperasi Buol meninggal pada 4 sept 2010 pukul 07.30 Wita akibat luka tembak di perut bagian bawah, projektil peluru tembus ke kantong kemih. Korban tertembak saat berlangsungnya aksi protes warga ke mapolsek Biau pada tanggal 31 Agustus 2010 malam hari.Supriyadi menambah daftar korban yang meninggal akibat dari peristiwa ‘Buol” menjadi 9 orang termasuk Kasmiri korban dugaan penyiksaan dalam tahanan kepolisian.
Syarat-syarat Calon Kapolri Mendatang yang Ideal
Tgl terbit: Kamis, 26 Agustus 2010
Dalam waktu dekat akan terjadi pergantian Kapolri. KontraS menganggap agenda ini sangat penting dan strategis bagi perbaikan institusi Polri yang dalam waktu hampir setahun belakangan ini dalam sorotan negatif publik. Rentetan masalah, mulai dari kontroversi "cicak vs. Buaya", bocoran ke publik eks Kabareskrim Susno Duadji soal makelar kasus di tubuh institusinya, yang berujung pada penangkapan dan penahananya juga soal korupsi,
Surat Terbuka Kepada Pemerintah AS Tidak Ada Kerjasama Tanpa Keadilan
Tgl terbit: Selasa, 27 Juli 2010
Kami para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM dan kelompok masyarakat sipil dengan ini mempertanyakan kembali apa yang menjadi barometer pemulihan kerjasama militer AS dengan Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus).
Mempertanyakan Sikap Panglima TNI terhadap Pelanggaran HAM Kopassus
Tgl terbit: Minggu, 25 Juli 2010
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menegaskan kembali bahwa dicabutnya embargo militer AS untuk Kopassus tidak bisa memutihkan dosa politik kekerasan masa lalu, baik secara institusional maupun personel. Kami mempertanyakan sikap Panglima TNI Djoko Santoso yang mengatakan bahwa "masalah Kopassus dianggap selesai dengan diadilinya beberapa prajurit dan perwira di Pengadilan Militer".
Pencabutan Embargo Kerja Sama Kopassus dan Militer AS adalah Kemunduran bagi Agenda Akuntabilitas HAM di Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
Kami, bagian dari masyarakat sipil dan komunitas HAM di Indonesia, sangat kecewa dipulihkannya kembali kerja sama antara Kopassus dengan militer Amerika Serikat. Jelas ini merupakan kemenangan simbolik bagi mereka yang terus mempertahankan impunitas di Indonesia. Kami menyangkan keputusan Pemerintahan Barrack Obama ini yang menambah deret kritik kelompok HAM dunia bahwa belum ada prestasi yang signifikan terhadap masalah hak asasi manusia di tingkat global seperti yang dijanjikan sebelumnya. Padahal konsepsi akuntabilitas dan impunitas telah menemukan bentuk definitif yang semakin berlaku secara universal. Di tingkatan Indonesia, pencabutan embargo ini sekali lagi merupakan bukti bahwa agenda keadilan dan pemenuhan hak-hak korban bukan dianggap sebagai kewajiban negara.
Keberadaan Satpol PP harus di Evaluasi, Bukan Diberi Senjata
Tgl terbit: Kamis, 08 Juli 2010
KontraS menghargai sikap Menko Polhukam Djoko Suyanto yang meminta agar Permendagri No 26 Tahun 2010 yang membolehkan Satpol PP dipersetai pistol tidak berlakukan. Kami berharap keputusan itu dapat segera diumumkan oleh Mendagri dalam waktu dekat.
"Menyikapi Perluasan Koter dan Pergantian Panglima TNI"
Tgl terbit: Rabu, 30 Juni 2010
Perluasan dan penambahan struktur Komando teritorial kembali lagi terjadi. Kepala Staf TNI AD Jenderal George Toisutta meresmikan terbentuknya Kodam VI/Mulawarman di Kalimantan Timur pada tanggal 28 Juni 2010. Jauh sebelum itu, Mabes TNI AD memang sudah berencana menambah 22 markas komando teritorial yang terdiri dari 3 (tiga) Makorem dan 19 (sembilan belas) Makodim.
EVALUASI DAN HARAPAN MASYARAKAT SIPIL 
HARI BHAYANGKARA KE-64
TANTANGAN KAPOLRI : MENUJU POLRI YANG 
DEMOKRATIS DAN AKUNTABEL EVALUASI DAN HARAPAN MASYARAKAT SIPIL HARI BHAYANGKARA KE-64 TANTANGAN KAPOLRI : MENUJU POLRI YANG DEMOKRATIS DAN AKUNTABEL
Tgl terbit: Selasa, 29 Juni 2010
Seperti biasa KontraS menggunakan momentum Hari Bhayangkara ke-64 di tahun 2010 ini dengan mengevaluasi kinerja Polri selama setahun belakangan ini. Kami menilai seluruh dinamika kinerja dalam Polri luruh dalam upaya membangun trustbuilding (kepercayaan publik), yang semestinya berakhir tahun ini sebagaimana disebutkan dalam grand strategi Polri.
Protes Kaukus Pancasila Parlemen DPR dan DPD RI dan masyarakat sipil atas aksi FPI
Tgl terbit: Senin, 28 Juni 2010
Meningkatnya kecenderungan tindakan premanisme oleh “gerombolan berjubah” yang cenderung mengklaim diri paling benar dalam beragama, bercirikan mengganggu ketertiban umum, main hakim sendiri, menggunakan kekerasan, adalah tidak sejalan dengan prinsip Negara berdasar Konstitusi.
Tolak Pelanggar HAM menjadi Pejabat Negara
Tgl terbit: Kamis, 24 Juni 2010
Pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin sebagai wakil Menteri pertahanan dan wacana tentang hak pilih TNI adalah tindakan politik dan gagasan yang jauh dari rasa keadilan, akal sehat dan semangat reformasi. Alih-alih mendorong proses pertanggungjawaban hukum Presiden justru memberikan jabatan strategis bagi pelanggar HAM menjadi pejabat negara. Setali dengan itu, alih-alih melakukan mendorong akuntabilitas dan profesionalisme TNI pemerintah justru menggulirkan wacana hak pilih TNI
PEMULIHAN HAK PILIH TNI BUKAN AGENDA PRIORITAS
DALAM REFORMASI MILITER

Tgl terbit: Rabu, 23 Juni 2010
Wacana pemulihan hak pilih TNI yang menguat akhir-akhir ini menunjukkan sikap inkonsistensi pemerintah dalam melanjutkan agenda reformasi sector keamanan, khususnya reformasi TNI. KontraS memandang pemulihan hak pilih TNI bukanlah agenda prioritas yang mendesak. Lebih dari 12 tahun masa reformasi, masih banyak agenda utama reformasi militer yang masih terbengkalai, seperti revisi UU Pengadilan Militer maupun penertiban bisnis TNI. Belum tercapainya amanat reformasi tersebut menjadi ukuran sejauhmana militer bisa dikatakan sebagai institusi yang profesional dan akuntabel.
Dandim Tidak Sadar Fungsi
Tgl terbit: Sabtu, 05 Juni 2010
KontraS Aceh, LBH Banda Aceh dan GeRAK Aceh menyesalkan sikap Dandim 0105 Aceh Barat, Letkol Inf Andi Sirajuddin yang bertindak arogan melihat pengibaran bendera merah putih setengah siang di kantor Bupati setempat. Pengibaran tersebut merupakan instruksi Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf kepada para Bupati/Wali Kota se-Aceh sehubungan dengan meninggalnya tokoh kharismatik Aceh, Hasan Tiro.
TENTANG PENANGKAPAN 17 AKTIVIS DAN PETANI MELAWAN PERKEBUNAN SAWIT PT KLS DI SULAWESI TENGAH
Tgl terbit: Sabtu, 29 Mei 2010
Konflik agraria dan kekerasan dalam pengelolaan perkebunan skala besar kembali terjadi. Kali ini pemicunya adalah PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS), yang memiliki perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI) di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Perusahaan milik konglomerat lokal Murad Husen ini telah lama menjalankan bisnis perkebunan dengan cara-cara melawan hukum dan merusak lingkungan. PT KLS tak segan-segan merampas tanah petani, mengggusur lahan transmigran, menjankan intimidasi dengan menggunakan preman
Surat Terbuka tentang Penganiayaan Berat oleh Pasi Intel KODIM 0115 Simeulue terhadap Wartawan Harian Aceh di Markas KODIM Simeulue
Tgl terbit: Kamis, 27 Mei 2010
Bersama dengan ini kami sampaikan: Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 sekitar pukul 09.30 WIB telah terjadi penganiayaan berat terhadap Ahmadi (35 thn), wartawan Harian Aceh oleh Pasi Intel KODIM 0115 Simeulue di Makodim Simuelue.
Terkait Pengukuhan Ketua Forkab oleh Dandim Aceh Besar
Stop Militerisasi Masyarakat Sipil

Tgl terbit: Rabu, 19 Mei 2010
(Banda Aceh): KontraS Aceh menyatakan kekhawatirannya atas pelantikan Ketua Forkab (Forum Komunikasi Anak Bangsa) Aceh oleh Dandim 0101 Aceh Besar, Letkol Inf Achmad Daniel Chardin pada Senin (17/5) di Makodim Aceh Besar. Apalagi Dandim menyatakan dirinya sebagai pembina Ormas dan OKP mengatakan Kodim berkewajiban menfasilitasi semua kegiatan dalam rangka membangun dan memajukan organisasi, tak terkecuali Forkab.
Pengangkatan Wakil Menteri Pertahanan: Absennya Politik Penghukuman
Tgl terbit: Rabu, 19 Mei 2010
Hari ini, Rabu 19 Mei Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur menggelar persidangan dengan Nomor registrasi perkara: 51/G2010/PTUN-JKT. Perkara ini adalah gugatan terhadap surat Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 3/P Tahun 2010, tertanggal 6 Januari 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan jawaban pihak tergugat (Presiden). Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini terdiri dari Guruh Jaya Saputra (Hakim Ketua), Herman Baeha (Hakim Anggota), dan Andri Mosepa (Hakim Anggota)
12 Tahun Tragedi Mei 1998: Saatnya Negara Mengakhiri Impunitas
Tgl terbit: Jumat, 14 Mei 2010
Duka, luka, kemarahan dan kepedihan masih terasa bagi korban dan keluarga korban Tragedi (13-15) Mei 1998. Dua belas tahun berlalu, tragedi ini tidak mendapatkan perhatian yang serius dari negara untuk menuntaskannya. Tragedi Mei merupakan sejarah kelam bangsa ini, lekang dalam ingatan kita, pada saat itu Jakarta dihantui oleh rasa ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran.
Maklumat Hak Asasi Manusia 2010
Tegakkan Hukum dan Keadilan atas Kasus HAM Masa Lalu

Tgl terbit: Selasa, 11 Mei 2010
Bahwa sejak semula para pendiri bangsa telah menyatakan cita-cita kemerdekaan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menggugat Keppres 3/P Tahun 2010 ; Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A Sebagai Wakil Menteri Pertahanan
Tgl terbit: Senin, 10 Mei 2010
Pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan adalah kebijakan yang mengingkari fakta hukum dalam penyelidikan pro justisia Komnas HAM dalam kasus Trisakti, peristiwa 13-15 Mei 1998 serta Penghilangan Orang Secara Paksa. Kami memandang, kebijakan ini merupakan langkah mundur komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan di Istana Negara (26/3/2008) dalam pertemuan dengan keluarga korban.
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pembunuhan Yawan Wayeni
Tgl terbit: Jumat, 30 April 2010
KontraS telah menerima laporan mengenai kematian Yawan Manase Wayeni di Papua yang tewas pada 13 Agustus 2009 lalu di kampung Mantembu, Serui. Menurut laporan, pada tanggal tersebut dinformasikan telah terjadi operasi penyisiran yang dilakukan oleh Brimob Polda Papua dalam rangka menindaklanjuti operasi gabungan dari Polres Kepulauan Yapen dan TNI Komp Rajawali untuk mencari keberadaan kelompok OPM, 11 Juli 2009
Situasi Terkini Papua : Ketiadaan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pembunuhan Yawan Wayeni Narapidana Politik Filep Karma Perlu Operasi Prostat di Jakarta
Tgl terbit: Kamis, 22 April 2010
22 April 2010 (JAKARTA) †Kontras dan Imparsial bermaksud menginformasikan dua hal yang berkenaan dengan situasi terkini dari Papua, khususnya tentang kebutuhan kemanusiaan mendesak terhadap narapidana politik Filep Karma dan ketiadaan pertanggungjawaban hukum terhadap pembunuhan Yawan Wayeni. Kami menilai Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum masih saja melakukan tindakan disriminasi, stigmatisasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam gerakan mendukung kemerdekaan di Papua, termasuk para tahanan politik. Penyelesaian konflik di Papua tidak bisa diselesaikan dengan melakukan tindakan kekerasan, namun harus mengedepankan cara-cara dialog yang damai dan komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
MENGGUGAT KEPPRES No. 3/P/2010 TERKAIT<br> 
PENGANGKATAN LETJEN TNI SJAFRIE SJAMSOEDIN SEBAGAI WAKIL MENTERI PERTAHANAN MENGGUGAT KEPPRES No. 3/P/2010 TERKAIT
PENGANGKATAN LETJEN TNI SJAFRIE SJAMSOEDIN SEBAGAI WAKIL MENTERI PERTAHANAN

Tgl terbit: Senin, 05 April 2010
Hari ini, Senin, 5 April 2010, sejumlah perwakilan korban pelanggaran HAM secara resmi mendaftarkan gugatan terhadap Keputusan Presiden RI No. 3/P/2010 ke Pengadilan Tata Usaha Negara-(PTUN) Jakarta. Keppres dimaksud berisi Pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI, serta pejabat lain seperti Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA sebagai Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional serta Prof. Dr. Fasli Jalal Ph.d sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional.
MENGENANG TRAGEDI WAMENA BERDARAH, 4 APRIL 2003
Tgl terbit: Sabtu, 03 April 2010
Peristiwa Wamena, 4 April 2003 pukul 01.00 WP. Sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena. Penyerangan ini menewaskankan 2 anggota Kodim yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Parajurit Ruben Kana (Penjaga gudang senjata) dan 1 orang luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pujuk senjata dan amunisi. Dalam rangka pengejaran terhadap pelaku, aparat TNI-Polri telah melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa menimbukan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa.
11 Tahun Pemisahan Polri dari ABRI/TNI
PRIORITASKAN PENGAWASAN EKSTERNAL POLRI

Tgl terbit: Rabu, 31 Maret 2010
Tanggal 1 April 1999 adalah momen penting dalam pemisahan Polri dari ABRI atau TNI. Pemisahan adalah keharusan reformasi yang bertujuan untuk menghapus norma, watak dan praktik militerisme dalam tubuh kepolisian (demiliterisasi). Warisan militerisme pada sistem organisasi kepolisian yang dievaluasi ialah mencakup budaya perilaku atau watak kekerasan, birokrasi yang tertutup, sampai pola relasi atasan bawahan yang sentralistik.
KONFERENSI PERS: KAPOLRI HARUS TUNTASKAN KASUS KEKERASAN DAN PEMBUNUHAN DI ACEH
Tgl terbit: Jumat, 26 Maret 2010
Berbagai persoalan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh hingga kini belum juga kunjung terselesaikan. Salah satu persoalan yang sampai kini belum terungkap adalah rangkaian peristiwa kekerasan yang disertai pembunuhan yang terjadi pada masa Pemilu 2009 di Aceh, yang kembali menjadi perhatian publik setelah laporan jurnalistik yang ditulis Allan Nairn menyebutkan keterlibatan Kopasus dalam pembunuhan delapan aktifis Partai Aceh.
Pelatihan bagi KOPASSUS Harus Didasarkan pada
Tuntasnya Pertanggungjawaban Hukum bagi Anggota-anggotanya Pelatihan bagi KOPASSUS Harus Didasarkan pada Tuntasnya Pertanggungjawaban Hukum bagi Anggota-anggotanya
Tgl terbit: Kamis, 18 Maret 2010
Sejak tahun 1997, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan sebuah undang-undang (Leahy Law) yang melarang pemberian bantuan militer bagi satuan militer luar negeri yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. Atas dasar Leahy Law, pada tahun 1997 pemerintah Amerika Serikat menghentikan pelatihan terhadap KOPASSUS karena keterlibatan mereka terlibat dalam sejumlah peristiwa pelanggaran HAM, seperti kasus penghilangan paksa aktivis 1997-1998, kekerasan di Timor Leste serta penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay pada tahun 2001.
HUKUM DIPAKAI UNTUK MENYERANG BALIK DAN MEMBUNGKAM SIKAP KRITIS WARGA:
STOP KRIMINALISASI PEMBELA HAM "FWK PADANG"!

Tgl terbit: Minggu, 07 Maret 2010
Paska gempa 7,6 SR yang menimpa Kota Padang pada 30 September 2009 masyarakat Kota Padang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Menghadirkan kembali optimisme menatap masa depan, inilah yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Ditengah upaya menjawab tantangan tersebut, pemerintah kotamadya Padang justru membuat langkah kontra produktif. Bukannya bersinergi dengan rakyatnya, malah membuat kebijakan tanpa melibatkan warganya. Padahal kebijakan itu akan berdampak besar terhadap pencaharian banyak orang.
Kinerja 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono: <br>KAPOLRI, JAKSA AGUNG & MENKUMHAM HARUS PRIORITASKAN HAM Kinerja 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono:
KAPOLRI, JAKSA AGUNG & MENKUMHAM HARUS PRIORITASKAN HAM

Tgl terbit: Jumat, 29 Januari 2010
Dalam mengevaluasi 100 hari kinerja Pemerintahan SBY-Boediono, KontraS memfokuskan diri pada kinerja Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri serta Jaksa Agung Hendarman Supandji. Kinerja Polri akan dilihat dari sisi pembenahan sistem akuntabilitas Polri, khususnya dalam soal penanganan perkara hukum. Sedangkan kinerja Menkumham akan dilihat dari sisi prioritas program kementerian di bidang penegakan hak asasi manusia. Sementara Kinerja Jaksa Agung dilihat dari penanganan kasus pelanggaran HAM berat dan korupsi.
Surat Terbuka Kepada Presiden Republik Indonesia tentang Upaya Keliru TNI dalam Mengadili Mantan Anggota GAM yang telah Memperoleh Amnesti
Tgl terbit: Rabu, 27 Januari 2010
Bahwa pada tanggal 9 November 1999 Asral (45) sedang bertugas malam di Makoramil 09/Samadua, Kodim 0107/ Aceh Selatan, dijemput oleh dua orang anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dengan membawa satu pucuk senjata laras panjang jenis M 16 A-1, dengan dua unit magazen berisi amunisi, satu buah HT dan sepasang baju loreng TNI.
"MENGINGATKAN PRESIDEN & DPR SOAL REVISI UU PERADILAN MILITER"
Tgl terbit: Jumat, 22 Januari 2010
Kami, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang memberi perhatian terhadap reformasi TNI mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk mengagendakan kembali revisi UU Peradilan Militer yang terhenti tahun lalu. Ada sejumlah alasan mengapa Revisi UU Peradilan Militer perlu diagendakan kembali. Pertama, Revisi UUPM harus disegerakan agar masalah-masalah hukum anggota TNI dan purnawirawan diselesaikan sesuai kaidah hukum yang benar. Pengepungan rumah Brigjen TNI (Purn) Herman Sarens Sudiro (79), oleh korps Polisi Militer (PM) TNI,
Refleksi 2009 dan Proyeksi Papua 2010<br>
PENEGAKAN HAM DI PAPUA MENURUN DRASTIS Refleksi 2009 dan Proyeksi Papua 2010
PENEGAKAN HAM DI PAPUA MENURUN DRASTIS

Tgl terbit: Jumat, 15 Januari 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bersama Perwakilan Komnas HAM Papua menilai telah terjadi penurunan drastis terhadap situasi HAM di Papua. Negara masih mengabaikan perlindungan kesetaraan warga, penghormatan martabat manusia serta supremasi hukum di Papua. Akibatnya kesejahteraan dan keadilan makin jauh dirasakan orang Papua.
Penolakan atas Pelantikan Terhadap Sjafrie Sjamsoeddin Sebagai Wakil Menteri Pertahanan
Tgl terbit: Rabu, 06 Januari 2010
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dan Korban Pelanggaran HAM mempertanyakan pengangkatan Letjen (TNI-AD) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan).
Catatan Kondisi HAM Aceh Tahun 2009
Pemerintah Menghindar dari Tanggung Jawab

Tgl terbit: Rabu, 06 Januari 2010
Pemerintah kembali menunjukkan tidak pentingnya agenda penyelesaian pelanggaran masa lalu di Aceh. Janji Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) untuk menyerahkan draf RUU KKR ke DPR RI pada Juli 2009 tidak ditepati hingga akhir tahun. Tak ayal, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 tidak memasukkan RUU KKR sebagai regulasi yang akan dibahas. Jelas sudah, Pemerintah selama ini tidak menganggap serius tuntutan korban, bahkan terkesan menghindar dari tanggung jawab.
"PENEGAKAN HAM BELUM MENJADI BAROMETER REFORMASI SEKTOR KEAMANAN DAN AGENDA POLITIK" (Laporan HAM Tahun 2009, KontraS Sumatera Utara)
Tgl terbit: Kamis, 31 Desember 2009
Refleksi akhir tahun KontraS Sumut sampai pada kesimpulan bahwa situasi HAM tahun 2009 di Sumatera Utara telah memasuki tahap kritis. Hal ini dapat muncul disebabkan HAM masih menjadi agenda politik yang dipinggirkan oleh cara pandang dan kepentingan sempit elit penguasa dan belum menjadi barometer aparat keamanan dalam melakukan reformasi sektor keamanan (RSK). Bahkan justru monitoring KontraS menunjukkan bahwa trend pelanggaran HAM di Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan significant selama 3 tahun terakhir.
Penolakan Pelarangan Peredaran Buku Oleh Kejaksaan Agung
Tgl terbit: Senin, 28 Desember 2009
KontraS menyesalkan tindakan Jaksa Agung yang melarang penerbitan dan peredaran 5 buah buku yang dianggap ‘mengganggu ketertiban umum’, termasuk buku "Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto", karya John Roosa pada 23 Desember 2009 lalu, yang telah mendapat pengakuan cukup tinggi dari komunitas akademik tingkat nasional.
Terkait Pemecatan 43 Prajurit KODAM Iskandar Muda
PROFESIONALITAS TNI TIDAK SEKEDAR PENEGAKAN DISIPLIN

Tgl terbit: Rabu, 23 Desember 2009
KontraS Aceh menyampaikan apresiasi terhadap TNI terkait dengan pemecatan 43 anggota TNI secara tidak hormat sepanjang tahun 2006-2009 karena terlibat penyalahgunaan psikotropika, pencurian dan desersi. Ini menunjukkan intitusi TNI KODAM IM tegas dan konsisten dalam menegakkan disiplin agar mereka senantiasa memegang teguh nilai-nilai seorang prajurit.
Ratification of the 2010 National Legislation Program
Tgl terbit: Senin, 14 Desember 2009
The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) is disappointed that the 2010 National Legislation Program fails to include several important draft laws and conventions on the agenda for debate, despite their place in debates by government and civil society over the past several years.
Respon Terhadap Pengesahan Prolegnas 2010
Tgl terbit: Senin, 14 Desember 2009
KontraS menyesalkan Program Legislasi Nasional 2010 tidak mengagendakan pembahasan beberapa regulasi penting yang menajadi mandat reformasi. Padahal regulasi-regulasi penting tersebut telah dibahas baik oleh Pemerintah dan DPR serta dikawal oleh masyarakat sipil di tahun-tahun sebelumnya, dan terlebih lagi telah dicantumkan dalam beberapa ketentuan hukum lainnya. Beberapa di antaranya bahkan telah melalui perdebatan panjang dan pembahasannya hampir berakhir.Â
DEKLARASI KONGRES I SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA
Tgl terbit: Sabtu, 21 November 2009
MENCERMATI KONDISI MASYARAKAT ADAT DI TANAH PAPUA YANG SEMAKIN TERMARJINALKAN DARI PROSES PEMBANGUNAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, PERTAMBANGAN, PEMEKARAN WILAYAH, INFRASTUKTUR MILITER DAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH) YANG TIDAK BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT ADAT, KELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELANGGARAN HAM DI TANAH PAPUA.
HUT TNI ke 64
Elite Sipil Harus Segera Agendakan Reformasi Militer

