Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 475 Hasil Pencarian
1 All

Koalisi Kawal AICHR Pastikan Proses Seleksi Transparan dan Akuntabel Koalisi Kawal AICHR Pastikan Proses Seleksi Transparan dan Akuntabel
Tgl terbit: Senin, 17 September 2018
[Jakarta, 17 September 2018] ? Koalisi masyarat sipil akan mengawal proses pemilihan Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) yang sedang berlangsung dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Koalisi kawal AICHR menyambut baik pengumuman Kementerian Luar Negeri pada tanggal 14 September 2018 tentang daftar kandidat perwakilan AICHR yang telah lolos seleksi administrasi yakni: Dinna Wisnu, Patricia Rinwigati, Roichatul Aswidah, dan Yuyun Wahyuningrum. Dengan mengawal seleksi ini, Koalisi ingin memastikan bahwa wakil Indonesia untuk AICHR periode 2019-2021 memiliki kompetensi, integritas, kapasitas, independensi dan perilaku unggul untuk dapat melindungi dan mempromosikan persoalan HAM di kawasan.
Memperingati Peristiwa Tanjung Priok 1984 ?34 Tahun Sudah! Haruskah Keadilan Dibutakan?? Memperingati Peristiwa Tanjung Priok 1984 ?34 Tahun Sudah! Haruskah Keadilan Dibutakan??
Tgl terbit: Kamis, 13 September 2018
Tiga puluh empat tahun silam, tepatnya pada 12 September 1984 terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Tanjung Priok. Pada momentum penting ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan korban Tanjung Priok mengingatkan kembali Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil dan bermartabat.
Seleksi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Mewujudkan LPSK yang Lebih Proaktif dan Progresif dalam Memberikan Perlindungan dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban Seleksi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Mewujudkan LPSK yang Lebih Proaktif dan Progresif dalam Memberikan Perlindungan dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban
Tgl terbit: Senin, 06 Agustus 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara khusus melakukan pemantauan terhadap seleksi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk periode 2018 ? 2023. Pemantauan ini dilakukan KontraS sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil untuk mengawasi kerja lembaga negara, khususnya LPSK yang memang memegang peranan krusial dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan perlindungan, baik sebagai saksi maupun korban tindak pidana.
Surat Terbuka untuk Mendesak Dihadirkannya Saksi Korban dalam Perkara No. 62-K/PM.III-19/AD/V/2018 Pengadilan Militer III-19 Jayapura Surat Terbuka untuk Mendesak Dihadirkannya Saksi Korban dalam Perkara No. 62-K/PM.III-19/AD/V/2018 Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Tgl terbit: Jumat, 27 Juli 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap Isak Dewayekua (23)?selanjutnya disebut korban?atas kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI AD Yonif 755/Yalet, Kimaam, Papua. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, persidangan kasus tersebut telah digelar sebanyak 5 (lima) di Pengadilan Militer III?19 Jayapura dengan nomor register perkara No. 62-K/PM.III-19/AD/V/2018, dengan status ketiga terduga pelaku telah dinaikkan menjadi terdakwa. Dalam proses pemeriksaan di persidangan, majelis hakim telah mendengarkan keterangan dari dua orang saksi dari Polres Merauke dan empat orang saksi dari TNI Pos Yalet 755 Kimaan. Keseluruhan saksi menjelaskan mengenai pengetahuan mereka atas kasus penyiksaan yang diduga dilakukan oleh ketiga terdakwa. Namun dalam persidangan ini, saksi korban yakni kedua adik perempuan Isak tidak dapat hadir meskipun telah dipanggil ke persidangan karena alasan lokasi persidangan yang jauh dan sulit ditempuh serta keterbatasan ekonomi untuk dapat menghadiri sidang tersebut.
Reformasi Pusat-Pusat Penahanan Tidak Dapat Ditunda Reformasi Pusat-Pusat Penahanan Tidak Dapat Ditunda
Tgl terbit: Kamis, 26 Juli 2018
Reformasi pusat pusat penahanan khususnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak dapat ditunda-tunda lagi. Persoalan Lapas bukan hanya sekedar persoalan kasuistik yang hanya dilihat peristiwa per peristiwa. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Penyidik Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin dan beberapa narapidana kasus Korupsi di Lapas Sukamiskin hanya satu dari banyak akibat yang ditimbulkan dari lemah dan rusaknya pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan selama ini. Sehingga langkah-langkah reaksioner dan sesaat dalam penanganan masalah ini tidak akan menyelesaiakan persoalan.
Pers Release Merespon Digelarnya Sidang Perdana Kasus Penyiksaan hingga Tewas Isak Dewayekua: Meminta Independensi Peradilan Militer untuk Mengadili Para Pelaku Pers Release Merespon Digelarnya Sidang Perdana Kasus Penyiksaan hingga Tewas Isak Dewayekua: Meminta Independensi Peradilan Militer untuk Mengadili Para Pelaku
Tgl terbit: Kamis, 05 Juli 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini merespon penyelenggaraan sidang perdana atas kasus kematian Alm. Isak Dewayekua, yang sedianya akan digelar di Pengadilan Militer III-19, Jayapura pada hari Kamis, 05 Juli 2018. Dalam persidangan perdana tersebut, Oditur Militer Kodam Cenderawasih akan membacakan agenda dakwaan atas tindakan penyiksaan oleh tiga anggota TNI AD Yonif 755/Yalet a.n. Serda La Dili Wance (Wadanpos Kimaam Satgas Pamrahwan), Abiatar Harri Katoar (Anggota Pos Kimaam Satgas Pamrahwan), dan Fredrik Pattiasina (Anggota Pos Kimaam Satgas Pamrahwan), selanjutnya disebut pelakuyan yang telah mengakibatkan Alm. Isak Dewayekua(selanjutnya disebut sebagai korban), warga Kimaam, Papua tewas.
Press Release KontraS 17 Tahun Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Wasior Wamena;  Pemerintahan Jokowi Absen Memenuhi Akuntabilitas dan Keadilan Pelanggaran HAM di Papua Press Release KontraS 17 Tahun Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Wasior Wamena; Pemerintahan Jokowi Absen Memenuhi Akuntabilitas dan Keadilan Pelanggaran HAM di Papua
Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan dan mengkritik atas absennya sikap pemerintahan Presiden Jokowi dalam penanganan dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Hari ini, 13 Juni 2018 merupakan 17 tahun peristiwa pelanggaran HAM berat Wasior. Sampai dengan menjelang ahir kepemimpinan pemerintahan Presiden Jokowi penyelesaian pelanggaran HAM di Papua hanya sebatas janji.
"Pernyataan Masyarakat Sipil Terkait Pemilihan Indonesia sebagai UNSC Non-Permanent Member"
Tgl terbit: Sabtu, 09 Juni 2018
Tanggal 8 Juni 2018, di New York, merupakan pemilihan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB/United Nations Security Council (UNSC) Non-Permanent Member pada Sidang Umum Majelis PBB/United Nations General Assembly (UNGA). Sepuluh Anggota Tidak Tetap DK PBB terdistribusi secara regional sebagai berikut: 3 untuk negara-negara di Afrika, 2 untuk negara-negara di Asia-Pasifik, 2 untuk negara-negara Amerika Latin dan Karibia, 1 untuk negara di Eropa Timur, dan 2 untuk negara-negara Eropa dan lainnya. Setiap tahunnya UNGA selalu memilih lima dari total sepuluh negara Anggota Tidak Tetap DK PBB yang berjangka waktu dua tahun. Pada 2018, enam negara diusulkan untuk mengganti lima kursi yang dihuni oleh Etiopia, Kazakhstan, Bolivia, Swedia, dan Belanda. Keenam negara tersebut adalah Afrika Selatan (Afrika), Republik Dominika (Amerika Latin dan Karibia), Belanda dan Swedia (Eropa), sementara Indonesia dan Maladewa memperebutkan satu kursi yang mewakili Asia-Pasifik. Dan Indonesia telah berhasil untuk menduduki kursi Anggota Tidak Tetap DK PBB dengan dukungan sebanyak 144 suara bersama dengan Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika dan Jerman
Sidang Tuntutan Kasus Penyiksaan hingga Tewas terhadap La Gode :  Oditur Militer Harus Menuntut Pelaku dengan Hukuman Seberat-Beratnya Sidang Tuntutan Kasus Penyiksaan hingga Tewas terhadap La Gode : Oditur Militer Harus Menuntut Pelaku dengan Hukuman Seberat-Beratnya
Tgl terbit: Selasa, 29 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Marimoi selaku pendamping dari keluarga korban Alm. La Gode (yang selanjutnya disebut sebagai korban) sejak 2 Mei 2018 telah melakukan pemantauan sidang kasus penyiksaan hingga tewas Alm. La Gode di Pengadilan Militer Ambon.
Label : la gode penyiksaan
Menyingkap Kabut Penyelesaian Kasus Penghilangan Paksa di Indonesia Menyingkap Kabut Penyelesaian Kasus Penghilangan Paksa di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 28 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) lahir dari semangat perjuangan keluarga korban penghilangan paksa. Kejahatan penghilangan paksa adalah sebuah praktik sahih sebuah rezim otoritarianisme untuk melanggengkan hegemoni kekuasaan dengan jalan membungkam suara-suara sumbang di luar kekuasaan yang mengancam dengan jalan melakukan penculikan, penahanan, penyiksaan bahkan pembunuhan.
Label : Orang Hilang kontras korban penculikan Soeharto
SIARAN PERS BERSAMA Perangi Terorisme dengan Menyeluruh dan Bermartabat SIARAN PERS BERSAMA Perangi Terorisme dengan Menyeluruh dan Bermartabat
Tgl terbit: Kamis, 17 Mei 2018
Kita semua tentu mengecam serangan terorisme yang terjadi secara berturut turut dalam dua minggu terakhir ini; peristiwa di Rumah Tahanan Mako Brimob 9 Mei 2018, yang kemudian diikuti dengan serangan peledakan bom di tiga gereja di Surabaya (Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta) pada 13 Mei 2018 serta penyerangan Kantor Polda Riau pada 16 Mei 2018. Doa, kekuatan, dukungan dan solidaritas kita hadirkan bagi para korban dan keluarga, baik dari masyarakat ataupun anggota kepolisian.
Peristiwa di Rumah Tahanan Mako Brimob; Diperlukan Evaluasi Menyeluruh Peristiwa di Rumah Tahanan Mako Brimob; Diperlukan Evaluasi Menyeluruh
Tgl terbit: Jumat, 11 Mei 2018
KontraS menyatakan turut berduka cita kepada para korban yang meninggal dan luka-luka dalam peristiwa di Rumah Tahanan Mako Brimob, pada 9 Mei 2018. Kami sangat menyanyangkan kejadian ini bisa terjadi dan memakan korban. Peristiwa ini sudah seharusnya menjadi pembelajaran penting, untuk itu harus dipastikan adanya langkah ? langkah untuk mencegah keberulangan peristiwa serupa terulang kembali.
Surat Terbuka: Desakan Proses Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Penyiksaan terhadap Warga Oelbinose, TTU, Nusa Tenggara Timur Surat Terbuka: Desakan Proses Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Penyiksaan terhadap Warga Oelbinose, TTU, Nusa Tenggara Timur
Tgl terbit: Selasa, 08 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak adanya proses hukum terhadap anggota TNI Pos Pamtas TNI Yonif 715/Mtl yang diduga melakukan tindakan praktik penyiksaan terhadap Bernadus Feka (yang selanjutnya disebut sebagai korban) pada tanggal 25 April 2018 lalu. Pada peristiwa yang terjadi sekitar pukul 10.00 WITA di Pos Pamtas TNI Yonif 715/Motuliato, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut mengakibatkan korban mengalami luka ? luka.
Label : TNI Penyiksaan
Sanksi Ringan Pelaku Penyiksaan hingga Tewas Alm. La Gode : Institusi Polri Melindungi Praktik Kekejaman Anggotanya di Lapangan
Tgl terbit: Senin, 09 April 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan LBH Maromoi, selaku kuasa hukum dari Yanti, istri Alm. La Gode merespon keras hasil putusan sidang etik yang dilakukan oleh Polres Sula, Maluku Utara yang memberikan sanksi rendah terhadap 3 (tiga) orang pelaku yang terlibat dalam kasus penangkapan sewenang ? wenang dan penyiksaan hingga tewas La Gode pada 24 Oktober 2017. Sanksi rendah ini jelas mencederai keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban yang harus menanggung luka seumur hidup akibat tindakan kesewenang ? wenangan aparat negara terhadap suaminya, terlebih Polres Sula lebih mengedepankan sidang etik dibanding memproses kasus ini melalui pengadilan umum. Kami menduga Polres Sula secara sengaja menggunakan sidang etik tersebut untuk melindungi anggotanya dari pertanggung jawaban secara hukum.
15 Tahun Peristiwa Wamena Berdarah   Pengadilan HAM Hanya Janji Manis Diplomasi 15 Tahun Peristiwa Wamena Berdarah Pengadilan HAM Hanya Janji Manis Diplomasi
Tgl terbit: Rabu, 04 April 2018
Pada 4 April 2018 memasuki 15 tahun peristiwa Wamena Berdarah, Papua. Pada momentum ini Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah Indonesia segera merealisasikan janjinya terkait penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.
Catatan Reflektif 20 Tahun KontraS, 20 Tahun Reformasi :  Menyebar Keberanian, Merawat Kemanusiaan Catatan Reflektif 20 Tahun KontraS, 20 Tahun Reformasi : Menyebar Keberanian, Merawat Kemanusiaan
Tgl terbit: Senin, 19 Maret 2018
Pada tanggal 20 Maret 2018 esok, KontraS genap memasuki usia yang ke-20 tahun. Hari jadi KontraS tahun ini menjadi penanda reflektif gerakan reformasi, karena 20 tahun KontraS bertepatan dengan momentum 20 tahun Reformasi yang akan diperingati pada bulan Mei mendatang. 20 tahun lalu KontraS lahir atas inisiasi keluarga korban penghilangan paksa dan sejumlah tokoh serta kelompok masyarakat sipil. Lahirnya KontraS melekat dengan situasi sosial politik saat itu, sejalan dengan menguatnya tuntutan dan perlawanan rakyat kala itu dalam menyuarakan pelanggaran HAM yang terjadi akibat tindakan refresif rezim Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto dan kroninya. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa kekuasaan yang dimiliki Presiden Soeharto dan kroninya telah menyeret bangsa Indonesia ke dalam kondisi hak asasi manusia paling buruk-yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini.
RAKYAT TAK SEHARUSNYA MENJADI KORBAN: SERUAN PENGHENTIAN KRIMINALISASI RAKYAT TAK SEHARUSNYA MENJADI KORBAN: SERUAN PENGHENTIAN KRIMINALISASI
Tgl terbit: Rabu, 21 Februari 2018
?Kriminalisasi? menjadi salah satu kata yang kini kerap terdengar di ruang publik. Kata ?kriminalisasi? terucap untuk perkara buruh pabrik di Makassar yang dituduh mencuri sandal bolong, namun juga untuk menunjuk kasus kriminalisasi komisioner KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah hingga Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Tulisan ini tak mencoba meringkaskan semua kasus-kasus kriminalisasi di Indonesia. Justru sebaliknya, tulisan ini bermaksud menyergah kita semua bahwa tanpa peringatan dan intervensi yang efektif, korban kriminalisasi akan semakin banyak berjatuhan.
Polri harus Transparan dan Bertanggung-jawab terhadap Penyebab Kematian Terduga Teroris di Indramayu
Tgl terbit: Jumat, 16 Februari 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan tanggung-jawab Kepolisian dalam kasus kematian Muhamad Jefri alias MJ saat berada di bawah penguasaan Tim Densus 88. MJ ditangkap atas dugaan terlibat dalam kasus Terorisme, di mana saat ditangkap MJ diketahui dalam keadaan sehat. Selain itu, menurut pihak keluarga, penangkapan terhadap yang bersangkutan juga tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan. Kami juga meyayangkan penjelasan mengenai kematian MJ baru disampaikan oleh Polri pada 15 Februari 2018 atau satu minggu setelah kematian MJ setelah media massa memberitakan peristiwa ini.
Label : Penyiksaan
RKUHP MENGANCAM HAK - HAK FUNDAMENTAL DAN KEBEBASAN SIPIL WARGA NEGARA RKUHP MENGANCAM HAK - HAK FUNDAMENTAL DAN KEBEBASAN SIPIL WARGA NEGARA
Tgl terbit: Kamis, 08 Februari 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU tentang Hukum Pidana serta mendorong Panitia Kerja (Panja) Revisi KUHP agar melakukan pembahasan kembali dengan melibatkan masyarakat sipil guna mendapatkan masukan terkait sejumlah pasal yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Kami menilai, jika RKUHP tersebut secara terburu ? buru disahkan oleh DPR menjadi UU tentang Hukum Pidana, maka UU dimaksud tidak akan mampu menjawab persoalan ? persoalan penting di Indonesia yang belum terakomodir dalam aturan perundang ? undangan yang berlaku saat ini.
Mendesak Proses Hukum terhadap Kasus Penyiksaan hingga Tewas Isak Dewayekua oleh anggota TNI AD di Kimaam, Papua
Tgl terbit: Kamis, 18 Januari 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak POMDAM XVII/Cendrawasih untuk transparan dan akuntabel terhadap proses perkembangan perkara kasus penyiksaan hingga tewas yang diduga dilakukan oleh anggota TNI AD Yonif 755/Yalet terhadap salah satu warga Kimaam, a.n Isak Dewayekua (23), selanjutnya disebut sebagai korban. Adapun sebelum diketahui tewas pada 18 November 2017, korban terlebih dahulu ditangkap pada hari yang sama oleh tiga anggota Yalet/755 dan disiksa sejak dalam penangkapan hingga perjalanan menuju Polsek Kimaam.
Mendesak Keterbukaan Proses Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana  terhadap Pelaku Penyiksaan Warga Sipil di Maluku Utara dan Papua Mendesak Keterbukaan Proses Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyiksaan Warga Sipil di Maluku Utara dan Papua
Tgl terbit: Kamis, 04 Januari 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selama dua bulan terakhir telah melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap dua kasus penyiksaan yang terjadi di wilayah timur Indonesia, yakni kasus penyiksaan terhadap La Gode di Taliabu, Maluku Utara dan kasus penyiksaan terhadap Isak di Kimaam, Merauke. Keduanya mengalami penyiksaan hingga tewas yang diduga dilakukan oleh anggota TNI AD, termasuk juga adanya keterlibatan dari anggota Polri.
Label : TNI Penyiksaan
Perkembangan Kasus Penyiksaan La Gode;  TNI DAN POLRI Harus Transparan dan Akuntabel Dalam Proses Penyidikan dan Pengungkapan Kasus Penyiksaan La Gode Perkembangan Kasus Penyiksaan La Gode; TNI DAN POLRI Harus Transparan dan Akuntabel Dalam Proses Penyidikan dan Pengungkapan Kasus Penyiksaan La Gode
Tgl terbit: Rabu, 06 Desember 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maromoi, Ternate, Maluku Utara, sebelumnya telah menerima pengaduan dari keluarga korban terkait dengan kasus penyiksaan yang menyebabkan kematian Alm. La Gode (selanjutnya disebut sebagai korban) di Pos Satgas 732 Banua Kep. Taliabu, Maluku Utara pada tanggal 24 Oktober 2017.
Label : Penyiksaan
Mendesak Kapolres Mimika Melakukan Proses Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Jurnalis
Tgl terbit: Selasa, 14 November 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Polres Mimika terhadap salah seorang jurnalis Okezone.com, a.n Saldi Hermanto (yang selanjutnya disebut sebagai korban). Adapun peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu, 11 November 2017, sekitar pukul 22.50 WIT di Pos Terpadu Jalan Budi Utomo - Jalan Kartini, Sempan, Timika, Papua.
Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - Kalla:  Akuntabilitas HAM, Agenda Demokrasi Memburuk dan Terus Terpinggirkan Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - Kalla: Akuntabilitas HAM, Agenda Demokrasi Memburuk dan Terus Terpinggirkan
Tgl terbit: Jumat, 20 Oktober 2017
Bertepatan 3 tahun masa Pemerintahan Jokowi - Kalla yang jatuh pada 20 Oktober 2017, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyampaikan beberapa catatan terkait kinerja pemerintah, khususnya terhadap upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.
3 Tahun Jokowi-Jk Jalankan Amanat Reformasi 3 Tahun Jokowi-Jk Jalankan Amanat Reformasi
Tgl terbit: Kamis, 19 Oktober 2017
Pemerintahan Jokowi-JK akan memasuki tahun ketiga pada hari Jumat, 20 Oktober 2017. Selama tiga tahun, kami melihat banyak kebijakan yang telah diambil, terkait infrastruktur pembangunan, peningkatan penarikan pajak, maupun kebijakan pembatasan hak sipil dan politik dalam bentuk peraturan presiden hingga aturan di tingkat kementrian. Namun Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menilai capaian selama 3 tahun pemerintahan Bapak Presiden semakin menjauh dari 6 amanat reformasi yang tertuang di dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi.
Tentara Profesional Dalam Tarik Ulur Politik Nasional Tentara Profesional Dalam Tarik Ulur Politik Nasional
Tgl terbit: Rabu, 04 Oktober 2017
Memperingati Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang jatuh setiap tanggal 5 Oktober, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara rutin mengeluarkan catatan tahunan perihal kinerja dan kualitas unsur pertahanan Republik Indonesia yang dimandatkan diberikan kepada institusi TNI. Tahun ini, KontraS ingin kembali menengok pada konsepsi supremasi sipil yang pada hakikatnya menjadi ruang penjuru kendali dari berjalannya mekanisme pertahanan yang tunduk pada kontrol akuntabilitas, keterbukaan, prinsip-prinsip hukum yang selaras dengan hak-hak asasi manusia.
Surat Terbuka: Desakan Penyelesaian Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar
Tgl terbit: Rabu, 06 September 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memastikan pentingnya peran dan kontribusi pemerintah Indonesia dalam mendorong upaya penyelesaian kejahatan terhadap Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Seperti yang kita ketahui, situasi di Rakhine, Myanmar terus mengalami krisis yang tidak berkesudahan. Oleh karenanya, kami mendesak pemerintah Indonesia untuk bertindak aktif dalam mengawal kasus yang terjadi di Rakhine, Myanmar.
Indonesia: Kegagalan Menyelesaikan Kasus Penghilangan Paksa Hanya Akan Memperparah Kultur Impunitas Indonesia: Kegagalan Menyelesaikan Kasus Penghilangan Paksa Hanya Akan Memperparah Kultur Impunitas
Tgl terbit: Rabu, 30 Agustus 2017
Bersamaan dengan diperingatinya Hari Anti Penghilangan Paksa sedunia hari ini, AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearances), AJAR (Asia Justice and Rights), Amnesty International, IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), dan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan) mendesak Presiden Joko ?Jokowi? Widodo untuk segera mengungkap kebenaran, serta menjamin keadilan dan reparasi pada keluarga korban penghilangan paksa seperti direkomendasikan beberapa instasi pemerintah. Organisasi kami juga mendesak Presiden Jokowi untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas dasar hukum internasional, termasuk komitmen yang disampaikannya pada pidato Hari Kemerdekaan 2015 ? untuk ?mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu?.?
Membiarkan Menkopolhukam yang Melanggar Hukum, Menurunkan Kualitas Hukum Kita
Tgl terbit: Jumat, 18 Agustus 2017
KontraS merespons sikap dan pernyataan yang dikeluarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, dengan pernyataan menyimpang terkait: (1) ketiadaan bentuk pelanggaran HAM pada peristiwa Deiyai Papua,(2) sikap perlawanan hukum yang ia sampaikan di Lembaga Pertahanan Nasional tentang ketidakterkaitannya pada kasus pelanggaran HAM serius di Timor Leste jelang pelaksanaan dan pasca Jajak Pendapat 1999, dan yang terakhir (3) pernyataan Menkopolhukam yang menyatakan bahwa Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang terinspirasi untuk melakukan tindakan tembak ditempat sebagaimana yang terjadi pada Peristiwa Penembakan Misterius 1983-1985. Ketiga sikap yang kontroversial itu menjadi sulit dibayangkan keluar oleh posisi jabatan publik yang idealnya mengampu pelaksanaan peta pembaharuan hukum, politik dan keamanan di Indonesia.
Tergerusnya Profesionalisme, Independensi, dan Akuntabilitas Korps Bhayangkara Tergerusnya Profesionalisme, Independensi, dan Akuntabilitas Korps Bhayangkara
Tgl terbit: Senin, 03 Juli 2017
Wajah Polri yang profesional, independen dan akuntabel masih terus dinantikan publik. Oleh karenanya, sebagai bagian dari partisipasi publik, dan didasari untuk tujuan perbaikan institusi Polri, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali memberikan catatan akuntabilitas Kepolisian di hari Bhayangkara Polri ke-71, yang jatuh pada 01 Juni 2017.
16 Tahun Kasus Wasior: Pengadilan HAM Jangan Hanya Jadi Diplomasi Internasional
Tgl terbit: Selasa, 13 Juni 2017
Hari ini, 13 Juni 2017, bertepatan dengan 16 tahun peristiwa pembunuhan terhadap warga Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari, Papua. Selama 16 tahun pula nasib para korban terkatung-katung tanpa ada kepastian hukum terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini telah mengakibatkan dampak yang sangat serius dan semakin mempertebal ketidakpercayaan korban terhadap Pemerintah.
Mencermati Motif Lain Menkopolhukam Dibalik Revisi UU Tindak Pidana Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 02 Juni 2017
Dalam sepekan ini, pasca ledakan bom Kampung Melayu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengamati secara serius pesan-pesan yang telah disampaikan negara, khususnya Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Wiranto yang secara menggebu-gebu ingin melibatkan TNI kembali pada jalur penanganan tindak pidana terorisme melalui revisi UU No. 15/2003.
Respons Kontras atas 3rd Cycle UPR Indonesia - Fakta Ham yang Banyak Ditutupi Pemerintah Indonesia di Jenewa Respons Kontras atas 3rd Cycle UPR Indonesia - Fakta Ham yang Banyak Ditutupi Pemerintah Indonesia di Jenewa
Tgl terbit: Rabu, 03 Mei 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah memantau berlangsungnya putaran ketiga Universal Periodic Review untuk Indonesia pada Rabu, 3 Mei 2017. Proses yang kami ikuti dari Jakarta Indonesia nampaknya tidak terlalu menunjukkan greget diplomasi HAM. Sidang UPR yang dipimpin oleh 3 anggota troika yakni Bangladesh, Belgia, Ekuador memberikan hak menjawab kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan puluhan rombongan delegasi Pemerintah RI nampak memiliki posisi tawar yang tinggi. Hampir kebanyakan dari 109 delegasi negara memberikan dukungan kepada agenda perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Kedua agenda HAM ini secara eksplisit memang dijamin dalam RANHAM 2015-2019.
Anjloknya Komitmen Ham Pemerintah Kita di Masa Pemerintahan Populis Jokowi Anjloknya Komitmen Ham Pemerintah Kita di Masa Pemerintahan Populis Jokowi
Tgl terbit: Rabu, 26 April 2017
Jelang sepekan menuju penyelenggaraan Putaran Ketiga Evaluasi Periodik Universal Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations 3rd Cycle Universal Periodic Review) atas kinerja pemenuhan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada 3 Mei 2017 di Jenewa, masyarakat sipil Indonesia yang tergabung antara lain Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Asia Justice for Rights (AJAR), Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Papua Resource Center, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Jaringan Anti Tambang (JATAM) telah menyerahkan laporan situasional hak asasi manusia di Indonesia. Di mana laporan situasional tersebut mencakup situasi-situasi HAM yang muncul pada rentang periode 2012 hingga 2016.
Kecenderungan Vonis Hukuman Mati di Indonesia (Oktober 2016 - Maret 2017) Kecenderungan Vonis Hukuman Mati di Indonesia (Oktober 2016 - Maret 2017)
Tgl terbit: Selasa, 11 April 2017
Pada catatan KontraS yang diluncurkan jelang peringatan 14 tahun hari perlawanan hukuman mati sedunia bulan Oktober 2016, KontraS telah mencatat bahwa setidaknya terdapat 35 kasus vonis hukuman mati. Dua puluh lima di antaranya jatuh pada kejahatan narkotika, dan 10 kasus lainnya masuk pada kasus pembunuhan dan kejahatan seksual. Sebaran lokasi berada di wilayah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah. Bulan-bulan seperti April dan Maret. Beberapa kasus hukuman mati yang mencolok seperti Yusman Telaumbanua, Teja Harsoyo (terkait kasus impor pil MDMA 1,2 juta Fredi Budiman), dan kejanggalan eksekusi mati yang terjadi pada Juli 2016 silam.
Perpanjangan Operasi Tinombala 2017: Minimnya Koreksi dan Akuntabilitas Pemberantasan Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 17 Maret 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil lokal di Sulawesi Tengah menyoroti dan menyayangkan agenda perpanjangan Operasi Tinombala hingga Juli 2017 yang disampaikan melalui Asisten Operasi Kapolri, Irjen (Pol) Unggung Cahyono pada hari Selasa, 14 Maret 2017 pada saat melakukan agenda evaluasi Operasi Tinombala di Mapolres Poso, Sulawesi Tengah. Perpanjangan ini disampaikan oleh Unggung Cahyono berdasarkan permintaan Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen (Pol) Rudi Sufahriadi agar dapat mencari dan menangkap 9 (sembilan) orang sisa dari kelompok teroris Santoso. Alasan perpanjangan masa operasi selama 3 bulan ? yang seharusnya telah berakhir pada tanggal 3 April 2017 mendatang ? juga dilakukan untuk memberikan rasa aman warga masyarakat di Poso.
Minim Koreksi, Angka Penyiksaan Aparat Terus Bertambah Minim Koreksi, Angka Penyiksaan Aparat Terus Bertambah
Tgl terbit: Senin, 13 Maret 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sejak tahun 2010 secara konsisten terus mengeluarkan catatan publik terkait praktik - praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang terjadi di Indonesia. Angka praktik - praktik penyiksaan tersebut selalu meningkat dari tahun ke tahun sehingga menunjukkan bahwa sebenarnya tidak banyak perubahan maupun koreksi yang terjadi di institusi penegak hukum untuk mencegah terjadi penyiksaan. Selain pola ? pola yang digunakan untuk melakukan penyiksaan masih relatif sama, penanganan kasusnya pun seringkali mengalami kendala untuk dapat diteruskan pada proses pidana dan hanya lebih mengedepankan sanksi etik semata.
Mendesak Polda Maluku Utara Hentikan Kekerasan dan Penangkapan terhadap Warga Desa Lingkar Tambang di Taliabu, Maluku Utara
Tgl terbit: Selasa, 07 Maret 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak Kapolda Maluku Utara untuk menghentikan segala tindakan represif anggotanya terhadap warga Desa Lingkar Tambang, Taliabu ? Maluku Utara. Kami sangat menyayangkan tindakan aparat Polri yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga yang sedang melakukan aksi damai. Pada kasus ini, setidaknya mengakibatkan beberapa warga terluka akibat penganiayaan oleh polisi, beberapa rumah dan kendaraan warga dirusak, dan 16 orang warga ditangkap.
Bongkar Seluruh Konstruksi Peristiwa dan Usut Pertanggungjawaban Kapolres - Perkembangan Kasus Meranti Berdarah dalam Sidang Lanjutan Kematian Alm. Afriadi Pratama di PN Bengkalis, Riau
Tgl terbit: Jumat, 20 Januari 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama keluarga korban Alm. Apriadi Pratama (korban penyiksaan hingga tewas yang dilakukan oleh anggota Polres Meranti, Riau) telah melakukan pemantauan pada sidang lanjutan terhadap para pelaku penyiksaan Alm. Afriadi Pratama yang digelar di Pengadilan Negeri Bengkalis, Riau. Dalam sidang ke?5 yang digelar pada hari kamis 19 Januari 2017, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dari jajaran Polres Meranti yakni Saksi a.n Margono, Saksi a.n Miftahul Zikri, dan Saksi a.n Dongan Manolo.
Perkembangan Pemantauan Sidang Pidana Kasus Meranti Berdarah
Tgl terbit: Minggu, 08 Januari 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama keluarga korban Alm. Apriadi Pratama (korban penyiksaan hingga tewas yang dilakukan oleh anggota Polres Meranti, Riau) telah melakukan pemantauan pada sidang lanjutan terhadap para pelaku yang digelar di Pengadilan Negeri Bengkalis, Riau pada 5 Januari 2017. Agenda sidang ke-2 ini mendengarkan Eksepsi tiga orang dari total 6 (enam) orang terdakwa anggota Polres Meranti yang didakwa terkait kematian korban Alm. Apriadi Pratama.
Sidang Perdana Kasus Meranti: Mendesak Terdakwa Pelaku Penyiksaan Dijerat dengan Ancaman Pidana Maksimal
Tgl terbit: Selasa, 27 Desember 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendapat informasi bahwa sidang perdana kasus kematian Alm. Apri Adi Pertama, warga Desa Mekar Sari, Riau yang tewas akibat penyiksaan oleh anggota Polres Meranti akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis pada hari Kamis, 29 Desember 2016. Dalam persidangan perdana tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membacakan agenda dakwaan atas tindakan anggota Polres Meranti (selanjutnya disebut sebagai pelaku) yang telah mengakibatkan Alm.Adi tewas di perjalanan menuju RSUD Meranti setelah menjalani interogasi oleh para pelaku.?
Surat Terbuka: Segera Bebaskan Pemilik Tanah Onderneming, Sdr. Apet Madili
Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendapatkan informasi dari keluarga, tentang penangkapan sewenang-wenang atas nama Saprudin Madili alias Apet Madili, 43 tahun. Pada hari Senin tanggal 30 November 2016 di Desa Bohotokong sekitar jam 09.45 WITA, tiga orang anggota Polsek Bunta, berpakaian preman, hanya menggunakan celana pendek (tanpa seragam Polisi), masuk ke dalam rumah Tante Mili (saudara Bapak Apet Madili), dengan cara mendobrak pintu rumah untuk mencari Bapak Apet Madili, tetapi tidak menemukan yang bersangkutan. Kemudian ketiga orang anggota Polsek Bunta menuju ke belakang rumah dimana Bapak Apet Madili sedang bersama empat orang temannya, di Desa Polo sedang bekerja sebagai buruh upah harian mengeringkan kelapa kopra, milik Bapak Yamin, di lokasi ?Porono? (bahasa lokal, artinya tempat pembakaran kelapa untuk dijadikan kopra).
Pemerintah Myanmar Harus Segera Melakukan Kewajiban Untuk Melindungi kepada Etnis Rohingya
Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ? mengecam penyerangan yang terjadi di desa-desa etnis Rohingya. Rangkaian peristiwa yang terjadi antara tanggal 10-18 November 2016. Berdasarkan data dan observasi dari jaringan komunitas internasional, terdapat 820 bangunan yang dihancurkan di lima desa berbeda, diantaranya distrik Maungdaw, 255 berada di desa Yae Khat Chaung Gwa Son, 265 di Dar Gyi Zar, 65 di Pwint Hpyu Chung, 15 di Myaw Taung dan 220 di Wa Peik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah baru di Myanmar yang seharusnya menjadi harapan baru bagi masyarakat telah gagal untuk meredam konflik dan mempromosikan stabilitas di bagian Rakhine.
Pernyataan KontraS dalam rangka hari HAM Internasional Pernyataan KontraS dalam rangka hari HAM Internasional
Tgl terbit: Sabtu, 10 Desember 2016
KontraS bersemarak dengan peringatan Hari HAM Internasional, yang diperingati setiap tanggal 10 Desember 2016. Pada sejarahnya, tanggal ini diperingati dengan momentum pengesahan Deklarasi HAM pada 1948. Dalam perkembangannya, Peringatan hari HAM menjadi upaya global dalam meminta setiap negara untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan melalui upaya keadilan dan jaminan kesejahteraan.?
Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan selamat atas bertahannya rezim pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memimpin di tengah banyak skandal hukum dan hak asasi manusia yang belum terselesaikan dengan baik hingga hari ini. Secara umum, kami ingin menyampaikan tidak ada suatu pencapaian penting, signifikan bahkan membawa terobosan dalam memperkuat agenda penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Kecerobohan dan ketidakkonsistenan pemerintahan ini tidak banyak berubah jika kita bandingkan dengan periode awal pemerintahan ini berjalan (20 Oktober 2014-20 Oktober 2015); di mana KontraS juga telah memberikan kritik dan evaluasi keras.
Tidak Berikan Rekam Medis Merupakan Sebuah Pengingkaran Hukum
Tgl terbit: Jumat, 07 Oktober 2016
KontraS mengecam pihak RSUD dan Pemda Meranti Riau yang berdusta. Saat ditemui pada Kamis, 29 September 2016, Direktur RSUD Meranti, Ruswiati, menyatakan akan memberikan surat rekam medik alm. Afriadi Pratama dan Isrusli, korban brutalitas Polisi Meranti pada 25 Agustus 2016.
Dilema Profesionalisme Serdadu Militer Indonesia: Pengingkaran Akuntabilitas yang Menguat Dilema Profesionalisme Serdadu Militer Indonesia: Pengingkaran Akuntabilitas yang Menguat
Tgl terbit: Rabu, 05 Oktober 2016
Pada hari jadi TNI ke-71 tahun, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan menggunakan hak masyarakat untuk berpartisipasi sebagaimana yang dijamin di dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hak berpartisipasi ini akan kami hadirkan dalam bentuk catatan publik atas kinerja mekanisme pertahanan yang dihadirkan oleh TNI sepanjang periode Oktober 2015 hingga Oktober 2016. Sebelumnya kami telah melakukan polling di 2 akun media sosial KontraS yakni di akun Twitter @KontraS dengan pertanyaan, ?Sepakatkah kamu bahwa TNI telah bergerak maju menuju profesional dan transparan dalam kerja dan kebijakannya?? Polling ini diikuti 550 responden dengan komposisi jawaban 52% tidak sepakat, 28% sepakat dan 20% tidak tahu. Di akun Facebook KontraS kami juga menanyakan pertanyaan terbuka kepada followers KontraS dengan pertanyaan, ?Apa tantangan TNI dalam membangun profesionalisme institusi pertahanan di Indonesia??
Kasus Kekerasan Jurnalis Di Madiun, Cermin Brutalitas Aktor Keamanan di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 03 Oktober 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyampaikan protes keras terkait dengan tindakan penganiyaan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI AD Bataliyon Infantri Lintas Udara 501 Madiun pada minggu 02 Oktober 2016 terhadap seorang jurnalis Net. Tv a.n Soni Misdananto (yang selanjutnya disebut sebagai korban) yang sedang melakukan peliputan terkait dengan peristiwa Lakalantas yang melibatkan Perguruan Pencak Silat dengan Masyarakat.
#MasihIngat Salim Kancil: Menagih Janji Negara untuk Melindungi Lingkungan dan Pembela Kepentingan Umum #MasihIngat Salim Kancil: Menagih Janji Negara untuk Melindungi Lingkungan dan Pembela Kepentingan Umum
Tgl terbit: Senin, 26 September 2016
Dengan tangan terikat, Salim Kancil mendapat penganiayaan hebat: disetrum, digergaji dibagian lehernya, dipukuli dengan cangkul, hingga akhirnya ia tewas setelah kepalanya dipukul dengan batu nisan.
Usut Tuntas Kematian Almarhum Asep Sunandar oleh Anggota Polres Cianjur
Tgl terbit: Rabu, 21 September 2016
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Mabes POLRI untuk melakukan penindakan terkait dengan pelanggran prosedural hingga dugaan praktik ? praktik penyiksaan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan yang menyebabkan kematian Alm. Asep Suandar pasca dilakukan penagkapan oleh anggota Polres Cianjur, pada tanggal 10 September 2016.
Surat Terbuka: Tindak Kekerasan TNI AU Kepada Jurnalis dan Warga
Tgl terbit: Senin, 29 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Panglima TNI mengambil tindakan yang pro aktif, profesional dan signifikan untuk penyelesaian kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM terhadap jurnalis danw arga yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan Paskhas Lanud Suwondo Medan.
Mendesak Dilakukannya Otopsi oleh Tim Dokter Independen Terhadap Korban Brutalitas Aparat Polres Meranti Riau
Tgl terbit: Jumat, 26 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan sewenang-wenang dan brutalitas anggota Polres Kepulauan Meranti, Riau pada 25 Agustus 2016 sehingga mengakibatkan 2 (dua) orang warga Desa Mekar Sari, Kecamatan Merbau, Riau yakni Apri Adi Pratama dan Isrusli. Dari informasi yang kami himpun, peristiwa ini bermula setelah adanya keributan antara seorang warga sipil bernama Apri Adi Pratama (korban) dengan anggota Polres Kepulauan Meranti, Riau bernama Adil S Tambunan yang diduga karena motif personal di depan Hotel Furama, Selat Panjang Riau. Keributan ini kemudian berlanjut dengan pemukulan oleh anggota Polres tersebut kepada korban sehingga korban pun membalas dengan melakukan penikaman dengan senjata tajam kepada anggota Polres Kepulauan Meranti tersebut hingga tewas.
Pemerintah Indonesia Kembali Mengulang Kesalahan: 14 Terpidana Mati Dikabarkan Masuk List Eksekusi Tahap III Pemerintah Indonesia Kembali Mengulang Kesalahan: 14 Terpidana Mati Dikabarkan Masuk List Eksekusi Tahap III
Tgl terbit: Rabu, 27 Juli 2016
Kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Imparsial, LBH Masyarakat, Migrant Care, Komunitas Saint Egidio, YLBHI, PKNI (Persaudaraan Korban Napza Indonesia) dan bersama sejumlah organisasi msyarakat sipil lainnya mengecam rencana pemerintah Indonesia yang tetap bersikukuh melaksanakan eksekusi mati Tahap III meski diketahui masih ada terpidana mati yang belum mengajukan upaya hukum yang tersisa atas kasusnya.
Belajar dari Kasus Yusman (Nias): Pemerintah Indonesia Harus Evaluasi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia
Tgl terbit: Sabtu, 23 Juli 2016
KontraS meminta pemerintah sekali lagi memikirkan langkah-langkah yang tepat dan rasional serta berimbang sebelum melakukan eksekusi hukuman mati (gelombang ketiga). Dalam catatan KontraS, hampir dalam berbagai proses hukum yang dijalani terpidana mati, terutama sebelum divonis hukuman mati, mengalami berbagai kecacatan proses hukum (acara), diantaranya pada kasus Yusman Telambanua (Nias) dan Ruben Patasambo dan Anaknya (Tana Toraja).
Naik Turun Rapor Polri - Mengandalkan Retorika Birokrasi Revolusi Mental  Tanpa Leadership Tidak Cukup Naik Turun Rapor Polri - Mengandalkan Retorika Birokrasi Revolusi Mental Tanpa Leadership Tidak Cukup
Tgl terbit: Kamis, 30 Juni 2016
Jelang Hari Jadi Bhayangkara Polri ke-70 yang jatuh pada 1 Juli 2016, ada sejumlah catatan kinerja kepolisian selama setahun terakhir yang layak untuk disampaikan kepada publik. KontraS menempatkan catatan publik ini sebagai rapor yang patut diberikan. Mengingat Polri tidak hanya hadir sebagai lembaga keamanan negara yang bertanggung jawab penuh kepada agenda kebijakan keamanan nasional di Indonesia, namun Polri juga merupakan bagian dari publik dan oleh karenanya bentuk kolaborasi, komunikasi dan masukan publik merupakan hal yang wajar diberikan KontraS kepada Polri.
Surat Terbuka: Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Tgl terbit: Kamis, 30 Juni 2016
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada rezim otoriter Orde Baru, bermaksud menyampaikan rekam jejak pelanggaran hukum yang dilakukan (alm.) H.M. Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia II, sekaligus menjadi alasan mengapa usulan dan upaya-upaya pemberian gelar Pahlawan Nasional RI tidak layak diberikan kepada almarhum.
Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia - Penyiksaan Merusak Hukum Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia - Penyiksaan Merusak Hukum
Tgl terbit: Sabtu, 25 Juni 2016
Sejak tahun 2010, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten mengeluarkan catatan publik terkait praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya dalam rangka Hari Dukungan Bagi Korban Penyiksaan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 26 Juni. Dengan mengambil tema "Penyiksaan Merusak Hukum", laporan ini telah disusun berdasarkan hasil pendokumentasian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, baik melalui laporan pemantauan dan/atau investigasi kasus, pendampingan hukum terhadap korban dan keluarga korban dan sumber dokumen sekunder lainnya sepanjang Juni 2015 ? Juni 2016.
Daftar Inventarisasi Masalah terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Daftar Inventarisasi Masalah terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 24 Juni 2016
Menyikapi perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini bergulir di DPR, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyerahkan dokumen usulan rekomendasi berisi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang juga mencakup alternatif usulan dan solusi. Rekomendasi tersebut berdasarkan hasil kajian dengan indikator hukum (HAM) internasional yang tercantum dalam berbagai instrumen yang telah diadopsi oleh Indonesia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasioal Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Internasional lainnya baik yang telah diadopsi, maupun yang KontraS rekomendasikan untuk segera diadopsi oleh Pemerintah RI.
Penyiksaan Masih Jadi Hobi Aparat Penegak Hukum..!