Tgl terbit: Minggu, 04 Oktober 2009
Kami sejumlah koalisi masyarakat sipil mengucapkan selamat hari jadi kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke 64 pada 5 Oktober 2009. Momentum hari jadi ini biasa diperingati oleh sejumlah kalangan di Indonesia, terutama oleh TNI. Selain diperingati pada hari jadinya, momentum ini juga penting untuk melakukan evaluasi eksistensi TNi dimasa transisi politik Indonesia dan terutama dalam menjelang bekerjanya Pemerintahan dan DPR baru hasil pemilu 2009.
Seperempat Abad Kasus Tanjung Priok 1984 Keadilan Korban Masih Jauh Panggang dari Api
Tgl terbit: Sabtu, 12 September 2009
Hari ini adalah momentum yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya korban dan keluarga korban Tanjung Priok untuk kembali merefleksi sebuah tragedi kemanusiaan yang terjadi 25 tahun yang lalu tepatnya tanggal 12 September 1984. Tragedi ini melengkapi catatan kelam sejarah bangsa Indonesia setelah sebelumnya terjadi beberapa rangkaian kekerasan dalam tragedi 1965 †1966, peristiwa Malari 1974, penembakan misterius 1981 †1983 dan berbagai tragedi kemanusiaan lainnya yang terus mengisi katalog kekerasan di Indonesia. Hingga saat ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum selesai, berupa pemulihan hak para korban dan keluarga korban yang dibunuh, dihilangkan secara paksa, dirampas kemerdekaannya tanpa proses hukum, dirampas harta bendanya dan segala hak yang melekat dan dijamin oleh konstitusi kita.
Seperempat abad Kasus Tanjung Priok : Negara Masih Mengingkari Hak Korban
Tgl terbit: Kamis, 10 September 2009
Pada bulan ini, Kami dari Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI) akan memperingati 25 tahun kasus Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984. Momentum ini tidak hanya sekedar formalitas dan rutinitas yang kami lakukan setiap tahun, namun ini adalah bagian dari upaya kami untuk terus mengingatkan kepada pemerintah, masyarakat dan insan media pada khususnya, untuk terus mendukung upaya kami para korban untuk memperjuangkan keadilan.
INDONESIA: 5 tahun setelah Pembunuhan Munir pertahanan imunitas militer
Tgl terbit: Jumat, 04 September 2009
Pada tangal 7 September 2004 pembela HAM, reformer, dan aktivis masyarakat sipil terkemuka Munir Said Thalib dibunuh karena pandangannya yang kritis terhadap pemerintah dan militer Indonesia. Salah satu prestasi Munir adalah terkuaknya kejahatan yang dilakukan oleh militer baik di Indonesia dan Timor Timur. Lebihd ari 10 tahun setelah kejatuhan rezim Soeharto dan lima tahun pembunuhan Munir belum ada satu reformasi di Indonesia yang memungkinkan pertanggungjawaban pejabat militer. malahan, presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini menginstruksikan untuk adanya peningkatan wilayah struktur komando di militer untuk mengatasi masalah terorisme. Akankah segala perjuangan munir menjadi sia-sia?
Menyoal Usulan Revisi UU Antiteror
Tgl terbit: Rabu, 02 September 2009
Pada hari Senin, 31 Agustus, pertemuan antara jajaran kementerian bidang politik, hukum dan keamanan dengan Komisi I DPR RI menyimpulkan sebuah usulan revisi terhadap UU Antiterorisme direvisi, terutama tentang penambahan masa penangkapan selama 2 tahun, pelibatan BIN/ TNI dalam penindakan terorisme serta Pembentukan Badan Koordinasi Penanggulangan Terorisme (BKPT).
Tidak Ingin Kembali Kemasa Orde Baru : Upaya TNI Terlibat Dalam Penanggulangan Terorisme Melalui Komando Teritorial Di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 2009
Upaya keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dengan memfungsikan desk anti teror TNI mulai dari tingkat Mabes, Koter hingga Babinsa di tingkat desa dan kelurahan merupakan kemunduran bagi upaya meneruskan reformasi di sektor keamanan (RSK) yang selama ini telah kita dorong secara bersama-sama. Sekalipun Panglima TNI menyatakan bahwa desk anti teror TNI ini merupakan unit kerja yang mendukung optimalisasi kerja Kepolisian RI khususnya Densus 88 dalam penanggulangan terorisme akan tetapi sangat dikhawatirkan dampak yang akan terjadi jika rencana ini tidak dibarengi dengan kerangka kerja yang jelas.
Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2009
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menginstruksikan TNI untuk terlibat dalam penanggulangan terorisme melalui pemaksimalan kerja struktur komando teritorial. Secara normatif, keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme memang diatur dalam UU TNI no 34/2004 dalam kaitan menjalankan tugas operasi militer selain perang. Namun demikian, Kami menilai pengaturan itu belumlah cukup apalagi memadai dalam menjelaskan tugas, fungsi dan batasan yang rinci bagi TNI dalam keterlibatnya melawan terorisme.
Pernyataan bersama masyarakat sipil<br>AGENDA HUKUM & HAM PEMERINTAHAN HASIL PEMILU 2009 Pernyataan bersama masyarakat sipil
AGENDA HUKUM & HAM PEMERINTAHAN HASIL PEMILU 2009

Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2009
Pada 25 juli 2009, KPU telah menyatakan bahwa Indonesia telah mendapatkan presiden terpilih yang baru untuk lima tahun ke depan. Kenyataan ini tak berselang lama dengan terpilihnya para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif periode 2009-2014. Meskipun masih terjadi perdebatan bahkan sengketa antar pasangan kandidat Presiden/Wakil Presiden mengenai pernyataan KPU itu, kami sebagai representasi dari masyarakat sipil ingin memaknai hasil pemilu itu dengan semangat yang positif, termasuk saat sengketa antar kandidat pasca pernyataan KPU telah beranjak ke arena hukum MA dan MK. Kami menghormati proses hukum yang berjalan.
Paradigma "Konflik Separatisme" Harus Ditinggalkan,Demi Keadilan Bagi Rakyat Papua
Tgl terbit: Rabu, 15 Juli 2009
Kami menyatakan prihatin atas meningkatnya kembali eskalasi kekerasan di Papua, khususnya yang terjadi di wilayah Keerom, Nabire, Paniai, Wamena, Kabupaten Yapen hingga rentetan penembakan di wilayah Timika. Rangkaian kekerasan ini telah menimbulkan korban tewas di kalangan warga sipil dan aparat keamanan. Karena itu Pemerintah harus sungguh-sungguh mengungkap rangkaian kekerasan ini mengingat konteks waktu terjadinya menjelang dan pasca pelaksanaan pemilihan presiden, 8 Juli 2009.
Grafis Melawan Lupa Pameran Media Kampanye Masyarakat Sipil tentang Pelanggaran HAM Masa Lalu
Tgl terbit: Jumat, 03 Juli 2009
Banyak orang yang beranggapan bahwa bangsa Indonesia sudah tidak perlu lagi mengingat-ingat masa lalu. Banyak persoalan yang lebih penting sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Mulai dari persoalan pengangguran dan kemiskinan, soal ujian nasional yang dipaksakan, lumpur lapindo, ancaman terhadap keberagaman budaya di Indonesia, kenaikan harga BBM, dan lebih luas lagi ancaman krisis ekonomi global. Sehingga mengingat-ingat masa lalu nampak seperti menyia-nyiakan energi untuk hal yang kurang penting.
Menyikapi Situasi Keamanan Menjelang Pilpres di Papua
Tgl terbit: Kamis, 02 Juli 2009
Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir ini eskalasi kekerasan di Papua meningkat. Indikasi ini merujuk pada beberapa kasus yang telah terjadi, kasus itu diantaranya:
SURAT TERBUKA: Kepada Yth, Bapak Mentri Dalam Negeri RI
Tgl terbit: Selasa, 30 Juni 2009
Hasil temuan KontraS Aceh, GeRAK dan LBH Banda Aceh menunjukkan bahwa Permendagri No. 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, Bab II tentang pokok-pokok penyusunan APBD berpeluang menggerogoti APBD. Hal ini diakibatkan karena Permendagri ini mengatur tentang Belanja Hibah yang diperuntukkan kepada instansi vertikal. Permendagri ini sudah diperbaharui dengan Permendagri yang baru Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
Hapus Penyiksaan :Jadikan Penyiksaan sebagai Kejahatan!
Tgl terbit: Kamis, 25 Juni 2009
Penyiksaan adalah ibu dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penyiksaan melahirkan sejumlah kejahatan HAM lainnya, mulai dari pembunuhan sewenang-wenang (extra judicial killing) hingga penyangkalan hak atas dasar peradilan yang jujur (fair trial) hokum HAM internasioal menempatkan penyiksaan sebagai norma kejahatan tertinggi. Menjadikan pelaku penyiksaan sebagai musuh bersama seluruh umat manusia (host humanis generis)
Pilihlah Capres dan Cawapres Pro-Kemanusiaan
Tgl terbit: Selasa, 23 Juni 2009
Pemilihan Presiden (pilpres) hanya tinggal menghitung hari, tepatnya 08 Juli mendatang di seluruh penjuru Indonesia akan dilangsungkan pesta demokrasi untuk memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Prersiden (Capres dan Cawapres). Calon yang akan dipilih nanti diantaranya; Megawati Soekarno Putri-Prabowo Subianto dengan nomor urut ke-1, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dengan nomor urut 2 dan Jusuf Kalla-Wiranto dengan nomor urut ke-3. ketiga capres dan cawapres inilah yang akan dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang periode 2009-2014.
Pandangan Komunitas Ornop Terhadap Dialog Capres Putaran I "Good governance dan Supremasi Hukum"
Tgl terbit: Jumat, 19 Juni 2009
Komunitas Ornop adalah gabungan dari 40 LSM dan organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat yang menaruh peduli terhadap proses perbaikan bangsa, termasuk dalam menyongsong PEMILU Presiden 8 Juli mendatang. Proses perbaikan dimaksudkan pada 9 isu publik, masing-masing: Hak Asasi Manusia, termasuk keadilan korban masa lalu dan korban di daerah konflik; Lingkungan hidup dan sumberdaya alam; Prioritas anggaran negara; Mafia peradilan; Buruh migran; Kebebasan beragama dan perlindungan bagi kelompok minoritas; Penggusuran di perkotaan; Konflik agraria dan masyarakat adat; serta Keadilan gender.
Mari Berpikir dan Memilih Cerdas!!
Tgl terbit: Selasa, 09 Juni 2009
Bersama surat terbuka ini, kami ingin menyampaikan kepada saudara - saudari sekalian khususnya warga Kampung Jati Klender Jakarta Timur dan segenap warga Jakarta pada umumnya, mari berpikir dan memilih cerdas. Hal ini terkait dengan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan wakil presiden (wapres) yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 juli 2009. Sejauh ini sudah dipastikan ada tiga pasangan yang akan bertarung untuk menjadi presiden dan wakil persiden periode 2009-2014.
Pemeliharaan Alutsista Tua Harus Dihentikan
Tgl terbit: Rabu, 27 Mei 2009
Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan keprihatinan dan duka cita terhadap korban meninggal dan luka-luka atas baik dari kalangan personil TNI maupun sipil dalam kecelakaan Pesawat Hercules C-130 bernomor A-1325 di Desa Geplak, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang terjadi pada 20 Mei 2009 lalu.
PEMELIHARAAN ALUTSISTA TUA HARUS DIHENTIKAN
Tgl terbit: Rabu, 27 Mei 2009
Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan keprihatinan dan duka cita terhadap korban meninggal dan luka-luka atas baik dari kalangan personil TNI maupun sipil dalam kecelakaan Pesawat Hercules C-130 bernomor A-1325 di Desa Geplak, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang terjadi pada 20 Mei 2009 lalu.
Jangan Lupakan Tragedi Mei 1998
Tolak Amnesia Massal Jangan Lupakan Tragedi Mei 1998 Tolak Amnesia Massal
Tgl terbit: Rabu, 13 Mei 2009
Sebelas tahun sudah tragedi (13-15) Mei 1998 berlalu. Tragedi kemanusiaan ini menyisakan banyak keprihatinan dan tanya bagi banyak orang, khususnya bagi para keluarga korban yang harus kehilangan keluarga dengan cara paksa, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dan etnis Tionghoa yang dijadikan korban kekejaman para pihak yang tidak bertanggungjawab.
Tunda Pembahasan RUU Rahasia Negara
Tgl terbit: Senin, 11 Mei 2009
Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Rahasia Negara oleh DPR dan Pemerintah sekarang ini membuktikan terjadinya pengabaian terhadap berbagai reaksi yang disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil yang menghendaki DPR menunda pembahasan karena naskah RUU Rahasia Negara berpotensi mengancam Hak Asasi Manusia dan Hak-hak sipil, kebebasan pers, kebebasan publik mengakses informasi dan kerja-kerja advokasi dengan alasan rahasia.
KEMANAKAH DANA KESEJAHTERAAN PRAJURIT TNI?
Tgl terbit: Kamis, 30 April 2009
Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah agar melanjutkan reformasi di sektor keamanan agar peristiwa yang terjadi di Balyon 751 TNI Sentani †Jayapura tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Demikian tanggapan dari Koalisi ini menanggapi aksi demo ricuh yang dilakukan oleh prajurit Batalyon 751 TNI Sentani, Jayapura yang terjadi kemarin (29/4/2009).
Mendesak Pemerintah SBY Mengedepankan Dialog Dalam Penyelesaian Konflik di Tanah Papua
Tgl terbit: Jumat, 17 April 2009
Komponen masyarakat sipil menyatakan sangat prihatin dengan peningkatan eskalasi kekerasan yang terjadi di Tanah Papua dan meminta kepada berbagai pihak untuk segera menghentikan kekerasan dan melakukan dialog.
Insiden di Papua Jelang Pemilu 2009 : Hindari Meluasnya Konflik dan Hentikan Represi kepada Masyarakat Sipil
Tgl terbit: Kamis, 09 April 2009
KontraS menyesalkan terjadinya beberapa peristiwa kekerasan menjelang Pemilu di Papua, yang menyebabkan keresahan bagi masyarakat Papua. Peristiwa terakhir tadi malam, berupa penangkapan kepada 8 orang mahasiswa yang terjadi setelah penyerangan ke Mapolsek Abepura dan pembakaran gedung rektorat Universitas Cendrawasih di Wamena.
Menyikapi Penambahan Pos TNI di Aceh Jelang 9 April 2009
Tgl terbit: Selasa, 07 April 2009
Sehubungan dengan telah disebarkannya aparat keamanan untuk pengamanan pelaksanaan pemilu di Aceh yang terdiri dari Polri, TNI, Linmas dan Satpol PP. Maka kami meminta agar kesemua pihak yang terlibat dalam pengamanan pemilu untuk bersikap profesional, tidak melakukan kekerasan dalam menangani kasus-kasus yang mungkin terjadi, proporsional dalam melakukan pengamanan dan senantiasa menjaga netralitas.
KONTROVERSI BUKU SINTONG PANJAITAN:
HARUS DITEMPATKAN DALAM MENUNTASKAN KASUS ORANG HILANG '98

Tgl terbit: Jumat, 13 Maret 2009
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin atas pengakuan Sintong Panjaitan lewat bukunya yang hanya dimaknai sekedar debat kusir politik belaka. Apalagi kontroversi buku ini bertepatan dengan peristiwa hilangnya beberapa aktivis pro-demokrasi sebelas tahun yang lalu, yaitu Nezar Patria, Aan Rusdianto dan Mugianto.
POSKO BERSAMA MASYARAKAT SIPIL PANTAU HAM PADA PEMILU 2009
Terkait dengan penurunan ratusan bendera Partai oleh TNI Koramil Simpang Keuramat, Aceh Utara, pada tanggal 2 Maret 2009.

Tgl terbit: Rabu, 04 Maret 2009
Dalam mekanisme pemilu 2009 sesuai dengan UU No. 10 tahun 2008 jelas disebutkan 3 (tiga) institusi negara yang berperan penting dan saling melakukan koordinasi untuk melakukan Penegakan Hukum Terpadu yaitu : Panwaslu, Kepolisian R.I dan Kejaksaan R.I, jadi sama sekali tidak terlibat pihak TNI kecuali sebagai tugas perbantuan atas permintaan Kepolisian R.I dengan Arti dalam urusan keaman PEMILU 2009 TNI berada dibawah Komando Sandi Brata Yudha Kepolisian R.I baik pusat maupun didaerah.
Tarik Menarik Kepentingan Militer Dan Politik Praktis, Tantangan Mempertahankan Proses Reformasi TNI
Tgl terbit: Selasa, 03 Maret 2009
Jaringan Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan rasa prihatin atas berbagai upaya pelibatan kembali TNI ke ranah politik praktis, baik yang dilakukan oleh elit politik, pemerintah maupun kalangan petinggi di lingkungan TNI menjelang Pemilu 2009. Upaya-upaya semacam ini jelas bertentangan dengan semangat mendorong profesionalitas TNI sebagaimana diinginkan UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI.
Mencari Caleg Pro HAM :
Dialog Interaktif II Bersama Caleg Pembawa Pesan Kemanusiaan dan Perubahan Mencari Caleg Pro HAM : Dialog Interaktif II Bersama Caleg Pembawa Pesan Kemanusiaan dan Perubahan
Tgl terbit: Kamis, 26 Februari 2009
Hari ini KontraS bekerjasama dengan LIMA dan Dewan Perubahan Nasional (DPN) mengadakan Dialog Interaktif Ke-II Bersama Calon Legislatif yang akan menjalani Pemilu April mendatang. Kali ini, Dialog Interaktif menghadirkan Erwin Marpaung dari Partai Damai Sejahtera, Saiful Bahri dari Partai Bulan Bintang, Witaryono Setiadi dari Partai Pembaharuan, Winda Mastuti dari Partai Buruh dan Rizal Dharma Putra dari Partai Keadilan Sejahtera.
RUU Wajib Militer Tidak Mendesak Dibahas
Tgl terbit: Kamis, 05 Februari 2009
Banda Aceh †Rancangan Undang-Undang (RUU) Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN) atau lebih dikenal dengan RUU Wajib Militer dinilai tidak mendesak untuk dibahas tetapi sebaliknya RUU tersebut akan berpotensi memunculkan persoalan jika diterapkan.
Menyikapi Kondisi Keamanan Terkini di Aceh
GUBERNUR DAN POLISI AGAR SEGERA MENGAMBIL ALIH KENDALI KEAMANAN DI ACEH

Tgl terbit: Rabu, 04 Februari 2009
Kekerasan kembali berlanjut, dalam dua hari ini terjadi dua kasus penembakan, pertama di Bireun dan kedua di Kaju-Aceh Besar. Kasus kekerasan sepanjang tahun 2008 dan awal 2009 semakin panjang, ini adalah catatan panjang kasus kekerasan di Aceh pasca MoU. Kondisi kekerasan yang terus berlanjut di Aceh dikarenakan lemahnya kinerja Kepolisian dalam mengungkap kasus2 yang terjadi sebelumnya. Baik pelaku, pola maupun motif tindakan kekerasan ini. Kepolisian terkesan melakukan pembiaran.
"Pengusutan Tuntas Kasus Pelecehan Seksual di Kompleks Lantamal X Jayapura Sebuah Langkah Maju di Institusi TNI-AL”
Tgl terbit: Jumat, 16 Januari 2009
KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, SKP Keuskupan Jayapura, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua, Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LP3A) serta Tim Kuasa Hukum Korban memberikan Apresiasi yang baik atas komitmen dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) dalam upaya mengusut tuntas kasus Pelecehan Seksual di Kompleks Lantamal X Jayapura mengingat kasus tersebut sudah cukup lama proses penyelidikannya di Lantamal X Jayapura, terhitung sejak dilaporkan oleh korban pada tanggal 21 Mei 2008.
Kriminalitas Menurun
Kekerasan Aktor Keamanan Meningkat

Tgl terbit: Rabu, 07 Januari 2009
Kapolda Aceh Irjen Pol Rismawan mengungkapkan, sepanjang tahun 2008 ini, kasus kriminalitas di Aceh mengalami penurunan 24 - 30 persen berdasarkan fakta di lapangan jika dibandingkan tahun 2007 lalu (Jumat, 12 Des 2008). Paling tidak, terjadi peningkatan jumlah kasus yang berhasil dituntaskan oleh jajaran Polda NAD jika dibandingkan dengan kriminalitas pada tahun lalu.
Vonis bebas Mucdi PR dalam kasus pembunuhan Munir: Impunitas masih terus berlanjut, Negara dirongrong pelaku pelanggaran HAM
Tgl terbit: Selasa, 06 Januari 2009
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan mempertanyakan kredibilitas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Purwopranjono sebagai terdakwa dalam kasus pembunuh Munir. Putusan ini telah melukai rasa keadilan dan tidak sesuai dengan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan HAM.
Kekerasan Terhadap Sopir Truk
Tgl terbit: Sabtu, 20 Desember 2008
Kami menyesalkan tindakan kekerasan kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan oleh pelaku yang diduga aparat kepolisian kepada salah seorang supir truk, Ali Romli di daerah Cisaat Sukabumi, 20 Desember 2008. Kami juga mempertanyakan rendahnya respon aparat Polsek Cibatu dan Polres Sukabumi dalam menanggapi laporan masyarakat atas peristiwa kekerasan yang dialaminya.
"Pansus Peradilan Militer Jangan Terjebak Permainan Pemerintah"
Tgl terbit: Jumat, 19 Desember 2008
Sudah tiga tahun lebih RUU Perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dilakukan oleh DPR dengan Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Pertahanan. Akan tetapi hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda akan selesainya pembahasan tersebut meski hal-hal yang sifatnya prinsipil seperti pemberlakuan yuridiksi peradilan umum kepada anggota TNI yang melakukan kejahatan tindak pidana umum telah mendapatkan kepastian.
Penetapan Hibah Oleh Pengadilan Harus Di Hormati
Tgl terbit: Selasa, 16 Desember 2008
KontraS dan warga perumahan Dwikora Cimanggis meminta TNI AU untuk tidak melakukan pengosongan paksa rumah tinggal purnawirawan dan warakawuri pada waktu dekat ini (informasi yang berkembang yaitu, pada 17 Desember, dini hari). Kami berharap penyelesaian masalah ini bisa diselesaikan dalam forum dialog dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan KSAU.
EVALUASI PENEGAKAN HAM
Catatan Peringatan 60 Tahun Deklarasi Universal HAM

Tgl terbit: Selasa, 09 Desember 2008
Evaluasi ini didasarkan pada ukuran platform nasional tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM. Kerangka implementasi platform ini adalah 1) ratifikasi konvensi internasional; 2) penguatan institusi dan harmonisasi aturan hukum nasional; 3) penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat; serta 4) penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Usulan untuk Panitia Khusus (Pansus) DPR RI
Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Tahun 1997/1998
(Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, di DPR RI)

Tgl terbit: Rabu, 03 Desember 2008
Sudah 10 tahun kasus penghilangan paksa 1997/1998 terkatung-katung karena agenda penuntasan kasus ini terhambat. Kasus penghilangan paksa 1997/1998 menjadi sebuah pijakan awal bergulirnya masa Reformasi yang menggantikan Orde Baru kepemimpinan Soeharto. Akibat pergantian di puncak kekuasaan inilah, harapan terhadap agenda penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu bermunculan dari korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Namun perjalanan 10 tahun masa reformasi ini berlangsung sangat cepat dan tidak terasa. Masyarakat umum pun seakan-akan sudah melupakan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang telah terjadi di bangsa ini.
Sepuluh Tahun Pengingkaran dan Impunitas Negara atas Kejahatan Berat HAM dalam Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II
Tgl terbit: Kamis, 13 November 2008
Sepuluh tahun yang lalu †13 November 1998- tentara (ABRI Saat itu) secara brutal menembaki para demonstran, yang utamanya adalah para mahasiswa di depan Kampus Universitas Atmajaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Karena lokasinya berada di sekitar Jembatan Semanggi, tragedi berdarah tersebut dinamakan banyak orang sebagai Peristiwa Semanggi I. penembakan dengan menggunakan peluru tajam ke arah sasaran tubuh yang mematikan itu mengakibatkan 17 orang tewas. Pada tubuh para korban tewas yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat di luar mahasiswa itu ditemukan luka tembak di kepala, jantung dan organ mematikan lainnya. Lebih dari itu , kebrutalan tentara yang terjadi sejak sekitar pukul 16.30 WIB pada tanggal 13 November 1998 hingga subuh menjelang 14 November 1998, mengakibatkan sekitar 418 orang luka berat, 54 orang terkena luka tembak walau tidak menyebabkan kematuan dan 407 orang luka ringan. Tragisnya, jatuhnya para korban disambut dengan yel-yel, tarian dan lagu-lagu mars berbagai kesatuan tentara serta teriakan komando prajurit yang biasa terdengar dalam sebuah medan pertempuran sebagai tanda kemenangan dalam perang. Semuanya terjadi demi mengamankan jalannya Sidang Istimewa MPR 1998 yang sejak awal ditentang keras rakyat, karena dinilai melegitimasi berlangsungnya kekuasaan Soeharto dan kekuatan Orde Baru, melalui Habibie, serta pelanggengan Dwi Fungsi ABRI.
Usut Tuntas Kasus Kasus Penghilangan Paksa 1997/1998!!! Negara wajib menuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM!!!
Tgl terbit: Senin, 10 November 2008
Salam solidaritas, Kasus Penghilangan Paksa Aktivis Pro Demokrasi 1997-1998 kembali hangat, Pansus DPR untuk kasus ini terlihat begitu garang untuk memanggil para Jenderal yang terlibat (Wiranto, Prabowo, Sutiyoso, SBY dll) yang sebagian besar mempersiapkan diri bertarung dalam Pemilu 200. sebagian orang melihatnya sebagai sebuah manuver politik menjelang Pemilu 2009 ektimbang sebagai upaya penyelesaian kasus.
Saatnya Publikasi dan Tindak Lanjut Hasil KKP RI- Timor Leste
Tgl terbit: Kamis, 16 Oktober 2008
Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang telah diserahkan kepada pemerintah pada 15 juli 2008 belum mendapatkan tindak lanjut sama sekali. Berbagai rekomendasi yang dibuat oleh Komisioner belum ada satu pun yang diwujudkan. Penyerahan kepada DPR sebagai bentuk penrtanggungjawaban publik juga belum dilakukan, padahal kerja KKP menggunakan dana publik yang diperkirakan menghabusan lebih dari US $ 4.5 Juta.
Satu Dekade:Keberhasilan Reformasi TNI Terbebani Paradigma Orde Baru (1998-2008)
Tgl terbit: Senin, 13 Oktober 2008
Pada 5 Oktober 2007, saat memperingati Hari Ulang Tahun ke-62 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan “Tahun depan, laporkanlah kepada rakyat Indonesia apa-apa yang telah TNI capai dalam reformasi internal sepuluh tahun pertama.” Presiden kembali mengingatkan perlunya evaluasi pencapaian reformasi internal TNI saat membuka Seminar Nasional yang diadakan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD) bertajuk “Pertahanan Negara Republik Indonesia Abad ke-21” di Bandung, September lalu. Presiden SBY menyatakan, pengembangan postur TNI diarahkan pada kekuatan minimum esensial (minimum esential force). Kini, TNI tengah menyusun laporan pencapaian reformasi internal selama 10 tahun dan akan dipublikasikan dalam waktu dekat. Bagaimana isi laporan itu nantinya? Bagaimana pula kira-kira reaksi dari Presiden maupun publik secara umum atas isi laporan itu?
Memperingati HUT TNI ke-63
TNI Harus Hormati Prosedur Hukum untuk Menjaga Perdamaian