Tgl terbit: Minggu, 12 Juni 2016
Mendekati momentum Hari Anti Penyiksaan Internasional, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan masih tingginya dan terus berulangnya praktik - praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka proses penegakan hukum maupun sebagai bagian dari bentuk penghukuman. Dari catatan KontraS, dalam 4 (empat) bulan terakhir saja, yakni Maret ? awal Juni 2016 setidaknya terdapat 31 (tiga puluh satu) kasus yang diantaranya 4 (empat) kasus pengaduan langsung dan 27 (dua puluh tujuh) kasus yang terpantau oleh KontraS terkait praktik ? praktik penyiksaan dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Praktik penyiksaan tersebut setidaknya mengakibatkan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang luka ? luka dan 10 (sepuluh) orang meniggal dunia akibat praktik ? praktik penyiksaan. Adapun 4 (empat) kasus praktik ? praktik penyiksaan yang kami terima secara langsung, sebagai berikut:
Peringatan 13 tahun Peristiwa Jambo Keupok - Merawat Ingatan, Menuntut Keadilan Peringatan 13 tahun Peristiwa Jambo Keupok - Merawat Ingatan, Menuntut Keadilan
Tgl terbit: Selasa, 17 Mei 2016
Pada 13 tahun lalu, tepatnya 17 Mei 2003 telah terjadi penyiksaan, pembunuhan dan pembakaran terhadap 16 warga Desa Jambo Keupok, Aceh Selatan yang dilakukan aparat keamanan. Peristiwa ini tidak terlepas dari rangkaian operasi militer di Aceh. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM terjadi di berbagai wilayah dalam Propinsi Aceh dan salah satu peristiwanya adalah yang terjadi di Gampong Jamboe Keupok Kec. Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Hingga saat ini, Kasus ini telah dilakukan Pro Justisia (penyelidikan) oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia R.I. yang berkas penyelidikannya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
Putusan Sidang Kode Etik Anggota Densus 88 dalam Kasus Kematian Siyono - Tertutup dan Tidak Memenuhi Rasa Keadilan Putusan Sidang Kode Etik Anggota Densus 88 dalam Kasus Kematian Siyono - Tertutup dan Tidak Memenuhi Rasa Keadilan
Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kecewa atas hasil putusan persidangan etik terhadap anggota Densus (Detasemen Khusus) 88 Polri dalam kasus tewasnya seorang warga Klaten bernama Siyono pada 10 Maret 2016 silam. Dari informasi yang kami miliki, pada hari Selasa, 10 Mei 2016, Majelis Etik Mabes Polri telah membacakan putusan sidang etik terhadap dua anggota Densus 88 yaitu AKBP T dan Ipda H dengan vonis kewajiban untuk meminta maaf kepada atasannya maupun institusi Polri serta mendapat sanksi demosi, yakni tidak direkomendasikan untuk melanjutkan tugas di Densus 88 dan akan dipindahkan ke satuan kerja lain dalam waktu minimal 4 tahun. Majelis Etik menganggap keduanya hanya melakukan pelanggaran prosedur pengawalan saat melakukan penangkapan terhadap Siyono.
Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tidak Menjawab Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tidak Menjawab Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 29 April 2016
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS, PSHK, ICJR, LBH Pers, dan Imparsial menyayangkan sikap reaksioner DPR RI yang memaksakan diri untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Tindak Pidana Terorisme pasca adanya usulan dari Pemerintah untuk melakukan pembahasan bersama RUU tentang Perubahan atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebelumnya, Pemerintah menyerahkan draf RUU tersebut pada Februari 2016 sebagai reaksi atas serangan terorisme di kawasan Sarinah Jakarta beberapa waktu sebelumnya. Kami menilai bahwa pembahasan tersebut sangat dipaksakan mengingat rancangan yang ada saat ini masih belum menjawab permasalahan yang terjadi dalam pemberantasan terorisme di Indonesia.
Desakan Proses Hukum dan Reformasi Sistem Penjara Pasca Peristiwa Banceuy, Bandung Desakan Proses Hukum dan Reformasi Sistem Penjara Pasca Peristiwa Banceuy, Bandung
Tgl terbit: Selasa, 26 April 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak badan independen negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk segera melakukan penyidikan kematian terpidana Undang Kasim (54 tahun) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banceuy, Bandung pada hari Sabtu, 23 April 2016. Penyelidikan independen di luar Kementerian Hukum dan HAM penting guna menjamin objektivitas dan independensi dari kematian terpidana ini.
Saatnya Mengedepankan Hak Asasi Manusia Dalam Menanggulangi Persoalan Narkotika Saatnya Mengedepankan Hak Asasi Manusia Dalam Menanggulangi Persoalan Narkotika
Tgl terbit: Selasa, 19 April 2016
Pada tanggal 19-21 April 2016 di New York, Amerika Serikat, akan berlangsung Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sesi Spesial mengenai Permasalahan Narkotika Dunia (United Nations General Assembly Session?atau biasa disingkat dengan UNGASS 2016).
Negara Harus Koreksi Operasi Penangkapan dan Pembunuhan Siyono Negara Harus Koreksi Operasi Penangkapan dan Pembunuhan Siyono
Tgl terbit: Sabtu, 26 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kapolri untuk menindak anggota Densus 88 yang melakukan pelanggaran prosedural hingga diduga kuat telah terjadi penyiksaan yang menewaskan Alm. Siyono, warga Klaten. Peristiwa ini bermula pada Selasa, 8 Maret 2016, dimana satuan khusus anti teror Polri, yaitu Detasemen Khusus (Densus) 88, menangkap Siyono di dekat kediamannya. Selanjutnya pada Kamis, 10 Maret 2016, Densus 88 menggeledah rumah Siyono yang juga merupakan TK Amanah Ummah di Desa Pogung, Klaten, Jawa Tengah. Esok harinya pada Jumat, 11 Maret 2016, dikabarkan Siyono meninggal dunia dan keluarganya diminta untuk mengurus jenazahnya.
Indonesia: Amandemen Undang-Undang Anti Terorisme Merupakan Sebuah Serangan Kepada Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Kamis, 24 Maret 2016
Bangkok & Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia harus menolak pengajuan amandemen Undang-Undang Anti Terorisme yang sesungguhnya bertolak belakang dengan hukum internasional, menurut International Commission of Jurists (ICJ), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) pada 18/3.
Jaksa Agung Harus Segera Lakukan Penyidikan atas Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Jambo Keupok (Aceh)
Tgl terbit: Selasa, 15 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kejaksaan Agung agar tidak mencari-cari dalih penangguhan dalam penanganan kasus Jambo Keupuk (Aceh) dimana telah terjadi pelanggaran HAM yang berat masa lalu.
Usut Tuntas Dugaan Penyiksaan oleh Densus 88 yang Menewaskan Alm. Siyono
Tgl terbit: Senin, 14 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas kematian Siyono, warga Klaten, (selanjutnya disebut korban) yang setelah ditangkap oleh Densus 88 dikonfirmasi sudah meninggal dunia pada Jumat, 11 Maret 2016. Sebelumnya pada Selasa, 8 Maret 2016, Densus 88 menangkap korban di dekat kediamannya. Selanjutnya pada Kamis, 10 Maret 2016, Densus 88 menggeledah rumah korban yang juga merupakan TK Amanah Ummah di Desa Pogung, Klaten, Jawa Tengah. Tindakan penggeledahan itu menimbulkan kegiatan belajar mengajar terhenti dan membuat anak-anak ketakutan. Esok harinya pada Jumat, 11 Maret 2016, dikabarkan korban meninggal dunia dan keluarga korban dijemput untuk mengurus jenazahnya.
Indonesia: Hak Asasi di Bawah Ancaman Karena Pemerintahan Joko Widodo Gagal Memenuhi Janji-Janjinya
Tgl terbit: Rabu, 24 Februari 2016
Indonesia terus menghadapi serangkaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mana pemerintahan President Joko Widodo gagal untuk atasi dan di beberapa kasus bahkan terlihat lebih buruk di bawah masa satu tahun jabatannya, menurut Amnesty International pada peluncuran Laporan Tahunan HAM globalnya hari ini.
Surat Terbuka - Perlunya Evaluasi Terkait Dengan Operasi Keamanan di Poso
Tgl terbit: Kamis, 18 Februari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), turut berbelasungkawa terkait dengan tewasnya beberapa anggota TNI/POLRI yang terlibat dalam lanjutan operasi keamanan di wilayah Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dalam beberapa bulan terakhir. KontraS mencatat pasca dilanjutkannya operasi keamanan di wilayah Poso dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir setidaknya 1 (satu) anggota TNI/POLRI dan 6 (enam) orang yang diduga anggota Kelompok Santoso meniggal dunia.
Vonis Rendah Para Pelaku Penyiksaan
Tgl terbit: Kamis, 18 Februari 2016
17 Februari 2016, Hakim Pengadilan Negri (PN) Sungailiat menjatuhkan vonis 3 (tiga) tahun penjara terhadap 4 (empat) orang Anggota Polres Sungailiat terkait dengan kematian Alm. Suharli. Dalam fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Alm. Suharli mendapatkan tindakan dan praktik - praktik penyiksaan oleh ke-4 orang terdakwa pada saat dilakukannya interogasi.
Menanti Keadilan atas Kasus Kematian Suharli oleh Aparat Polres Sungailiat
Tgl terbit: Kamis, 11 Februari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengapresiasi kesigapan dan kecepatan atas proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Kep. Bangka Belitung terkait dengan kasus penyiksaan yang menyebabkan kematian Alm. Suharli oleh anggota Satnarkoba Polres Sungailiat pada tanggal 01 Agustus 2015.
US-ASEAN Summit Harus Memprioritaskan Prinsip Hak Asasi Manusia di ASEAN
Tgl terbit: Selasa, 09 Februari 2016
Dalam beberapa hari belakangan, Amerika Serikat (AS) dan ASEAN telah mempersiapkan pertemuan di Sunnylands, California, Amerika Serikat. Presiden AS, Barrack Obama sudah menjadwalkan untuk menjadi tuan rumah pada petemuan dengan pemimpin 10 negara dari Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) pada 15-16 Februari 2016. Kemitraan Strategis AS-ASEAN telah mengusung lima poin utama mengenai kerjasama antara kedua belah pihak. Diantara lima poin utama tersebut, ada dua poin yang ingin kami garis bawahi, diantaranya mengenai agenda penguatan kerjasama ekonomi dan memerangi tantangan isu keamanan di Asia Tenggara. Maka dari itu, kami ingin mengkritik dua agenda ini dengan perspektif hak asasi manusia.
Aksi Teror Jakarta
Tgl terbit: Senin, 18 Januari 2016
LBH Jakarta dalam konferensi persnya bersama YLBHI, Imparsial, dan KontraS, menyampaikan beberapa hal
Kado Akhir Tahun Jokowi: Membawa Kapsul Impian Tidak Menjawab Pelanggaran Hak Dan Kebebasan Untuk Rakyat Papua
Tgl terbit: Senin, 04 Januari 2016
Pekan ini Presiden RI Joko Widodo akan menghabiskan akhir tahun dengan kunjungan di Papua. Sebuah kunjungan yang telah dipersiapkan cukup lama, melibatkan Kantor Staf Khusus Kepresidenan (KSP), lintas kementerian terkait dan individu-individu yang baik secara langsung maupun tidak diajak untuk mengabarkan agenda seremonial Presiden RI. Secara langsung Istana Negara dibulan November juga mengundang beberapa organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam upaya mengabarkan berita baik tentang Papua. Rangkaian pra-kondisi memang terlihat mencolok, sebut saja pembebasan mendesak Filep Karma dari Lapas Abepura yang telah didahului dengan pembebasan 5 tapol pada bulan Juli 2015. Pernyataan-pernyataan jaminan keamanan kepada jurnalis asing untuk bisa meliput tanpa batas di Papua baik yang terus disampaikan oleh Joko Widodo dan Menkopolkam adalah kosmetik politik yang tidak habis-habisnya digunakan negara untuk meredam wacana akuntabilitas.
Pembiaran atas Penangkapan dan Penghilangan Paksa Pencari Suaka Asal Uni Emirat Arab: Indonesia Telah Melanggar Hukum Internasional Pembiaran atas Penangkapan dan Penghilangan Paksa Pencari Suaka Asal Uni Emirat Arab: Indonesia Telah Melanggar Hukum Internasional
Tgl terbit: Rabu, 30 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras peristiwa penangkapan dan penghilangan paksa terhadap Abdulrahman Khalifa Salem Binsobeih (50 tahun), seorang warga Negara Uni Emirat Arab (UEA) dari sel tahanan di Polres Batam pada Jumat, 18 Desember 2015 oleh 11 orang dengan komposisi 5 orang perwakilan Kedutaan Besar Uni Emirat Arab dan dibantu 6 orang yang diketahui adalah agen rahasia Indonesia. Sebelumnya, Abdulrahman Khalifa ditahan oleh Kepolisian Batam sejak 21 Oktober 2015 karena menggunakan identitas palsu untuk tinggal secara ilegal di Indonesia. Tidak diketahui secara jelas tujuan Abdulrahman Khalifa berada di Indonesia, namun dugaan kuat adalah dengan niatannya untuk mencari suaka pasca tuduhan dan vonis hukum ilegal yang dilayangkan oleh pemerintah Uni Emrirat Arab. Abdulrahman Khalifa kemudian telah dideportasi secara diam-diam dari Indonesia dengan menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines dan tiba di Bandara Abu Dhabi, negara asalnya.
Catatan KontraS atas Situasi HAM sepanjang 2015 di Indonesia
Tgl terbit: Sabtu, 26 Desember 2015
Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia sepanjang 2015 tidak menunjukan perubahan yang signifikan. Pemerintahan Joko Widodo masih meneruskan potret pemerintahan sebelumnya, yaitu tidak berpihak pada isu hak asasi manusia. Sejumlah banyak kasus masih terjadi diberbagai sektor, sejumlah kasus-kasus yang sangat serius yang terjadi ditahun-tahun yang lampau tidak juga diselesaikan. Berbagai aturan hukum dan pernyataan-pernyataan pejabat negara yang anti HAM juga menguat ditahun ini.
Usut Tuntas Kematian Marianus Oki Di Dalam Sel Tahanan Pospol Banat Manamas, Ttu, Nusa Tenggara Timur
Tgl terbit: Jumat, 18 Desember 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), telah menerima pengaduan dari Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lak Mas Cendana Wangi) Nusa Tenggara Timur, terkait dengan kematian Sdr. Marianus Oki yang ditemukan tewas didalam sel tahanan Pospol Banat Manamas, TTU, Nusa Tenggara Timur, pada Jum?at, 4 Desember 2015.
Kebebasan Makin Terancam di Indonesia Kebebasan Makin Terancam di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2015
Pada catatan publik di Hari HAM Sedunia yang selalu jatuh setiap tanggal 10 Desember, kali ini KontraS akan memberikan perhatian serius pada standar kebebasan dan praktik dari kewajiban negara untuk melindungi HAM atas setiap individu. Perhatian ini juga adalah upaya KontraS untuk memperkaya dinamika tema Hari HAM sedunia yang memiliki fokus pada isu, "Our Rights. Our Freedoms. Always."
Penolakan Tambang Banyuwangi: Polisi Harus Bertanggung Jawab Atas Peristiwa Kekerasan Dan Penembakan Warga Penolak Tambang
Tgl terbit: Jumat, 04 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama dengan Jaringan Advokasi Anti Tambang (JATAM) dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyayangkan terjadi peristiwa bentrokan yang disertai dengan penembakan dan penangkapan terhadap warga penolak tambang di di Pulau Merah, Desa Sumber agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada 25 November 2015, yang mengakibatkan setidaknya 5 orang warga mengalami luka berat akibat tembakan peluru tajam anggota polisi, dan 3 orang lainnya: Yovan (19 tahun), Suyadi (45 tahun) dan S (44 tahun) mengalami penangkapan sewenang-wenang oleh anggota polisi pasca peristiwa tersebut.
Hasil Eksaminasi Putusan Pengadilan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Petugas Janitor Dan Guru Jis: Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka Hasil Eksaminasi Putusan Pengadilan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Petugas Janitor Dan Guru Jis: Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka
Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia [MaPPI] sejak Juni 2015 telah melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan atas kasus dugaan kekerasaan seksual murid sekolah di JIS [Jakarta International School] yang dituduhkan kepada petugas janitor dan guru JIS. Eksaminasi perkara ini dilakukan setelah sebelumnya keluarga tersangka melakukan pengaduan terkait adanya dugaan penyiksaan dan rekayasa kasus selama proses penyelidikan terhadap para tersangka hingga pemidanaan yang dipaksakan. Hal tersebut diperkuat dengan munculnya fakta-fakta, baik yang berasal dari hasil investigasi KontraS maupun fakta-fakta di persidangan. Sebagai contoh, hasil temuan KontraS berdasarkan keterangan keluarga tersangka petugas janitor, diketahui bahwa para tersangka mengalami penyiksaan selama proses penyidikan di kepolisian. Selain itu, dalam fakta persidangan pada kasus yang menimpa guru JIS menunjukkan hasil forensik dan keterangan ahli yang menyebutkan bahwa pada pokoknya tidak ada tindakan sodomi pada anak sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri [PN] Jakarta Selatan.
Situasi Terkini Keamanan Indonesia 2015: Operasi Camar Maleo Bukan Jawaban Bagi Poso
Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2015
Tahun ini dibulan Maret 2015, KontraS telah memberikan respons terkait penyelenggaraan operasi perdana Camar Maleo di kota Poso dan sekitarnya (lihat: Situasi Terkini Sektor Keamanan Indonesia 2015: Serdadu Indonesia ? Reorganisasi dan Peran Sosial TNI ? Studi kasus Batam dan Poso). Operasi ini diketahui dimulai diawal tahun (26 Januari hingga 26 Maret 2015), melibatkan tidak kurang dari 563 personel Brimob dengan komposisi BKO Mako Brimob Kelapa Dua Jawa Barat dan Detasemen Khusus 88. Tercatat 17 orang yang ditangkap diduga terlibat dalam sindikat Santoso dan Mujahidin Timur Indonesia. Adanya gelar pasukan ini juga diikuti dengan latihan perang pemukul reaksi cepat 3 matra TNI yang berlangsung di wilayah yang sama (diketahui operasi difokuskan di Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Utara dan Lore Utara), dengan tempo waktu yang hampir berdekatan dan melibatkan tidak kurang dari 3222 personel TNI.
Gajah Mati, Petani Dikriminalisasi Gajah Mati, Petani Dikriminalisasi
Tgl terbit: Kamis, 19 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), bersama dengan Jaringan Anti Kriminalisasi terhadap Petani mendapatkan informasi bahwa Tarmuji (39) Petani Pekon Pamerihan Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Lampung Barat tewas setelah menjadi korban penyiksaan yang diduga kuat dilakukan oleh beberapa anggota Polsek Bengkunat dan Polres Lampung Barat (Polrestabes) pada 15 Oktober 2015.
Surat Terbuka Desakan Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terkait Dengan Tewasnya Tahanan Polsek Lawalate a/n Sdr. Abudullah di RS Labuang Baji
Tgl terbit: Selasa, 10 November 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), telah menerima informasi terkait dugaan penyiksaan hingga mengakibatkan meninggalnya Sdr. Abdullah, selanjutnya disebut sebagai korban, pada tanggal 08 November 2015, di Rumah Sakit (RS) Labuang Baji. Sebelumnya, korban dirawat selama 6 (enam) hari. Berdasarkan keterangan dan bukti awal yang kami terima, kami menduga bahwa korban mengalami penyiksaan hingga berakibat korban meninggal dunia, yang diduga kuat dilakukan oleh anggota Resmob Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Oktober 2015.
Segera Sahkan Aturan Pidana Mengenai Tindak Penyiksaan Dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya
Tgl terbit: Rabu, 04 November 2015
Jaringan Korban dan Pendamping Anti Penyiksaan (KontraS, LBH Padang, Humanum, LBH Buton Raya, KPKC, Somasi NTB, Piar NTT, ELSHAM Papua, Korban dan Keluarga Tindak Penyiksaan) mendesak Presiden RI dan jajarannya untuk segera merumuskan aturan pidana yang melarang tindak penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya. Memasuki bulan November 2015, maka sudah 17 tahun sejak Indonesia meratifikasi Kovenan Menentang Penyiksaan ke dalam sistem hukum Indonesia. Dampaknya hingga saat ini angka peristiwa penyiksaan tetap saja tinggi. Menurut catatan KontraSm pada periode Juli 2014 hingga Mei 2015 saja telah terjadi 84 kasus penyiksaan di Indonesia. Selain jumlah tersebut, masih banyak kasus penyiksaan di tahun-tahun sebelumnya yang hingga kini proses hukumnya masih belum berjalan sebagaimana mestinya.
SURAT TERBUKA: Tantangan untuk Memaksimalkan Peran dan Fungsi Institusi Ombudsman RI ke Depan
Tgl terbit: Senin, 26 Oktober 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik proses seleksi calon anggota baru Ombudsman RI periode 2016 ? 2021 mengingat Ombudsman RI merupakan salah satu institusi pengawas eksternal yang memiliki tugas pokok dan fungsi [tupoksi] untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan pengalaman kami selama ini bersinggungan dengan Ombudsman RI sepanjang tahun 2011 - 2016, kehadiran lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman RI cukup mampu mengatasi persoalan maladministrasi yang kerap terjadi di lembaga-lembaga publik, khususnya institusi Polri dan TNI. Meski kami juga memiliki beberapa catatan terkait kendala dalam pelaporan yang disampaikan kepada Ombudsman RI.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Keluarkan Pengaturan Pidana Pelanggaran HAM  Berat dan Lindungi Hak Asasi Warga Negara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Keluarkan Pengaturan Pidana Pelanggaran HAM Berat dan Lindungi Hak Asasi Warga Negara
Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak DPR RI untuk meninjau kembali kebutuhan perumusan RKUHP, khususnya terkait pasal-pasal pemidanaan yang sebelumnya diatur di luar KUHP. Sejak menerima pelimpahan draft RKUHP dari pemerintah, DPR RI memiliki tanggung jawab membahas 786 pasal dalam RKUHP. Dengan jumlah pasal yang begitu banyak, RKUHP pun menjadi tantangan terbesar pembuatan UU bagi DPRI RI pasca reformasi. Selain itu RKUHP juga memiliki prestise yang tinggi karena apabila disahkan maka akan menjadi pedoman utama hukum materil dalam sistem peradilan pidana yang mungkin berlaku hingga puluhan tahun kemudian. Tingginya keutamaan tersebut menjadikan aturan dalam RKUHP sulit diubah kembali apabila sudah disahkan. Hal itu membuat seluruh pihak yang berkepentingan wajib berhati-hati mengenai apa yang dirumuskan dalam RKUHP.
Pemerintahan Jokowi Tidak Akuntabel dalam Hak Asasi Manusia Pemerintahan Jokowi Tidak Akuntabel dalam Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Senin, 19 Oktober 2015
Pada 20 Oktober 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki periode 1 tahun, sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Dalam kesempatan ini, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebagai organisasi advokasi dibidang Hak Asasi Manusia memberikan catatan, sebagai tolok ukur sejauh mana kinerja pemerintah, khususnya dalam bidang pemenuhan, perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai kewajiban Presiden Widodo, yang diatur dalam Konstitusi Indonesia, UUD 1945[1].
Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia: Momentum Negara untuk Menjauhi Praktik Hukuman Mati  dan Pemidanaan yang Dipaksakan Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia: Momentum Negara untuk Menjauhi Praktik Hukuman Mati dan Pemidanaan yang Dipaksakan
Tgl terbit: Jumat, 09 Oktober 2015
Pada peringatan 13 Tahun Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2015, KontraS ingin memberikan suatu paparan komprehensif terkait tren global yang menjauhi praktik usang ini, dengan situasi hari ini di Indonesia terkait dengan advokasi anti hukuman mati guna menyelaraskan tren global dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam jaminan perlindungan hak asasi manusia, utamanya hak atas hidup.
Kemana Pasir Besi Lumajang Mengalir? Kemana Pasir Besi Lumajang Mengalir?
Tgl terbit: Selasa, 06 Oktober 2015
Jakarta, 5/10/2015 Berdasarakan pernyataan Polda Jatim telah menetapkan 24 (dua puluh empat) tersangka dan menahan pembunuh Salim als Salim dan penganiayaan Tosan. Penetapan tersangka bertambah dua orang yang menyewakan alat berat pada Kepala Desa Selok Awar Awar Hariyono. Alat berat itu digunakan untuk mengeruk pasir di desa tersebut, sampai akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan pejuang lingkungan yang menolak penambangan, Salim Kancil.
Berkedok Penghinaan dan Pencemaran Nama baik, Polisi Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi
Tgl terbit: Senin, 05 Oktober 2015
RUU Perubahan UU ITE (versi Pemerintah Presiden Jokowi) harus Menghapuskan Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dan Memperkuat Posisi Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri Sebagai Mekanisme Kontrol Dan Pengawasan Dari Kewenangan Upaya Paksa. Tim Advokasi Pembela Kebebasan Berekspresi dan Tolak Kriminalisasi (Tim Advokasi), prihatin dengan kasus yang menimpa Adlun Fiqri, seorang mahasiswa di Ternate, ia mengupload video dugaan suap yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Resort Ternate (Polres Ternate) saat melakukan tilang kendaraan bermotor. Perbuatan yang seseungguhnya ditujukan untuk mengungkapkan dan mengkoreksi prilaku aparat penegak hukum demi kepentingan umum di respon berbeda oleh Polisi. Ia malah mendapat penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka oleh Polres Ternate atas dasar tindak pidana Penghinaan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
Jokowi dan Sebuah Pertanyaan Profesionalisme TNI: Mampukah Joko memodernisasikan militer Indonesia tanpa bayang-bayang Orde Baru?
Tgl terbit: Minggu, 04 Oktober 2015
Dalam 17 tahun terakhir, kita bisa melihat pasang surut relasi sipil-militer khususnya dalam konteks bagaimana pemerintahan sipil secara strategis mampu menempatkan militer TNI sesuai dengan kerangka profesionalitas, standar akuntabilitas dan sekaligus menghadirkan infrastruktur yang mampu memodernisasikan kinerja TNI dalam fungsinya untuk menjaga dinamika pertahanan negara.
SURAT TERBUKA: Pengusutan Pembunuhan, Penganiayaan Berat Terhadap Salim Kancil dan Tosan
Tgl terbit: Minggu, 04 Oktober 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dan Polres Lumajang untuk mengusut secara tuntas, profesional dan akuntabel perkara pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap Sdr. Salim Kancil (korban) dan penganiayaan berat serta tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap Sdr. Tosan (korban) pada Sabtu, 26 September 2015.
Menolak Peradilan Militer Sebagai Upaya Penegakan Hukum Atas Kasus Penembakan Oleh Anggota TNI AD di Timika
Tgl terbit: Selasa, 01 September 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendorong agar proses hukum terhadap kasus penembakan oleh anggota TNI AD Yonif 754 dan Kodim 1710/Mimika terhadap warga sipil di Timika yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2015 lalu segera diproses melalui Peradilan Umum. Pasca peristiwa penembakan tersebut, Komandan Komando Resor Militer [Danrem] 174/Merauke, Brigjen TNI Supartodi telah meminta maaf dan menyatakan bahwa pihaknya saat ini telah menangkap dan menahan para pelaku yang telah mengakibatkan Yulianus Okoare dan Emanuel Mairimau meninggal dunia dan 4 [empat] orang lainnya luka-luka. Ketiga anggota TNI tersebut kini telah ditahan di Sub Detasemen Polisi Militer [POM] Mimika guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Penanganan Kasus Penyiksaan Oleh Polri; Pernyataan Kabareskrim dan Kadiv Humas Mabes Polri Telat dan Tidak Relevan
Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada hari Senin, 24 Agustus 2015 melakukan Siaran Pers mengenai Darurat Penghentian Praktik Penyiksaan, Pemberatan Hukuman Pelaku Penyiksaan dan Hentikan Kriminalisasi Bagi Korban/Keluarga Penyiksaan http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2149. Dalam siaran pers tersebut, KontraS menyampaikan bahwa pada bulan Mei ? Agustus, KontraS mendapatkan empat [4] laporan peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia [Polri] pada saat proses ditingkat penyidikan, 4 peristiwa penyiksaan tersebut menyebabkan setidaknya 7 (tujuh) orang korban meninggal dunia dan 16 (enam belas) orang korban mengalami luka ? luka.
Darurat Penghentian Praktik Penyiksaan, Pemberatan Hukuman Pelaku Penyiksaan dan Hentiksan Kriminalisasi Bagi Korban/Keluarga Penyiksaan
Tgl terbit: Senin, 24 Agustus 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan masih terus terjadinya praktik - praktik penyiksaan oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk penghukuman maupun upaya mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Dari catatan KontraS, dalam 4 (empat) bulan terakhir saja, yakni Mei ? Agustus 2015 setidaknya kami telah menerima sebanyak 4 (empat) pengaduan kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Praktik penyiksaan tersebut mengakibatkan sebanyak 7 (tujuh) orang tewas 16 (enam belas) orang lainnya mengalami luka ? luka.
Tujuh Rekomendasi Agenda Prioritas untuk Menkopolhukam
Tgl terbit: Jumat, 14 Agustus 2015
Perombakan kabinet (reshuffle) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 11/08/2015, menunjukkan secara serius bahwa masih terdapat hambatan dan kekurangan dalam implementasi kebijakan, serta program pemerintah. Salah satu yang diganti adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pengganti Menko Polhukam sebelumnya, Tedjo Edhy Purdijatno.
Desakan Tindaklanjut dan Proses Pidana Praktik Penyiksaan Terhadap Sdr. Suhaili oleh Anggota Polres Bangka Terhadap Suhaili
Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menerima informasi mengenai meninggalnya Sdr. Suhaili, [yang selanjutnya disebut sebagai korban], warga Perumahan Taman Pesona Bangka Blok AA, Sungailiat, Kepulauan Bangka Belitung. Meninggalnya korban diduga akibat praktik penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Satnarkoba Polres Bangka yang menangkap dan menguasai korban pada 01 Agustus 2015.
Ketidaketisan dan Ketidaktepatan dalam Rencana Pemberian Penghargaan Kepada Kim Jong Un
Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2015
(KontraS) mengecam pemberian penghargaan (Award) kepada Kim Jong Un sebagai tokoh anti-imperialisme oleh Yayasan Pendidikan Soekarno. KontraS meyakini ketidaketisan dan ketidaktepatan dalam pemberian penghargaan tersebut, serta mendesak Yayasan Pendidikan Soekarno segera membatalkan pemberian penghargaan. Diberikannya penghargaan atas sikap anti-imperialisme Kim- Jong Un tanpa menjadikan sikap politik Korea Utara sebagai indikator, diantaranya dengan menutup semua celah komunikasi terkait isu HAM dan demokrasi dengan negara lain, maupun organisasi internasional, serta dengan menjalankan kekerasan struktural dalam wilayah kedaulatan negara sama sekali tak patut dilakukan oleh Yayasan Pendidikan manapun,
Peringatan Hari Bhayangkara Polri ke-69
Polri, Mari Yuk Benahi Akuntabilitas Internal!

Tgl terbit: Rabu, 01 Juli 2015
Sehubungan dengan Hari Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ke-69, KontraS bermaksud menyampaikan sejumah catatan dan tantangan bagi Polri, Kepemimpinan baru paska politisasi Polri dan bagi masyarakat umum. Dalam setahun terakhir, Dari data pemantauan KontraS (2014-2015) tercatat masih terdapat 554 rangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat Polri. Di mana dari hasil pemantauan ini KontraS menemukan bahwa 1 peristiwa bisa terdiri dari beberapa tindakan kejahatan/pelanggaran HAM.
Indonesia: Bebaskan Johan Teterissa dan tahanan nurani lainnya
Tgl terbit: Senin, 29 Juni 2015
Amnesty International, KontraS, LBH Rakyat Maluku, dan Humanum menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk segera dan tanpa syarat membebaskan aktivis politik Johan Teterissa delapan tahun setelah ia ditangkap karena memimpin sebuah aksi unjuk rasa damai di Ambon, Maluku. Pembebasannya akan konsisten dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2015 untuk membebaskan semua tahanan politik di Indonesia.
Tangkap dan Adili Anggota Polsek Widang Tuban Pelaku Penyiksaan Terhadap Anak Dibawah Umur
Tgl terbit: Sabtu, 27 Juni 2015
[KontraS] bersama Koalisi Perempuan Ronggolawe [KPR], KontraS Surabaya dan Keluarga korban penyiksaan anak di bawah umur menyayangkan lambannya proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Tuban dalam proses penetapan tersangka pelaku penyiksaan terhadap FA [13 tahun, yang selanjutnya disebut sebagai korban]. Pelaku penyiksaan merupakan anggota Polsek Widang, Tuban, Jawa Timur yang diketahui telah melakukan perbuatan kejam tersebut pada tanggal 14 Juni 2015. Adapun penangkapan secara sewenang - wenang dan tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polsek Widang tersebut bertujuan agar korban mengakui tindak pidana pencurian sepeda motor sebagaimana yang disangkakan oleh pelaku.
Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia:
Mendelegitimasikan Praktik Penyiksaan di Indonesia

Tgl terbit: Kamis, 25 Juni 2015
(KontraS) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian khusus terhadap isu penyiksaan, selalu menggunakan momentum ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas situasi dan penerapan praktik penyiksaan serta model perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dengan mengambil tema "Mendelegitimasikan Praktik Penyiksaan di Indonesia", laporan ini telah disusun berdasarkan hasil pendokumentasian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, baik melalui laporan pemantauan dan/atau investigasi kasus, pendampingan hukum terhadap korban dan keluarga korban dan sumber dokumen sekunder lainnya sepanjang Juni 2014 – Juni 2015.
Surat Terbuka Desakan Penanganan Peristiwa Penangkapan, Penahanan,
Penyiksaan Terhadap Anak Dibawah Umur oleh Anggota Polsek Widang, 
Tuban, Jawa Timur. Surat Terbuka Desakan Penanganan Peristiwa Penangkapan, Penahanan, Penyiksaan Terhadap Anak Dibawah Umur oleh Anggota Polsek Widang, Tuban, Jawa Timur.
Tgl terbit: Senin, 22 Juni 2015
[KontraS] mendapatkan informasi mengenai penangkapan dan penahanan sewenang – wenang dengan disertai kekerasan dan penyiksaan terhadap anak di bawah umur, bernama FA [13], selanjutnya disebut korban]. Tindakan tersebut diduga dilakukan oleh anggota Polsek Widang, Tuban, Jawa Timur, pada 14 Juni 2015.
Fakta - Fakta Kekerasan Dibalik Tewasnya 5 Warga Lampung Timur Pasca Ditangkap Anggota Polsek Serpong Fakta - Fakta Kekerasan Dibalik Tewasnya 5 Warga Lampung Timur Pasca Ditangkap Anggota Polsek Serpong
Tgl terbit: Senin, 08 Juni 2015
[KontraS] mengecam operasi penangkapan yang serampangan dan tindak penyiksaan yang dilakukan anggota Polsek Serpong, Tangerang terhadap 19 [sembilan belas] orang warga Lampung Timur pada tanggal 1 Februari 2015 lalu. Operasi tersebut telah menewaskan 5 [lima] orang diantaranya, yakni Abdul Wahab, Ibrahim, Ahmad Safei, Ali Husin, dan Ali Iro
Peringatan 12 Tahun Tragedi Jamboe Keupok dan Darurat Militer di Aceh
Tgl terbit: Minggu, 17 Mei 2015
Pada 17 Mei 2003, aparat militer menyerang penduduk sipil di Desa Jamboe Keupok, Kecamatan Bakongan (sekarang Kecamatan Kota Bahagia), Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan dugaan bahwa desa tersebut merupakan basis dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Peristiwa tersebut mengakibatkan 16 penduduk sipil meninggal, 16 orang mengalami penyiksaan dan 6 orang mengalami penganiayaan oleh aparat militer. Dua hari kemudian, status Darurat Militer (DM) diterapkan oleh Pemerintah pusat di Aceh.
PERNYATAAN PERS BERSAMA
Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara

Tgl terbit: Minggu, 10 Mei 2015
Harapan besar rakyat Indonesia, khususnya kaum petani, masyarakat adat, dan rakyat pedesaan terhadap pemerintahan baru, Jokowi - JK yang selama ini digadang – gadang tentang penyelesaian ribuan konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria secara nasional untuk menghadirkan ruang aman rakyat dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan akhirnya menguap. Ternyata, faktanya di lapangan ruang aman dan keadilan agraria bagi rakyat hanya tinggal janji dalam teks Nawacita.
Tangkap dan Adili Anggota Polres Samarinda Pelaku Penyiksaan Anak di Bawah Umur hingga Tewas
Tgl terbit: Jumat, 08 Mei 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak Kapolri untuk segera melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur yang terbukti telah melakukan penyiksaan terhadap anak di bawah umur hingga mengakibatkan kematian dalam proses pemeriksaan di kantor Polresta Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2011 lalu.
SURAT TERBUKA
Pengusutan Penembakan dan Penganiayaan Terhadap Warga Polara Oleh Anggota Polisi di Desa Polara, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Tgl terbit: Kamis, 07 Mei 2015
(KontraS) menyesalkan terjadinya tindak penganiayaan dan penembakan terhadap sejumlah warga oleh anggota Polisidalam peristiwa penangkapan 4 [empat] orang warga Kelurahan Polara yang diduga melakukan pembakaran aset tambang pasir krom PT Derawan Berjaya Mining (DBM), di Desa Polara, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Sulawesi Tenggara (Sultra), pada hari Minggu, 3 Mei 2015, dini hari.
Pers release Bersama
Putusan Hakim Pengadilan PHI Serang Terhadap Buruh Kuali ; Pil Pahit bagi Keadilan Hukum Perburuhan

Tgl terbit: Selasa, 05 Mei 2015
Menjelang Perayaan Hari Buruh atau May Day ternyata masih ada perilaku sewenang-sewenang oleh Hakim Pengadilan Perselesihan Hubungan Industrial (PHI) Serang, Banten yang menyidangkan kasus buruh kuali Tangerang. 2 (dua) tahun sudah para buruh kuali Tangerang menanti keadilan atas hak-hak normatif yang dilanggar oleh pemilik pabrik kuali Tangerang, Sdr. Yuki Irawan.
PRESIDEN, BUKA AKSES INFORMASI DAN KEMANUSIAAN BAGI PAPUA
(Aksi Global untuk Akses ke Papua dilakukan di 20 kota di dunia)

Tgl terbit: Rabu, 29 April 2015
Organisasi-organisasi yang bertanda tangan di bawah ini serta semua pihak yang memiliki perhatian yang dalam atas ketiadaan ruang kebebasan dan keterbukaan akses di Papua bagi jurnalis internasional, organisasi kemanusiaan dan pemerhati hak asasi manusia meminta Presiden RI untuk segera membuka akses informasi dan kemanusiaan bagi Papua. Blokade media di Papua telah memberangus hak orang-orang Papua untuk didengar suaranya dan membuka ruang pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang berlangsung tanpa tindakan penghukuman.
Pemerintah Indonesia Telah Abai atas Tanggung Jawab Internasional dengan Mengundang Presiden Sudan, Omar Al-Bashir, pada Konferensi Asia Afrika ke-60
Tgl terbit: Senin, 20 April 2015
Kami, organisasi yang bertanda tangan di bawah ini, mengutuk Pemerintah Indonesia yang telah abai dalam keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang telah memutuskan untuk menangkap Presiden dari Republik Sudan, Omar Hassan Ahmad Al-Bashir semenjak Juli 2008 dan Maret 2009. Kami menyesalkan sikap Pemerintah Indonesia yang bersikeras untuk tetap mengundang Omar Al-Bashir mengikuti Konferensi Asia Afrika ke-60 sekaligus mengesampingkan suara para aktivis hak asasi manusia di seluruh dunia. Omar diduga kuat bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida pada Statuta Roma pasal 25 (3) (a).
12 Tahun Peristiwa Wamena Berdarah Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dan Hentikan Pendekatan Militeristik di Papua
Tgl terbit: Sabtu, 04 April 2015
Bertepatan dengan peringatan 12 tahun terjadinya Tragedi Wamena Berdarah, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyatakan kekecewaan atas masih terjadinya impunitas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan masih digunakannya pendekatan militeristik di Papua.
UPDATE TEMUAN TERKAIT DUGAAN REKAYASA KASUS YANG BERUJUNG VONIS MATI TERHADAP YUSMAN TELAUMBANUA DAN RASULA HIA
Tgl terbit: Sabtu, 28 Maret 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam dua minggu terakhir ini telah melakukan pengaduan dan koordinasi dengan lembaga-lembaga negara, terkait penyelesaian dugaan rekayasa kasus terhadap Yusman Telaumbanua dan Rusula Hia. KontraS juga telah menurunkan tim investigasi ke Nusakambangan, Riau, dan Nias untuk mencari fakta tambahan.
Rekayasa Kasus Yang Berujung Pada Vonis Hukuman Mati Terhadap Yusman Telaumbanua dan Rasula Hia
Tgl terbit: Senin, 16 Maret 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menaruh perhatian yang besar terhadap kasus yang dialami oleh Yusman Telaumbanua [16 tahun] dan Rasulah Hia yang saat ini ditahan di Lapas Batu Nusakambangan. Keduanya divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli terkait dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br Haloho di Gunungsitoli, Nias, Sumatera Utara, pada tanggal 24 April 2012. Ketiganya merupakan majikan dari Yusman Telaumbanua yang datang ke Nias untuk membli Tokek.
Usut Tuntas Dugaan Penculikan dan Penyiksaan oleh Marinir TNI AL di Batam
Tgl terbit: Selasa, 17 Februari 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pengusutan kasus penculikan dan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut (AL) Marinir Batam. KontraS mendapatkan informasi bahwa pada Sabtu, 14 Februari 2015, di Batam, sembilan orang dibawa dari Perumahan Pluto Tanjunguncang dan dua orang lagi dari Bengkong oleh sekelompok orang berpakaian preman yang mengaku berasa dari TNI AL.
Dilema Hukuman Mati, Grasi, Tata Cara Eksekusi dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 13 Februari 2015
Terdapat beberapa poin dan perihal mendesak terkait dengan masih diterapkannya praktik hukuman mati di Indonesia yang ingin disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).
Drama Kekerasan TNI dan Polri, Mau Sampai Kapan?
Tgl terbit: Selasa, 10 Februari 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan masih berlangsungnya aksi-aksi kekerasan yang melibatkan dua aktor keamanan TNI dan Polri. Merujuk pada Data Monitoring KontraS, sejak tahun 2005-2014 tidak kurang dari 40 peristiwa bentrokan yang melibatkan TNI versus Polri, dengan total 16 orang meninggal dan 80 orang luka-luka. Berdasarkan informasi yang diperoleh KontraS, 3 anggota Polri yakni Kompol Teuku Arsya Khadafi [anggota Subdit Jatanras Polda Metro Jaya], Kompol Budi Hermanto [Pamen Polri] serta Iptu Rovan dikeroyok oleh anggota POM TNI AL pada hari Jumat, 6 Februari 2015 di Bengkel Café, Kawasan SCBD, Jaksel yang tengah melakukan razia gabungan.
100 Hari Pertama Jokowi-Kalla: Mau dibawa ke mana hak asasi kita?
Tgl terbit: Selasa, 03 Februari 2015
Dalam seratus hari pertama, Jokowi-Kalla sudah banyak melakukan gebrakan birokrasi yang signifikan untuk mendorong kefektifan demokrasi prosedural. Namun gebrakan apa yang dilakukan mereka untuk menjamin penghormatan, penegakan, dan pemajuan hak asasi di Indonesia?
Gugatan Hukum Ke PHI Serang Sebagai Upaya Kepastian
Atas Pemenuhan Hak-Hak Buruh Kuali Tangerang

Tgl terbit: Jumat, 30 Januari 2015
Upaya menuntut keadilan dan kepastian hukum terus dilakukan oleh puluhan buruh kuali korban penyiksaan, penyekapan dan pelanggaran ketenagakerjaan oleh Yuki Irawan selaku pemilik Usaha Logam di daerah Sepatan, Kab. Tangerang. Sejumlah 44 buruh kuali Usaha Logam melalui kuasa hukum buruh yakni KontraS dan PERADI mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial di Serang guna menuntut adanya penyelesaian hak-hak ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI
16 Tahun Tragedi Penyiksaan di Gedung KNPI
Korban Menunggu Pengadilan HAM dan KKR Aceh

Tgl terbit: Jumat, 09 Januari 2015
Bertepatan 16 tahun Tragedi Penyiksaan di Gedung KNPI, 9 Januari 2015. KontraS sangat prihatin dengan pemerintah hari ini-yang tidak memiliki kejelasan sikap terhadap penegakan hukum pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, khusus yang terjadi di Aceh.Pemerintah Aceh dan DPR Aceh yang notabanenya yang berada ditengah-tengah korban di Aceh-juga tidak menunjukkan keberpihakan sungguh-sungguh pada penderitaan para korban Aceh-yang sudah sekian lama menunggu keadilan dan kebenaran.
SURAT TERBUKA
Tunjukan Komitmen: Presiden Penuhi Permohonan Audiensi Korban Pelanggaran HAM

Tgl terbit: Kamis, 08 Januari 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendorong Presiden Joko Widodo untuk membuktikan komitmennya dalam penegakan HAM dengan memenuhi permohonan audiensi bersama perwakilan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia. Adapun agenda yang akan dibicarakan dalam audiensi tersebut adalah langkah konkret pemerintahan baru terhadap penyelesaian tujuh (7) kasus pelanggaran HAM berat masa lalu
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Tgl terbit: Sabtu, 06 Desember 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama korban dan keluarga korban penyiksaan di Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, NTT, Maluku dan Papua, dalam momentum menjelang Hari Hak Asasi Manusia [HAM] Internasional pada 10 Desember mendatang, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya praktik-praktik penyiksaan serta memberikan pemulihan terhadap para korban.
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Tgl terbit: Selasa, 25 November 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang kembali abstain pada saat voting untuk resolusi General Assembly mengenai situasi HAM di Korea Utara yang dilakukan pada 14 November 2014.
Tantangan Kinerja Institusi Polri dalam Pemerintahan Jokowi – JK
Tgl terbit: Selasa, 04 November 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] sangat kecewa dengan penegakan hukum dan HAM yang dilakukan oleh institusi Polri di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, kami menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat terhadap kasus-kasus yang mana proses penyelidikannya tidak menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM sehingga berpotensi mengkriminalisasi masyarakat dan mengaburkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi.
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Tgl terbit: Senin, 27 Oktober 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan berulangnya aksi penyerbuan maupun tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan puluhan anggota TNI. Diantaranya, penyerbuan dan kekerasan angggota TNI terhadap petugas Satpam yang bertugas di Pasar induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada hari senin 20 Oktober 2014 sore.