Tgl terbit: Senin, 06 Oktober 2008
Beberapa hari menjelang HUT TNI ke-63 yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober, kita kembali dikejutkan dengan tindakan arogan TNI yang melakukan penangkapan terhadap Tgk. Sanusi (Ketua Partai Aceh DPW Aceh Timur) di rumahnya di Desa Kruet Lintang, Kecamatan Peurelak, beserta Tgk. Ridwan Abu Bakar alias Nektu (Wakil Ketua Partai Aceh DPW Aceh Timur) pada tanggal 29 September 2008 sekitar pukul 01.00 WIB.
Menyikapi Proses Fit and Proper Test Calon Kapolri oleh Komisi III DPR RI
Tgl terbit: Selasa, 16 September 2008
Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan memberikan apresiasi terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terkait dengan pergantian Kapolri baru. Upaya ini merupakan tindakan yang tanggap dari Presiden SBY sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto.
“Kewajiban Negara Tak Lekang Oleh Waktu”
Tgl terbit: Kamis, 11 September 2008
Hari ini, Kamis, 11 September, Kontras meluncurkan dua buah buku dalam rangka memperingati terjadinya peristiwa Tanjung Priok, 12 September 1984. Buku pertama, berjudul “Kesempatan yang Hilang, Janji yang Tak Terpenuhi” merupakan tesis mahasiswa Institut Ilmu Politik Otto Suhr-Institut, Freie Universitaet Berlin, Jerman; dan buku kedua “Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu”, adalah catatan perjalanan menyingkap kejahatan politik masa lalu.
SOLUSI DIALOG UNTUK PERUMAHAN PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI
Tgl terbit: Rabu, 20 Agustus 2008
KontraS beserta sejumlah purnawirawan/warakawuri meminta Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Soebandrio untuk membatalkan rencana eksekusi pengosongan perumahan Dwikora pada 21 Agustus ini. Kami percaya bahwa dilema kebutuhan institusional TNI aktif dan kebutuhan tempat tinggal TNI non aktif masih dapat dicarikan jalan keluar terbaiknya melalui dialog.
Putusan Pengadilan Militer Kasus Alastlogo Yang Tidak Berkeadilan Korban
Tgl terbit: Selasa, 19 Agustus 2008
KontraS menyayangkan rendahnya putusan pengadilan militer dalam peristiwa kekerasan di kasus Alastlogo. Apalagi majelis hakim juga memutuskan untuk tidak menahan para terdakwa dengan alasan para terdakwa bersikap kooperatif. Jelas bahwa Pengadilan Militer untuk peristiwa pidana bukanlah mekanisme yang efektif karena dalam kenyataaannya justru melindungi para terdakwa sehingga tidak dapat memenuhi keadilan bagi korban.
3 Tahun MoU Helsinki ; Serimonial Miskin Makna
Tgl terbit: Jumat, 15 Agustus 2008
Sejak subtansi perdamaian didebatkan dalam ruang-ruang dialog antara pemerintah dan GAM, sampai dengan disepakatinya sejumlah klausul kesepahaman dalam MoU Helsinki, beberapa subtansi tentang HAM yang dijabarkan didalamnya, patut di duga hanya untuk mengesankan bahwa para pihak cukup sensitive terhadap permasaalahan Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat konflik bersenjata. Seperti yang disimpulkan oleh DR. Edward Aspinal; “Peace Without Justice”.
“KRITERIA CALON HAKIM KONSTITUSI YANG HARUS DIPILIH OLEH PRESIDEN”
Tgl terbit: Selasa, 12 Agustus 2008
Sejak di umumkan proses seleksi pada tanggal 1 Agustus 2008 Panitia Seleksi calon hakim Konstitusi di Dewan Pertimbangan Presiden yang dilanjutkan tanggal 7-8 Agustus 2008 melaksanakan public hearing calon hakim konstitusi. Selanjutnya panitia seleksi merekomendasikan 9 nama calon hakim konstitusi kepada Presiden. Untuk selanjutnya Presiden mempunyai kewenangan untuk menunjuk 3 (tiga) nama hakim konstitusi. Para calon hakim konstitusi yang telah menjalani public hearing adalah :
Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Fak-Fak Kontras mendesak pemerintah membangun dialog dengan rakyat Papua
Tgl terbit: Selasa, 22 Juli 2008
Kami meminta aparat kepolisian untuk mengedepankan prinsip-prinsip peradilan yang jujur (fairtrial) bagi para tersangka yang diduga melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora di Fak-fak, Papua, 19 Juli 2008 lalu. Aparat kepolisian hanya menjamin para tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, tidak mendapatkan tindakan penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia dalam proses pemeriksaan. Pengibaran bendera tidak boleh menjadi alasan bagi terjadinya tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM.
Laporan KKP Membuka Peluang Penuntutan Pidana
Tgl terbit: Selasa, 15 Juli 2008
Pada hari Selasa, 15 Juli Pemerintah Indonesia dan Timor Leste secara resmi menerima penyerahan laporan KKP yang menyimpulkan bahwa kejahatan melawan kemanusiaan seperti pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan secara meluas dan sistematis telah terjadi di mana militer, polisi, kelompok milisi dan pemerintahan sipil memanggul beban tanggungjawab institusional.
Laporan KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan RI-RDTL) Tidak Menghalangi Pengadilan HAM
Tgl terbit: Senin, 14 Juli 2008
Temuan KKP menggambarkan secara jelas terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak memberikan amnesti serta rehabilitasi untuk pelaku. Laporan KKP menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia, terutama aparat keamanan, seperti TNI dan Kepolisian bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan secara meluas dan sistematis.
PENANGANAN POLRI YANG EKSESIF ATAS UNJUK RASA AKIBAT GEJOLAK POLITIK, GANJALAN PROFESIONALISME 1 TAHUN KE DEPAN
Tgl terbit: Selasa, 01 Juli 2008
Hari ini Polri menginjak usia 62 tahun. Momen ini bersamaan dengan 10 tahun usia Polri setelah melalui proses reformasi internal di tubuh kepolisian, baik secara struktural maupun kultural. Selama masa itu, Polri telah melakukan pembenahan regulasi, kebijakan dan perombakan institusional untuk mendorong profesionalisme lewat prioritas utamanya membangun kepercayaan publik. Di dalamnya termasuk pemisahan TNI-Polri, perubahan regulasi (TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR No.VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri serta UU No. 2/2002 tentang POLRI), pengadopsian standar-standar HAM dalam kerja kepolisian, penguatan kapasitas institusi kepolisian, hingga pembentukan lembaga pemantau kinerja kepolisian (Komisi Kepolisian Nasional).
Penyelidikan Talangsari Lampung: Komnas HAM Belum Optimal
Tgl terbit: Rabu, 18 Juni 2008
Proses penyelidikan pro justisia kasus Talangsari sudah berjalan sejak bulan Juni 2007. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 15 / Komnas HAM/V/2007 tertanggal 1 Mei 2007 yang kemudian dirubah dengan surat Komnas HAM Nomor 28/Komnas HAM/IX/2007 tertanggal 21 September 2007. Saat ini tim sedang dalam tahap finalisasi laporan akhir penyelidikan.
TUNTUTAN ODITUR LEMAH Observasi Persidangan Mahkamah Militer atas Penembakan Alas Tlogo
Tgl terbit: Jumat, 13 Juni 2008
Pada tanggal 11 Juni 2008, Oditur Militer III-12 Surabaya menuntut 13 anggota Marinir Pusat Latihan Tempur Grati Pasuruan Jawa Timur dengan tuntutan yang berkisar dari 2 tahun hingga 4 tahun 3 bulan. Ketiga-belas terdakwa dituntut atas penembakan terhadap kerumunan warga di desa Alas Tlogo pada 30 Mei 2007 sehingga mengakibatkan empat warga desa Alastlogo tewas.
Pernyataan Sikap Anti Kekerasan di Indonesia Pasca Penyerangan FPI terhadap AKK-BB di Monas 1 Juni 2008
Tgl terbit: Kamis, 05 Juni 2008
Konflik besar di Indonesia memang bisa dikatakan sudah tidak ada lagi, akan tetapi kondisi konflik kekerasan masih terjadi dalam skala kecil. Meskipun demikian, bukan berarti kita sudah bisa berbangga dengan kondisi seperti ini. Selama bulan Januari sampai dengan April 2008 saja telah terjadi sebanyak 246 insiden konflik kekerasan di Indonesia. Artinya setiap hari terjadi dua kali insiden konflik kekerasan di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2006 dengan 247 insiden konflik kekerasan. Jumlah yang sangat fantastis!
SELAMATKAN RAKYAT BURMA DARI BENCANA ALAM TUNDA PELAKSANAAN REFERENDUM
Tgl terbit: Jumat, 09 Mei 2008
Badai tropis Nargis yang dahsyat telah menewaskan 22.000 orang lebih, DI Burma beberapa hari lalu. Bahkan pemerintah Amerika Serikat memperkirakan jumlah korban bisa mencapai 100.000 orang. Meskipun demikian, tampaknya junta militer yang berkuasa tetap akan mengadakan referendum. Diberitakan junta hanya menunda pelaksanaan referendum di 47 kota.
Peran Kejaksaan dipertanyakan dalam penyelesaian kasus HAM.
Tgl terbit: Rabu, 07 Mei 2008
Peran Kejaksaan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat dipertanyakan secara serius oleh Komite CAT ,hal ini berkaitan pengembalian kasus terutama berkaitan dengan kasus penyiksaan. Disamping itu prosedur untuk menyelelesaikan kasus, apakah menjamin proses dan keadilan berjalan dengan baik. Terutama dalam konteks sulitnya komnas HAM memanggil para Jenderal.
Peradilan Militer Harus Transparan dalam Persidangan Kasus Pembunuhan Man Robert oleh Dandim Solok
Tgl terbit: Selasa, 22 April 2008
Usman Robert alias Man Robert (41) warga Solok, Sumatera Barat ditemukan tewas dengan kondisi tubuh yang mengenaskan, terapung di danau Singakarak pada Mei 2007 lalu. Tewasnya Man Robert ini diduga akibat perilaku arogan dan tanpa prikemanusiaan yang dilakukan oleh Komandan Kodim (Dandim) Solok Letkol Inf Untung Siswanto bersama 5 orang anggota Intel Kodim. Sebelum dibunuh, Man Robert terlebih dahulu diculik dan disiksa di Markas Kodim Solok. Terhadap kasus tersebut Kontras Sumatera Utara mendesak pengadilan militer untuk menyelenggarakan sidang pengadilan secara transparan tanpa ada fakta yang ditutup-tutupi.
FREE TIBET: No Human Rights, No Olympics FREE TIBET: No Human Rights, No Olympics
Tgl terbit: Selasa, 22 April 2008
Hari ini tanggal 22 April 2008, pemerintah Indonesia secara resmi menyambut dan mengarak Obor Olimpiade. Kami sangat menghargai upaya pemerintah kita menyambut obor tersebut, namun kami memiliki sikap yang berbeda terhadap simbol pesta olah raga dunia itu. Sebab sampai detik ini, penguasa China masih mengingkari janjinya untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusianya menjelang Olimpiade. Rakyat Tibet masih menghadapi penindasan dari rejim komunis China. Bahkan Obor Olimpiade dipaksakan akan melewati wilayah Tibet yang itu berarti tidak mengindahkan perasaan rakyat di sana.
Rekomendasi dewan HAM-UPR
Impunitas dan Perlindungan HRD jadi sorotan tajam

Tgl terbit: Selasa, 15 April 2008
Dewan HAM - UPR menaruh perhatian serius terhadap masalah Impunitas dan perlindungan HRD (human rights defender) di Indonesia. Kedua masalah tersebut, menjadi bagian utama dalam rekomendasi hasil sidang dewan HAM - UPR pada tanggal 9 April 2008.
Surat Terbuka:
Tentang Proses Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Anggota POMDAM Iskandar Muda Di Lhong Raya

Tgl terbit: Senin, 14 April 2008
Bahwa pada tanggal 29 Maret 2008 telah terjadi penembakan terhadap anggota Polisi Militer (POMDAM) Iskandar Muda di Lhong Raya Aceh Besar pukul 01.00 Wib yang bernama Sersan Ujang Ardiansyah (29 Tahun). Bahwa pada saat penembakan tersebut korban berada dalam satu mobil dengan 3 orang temannya yaitu Aduen, Mulyadi alias Rambong, dan Praka Gordon (anggota POMDAM Iskandar Muda). Bahwa setelah penembakan tersebut saksi Mulyadi alias Rambong melarikan diri dan belum diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang. Bahwa saksi Adun yang berada di dalam mobil tersebut langsung dibawa oleh TNI dan ditahan di tahanan POMDAM IM untuk dilakukan pemeriksaan awal.
UPR : Penyelesaian Kasus dan reformasi Institusi Negara.
Tgl terbit: Jumat, 04 April 2008
Pengembalian berkas kasus oleh kejaksaan, kekerasan kendari dan sikap Menhan terhadap pemanggilan petinggi TNI oleh Komnas dan perkembangn kasus Cak Munir adalah situasi HAK ASASI MANUSIA yang menjadi salah satu agenda HAK ASASI MANUSIA Indonesia yang akan di bawa dalam sidang dan Lobby UPR yang akan diselenggarakan tgl 9 April 2008, dan pengambilan kesimpulan tgl 11 April 2008, di Geneva. Harapan terhadap Dewan HAK ASASI MANUSIA PBB dan masyarakat Internasional adalah untuk memberikan desakan terhadap Pemerintah Indonesia agar memenuhi standar Hukum HAK ASASI MANUSIA Internasional, baik penyelesaian kasus HAK ASASI MANUSIA maupun mekanisme kerja Intitusi Negara.
Himbauan Obstruction of Justice Menteri Pertahanan
Tgl terbit: Selasa, 18 Maret 2008
Kesepakatan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dengan bekas Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto serta Kabainkum yang menghimbau agar para purnawirawan tidak memenuhi panggilan Komnas HAM merupakan cerminan dukungan pemerintah secara resmi terhadap pelanggengan praktik impunitas di Indonesia.
"LAPORAN AKHIR KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN HARUS INDEPENDEN DAN IMPARSIAL"
Tgl terbit: Selasa, 18 Maret 2008
Kami, masyarakat sipil dan kelompok korban, baik di Indonesia maupun Timor-Leste meminta Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-RDTL tidak memanipulasi kebenaran yang telah diakui oleh berbagai dokumen resmi; KPP-HAM Timor Timur, Pengadilan Adhoc di Jakarta, Pengadilan Kejahatan Berat di Dili, dan CAVR. Selain itu KKP harus berpihak pada korban pelanggaran berat HAM akibat kekerasan yang terjadi di Timor Leste.
Premanisme TNI di Langkat, Bukti Mandegnya Reformasi Sektor Keamanan
Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2008
KontraS Sumatera Utara mengecam keras tindakan aparat TNI yang menganiaya dua orang warga di Sei Lepan Kabupaten Langkat pada hari Sabtu (23/2) lalu. Tindakan premanisme enam orang aparat TNI ini semakin menegaskan bagaimana bobroknya mental anggota TNI yang kita miliki saat ini. Kejadian bermula saat penyelenggara pesta pernikahan Abdul Majid (72) menegur anggota TNI yang sedang bernyanyi di atas pentas hiburan (keyboard) agar segera menghentikan pertunjukan karena sudah larut malam.
TNI HARUS TUNDUK PADA SUPERMASI HUKUM SIPIL
Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2008
Sebagai bagian dari reformasi sektor keamanan (security sector reform), reformasi peradilan militer juga menjadi bagian dari upaya penataan ulang kembali fungsi, struktur dan kultur institusi penanggung jawab keamanan yang sesuai dengan tata nilai demokrasi dan HAM. Mengingat dominasi militer di Indonesia yang tertanam begitu lama menempatkan militer (TNI) melalui peradilan militer
SURAT TERBUKA:
Menentang Pemberian Bonus Oleh Pemkab dan DPRK Aceh Barat Kepada Aparat Keamanan

Tgl terbit: Rabu, 13 Februari 2008
Dengan ini kami dari KontraS Aceh, GeRAK Aceh dan LBH Banda Aceh menyatakan menentang keras kebijakan Bupati dan DPRK Aceh Barat sehubungan dengan tindakan Bupati dan DPRK Aceh Barat yang telah memberikan bonus berupa uang sebesar Rp. 40 juta kepada aparat kepolisian dan TNI di Aceh Barat sebagai bentuk apresiasi karena telah berhasil menangkap pelaku perampokan bersenjata api yang terjadi pada tanggal 6 Februari 2008 di Desa Putim
Menentang Pemberian Bonus Kepada Aparat Keamanan di Aceh Barat
Tgl terbit: Selasa, 12 Februari 2008
Kami menyatakan apresiasi kepada aparat Kepolisian Aceh Barat yang telah berhasil menangkap pelaku perampokan bersenjata api yang terjadi pada tanggal 06 Februari 2008 di Desa Putim, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat.
Bentrok TNI-POLRI Cerminan Stagnasi Reformasi Sektor Kemanan (RSK)
Tgl terbit: Senin, 04 Februari 2008
KontraS Sumatera Utara sangat menyesalkan bentrokan yang terjadi antara TNI dan Polri di Masohi, Maluku Tengah pada hari Sabtu (2/2). Bentrokan ini tidak hanya mengakibatkan 2 orang anggota Polri dan satu orang anggota TNI tewas dan rusaknya fasilitas negara. Namun yang lebih disayangkan adalah lumpuhnya perekonomian di Masohi akibat trauma masyarakat setempat paska kejadian ini. Kejadian yang hampir sama juga terjadi satu hari setelahnya, Minggu (3/2) di sebuah tempat hiburan, Bangka Belitung.
Proyeksi Reformasi Sektor Keamanan 2008
Tgl terbit: Selasa, 08 Januari 2008
Reformasi sektor keamanan di Indonesia telah memasuki satu dasawarsa. Namun dalam masa itu kita belum melihat terjadinya perubahan signifikan di tingkat legislasi, institusi dan perilaku aktor-aktor di sektor keamanan. Secara umum, sampai 2007 Otoritas Politik Sipil terkesan “cari aman” dalam membina relasi dan penataan sektor keamanan. Konsekwensinya kebijakan sektor keamanan berhenti pada pembentukan aturan semata-mata.
Kekerasan Meningkat, Kontrol Perdamaian Melemah
Tgl terbit: Senin, 07 Januari 2008
KontraS Aceh mencatat sepanjang tahun 2007 telah terjadi peningkatan angka kekerasan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 51 kasus tindak kekerasan. Diantaranya 12 kasus diduga kuat dilakukan oleh anggota polisi, 4 kasus diduga kuat dilakukan oleh anggota TNI, 2 kasus diduga kuat dilakukan oleh mantan GAM dan 33 kasus tidak teridentifikasi pelakunya. Dengan jumlah korban jiwa keseluruhan sebanyak 79 orang, yaitu 10 korban pembunuhan, 9 korban penembakan yang tidak mengakibatkan kematian dan 60 korban penyiksaan
Proyeksi Penegakan HAM 2008:
Ketidakmauan Penegakan HAM Berlanjut

Tgl terbit: Kamis, 03 Januari 2008
Koalisi Organisasi Non Pemerintah Hak-hak Asasi Manusia dan Korban Pelanggaran HAM yang terdiri dari Arus Pelangi, Demos, FSPI, HRWG, Imparsial, Kalyanamitra, LBH-APIK, Praxis, Jaringan Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (JSKK), INFID, Jaringan relawan Kemanusiaan (JRK), KontraS, Setara Institute, PBHI, Prakarsa, SHMI, Wahid Institute, YLBHI, bermaksud menyampaikan catatan
Penegakkan Hukum dan HAM Belum Menjadi Agenda Pemerintah Hak-Hak Korban Terabaikan
Tgl terbit: Jumat, 28 Desember 2007
Di tahun 2007 kondisi penegakan hukum dan HAM di Sumatera Utara belum menunjukan arah perbaikan, malah justru sebaliknya cenderung mengalami kemunduran. Kekerasan, penyiksaan, teror, indimidasi, perampasan hak, serta pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara mengalami peningkatan yang sangat tajam. Bahkan tahun 2007 diakhiri dengan kematian seorang nelayan akibat penembakan aparat TNI AL.
KEMATIAN DEWI PURWANTI HARUS DI USUT, DENPOM SIANTAR HARUS TRANSPARAN.
Tgl terbit: Kamis, 15 November 2007
Kematian Dewi Purwanti (19) mahasiswi tingkat II Akademi Kebidanan (Akbid) Pematang Siantar yang melibatkan oknum anggota Yonif 122 Siantar pada 16 Oktober 2007 lalu menyisakan banyak kejanggalan. Di hari yang naas itu Dewi diajak jalan-jalan oleh temannya berinisial RN (22) seorang anggota Yonif 122 Pematang Siantar berpangkat Praka ke Parapat. Namun karena hingga sore Dewi belum pulang, orang tua Dewi, Tugimin menelepon Dewi melalui telpon gengam yang dimilikinya.
MENDESAK PELAPOR KHUSUS PBB MENGENAI PENYIKSAAN MENDATANGI SULAWESI TENGAH
Tgl terbit: Selasa, 13 November 2007
Mr. Manfred Nowak, Pelapor Khusus atau Special Rapporteur PBB mengenai penyiksaan, akan berkunjung ke Indonesia pada 10-25 November 2007 atas undangan Pemerintah Indonesia. Kami dari Kelompok Kerja untuk Advokasi Menentang Penyiksaanâ€Sulawesi Tengah (Sulteng), menyambut baik rencana kedatangan Special Rapporteur, Mr Manfred Nowak, untuk Penyiksaan, pada bulan November 2007
Agendakan Kembali Penuntasan Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II
Tgl terbit: Senin, 12 November 2007
Besok, 13 November 2007, tepat sembilan tahun kasus Semanggi I (1998). Pada tahun kesembilan ini terlihat bentuk pengingkaran negara dalam menuntaskan kasus Semanggi I (Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II), terutama dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Kejaksaan Agung dan DPR RI. Kondisi ini, selain membuktikan ketiadaan penegakan hukum, memperlihatkan diskriminasi konstitusional terhadap para korban.
Penggusuran Pedagang oleh TNI di Objek Wisata Mata Ie
Tgl terbit: Jumat, 09 November 2007
KontraS Aceh, SIRA dan LBH Banda Aceh menyesalkan sikap aparat TNI Rindam IM yang melakukan penggusuran pedagang di lokasi objek wisata Mata Ie, Aceh Besar. Penggusuran tersebut dilakukan dengan alasan TNI akan melakukan renovasi objek wisata Mata Ie dan anggaran renovasi tersebut telah diajukan TNI ke BRR NAD-Nias. Kepala Badan Koperasi Rindam IM, Lettu Inf Gumay mengatakan renovasi tersebut sudah dilaksanakan bersadarkan persetujuan pemerintah kabupaten Aceh Besar
PUTUSAN KASUS PEMBUNUHAN ALMARHUM IBRAHIM, TIDAK ADIL
Tgl terbit: Kamis, 08 November 2007
KontraS Sumatera Utara sangat menyesalkan tuntutan oditur militer padaper sidangan di Mahkamah Militer (07/11) yang hanya menuntut para terdakwa pembunuh Ibrahim 1-2 tahun penjara dan pemecatan 2 orang terdakwa. Tuntutan ini jauh lebih ringan jika dibandingkan pasal 351-353 KUHPidana yang digunakan oditur untuk menjerat terdakwa yakni 9 tahun penjara. Apalagi kasus ini merupakan penganiayaan dan pembunuhan berencana seorang warga sipil yang wajib dilindungi.
Kelompok Kerja untuk Advokasi Menentang Penyiksaan
Tgl terbit: Kamis, 08 November 2007
Tidak seorangpun Petugas Penegak Hukum yang boleh melakukan, menganjurkan atau mentolelir setiap tindakan penyiksaan atau perlakukan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, petugas penegak hukum juga tidak boleh menggunakan perintah atasan atau keadaan - keadaan khusus misalnya keadaan perang atau ancaman perang, ancaman terhadap keamanan nasional, ketidak stabilan politik internal, atau keadaan darurat umum lainnya
REKOMENDASI TERHADAP TIM SELEKSI
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN

Tgl terbit: Kamis, 08 November 2007
Babak baru penyaringan calon anggota lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) telah dimulai. Tim Seleksi di bawah koordinasi Departemen Hukum dan HAM telah mengumumkan 132 orang telah lolos seleksi adminitratif (tahap I). Dari 132 orang calon tersebut, didapati komposisi calon yang berasal dari profesi Advokat (55), disusul oleh calon yang berprofesi sebagai dosen (28), Polisi (15), PNS (11), TNI/Purn (5), LSM (5), Kejaksaan (3), Jurnalis (2)
Pembentukan Tim Komnas HAM & Kejaksaan Agung Pembentukan Tim Komnas HAM & Kejaksaan Agung
Tgl terbit: Kamis, 01 November 2007
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik rencana Komnas HAM dan Kejaksaan Agung RI yang membentuk tim guna memecahkan kebuntuan proses hukum kasus pelanggaran HAM Berat. Upaya ini merupakan terobosan yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, terutama para korban pelanggaran berat HAM kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, kasus Mei 1998, kasus Wamena-Wasior dan kasus Penculikan dan Penghilangan Aktivis 1997-1998.
TIGA TAHUN PEMERINTAHAN SBY-JK: HAM DIUJUNG LIDAH
Tgl terbit: Senin, 22 Oktober 2007
Pada 20 Oktober 2007, tepat tiga tahun SBY-JK menjalankan pemerintahan. Selama tiga tahun tersebut pula Agenda Hak Asasi Manusia (HAM) dijalankan secara parsial. Isue HAM masih sebatas jargon dibanding upaya penegakannya. Terutama penegakan HAM dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, masih dilihat sebagai ancaman terhadap kekuasan dibanding tanggungjawab negara terhadap korban. Negara sejauh ini belum pernah mengambil jarak tegas antara kekuasaannya dan pelaku pelanggaran HAM.
Hari TNI ke 62:BISNIS MILITER BERPERAN BESAR BAGI PELANGGARAN HAM
Tgl terbit: Kamis, 04 Oktober 2007
Selamat Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke 62 usia yang tidak bisa dibilang muda ini, TNI masih banyak menyisakan persoalan yang belum mampu diselesaikan. Apa yang dibayangkan oleh amanat reformasi militer, tentang sosok TNI yang sigap, profesional, dan memiliki kemampuan mempertahankan negara tetapi sekaligus menghormati hak asasi manusia nampaknya masih jauh dari kenyataan. TNI yang kita miliki saat ini adalah TNI yang hidup bagaikan negara dalam negara.
ELITE SIPIL TAK SERIUS TUNTASKAN PR REFORMASI TNI
Catatan HAM untuk Memperingati HUT TNI ke-62, 5 Oktober 2007

Tgl terbit: Kamis, 04 Oktober 2007
Kami mengapresiasi upaya-upaya membangun TNI profesional dan supremasi sipil yang telah ditempuh lewat semua cara yang tersedia di tingkat legislasi dan institusi. Namun begitu, kami menyayangkan upaya-upaya ke arah itu masih terlihat lamban. Hal ini memperlihatkan kepada publik bahwa agenda reformasi TNI bukan lagi agenda mendesak, termasuk untuk menyelesaikan berbagai kekerasan militer atas warga sipil di masa lalu.
Delapan Tahun Tragedi 28 September Lampung (UBL Berdarah)
Tgl terbit: Jumat, 28 September 2007
Hari ini tepat delapan tahun Tragedi 28 September Lampung. Saat itu dua orang mahasiswa Universitas Negeri Lampung, Yusuf Rizal dan Saidatul Fitria meninggal dunia, sementara 44 orang mahasiswa luka-luka akibat serbuan aparat militer dan Polres Bandar Lampung ke dalam kampus Universitas Bandar Lampung. Peristiwa ini merupakan tragedi kekerasan kepada mahasiswa terbesar di Lampung.
Evaluasi Dengar Pendapat V Komisi Kebenaran dan Persahabatan
Tgl terbit: Kamis, 27 September 2007
Sisi positif dari dengar pendapat ke V yang diadakan oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) di Dili adalah penyiaran langsung proses tersebut melaui Televisi dan radio Leste. Hal ini yang tidak terjadi di Indonesia. Padahall jika pengungkapan kebenaran ini menjadi isu strategis bagi kedua negara, harus sejak awal ditetapkan bahwa proses dengar pendapat harus disiarkan secara langsung lewat media-media resmi dikedua negara. Tujuannya agar masyarakat dari kedua negara bisa sama-sama mengetahui apa yang terjadi.
SEJAK AWAL ABRI/TNI TERLIBAT KEKERASAN DI TIMOR LESTE
Tgl terbit: Rabu, 26 September 2007
Pada hari kedua dengar pendapat V Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) tanggal 26 September 2007, di Dili, didengar kesaksian Fransisco de Carvalho Lopes pendiri FPDK-BRTT. Dari keterangannya menunjukan keterlibatan ABRI/TNI sejak awal kekerasan berkecamuk di Timor Leste. ABRI/TNI melalui operasi Komodo juga menginisiasi pembentukan Apodeti. Fakta ini semakin mempertegas kekerasan yang berlangsung di Timor Leste sejak awal terjadi telah secara sistematis dan meluas jauh sebelum kekerasan 1999. Sehingga fakta ini menjadi tambahan bukti kuat adanya pelanggaran berat HAM di Timor Leste.
Peluncuran Buku Laporan Hak Asasi Manusia Tahun 2006
HAM Belum Jadi Etika Politik

Tgl terbit: Senin, 24 September 2007
Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kerja-kerja KontraS dalam mengawal proses demokrasi dan pengakan HAM sepanjang tahun 2006, KontraS meluncurkan Buku Laporan Tahunan HAM 2006, pada September 2007 ini. Meski terlambat, KontraS berharap catatan ini dapat menjadi cermin bagi pengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam menjalankan tanggungjawab negara kepada rakyatnya dan menjadi pelajaran bagi masyarakat sipil, khususnya korban pelanggaran HAM untuk terus membangun harapan dan berjuang dalam merebut keadilan.
SEWINDU MENINGGALNYA YAP YUN HAP SEWINDU MENINGGALNYA YAP YUN HAP
Tgl terbit: Senin, 24 September 2007
Kasus Semanggi II terjadi pada tanggal 24 September 1999 saat transisi politik dan maraknya aksi-aksi menentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) dan tuntutan mencabut dwi fungsi ABRI. Peristiwa ini juga terkait erat dengan beberapa rangkaian peristiwa di beberapa daerah, meskipun dalam ruang dan waktu yang berbeda.
Komisi Kebenaran dan Pesahabatan (KKP) Terbukti Menjadi Instrumen Impunitas
Tgl terbit: Jumat, 21 September 2007
Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Timor Leste †Indonesia akan menyelenggarakan dengar pendapat umum (public hearing) di Dili, pada 25-27 September 2007 mendatang. Diantara yang akan memberikan peryataan dalam hearing tersebut adalah Jose Ramos Horta (Presiden Timor Leste), Xanana Gusmao (Perdana Menteri Timor Leste), Thomas Goncalves, Rui Lopes, Joni Marques (terdakwa Lolotoe) dan kemungkinan tiga orang dari korban.
Kasus Alastlogo: Skenario Impunitas Di Balik Pengeluaran Para Tersangka Kasus Alastlogo: Skenario Impunitas Di Balik Pengeluaran Para Tersangka
Tgl terbit: Jumat, 21 September 2007
KontraS menilai alasan demi hukum yang disampaikan oleh KSAL Laksamana TNI Slamet Soebijanto terkait tidak diperpanjangnya masa penahanan (17/9) terhadap 13 anggota marinir tersangka pelaku penembakan warga Alastlogo (30/5) merupakan alasan yang mengada-ada. Karena masa tahanan yang dapat digunakan untuk mengeluarkan para tersangka dengan alasan demi hukum apabila tersangka sudah menjalani tahanan 200 hari (Pasal 78 ayat 4 UU No.31/1997).
Bisnis Militer Dibalik Penggusuran Rumah Purnawirawan di Makassar
Tgl terbit: Sabtu, 01 September 2007
(KontraS) serta warga komplek perumahan Purnawirawan (Rumpun) Makassar, meminta Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk menghentikan tindakan Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Arief Budi Sampurno, yang melakukan upaya pengosongan paksa terhadap rumah purnawirawan yang terjadi di Makassar. Kami mengidentifikasikan pengosongan terhadap 2500 rumah purnawiran (luas kl.90 Ha) yang diikuti dengan tindak kekerasan itu kental kepentingan bisnis
Refleksi Hari Orang Hilang Sedunia : Belum Ada Itikad Baik Negara Menuntasan Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa
Tgl terbit: Kamis, 30 Agustus 2007
Kasus-kasus penghilangan orang secara paksa sangat dipengaruhi oleh kondisi politik di negara tersebut. Indoensia memiliki sejarah kelam untuk hal ini. Masa-masa transisi yang dilewati negeri ini sejak orde lama menuju Orde Baru dan Orde Baru yang harus digantikan Orde Reformasi harus mengorbankan banyak orang yang dihilangkan demi perubahan negara ke arah yanglebih baik
PROSES PERADILAN KASUS MUNIR DAN REFORMASI INTELIJEN PROSES PERADILAN KASUS MUNIR DAN REFORMASI INTELIJEN
Tgl terbit: Kamis, 30 Agustus 2007
Adanya pandangan yang menilai pengungkapan kasus Munir akan melemahkan institusi intelijen adalah kekeliruan logikaberfikir yang sangat besar. Logika berpikir ini harus diubah. Justru pengungkapan kasus Munir secara hukum akan sangat membantu perbaikan citra intelijen Indonesia.
DAMAILAH AGARA ..!
Yang Cinta NKRI; Mereka Yang Anti Kekerasan..!

Tgl terbit: Rabu, 29 Agustus 2007
Tiga hari berturut-turut masyarakat Aceh dikejutkan dengan pemberitaan kericuhan di Agara. yaitu pembakaran fasilitas publik (Kantor camat dan Gedung Sekolah). Insiden ini menimbulkan kekhawatiran besar di pihak KontraS Aceh atas kekerasan yang terus berlanjut dijantung Leuser ini. Apalagi beberapa hari sebelumnya insiden kekerasan juga terjadi Bireun yang dipicu oleh aksi penurunan sang merah putih yang diklaim aparat dilakukan oleh kelompok bekas GAM.
"2 Tahun MoU Helsinki"
Mandat HAM Belum Menjadi Prioritas

Tgl terbit: Rabu, 15 Agustus 2007
KontraS Aceh ingin mengingatkan kembali bahwa sepanjang 2 tahun pelaksanaan MoU Helsinki belum ada satu pun permasalahan HAM yang ditangani dengan baik. Kami melihat belum ada proses yang pasti ke arah penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM masa lalu, malah yang terjadi dukungan dari eksekutif baru sebatas pernyataan-pernyataan yang bersifat retorika politik.
Mengenang 8 Tahun Tragedi Beutong Ateuh
(Pembantaian Teungku Bantaqiah dan Para Santrinya)
Bèk Lé Lagéë njang Ka! †Jangan Terulang Lagi!

Tgl terbit: Jumat, 10 Agustus 2007
Tragedi Beutong Ateuh yang terjadi pada tanggal 23 Juli 1999 merupakan peristiwa pelanggaran berat HAM yang menimpa warga sipil yaitu Teungku Bantaqiah dan para santrinya di Kec. Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya. Dalam peristiwa tersebut sebanyak 25 orang tewas dan 5 lainnya hilang. Praktek impunitas dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara dimasa lalu dalam menangani konflik bersenjata diyakini sebagai sebab terus berulangnya kasus yang sama di berbagai tempat di bumi Aceh.
"Potret Hitam Diskriminasi berbasis Rasial, Etnik dan Keturunan Di Indonesia"
Tgl terbit: Jumat, 03 Agustus 2007
HRWG, mewakili anggota koalisi Ngo Ham di Indonesia akan mengikuti sidang Komite anti Diskriminasi Rasial PBB pada tanggal 8-9 Agustus 2007 di Jenewa yang akan membahas laporan Pemerintah Indonesia mengenai pelaksaan Konvensi Anti Diskriminasi Rasial (CERD). Pemerintah RI telah mengirimkan laporannya pada tahun 2006.
Penolakan PBB Bentuk Delegitimasi Kerja KKP RI-RTL
Tgl terbit: Senin, 23 Juli 2007
Kami dari koalisi keadilan untuk Timor Leste, yang terdiri dari sejumlah Organisasi di Jakarta, mengungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap kerja-kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) antara pemerintah RI dengan RTL. Sampai dengan agenda Kesaksian Publik IV, KKP hanya berupaya membuat ”kebenaran” versi pelaku.
Komnas HAM Menolak Bekerja pada Kasus Alas Tlogo
Tgl terbit: Sabtu, 07 Juli 2007
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam rekomendasi Komnas HAM (6 Juni 2007) yang meminta Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) untuk menangani kasus penyerangan terhadap warga sipil di desa Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur. Sikap ini merupakan bentuk penolakan pelaksanaan kerja oleh Komnas HAM
INSIDEN RMS HARUS DISIKAPI SECARA WAJAR INSIDEN RMS HARUS DISIKAPI SECARA WAJAR
Tgl terbit: Selasa, 03 Juli 2007
Kami menyatakan prihatin atas terjadinya insiden tarian Cakalele oleh segelintir orang yang berupaya membentangkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di hadapan Presiden SBY saat memperingati Hari Keluarga Nasional di Ambon. Menurut kami, respon dari jajaran elite politik telah menguras energi politik nasional yang berlebihan.
HUT Bhayangkara Ke 61: rofesionalisme Polisi Masih Berupa Harapan HUT Bhayangkara Ke 61: rofesionalisme Polisi Masih Berupa Harapan
Tgl terbit: Jumat, 29 Juni 2007
KontraS menilai diusianya yang sudah dewasa, Polri seharusnya sudah menanggalkan citranya sebagai institusi kekerasan konvensional. Momentum hari Bhayangkara ke-61 ini bisa jadi titik pijakan merefleksikan kinerja institusi Polri, khususnya dari sudut pandang masyarakat sipil. Watak-watak primitif institusi polisi yang identik dengan masa lalu (Orde Baru) masih juga muncul.
KOMNAS HAM HARUS SELIDIKI KEKERASAN TERHADAP HUMAN RIGHTS DEFENDER
Tgl terbit: Selasa, 26 Juni 2007
Baru beberapa hari yang lalu Indonesia menerima kedatangan Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Perlindungan Pembela HAM Hina Jilani, namun kekerasan demi kekerasan terhadap HRD tidak pernah berhenti. Paska kepulangan Hina Jilani beberapa waktu yang lalu, telah terjadi beberapa peristiwa kekerasan terhadap HRD di berbagai daerah, antara lain:
"Mengecam keras serangan terhadap Para Pembela HAM di Medan dan Papua Pasca kedatangan Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Perlindungan Pembela HAM Hina Jilani"
Tgl terbit: Jumat, 15 Juni 2007
Majelis Umum PBB secara aklamasi telah mengesahkan Deklarasi Pembela HAM pada tanggal 9 Desember 1998 dengan maksud untuk melindungi para pembela HAM di seluruh dunia agar dapat melaksanakan tugasnya mempromosikan HAM dengan aman dan baik. Untuk dapat melakukan monitoring agar semua negara anggota PBB melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi Pembela HAM tersebut, maka Komisi HAM PBB meminta Sekretaris Jendral PBB
UJI BALISTIK HARUS ILMIAH & BEBAS INTERVENSI POLITIK UJI BALISTIK HARUS ILMIAH & BEBAS INTERVENSI POLITIK
Tgl terbit: Kamis, 14 Juni 2007
Kami menyambut positif rencana Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto untuk melakukan uji balistik atas senjata-senjata anggota marinir dalam penembakan warga Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada 30 Mei 2007. Rencana ini adalah perubahan sikap TNI yang positif. Bahkan merupakan langkah yang tepat bila dibandingkan dengan sikap awal petinggi TNI yang cenderung berat sebelah.
Kunjungan Resmi Special Representative of the UN Secretary General on Human Rights Defenders Mrs Hina Jilani
Tgl terbit: Senin, 04 Juni 2007
KontraS dan HRWG menyambut baik kunjungan Wakil-Khusus Sekjen PBB untuk Pembela HAM (Special Representative of the UN Secretary General on Human Rights Defenders) Mrs Hina Jilani, pada 5-13 Juni 2007. Dalam menjalani undangan resmi pemerintah Indonesia ini, Hina Jilani berencana untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah Indonesia dan Komnas HAM di Jakarta, Aceh dan Papua. Hina Jilani juga akan menerima pengaduan langsung dari korban serta para pembela HAM.
Peristiwa Pasuruan : KSAL Harus Bertanggungjawab!
Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2007
Palu- peristiwa bentrokan antara warga dengan Anggota TNI AL di Desa Alas Telogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada pukul 10.00 WIB. Kami nilai sebagai tindakan brutal dan sadis yang mengakibatkan Empat (4) orang warga meninggal dunia akibat tembakan Senjata Api (Senpi).
100 Hari Pemerintahan Irwandi Nazar di Bidang Penegakan HAM Langkah Awal yang Masih Ragu-ragu
Tgl terbit: Selasa, 22 Mei 2007
Meski Irwandi pernah mengatakan bahwa pemerintahannya tidak memprioritaskan penegakan HAM, Irwandi-Nazar telah menunjukkan bahwa pemerintahannya pro penegakan HAM. Dalam 100 hari kepemimpinannya, Irwandi telah memberikan sejumlah respon positif terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Aceh selama kepemimpinannya dan turut mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang berkeadilan.
Klarifikasi dan Informasi tentang Proses Pengadilan Tim Mawar Klarifikasi dan Informasi tentang Proses Pengadilan Tim Mawar
Tgl terbit: Selasa, 22 Mei 2007
KontraS bersama dengan keluarga Korban Penghilangan Paksa mempertanyakan kepada Mahkamah Agung tentang proses hukum terhadap 11 orang anggota Tim Mawar, yang diadili untuk kasus penculikan aktivis 1997/1998 pada tahun 1999 lalu. Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa beberapa orang terdakwa yang dipecat justru mendapatkan promosi dan menempati jabatan strategis dalam lingkungan TNI. Mereka adalah :
Impunitas TNI dalam Beberapa Kasus Pelanggaran HAM Berat 1997-1998
Tgl terbit: Jumat, 18 Mei 2007
Kami menyesalkan ketidaktegasan dan ketidakjelasan sikap politik negara dalam kasus-kasus pelangaran HAM berat yang terjadi sepanjang 1997-1998. Hal itu tampak pada : 1). Jaksa Agung Hendarman Supanji menyatakan akan menggunakan mekanisme penyelesaian tindak pidana biasa untk penyelesaian kasus TSS, Mei dan Penculikan Aktivis, 2). Pemberian kenaikan pangkat dan jabatan strategis dalam lingkungan TNI untuk beberapa anggota Tim Mawar (Kopassus) pelaku penculikan aktifis 1998. Kembali, tampak negara tidak memiliki kemauan yang kuat untuk memberikan rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM.
Ikrar dan Komitment Indonesia Harus Membasis pada Realitas HAM yang terjadi Di Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 16 Mei 2007
Pencalonan kembali keanggotaan Indonesia untuk menjadi anggota Dewan HAM periode 2007-2010 tidaklah cukup dengan ikrar dan janji (pledge and commitment) menjalankan RANHAM, meratifikasi konvensi internasional dan bekerja sama secara prosedural dengan mekanisme PBB khususnya Dewan HAM. Pada 12 April 2007, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan kembali pledge and commitment ke Majelis Umum PBB untuk pemilihan anggota Dewan HAM
Kasus Pemukulan di Alue Dua: Penegakan Hukum Kewenangan Mutlak Kepolisian
Tgl terbit: Sabtu, 12 Mei 2007
Kami kecewa dengan penanganan kasus kekerasan di desa Alue Dua yang terjadi pada akhir Maret 2007 (pemukulan TNI oleh warga 21/3 dan pemukulan warga oleh TNI 24/3). Kami pernah menyatakan agar TNI tidak terlalu jauh masuk dalam urusan penegakan hukum, baik tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan yang notabenenya merupakan wewenang penuh kepolisian. Adalah sangat tidak bijak apabila TNI masih terus memburu pelaku pemukulan terhadap anggota TNI
Perlu Langkah Khusus untuk Antisipasi 
Terhentinya Proses Hukum Kasus Talangsari 1989 Perlu Langkah Khusus untuk Antisipasi Terhentinya Proses Hukum Kasus Talangsari 1989
Tgl terbit: Selasa, 03 April 2007
Setelah lebih dari 10 bulan, akhirnya Komnas HAM merampungkan kajian bukum atas hasil penyelidikan kasus Talangsari Lampung 1989. Dalam rekomendasinya, disimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM, sehingga perlu dilakukan penyelidikan pro justitisia, sesuai dengan UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Cinta Damai Aceh
Tgl terbit: Senin, 02 April 2007
Eskalasi konflik yang terjadi di Aceh belakangan ini membuat kita semua merasa prihatin. Bagaimana tidak, ketenangan yang tercipta pasca Penandatanganan Perjanjian Damai antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kini mulai terusik kembali akibat ulah sekelompok orang yang tidak bisa menahan diri.
EVALUASI HEARING II KOMISI KEBENARAN PERSAHABATAN: "PANGGUNG KEBOHONGAN DAN PENGINGKARAN KEBENARAN"
Tgl terbit: Sabtu, 31 Maret 2007
Proses dengar Pendapat yang dilaksanakan KKP di Hotel Crowne di Jakarta, 26-30 Maret 2007 lalu menjadi gambaran umum pengingkaran kebenaran. Hal ini terbukti dengan Pengingkaran fakta atas kejahatan yang terjadi pada momentum 1999. Kenyataan ini tidak hanya merugikan agenda keadilan bagi korban, namun juga meyakinkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional, bahwa KKP hanya merupakan alat melegitimasi kebohongan di ladang impunitas
PEMUKULAN WARGA SIBOLANGIT MERUPAKAN TINDAKAN PREMANISME
Tgl terbit: Jumat, 30 Maret 2007
KontraS Sumatera Utara mengecam tindakan oknum TNI AU yang memukuli warga di Sibolangit pada Minggu (25/03). Ini merupakan tindakan premanisme ini yang sangat tidak mencerminkan prilaku abdi negara yang tugasnya melindungi rakyat. Apalagi latar belakang pemukulan ini karena niat baik warga untuk melerai perkelahian yang melibatkan dua orang oknum TNI AU dengan seorang warga setelah kebut-kebutan di jalan raya Medan-Sibolangit.
Demi Perdamaian Penegakan Hukum Adalah Prioritas Utama
Tgl terbit: Rabu, 28 Maret 2007
Setelah rentetan kekerasan dan kriminalitas di penghujung tahun 2006 yang lalu belum terlupakan dari memori kolektif kita, memasuki tahun 2007 sampai detik ini, kekerasan dan meningkatnya kriminalitas seakan-akan tidak terbendung. Kritik yang disampaikan beberapa LSM dan aktifis bahwa telah terjadi indikasi kegagalan reintegrasi di Aceh telah ditampik oleh AMM pada saat itu. Namun yang terjadi hari ini adalah kekhawatiran pada saat itu.
Demi Perdamaian Penegakan Hukum Adalah Prioritas Utama
Tgl terbit: Rabu, 28 Maret 2007
Setelah rentetan kekerasan dan kriminalitas di penghujung tahun 2006 yang lalu belum terlupakan dari memori kolektif kita, memasuki tahun 2007 sampai detik ini, kekerasan dan meningkatnya kriminalitas seakan-akan tidak terbendung. Kritik yang disampaikan beberapa LSM dan aktifis bahwa telah terjadi indikasi kegagalan reintegrasi di Aceh telah ditampik oleh AMM pada saat itu. Namun yang terjadi hari ini adalah kekhawatiran pada saat itu.
Penegakan Hukum Adalah Prioritas Utama
Tgl terbit: Rabu, 28 Maret 2007
Setelah rentetan kekerasan dan kriminalitas di penghujung tahun 2006 yang lalu belum terlupakan dari memori kolektif kita, memasuki tahun 2007 sampai detik ini, kekerasan dan meningkatnya kriminalitas seakan-akan tidak terbendung. Kritik yang disampaikan beberapa LSM dan aktifis bahwa telah terjadi indikasi kegagalan reintegrasi di Aceh telah ditampik oleh AMM pada saat itu. Namun yang terjadi hari ini adalah kekhawatiran pada saat itu.
Penting Mencegah Perluasan Insiden Kekerasan di Desa Alue Dua, Aceh Utara
Tgl terbit: Senin, 26 Maret 2007
Kami menyesalkan meluasnya peristiwa kekerasan di Desa Alue Dua, Kecamantan Nisam Aceh Utara yang telah berlangsung sejak 21 Maret 2007. Kami menganggap tidak adanya proses hukum yang fair atas pemukulan oleh masyarakat kepada aparat TNI saat itu mendorong terjadinya konflik lanjutan yang masih terjadi hingga saat ini. Tindak kekerasan tersebut sebenarnya dapat dicegah, jika pihak kepolisian segera melakukan langkah pengamanan
Pasca Pemukulan 4 Anggota TNI di Desa Alue Dua:
Kekerasan di Alue Dua Berlanjut

Tgl terbit: Sabtu, 24 Maret 2007
Kekerasan di Alue Dua masih berlanjut, kali ini menimpa warga desa Alue Dua dan desa sekitarnya. Hasil investigasi sementara sampai dengan pukul 15.00 Wib tanggal 24 Maret 2007 telah ditemukan sekurang-kurangnya ada 14 orang warga menjadi korban aksi kekerasan (pemukulan dengan tangan kosong dan atau popor senjata) oleh TNI dalam kegiatan pencarian pelaku penganiayaan terhadap 4 orang prajurit TNI Kompi B 113/Jaya Sakti di desa Alue Dua sekitar.
Pasca Pemukulan 4 Anggota TNI di Desa Alue Dua: Kekerasan di Alue Dua Berlanjut
Tgl terbit: Sabtu, 24 Maret 2007
Kekerasan di Alue Dua masih berlanjut, kali ini menimpa warga desa Alue Dua dan desa sekitarnya. Hasil investigasi sementara sampai dengan pukul 15.00 Wib tanggal 24 Maret 2007 telah ditemukan sekurang-kurangnya ada 14 orang warga menjadi korban aksi kekerasan (pemukulan dengan tangan kosong dan atau popor senjata) oleh TNI dalam kegiatan pencarian pelaku penganiayaan terhadap 4 orang prajurit TNI Kompi B 113/Jaya Sakti di desa Alue Dua sekitar.
<strong>13 tahun Misteri Helikopter HS 7060, </strong><br />
<strong>Bukti Beban Buruk Bisnis Militer di Indonesia</strong></p>
13 tahun Misteri Helikopter HS 7060,
Bukti Beban Buruk Bisnis Militer di Indonesia


Tgl terbit: Sabtu, 24 Maret 2007
Kami mendesak Kepolisian RI sesegera mungkin menjelaskan faka yang sebenarnya di balik peristiwa penemuan bangkai helikopter jenis Bolcow HS 7060 milik TNI AD di Deli Serdang Sumatera Utara, pada 21 Maret 2007, yang diduga hilang pada tahun 1994. Sebelumnya, pada April 1996 helikopter sejenis juga ditemukan di Dusun Sumberikan II, Desa Sukamakmur, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.
Kasus Pemukulan 4 Pasukan TNI di Desa Alue Dua Dampak Tumpang Tindih Fungsi Keamanan TNI Polri
Tgl terbit: Jumat, 23 Maret 2007
KontraS Aceh sangat menyesalkan insiden pemukulan terhadap 4 anggota TNI oleh massa di desa Alue Dua, kec. Nisam, Aceh Utara. Kami menganggap persoalan ini bukan hanya akan merusak perdamaian yang tengah berlangsung di Aceh tetapi lebih jauh akan menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia
KKP : Panggung untuk Pengingkaran Kebenaran Para Jenderal<br><a href=English Version" title="KKP : Panggung untuk Pengingkaran Kebenaran Para Jenderal
English Version" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> KKP : Panggung untuk Pengingkaran Kebenaran Para Jenderal
English Version

Tgl terbit: Kamis, 22 Maret 2007
Pemanggilan para petinggi ABRI (TNI/Polisi) dalam publik Hearing pada tanggal 26-30 maret mendatang, berpotensi kuat untuk menggeser fakta kejahatan yang terjadi dan memutar balikkan kenyataan dalam peristiwa pelanggran HAM berat tersebut. Oleh karenanya kami mendesak Komisioner KKP bersikap indepent dan bekerja secara serius untuk mengembangkan temuan- temuan dalam berbagai document pelanggran HAM yang telah ada.
Menyesalkan Aksi Tembak Anggota Polri ke Atasannya Menyesalkan Aksi Tembak Anggota Polri ke Atasannya
Tgl terbit: Kamis, 15 Maret 2007
KontraS sangat menyesalkan insiden tragis penembakan seorang aparat kepolisian - Briptu Hance Christian - terhadap atasannya, Wakapolwiltabes Semarang, AKBP Lilik Purwanto. KontraS menganggap persoalan ini bukan sebagai kejahatan personal belaka, namun merepresentasikan persoalan akut dan sistemik di dalam tubuh institusi Kepolisian. Kali ini yang unik hanyalah tindakan tersebut dilakukan antar petugas kepolisian sendiri.
SURAT TERBUKA: Kriteria seleksi Calon anggota Komnas HAM SURAT TERBUKA: Kriteria seleksi Calon anggota Komnas HAM
Tgl terbit: Senin, 05 Maret 2007
Sehubungan dengan telah diseleksinya 70 orang calon anggota Komnas HAM periode 2007-2012 oleh Tim Seleksi, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH-J) mengajukan kriteria-kriteria yang yang relevan bagi calon anggota Komnas HAM untuk dipilih dalam tahap berikutnya.
Tragedi Banggai: Polri Abuse of Power
Tragedi Banggai: Polri Abuse of Power
Tgl terbit: Jumat, 02 Maret 2007
Pada kasus Banggai, protes warga terhadap soal pemindahan ibukota Kabupaten itu, bagaimanapun kerasnya, tidak dapat membenarkan polisi untuk melakukan tindakan membabi buta dengan melakukan penembakan, penganiayaan, dan tindakan brutal, apalagi kemudian mengakibatkan kematian 5 orang (Jurais, Ardan Bambang, Ridwan, Ilham, Palar), yang 2 diantaranya adalah orang yang tengah melintas di depan Polsek Bangkep.
Panglima Harus Tegur Danrem Gatam 043
English Version