14 Rekomendasi Penyelesaian Papua Untuk Pemerintahan Jokowi – JK
Tgl terbit: Jumat, 17 Oktober 2014
Kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua terus berulang, pola kekerasan cenderung sama dan berulang; penggunaan pendekatan keamanan yang militeristik, seperti pembakaran, penyisiran ke rumah – rumah warga dengan cara yang intimidatif, diikuti dengan penangkapan, penahanan sewenang – wenang, penyiksaan dan penembakan kilat [diluar prosedur hukum], penggunaan kekuatan [senjata api] secara berlebihan, pembubaran aksi damai disertai kekerasan, penangkapan dan penahanan. Selain itu, masih terjadi stigmatisasi terhadap masyarakat Papua sebagai separatis atau pengacau dan sebagainya, sehingga dianggap layak untuk dikriminalisasikan.
Kepemimpinan Politik adalah Kunci Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 10 Oktober 2014
Dalam rangka memperingati Hari Anti Hukuman Mati Internasional yang jatuh pada hari ini, 10 Oktober, KontraS menyoroti sejumlah persoalan terkait hukuman mati di Indonesia,
Catatan Hari TNI Ke – 69: TNI Masih Melanggar HAM dan Menyalahgunakan Kewenangan
Tgl terbit: Senin, 06 Oktober 2014
Pada tanggal 5 Oktober 2014, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], mengucapkan Selamat Hari TNI [Tentara Nasional Indonesia] ke 69. Bertepatan dengan momentum ulang tahun ini KontraS memberikan sejumlah rekomendasi dan catatan kritis dari perspektif Hak Asasi Manusia [HAM]. Hak Asasi Manusia, dalam UU TNI Nomor 34 tahun 2003 dijadikan salah satu prinsip dalam Jati diri TNI dalam mengembangkan profesionalisme [pasal 2 huruf d] dan HAM menjadi rujukan kepentingan negara yang harus dilindungi oleh TNI [bagian Menimbang huruf d].
Rekomendasi untuk Jokowi dan JK soal Papua
Tgl terbit: Jumat, 03 Oktober 2014
KontraS melalui acara Diskusi Publik Masa Depan Papua dalam Pemerintahan Jokowi – JK pada hari ini [03/10], bertempat di halaman kantor KontraS, meminta agar Pemerintahan Kedepan Jokowi dan Jusuf Kalla, segera membentuk Pengadilan HAM di Papua, Menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM Berat di Wamena dan Wasior, serta memastikan kontrol yang efektif pada TNI, BIN dan Polri di Papua.
49 Tahun Pelanggaran HAM berat 1965-1966; Jokowi - JK Pulihkan Hak Korban
Tgl terbit: Selasa, 30 September 2014
Peristiwa 1965- 1966 adalah salah satu dari peristiwa kelam bangsa Indonesia di masa Orde Baru. Konflik politik dan kekuasaan yang terjadi saat itu ditangani dengan operasi keamanan dan ketertiban yang melampaui batas - batas hukum, nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.
Sepuluh Tahun SBY HAM tidak Bermakna, Pelajaran Penting untuk Jokowi
Tgl terbit: Minggu, 24 Agustus 2014
Berdasarkan pengalaman kerja KontraS dan isu yang jadi perhatian kerja KontraS, selama 10 tahun SBY berkuasa kami mencatat; Dimasa pemerintahan SBY hal positif terjadi, seperti, komunikasi dalam upaya pencarian keadilan pernah atau bisa terjadi. Pada masa SBY ada keleluasaan dalam mengembangkan ekspresi. Sementara, hal negatif yang terjadi dimasa SBY bisa dikategorikan kedalam beberapa hal
Lindungi Masyarakat Sipil Papua; Minimalisir Penggunaan Kekuatan Berujung Kekerasan dan Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Sabtu, 16 Agustus 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak Negara untuk secara sungguh - sungguh memastikan dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak – hak sipil politik masyakat Papua. Operasi dan/atau apapun kebijakan atas nama keamanan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI dan Polri harus tetap memperhatikan prinsip Hak Asasi Manusia yang telah dijamin sejumlah perundang – undangan dan aturan hukum yang ada.
16 Tahun Pencabutan Status Daerah Operasi Militer di Aceh Keadilan Bagi Korban dan Pengungkapan Kebenaran Masih Nihil
Tgl terbit: Kamis, 07 Agustus 2014
Hari ini tepat 16 (enam belas) tahun dicabutnya status Daerah Operasi Militer (DOM) di Provinsi Aceh (7 Agustus 1998). Sepanjang DOM diberlakukan terdapat banyak pelanggaran terhadap warga sipil dalam bentuk penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, Penculikan, Penghilangan Orang Secara Paksa, Penyiksaan, Pengusiran Paksa, pengrusakan rumah dan properti, kekerasan seksual, penembakan hingga pembunuhan yang mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Aceh. Namun kami menyayangkan bahwa proses pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi korban masih diabaikan oleh Pemerintah.
PRAKTIK PENYIKSAAN DI INDONESIA: ANGKA PENYIKSAAN MENINGKAT, AKTOR SEMAKIN MELUAS: Laporan Situasi Penyiksaan di Indonesia Juni 2013 – Juni 2014
Tgl terbit: Kamis, 26 Juni 2014
Dalam rangka memperingati Hari Dukungan Internasional Untuk Korban Penyiksaan [juga dikenal sebagai Hari Anti Penyiksaan] yang jatuh pada setiap tanggal 26 Juni, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengeluarkan laporan tahunan berjudul Penyiksaan: Angka Penyiksaan Meningkat, Aktor Semakin Meluas. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pendokumentasian, baik melalui pemantauan, monitoring media maupun pengaduan yang KontraS terima dari korban maupun keluarga korban.
Tindakan Pembubaran Paksa Aksi Damai, Penganiayaan, Penangkapan Sewenang-Wenang Terhadap Warga Desa Pegunungan Kendeng oleh Aparat Polres Rembang Merendahkan Martabat Manusia
Tgl terbit: Rabu, 18 Juni 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan brutalitas aparat Polres Rembang, Jawa Tengah dalam merespon kegiatan aksi damai warga desa Pegunungan Kendeng, Rembang.
KPU Mengabaikan Kepentingan Hak Asasi Manusia Warga Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2014-2019
Tgl terbit: Kamis, 05 Juni 2014
Koalisi Melawan Lupa, Koalisi Bersih 2014 bersama dengan Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban Untuk Keadilan [JSKK], Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan [Sobat KBB], Paguyuban Petani Tanah Pangonan Bogor [Bani Tansagor] menilai bahwa KPU telah mengabaikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia warga negara pada penyelenggaraan pemilihan presiden 2014-2019 dengan tidak memasukan materi Hak Asasi Manusia dalam debat Capres dan Cawapres yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2014 – 5 Juli 2014.
Pentingnya memasukan Penegakan Hak Asasi Manusia sebagai materi dalam Debat Capres dan Cawapres 2014-2019
Tgl terbit: Jumat, 30 Mei 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], meminta kepada KPU agar memasukan Penegakan Hak Asasi Manusia [HAM] kedalam materi debat calon presiden [capres] dan calon wakil presiden [cawapres] periode 2014-2019.
11 Tahun Peristiwa Jamboe Kepok dan Pemberlakuan Status Darurat Militer di Aceh
Tgl terbit: Sabtu, 17 Mei 2014
Peristiwa Jamboe Kepok (17 Mei 2003) dan Penerapan Pemberlakuan Darurat Militer (DM) sepanjang 18 Mei 2003-18 Mei 2005 di Provinsi Aceh telah memasuki tahun ke-11. Peristiwa Jamboe Kepok dan peristiwa pelanggaran HAM akibat dari kebijakan negara melalui DM hingga kini masih menyisakan luka yang mendalam bagi korban karena tidak ada akuntabilitas negara untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui Komisi Kebenaran dan Pengadilan HAM sebagaimana amanat dari Nota Kesepahaman Damai/MoU antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Jaksa Agung Segera Temukan 13 Orang yang Diculik dengan Memanggil Prabowo Subianto dan Kivlan Zein serta Tuntaskan Semua Kasus Pelanggaran HAM Berat
Tgl terbit: Selasa, 13 Mei 2014
Proses pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat tahun 1998 memunculkan perkembangan penting. Prabowo Subianto, yang diduga kuat terlibat dalam penculikan aktivis 1997-1998, menyatakan siap untuk memberikan klarifikasi. Di pihak lain, ada pernyataan Kivlan Zein, mantan Kepala Staf Kostrad, dalam satu acara di televisi menyatakan dirinya tahu keberadaan ke-13 aktifis yang hingga kini masih hilang.
Presiden Harus Segera Menemukan 13 Orang yang Diculik dan Membentuk Pengadilan HAM Ad-hoc
Tgl terbit: Senin, 12 Mei 2014
Proses pengungkapan kasus penghilangan orang (penculikan) tahun 1997-1998 menunjukkan perkembangan penting. Prabowo Subianto, yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut menyatakan siap untuk memberikan klarifikasi. Di pihak lain, Kivlan Zein, mantan Kepala Staf Kostrad, menyatakan dirinya tahu keberadaan ke 13 aktifis yang hingga kini masih hilang tersebut dimana ditembak dan dibuang.
Komnas HAM dan Kejaksaan Agung Segera Temukan 13 Orang Hilang dengan Memanggil Prabowo Subianto dan Kivlan Zein
Tgl terbit: Rabu, 07 Mei 2014
Proses pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat tahun 1998 memunculkan perkembangan penting. Prabowo Subianto, yang diduga kuat terlibat dalam penculikan aktivis 1997-1998, menyatakan siap untuk memberikan klarifikasi. Di pihak lain, ada pernyataan Kivlan Zein, mantan Kepala Staf Kostrad, dalam satu acara di televisi menyatakan dirinya tahu keberadaan ke-13 aktivitas yang hingga kini masih hilang.
9 [Sembilan] Fakta; Merespon Pernyataan Kivlan Zen dan Peristiwa Penculikan Penghilangan Paksa 1997/1998 Gerakan Melawan Lupa
Tgl terbit: Minggu, 04 Mei 2014
Purnawirawan Mayjen Kivlan Zen dalam acara debat di stasiun televesi, pada 28 April 2014, menyatakan "Yang menculik dan hilang, tempatnya saya tahu di mana, ditembak, dibuang..." Terhadap pernyataan tersebut, kami Koalisi Gerakan Melawan Lupa memandang pernyataan tersebut memiliki konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan dan juga bagi lembaga negara terkait,
Implementasikan Qanun KKR Aceh dan Selesaikan Penyelidikan Pro-Justisia
Tgl terbit: Sabtu, 03 Mei 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyesalkan lambatnya tindakan negara dalam menyelesaian peristiwa pelanggaran HAM pada peristiwa Simpang KKA, Aceh yang terjadi pada 3 Mei 1999 di Aceh Utara. Kondisi ini berdampak pada absennya pemenuhan hak korban dan keluarga untuk mengakses keadilan, kebenaran dan pemulihan.
Desakan Proses Hukum Yang Adil, Transparan dan Penanganan Dugaan Penyiksaan Terhadap 10 Peserta Aksi Damai di Ambon, Maluku
Tgl terbit: Kamis, 01 Mei 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] telah mendapatkan informasi terkait dengan penangkapan 10 warga dalam aksi damai di wilayah Maluku yang dilakukan anggota Polres Ambon, pada tanggal 25 April 2014.
Mengurai Persoalan Pelanggaran HAM dalam RUU KUHP dan RUU KUHAP
Tgl terbit: Minggu, 02 Maret 2014
KontraS meminta agar Pemerintah dan DPR RI segera menghentikan pembahasan dan upaya pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kami menemukan sejumlah masalah yang pelik dan krusial baik dari sisi historis, maupun dari sisi konsep HAM-nya. Polemik ini justru menimbulkan kegaduhan, ini adalah bukti bahwa semakin dekat dengan pemilu, masyarakat dan berbagai institusi negara lainnya semakin tidak percaya pada pemerintahan hari ini, apalagi terhadap anggota DPR.
25 Tahun Peristiwa Talangsari Lampung Presiden Bohong, Jaksa Agung Abai
Tgl terbit: Jumat, 07 Februari 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama dengan Forum Keluarga Korban Talangsari [PK2TL] mengecam segala bentuk pembohongan dan pengabaian penyelesaian peristiwa Talangsari, 7 Feberuari 1989. Peristiwa Talangsari adalah salah satu hutang kemanusiaan dan hutang penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia [HAM] di Negara ini.
SURAT TERBUKA KontraS: tentang Desakan untuk Mengadili Anggota Polri Pelaku Penyiksaan dan Tindakan Sewenang-wenang
Tgl terbit: Jumat, 31 Januari 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan masih maraknya praktik-praktik penyiksaan dan rekayasa kasus yang disertai dengan bentuk penyalahgunaan wewenang dan diskresi yang dipraktikan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia [daftar kasus terlampir]. Memasuki awal tahun 2014, KontraS telah menerima sejumlah pengaduan dari korban maupun keluarga korban terkait dengan hal tersebut.
Proses Hukum Kasus Pembunuhan Laurensius Wadu di Lembata, NTT Penuh Kejanggalan
Tgl terbit: Selasa, 21 Januari 2014
Kelompok pembela HAM yang tergabung dalam Koalisi Penegak Kebenaran dan Keadilan (KPK2) mendesak penegak hukum di Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) bertindak profesional dalam menangani kasus pembunuhan berencana terhadap Aloysius Laurensius Wadu, mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Lembata.
15 Tahun Tragedi Penyiksaan di Gedung KNPI; Segera Lakukan Penyelidikan Pro Justisia dan Bentuk Komisi Kebenaran
Tgl terbit: Kamis, 16 Januari 2014
Bertepatan dengan 15 tahun Peristiwa Penyiksaan di Gedung KNPI, Lhokseumawe, Aceh [9 Januari 1999], Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menilai bahwa dalam peristiwa tersebut patut diduga telah terjadi kejahatan kemanusiaan. Peristiwa tersebut adalah bagian dari operasi militer yang bernama Operasi Wibawa [1999], dengan tujuan menangkap warga yang diduga bagian dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam operasi tersebut sekitar 40 orang masyarakat sipil ditangkap dan di bawa ke gedung KNPI, Lhokseumawe.
POLRI, Hentikan Rekayasa Kasus!
Tgl terbit: Minggu, 12 Januari 2014
KontraS meminta Polri dan jajaran penegak hukum lainnya, untuk segera mengambil tindakan-tindakan yang signifikan dan progressif untuk mencegah dan memulihkan kasus-kasus demi kasus yang direkayasa. Putusan MA [Mahkamah Agung] akhir-akhir ini menunjukan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi dalam melakukan penyidikan masih mengandalkan pengakuan korban atau pelaku dengan cara-cara penyiksaan dan penyalahgunaan diskresi. Dari berbagai kasus yang diterima KontraS [lihat lampiran] ada banyak petunjuk dan keterangan korban bahwa proses hukum di kepolisian tidak dilakukan secara profesional, dimana ada praktek penyiksaan, ada proses hukum yang tidak diimbangi dengan bukti yang menyakinkan serta tidak ada informasi yang diberikan secara baik ke [keluarga] korban maupun keluarga korban.
POLDA SULAWESI TENGGARA TIDAK TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KEMATIAN ASLIN ZALIM DITAHANAN POLRES BAUBAU
Tgl terbit: Jumat, 20 Desember 2013
Semenjak penandatanganan Surat Kuasa tertanggal Baubau, 8 November 2013, Kami dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buton Raya sebagai Penerima Kuasa yang dalam hal ini Mewakili Pemberi Kuasa dalam proses penyelesaian perkara dugaan pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia atas diri Suami Pemberi Kuasa, Alm. Aslin Zalim yakni MARLITA,
Pesan Hari HAM 10 Desember: Rakyat Makin Menderita, Negara Makin Berjaya
Tgl terbit: Senin, 09 Desember 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengucapkan selamat hari Hak Asasi Manusia [HAM] Internasional, yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2013. Kami juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam dengan meninggalnya tokoh dunia untuk kebebasan dan anti diskriminasi, Nelson Mandela.
Penyiksaan di Polres Baubau: Kapolres Bertanggungjawab
Tgl terbit: Sabtu, 07 Desember 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], bersama dengan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sulawesi [KontraS Sulawesi], Lembaga Bantuan Hukum Buton Raya [LBH BR] dan Keluarga korban Alm Sdr. Aslin Zalim menyayangkan pernyataan Polda Sulawesi Tenggara yang menyangkal penyebab kematian korban terkait praktik penyiksaan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kapolres Baubau beserta anggotanya yang menyebabkan Sdr. Aslin Zalim meninggal dunia di Polres Baubau pada tanggal 30 Oktober 2013.
Surat Masukan Korban Pelanggaran HAM Aceh tentang Rancangan Qanun KKR Aceh
Tgl terbit: Sabtu, 30 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama KontraS Aceh mewakili korban pelanggaran HAM dari berbagai wilayah di Aceh bermaksud untuk memberikan masukan tertulis kepada Ketua DPR Aceh. Masukan ini kami sampaikan perihal perkembangan Rancangan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sedang dirumuskan oleh DPR Aceh.
Update LUWU dan BAUBAU Brutalitas Polisi Meluas; Ancaman Kredibilitas Kapolri Komjen Sutarman
Tgl terbit: Jumat, 15 November 2013
KontraS, dari hasil pemantauan dilapangan, menemukan bukti dan keterangan yang cukup bahwa Kapolres Baubau, Sulawesi Tenggara dan anak buahnya telah melakukan kejahatan serius berupa penyiksaan dan tindakan kejam lainnya terhadap Aslin Zalim [korban], dengan cara memerintahkan dan merendam korban bersama tahanan lainnya di kolam ikan, dan tindakan kejam lainnya yang menyebabkan luka berat [lebam dan memar dibagian tubuh, patah tulang di bagian rusuk kanan],
Polda Sulawesi Tenggara Segera Pidanakan Anggota Polres Baubau; Pelaku Penyiksaan, Penangkapan dan Penahanan Sewenang –Wenang Aslim Saman
Tgl terbit: Selasa, 12 November 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengkritik keras praktik penyiksaan dan segala bentuk arogansi yang terus berulang dipraktikan anggota kepolisian. kembali seorang tahanan Mapolresta Baubau, Aslim Saman [34 tahun], warga Kelurahan Bataraguru, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara meninggal dunia akibat penyiksaan yang dilakukan anggota Polres Baubau, setelah sebelumnya ditangkap pada 29 Oktober 2013, sekitar pukul 11.00 Wita.
DPR Aceh Harus Jamin Keamanan Korban dalam Upaya Menuntut Keadilan
Tgl terbit: Minggu, 10 November 2013
Hari ini, minggu 10 November 2013 bertempat di Kabupaten Bireuen, kami Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan KontraS Aceh melakukan pertemuan dengan perwakilan korban dan keluarga korban dari peristiwa Penculikan, Penghilangan Paksa dan Penyiksaan periode 1989-2005 untuk menggali masukan dan mendiskusikan perihal pengungkapan kebenaran atas peristiwa kekerasan yang terjadi di Bireuen semasa periode konflik. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian konsultasi KontraS dan KontraS Aceh terhadap korban-korban pelanggaran HAM di Aceh.
DPR Aceh jangan Tipu Muslihat dalam Perumusan Rancangan Qanun KKR Aceh
Tgl terbit: Sabtu, 09 November 2013
Pada hari Sabtu, 09 November 2013 bertempat di balai pertemuan yang berada Gampoeng Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, kami Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), KontraS Aceh bersama sekitar 100 (seratus) korban dan keluarga korban peristiwa Simpang KKA (1999), peristiwa penyerangan kepada demonstran didepan gedung KNPI (1999), berbagai kasus Penyiksaan dan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode Daerah Operasi Militer (DOM)--sejak 1989-2005--melakukan pertemuan untuk membahas Rancangan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Mengapa Agenda Pembicaraan Mengenai Hak Asasi Manusia di Korea Utara dikalahkan Dengan Pembahasan Penguatan Stabilitas Kawasan Negara?
Tgl terbit: Senin, 28 Oktober 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyatakan kekecewaan yang dalam terhadap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa yang pada 21-23 Oktober 2013 ini mengadakan lawatan kerja ke Pyongyang, Korea Utara untuk membicarakan peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Utara dan membahas soal penguatan stabilitas di kawasan Semenanjung Korea.
Evaluasi Kinerja Jenderal Pol Timur Pradopo sebagai Alat Ukur terhadap 12 Program Prioritas Kapolri Baru, Jenderal Pol Sutarman
Tgl terbit: Senin, 28 Oktober 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] memberikan catatan selama tiga tahun kepemimpinan mantan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dan selanjutnya untuk mengukur sejauh mana probabilitas 12 program Kapolri baru mampu menjawab persoalan hari ini. Siaran pers ini merupakan resume dari catatan utuh yang sedang dibuat oleh KontraS, dan akan segera disampaikan secara langsung kepada Kapolri yang baru, Jenderal Pol Sutarman.
Mendesak Pengusutan atas Kasus Kekerasan Saat Aksi Sengketa Lahan di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan PTPN V Sei Kencana
Tgl terbit: Senin, 28 Oktober 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya tindakan kekerasan dan dugaan penembakan oleh aparat Polres Kampar terhadap Djunaidi warga Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau (selanjutnya disebut korban).
Kasus brutalitas Polisi (Polsek Tanjung Duren) kepada Robin pada 12 Oktober 2013, menunjukan buruknya kinerja anggota Polri.
Tgl terbit: Senin, 14 Oktober 2013
Kasus brutalitas Polisi (Polsek Tanjung Duren) kepada Robin pada 12 Oktober 2013, menunjukan buruknya kinerja anggota Polri. Pelaku harus diseret ke proses hukum pidana KontraS menilai kasus ini tidak bisa hanya diselesaikan lewat cara "damai" dengan mengganti kerugian akibat penembakan dan penyiksaan terhadap Robin.
29 Tahun Peristiwa Tanjung Priok (12 September 1984) Menggugat Tanggungjawab Presiden
Tgl terbit: Kamis, 12 September 2013
Memasuki usia yang ke-29 Tahun Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Tanjung Priok masih belum dituntaskan oleh negara. Pasca Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc Tanjung Priok (2003-2004) yang telah memvonis bebas para terdakwa.
Bentuk Tim Penyelidik Pro-Justisia Sekarang Juga !
Tgl terbit: Rabu, 04 September 2013
Pada Mei-Juni 2013 tim pemantauan dan penyelidikan peristiwa daerah operasi militer (DOM) di provinsi Aceh yang telah dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan adanya dugaan kuat pelanggaran HAM berat atas sejumlah kasus-kasus kekerasan di Aceh. Tim Pemantauan ini ketuai oleh Otto Nur Abdullah selaku Anggota Komnas HAM, tim ini dibentuk untuk menindaklanjuti hasil kajian Komnas HAM periode terdahulu
Arogansi Anggota TNI, Perilaku Ekslusif yang Terus Menyebar
Tgl terbit: Kamis, 29 Agustus 2013
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengecam praktek anggota TNI yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil diberbagai tempat dalam beberapa hari terakhir. Peristiwa demi peristiwa ini menandakan bahwa masih ada anggota-anggota TNI yang melihat dirinya sebagai kelas unggulan atau eksklusif dibandingkan warga sipil.