Tgl terbit: Selasa, 27 Februari 2007
Kami menyayangkan pernyataan dan sikap Komandan Komando Resort Militer 043/Garuda Hitam Daerah Militer II Sriwijaya, Bambang S Gandhi, yang memperpanjang debat mengenai kondisi keamanan Lampung dan kasus Talangsari. Bahkan menuduh para korban sebagai pemberontak. Hal ini diutarakan pada hari Jum'at (23 Februari 2007) dalam acara silaturahmi antara jajaran Korem 043/Garuda Hitam dan wartawan di ruang pertemuan Korem 043/Gatam Bandar Lampung
Danrem 043 Garuda Hitam Menutupi Kasus Talangsari <br><a href=English Version" title="Danrem 043 Garuda Hitam Menutupi Kasus Talangsari
English Version" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> Danrem 043 Garuda Hitam Menutupi Kasus Talangsari
English Version

Tgl terbit: Jumat, 16 Februari 2007
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Panglima TNI memberi teguran pada Danrem 043 Garuda Hitam Lampung Kolonel (inf) Bambang Ghandi S. yang telah memberi pernyataan di luar batas kewenangannya sebagai Danrem.
Bisnis Militer Hambat Penegakan HAM <br><a href=English Version" title="Bisnis Militer Hambat Penegakan HAM
English Version" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> Bisnis Militer Hambat Penegakan HAM
English Version

Tgl terbit: Jumat, 16 Februari 2007
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan lambatnya Pemerintah khususnya Presiden SBY untuk menerbitkan Perpres pelaksanaan UU No.34/2004 tentang TNI. Kelambatan ini mempersulit upaya penghapusan bisnis militer sesuai target, 2009. Selain akan menghambat reformasi TNI, juga dapat menghambat upaya penegakan HAM.
SURAT TERBUKA: DPR harus Evaluasi Presiden SURAT TERBUKA: DPR harus Evaluasi Presiden
Tgl terbit: Jumat, 26 Januari 2007
Melalui surat ini, kami meminta Fraksi Golkar DPR RI untuk mengusulkan pemenuhan janji dan agenda yang telah disepakati DPR untuk mengadakan rapat kerja sehubungan dengan kasus penghilangan paksa dan kasus pelanggaran HAM lainnya yang dihadiri oleh pihak DPR, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Panglima TNI dan korban serta keluarga korban
Permohonan Respon Cepat Kasus Rumpin
Tgl terbit: Kamis, 25 Januari 2007
Bersama ini kami sampaikan bahwa sejak peristiwa kekerasan yang dilakukan aparat TNI AU terhadap warga kampung Sukamulya, Rumpin (22/1), hingga saat ini warga sebagian besar masih mengalami ketakutan dan tidak berani pulang ke desanya.
DPR HARUS MENDESAK PRESIDEN UNTUK SERIUS MENANGANI KASUS PENGHILANGAN PAKSA 1997/98
Tgl terbit: Rabu, 24 Januari 2007
Dalam rekomendasinya, Komnas meminta agar laporan ini ditindaklanjuti Kejaksaan Agung, DPR RI dan presiden untuk dibawa ke pengadilan HAM dan kepada korban dan keluarga korban diupayakan rehabilitasi, kompensasi dan restitusi. Konsekuensi dari kesimpulan ini adalah bahwa Negara harus bertanggungjawab untuk mengakui adanya warganegara yang telah dihilangkan secara paksa dan sekaligus menjelaskan keberadaan mereka saat ini.
SURAT TERBUKA: Komnas HAM harus selidiki Kasus Rumpin SURAT TERBUKA: Komnas HAM harus selidiki Kasus Rumpin
Tgl terbit: Rabu, 24 Januari 2007
Sehubungan dengan memburuknya situasi di desa Rumpin, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor Jawa Barat, kami mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan atas kasus ini. Kami juga meminta Komnas HAM untuk memaksimalkan kerjasamanya dengan Polri untuk menghentikan intimidasi yang masih terus berlangsung.
Kasus Rumpin: Pemerintah Harus Usut Tindak Kekerasan Kasus Rumpin: Pemerintah Harus Usut Tindak Kekerasan
Tgl terbit: Selasa, 23 Januari 2007
Kami menyesalkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI AU dari Lanud Atang Sandjaja, Bogor, terhadap warga kampung Cibitung desa Sukamulya kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Kekerasan aparat TNI ini dilatarbelakangi oleh klaim atas tanah yang dimiliki dan digarap oleh warga jauh sebelum Indonesia merdeka.
PENEMBAKAN MASYARAKAT RUMPIN OLEH TNI AU PENEMBAKAN MASYARAKAT RUMPIN OLEH TNI AU
Tgl terbit: Senin, 22 Januari 2007
Kami menyesalkan terjadinya penembakan serta penangkapan sewenang-wenang terhadap masyarakat Kampung Cibitung Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Jawa Barat oleh 4 truk pasukan dari aparat TNI AU cq. Lanud Atang Sanjaya dan Paskhas, pada hari ini 22 Januari 2007
MENANGGAPI POLEMIK CABUT MANDAT SBY
Tgl terbit: Kamis, 18 Januari 2007
KontarS mendesak Presiden dan Wapres serta elit-elit sipil bersikap dewasa menyikapi kritik elit lama militer. Ini diperlukan agar Pemerintah tidak semakin kehilangan wibawa dan untuk mencegah upaya menyesatkan agenda politik negara.
TINDAKAN POLRI DI POSO
TINDAKAN POLRI DI POSO
Tgl terbit: Jumat, 12 Januari 2007
Kontras menyesalkan terjadinya penggunaan kekuatan dan senjata api dalam menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO) di Poso. Tindakan ini dilakukan oleh dua tim CRT, dua SSK aparat Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah dan Detasemen 88 Anti Teror pada 11 Januari 2007, pukul 06.30 WITA. Akibatnya dua warga dan 1 polisi tewas.
PEMERINTAH PROPINSI SUMUT KURANG PERHATIAN TERHADAP PARA PEMBELA HAM
Tgl terbit: Rabu, 27 Desember 2006
KontraS Sumatera Utara mengharapkan perhatian yang lebih besar dari pejabat pemerintah termasuk gubernur dan DPRD propinsi Sumatera Utara berkaitan dengan perlindungan terhadap para pembela HAM yang ada di Sumatera Utara. Dari catatan KontraS Sumut, kasus kekerasan terhadap Pembela HAM di tahun 2006 ini sebanyak 30 kasus
Kilas Balik Kondisi HAM 2006: HAK ASASI MANUSIA BELUM JADI ETIKA & PERADABAN POLITIK Kilas Balik Kondisi HAM 2006: HAK ASASI MANUSIA BELUM JADI ETIKA & PERADABAN POLITIK
Tgl terbit: Selasa, 26 Desember 2006
Tahun ini menjadi tahun yang kelabu bagi korban. Hari ini kami berduka dan harus rela kehilangan satu lagi kerabat tercinta, Bapak Enus Yunus, orangtua Hafidhin Royan, mahasiswa yang tewas dalam unjuk rasa damai di Trisakti, 12 Mei 1998. Saat ini pula, kami semakin prihatin dengan kondisi hukum dan keadilan di tanah air, yang gagal menghukum pelaku-pelaku pembunuh Munir
HENTIKAN PREMANISME HENTIKAN PREMANISME
Tgl terbit: Rabu, 13 Desember 2006
Kontras mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam menghentikan perlakuan sewenang-wenang dari berbagai kelompok terorganisir yang melakukan tindakan-tindakan premanisme. Akhir-akhir ini, perilaku ini semakin mengkhawatirkan dengan dalih komunisme, sebuah alasan usang yang digunakan pemerintah Orde Baru
SERUAN RAKYAT INDONESIA DI HARI HAM SEJAGAT KE-58 (10 DESEMBER 1948-10 DESEMBER 2006)
TAHUN DI MANA PEMERINTAH RI HARUS MERASA MALU SERUAN RAKYAT INDONESIA DI HARI HAM SEJAGAT KE-58 (10 DESEMBER 1948-10 DESEMBER 2006) TAHUN DI MANA PEMERINTAH RI HARUS MERASA MALU
Tgl terbit: Minggu, 10 Desember 2006
Hari ini orang-orang sedunia memperingati tahun ke-58 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dikumandangkan di antara para bangsa. Hari ini tidak hanya orang-orang mengulang-ngulang ritual tahunan, namun di hari ini setiap manusia yang merdeka akan terus mengulang-ngulang seruan kecaman bagi negara-negara yang masih juga mengabaikan hak-hak rakyatnya
Langkah Maju Pemerintah dalam Reformasi Peradilan Militer Langkah Maju Pemerintah dalam Reformasi Peradilan Militer
Tgl terbit: Rabu, 29 November 2006
Setelah sekian lama mengalami kebuntuan akibat silang pendapat mengenai yurisdiksi Peradilan Militer, pembahasan RUU Peradilan Militer agaknya akan bisa dilanjutkan oleh Pansus Peradilan Militer setelah Presiden SBY rnenyatakan setuju bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum.
PERNYATAAN MENHAN HALANGI REFORMASI TNI PERNYATAAN MENHAN HALANGI REFORMASI TNI
Tgl terbit: Jumat, 24 November 2006
Kami menyesalkan pernyataan sikap Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang menolak untuk menggunakan Ketetapan MPR No VII/MPR/200 Tentang Peran TNI Polri sebagai rujukan perlunya pengadilan sipil untuk tindak pidana yang dilakukan aparat militer. Juwono menawarkan keberadaan Hakim dan Jaksa sipil dalam Peradilan Militer sudah cukup sebagai implementasi UU No 34 Tentang TNI perihal jurisdiksi peradilan umum untuk TNI.
SIKAP DPR JALAN DI TEMPAT: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhambat SIKAP DPR JALAN DI TEMPAT: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhambat
Tgl terbit: Kamis, 23 November 2006
Kami meragukan itikad baik DPR dalam penegakan HAM. Rapat yang berulangkali digelar DPR bersama Jaksa Agung dan Komnas HAM tetap berjalan di tempat. Tanggapan DPR masih berupa 'lagu lama' yang selalu terdengar setiap ada desakan publik. Parahnya, sikap DPR kini terpecah.
KEKERASAN APARAT MILITER TERHADAP WARGA SIPIL KEKERASAN APARAT MILITER TERHADAP WARGA SIPIL
Tgl terbit: Rabu, 22 November 2006
Kami mengecam perilaku anggota TNI yang menganiaya warga sipil, Emung (28) sampai korban mengalami pendarahan dan luka serius pada bagian kepala dan wajahnya. Peristiwa ini terjadi pada hari ini, Rabu, tanggal 22 November 2005 sekitar pukul 08.00 Wib. Bermula ketika sepeda motor yang dikendarai sdr. Emung (28)
Peringatan Semanggi I : 
DPR Harus Berani Buat Terobosan Kasus TSS Peringatan Semanggi I : DPR Harus Berani Buat Terobosan Kasus TSS
Tgl terbit: Selasa, 14 November 2006
Kami Keluarga Korban Trisakti, Semanggi I dan II, korban dan keluarga korban kekerasan orde baru, aktivis mahasiswa dan sejumlah LSM dalam momentum peringatan peristiwa Semanggi I dalam yang jatuh di bulan Nopember ini, meminta kepada DPR untuk menggunakan kewenangannya, untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc atas kasus TSS.
Komnas HAM Harus Bentuk Penyelidikan Projusticia untuk Kasus Poso Komnas HAM Harus Bentuk Penyelidikan Projusticia untuk Kasus Poso
Tgl terbit: Kamis, 09 November 2006
Telah delapan tahun lalu kekerasan dan terror di Poso masih saja berlanjut. Kekerasan dan terror yang mengalami fluktuasi ini berlangsung ditengah-tengah ribuan aparat keamanan yang ditugaskan menciptakan keamanan. Anehnya keberadaan aparat keamanan Polisi, TNI, dan Intelejen di Poso tidak secara signifikan dapat mengakhiri segala bentuk kekerasan
Pengujian atas Keberanian dan Nurani Komnas HAM dalam Kasus Penghilangan Paksa 1997/1998 Pengujian atas Keberanian dan Nurani Komnas HAM dalam Kasus Penghilangan Paksa 1997/1998
Tgl terbit: Rabu, 08 November 2006
Pada hari ini, Rabu 8 November 2006, rakyat Idonesia dan juga warga dunia lainnya akan menjadi saksi bagaimana Komnas HAM menangani sebuah episode sejarah kemanusiaan. Sebuah sejarah hitam dan masih terus berlangsung hingga saat ini bertajuk Penghilangan Paksa. Pada hari ini, para komisioner yang terhormat akan diuji keberanian dan nuraninya
Konflik Poso, Langkah Pemerintah Masih Setengah Hati Konflik Poso, Langkah Pemerintah Masih Setengah Hati
Tgl terbit: Selasa, 31 Oktober 2006
Kami menyesalkan berlarut - larutnya konflik yang terjadi Poso yang terjadi akhir - akhir ini. Setidaknya telah terjadi 203 kekerasan pasca ditandatanganinya 10 butir deklarasi Malino untuk Poso. Kami mengkhawatirkan semua tindakan tersebut tidak sepenuhnya dapat memberikan jawaban konkrit bagi pengakhiran teror dan kekerasan yang terjadi.
DUA TAHUN SBY-JK: PENEGAKAN HAM BERKEPRIBADIAN GANDA
Tgl terbit: Selasa, 17 Oktober 2006
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan bahwa dua tahun kinerja Pemerintahan SBY-JK dalam penegakan HAM menunjukkan kepribadian yang ganda. Keadaan ini, terjadi akibat sikap yang seringkali ambivalen dan kurang berani mengambil resiko dalam menangani berbagai persoalan hak asasi manusia.
SEWINDU REFORMASI TNI<br>(5 Okt 1998 - 5 Okt 2006) SEWINDU REFORMASI TNI
(5 Okt 1998 - 5 Okt 2006)

Tgl terbit: Rabu, 04 Oktober 2006
Delapan tahun transisi menunjukkan kuatnya bayang-bayang ABRI dalam reformasi TNI. Ini tak lepas dari pergulatan politik antara kekuatan demokrasi dan non demokrasi. Hasilnya, banyak kompromi. ABRI telah berubah nama. ABRI dulu adalah entitas otonom yang masuk ke aras politik, sosial hingga ekonomi.
JATUHNYA HUKUMAN MATI TIBO, DA SILVA DAN RIWU, PENGABAIAN PEMERINTAH TERHADAP HAK-HAK KELUARGA, DAN REAKSI PASKA HUKUMAN MATI
Tgl terbit: Jumat, 22 September 2006
Kami menyatakan prihatin dengan tetap dijatuhkannya hukuman mati terhadap Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva dan Marinus Riwu pada Jum’at dini hari, 22 September 2006. Ketiganya dijatuhi hukuman mati berkaitan dengan keterlibatan dalam berbagai kasus dalam konflik Poso pada 2000-2001.
7 th Kematian Aktivis Mahasiswa Yap Yun Hap <br>
DPR & PEMERINTAH MASIH DIKOOPTASI MlLITER 7 th Kematian Aktivis Mahasiswa Yap Yun Hap
DPR & PEMERINTAH MASIH DIKOOPTASI MlLITER

Tgl terbit: Jumat, 22 September 2006
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan masih kuatnya kooptasi militer atas supremasi sipil sebagai kendala utama dari belum tuntasnya kasus penembakan aktivis mahasiswa Universitas Indonesia Yap Yun Hap dalam peristiwa Semanggi II (22-24 September 1999) bersama dengan tragedi Trisakti dan Semanggi I.
Lonceng Sumbang Bagi Rekonstruksi Aceh
Tgl terbit: Jumat, 01 September 2006
Indikasi korupsi BRR sejumlah 23 Milyar yang ramai diberitakan merupakan lonceng depan dan semangat masyarakat dalam rekonstruksi Aceh dan Nias. Sejak peringatan satu tahun Tsunami di Aceh dan Nias, kinerja BRR telah banyak disorot oleh masyarakat luas atas berbagai keterlambatan dalam proses rehabilitasi dan rekontruksi.
Hari Orang Hilang Internasional:Tidak Ada Keinginan Negara untuk Menuntaskan Kasus Penghilangan Paksa 1997/1998 Hari Orang Hilang Internasional:Tidak Ada Keinginan Negara untuk Menuntaskan Kasus Penghilangan Paksa 1997/1998
Tgl terbit: Rabu, 30 Agustus 2006
Sudah bertahun-tahun Negara ini gagal memberikan keadilan bagi rakyatnya. Rentetan kasus pelanggaran HAM yang menuntut pertanggungjawaban Negara lebih sering dilupakan atau dimaafkan dengan pemberian impunitas pada pelakunya ketimbang menegakkan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Demikian juga kasus pelanggaran HAM berat Penghilangan Paksa 1997/1998 yang hampir selama dua tahun ditangani oleh Komnas HAM.
Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia- Timor Leste Setahun Tanpa Akuntabilitas
Tgl terbit: Senin, 28 Agustus 2006
Perpanjangan Komisi Kebenaran dan Persabatan oleb Pemerintah Indonesia dan Timor Leste pada awal Agustus ini, semakin memperburuk komitmen Indonesia untuk menegakan HAM dan Keadilan bagi korban. Perpanjangan juga mendapat sorotan internasional sebagaimana tercantum dalam laporan dari Sekjend PBB tentang Keadilan dan Rekonsiliasi di Timor Leste No S/2006/580, tanggal26 Juli 2006
Evaluasi & Proyeksi Setahun MoU Helsinki:
SOLUSI ALTERNATIF ATAS PENOLAKAN UU PEMERINTAHAN ACEH

Tgl terbit: Rabu, 16 Agustus 2006
Sejumlah organisasi HAM, meminta Pemerintah memperhatikan penolakan rakyat Aceh terhadap Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sikap ini diperlukan untuk semakin memperkuat kondisi Aceh setahun setelah penandatangan MoU Helsinki yang jauh lebih kondusif.
Anggaran Pertahanan Keamanan: BRR Mengancam Reformasi Militer dan Merusak Sistem Pertahanan
Tgl terbit: Jumat, 11 Agustus 2006
Penyediaan anggaran untuk operasi TNI telah menempatkan BRR dalam posisi yang mengancam reformasi militer dan merusak mekanisme tatanan Pertahanan, baik yang diatur oleh UU TNI maupun UU Pertahanan.
Siaran Pers Bersama:''MENDESAK PENYELESAIAN HUKUM YANG ADIL KASUS BATARA''
Tgl terbit: Senin, 07 Agustus 2006
Pada tanggal 2 Agustus 2006 datang seorang bernama Akmaluddin dari FIN Logistics menceritakan peristiwa penembakkan yang dialami oleh seorang karyawannya yang bernama Dadang Suhendar, Dede dan Eko. Pihak FIN mewakili korban meminta perlindungan dari potensi ancaman dari pihak pelaku penembakkan yang diketahui bernama Batara Alex Pulo seorang Oknum TNI berpangkat Kapten
Siaran Pers No. 26/SP-Kontras/VII/2006:'' MENDESAK PEMERINTAH ADILI PELAKU KEKERASAN TNI DI ACEH''
Tgl terbit: Senin, 31 Juli 2006
(KontraS) mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan independen terhadap kasus kekerasan militer di Paya Bakong, Nanggroe Aceh Darussalam.
Siaran Pers Bersama: MENDESAK PRESIDEN PERCEPAT KASUS KOEMAYADI
Tgl terbit: Selasa, 18 Juli 2006
Kami mendesak Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki mekanisme pengadaan dan pengawasan alutsista TNI. Mulai sejak penentuan alat yang akan dibeli, hingga besarnya anggaran yang akan digunakan
Kasus Kusmayadi : Presiden SBY Harus Membentuk Tim Penyelidik Independen
Tgl terbit: Rabu, 05 Juli 2006
KontraS menyambut baik penyelidikan yang tengah dilakukan Puspom TNI saat ini terkait dengan penemuan sejumlah senjata api, granat dan amunusi di rumah (alm) Brigjen Kusmayadi.
Kasus Kusmayadi : Presiden SBY Harus Membentuk Tim Penyelidik Independen
Tgl terbit: Rabu, 05 Juli 2006
KontraS menyambut baik penyelidikan yang tengah dilakukan Puspom TNI saat ini terkait dengan penemuan sejumlah senjata api, granat dan amunusi di rumah (alm) Brigjen Kusmayadi.
Tim Adhoc Komnas HAM masih Berhutang pada Korban!
Tgl terbit: Kamis, 29 Juni 2006
Tepat pada tanggal 30 Juni 2006, Tim Adhoc Komnas HAM untuk penyelidikan kasus penghilangan aktifis pro demokrasi 1997-1998 akan berakhir masa kerjanya. Tim ini telah bekerja selama 9 bulan. Berdasarkan SK Komnas No. 23/Komnas/X/2005, tim penyelidik ini memiliki mandat: meminta keterangan korban, memanggil saksi, mengumpulkan barang bukti, meninjau dan mengumpulkan keterangan ditempat kejadian, memanggil fihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan.
“MEMPERCEPAT PROSES PENYIDIKAN KASUS WASIOR-WAMENA: WUJUDKAN KEADILAN UNTUK KORBAN”
Tgl terbit: Senin, 24 April 2006
Pada tanggal 13 Februari 2006 Solidaritas Masyarakat Sipil Untuk Korban Wasior-Wamena melakukan audiensi dengan Kepala Jaksa Muda Pidana Khusus, Hendraman Supandji, S.H., perihal proses penyelesaian penanganan perkara untuk Kasus Wasior 13 Juni 2001 dan Wamena 4 April 2003.
Kasus Orang Hilang Perlu Terobosan
Tgl terbit: Jumat, 21 April 2006

Keluarga korban orang hilang bersama Ikohi dan Kontras mempertanyakan keseriusan Komnas HAM dalam mengungkap hilangnya aktifis pro demokrasi 1997-1998. Hingga kini, bahkan setelah Komnas HAM membentuk tim penyelidik pro justicia, belum juga ada tanda-tanda kejelasan tentang nasib dan keberadaan aktifis yang hilang.

Panglima TNI harus Kooperatif terhadap upaya Penyelidikan di Komnas HAM
Tgl terbit: Jumat, 21 April 2006

Pada tanggal 1 Februari 2006 saat fit and proper di DPR RI, Calon panglima TNI, Bapak Joko Suyanto menyatakan akan menaati ketentuan hukum terkait dengan dugaan anggota TNI melakukan atau bertanggung jawab atas penghilangan aktifis pro demokrasi 1997-1998.

Pelatihan Militer Diwilayah (Konflik) POSO
Tgl terbit: Kamis, 20 April 2006

Rabu (19/4/06) TNI dari Batalyon Infantri 714 Sintuwu Maroso Poso mengerahkan pasukannya kearah Kota Tentena, Ibu Kota Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso. Mobilisasi ini dilakukan dalam rangka latihan tetapi dengan tujuan menghadapi aksi protes warga Poso. Sebagaimana diketahui dalam sepekan ini sejumlah masyarakat gencar melakukan protes atas ketidakadilan dan intimidasi yang dialami masyarakat korban dalam proses pembebasan lahan di mega proyek PLTA Sulewana Poso.

Peluncuran Buku dan Diskusi
Damai dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu

Tgl terbit: Selasa, 28 Maret 2006

Hari ini, 29 Maret 2006 KontraS mengadakan peluncuran buku dan diskusi Aceh: Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan masa Lalu. Penulisan buku ini bertujuan untuk menghadirkan (lagi upaya keadilan di dalam agenda damai Aceh, tanpa bermaksud untuk mengabaikan semua upaya penyelidikan formal yang talah dilakukan negara. Buku ini lebih dibuat untuk mengingatkan ke publik luas untuk tidak mengabaikan derita dan nasib para korban pelanggaran HAM.

Kontras mengadakan diskusi publik untuk mengupas isi buku ini, dengan tujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana tema keadilan bisa diimplementasikan dalam agenda damai Aceh dan memetakan peluag dan hambatannya.

Uji Balistik Polisi Langkah Maju:
sebaiknya diikuti oleh kesatuan lainnya

Tgl terbit: Sabtu, 18 Maret 2006

Palu †Rencana Polisi Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk melakukan Uji Balistik atas 15 anggotanya yang diduga terlibat aksi kekerasan, merupakan langkah maju dan patut dihargai. Langkah Polisi untuk melakukan Uji balistik atas anggotanya ini sendiri, merupakan contoh yang baik bagi kesatuan Aparat Keamanan lainnya.

Kunjungan Menlu AS: Kebijakan AS Mengancam Proses Demokrasi Di Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 15 Maret 2006

Kunjungan Menlu AS Condoloreza Rice ke Indonesia dapat membawa komplikasi politik keamanan dan HAM di dlaam negeri yang berpotensi mengancam proses demokrasi dan keadilan.

Pemboman di Pura Jagat Nata Desa Toini, Poso
Tgl terbit: Jumat, 10 Maret 2006
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Forum Silaturahim Perjuangan Umat Islam [FSPUI] Poso dan Crisis Center [CC] Gereja Kristen Sulawesi Tengah [GKST] menyesalkan terjadinya Peledakan BOM di Kompleks Pura Jagat Nata Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir Sulawesi Tengah pada pukul 07.30 Wita, 10 Maret 2006. Akibat dari Peledakan BOM ini seorang warga (I Nengah Sugiharto, 40, sekretaris kelurahan Kasiguncu) mengalami luka serius dibagian kaki sebelah kiri. Lokasi kejadian peristiwa hanya berjarak + 500 meter dari Markas Kompi IV Brimob Polda Sulteng atau hanya berjarak 100 meter dari pos jaga Brimob.
Seruan Keprihatinan KontraS Papua
Tgl terbit: Sabtu, 25 Februari 2006

Tidak seorangpun boleh disiksa dan diperlakukan atau dihukum secara keji tidak manusiawi atau merendahkan martabat, (Pasal 5 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia).