Rekomendasi Komite HAM PBB: Tolak Ukur Catatan Calon Presiden RI dalam Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Warga Negaranya
Tgl terbit: Selasa, 30 Juli 2013
KontraS menyambut positif rekomendasi dari komite HAM PBB yang telah mengeluarkan simpulan atas observasi (concluding observation) pelaksanaan sidang laporan pertama penerapan Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada tahun 2005 lalu. Sidang review terhadap situasi hak sipil dan politik ini telah dilaksanakan pada 10-11 July 2013 di Geneva, Swiss.
Timor-Leste/Indonesia: Penyeruan kebenaran dan reparasi yang dibuat komisi kebenaran bilateral terabaikan
Tgl terbit: Kamis, 18 Juli 2013
Amnesty International, ANTI (Aliansi Nasional Timor-Leste untuk Pengadilan Internasional), dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyerukan pemerintah Indonesia dan pihak berwenang Timor-Leste untuk mengambil langkah segera untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat lima tahun lalu oleh sebuah komisi kebenaran bilateral negara-negara tersebut yang memiliki tugas untuk mengevaluasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dalam konteks referendum kemerdekaan di Timor-Leste (dulunya Timor-timur) pada 1999.
Surat Terbuka Penyidikan Kasus Pembunuhan Seorang anak a.n Arliance Tabuni Oleh Anggota TNI di Lani Jaya, Papua
Tgl terbit: Jumat, 12 Juli 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyayangkan tindak kekerasan yang masih terus berlangsung di Papua.
Korban Masih Tersiksa: Laporan Situasi Penyiksaan di Indonesia Juni 2012- Juli 2013
Tgl terbit: Jumat, 28 Juni 2013
Setiap tahun, dengan momentum 26 Juni Hari Anti Penyiksaan Internasional KontraS memberikan catatan praktik Penyiksaan dan Tindakan kejam di Indonesia. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan dan kerja advokasi yang dilakukan oleh KontraS.
SURAT TERBUKA: Kriminalisasi oleh Aparat Polisi saat Pengamanan Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM di Seluruh Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 20 Juni 2013
Pada tanggal 18 Juni 2013, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menerima laporan dari para korban dan jurnalis terkait adanya tindakan kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat Polisi di seluruh Indonesia saat pengamanan Aksi Tolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Negara Harus Pastikan Segera Akses Hukum dan Mekanisme Koreksi yang Adil Bagi Terpidana Mati Ruben Cs
Tgl terbit: Rabu, 19 Juni 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan keluarga Ruben Pata Sambo kembali mendesak Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Kementerian hukum dan HAM untuk segera berkordinasi, dan memberikan akses hukum yang memadai serta adil bagi dua narapidana hukuman mati atas nama Ruben Pata Sambo dan Martinus Pata Sambo.
Ruben Cs, Korban Rekayasa Kasus Berujung Vonis Mati
Tgl terbit: Kamis, 13 Juni 2013
KontraS Menuntut Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Menkumham untuk segera berkordinasi menemukan cara-cara konstitusional dan legal dalam menangani pembebasan 3 ketiga korban rekayasa kasus dengan ancaman hukuman mati.
Situasi Poso, Polisi Jangan Gegabah
Tgl terbit: Rabu, 12 Juni 2013
KontraS menyayangkan proses penegakan hukum Polisi atas tindakan terorisme di Poso yang menimbulkan kepanikan sosial. Hal itu terlihat dari kemarahan warga di sekitar lokasi peristiwa penembakan seorang warga bernama Ahmad alias Nudin pada Senin (10/6/2013) di wilayah Poso Kota.
Penyidikan Kasus Cebongan: Tertutup
Tgl terbit: Senin, 10 Juni 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), prihatin dengan tertutupnya proses hukum yang dilakukan oleh Denpom dan Oditur Militer TNI AD atas kasus Cebongan, Yogyakarta.
PEMERINTAH HARUS SEGERA MEMBERIKAN KEPASTIAN JADWAL KUNJUNGAN RESMI PELAPOR KHUSUS PBB TENTANG KEBEBASAN BEREKSPRESI KE INDONESIA
Tgl terbit: Selasa, 04 Juni 2013
KontraS, The International Coalition Human Rights and Peace for Papua, Fransiscan International and TAPOL meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian khusus atas pernyataan Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, Frank La Rue yang meminta Pemerintah untuk memberikan kepastian jadwal kunjungan resmi sebagaimana dinyatakan dalam Dewan HAM PBB ke-23 di Geneva, 3 Juni 2013.
Siaran Pers Bersama Mendorong Peran Aktif Pemerintah Indonesia dalam Pelanggaran HAM Berat di Korea Utara
Tgl terbit: Rabu, 22 Mei 2013
Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) bersama dengan North Korean Human Rights (NKHR) mengecam tindakan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Korea Utara, dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk turut mendorong Korea Utara untuk menghentikan pelanggaran berat yang terjadi serta tidak lagi menutup-nutupi adanya pelanggaran HAM berat yang secara jelas terjadi di negaranya.
Peringatan Tragedi Jambo Keupok: 10 Tahun tanpa Keadilan
Tgl terbit: Jumat, 17 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan pro justisia terhadap peristiwa tragedi Jambo Keupok, Aceh Selatan dan mendorong Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
Fakta Perbudakan Manusia terhadap Buruh Kuali di Tangerang
Tgl terbit: Selasa, 07 Mei 2013
Pabrik kuali yang terletak di kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang berada ditengah pemukiman penduduk. Yuki Irawan merupakan pemilik sekaligus tokoh masyarakat yang terpandang dikampung tersebut. Mayoritas penduduk Kampung mengenal sebagai tokoh masyarakat yang baik dan berjiwa sosial karena memiliki kelebihan materi. Warga disekitar rumahnya tahu dia telah menetap sekitar 20 tahun di Kampung tersebut dan memiliki usaha peleburan limbah alumunium sekitar 10 tahun yang lalu dengan jumlah karyawan 6-8 orang. Semakin hari usahanya semakin maju, hingga kini memiliki usaha home industry pada pembuatan kuali atau wajan dari alumunium dengan memiliki karyawan 40 orang dari luar daerah.
Protes atas penembakan, penangkapan dan represi terhadap aksi damai 1 Mei di Papua
Tgl terbit: Senin, 06 Mei 2013
Kami mengecam pelarangan penyelenggaraan demonstrasi memperingati 50 tahun penyerahan administrasi West New Guinea(sekarang Papua) dari UNTEA ke Indonesia, pada 1 Mei 2013 lalu oleh Polda Papua dan Gubernur Papua. Pelarangan ini telah melanggar hak kebebasan berkumpul dan berekspresi seperti yang dilindungi oleh UUD 1945 dan UU 12/2005 tentang Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, khususnya pasal 19 (hak atas kebebasan berpendapat) dan pasal 21 (hak berkumpul).
Penganiyaan dan Tindakan Diskriminasi Penegakan Hukum Terhadap Abdullah Basalamah a.l Ayu oleh Polres Bolaang Mongondow Timur
Tgl terbit: Senin, 29 April 2013
Abudallah Basalamah alias Ayu (47) seorang Waria asal Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang Satpol PP dan salah seorang Ajudan Bupati (Bripka Ronal Moningkey).
SURAT TERBUKA: Pengusutan dan Pemantauan atas Penganiayaan dan Penyiksaan oleh Anggota TNI Kodim 0750, Magelang, Terhadap Sdr. Wibowo dan Sdr. Frans
Tgl terbit: Rabu, 24 April 2013
Bahwa telah terjadi dugaan tindakan penyiksaan dan penganiayaan oleh 14 anggota TNI Kodim 0750 Magelang terhadap Sdr Wibowo dan Sdr Frans, warga Kampung Sanggrahan, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Magelang, Jawa Tengah.
Tentara Harus Hentikan Praktek Kekerasan Main Hakim Sendiri
Tgl terbit: Selasa, 23 April 2013
Paska peristiwa Cebongan, yang belum genap satu bulan, Anggota TNI kembali melakukan praktek kekerasan, setidaknya pada 2 kasus yang sangat mencolok; pertama, penyiksaan yang mengakibatkan kematian seseorang di Magelang; kedua, pada peristiwa pemukulan dikantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Peluncuran website: www.papuansbehindbars.org
Tgl terbit: Selasa, 16 April 2013
Pada hari ini Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM di Tanah Papua bekerjasama dengan sejumlah LSM HAM di Jakarta dan Internasional secara resmi meluncurkan sebuah situs internet yakni: www.papuansbehindbars.org, atau dalam bahasa Indonesia berarti ‘Orang Papua Dibalik Jeruji’,
Surat-Surat Terbuka KontraS Terkait Peristiwa Penyerangan LP Cebongan
Tgl terbit: Senin, 15 April 2013
Surat-Surat Terbuka KontraS ke Berbagai Lembaga Negara Terkait Peristiwa Penyerangan LP Cebongan
Lanjutkan Pemeriksaan, bentuk professional Polri atas penegakan hukum
Tgl terbit: Sabtu, 06 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dan menyesalkan peristiwa tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian Polres Poso terhadap tahanan yang berinisial Sdri. Ft (yang selanjutnya disebut sebagai korban). Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa kasus tindak kekerasan seksual tersebut terjadi di dalam sel tahanan Polres Poso pada tanggal 23-24 Maret 2013.
Kondisi HAM di Indonesia 2012 Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus
Tgl terbit: Rabu, 20 Maret 2013
Pada momentum perayaan Ulang Tahun KontraS ke-15 pada hari ini (20 Maret 2013), kami akan menyampaikan laporan kondisi hak asasi manusia di Indonesia tahun 2012. Laporan setebal 42 halaman ini merupakan catatan pendokumentasian yang dilakukan oleh KontraS atas berbagai kekerasan, pelanggaran atas hak-hak yang mendasar dan secara umum pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia
SEGERA BENTUK TIM PENYELIDIKAN INDEPENDEN ATAS RANGKAIAN KEKERASAN 22.11.22 OLEH POLRI (DENSUS 88) DI POSO
Tgl terbit: Senin, 11 Maret 2013
KontraS meminta Presiden dan DPR serius menangani praktek buruk penegakan hukum terhadap terorisme di Indonesia. Sejauh ini Presiden, Pemerintah, Polri dan DPR lamban merespon dugaan pelanggaran HAM yang telah terjadi seperti pada rangkaian peristiwa penindakan terorisme 22 Oktober 2006, 11 dan 22 Januari 2007 di Poso, Sulawesi Tengah.
Peristiwa Pusong, Kandang dan KNPI: 14 Tahun Berlalu, keadilan Masih Mengambang
Tgl terbit: Kamis, 10 Januari 2013
Tepat tanggal 9 Januari 2013, KontraS (Komisi untul Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat adanya peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh yang hingga kini tidak ada upaya penyelesaian dari pemerintah Indonesia, yaitu peristiwa Pusong, Kandang, dan KNPI. Peristiwa ini terjadi pada 3 Januari dan 9 Januari 1999, yang mengakibakan 13 (tiga belas) warga sipil meninggal dan puluhan lainnya mengalami luka berat akibat penyerangan dan penyiksaan di Gedung KNPI. Dampak dari peristiwa tersebut hingga kini masih dirasakan oleh korban dan keluarga korban
Penghilangan Orang Secara Paksa yang Disertai Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang terhadap Wildan Saputra
Tgl terbit: Kamis, 03 Januari 2013
KontraS telah menerima pengaduan atas penghilangan orang secara paksa dan/atau terjadi penangkapan diluar proses hukum yang dilakukan oleh anggota Polisi dari Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat kepada Wildan Saputra (20), yang mengakibatkan hilangnya sejumlah hak kebebasan Sdr. Wildan Saputra (20) dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak. Peristiwa ini terjadi sejak 18 Desember 2012 dan baru ditemukan pada 27 Desember 2012, itupun atas inisiatif keluarga yang terus menelusuri keberadaan Wildan. Lokasi kejadian didaerah Sawah Besar, disekitar jalan Wedana, Jakarta Barat dan dikantor Polisi Sektor Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Kronologis terlampir).
Potret Buram Penegakan Hukum di Poso, 14 Warga Masih Ditangkap dan Disiksa
Tgl terbit: Jumat, 28 Desember 2012
KontraS prihatin dan mengecam masih terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum 2012 di Poso. Pendekatan kekerasan berlebihan yang dilakukan aparat polisi kepada orang-orang yang dicurigai terlibat pada aksi-aksi teror di sana, menunjukkan bahwa polisi telah gagal menerapkan prinsip-prinsip HAM maupun menggunakan pendekatan-pendekatan profesional sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepolisian Republik Indonesia.
Catatan Hari HAM KontraS Peringatan Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2012 Masih Rendahnya Partisipasi Publik dalam Mendorong Agenda HAM di Indonesia
Tgl terbit: Sabtu, 08 Desember 2012
Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember nanti, KontraS telah mempersiapkan catatan pendek seputar performa penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Diharapkan, catatan pendek ini bisa memperkaya dan memberi masukan kepada pemerintah â€selaku pembuat kebijakan- dan publik luas tentang pentingnya membangun partisipasi publik dalam agenda politik HAM Indonesia ke depan. Partisipasi publik ini kemudian akan menjadi alat ukur transparansi, akuntabilitas dan tentu saja dapat memberikan apresiasi kepada para aparat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya secara profesional.
Surat Protes Kepada Komisi Kepolisian Nasional
Tgl terbit: Selasa, 27 November 2012
KontraS menyayangkan pernyataan anggota Kompolnas Edi Hasibuan pada tanggal 23 November 2012, di Kompas.com tentang pemberitaan "Menurut Kompolnas, Polisi Tak Aniaya Sun An-Ang Ho".
Mendorong Praktik Impunitas Dihentikan
Tgl terbit: Rabu, 21 November 2012
Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu hingga kini belum tertuntaskan. Proses hukum atas kasus tersebut masih terhenti di Kejaksaan Agung. Semua berkas hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung dengan penyidikan sebagaimana perintah dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa Komnas HAM lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan Jaksa Agung melakukan penyidikan.
Mendorong Dihentikannya Praktik Impunitas di Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 21 November 2012
Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu hingga kini belum terselesaikan. Proses hukum atas kasus tersebut masih terhenti di Kejaksaan Agung. Semua berkas hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung dengan penyidikan sebagaimana perintah dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa Komnas HAM lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan Jaksa Agung melakukan penyidikan.
Hentikan Aksi kekerasan, Tangkap Pelaku Aksi Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan dan HAM
Tgl terbit: Rabu, 07 November 2012
Jakarta-Senin tanggal 5 Nopember 2012, menjelang event internasional "Bali Democracy Forum" yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 8-9 November 2012, salah seorang aktifis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali I Wayan Gendo Suwardana diserang oleh sekelompok orang saat berada di kantornya sekitar pukul 11.00 Wita. Sekitar 2 orang masuk kekantor dan memukuli Gendo panggilan akrab I Wayan Gendo Suwardana hingga dia mengalami luka sobek di bibirnya dan pendarahan di mulutnya, selesai melakukan pemukulan preman tersebut juga mengancam dengan kata-kata kasar. Eksekutif Nasional WALHI menyakini apa yang terjadi pada salah seorang Dewan Daerah WALHI Bali ini adalah buntut dari sikap tegas menolak berbagai pembangunan yang merusak kelestarian lingkungan di propinsi Bali. Seperti yang kita ketahui saat ini Walhi Bali menolak keras pembangunan Jalan Diatas Perairan (tol Nusa dua-Benoa) karena tidak sesuai dengan AMDAL dan merusak hutan mangrove.
Kasus Sun An dan Ang Ho (Medan): Mahkamah Agung, Melanggengkan kasus Kekerasan dan Rekayasa Hukum
Tgl terbit: Minggu, 04 November 2012
KontraS, keluarga Sun An dan Ang Ho serta kuasa hukum keduanya kecewa dengan putusan Mahkamah Agung ditingkat kasasi yang menyatakan menolak permohonan kebebasan terdakwa Sun An dan Ang Ho.
Pemerintah Tidak Seharusnya Mengabaikan Peran Serta Masyarakat dalam Kasus Batang Toru Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tgl terbit: Minggu, 04 November 2012
Bila saja, pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat sedikit saja mau mendengarkan suara rakyat, maka kejadian amuk warga kepada aparat dan rusaknya fasilitas negara di Batangtoru tidak akan terulang. Sebelumnya, Juni 2012, kendaraan milik PT. Agincourt Resources perusahaan tambang emas, dibakar saat memasang pipa pembuangan limbah. Kali ini, perusahaan justru dikawal ratusan aparat Kepolisian dan TNI, memaksakan kehendak untuk melanjutkan pemasangan pipa, yang berujung amuk warga.
"Penegakan Hukum di Poso: Agenda Keadilan untuk Korban Jangan Diabaikan"
Tgl terbit: Kamis, 25 Oktober 2012
KontraS dan Setara Institute meminta Pemerintah Pusat di Jakarta, Pemerinta Daerah Sulawesi Tengah dan pihak Polri mengedepankan profesionalisme penaganan situasi di Poso, Sulawesi Tengah.
Pembungkaman Ruang Gerak Demokrasi di Papua
Tgl terbit: Rabu, 24 Oktober 2012
Kami menyesalkan hak atas kemerdekaan, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di Papua tidak sepenuhnya dijamin. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat sejatinya adalah "Hak Setiap Warga Negara" yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. Namun, dalam implementasinya situasi di Papua berbeda jauh dengan wilayah Indonesia yang lain. Tercatat dari adanya kasus penembakan hingga terror telah membuat kebebasan berekspresi tereliminir. terhitung sejak Januari hingga Oktober 2012 KontraS mencatat 81 tindakan kekerasan setidaknya 31 meninggal dan 107 orang mengalami luka-luka.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM
Tgl terbit: Selasa, 23 Oktober 2012
Senin 22 Oktober 2012, Komisi III DPR RI memilih 13 (tiga belas) orang anggota Komnas HAM untuk periode 2012-2017. Pemilihan dilakukan setelah proses uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan Komisi III DPR RI pada 15-19 Oktober 2012.
Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM yang Tidak Direspon Polisi Mendukung KPK
Tgl terbit: Minggu, 07 Oktober 2012
Sepanjang 1 tahun -terhitung sejak Juli 2011 hingga September 2012- KontraS menerima banyak pengaduan dari masyarakat, khususnya komunitas minoritas keagamaan, etnis, pedagang, petani, buruh, pekerja, mahasiwa, pengusaha, bahkan pengaduan individual- atas praktik pengabaian kasus dan kekerasan yang potensial menimbulkan pelanggaran HAM dari aparat polisi di beberapa daerah di Indonesia.
Pernyataan Menkopolhukam, Mengingkari Fakta Masa Lalu
Tgl terbit: Jumat, 05 Oktober 2012
Pada 2 Oktober 2012, Menko Polhukam, Djoko Suyanto, menyatakan kepada media bahwa "banyak aspek yang harus dilihat dan dipertimbangkan jika pemerintah ingin menyampaikan permintaan maaf". Selain itu, Menkopolhukam membenarkan tindakan pelanggaran HAM berat yang terjadi  dalam peristiwa 1965/1966 dengan mengatakan "Kalau peristiwa itu tak terjadi, negara kita tidak akan seperti sekarang ini" "This country would not be what it is today if it didn't happen"(lihat lampiran media).
5 Oktober 2012, TNI di Ujung Putaran Titik Balik Represi
Tgl terbit: Kamis, 04 Oktober 2012
KontraS dan Imparsial, mengucapkan Dirgahayu ke-67 TNI pada 5 Oktober 2012. Memasuki usia tersebut TNI sebagai tentara kebangsaan diharapkan dapat lebih profesional dalam mempertahankan negara. Sejumlah prestasi telah tercatat, namun demikian masih terdapat sejumlah permasalahan yang menuntut perbaikan. Untuk itu, adalah penting bagi kami untuk memberikan sejumlah catatan bagi institusi TNI, terutama pada masa satu tahun terakhir.
Desakan pengusutan kasus penyiksaan terhadap 2 orang narapidana yang dilakukan oleh Petugas LAPAS Kelas II Nabire Papua
Tgl terbit: Senin, 01 Oktober 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menerima pengaduan terkait kasus penyiksaan yang dilakukan oleh pegawai LAPAS kelas II Nabire, Papua, terhadap Mikhael Yance Bieths warga Jl. Frans Kaisepo Kelurahan Nabarua Kabupaten Nabire, Papua dan Ilham Haje Selang warga Kelurahan Bumi Wonoreja Kabupaten Nabire, Papua.
Protes atas Ketiadaan Jaminan Keamanan terhadap Advokat dalam Penanganan Gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Wamena, Papua
Tgl terbit: Selasa, 25 September 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan protes atas ketiadaan jaminan keamanan yang berikan oleh Pengadilan Negeri Wamena terhadap Olga Hamadi, SH advokat yang tengah melakukan gugatan praperadilan 02/Pid.Pra/2012/PN.Wamena terhadap termohon Kapolri cq Kapolda Papua cq Kepolisian Resort Jayawijaya dalam kasus penangkapan dan penahanan sewenang- wenang disertai penyiksaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Jayawijaya terhadap 5 orang tersangka. Akibat dari situasi ini, Koordinator KontraS Papua, yang sedang menjalankan tugas/profesi advokatnya berada dalam ancaman terhadap jiwa hingga akhirnya memutuskan untuk mencabut gugatan pra peradilan sebagaimana dimaksud.
Menegakkan Hukum di Papua Jangan dengan Melawan Hukum
Tgl terbit: Minggu, 26 Agustus 2012
Rangkaian aksi penembakan misterius kembali mengguncang Papua. Dalam waktu 1 minggu disekitar hari lebaran setidaknya terjadinya 4 peristiwa: pertama yang menewaskan Mustafa(22) (17/08/2012), penjaga kios di pasar Distrik Obano Paniai, kedua, penembakan menewaskan Ayub Notanubun (52) pada 18 Agustus 2012
Menuntut Proses Hukum terhadap Anggota Kepolisian Sabu Barat NTT
Tgl terbit: Senin, 06 Agustus 2012
KontraS mengecam penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Sabu Barat dan Sabu Timur, NTT terhadap 17 warga Dusun Mapipa, Desa Raymude, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua NTT. Warga dituduh melakukan pembunuhan terhadap Bripka Bernardus Djawa (Kanit Reskrim Polsek Sabu Timur) yang hilang pada tanggal 31 Maret 2012 saat melakukan pengejaran tersangka kasus pencurian ternak.
Menuntut Tanggungjawab Negara dan Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar melakukan Penanganan yang Menyeluruh terhadap Kondisi Muslim Rohingya
Tgl terbit: Rabu, 01 Agustus 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, sejauh ini telah melakukan komunikasi untuk pemantauan dan mengumpulkan informasi terkait dengan beragam dan rangkaian tindak kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap 800.000 muslim Rohingya di Myanmar (negara bagian Rhakine). Disisi yang lain, kami juga mencatat sekitar 200. 000 muslim Rohingya telah menjadi pengungsi di Bangladesh, sisanya gagal mendapatkan suaka politik ataupun perlindungan baik ke Bangladesh maupun negara tujuan lainnya, karena mendapat penolakan.