Militer Harus Tunduk Pada Negara Bukan Korporasi
Tgl terbit: Senin, 20 Februari 2006

Pernyataan Menteri Pertahanan Juwono Soedarsono kepada Financial Times pada 7 Februari 2006 yang bemiat menyusun perubahan (Guidelines) aturan tentang hubungan korporasi dan militer Indonesia memprihatinkan banyak pihak. Sejumlah organisasi non pemerintah yaitu WALHI, JATAM, Imparsial, KontraS, ICW, Pro Patria, INFID, PBHI, Pokja-Papua. HRWG, PRAXIS, mengecam upaya pemerintah tersebut yang cenderung melegalkan penerimaan dana militer dari korporasi.

Penyerangan Kelompok Sipil Terorganisir terhadap SIRA
Tgl terbit: Jumat, 17 Februari 2006

Kontras mendesak Pemerintah, khususnya Kepolisian RI untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa pengrusakan kantor kantor konsulat/perwakilan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) Wilayah Blang Pidie dan penganiayaan terhadap anggota SIRA oleh kelompok sipil terorganisir, pada pukul 10.30, Jumat 17 Februari 2006. Kepolisian RI, juga harus memastikan penghukuman terhadap pelaku.

Kasus Talangsari : Komnas HAM Harus Lakukan Penyelidikan Projusticia
Tgl terbit: Rabu, 08 Februari 2006

Peristiwa Talangsari yang terjadi 7 Februari 1989, saat ini tepat 17 tahun. Ketika itu sebuah komunitas warga yang tinggal di desa Cihidedung Talangsari III Lampung telah mengalami tindak kekerasan diluar kemanusiaan yang dilakukan aparat TNI dari Korem Garuda Hitam Lampung pimpinan AM. Hendropriyono. Banyak korban laki-laki perempuan dan anak-anak berjatuhan merenggang nyawa akibat penembakan, penyiksaan, dan pembakaran (27 orang). Sebagian lainnya mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (23 orang) dan pengadilan yang tidak fair (25 orang). Serta banyak korban yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya (78 orang). Selain itu ibu dan anak-anakjuga diusir secara paksa dari desa mereka (24 orang).

Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Anggota DPR RI
Tgl terbit: Jumat, 03 Februari 2006

Komis Untuk Orang Hilang dan KorbanTindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras aksi kekerasan terhadap anggota Komisi I PR RI Ade Daud Nasution.

Panglima TNI Harus Memiliki Komitmen Dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Rabu, 01 Februari 2006

Kami mendesak komitmen Panglima TNI untuk menghormati dan menegakkan hak asasi manusia. Selama ini, upaya penegakan HAM kerap terhambat oleh resistensi yang tinggi dari militer, serta pemberian promosi strategis kepada para pelaku pelanggaran HAM berat.

RI Tidak Perlu Arogan Sikapi Timor Leste
Tgl terbit: Senin, 30 Januari 2006

Melalui pernyataan ini, kami menilai sikap pembatala pertemuan Presiden SBY dengan Xanana Gusmao atau kecaman pelaporan Xanana kepada PBB, merupakan langkah yang mencerminkan arogansi dan memepertahankan impunitas (kejahatan tanpa hukuman).

Merisaukan Tertutupnya Kerja Tim Penyelidik Orang Hilang
Tgl terbit: Rabu, 18 Januari 2006

Sehubungan dibentuknya Tim ad hoc Penyelidik Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997/1998 berdasarkan SK Komnas No. 23/Komnas/X/2005 dengan jangka waktu kerja 1 Oktober 2005 s/d 31 Desember 2005, dan diperpanjang masa tugasnya s/d 31 Maret 2006 (SK Komnas HAM No.29/Komnas HAM/XII/2005), kami ingin menyampaikan beberapa hal yang mulai merisaukan korban dan keluarga korban orang hilang.

Refleksi akhir tahun 2005 dan Proyeksi tahun 2006
Tgl terbit: Rabu, 04 Januari 2006

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai penegakan HAM sepanjang tahun 2005 di Indonesia mengenaskan. Payung hukum yang sudah tersedia, disia-siakan percuma oleh negara. Kedaulatan hukum tidak tegak. Hilangnya keberanian, orientasi dan inspirasi negara membuat rakyat lebih menonjol dalam pengupayaan keadilan. Kesadaran dan keberanian rakyat yang menguat dan meluas, menghasilkan tekanan perlawanan keras masyarakat dalam melindungi dan membela dirinya.

Kekerasan Militer di Jeneponto
Tgl terbit: Jumat, 02 Desember 2005

Komisi Untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam serangan kekerasan Batalyon 700 Raider terhadap warga sipil, puluhan rumah serta properti warga di Bandria Manurung, J eneponto, Selasa (29/11 ). Serangan itu mengakibatkan Brigadir Pol Syafrie terluka ketika berusaha menghentikan penyerangan. Ini jelas reaksi yang berlebihan dan tak bisa ditoleransi. Ini merupakan tindak pidana umum dan pelanggaran senus terhadap hak asasi manusia. Karena itu harus diselesaikan lewat pengadilan umum.

Perlakuan Terhadap Suud Bukti Langgengnya Penyiksaan
Tgl terbit: Kamis, 24 November 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memprotes keras tindak aparat TNI yang memperlakukan Suud Rusli terpidana kasus pembunuhan bos PT Asaba secara tidak manusiawi. Tindakan ini mencerminkan rendahnya pemahaman aparat TNI akan hak asasi manusia.

Penanganan Kasus Di Poso Jauh dari Harapan : Mendesak Pemerintah Bentuk Tim Peari Fakta Independen
Tgl terbit: Kamis, 10 November 2005

Melalui pernyataan ini, kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas memburuknya kondisi keamanan di Poso, Sulawesi Tengah. Lebih dari itu, Kami menilai langkah dan tindakan pemerintah menangani peristiwa kekerasan di Poso masih jauh dari harapan.

Menyikapi Eskalasi Kekerasan Di Sulawesi Tengah
Tgl terbit: Senin, 31 Oktober 2005

Kami sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jakarta menyesalkan terjadinya peristiwa pembunuhan sadis terhadap tiga perempuan di warga sipil di Poso. Kami juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas seluruh rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi sebelumnya di Sulawesi Tengah. Setidaknya dalam sebulan terhakhir, peristiwa itu mencakup penembakan warga sipil sebulan lalu, penembakan aparat kepolisian (12/10), penindakan warga sipil (Madi) di Salena (25/10) yang disusul dengan isu kelompok Madi akan menyerang desa dan pasar induk tradisional di Palu, peledakan di bus Omega (26/10), serta pembunuhan tiga orang perempuan warga sipil (29/10) di Poso.

Cegah Tindakan Kekerasan dan Bias Berita tentang Kasus Salena
Tgl terbit: Jumat, 28 Oktober 2005

Pada tanggal 25 Oktober 2005, terjadi bentrok antara aparat Kepolisian dari Polsek Palu Barat degan sekelompok masyarakat adat dari Dusun Salena, Kelurahan Buluri, Palu, Sulawesi Tengah. Bentrokan tersebut menyebabkan tiga orang polisi dan seorang warga masyarakat meninggal.

Kontraterorisme : Fungsionalisasi Koter dan Revisi UU Antiteror
Tgl terbit: Rabu, 26 Oktober 2005

Kami mendesak Presiden SBY mengkaji ulang pernyataannya yang meminta pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Beberapa persoalan mendasar yang harus dijelaskan oleh SBY adalah apa yang dimaksud dengan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, lalu apakah Koter relevan dalam menanggulangi terorisme dan bagaimana konsekwensi yang diterima rakyat dengan adanya Koter.

Proyeksi HAM Tahun II SBY-JK: TAHUN YANG MERESAHKAN HAM
Tgl terbit: Selasa, 25 Oktober 2005
Komisi Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai kinerja pemerintah SBY tahun I untuk penegakan HAM perlu diperbaiki. Ini mengingat kemajuan di tahun I -berupa penyelesaian damai Aceh dan ratifikasi dua kovenan HAM PBB-tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan rumah SBY -JK yang belum selesai.
Pemerintah Tangani Bom Bali, Meresahkan
Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2005

Melalui pernyataan ini, sekali lagi kami menyatakan prihatin atas peledakan bom di BALI 1 Oktober lalu. Tindakan itu adalah aksi teror yang keji, tidak bisa dibenarkan atas alasan apa pun, entah itu latarbelakang ideologi, agama, rasial, atau etnisitas. karena itu, kami meminta pemerintah lebih serius mengungkapnya, tanpa menimbulkan masalah baru.

TNI Masih Kebal Hukum
Tgl terbit: Rabu, 05 Oktober 2005

Setiap tahun, tanggal 5 Oktober selalu diperingati sebagai hari lahimya ABRI (kini TNI). Da1am setiap tahun itu pula, ref1eksi dan evaluasi atas pertumbuhan dirinya amat penting untuk dilakukan. Bukan hanya oleh TNI sendiri, tapi juga oleh otoritas sipil dan kalangan masyarakat sipil yang telah mendorong ABRI untuk direformasi paska Mei 1998.

Evaluasi 1 Bulan Paska MoU Helsinki
Tgl terbit: Kamis, 15 September 2005

Demi Rakyat Aceh, Hentikan Menentang Perdamaian Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik terjadinya perubahan kondisi yang semakin kondusif di Aceh paska penandatanganan MoU Aceh Damai di Helsinki. Namun KontraS menyayangkan sikap beberapa politisi dan purnawirawan di Jakarta yang menunjukkan sikap penolakan terhadap perjanjian damai di Aceh.

Satu Tahun Kematian Munir
Tgl terbit: Rabu, 07 September 2005

(Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM, A/RES/53/144)

Melalui pernyataan ini kami yang berkumpul di Tugu Proklamasi ingin menggugah negara untuk menjadikan hari kematian Munir, 7 September, sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. Jikapun gugahan ini tidak didengarkan oleh negara, maka kita sebagai bagian masyarakat sipil, berani mengambil sikap untuk bersama-sama menetapkan hari ini, 7 September, sebagai Hari Pembela HAM di Indonesia!

Penembakan Misterius di Poso, Bukti Lemahnya Aparat Keamanan
Tgl terbit: Kamis, 04 Agustus 2005
Aparat Keamanan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam penembakan yang terjadi terhadap dua warga sipil di Poso Budiyanto (3/8) dan Sarlito (4/8), keduanya warga Kelurahan Gebang Rejo, Poso Kota. Peristiwa tersebut terjadi hanya dalam kurun waktu delapan jam. Penembakan kedua terjadi kurang lebih 100 meter dari penembakan pertama. Peristiwa penembakan misterius ini terjadi dalam jarak 500 m dari Polres Poso.

Sesat Pikir Perpanjangan Operasi Sintuwu Maroso
Tgl terbit: Kamis, 21 Juli 2005

Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah kemarin (20/07/2005) kembali menyetujui perpanjangan Operasi Sintuwu Moroso untuk ketujuh kalinya di Poso. Operasi dengan mandat pemulihan keamanan dan ketertiban itu dipastikan setelah sebelumnya operasi dengan sandi yang sama berakhir pada 12 Juli 2005. Sama dengan perpanjangan sebelumnya, yakni faktor ancaman keamanan yang belum pulih menjadi alasan utama.

KOMNAS HAM Harus Melakukan Terobosan-Terobosan Untuk Mengungkap Kasus Penghilangan PALKSA 97/98
Tgl terbit: Jumat, 01 Juli 2005

Pada hari Jumat, 1 Juli 2005, keluarga korban dan masyarakat berharap agar para jenderal yang diduga terlibat dalam kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998 datang memenuhi panggilan ketiga (panggilan terakhir) Komnas HAM. Mereka dipanggil untuk memberikan keterangan seputar keterlibatan dan pengetahuan mereka dalam kasus yang menyisakan 14 orang tidak diketahui keberadaannya.

TNI Harus Tunduk Otoritas Hukum
Tgl terbit: Jumat, 10 Juni 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan sikap Panglima TNI Jend. Endriartono Sutarto yang menolak menghadirkan anggota TNI dalam pemanggilan Komnas HAM. Menurut KontraS, sikap ini menyulitkan upaya penegakan hukum atas kasus Penculikan Aktifis 1997-1998. Jika dibiarkan, sikap itu dapat mengarah pada pembangkangan militer terhadap otoritas politik. Oleh karena itu harus segera dihentikan.

Menggugat Tanggung Jawab Negara Untuk Memenuhi Hak-Hak Korban Konflik di Poso
Tgl terbit: Rabu, 08 Juni 2005

Kami mengingatkan kembali kepada negara mengenai terus berlanjutnya kekerasan yang tejadi di Poso bahkan meluas ke Palu (Sulawesi Tengah). Berlanjutnya kekerasan ini adalah bukti bahwa Poso belum bebas dari kekerasan. Sebagai akibat, trauma yang dirasakan para korban terus meluas di kalangan masyarakat. Oleh karena itu , negara harus mengambil langkah yang tegas dan bertanggung jawab untuk meredam kekerasan dan mengembalikan damai di Poso seperti semula.

Peledakan BOM Tentena
Tgl terbit: Minggu, 29 Mei 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (KontraS) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia sangat prihatin dengan Peledakan BOM yang terjadi di Tentena Poso Sulawesi Tengah pada 28 Mei 2005. akibat dari Peledakan BOM ini 20 orang meninggal dan 33 orang luka-luka.

Kritik DPR atas Perundingan Aceh di Helsinki
Tgl terbit: Kamis, 19 Mei 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik hasil-hasil sementara yang dicapai perundingan Helsinki dan mendukung perundingan selanjutnya. Kelanjutan perundingan berikut dapat terus menjaga semangat perdamaian dalam menyelesaikan konflik Aceh dan membangun kembali Aceh paska tsunami.

Surat Kepada Presiden
Tgl terbit: Selasa, 19 April 2005

Melalui surat ini, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan nota protes atas upaya penghentian acara " Workshop Penanganan Trauma Konseling Paska Gempa dan Tsunami di Aceh " yang diselenggarakan KontraS bersama Asian Human Rights Commission (AHRC), 13 - 16 April 2005. Acara tersebut dihentikan oleh aparat Kepolisian Poltabes Medan, TNI dan Imigrasi Sumatera Utara.

Protes Keras Terhadap Pembubaran Acara
Kontras Sumut-Asian Human Rights Commission

Tgl terbit: Senin, 18 April 2005

KontraS, HRWG dan AWG dengan ini menyampaikan protes keras atas upaya penghentian acara “ Workshop Penanganan Trauma Konseling Paska Gempa dan Tsunami di Aceh ” oleh aparat Kepolisian Poltabes Medan, TNI dan Imigrasi Sumatera Utara. Tindakan ini jelas melanggar hak-hak dan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat setiap orang yang dijamin konstitusi. Lebih jauh, tindakan ini dapat menodai perundingan yang saat ini dilakukan Pemerintah Pusat.

Pemerintah harus audit bisnis TNI
Tgl terbit: Jumat, 15 April 2005

Undang-undang Tentara Nasional Indonesia Pasal 76 ayat 1 menyatakan Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dalam ayat 2 pasal yang sama dikatakan tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden

Komitmen Setengah Hati Pemerintah Untuk Reformasi TNI
Tgl terbit: Jumat, 15 April 2005

Kami dari Solidaritas Korban Pelanggaran HAM mempertanyakan pergantian sejumlah pejabat esselon I di lingkungan Departemen Pertahanan. Pengisian jabatan starategis di Dephan yang meempromosikan TNI aktif bertentangan dengan nilai reformasi TNI. Apalagi tanpa dilakukan pensiunan dini atau pengunduran diri dari dinas kemiliteran TNi.

Mempertanyakan Komitmen Pemerintah untuk Reformasi TNI
Tgl terbit: Kamis, 14 April 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan pergantian sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Departemen Pertahanan. Pengisian jabatan strategis di Dephan yang mempromosikan TNI aktif bertentangan dengan nilai reformasi TNI. Apalagi tanpa dilakukan pensiunan dini atau pengunduran diri dari dinas kemiliteran TNI.

Menyikapi Perluasan 22 Struktur Komando Teritorial
Tgl terbit: Rabu, 30 Maret 2005

Tanggal 22 Maret 2005, KSAD Letjen Djoko Santoso menyatakan akan menambah 22 markas komando teritorial yang terdiri tiga Makorem dan 19 Makodim. Penambahan struktur Koter didasarkan pada pertimbangan bahwa TNI belum mampu dalam menerapkan pola pertahanan sebagai negara kepulauan yang dipersiapkan untuk menghadapi perang konvensional, sehingga strategi pertahanannya tetap bertumpu kedarat.

TPF Harus Mengecek Informasi Keterlibatan Intelijen dalam Kasus Munir
Tgl terbit: Kamis, 17 Maret 2005

Kami mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang dirahasiakan mengenai dugaan bahwa sejumlah aparat lembaga intelijen kemungkinan terlibat dalam , atau setidaknya mengetahui mengenai kasus pembunuhan Munir.

Informasi itu terlalu penting untuk diabaikan namun terlalu berbahaya untuk dipercayai begitu saja. Penting, karena informasi itu memperkuat salah satu dari kemungkinan motif pembunuhan Munir. Berbahaya, karena informasi yang peka itu disampaikan oleh pihak-pihak yang merahasiakan identitasnya untuk tujuan yang tidak kami ketahui.

Tentang Perundingan GAM - RI April 2005
Tgl terbit: Kamis, 24 Februari 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Aceh Working Group (AWG) menyambut positif perubahan proposal politik Delegasi GAM dalam perundingan dengan Pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia, Rabu kemarin (23/2) .

Ketiadaan Upaya Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu
Tgl terbit: Kamis, 03 Februari 2005
Komisi Untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden SBY untuk tidak mengabaikan penegakan HAM, setelah berakhirnya masa 100 hari pertama. Belum terlihat komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan janji-janjinya penegakan HAM dalam kampanye Pemilu 2004 , mereview semua langkah penegakan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan Aceh dan Papua.

Seperti kita ketahui, janji itu ditegaskan kembali pada penyampaian pidato 30 hari pertama pemerintahan SBY-JK di Istana Negara pada 17 November 2004. Dalam pidato politik tersebut, SBY berjanji akan melakukan tindakan pencegahan dan penindakan pelanggaran pelanggaran HAM berat .
Tindakan Penyiksaan Aparat TNI Terhadap Farid Faqih dan Masyarakat Sipil Lainnya Harus Ditindak Huku
Tgl terbit: Kamis, 27 Januari 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat TNI terhadap Farid Fiqih aktifis GOWA. Tindakan penyiksaan itu tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun baik dalam keadaan perang maupun damai.

Surat Protes Terbuka
Tgl terbit: Kamis, 27 Januari 2005
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindak kekerasan aparat TNI terhadap Farid Faqih, aktivis GOWA hingga luka-luka berat. Apapun alasannya, tindakan tersebut sama sekali tidak dapat ditolerir apalagi dibenarkan.
Harus Lebih Konkrit, Tawaran Presiden RI kepada GAM
Tgl terbit: Senin, 10 Januari 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan telah terjadinya kontak senjata antara aparat keamanan RI dengan kelompok bersenjata GAM. Tindakan ini harus dihentikan, karena akan sangat mengganggu jalannya agenda kemanusiaan di Aceh. Bukan saja bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, akan tetapi juga bisa menimbulkan korban jiwa dan dampak lain yang tidak perlu. Oleh karena itu, rekonsiliasi berupa kesepakatan politik gencatan senjata antara Pemerintah Pusat RI dan GAM kian mendesak.

Need to be more Concrete, Indonesian President�s Offered towards GAM
Tgl terbit: Senin, 10 Januari 2005
The Commission for Involuntarity Disappearances and Victim of Violence (KontraS) regrets the exchange of gunfire between the state security apparatus with Free Aceh Movement or GAM. These kind of actions need to ceased, because it could disturb the emergency humanitarian effort in Aceh. It is not just the Aceh rehabilitations and reconstruction process at stake, but the possibility for human sacrifice and other unnecessary impact. With this consideration, political reconciliation in term of cease fire political agreement between The Government of Indonesia and GAM is urgently required.
Refleksi dan Proyeksi 2004-2005
Tgl terbit: Senin, 03 Januari 2005

Dari Tahun KEGELAPAN dan KRISIS Kemanusiaan-HAM
Menuju Tahun Membangun Persaudaraan Umat Manusia


Dari hasil refleksi akhir tahun 2004, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ingin menyatakan kondisi penegakan HAM sepanjang tahun 2004 sebagai tahun yang gelap bagi penegakan HAM. Berbagai upaya memperjuangkan HAM menemui kebuntuan, bahkan bergerak mundur. Rendahnya kehendak politik negara dan kepentingan elit kuasa, memukul balik harapan korban akan keadilan. Pada triwulan keempat 2004, kebuntuan ini menemui harapan baru karena Pilpres 2004. Itupun masih harus diuji hingga tahun 2005, mengingat beban negara yang kini terasa berat.
...
Tahun 2004 Tahun Pencucian Dosa Politisi Berdarah
Tgl terbit: Senin, 06 Desember 2004

Tahun 2004 memiliki momentum politik yang sangat strategis, dimana ditahun ini Pemilu kedua paska mundurnya Presiden Soeharto akan dilaksanakan. Selain itu, Pemilu tahun ini juga tampak masih akan sangat menentukan konsolidasi demokrasi di Indonesia, meskipun perjalanannya masih terancam beberapa maslah krusial.

Kronologis Penerimaan Paket Ancaman Ditujukan Kepada Suciwati Dengan Alamat IMPARSIAL
Tgl terbit: Selasa, 23 November 2004
Kronologis Penerimaan Paket Ancaman Ditujukan Kepada Suciwati Dengan Alamat IMPARSIAL
Pernyataan pers Tentang ancaman pada keluarga Alm. Munir
Tgl terbit: Minggu, 21 November 2004
Tentang ancaman pada keluarga Alm. Munir
Tanggal 20 November 2004 rumah istri (alm) Munir, Suciwati dikirimi paket bungkusan dengan isi kepala ayam, ceker, kotoran ayam yang sudah busuk disertai dengan nada ancaman yang isinya " Awas!!!!! Jangan Libatkan TNI Dalam Kematian Munir. Mau Menyusul Seperti Ini?!"
Kronologis Penerimaan Paket Ancaman Kepada Suciwati
Tgl terbit: Minggu, 21 November 2004
Kronologis Penerimaan Paket Ancaman Kepada Suciwati
Keberadaan/Efektifitas Pasukan Keamanan di Poso Harus Dievaluasi
Tgl terbit: Selasa, 09 November 2004

KontraS mendesak pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan/efektifitas pasukan keamanan di Poso, Sulawesi Tengah. Langkah ini diperlukan mengingat aparat keamanan tidak mampu menanggulangi berbagai tindakan kekerasan terutama penembakan misterius dan aksi peledakan bom. Dalam hal ini juga diperlukan upaya untuk meninjau ulang penempatan pasukan termasuk bila perlu melakukan pergantian pasukan dan kepemimpinan baik polisi,TNI maupun Satgas Sintuwu Maroso.

Mendesak Jaksa Agung Memeriksa Kembali Kasus Timor Timur
Tgl terbit: Selasa, 09 November 2004

Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali membebaskan mantan Gubernur Timor Timur Abilio Soares dalam kasus pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat tahun 1999. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Abilio Soares tersebut menjadikan hampir tidak ada seorangpun dari pemegang otoritas baik sipil maupun militer yang bertanggung jawab atas kekejaman yang terjadi di Timtim.

Operasi Keamanan di Puncak Jaya Bisa Hambat Penyelidikan Independen
Tgl terbit: Senin, 01 November 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Komnas HAM dan Pemerintah segera mengambil inisiatif bagi adanya penyelidikan independen atas kasus Mulia di Puncak Jaya, 14 Oktober 2004 lalu, pengusutan atas penembakan dan penyanderaan yang menewaskan 6 orang warga sipil itu hingga kini belum jelas arahnya. Semestinya pengusutan atas kasus Mulia dilakukan sesuai standar umum dan hukum yang berlaku. UU 26/2000 tentang pengadilan HAM, menyatakan Komnas HAM memiliki kewenangan luas untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM secara independen.

Pemberian Pangkat Jendral Kepada Hari Sabarno dan Hendropriyono
Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meyesalkan keputusan Presiden Megawati Soekarnoputri yang memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Menkopolkam ad interim Hari Sabarano dan Kepala Badan Inteljen Negara AM Hendropriyono.

Catatan 59 tahun TNI
Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melihat dalam usianya yang ke 59 TNI masih menyisakan beberapa persoalan dalam proses demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia. Sekalipun patut disyukuri pada saat ini keberadaan TNI di parlemen sudah diakhiri. Namun hal ini tidak berarti ruang politik TNI untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan telah berkahir. Hal ini disebabkan tidak tegasnya Negara untuk mengakhiri keberadaan Komando teritorial maupun fungsi kekaryaan pada UU TNI yang baru disyahkan 30 September 2004.

Darurat Sipil Aceh : Hilangnya Gagasan Penyelesaian Damai Aceh
Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), menyesalkan keputusan yang diambil oleh pemerintah melakukan perpanjangan darurat sipil di Aceh. Keputusan ini merupakan gambaran tidak berkembangnya gagasan penyelesaian konflik Aceh secara damai dan demokratis oleh Presiden dan DPR RI.

Aksi Keprihatinan atas Matinya Kebenaran dan Keadilan
Tgl terbit: Kamis, 19 Agustus 2004

Kami menyatakan keprihatinan atas matinya kebenaran dan keadilan di Indonesia. Pengadilan, yang merupakan harapan atas ujung tombak terwujudnya pertanggungjawaban hukum dan keadilan bagi korban justru membebaskan para terdakwa militer pelaku pelanggaran berat HAM di Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984. majelis banding Pengadilan Tinggi HAM ad hoc membebaskan para terdakwa yang sebelumnya diputus pengadilan HAM selama 3 †5 tahun penjara, termasuk Jendral Adam Damiri, mantan Pangdam Udayana. Pengadilan HAM adhoc membebaskan Mayjen TNI (Purn) Pranowo dan Mayjen TNI Sriyanto, yang sekarang menjabat Komandan Jendral Kopassus dalam kasus Tanjung Priok. Putusan bebas ini telah menghancurkan harapan korban dan keluarga korban karena pengadilan tidak mampu untuk mengungkap kebenaran, memberikan keadilan serta memulihkan hak-hak korban yang telah diperjuangkan bertahun-tahun lamanya.

Putusan Bebas terhadap Terdakwa Pranowo dalam Kasus Tanjung Priok
Tgl terbit: Rabu, 11 Agustus 2004

Korban dan keluarga korban Tanjung Priok dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan prihatin dan kecewa atas putusan Meajelis Hakim Pengadilan HAM Tanjung Priok atas terdakwa Pranowo, mantan Komandan Polisi Militer Komando Daerah Militer V Jaya, 10 Agustus 2004. Putusan bebas ini secara terbuka telah memberi justifikasi tidak adanya peristiwa kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok yang bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapamngan. Selain itu, putusan ini telah menghancurkan harapan korban dan keluarga korban karena pengadilan tidak mampu untuk mengungkap kebenaran, memberikan keadilan serta memulihkan hak-hak korban yang telah diperjuangkan sejak 20 tahun lalu.

Mendesak Komnas HAM Menuntaskan Berbagai Kasus Pelanggaran Berat HAM di Papua
Tgl terbit: Rabu, 28 Juli 2004

Pelanggaran-pelanggaran Berat HAM yang telah terjadi di seantero tanah Papua semenjak tahun 1961-2003 yang tidak tertangani dan terus berlangsung adalah bukti ketidakseriusan dan ketidakmauan (unwillingnessy) negara mendorong penegakan HAM bagi masyarakat Papua. Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Papua menyesalkan ketiadaan kemajuan penegakan dan perlindunagan HAM di Papua akibat ketidakseriusan dan ketidakmauan negara tersebut. Seringkali yang terjadi adalah pembiaran dan pemberian perlindungan terhadap pelaku oleh negara, sehingga kasus demi kasus terjadi. Pemenuhan aspirasi masyarakat Papua berupa pembentukan tim-tim berdasarkan ketentuan undang-undang dan keputusan presiden masih sarat dengan motif politik meredam gejolak yang bisa mengakibatkan instabilitas pemerintahan di Papua, bukan untuk memenuhi tanggung jawab dan memberikan keadilan bagi korban, keluarga korban dan masyarakat Papua.

KontraS Mendesak Hakim dan JPU Tetapkan Try Sutrisno sebagai Tersangka
Tgl terbit: Senin, 03 Mei 2004

Pada tanggal 1 dan 2 Maret 2004 mantan Pangdam Jaya/Laksusda Jaya/Pangkopkamtibda Jaya Try Sutrisno diminta keterangannya sebagai saksi atas terdakwa Kapten (inf) Sutrisno Mascung dan kawan-kawannya serta Pranowo. Dalam keterangan Try Sutrisno ada beberapa hal yang menurut KontraS perlu mendapat perhatian khusus :

Penolakan terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden Militer dan Kepolisian
Tgl terbit: Senin, 26 April 2004

Pada Pemilu 2004, peluang kebangkitan militerisme semakin besar. Pada pencalonan presiden dan wakil presiden, hampir semua partai politik mengumukan akan mencalonkan militer menjadi presiden atau wakil presiden. Parti Golkar sendiri secara resmi mencalonkan Wiranto, mantan Menhankam /Pangab semasa Orde Baru. Lalu Partai Demokrat mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah menjadi ajudan presiden Soeharto. Sementara beberapa partai politik sedang mempertimbangkan untuk menggandeng militer sebagai wakil presiden dengan berbagai alasan, termasuk kebutuhan akan "terciptanya stabilitas keamanan".

Pernyataan Sikap
Solidaritas Kesatuan Korban Pelanggaran HAM

Tgl terbit: Minggu, 25 April 2004

Kemenangan gerakan reformasi 1998 yang dimotori oeh mahasiswa telah membuka ruang bagi masyarakat, termasuk korban pelanggaran HAM untuk mengekspresikan dan memperjuangkan hak-haknya. Sebagai korban, kami telah mampu mengorganisasikan diri dan menuntut pertanggungjawaban nergara. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari peran gerakan reformasi 1998 yang sedikit banyak telah mampu mengurangi keterlibatan militer dalam urusan kebebasan masyarakat sipil.

Pemilu Aceh Di Bawah Tekanan Senjata
Tgl terbit: Rabu, 21 April 2004

Selama masa pelaksanaan Pemilu, khususnya masa pencoblosan, berikut ini adalah beberapa catatan kami atas pemantauan lapangan secara terbatas serta laporan-laporan masyarakat yang telah kami terima :

Membawa Pemilu Aceh ke Mahkamah Konstitusi
Tgl terbit: Rabu, 21 April 2004

Dari hasil monitoring dan laporan yang kami terima memang pemilu di Aceh diikuti oelh orang banyak. Namun, apakah keikutsertaan masyarakat mencapai angka 94.00 % kami tidak bisa melakukan kalkulasi secara tepat. Hal ini mengingat pihak KPU tidak pernah mengeluarkan data resmi tentang jumlah pemilih terdaftar di Aceh. Pernyataan-pernyataan yang pernah dikeluarkan oleh pihak lain tentang jumlah pemilih yang terdaftar tidak mungkin kami gunakan sebagai dasar perhitungan mengingat KPU lah yang berhak megeluarkan pengumuman tentang jumlah pemilih.

Evaluasi Manuver Angkatan Darat di Aceh
Tgl terbit: Kamis, 01 April 2004
Kondisi Aceh belakangan memberikan sejumlah pertanyaan, sehubungan dengan �ketidak efektifitasan� CoHa (Cessasion of Humanitarian Agreement). Sejumlah peristiwa kekerasan masih terus terjadi
Tindak Lanjut Kasus Kerusuhan Mei 1998
Tgl terbit: Senin, 26 Januari 2004

KontraS mendesak Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM dalam kasus Kerusuhan Mei 1998, dengan menyatakan kelangkapan berkas penyelidikan untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan. Selanjutnya, KontraS mendesak Jaksa Agung segera membentuk tim penyidik ad hoc dan segera menetapkan waktu dimulainya penyidikan.

Tidak Rasional, Usul Pemberlakuan Operasi Terpadu di Papua
Tgl terbit: Senin, 26 Januari 2004

KontraS dan ELSAM mengecam usulan Komisi I DPR-RI untuk memberlakukan Operasi Terpadu di Papua, dengan penerapan keadaan bahaya dengan status darurat sipil. Kami berpandangan bahwa usulan ini dilakukan tanpa pertimbangan yang benar, kecuali untuk kepentingan jangka pendek partai-partai politik, terutama yang mengusulkan maupun mendukung usulan pemberlakukan keadaan darurat di Papua.

Obstruction of Justice, Tindakan TNI membongkar Kuburan Massal di Aceh
Tgl terbit: Jumat, 27 Juni 2003
Kontras menyesalkan terjadinya pembongkaran terhadap dua lokasi yang diduga sebagai kuburan massal. Terlepas dari siapapun pelakunya, tindakan TNI membongkar lokasi yang diduga sebagai kuburan massal dapat dilihat sebagai tinbdakan merusak barang bukti kejahatan (criminal evidence).
Satu Bulan Setelah Darurat Militer di Aceh: Quo Vadis Aceh?
Tgl terbit: Jumat, 20 Juni 2003
Pelaksanaan status Darurat Militer di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sampai tanggal 19 Juni 2003 genap memasuki hari ke 30 atau satu bulan pertama terhitung sejak ditetapkannya status darurat militer pada 19 Mei 2003 lalu.
Keselamatan Warga Sipil Semakin Terancam
Tgl terbit: Selasa, 10 Juni 2003
Jakarta, 10 Juni 2003. Jatuhnya warga sipil akibat kontak senjata antara TNI/POLRI dan kelompok bersenjata GAM semakin mengancam keselamatan masyarakat sipil, kata KontraS hari ini.
Imparsial Dan Kontras Mengingat Penguasa Darurat Militer Di Aceh Untuk Menghormati Kegiatan Politik
Tgl terbit: Kamis, 22 Mei 2003

Tiga hari pelaksanaan operasi militer di Aceh, pelbagai fasilitas publik talah hancur dibakar dan beberapa warga sipil telah menjadi korban dalam pertikaian anatara GAM dan TNI. Pada hari kedua status darurat militer, dilaporkan kurang lebih 183 gedung sekolah dibakar dan kurang lebih lima warga sipil tewas. Tidak ada satupun pihak yang mau bertanggung jawab, yang ada hanyalah sikap saling tuding antara TNI dan GAM.

Desakan penyidikan terhadap hilangnya 2 orang aktivis kemanusiaan di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 14 Mei 2003
Penghilangan paksa kembali lagi terjadi di Aceh. Kali ini menimpa 2 orang aktivis yang aktif pada Link of Community Development, Bireuen, Aceh. Kedua aktivis tersebut hilang ketika mereka sedang mendampingi para demonstrasi yang menentang didirikannya kantor kodam di Bireun, Aceh.
Status Hukum Pernyataan Ketua Komisi HAM PBB Terhadap Permasalahan HAM Timor-Timur
Tgl terbit: Sabtu, 26 April 2003

Pada Sidang Komisi HAM PBB (Commission on Human Rights) ke 59 di Jenewa telah memutuskan untuk tidak melanjuti pembahasan tentang situasi HAM di Timtim pada persidangan ditahun-tahun mendatang. Pernyataan Ketua (chairperson's statement) tersebut merupakan hasil kesepakatan antara wakil Pemerintah RI, wakil Pemerintah Timor Leste (TL) serta wakil Uni Eropa.

Selamatkan NKRI bukan Dengan Operasi Militer Tapi Dengan Perdamaian, Demokrasi dan Keadilan
Tgl terbit: Selasa, 22 April 2003
Belajarlah dari sejarah, kegigihan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda dan beroprasinya DOM harusnya menjadi pelajaran yang cukup bagi siapapun baik rakyat maupun elit politik.
Tanggapan Atas Pernyataan Presiden Megawati Soekarnoputri Agar TNI †Polri Bersiap-siap Untuk Mela
Tgl terbit: Kamis, 10 April 2003

Pada tanggal 7 April 2003 telah dilakukan sidang kabinet yang salah satunya membahas tentang Aceh. Dalam sidang kabinet tersebut Pressiden Megawati Soekarnoputri memerintahkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bersiap-siap untuk melakukan operasi keamanan di Aceh bila perjanjian perdamaian "gagal".

Tanggapan Atas Pernyataan Presiden Megawati Soekarnoputri Agar TNI-Polri Bersiap-siap Untuk Melakuka
Tgl terbit: Kamis, 10 April 2003
Pada tanggal 7 April 2003 telah dilakukan sidang kabinet yang salah satunya membahas tentang Aceh. Dalam sidang kabinet tersebut Presiden Megawati soekarnoputri memerintahkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bersiap-siap untuk melakukan operasi keamanan di Aceh bila perjanjian perdamaian �gagal�.
Evaluasi Manuver Angkatan Darat di Aceh
Tgl terbit: Selasa, 01 April 2003

Kondisi Aceh belakangan memberikan sejumlaha pertanyaan, sehubungan dengan “ketidakefektifan” CoHa (Cessasion of Humanitarian Agreement). Sejumlah peristiwa kekerasan masih terus terjadi. Dan yang lebih mengecewakan adalah sikap dari masing-masing pihak dalam perjanjian yang sibuk saling tuding.

Protes Keras Atas Penculikan 2 Orang Aktivis Kemanusiaan Aceh
Tgl terbit: Jumat, 28 Maret 2003
Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekersan (KONTRAS) telah menerima laporan pengaduan tentang terjadinya penculikan terhadap 2 orang aktivis kemanusiaan Aceh
Perdamaian Aceh Terancam
Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2003
Perdamaian Aceh terancam. Beberapa peristiwa yang mengemuka belakangan menunjukkan hal itu. Setidaknya ada 3 kasus penting yang harus segera ditanggapi
Korporasi Tambang Berkontribusi Terhadap Pelanggaran HAM dan Kekerasan
Tgl terbit: Rabu, 19 Maret 2003
Laporan resmi Freeport McMoRan (yang sebagian sahannya dimiliki oleh Rio Tinto- korporasi tambang transnasianal terbasar dunia) tentang adanya kucuran dana kepada TNI untuk melakukan pengamanan diwilayah operasi pertambangan PT. freeport Indonesia dipapua
UU Terorisme, RUU TNI, Politik Impunity dan keberlangsungan Demokrasi di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 17 Maret 2003
Satu persatu produk undang-undang yang lahir setelah Megawati-Hamzah berkuasa semakin vulgar memperlihatkan pemasungan kebebasan berekspresi rakyat, transisi demokrasi di masa kekuasaan saat ini justru melahirkan produk hukum yang mendesak demokrasi mundur jauh kebelakang
Proses Pengadilan Pembunuhan Theys Eluay
Tgl terbit: Jumat, 14 Maret 2003
Oditur Militer Tinggi III Surabaya telah mengajukan tuntutan kepada 7 orang terdakwa dalam kasus pembunuhan ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay
UU Anti Terorisme Dan Relasinya Dengan Upaya Pengungkapan Kasus Talangsari Lampung
Tgl terbit: Jumat, 07 Maret 2003

Pelanggaran HAM berat Talangsari, Lampung, merupakan kasus kejahatan kemanusiaan yang telah menyebabkan sedikitnya 246 keluarga santri (yang kebanyakan terdiri dari bayi dan anak-anak) yang hingga saat ini hilang dan diduga tewas dalam satu penyerangan subuh yang dipimpin oleh Kol. AM. Henrdopriyono, Komnadan Korem 043 Garuda Hitam Lampung (sekarang Kepala Badan Inteljen Negara).

Pilkada Irian Jaya Barat: Politik Pecah Belah Pemerintah RI
Tgl terbit: Kamis, 06 Maret 2003
Pemerintah SBY-JK menghianati Undang-Undang [UU] No. 21/2001, Tentang Otonomi Khusus [Otsus] Bagi Propinsi Papua. Perjalanan panjang, perdebatan, pengorbanan dan akhirnya penerimaan masyarakat sipil di Papua terhadap UU tersebut sama sekali tidak dihargai. Meski awalnya banyak pihak lokal yang mengangap UU tersebut belum merupakan solusi terbaik, namun akhirnya berusaha diterima karena relatif sudah bisa digunakan untuk memecahkan pelbagai masalah di Papua.

Pemerintah Pusat [SBY-JK] kembali mempertontonkan inkonsistensi sikap sebagaimana pernah dilakukan oleh pemerintahan terdahulu [Megawati Soekarnoputri]. Pemerintah tetap memaksakan eksistensi Propinsi Irian Jaya Barat, meski tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini ditunjukan dengan intervensi untuk pelaksanaan agenda Pilkada [Pemilihan Kepala Daerah] Langsung bagi Propinsi Irian Jaya Barat (IJB) yang direncanakan penyelenggaraannya pada 11 Maret 2006 mendatang, meski aspirasi masyarakat di Papua menolak untuk itu sebagaimana sudah disampaikan oleh MRP [Majelis Rakyat Papua] pada 20 Februari lalu kepada Wapres RI Jusuf Kalla. Sinyalemen umum yang bisa ditangkap untuk ini adalah, Pemerintah Pusat sedang menerapkan politik devide et Impera di tanah Papua, karena keberadaan Propinsi IJB sudah ditolak oleh banyak pihak di Papua.

Pernyataan Panglima TNI Endriartono S. Mengenai Hasil Tim Monitoring JSC
Tgl terbit: Rabu, 19 Februari 2003

Pada tanggal 15 Februari 2003, Pejabat Senior JSC, Mayor Jendral Tanongsuk Tuvinun, mengumumkan bahwa pemerintah RI dan GAM telah melakukan pelanggaran serius dan sangat serius terhadap kesepakatan damai yang ditandatangani pada 9 Desember 2002 dan pihak JSC telah menjatuhkan sanksi terhadap kedua belah pihak.

Pembunuhan yang dilakukan oleh aparat TNI Terhadap Nelayan SAPE di Nusa Tenggara Timur
Tgl terbit: Senin, 10 Februari 2003

Pada bulan Desember 2002, Kontras menerima pengaduan masyarakat tentang peristiwa penembakan yang dilakukan oleh aparat tim Gabungan TNI AD, TNI AL, TNK (Taman Nasional Komodo)/TNC (The National Convention) terhadap dua nelayan asal desa Bugis dan desa Lambu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) di perairan komodo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai NTT. Kontras kemudian menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan fact finding langsung ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan fakta-fakta kasus dan perkembangannya.

Prospek Perdamaian Di Aceh
Tgl terbit: Senin, 10 Februari 2003

Perjanjian Penghentian Permusuhan di Aceh dilakukan untuk saling membangun kepercayaan RI dan GAM bagi perwujudan perdamaian bagi rakyat Aceh melalui All Inclusive Dialogue. Perjanjian penghentian permusuhan di Aceh telah berlangsung 2 bulan, sejak ditandatangani 9 Desember 2002 yang lalu.

Tanggapan Atas Pencalonan Timor Manurung Sebagai Calon Hakim Agung
Tgl terbit: Minggu, 09 Februari 2003

Seleksi awal (administratif) terhadap calon Hakim Agung oleh DPR baru saja selesai dilakukan. Salah satu nama yang kemudian dinyatakan sebagai calon Hakim Agung adalah Timor Manurung. Pencalonan tersebut akan berlanjut pada tanggal 17-24 Februari 2003 nanti.

Rencana Pembentukan Tim Koneksitas Kasus Timika Oleh Mabes Polri Dan Puspom TNI
Tgl terbit: Kamis, 09 Januari 2003

Kemarin Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI berencana untuk membentuk Tim Koneksitas untuk menangani kasus penembakan di Timika, Papua beberapa bulan lalu. Rencana pembentukan ini berkaitan dengan adanya dugaan bahwa aparat Kopassus terlibat dalam kasus penembakan tersebut.

Politik Teror Negara Dalam Mengontrol Proses Penyelesaian Aceh Dalam Ketidakjelasan Status Hukum
Tgl terbit: Rabu, 21 Agustus 2002
Setelah “ditunda”, pada 5 Agustus 2002, dengan alasan adanya hal-hal penting dan Agenda Sidang Tahunan, maka akhirnya Pemerintah mengumumkan sikapnya untuk resolusi persoalan Aceh, pada 19 Agustus 2002. Sayangnya, lagi-lagi tidak ada keputusan politik yang berarti sebagai solusi penyelesaian Aceh secara komprehensif yang mengacu pada TAP MPR no, IV/1999 dan No. VI/2002.
Penetapan Payung Hukum Permanen Untuk Operasi Militer Di Aceh
Tgl terbit: Kamis, 27 Juni 2002
KSAD Jendral Ryamizard Ryacudu mendesak pemerintah dan DPR agar membuat kebijakan baku mengenai penanganan masalah Aceh, khususnya berkaitan dengan penanganan apa yang disebut oleh TNI sebagai gerakan sparatisme. Desakan ini didasarkan pada pandangan bahwa penanganan masalah spararatisme adalah tugas TNI dan selama ini TNI belum punya payung hukum dan politik yang baku.
Kritisi Terhadap Hak Pilih Dan Memilih TNI/Polri
Tgl terbit: Selasa, 18 Juni 2002
Rancangan Undang-undang Politik yang baru akan digunakan sebagai landasan bagi pelaksanaan Pemilu 2004, kembali memuat ‘kepentingan-kepentingan' yang dapat membahayakan masyarakat sipil di Indonesia. beberapa point dalam RUUU politik tersebut dengan jelas mencamtumkan bahwa seorang anggota TNI/Polri dipilih menjdai wakil rakyat.
Pendirian Kodam Iskandar Muda di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 06 Februari 2002
Kemarin Selasa 5 Februari 2002, Kodam Iskandar Muda resmi didirikan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Brigjen Djali Yusuf, seorang putera Aceh sebagai Panglimanya. Berdirinya Kodam yang bermarkas di bekas Markas Korem 012 Teuku Umar dan kebijakan Jakarta untuk membiayai milyaran rupiah
TANGGAPAN KONTRAS ATAS RESPON BEBERAPA PIHAK MENGENAI RENCANA PEMBENTUKAN KEMBALI KODAM ISKANDAR MUDA
Tgl terbit: Senin, 07 Januari 2002
Rencana menghidupkan kembali KODAM I Iskandar Muda Aceh kembali menjadi isu hangat, menyambut kepulangan delegasi Gubernur dan sejumlah pejabat teras DPRD I Aceh dari pertemuan bersama Wapres Hamzah Haz, Menko Polkam SBY dan Menhan Matori Abdul Jalil.
Perebutan Akses Politik Dibalik Penempatan Peran Komnas HAM
Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2001

Tergerak oleh desakan berbagai lapisan masyarakat atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa yang lampau dan besarnya tekanan internasional akan kondisi HAM, maka pada tahun 1993 pemerintah indonesia akhirnya menetapkan peraturan tentang Komnas HAM yang tertuang dalam Kepres No. 50 tahun 1993. komisi yang memang diseting sebagai lipstick kekuasaan itu akhirnya mampu rela memberi sedikit harapan bagi ketiadaan harapan masyarakat atas berbagai institusi negara lainnya.

Dukungan Terhadap Upaya Gencatan Senjata Dalam Konflik Aceh
Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2001

Terhitung sejak tanggal 11 april 2001 hingga tanggal 31 September 2001 (priode berlangsungnya Inpres No. 4/ 2001) catatan investigasi dan monitoring kontras dan koalisi NGO HAM Aceh terhadap kemanusiaan di Aceh menyebutkan bahwa angka-angka kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh masih belum menunjukkan penurunan. Tercatat bahwa telah menjadi korban dalam periode tersebut, dimana 544 diantaranya adalah pembunuhan diluar prosedur hukum (exrajudicial killing), 129 korban penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, 54 korban penghilangan paksa (involuntary disappereance), 230 korban penyiksaan dan 15 korban kekerasan terhadap perempuan. Investigasi juga mencatat 810 kasus perusakan terhadap bangunan dan kendaraan dalam rentang waktu antara 11 april-31 september 2001 dimana 353 kasus melibatkan TNI sebagai pelaku dan 447 kasus tidak terindifikasi pelakunya.

Pengumuman Tersangka Kasus Tanjung Priok
Tgl terbit: Jumat, 21 September 2001

Sehubungan dengan akan berakhirnya perpanjangan penyidikan pelanggaran HAM tanjung priok oleh tim penyidik kejaksaan agung 22 september 2001 esok, maka KontraS perlu menyampaikan beberapa hal bahwa:

Kegagalan Penyelesaian Kekerasan Di Aceh
Tgl terbit: Selasa, 21 Agustus 2001

Kedatangan para pejabat pemerintahan akan menjadi sia-sia, apabila keinginan untuk melakukan bentuk usaha penyelesaian Aceh dilakukan tanpa memahami faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam usaha mengambil keputusan, tentang tindakan mana yang mungkin bisa dilakukan sehingga efektif. Oleh karena itu, kontraS perlu mengemukakan beberapa catatan yang patut menjadi perhatian bagi para menteri (10 menteri), panglima TNI dan Kapolri adalah:

Pertentangan Antara Penduduk Pontianak Dengan Pengungsi Sambas
Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2001

Peristiwa kriminal yang dilakukan oleh 4 pemuda yang berasal dari lokasi pengungsian korban konflik sosila sambas terhadap salah satu keluarga dari penduduk sekitar tempat penampungan pengungsi gedung bulutangkis pontianak , telah memicu kembali ketegangan antara masyarakat pontianak dengan pengungsi asal sambas. Hal ini ditandai dengan adanya aksi pembakaran terhadap gubuk-gubuk pengungsi dikawasan penampungan pengungsi gedung bulutangkis pontianak oleh massa yang diserati protes dan ultimatum agar para pengungsi meninggalkan lokasi penampungan untuk menempati tempat relokasi yang telah disediakan pemerintah.

Tentang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis mahasiswa dan aktivis kemanusiaan
Tgl terbit: Senin, 09 Juli 2001

Operasi rajawali yang digelar "resmi" oleh pemerintah di Aceh hari kehari terus memakan korban, baik korban jiwa yang meninggal dunia, disiksa atau ditangkap dan ditahan sewenang-wenang. Tipelogi korban tindak kekerasan aparat keamanan sepanjang operasi semakin beragam, mulai dari anggota GAM, elemen sipil yang dituduh terlibat GAM, hingga kalangan aktivis mahasiswa dan kemanusiaan yang bekerja di Aceh. Motif untuk melakukan tindak kekerasan pun beragam, seperti perburuan / pengejaran anggota GAM, pencarian anggota GAM dipemukimanan penduduk sipil. Atau sweping yang juga seringkali tidak jelas tujuannya.

Catatan KontraS terhadap kepolisian RI
Tgl terbit: Minggu, 31 Juni 2001

1 Juli 2001 Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari Bayangkara ke 55, ditengah tajamnya sororan dan bertumpuknya problematika yang dihadapinya. Diusianya yang ke 55, kepolisian yang telah menyatakan diri sebagai pengayom masyarakat dan dinyatakan terpisah dari dari TNI ternyata masih belum mampu menunjukkan wujud idealnya. Pengayoman kepolisian dipertanyakan, bahkan di ingat. Juga keseriusan untuk merubah watak militeristiknya, setelah secara resmi terpisah dari TNI, 1 Januari 2001.

Catatan KontraS Terhadap Kepolisian Ri
Tgl terbit: Sabtu, 30 Juni 2001

1 juli 2001 Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari Bayangkara ke 55, ditengah tajamnya sororan dan bertumpuknya problematika yang dihadapinya. Diusianya yang ke 55, kepolisian yang telah menyatakan diri sebagai pengayom masyarakat dan dinyatakan terpisah dari dari TNI ternyata masih belum mampu menunjukkan wujud idealnya. Pengayoman kepolisian dipertanyakan, bahkan di ingat. Juga keseriusan untuk merubah watak militeristiknya, setelah secara resmi terpisah dari TNI, 1 januari 2001.

Pertentangan antara penduduk pontianak dengan "pengungsi Sambas
Tgl terbit: Senin, 25 Juni 2001

Peristiwa kriminal yang dilakukan oleh 4 pemuda yang berasal dari lokasi pengungsian korban konflik sosila sambas terhadap salah satu keluarga dari penduduk sekitar tempat penampungan pengungsi gedung bulutangkis pontianak, telah memicu kembali ketegangan antara masyarakat pontianak dengan pengungsi asal sambas. Hal ini ditandai dengan adanya aksi pembakaran terhadap gubuk-gubuk pengungsi dikawasan penampungan pengungsi gedung bulutangkis pontianak oleh massa yang diserati protes dan ultimatum agar para pengungsi meninggalkan lokasi penampungan untuk menempati tempat relokasi yang telah disediakan pemerintah.