Laporan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa 1965, Momentum Baru Koreksi Terhadap Orde Baru Laporan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa 1965, Momentum Baru Koreksi Terhadap Orde Baru
Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2012
Laporan hasil Penyelidikan pro justisia oleh Komnas HAM atas rangkaian massal kekerasan pada masa awal berkuasanya pemerintahan Orde Baru dibawah Soeharto, 1965-1967 hingga tahun 1970an telah membuka momentum baru bagi upaya mendorong pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM di masa lalu, dan karenanya patut memperoleh apresiasi dan dukungan publik. Dalam laporannya, Komnas HAM menyatakan telah ditemukan adanya indikasi atas dugaan pelanggaran HAM yang berat, berupa pembunuhan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, kerja paksa, pemerkosaan, pemenjaraan tanpa proses hukum dan berbagai tindakan lainnya.
KEMANDIRIAN POLISI ADALAH SYARAT MUTLAK BAGI KEBERLANJUTAN DEMOKRASI (Kado KontraS untuk Polri di Hari Bhayangkara ke-66)
Tgl terbit: Jumat, 29 Juni 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan selamat hari jadi ke-66 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di Hari Bhayangkara Polri ke-66 ini KontraS kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mendukung kinerja optimal Polri di ranah Civilian and Democratic Policing. Sebuah institusi keamanan yang para personelnya tunduk pada supremasi sipil, nilai-nilai konstitusional dan segenap aturan internal mengikat lainnya.
PAPUA: Wilayah tak Berhukum Catatan Kekerasan di Papua Januari-Juni 2012
Tgl terbit: Rabu, 27 Juni 2012
Sepanjang 2011, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sejumlah praktek kekerasan dan patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM yang berat di Papua. Sebanyak 52 peristiwa kekerasan dengan 52 orang meninggal, 59 luka-luka
DUKUNGAN TERHADAP KORBAN PENYIKSAAN
Tgl terbit: Selasa, 26 Juni 2012
Tanggal 26 Juni 1987 dimana Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau Hukuman yang Kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia ditandatangani (Konvensi). Momen ini kemudian diperingati sebagai Hari Internasional untuk Mendukung Korban-Korban Penyiksaan (International Day in Support of Victims of Torture), hal ini ditujukan untuk memberikan solidaritas kepada mereka yang pikiran, badan atau jiwanya pernah mengalami penyiksaan. Indonesia sebagai salah satu Negara peserta di konvensi ini, sudah sepantasnya turut serta mengambil bagian dalam perayaan yang dirayakan para pejuang anti penyiksaan sedunia ini.
PENYIKSAAN MENINGKAT DRASTIS! Laporan Praktek Penyiksaan di Indonesia Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan 2012
Tgl terbit: Jumat, 22 Juni 2012
Memperingati Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan (26 Juni), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengeluarkan laporan tahunan berjudul, "Penyiksaan Meningkat Drastis!" Laporan ini disarikan dari berbagai insiden penyiksaan yang mendapat perhatian publik luas (baik nasional maupun internasional) sepanjang Juli 2011-Juni 2012, khususnya elaborasi berbagai laporan pengaduan kasus penyiksaan yang langsung ditangani oleh KontraS. Laporan ini merupakan evaluasi KontraS terhadap situasi praktik penyiksaan tetap menggunakan kerangka penilaian yang digunakan oleh Komite Anti Penyiksaan (Committee Against Torture) dan mekanisme di bawah Dewan HAM PBB (baik itu lewat Pelapor Khusus Anti-Penyiksaan maupun lewat sidang Universal Periodic Review yang pada 23 Mei 2012 merupakan Siklus II).
Desakan Penanganan Kasus Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang Terhadap Jumhani yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resort Serang Kepolisian Daerah Banten
Tgl terbit: Jumat, 15 Juni 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh 2 (orang) anggota kepolisian Resort Serang Banten, terhadap Jumhani  yang ditangkap dan ditahan oleh anggota kepolisian sejak tanggal 30 Mei 2012  hingga tanggal 7 Juni 2012. Jumhani tidak hanya ditahan dan mendapatkan perlakuan yang ditidak patut dari anggota kepolisian, tetapi juga terjadi tindak pidana pencurian terhadap sejumlah uang dan barang berharga milik korban.
11 tahun Peristiwa Wasior : Segera Sidik Kasus Wasior Wamena sebagai Agenda Selaras dengan Dialog Damai Papua
Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2012
Hari ini, tepat 11 tahun peristiwa pelanggaran HAM di Wasior, Papua. Aparat Brimob Polda Papua melakukan penyerbuan kepada warga di Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari, Papua. Akibat peristiwa tersebut, telah terjadi tindak kekerasan berupa penyiksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa hingga perampasan kemerdekaan. Tercatat sebanyak 4 orang tewas, 1 orang mengalami kekerasan seksual, 5 orang dihilangkan secara paksa dan 39 orang mengalami penyiksaan termasuk yang menimbulkan kematian akibat peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2001. Bagi para korban, peristiwa Wasior telah menyisakan trauma yang berkepanjangan.
Presiden, Jangan Selalu Diskriditkan Orang Papua, Bentuk Tim Pencari Fakta
Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2012
Eskalasi kekerasan di Papua semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir ini. Teror, kekerasan dan ancaman menjadi wajah keseharian kehidupan masyarakat di Papua. Sepanjang bulan Juni saja, sebanyak 11 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka akibat ditembak secara misterius.
Pemantauan Penembakan Misterius di Papua
Tgl terbit: Selasa, 12 Juni 2012
Laporan ini merupakan bentuk dokumentasi dan pemantauan KontraS terkait aksi penembakan misterius di Papua selama kurun waktu Januari sampai 11 Juni 2012. Data ini diolah dari laporan yang dikirim oleh perwakilan KontraS wilayah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya, termasuk data hasil pemantauan media massa.
Impunitas dilanggengkan Komnas HAM
Tgl terbit: Jumat, 08 Juni 2012
Kami sejumlah organisasi advokasi HAM dan kelompok korban yang membeikan perhatian pada dugaan pelanggaran yang berat dalam kasus 1965-1966 menyayangkan sikap Komnas HAM yang menunda mengumumkan hasil akhir laporannya atas kasus dimaksud. Tindakan Komnas HAM ini merupakan bentuk pelanggengan impunitas (ketiadaan hukum atas kejahatan).
Mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan percepatan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa.
Tgl terbit: Rabu, 06 Juni 2012
KontraS dan IKOHI yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa serta AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearance), Amnesty International dan tamu luar biasa, Mr. Jeremy Sarkin (Professor Universitas Afrika Selatan) mendesak pemerintah Indonesia khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan perhatian khusus dan mendorong percepatan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa yang hingga kini masih berjalan.
Rekomendasi UPR 2012: Tantangan Komitmen Indonesia dalam Penegakan HAM 4 Tahun ke Depan
Tgl terbit: Rabu, 30 Mei 2012
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), SETARA Institute, AHRC (Asian Human Rights Commission), ICTJ (International Centre for Transitional Justice), PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) serta Protection International (PI) menyambut baik rekomendasi hasil sidang UPR (Universal Periodic Review) yang dirilis pada 25 Mei kemarin. Sidang UPR telah meluncurkan segudang rekomendasi penting yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dalam 4 tahun ke depan dalam penegakan HAM.
Sidang Universal Periodical Review PBB untuk Kondisi HAM Indonesia: Pemerintah Indonesia Defensif
Tgl terbit: Rabu, 23 Mei 2012
KontraS mengapresiasi negara-negara yang secara aktif memberikan pertanyaan dan rekomendasi perbaikan kondisi HAM di Indonesia lewat sidang Universal Periodical Review (UPR) 2nd Cycle di Jenewa pada 23 Mei 2012. Namun seperti yang sudah diduga, Sesi UPR II ini masih dipenuhi jawaban-jawaban yang sama dari Pemerintah Indonesia pada Sidang UPR I tahun 2008. Itu artinya tidak ada perubahan situasi penegakan HAM di Indonesia. Mengingat kasus-kasus intoleransi, impunitas dan kekerasan terhadap pembela HAM (termasuk di Papua) masih menjadi problem-problem dominan yang belum diselesaikan.
Catatan HAM Indonesia dalam Pengawasan PBB Isu Kebebasan Beragama, Kebebasan Berpendapat, dan Pertanggung-jawaban atas Pelanggaran HAM Serius
Tgl terbit: Selasa, 15 Mei 2012
(Jakarta, 15 Mei 2012)-Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dorong Indonesia ambil langkah nyata guna menjamin kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan pertanggung-jawaban atas pelanggaran HAM saat Universal Periodic Review (UPR atau Tinjauan Periodik Universal) terhadap Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 23 Mei 2012, demikian Human Rights Watch dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dalam siaran pers hari ini.
Mendesak Indonesia dan Kim Yong Nam Membahas Penuntasan Pelanggaran HAM yang Berat di Korea Utara
Tgl terbit: Minggu, 13 Mei 2012
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil peran penting dalam serangkaian pelanggaran HAM yang massif terjadi di Korea Utara. Hal itu penting disampaikan mengingat dalam waktu dekat perwakilan pemerintah Korea Utara akan datang dan bertemu langsung dengan Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono pada 13-15 Mei 2012. Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh pemimpin kedua tertinggi di Korea Utara, Kim Yong-Nam dengan Presiden SBY terkait fokus konsentrasinya pada program nuklir dan peluncuran roket yang gagal baru-baru ini. Dalam rangkaiannya di Jakarta Kim Yong Nam juga akan bertemu dengan Ketua DPR Marzuki Alie.
UMUMKAN HASIL PENYELIDIKAN PRO JUSTISIA TRAGEDI 1965/1966; PASTIKAN TRAGEDI 1965/1966 PELANGGARAN HAM BERAT
Tgl terbit: Selasa, 08 Mei 2012
Tindakan Komnas HAM menunda secara terus menerus keputusan hasil penyelidikan pro justisia pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 telah menghambat korban untuk mendapatkan kepastian hukum. Empat tahun proses penyelelidikan (2008) dan empat kali penundaan keputusan Paripurna bukan waktu yang singkat bagi korban peristiwa 1965/1966 yang mayoritas telah berusia lanjut untuk menantikan lahirnya hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM.
Sembilan Tahun Kejahatan Seirus Wamena 4 April 2003
Tgl terbit: Rabu, 04 April 2012
Kronologi peristiwa: Pada tanggal 4 April 2003 pukul 01 WIT sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata Markas Komando Distrik (MAKODIM) 1702 Wamena. Penyerangan ini menewaskan dua personil KODIM: Lettu TNI AD Napitupulu dan Parajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata) dan satu orang prajurit luka-luka. Serta dari pihak penyerang satu orang tewas dan satu orang lagi luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pucuk senjata dan amunisi. Selanjutnya terjadilah Operasi besar-besaran untuk pencarian pelaku dan sejumlah pucuk senjata dan amunisi. TNI dalam operasinya telah menyebarkan ketakutan dan situasi tidak aman dengan melakukan pemindahan paksa di dusun Perabaga, Yonggime dan Alogonik disertai pengrusakan dan penghilangan harta milik masyarakat.
Hentikan Kekerasan Jelang Pilkada Aceh
Tgl terbit: Rabu, 04 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) amat menyesalkan tingginya intensitas kekerasan menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Aceh, 9 April 2012 mendatang.
Putusan Peradilan Terhadap Forkorus CS Jauh dari Prinsip HAM dan Semangat Peradilan Yang Fair
Tgl terbit: Jumat, 16 Maret 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyesalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura Papua Barat, yang menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap Forkorus Yaboisembut, S. Pd, Edison Kladeus Waromi serta 3 orang lainnya, yakni; Dominikus Surabut, August M. Sananai Kraar dan Selpius Bobii, pada hari ini. Meski putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni 5 tahun penjara, namun pada praktiknya sangat jauh dari prinsip peradilan yang fair (unfair trial) dan tidak sejalan dengan gagasan membangun Papua Damai melalui dialog yang bermartabat.
Mendesak Penghentian kerjasama/peningkatan Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Sudan
Tgl terbit: Jumat, 09 Maret 2012
Seperti telah diketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia dan Sudan telah bersepakat melakukan peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri negara masing-masing pada konferensi pers di Gedung Pancasila Februari lalu. Dalam pertemuan antar kedua Menteri Luar Negeri tersebut, Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Republik Sudan Ali Ahmed Karti membahas berbagai macam isu di kawasan masing-masing, mulai dari ekonomi hingga isu Suriah.
Mendesak Penghentian Kerjasama/peningkatan Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Sudan
Tgl terbit: Jumat, 09 Maret 2012
Seperti telah diketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia dan Sudan telah bersepakat melakukan peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri negara masing-masing pada konferensi pers di Gedung Pancasila Februari lalu. Dalam pertemuan antar kedua Menteri Luar Negeri tersebut, Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Republik Sudan Ali Ahmed Karti membahas berbagai macam isu di kawasan masing-masing, mulai dari ekonomi hingga isu Suriah.
Koalisi Mayarakat Sipil Untuk Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Kamis, 08 Maret 2012
Saat ini Komnas HAM sedang melakukan proses seleksi untuk calon anggota Komisioner periode 2012-2017. Proses ini merupakan proses yang penting bagi proses penegakan HAM dimasa mendatang. Komisioner Komnas HAM mendatang akan menghadapi berbagai tantangan pelanggaran HAM. Komnas HAM masih dipercaya sebagai tempat pengaduan pelanggaran HAM sebanyak 4502 berkas pengaduan †bukan jumlah yang besar dibanding luasnya pekara dan wilayah Indonesia namun tidak pula jumlah yang kecil. Oleh karenanya, Komnas HAM harus terus dikawal, diperkuat dan diberdaya sehingga dapat menjalankan mandatnya dengan baik.
Hentikan Rekayasa Hukum Terhadap Rahmatullah di Pengadilan Negeri Jember Jawa Timur
Tgl terbit: Jumat, 17 Februari 2012
Praktek penegakan hukum di Indonesia kembali tercoreng dengan proses peradilan yang tengah di gelar di Pengadilan Negeri Jember, baru-baru ini . Adalah Rahmatullah (28) warga desa Pakis, kecamatan Panti Kabupaten Jember Jawa Timur dituduh melakukan perampokan di rumah Haji Sofyan di desa Kemuningsari pada bulan Juli 2011.
Rekomendasi untuk Tim Seleksi Komnas HAM: Pembelajaran dari Komnas HAM Periode 2007-2012 untuk Perbaikan di Masa Datang
Tgl terbit: Kamis, 26 Januari 2012
Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik proses seleksi calon anggota baru Komnas HAM periode 2012-2017. Komnas HAM adalah sebuah institusi harapan atas keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Sebagai sebuah institusi negara, sebenarnya Komnas HAM hanyalah satu elemen kecil dari suatu sistem HAM di tingkat nasional yang membutuhkan komitmen simultan semua organ-organnya. Meski tidak bisa merepresentasikan untuk suatu sistem HAM nasional, institusi semacam Komnas HAM punya suatu minimum performa institusional (juga relatif tersedia dalam aturan normatif nasional UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000):
"Mendorong Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia"
Tgl terbit: Rabu, 25 Januari 2012
Pasca otoritarian telah terjadi berbagai perubahan penting di Indonesia. Indonesia dianggap sebagai negara demokratis. Pelembagaan prosedur-prosedur demokrasi telah berlangsung relatif stabil. Telah pula hadir masyarakat sipil yang cukup vibran meskipun rentan. Namun, Di tengah perubahan itu kondisi pelanggaran hak asasi terus berlangsung dengan masih maraknya rentetan kekerasan dengan berbagai latar belakang seperti agama, sumber daya alam, sengketa lahan dan pembungkaman ekspresi terus terjadi.
Jelang Persidangan Kongres Rakyat Papua III, 30 Januari 2012: "Mendesak Pemantauan Terbuka untuk Menjamin Persidangan berjalan Jujur"
Tgl terbit: Rabu, 25 Januari 2012
Penyerangan masyarakat sipil peserta Kongres Rakyat Papua III yang berlangsung 17-19 Oktober 2011 merupakan pelanggaran hak berekspresi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kami mencatat bahwa dalam peristiwa tersebut telah diduga kuat telah terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia oleh aparat TNI/Polri berupa tindakan penangkapan sewenang-wenang disertai tindakan penyiksaan terhadap masyarakat sipil, baik itu peserta kongres maupun pihak yang datang hanya untuk menonton serta tindakan pengrusakan terhadap harta kekayaan milik masyarakat yang menimbulkan kerugian materiil di beberapa lokasi yang menjadi pusat penangkapan. Pasca peristiwa tersebut, ditemukan 3 korban tembak yang diduga kuat juga dilakukan oleh aparat TNI/Polri. Hal ini diperkuat pula dengan hasil temuan Komnas HAM yang telah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ini.
Presiden SBY Harus Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat, Bukan Berwacana
Tgl terbit: Jumat, 20 Januari 2012
KontraS menyayangkan pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada rapat pimpinan POLRI-TNI, Jum’at 20 Januari 2012, yang mengatakan ada banyak tuduhan yang tidak benar berupa terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Sebagaimana, diantaranya, yang diberitakan dalam media Republika.co.id dan detik.com (Jum at, 20 Jan 2012) SBY menyatakan bahwa peristiwa demi peristiwa yang terjadi bukan pelanggaran HAM yang berat (Kejahatan terhadap kemanusiaan dan Genosida) sebagaimana yang terjadi di Bosnia Herzegovina, Kamboja ataupun Afrika.
3 Tahun Penyelidikan Peristiwa 1965/1966; Jangan Tunda lagi Laporan Hasil Penyelidikan
Tgl terbit: Selasa, 17 Januari 2012
Penundaan penyelesaian dan pengesahan hasil laporan penyelidikan pro justisia peristiwa 1965/1966 secara berulang-ulang menunjukan Komnas HAM tidak mempunyai itikad serius dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat. Berlarut-larutnya penyelesaian laporan hasil penyelidikan tidak saja mempermainkan hukum itu sendiri tetapi juga mempermainkan akal sehat korban peristiwa 1965/1966 yang telah berusia lanjut.
Surat Terbuka bagi Menteri Hukum dan HAM untuk Penanganan Isu-isu Prioritas tentang Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Rabu, 04 Januari 2012
Melalui surat ini, KontraS bermaksud memberikan masukan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait beberapa isu prioritas tentang hak asasi manusia yang harus menjadi perhatian Kementrian Hukum dan HAM dalam sisa waktu pemerintahan Presiden SBY-Boediono. Perlu diketahui bahwa dalam periode kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM sebelumnya, terdapat banyak misleading dalam mengimplementasikan hak asasi manusia. Kami berharap Menteri Hukum dan HAM dapat menjadikan masukan tentang isu-isu prioritas HAM ini untuk menjadi perhatian dalam menjalankan tugas.
BURUK, Kondisi HAM di Nusa Tenggara Timur
Tgl terbit: Rabu, 04 Januari 2012
Tahun 2011 telah berakhir. Tahun yang diawali dengan harapan akan perubahan menuju penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang lebih baik. Harapan akan jaminan keselamatan rakyat dalam kehidupan yang sejahtera di propinsi tercinta, Nusa Tenggara Timur. Tetapi, dipenghujung tahun ini, kami, Koalisi Masyarakat Sipil NTT, masih memperjuangkan dan mengkritisi berbagai perkembangan yang belum memenuhi rasa keadilan dan menciptakan kesejahteraan.
Kepolisian Sumut: Aktor Dominan Pelanggar HAM, Belum Profesional, dan Kriminalitas Tinggi
Tgl terbit: Selasa, 27 Desember 2011
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2011 ini BAKUMSU dan KontraS Sumut kembali melakukan kerjasama monitoring kasus dan peristiwa pelanggaran HAM dan Kekerasan yang dilakukan oleh sektor keamanan di Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan Kerjasama yang didasarkan pada premis awal bahwa sektor keamanan (TNI, Kepolisian, dan Satpol PP) merupakan institusi negara yang cenderung melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia sehingga perilaku dan aksinya di lapangan relevan untuk dimonitoring. Di sisi lain, Reformasi sektor keamanan di tingkat lokal, merupakan sektor yang harusnya mengalami reformasi secara legal formal. Namun faktanya di lapangan reformasi legal formal itu sering terdistorsi, alias tidak berjalan. Karenanya penting untuk memantau sejauhmana reformasi legal formal tersebut telah berlangsung secara aplikatif di lapangan. Kerjasama monitoring ini diperuntukkan untuk maksud pemantauan tersebut.
Polisi dan Wali Kota Banda Aceh Harus Bertanggung Jawab atas Pelanggaran HAM terhadap Anak Punk di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 21 Desember 2011
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengecam serangkaian tindakan pelanggaran HAM dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Polisi Banda Aceh, Satpol PP Banda Aceh dan Wali kota Banda Aceh beserta wakilnya, terhadap Komunitas anak Punk Banda Aceh pada 10 Desember 2011. Terakhir kami menyayangkan dukungan Gubernur Aceh yang mendukung tindakan kekerasan diatas terhadap anak-anak Punk di Banda Aceh.
Mendesak Proses Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat
Tgl terbit: Minggu, 13 November 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Dalam beberapa hari ini KontraS telah menerima pengaduan terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Tindakan yang dilakukan berupa penyiksaan dan atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merendahkan  martabat manusia. Penyiksaan merupakan sebuah kejahatan serius di dalam HAM. Adapun pengaduan tersebut adalah sebagai berikut:
Sanksi Hukum Tegas Untuk Aparat TNI Pelaku Penyiksaan & Tindakan Tidak Manusiawi di Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya Papua
Tgl terbit: Sabtu, 05 November 2011
Aparat keamanan yang bertugas di Papua, tidak pernah bosan mempertontonkan tindakan keji, berupa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi terhadap warga Papua. Kali ini yang menjadi korban adalah 12 masyarakat sipil dari Kampung Umpagalo, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan keterangan korban dan para saksi yang kami himpun, pelakunya berasal dari anggota TNI dari Pos Kurulu Batalyon 756. (lihat lampiran kronologis lengkap)
Temuan Sementara Tindak Kekerasan di Kongres III Abepura 
dan Mogok Kerja Karyawan PT Freeport Indonesia Temuan Sementara Tindak Kekerasan di Kongres III Abepura dan Mogok Kerja Karyawan PT Freeport Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 28 Oktober 2011
KontraS menyayangkan lemahnya profesionaitas aparat keamanan, terutama Polri, di Papua. KontraS dan KontraS Papua bersama berbagai organisasi HAM di Papua, seperti Foker LSM Papua, LBH Papua dan ALDP telah menghimpun data-data dan informasi lapangan. Kami menemukan terjadinya dugaan praktik pelanggaran HAM, berupa; pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya serta penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap Panitia Kongres Rakyat Papua III (19 Oktober 2011) di Abepura serta rangkaian kekerasan dan intimidasi terhadap Pengurus SPSI PT Freeport Indonesia dalam masa-masa pelaksanaan hak mogok (15 September sampai saat ini).
Kekerasan di Abepura : Pelanggaran Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul
Tgl terbit: Sabtu, 22 Oktober 2011
Penggunaan kekuatan yang berlebihan disertai tindakan kekerasan yang dilakukan (penembakan, penangkapan dan pengrusakan) oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura pada tanggal 19 Oktober 2011, mengakibatkan jatuhnya korban 3 (tiga) orang meninggal dunia, puluhan luka-luka (luka tembak dan hantaman popor senjata) dan 6 (enam) orang yang dijadikan tersangka.