Peradilan Militer Trisakti, Upaya Perlindungan Petinggi TNI/Polri
Tgl terbit: Selasa, 19 Juni 2001

Sehubungan dengan persidangan kasus trisakti yang digelar pada senin 18 juni 2001, sekali lagi kami menegaskan beberapa pokok pikiran yang sejak awal telah disinyalir KontraS dan beberapa LSM lain, sebagai berikut:

Penangkapan dan Penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis mahasiswa dan aktivis kemanusiaan di Aceh
Tgl terbit: Selasa, 19 Juni 2001

Operasi rajawali yang digelar "resmi$quot; oleh pemerintah di Aceh hari kehari terus memakan korban, baik korban jiwa yang meninggal dunia, disiksa atau ditangkap dan ditahan sewenang-wenang. Tipelogi korban tindak kekerasan aparat keamanan sepanjang operasi semakin beragam, mulai dari anggota GAM, elemen sipil yang dituduh terlibat GAM, hingga kalangan aktivis mahasiswa dan kemanusiaan yang bekerja di Aceh. Motif untuk melakukan tindak kekerasan pun beragam, seperti perburuan / pengejaran anggota GAM, pencarian anggota GAM dipemukimanan penduduk sipil. Atau sweping yang juga seringkali tidak jelas tujuannya.

Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang Terhadap Aktivis Mahasiswa dan Aktivis Kemanusiaan di Aceh
Tgl terbit: Selasa, 19 Juni 2001

Operasi rajawali yang digelar “resmi” oleh pemerintah di Aceh dari hari kehari terus memakan korban, baik korban jiwa yang meninggal dunia, disiksa atau ditangkap dan ditahan sewenang-wenang. Tipelogi korban tindak kekerasan aparat keamanan sepanjang operasi semakin beragam, mulai dari anggota GAM, elemen sipil yang dituduh terlibat GAM, hingga kalangan aktivis mahasiswa dan kemanusiaan yang bekerja di Aceh. Motif untuk melakukan tindak kekerasan pun beragam, seperti perburuan/pengejaran anggota GAM, pencarian anggota GAM dipemukiman penduduk sipil. Atau sweeping yang juga seringkali tidak jelas tujuannya.

Kemunduran Proses Penyelesaian Aceh Akibat INPRES NO. 4 Tahun 2001
Tgl terbit: Jumat, 18 Mei 2001

Intruksi presiden (inpres) RI No. 04 tahun 2001 tentang langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh telah ditandatangani 11 april 2001 lalu, dalam kondisi dimana upaya penyelesaian problem Aceh melalui dilog mulai mengalami kemunduran yang paling tajam sepanjang tahun 2001. kemunculan inpres tersebut pada akhirnya mengundang kritik tajam banyak kalangan terhadap keberadaan operasi militer yang menyertainya, yang kemudian memunculkan dugaan bahwa inpres tersebut telah memuat kepentinganâ€kepentingan yang bermaksud memundurkan upaya penyelesaian Aceh yang selama ini sudah dibangun.

Keterlibatan Aparat TNI/Polri Dalam Kerusuhan Ambon
Tgl terbit: Selasa, 23 Januari 2001

Keadaan darurat sipil yang diberlakukan sejak tanggal 27 Juni 2000 lalu sampai saat ini terbukti tidak efektif. Sabtu 21 Januari 2001, telah terjadi konflik dikawasan batu merah, kota Ambon yang mengakibatkan lima orang warga sipil tewas. Hari senin 22 Juni 2001 kembali pecah konflik yang mengambil nyawa 10 warga sipil dan satu anggota brimob. Ini menandakan bahwa maluku semakin menuju ke ambang kehancuran. Dalam peristiwa terahir juga ikut ditangkap aparat keamanan dari berbagai kesatuan TNI/Polri

Pembentukan Tim Penyidikan dan Pengadilan Pelanggaran HAM Kasus Tanjung Priok
Tgl terbit: Rabu, 20 Desember 2000

Menyikapi rencana Kejaksaan Agung untuk membentuk Tim Penyidik Ad hoc Pelanggaran HAM Tanjung Priok, maka Kontras perlu menanggapi beberapa hal :

Supremasi Hukum Sepihak Pemerintah di Aceh
Tgl terbit: Selasa, 12 Desember 2000

Pengananan konlik Aceh oleh pemerintah telah mengalmi disorientasi. Sekalipun DOM sudah dicabut tetapi dalam prakteknya kekerasan yang dilakukan TNI/Polri tetap menjadi hantu dalam kehidupan sehari-hari rakyat Aceh yang terus melahirkan korban jiwa dan pengungsian oleh masyarkat yang ketakutan di negerinya sendiri.

Tahun 2000, Tahun Impunitas : Catatan Pelanggaran HAM di Indonesia
Tgl terbit: Sabtu, 09 Desember 2000

Tahun 2000 sesudah hampir berakhir, namun pelanggaran HAM tetap terjadi di Indonesia mulai dari ujung barat hingga ke ujung timur, Aceh sampai Papua. Tidak ada tindakan pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kekerasan yang di lakukan aparatnya yang berlindung atas nama hukum, bahkan pemerintah tidak memberikan komentar atas korban jiwa yang terus berjatuhan. Konflik Maluku yang sudah berlangsung dua tahun lebih, dan kekerasan yang masih berlangsung di Aceh dan Papua, menandai keprihatinan menjelang akhir tahun 2000 ini.

Tanggapan terhadap Alternatif penyelesaiaan Aceh Versi Pemerintah Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 24 November 2000

Setelah desakan yang begitu kuat dari elemen-elemen masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia lainnya, akhirnya pemerintah Indonesia melakukan evaluasi terhadap pendekatan keamanan dan hukum ( an sich) dalam menangani Aceh dengan membuat opsi bagi penyelesaian selanjutnya. Sayang, alternatif penyelesaian yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sekali lagi masih mengandung unsure "penekanan", kare tidak dikeluarkan melalui mekanisme dialog dan pendalaman substansi persoalan. Pemerintah juga terkesan berusaha menggelapkan dan mengabaikan sejumlah perssoaln yang timbul akibat pendekatan keamanan yang dibangun selama ini, seperti pesoalan pelanggaran HAM yang selalu terjadi selama bertahun-tahun di Aceh.

PRILAKU TNI SEPANJANG PERIODE TRANSISI DEMOKRASI (1998-2000)
Tgl terbit: Rabu, 04 Oktober 2000
Esok, pada tanggal 5 Oktober, Tentara Nasional Indonesia kembali merayakan hari bersejarahnya: Hari lahir Tentara Nasional Indonesia yang cikal bakalnya berasal dari rakyat, dicita-citakan untuk bersama-sama rakyat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah. TNI lahir bersamaan dengan harapan dan kesadaran
Surat Keprihatinan: Polisi Sabotase Jeda Kemanusiaan
Tgl terbit: Sabtu, 09 September 2000

Eskalasi kekerasan yang terjadi di Aceh madio November terus meningkat, seiring dengan perpanjangan pemberlakuan Jeda Kemanusiaan. Berbagai bentuk kekerasan dan respon yang represif terhadap tuntutan masyarakat, yang kemudian mengakibatkan jatuhnya korban penduduk sipil menunjukan tidak ada perubahan pendekatan penyelesaian Aceh.

Implementasi Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh
Tgl terbit: Selasa, 08 Agustus 2000

Berjalannya Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh dalam rangka mengurangi ketegangan dan meredakan eskalasi kekerasan di Aceh yang sudah diberlakukan sejak tanggal 2 Juni 2000 ternyata hingga saat ini tidak membawa perubahan yang cukup berarti. Walaupun pada awalnya Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusian tersebut dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengurangi ketegangan dan kekerasan yang terjadi di Aceh.

Reaksi atas Joint Of Understanding
Tgl terbit: Senin, 03 Juli 2000

Upaya menciptakan keamanan di Aceh yang coba diselesaikan dengan membuat Joint of Understanding antara pihak GAM dan Pemerintah RI ternyata tidak juga mampu menyurutkan peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut. Bahkan gencatan senjata yang disepakati dalam JoU yang dimaksudkan untuk menghentikan kekerasan juga tidak membuktikan konsistensi dari kedua belah pihak. Operasi militer dan patroli ke wilayah perkampungan tetap masih berlangsung. Pada saat yang sama rakyat sipil tetap merupakan korbannya.

Evaluasi Kinerja Kepolisian Sepanjang Tahun 2000
Tgl terbit: Kamis, 29 Juni 2000

Kepolisian Republik Indonesia akan merayakan HUT Bhayangkara ke 54 pada 1 Juli 2000. Terjadinya pemisahan secara structural antara Kepolisian dan TNI diiringi dengan keinginan Polri membangun kemandirian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Polri juga bertekad untuk melakukan perbaikan yang menyeluruh termasuk pembenahan struktur kelembagaan maupun perbaikan dan peningkatan kualitas SDM sehingga mampu memperbaiki citra buruk kepolisian di mata masyarakat.

Aceh Setelah Penandatanganan JoU (Joint of Understanding)
Tgl terbit: Selasa, 20 Juni 2000

Seperti kita telah ketahui pada tanggal, 12 Mei 2000, telah ditandatangani kesepakatan bersama (Joint of Understanding/JoU) di Genewa, yang diberlakukan efektif pada tanggal 7 Juni 2000. usaha ini dimaksudkan untuk menghentikan kekerasan oleh dua pihak, antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Didalamnya terdapat kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata serta melakukan usaha-usaha untuk terciptanya perdamaian di Aceh.

Pengirimian Bantuan Kemanusiaan Maluku
Tgl terbit: Senin, 29 Mei 2000

Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2000, bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh dua orang staf Kontras, yakni Mouvty, MA dan Abu Said Pelu, ditahan oleh pihak keamanan dari TNI dan Polri di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Maluku. Bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh Kontras merupakan bantuan yang dikumpulkan oleh LSM di Jakarta, dan juga bantuan dari Sekretariat Ibu Negara Republik Indonesia, berupa obat-obatan, pakaian, buku-buku pelajaran, bahan makanan (mie instan), dan alat-alat komunikasi, seharusnya sejumlah 138 karung akan didistribusikan bagi para pengungsi di wilayah Maluku.

Tindakan Kekerasan Aparat dan Pengepungan Terhadap Kantor Kontras
Tgl terbit: Jumat, 26 Mei 2000

Pada malam 25 Mei 2000 pukul 20.15 WIB, kantor Kontras yang beralamat di jalan Mendut No. 3 Jakarta Pusat telah dikepung oleh aparat kepolisian dari kesatuan Brimob yang ingin menjemput anggota Pratu La Ode (anggota Paspampres grub B) yang telah diamankan oleh anggota Kontras dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh massa dan mahasiswa di jalan Diponegoro.

Proses Hukum Yang Dilakukan Kejaksaan Agung RI Terhadap Pelanggaran HAM di Timor-Timur
Tgl terbit: Jumat, 05 Mei 2000

Kami, YLBHI, PBHI, KONTRAS, ELSAM atas proses hukum yang saat ini tengah dilakukan Kejaksaan Agung terhadap hasil penyelidikan KPP-AM Timor-Timur, menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Penghilangan 12 Orang Secara Paksa dan Upaya Penyelesaian Kekerasan Di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 19 April 2000

Dalam tahun 2000, terhitung sejak Januari hingga Maret, kasus penghilangan orang secara paska kembali terjadi di tanah Aceh. Ada sekitar 74 kasus orang hilang yang dilaporkan kepada LSM Aceh atau perwakilan Komnas HAM Aceh dan sekitar 28 orang diantaranya belum ditemukan hingga saat ini, selebihnya kembali atau ditemukan dalam keadaan tewas. Berdasarkan laporan-laporan yang dikumpulkan dan investigasi Kontras, ada hubungan yang erat antara hilangnya sejumlah orang dalam tiga bulan terakhir dengan operasi TNI dan POLRI di Aceh. Ada dua pola operasi yang berhubungan dengan proses penghilangan paksa yang terjadi di Aceh, yaitu penangkapan dan pencarian penduduk yang menjadi target di rumahnya dan sweeping aparat di jalan-jalan dan desa-desa. Ciri khas dari operasi-operasi tersebut diatas biasanya.

Perkembangan Terakhir Situasi Penegakan Hak Asasi Manusia di Aceh
Tgl terbit: Jumat, 31 Maret 2000

Memasuki bulan keempat tahun 2000 atau bulan keenam pemerintahan Abdurrahman Wahid kondisi penegakan hak-hak sipil rakyat Aceh masih tetap buruk. Kekerasan dan kejahatan terhadapa kemanusian yang dilakukan oleh aparat militer terhadap rakyat sipil Aceh terus berlangsung tanpa gejala penurunan, bahkan mulai menampakkan kembali pola-pola modus operandi ala DOM, disertai gejala penguatan satuan-satuan militer di Aceh. Dari perspektif penegakan hukum dan keadilan praktek impunity untuk melindungi institusi militer dan negara dari tuntutan hukum makin jelas terlihat. Dalam konteks hubungan sipl dan militer, pembangkangan militer terhadap pemerintahan RI kembali menunjukkan bukti baru, melengkapi bukti-bukti pembangan yang memang telah ada sebelumnya.

Praktek Pembunuhan dan Penghilangan Orang di Aceh
Tgl terbit: Jumat, 17 Maret 2000

Menanggapi pernyataan pemerintah yang menyatakan sejumlah situasi di Aceh yang telah dianggap membaik, serta sejumlah perkembangan dalam konflik Aceh dengan diutusnya Menteri Sekretaris Negara Bondan Gunawan, Kontras akan menyampaikan beberapa temuan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada kurun waktu Desember 1999-Pertengahan Maret 2000 serta sejumlah pandangan.

Perkembangan Situasi Di Aceh dan Perlunya Segera Gencatan Senjatan
Tgl terbit: Senin, 28 Februari 2000

Memasuki abad baru ini, ternyata situasi dan kondisi di Aceh tidak menunjukkan perubahan baru kearah penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia. Dari data-data yang berhasil dihimpun KontraS justru terlihat peningkatan skala kekerasan terhadap rakyat sipil Aceh. Dari cattatan kami kategorikan kekerasan ini adalah beruapa pembunuhan kilat di luar proses hukum (extra judicial killing/sumaary excecution), penghilangan orang secara paksa/penculikan (dissapperenance involuntary), penyiksaan (torture), penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (arbitary arrest) maupun perampasan dan perusakan harta benda.

Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Tgl terbit: Kamis, 24 Februari 2000
Peristiwa Bantaqiyah adalah salah satu tragedi kemanusiaan di Aceh yang menjadi sangat penting karena terjadi di saat pemerintah berjanji untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dan menghentikan kekerasan terhadap rakyat sipil Aceh. Selain itu kekejaman yang terjadi pada kasus ini menjadi begitu terbuka, seakan menjadi tambahan bahan bakar baru bagi upaya memisahkan diri dari Indonesia.
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Tgl terbit: Kamis, 24 Februari 2000

Peristiwa Bangaqiyah adalah salah satu tragedi kemanusian di Aceh yang menjadi sangat penting karena terjadi di saat pemerintah berjanji untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dan menghentikan kekerasan terhadap rakyat sipil Aceh. Selain kekejaman yang terjadi pada kasus ini menjadi begitu terbuka, seakan menjadi tambahan bahan bakar baru bagi upaya memisahkan diri dari Indonesia .

Kekerasan di Aceh terus Berlanjut
Tgl terbit: Selasa, 08 Februari 2000
Beberapa tindakan kekerasan kembali terjadi di Aceh. Kontras Sendiri mencatat beberapa kejadian penting.Pada sisi lain kontak senjata antara TNI dan AGAM masih terus berlanjut dan seringkali menimbulkan jatuhnya korban sipil. Seperti yang terjadi pda 16, 19 dan 22 Januari, penyerbuan dan Sweeping yang dilakukan oleh TNI telah mengakibatkan korban sipil setidaknya 3 orang tewas dan 2 orang hilang.
Kekerasan Di Aceh Terus Berlanjut
Tgl terbit: Selasa, 08 Februari 2000

Beberapa tindak kekerasan kembali terjadi di Aceh. Kontras sendiri mencatat beberapa kejadian penting.

Perkembangan Persoalan Kejahatan Kemanusiaan di Timor-Timur
Tgl terbit: Rabu, 15 Desember 1999

Meninjau situasi yang berkembang terhadap persoalan kejahatan kemanisiaan di Timor Timur belakangan ini yang menyangkut sejumlah argumentasi dan pihak-pihak yang mengajukannya serta rencana kepergian Tim Advokasi HAM TNI ke Timor Barat dan Timor Timur, Kontras bermaksud menyampaikan beberapa siakap dengan pertimbangan sebagai berikut :

Usut Tuntas dan Adili segera semua pelaku (TNI dan POLRI)
Kasus Kekerasan Militer Terhadap Kasus

Tgl terbit: Kamis, 25 November 1999

( Laporan Hasil Tim Investigasi LKBH Universitas IBA, LBH Palembang, YLBHI, dan KONTRAS dalam tragedi kekerasan di Makodam II Sriwijaya pada tanggal 5 Oktober 1999 dengan korban MEYER ARDIANSYAH, JAYA UTAMA dan SIDIQ )

Tindakan Brutal Aparat Kemanan Terhadap Massa dan Gedung Serta Fasilitas RS. Jakarta
Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 1999

Penyerangan membabi buta yang dilakukan oleh aparat keamanan pada tanggal 20 Oktober 1999 sekitar jam 22.45 WIB telah menyisakan puluhan korban penganiayaan baik ringan maupun berat, rusaknya sejumlah mobil, bangunan rumah sakit, peralatan-peralatan medis dan trauma masyarakat yang telah menjadi korban.

Korban Kembali Jatuh
Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 1999

Aksi mahasiswa yang terus berlangsung di berbagai kota di Indonesia, kembali mendapatkan represi dari pihak militer maupun kepolisian. Kali ini, untuk kesekian kalinya, korban tewas dari pihak mahasiswa jatuh lagi. Peristiwa yang terjadi di depan Markas Kodam Sriwijaya tersebut telah memakan korbanseorang mahasiswa Universitas IBA Palembang bernama Meyer Andriansyah. Korban mahasiswa tersebut adalah yang kesekian kalinya terjadi dalam gelombang protes yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat yang terjadi dalam sebulan terakhir.

Perkembangan Terakhir Konflik di Ambon
Tgl terbit: Selasa, 14 September 1999

Mencermati perkembangan yang semakin tidakmenentu dan tragedi kemnusiaan yang berlangsung terus menerus di Ambon dan sekitarnya dimana eskalasi kekerasan menunjukan peningkatan serta tindakan aparat kemanan di luar batas kepatutan dalam menyelesaikan konfkik yang terjadi. Peristiwa penembakan langsung ke penduduk sipil menunjuk jelas bahwa aparat sudah tidak memiliki akal sehat dan hati nurani dalam mengamakan wilayah konflik. Peristiwa penembakan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat sipil pada hari Jum'at tanggal 10 September 1999 di sekitar Pos Kota dan Masjid Raya Al-Fatah Ambon saat terjadinya konsentrasi massa di tempat tersebut, peritiwa pembantaian terjadi saat aparat melakukan pembubaran massa dengan gas air mata diserai tembakan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di tempat. Sedangkan penembakan yang terjadi di Masjid Al-Fatah menimbulkan korban jiwa 2 (dua) orang diantaranya tewas meninggal dalam masjid dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Penembakan tersebut merupakan tindakan di luar batas kemanusiaan karena pada saat itu tidak adanya konflik massa yang memperkuat alasan militer melakukan penembakan yang menyababkan 10 orang meninggal dan 48 orang luka berat dan ringan. Sampai saat ini jumlah korban yang kami terima berjumlah tidak kurang 1.349 korban tewas, 273 luka parah serta 321 luka ringan. Hal ini menunjukan kegagalan negara dalam melindungi serta memberikan rasa aman kepada warganya.

Audiensi Antara Keluarga Korban Penculikan
Tgl terbit: Selasa, 14 September 1999

Sehubungan dengan pelaksanaan persidangan kasus penculikan antara korban dan keluarga korban penculikan sebagai penggugat melawan pemerintah RI. Cq. Panglima TNI sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 15 September 1999 jam 09.00 Wib, hari ini, keluarga korban sebagai Penggugat mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Bapak Heru Basuki Suhendro, SH.

Pembantaian Massal di Beutong dan Penangkapan Secara Sewenang-wenang
Tgl terbit: Jumat, 30 Juli 1999

Berita pembantaian di Beutong belum lagi jelas penanganannya. Banyak keterangan yang juga masih simpang siur, terutama berkaitan dengan pernyataan-pernyataan resmiyang dikeluarkan pihak TNI terus-menerus mencoba mengingkari fakta yang sesungguhnya terjadi.

Laporan Lanjutan Situasi Aceh
Tgl terbit: Selasa, 15 Juni 1999

Situasi terakhir di Aceh belum mengalami kemajuan yang berarti. Keamanan secara umum masih belum terjamin. Gelombang pengungsian dan ketakutan di kalangan rakyat masih meluas dan belum menunjukkan adanya tanda †tanda akan berakhir.

Pembataian di Krueng Geukueh Harus Dipertanggungjawabkan
Tgl terbit: Rabu, 12 Mei 1999

Upaya ke arah penyelesaian terhadap kasus penembakan massal oleh TNI terhadap rakyat di Krueng Geukueh belum menunjukkan titik cerah. Klarifikasi perihal sebab musabab sampai kronologi peristiwanya oleh instansi resmi pemerintah juga masih sangat kabur.

Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Tgl terbit: Rabu, 14 April 1999

Situasi terakhir di Sambas, Singkawang dan sekitarnya masih mencekam. Angkutan umum, pertokoan dan aktivitas sosial lainnya masih jarang terlihat beroperasi. Aparat keamanan dalam jumlah besar terlihat hanpir di seluruh sudut kota dan bersiaga. Hingga senin, 12 April 1999 malam hari terus terjadi pembakaran sekitar 16 rumah di Sungaikeran kabupaten Singkawang menyusul pertikaian yang terjadi. Pada saat yang sama korban jiwa akibat penembakan aparat keamanan ketika insiden 7 April di RSU Abdul Azis bertambah lagi dengan meninggalnya satu dari 32 korban luka †luka yang dirawat.

Pertikaian Etnik Di Sambas
Tgl terbit: Kamis, 01 April 1999

Kata prihatin sudah tidak cukup lagi untuk menggambarkan tragedi Sambas. Untuk kesekian kalinya dan dalam waktu yang beruntun kita menyaksikan hancurnya masyarakat kita. Untuk kesekian kali pula dibuktikan kepada kita kenyataan pahit dari kegagalan negara dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa yang damai, adil dan sejahtera.

Hubungan Kerusuhan Dengan Perkembangan Politik Nasional
Tgl terbit: Selasa, 23 Maret 1999

Kondisi Stuktural dan Kerusuhan

Kurun waktu tiga tahun terakhir ini, bangsa Indonesia berada dalam kondisi yang paling memprihatinkan dalam sejarahnya. Berbagai kerusuhan terjadi dari tahun 1996 seperti peristiwa †peristiwa Sabtu Kelabu 27 Juli 1996 di Jakarta, Abepura, Sanggau-Ledo, Situbondo, Tasikmalaya, Kerawang, Aceh dan seterusnya, seakan tak kunjung selesai. Sampai akhirnya krisis ekonomi semakin membuktikan bobroknya sistem kemasyarakatan yang selama 30 tahun dibangun Orde Baru. Krisis ekonomi †politik kemudian semakin memperburuk keadaan hingga kita terpuruk ketitik yang paling rendah, sehingga dicap sebagai bangsa yang kurang beradab. Peristiwa kerusuhan dan perkosaan massal pada Mei 1998, peristiwa Semanggi, Banyuwangi, Ketapang, Kupang, Ambon dan terakhir Sambas, adalah bukti dari semua itu.

Pertemuan Center Islamic Studies, Hamas, KontraS dalam hal Pembahasan Permasalahan Ambon
Tgl terbit: Selasa, 09 Maret 1999

Hari senin tanggal 19 Maret 1999 pukul 16.00 WIB bertempat dikantor Dephankam yang telah berlangsung pertemuan antar Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto yang didampingi oelh Mayjen TNI Al Berry, Mayjen TNI Silo Silalahi, Mayjen Pol. Deddy G.G dan Brigjen TNI Bambang Soetoyo dengan Ali Asesegaf dari Center for Islamic Studies (CIS), Emha Ainun Najib dari Himpunan Masyarakat Shalawat (HAMAS) dan Munir dari Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS)

Beberapa Catatan Jatuhnya Korban dalam Operasi Satgas Wibawa 99 di Lhokseumawe-Aceh
Tgl terbit: Selasa, 12 Januari 1999

OPERASI Satgas Wibawa 99 yang beroperasi sejak 3 Januari 1999 telah berakibat tewasnya 21 orang dikalangan rakyat. Dengan rincian 17 orang tewas tertembak dalam peristiwa penyerahan massa pada tanggal 3 Januari 1999, serta 4 orang asal desa Moenasah Blangkandang dalam peristiwa penyerangan terhadap anggota masyarakat yang disekap di gedung KNPI Lhoksemawe.disamping berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian moril dan materiil dikalangan rakyat.

Penerapan Pasal "Makar" adalah Teror terhadap Gerakan Prodemokrasi
Tgl terbit: Senin, 16 November 1998

Setelah sebelumnya berhasil menindas gelombang aksi mahasiswa melalui penggunaan senajata, pemerintah kembali melakukan represi melalui penggunaan hukum pidana. Sejak tanggal 14 November 1998, beberapa orang tokoh masyarakat seperti Hariadi Darmawan, Roch Basuki Mangunpoerojo, Sri Bintang Pamungkas, Ali Sadikin, Kemal Idris, Ratna Sarumpaet dan Usep Ranawijaya telah, sedang dan akan diperiksa oleh mabes Polri dnegan tuduhan telah melakukan tindakan Makar. Terhadap perkembangan ini, kami berpendapat :

Tanggapan Terhadap Pernyataan MenHanKam/Panglima ABRI dalam Kasus Orang Hilang
Tgl terbit: Selasa, 30 Juni 1998

Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto dalam pernyataannya di depan wartawan kemarin mengakui bahwa ada   anggota ABRI yang terlibat dalam kasus penculikan para aktivis politik dam LSM. Dalam pernyataan tersebut, Jendral Wiranto juga menegaskan bahwa ABRI juga akan mengungkapkan kasus tersebut secara tuntas dan transparan. Adanya indikasi keterlibatan anggota ABRI dalam kasus ini diperoleh Tim Pencari Fakta (TPF) ABRI setelah mendengarkan kesaksian beberapa korban penculikan yang telah keluar serta mendatangi tempat †tempat yang diduga terkait dengan penculikan tersebut.


Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org