Surat Terbuka Kepada Kapolri Mendesak Pemeriksaan terhadap Dugaan Penggunaan Kekuatan yang Berlebihan, Penembakan dan Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian pada Peserta Kongres III Papua
Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengecam keras diberlakukannya penggunaan keekuatan yang berlebihan serta tindakan kekerasan oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura. Sejak Kongres dimulai pada 17 Oktober 2011, ratusan aparat keamanan telah dikerahkan dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam menghadapi kongres tersebut. Di penutupan kongres, 19 Oktober 2011, aparat gabungan kembali dikerahkan dan melakukan penembakan kepada peserta kongres. Sekitar 1000 orang peserta kongres lari ketakutan. Sebanyak dua orang meninggal dunia akibat penembakan tersebut.
Surat Terbuka kepada Panglima TNI Mendesak Pemeriksaan Dugaan Tindakan Penembakan dan Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian pada Peserta Kongres III Papua
Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengecam keras diberlakukannya penggunaan keekuatan yang berlebihan serta tindakan kekerasan oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura. Sejak Kongres dimulai pada 17 Oktober 2011, ratusan aparat keamanan telah dikerahkan dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam menghadapi kongres tersebut. Di penutupan kongres, 19 Oktober 2011, aparat gabungan kembali dikerahkan dan melakukan penembakan kepada peserta kongres. Sekitar 1000 orang peserta kongres lari ketakutan. Sebanyak dua orang meninggal dunia akibat penembakan tersebut.
Reshuffle Kabinet SBY dan Agenda Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2011
KontraS tidak melihat banyak kemungkinan kemajuan Hak asasi manusia dari agenda evaluasi dan pergantian menteri pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, dipertengahan Oktober 2011 ini. Hal ini disebabkan oleh ketidak jelasan latar belakang pergantian sejumlah nama menteri (seperti Menteri Hukum dan HAM) dan masih dipertahankannya menteri-menteri yang tidak kontributif dari kacamata hak asasi manusia (seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Agama). Hutang penuntasan kasus-kasus pelanggaran ham tidak menjadi inspirasi perubahan nama di kabinet SBY. Setidaknya ada sejumlah situasi yang seharusnya menjadi agenda perhatian SBY dalam reshuffle sejumlah menteri dalam kabinetnya;
Budaya Kekerasan Masih Mendominasi Wajah Polri
Tgl terbit: Minggu, 16 Oktober 2011
Setidaknya pada medio dua bulan terakhir (akhir Agustus-Oktober 2011) budaya kekerasan ditubuh Polri masih terus terjadi. Setidaknya tercatat beberapa kasus seperti peristiwa penembakan oleh anggota Polres Morowali kepada warga di Tiaka Sulteng, penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap 15 orang warga Papua di Kotaraja Jayapura, penembakan pekerja PT Freeport Indonesia dan terakhir kasus penyerangan dan tindakan rasisme Polri terhadap aktivis yang menolak isi UU Intelijen di depan gedung DPR RI. (lihat kronologis)
"Kekerasan yang Berurat Berakar di Tubuh TNI"
Tgl terbit: Minggu, 02 Oktober 2011
Kami mengucapkan selamat hari jadi kepada institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-66. Di hari jadi yang istimewa ini, KontraS kembali mengapresiasi upaya-upaya yang telah ditempuh TNI untuk meneguhkan kredibilitas, profesionalisme dan supremasi sipil melalui berbagai langkah yang dilakukan, baik melalui arena legislasi maupun institusional. Namun demikian catatan kealpaan akuntablitas dan sendatan reformasi TNI masih perlu terus didorong dan dikawal, seperti persoalan; Kekerasan (anggota) TNI, Konflik lahan dengan warga sipil, tindakan politis (terhadap) TNI dan akuntabilitas koreksi atas kekerasan TNI.
Stop Politik Kekerasan dan Tarik Militer dari Tanah Papua
Tgl terbit: Rabu, 21 September 2011
Dialog Damai Jakarta †Papua yang dimotori oleh Jaringan Damai Papua ; Pater Neles dan Muridan, dengan mengawali konferensi damai di bulan Juni 2011, mendapat hambatan dari berbagai pihak yang tidak menginginkan Tanah Papua sebagai Tanah Damai dan penyelesaian masalah melalui sebuah Dialog Bermartabat, sebagaimana perkataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa penting untuk melakukan Komunikasi Konstruktif dan Membangun Papua Dengan Hati.
Polisi Harus Mengutamakan Proses Hukum Pelaku Penembakan Warga Tiaka, Morowali
Tgl terbit: Minggu, 11 September 2011
Terhitung sudah 20 (dua puluh) hari sejak terjadinya peristiwa berdarah di Tiaka, Morowali yang mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal secara mengenaskan, pihak Kepolisian belum juga menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kepolisian justru memilih "ngotot" mempidanakan masyarakat yang menuntut hak-hak mereka terhadap PT. Medco.
Perkembangan Peristiwa Tiaka Sulteng: Komnas HAM dan Kompolnas Harus Pastikan Penghukuman kepada Anggota Polri yang Melakukan Tindakan Pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Minggu, 04 September 2011
KontraS meminta Komnas HAM dan Kompolnas untuk membentuk tim dan melakukan investigasi mendalam terhadap peristiwa penembakan yang dilakukan oleh anggota Polres Morowali kepada warga di Tiaka, Sulawesi Tengah yang menewaskan 2 orang warga, pada 22 Agustus lalu serta penanganan kepada warga yang kemudian ditangkap dan dibawa ke Polda Sulawesi Tengah, hingga hari ini, 4 September 2011
Penangkapan dengan disertai Penyiksaan Warga Sipil oleh Polisi/TNI, Memperburuk Situasi Papua
Tgl terbit: Sabtu, 03 September 2011
KontraS mengecam praktek buruk penegakan hukum dengan cara penyiksaan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh Polisi di Papua terhadap sejumlah warga sipil di Papua. Tindakan ini merupakan pelanggaran HAM yang berat yang sepatutnya dihindari karena bertentangan dengan sejumlah aturan hukum.
Mandeknya Agenda Keadilan di Aceh Pasca Enam Tahun MoU Helsinki
Tgl terbit: Selasa, 16 Agustus 2011
Enam tahun MoU Helsinki sesungguhnya telah memberikan satu kemajuan tersendiri bagi pemerintah Indonesia, di mana publik luas memaknai proses sosial-politik yang terjadi di Aceh adalah hasil dari upaya persistensi kedua belah pihak (pemerintah Indonesia dan GAM) untuk meraih perdamaian. Kesempatan ini juga digunakan oleh pihak GAM sebagai ruang yang dapat digunakan untuk terlibat dalam pengelolaan Aceh secara otonom melalui partisipasi dan otoritas politik prosedural yang masih terus berlangsung. Namun enam tahun MoU Helsinki dideklarasikan ternyata masih belum juga
Mendesak Tanggung Jawab Presiden RI untuk Papua Mendesak Tanggung Jawab Presiden RI untuk Papua
Tgl terbit: Jumat, 12 Agustus 2011
Setelah terjadi peningkatan tensi kekerasan dan konflik di Papua pada medio Juli hingga awal Agustus 2011, setidaknya ada tiga hal yang patut mendapat perhatian serius. Pertama, peran yang diambil oleh Polri Kedua, rangkaian beragam pernyataanyang tidak terstruktur oleh pejabat di Jakarta, diantaranya Menteri Pertahanan, Mabes Polri melalui Kadiv Humas, KSAD, Panglima TNI dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Ketiga, sikap pasif Presiden RI serta nihilnya peran DPR RI menjalankan fungsi kontrol terhadap institusi-institusi yang memiliki tanggungjawab vertikal, diantaranya TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang ditugaskan di Papua.
PENYIKSAAN DI RIAU: ANCAMAN INDIVIDU DALAM "PRE-TRIAL DETENTION"
Tgl terbit: Kamis, 11 Agustus 2011
KontraS menyesalkan adanya dugaan tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polsek Mandau, Bengkalis, Riau terhadap 4 orang warga Bengkalis yaitu Ali Dasmar, Asri, Irwan dan Rahman. Dugaan tindakan penyiksaan dalam proses pre-trial detention (proses awal penahanan) merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip HAM dan prinsip-prinsip peradilan jujur yang diatur dalam UU no. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR), UU No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Pelanggaran terhadap kode etik Profesi anggota Polri yang diatur dalam Perkap No. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara  dtanfRepublik Indonesia serta Perkap HAM no. 8 tahun 2009 tentang Implementasi prinsip dan Standard HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolsian RI terkait hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak di tangkap dan ditahan secara sewenang-wenang.
Peringatan 23 tahun demonstrasi rakyat 8888, pembantaian dan penangkapan massal: saatnya bagi ASEAN untuk bertindak
Tgl terbit: Senin, 08 Agustus 2011
23 tahun telah berlalu demonstrasi rakyat Myanmar tanggal 8 Agustus 1988 menggulingkan pemerintahan Ne Win. Segera setelah itu militer secara brutal memberangus gerakan tersebut. Sekitar 10.000 orang telah dibunuh, hilang, dan ribuan lainnya ditahan hingga kini. Beberapa diantaranya mati misterius dalam penjara dan ribuan lainnya melarikan diri ke luar negeri hidup tanpa status. Sejak itulah tiada lagi kebebasan berekspresi. Oposisi dibungkam, tokohnya seperti Aung San Suu Kyi, meski memenangkan pemilu tahun 1990, ditahan di rumahnya sendiri.
Kekerasan Di Aceh Ancaman Janji Damai dan Demokratisasi
Tgl terbit: Minggu, 31 Juli 2011
Menjelang peringatan enam tahun pasca-Perjanjian Damai Helsinki 15 Agustus 2011 dan ditengah perdebatan soal "Siapa Calon Gubernur di Aceh, dari Parpol atau Independen?" Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) amat menyayangkan masih maraknya praktik kekerasan di sana. Praktik kekerasan yang terjadi terakhir menimpa pada mantan kombatan, bekas Panglima GAM wilayah Batee Iliek, Saiful Cage pada Jumat malam, 22 Juli 2011, di Bireun Aceh. Ia tewas seketika. Aparat keamanan masih belum dapat mengidentifikasi pelaku penembakan. Melihat lebih jauh pola-pola praktik kekerasan di Aceh, kondisi ini tentu saja menimbulkan kecemasan dan sekaligus meningkatkan pesimisme warga Aceh pada kembalinya kekerasan di Aceh, kegagalan perdamaian dan molornya Pemilukada (Gubernur).
Penyerangan Kepada Reporter Tempo TV, adalah Upaya Pembungkaman Kebenaran
Tgl terbit: Jumat, 29 Juli 2011
LBH Jakarta, LBH Pers dan KontraS mengecam keras pemukulan terhadap reporter Tempo TV, Syarifah Nur Aida pada hari Kamis, 28 Juli 2011 dan menuntut pengusutan tuntas kasus pemukulan ini oleh Pemerintah. Serta menghukum pelaku dan pihak-pihak yang terkait.
Kontak senjata di Puncak Jaya; Memburuknya Kondisi HAM di Papua
Tgl terbit: Rabu, 20 Juli 2011
Peristiwa di Puncak Jaya yang terjadi sebulan terakhir ini, menunjukkan bukti bahwa pendekatan keamanan yang digunakan oleh pemerintah terbukti tidak efektif. Kontak tembak yang terjadi di Puncak Jaya menyebabkan tertembaknya 5 prajurit TNI dan 4 masyarakat sipil, yang terdiri dari seorang ibu dan tiga anaknya yang masih balita. Peristiwanya ini telah menambah potret buram situasi Hak Asasi Manusia di Papua.
Gugatan Korban Pelanggaran HAM terhadap EXXON Mobile dan TNI adalah Terobosan Penegakan HAM di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 13 Juli 2011
KontraS mendukung dan menyambut baik keputusan Pengadilan Federal Amerika Serikat (AS) pada 9 Juli 2011 kepada Pengadilan di bawahnya untuk melanjutkan sidang gugatan perdata korban Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh terhadap Exxon Mobil. Keputusan ini ibarat memberikan harapan buat korban pelanggaran HAM di Aceh untuk mendapatkan keadilan.
Kasus Exxon: Pemerintah Harus Perkuat Legal Aid
Tgl terbit: Selasa, 12 Juli 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh (KontraS Aceh), memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada Pengadilan Federal Amerika, atas putusan mempersilahkan 11 warga Aceh mengajukan tuntutan terhadap Exxon Mobil.
Mendesak Proses Persidangan Terbuka bagi Publik untuk Kasus Charles MaliÂ
Tgl terbit: Jumat, 08 Juli 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) memperoleh informasi akan digelarnya persidangan militer terkait kasus penyiksaan terhadap korban Charles Mali (24 tahun), warga Futubenao-Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 11-13 Juli 2011. Tindakan penyiksaan tersebut terjadi pada Minggu, 13 Maret 2011 dan diduga dilakukan oleh sejumlah anggota TNI Yonif 744 di NTT.
Catatan Evaluasi Kinerja Polri 2010-2011
Hari Bhayangkara ke-65
Mempertanyakan Bukti Nyata Komitmen POLRI Catatan Evaluasi Kinerja Polri 2010-2011 Hari Bhayangkara ke-65 Mempertanyakan Bukti Nyata Komitmen POLRI
Tgl terbit: Rabu, 29 Juni 2011
Menyambut Hari Bhayangkara ke 65 Polri, KontraS kembali memberikan evaluasi terhadap kinerja Polri sepanjang Juli 2010 - Juni 2011, khususnya pada masa kepemimpinan Kapolri baru, Jendral Pol. Timur Pradopo pasca dilantik Oktober 2010.Â
Surat Protes kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 28 Juni 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) manyatakan protes atas keenganan Mabes Polri pada 27 Juni 2011, menerima perwakilan KontraS untuk menyampaikan hasil pemantauan dan riset perihal praktek peyiksaan (kekerasan) yang salah satunya dilakukan oleh Polisi. Penyampaian ini juga terkait dengan masukan bagi Polri yang akan merayakan hari Bhayangkara ke 65 pada 1 Juli 2011.
PENYIKSAAN: TINDAKAN KEJI YANG TIDAK DIANGGAP SERIUS
Tgl terbit: Sabtu, 25 Juni 2011
Memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional (26 Juni), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengeluarkan laporan tahunan berjudul, "Penyiksaan: Tindakan Keji yang Tak Pernah Dianggap Serius". Laporan ini disarikan dari berbagai insiden penyiksaan yang mendapat perhatian publik luas (baik nasional maupun internasional) sepanjang Juli 2010 - Juni 2011, khususnya elaborasi berbagai laporan pengaduan kasus penyiksaan yang langsung ditangani oleh KontraS. Laporan ini mencoba memeriksa kembali sejauh mana negara dapat mengimplementasikan standar-standar HAM dalam produk kebijakan dan regulasi nasional
Respon Negara Terhadap Tindakan penyiksaan Masyarakat Sipil
Tgl terbit: Rabu, 22 Juni 2011
KontraS dan Humanum memberikan apresiasinya kepada pihak Kepolisian di Maluku terkait tindak lanjut laporan pengaduan tentang dugaan penyiksaan kepada para korban yang saat itu diduga sebagai bagian gerakan RMS. Tindak lanjut yang dilakukan adalah digelarnya sidang Kode Etik Kepolisian RI atas adanya pelanggaran profesi kepada dua orang anggota Polisi yaitu Briptu Frans Siahaya selaku Wakapolsek Saparuan dan Briptu Santonious selaku Kasat reskrim Pulau Ambon dan P.P Lease. Tanggal 20 Juni 2011 Ketua Komisi Etik telah memutuskan bahwa kedua terperiksa telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik khususnya UU no. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Polri pasal 5 huruf a dimana terperiksa tidak Menjaga citra dan kehormatan Lembaga Polri;
Peningkatan Kekerasan Polisi, Penurunan Performa Polri
Tgl terbit: Selasa, 07 Juni 2011
KontraS prihatin dengan peningkatan angka kekerasan Polisi dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Setidaknya telah terjadi 8 kasus tindakan kesewenangan anggota polisi. Tindakan-tindakan ini berupa, diantaranya, tindakan penyiksaan serta penangkapan sewenang-wenang dalam aksi penggerebekan terhadap sejumlah warga Papua di Kemayoran, Senen Jakarta Pusat; penembakan yang tidak sesuai prosedur (salah sasaran) seperti pada operasi teroris oleh Densus 88, penembakan kepada seorang office Boy di Sumut, penembakan salah sasaran pada warga Tangerang, di Jeneponto, Sulawesi Selatan dan di Medan kepada salah satu korban Sholawati (lihat laporan monitoring KontraS).
Hukuman Cambuk adalah Bentuk Penyiksaan yang Bertentangan dengan Konstitusi RI
Tgl terbit: Jumat, 27 Mei 2011
KontraS menyayangkan masih berlangsungnya hukuman cambuk yang dilakukan oleh Pemerintah Khusus Istimewa Aceh, meski hal itu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tercatat bahwa hukuman cambuk dilakukan terkait adanya pelanggaran terhadap hukum syariah (qanun) Aceh yang melarang perjudian, dimana pelakunya dijatuhi hukuman masing-masing enam cambukan sementara ratusan orang menontonnya. Data yang diolah KontraS Aceh menunjukkan 31 orang yang mengalami hukuman cambuk sepanjang April hingga Mei 2011. Pelanggaran terhadap 31 orang tersebut didominasi dengan pelanggaran karena perjudian dan tuduhan adanya perbuatan mesum.
Memastikan Proses Hukum Terhadap Pelaku Penyiksaan Roli dan Wandi
Tgl terbit: Kamis, 26 Mei 2011
Melalui surat ini, kami bermaksud memastikan berlanjutnya proses hukum terhadap pelaku penyiksaan Sdr. Roli dan Sdr. Wandi (selanjutnya disebut korban) dan meminta penjelasan terkait proses hukum terhadap pelaku tersebut. Berdasarkan keterangan yang kami terima, proses penyiksaan terjadi sejak proses penangkapan, yaitu pada tanggal 10 Juli 2010 di Baturaja Sumatera Selatan.
21 Tahun IDAHO, Kekerasan Dan Diskriminasi Masih Mendera LGBTIQ
Tgl terbit: Senin, 23 Mei 2011
17 Mei 2011, seluruh dunia memperingati 21 tahun diperingatinya hari international melawan homophobia atau yang secara internasional dikenal dengan International Day Against Homophobia (IDAHO). Pada 17 Mei 1990 World Health Organization (WHO) - Badan Kesehatan Dunia secara resmi menyatakan bahwa homoseksual bukan penyakit/gangguan kejiwaan. Di Indonesia melalui Kementerian Kesehatan pada 1993 di dalam Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa (PPDGJ) III juga mengeluarkan homoseksual dari klasifikasi sebagai gangguan jiwa/penyakit. Keputusan ini menjadi rujukan bagi para dokter, psikiatri maupun psikolog di Indonesia maupun dunia.
13 Tahun Reformasi, Apa Harapan Untuk Papua?
Tgl terbit: Senin, 23 Mei 2011
Pasca penggabungan Papua (dahulu Irian Jaya) kedalam wilayah NKRI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, praktis kondisi di tanah papua tidak pernah kondusif. Berbagai bentuk pelanggaran HAM berdimensi Sipil Politik maupun Ekonomi, Sosial dan Budaya terus terjadi dan berulang. Bahkan memasuki usia reformasi yang ke †13, tidak ada perubahan signifikan di tanah Papua. Meski pemerintah pusat berusaha memperbaiki kondisi Papua dengan melahirkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, namun kebijakan ini tidak banyak menolong masyarakat Papua keluar dari berbagai persoalan, justru sebaliknya memunculkan persoalan baru, seiring maraknya aksi protes warga Papua yang menilai pelaksanaan Otsus telah gagal.
BAHAYA DAN ANCAMAN PELANGGARAN HAM SERTA KEBEBASAN SIPIL DALAM PENERAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG INTELIJEN NEGARA
Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2011
Dalam perjalanan reformasi di Indonesia yang membawa beberapa perubahan, sector yang nyaris luput dari penataan ulang adalah Intelijen Negara. Padahal berubahnya system politik Negara dari pendekatan militeristik dan otoritarian menuju Demokrasi dan penghormatan HAM sepantasnya juga merubah paradikma, peran, fungsi, dan structural Intelijen Negara. Secara umum ada tiga alasan yang mendasari mengapa RUU untuk Intelijen Negara tersebut sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan penerapanya di Indonesia ;
Temuan dan Rekomendasi Penyelesaian Kasus Kekerasan TNI di Kebumen
Tgl terbit: Minggu, 15 Mei 2011
Paska terjadi kekerasan di Kebumen pada 16 April 2011, KontraS melakukan pencarian fakta atas peristiwa kekerasan yang terjadi di Kebumen. Pencarian fakta tersebut dilakukan khusus di desa Setrojenar, kecamatan Bulus pesantren dimana peristiwa kekerasan terjadi. Tim pencari fakta ini menemukan sejumlah saksi (11 orang) yang melihat langsung dan menjadi korban dari tindak kekerasan pada saat, sebelum dan sesudah peristiwa terjadi.
Mendesak Investigasi dan Koreksi terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Jember
Tgl terbit: Selasa, 03 Mei 2011
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan) telah memperoleh pengaduan terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh dua oknum Polsek Mumbulsari, Suprayitno dan Dana Wildan Fathoni terhadap korban, Andi Irawan bin Abdur Rosyid (35 tahun) yang beralamat di dusun Curah Laos, Desa Lampeji, Kec. Mumbulsari kab. Jember. Dugaan penyiksaan tersebut dilakukan sepanjang proses pemeriksaan sdr Andi Irwan yang saat itu diduga dikenakan pasal 362 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
Mendesak pemeriksaan atas dugaan penangkapan sewenang-wenang dan tindakan penyiksaan
Tgl terbit: Jumat, 29 April 2011
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) telah menerima pengaduan dari Hermanus Riupassa tentang tindakan penyiksaan yang dialaminya selama pemeriksaan di Mapolres Perigi Lima dan Polsek Tulehu selama penyidikan. Dugaan tindakan penyiksaan dilakukan oleh penyidik pada saat pemeriksaan terkait dugaan Hermanus sebagai pelaku pembunuhan berencana dan beberapa oknum polisi yang melakukan penangkapan.
Tindak Kekerasan TNI kepada Petani di Kebumen Ancaman Serius Reformasi TNI
Tgl terbit: Minggu, 17 April 2011
Kami mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI AD terhadap  sejumlah warga petani kawasan Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (16/4). Berdasarkan laporan sementara warga, 6 orang warga yang tertembak dan 4 orang warga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI. Semua korban yang luka-luka dirawat di RSUD Kebumen. Sementara 7 orang dimintai keterangan oleh polisi. Warga petani mengalami ketakutan karena ancaman intimidasi. Informasi ini masih didalami karena ases masyarakat sipil untuk mendapatkan informasi sangat terbatas.
Kemunduran Peradilan dalam Pengungkapan Penyiksaan
Tgl terbit: Rabu, 13 April 2011
KEMUNDURAN PERADILAN DALAM PENGUNGKAPAN PENYIKSAAN Pada tanggal 16 Maret 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan putusan Mahkamah Agung Nomor 1010K/Pdt/2009 terkait dengan gugatan beberapa organisasi Hak Asasi Manusia atas beberapa peristiwa penyiksaan yang selama ini terjadi di Indonesia. Mahkamh Agung menolak permohonan kasasi dari Para pemohon dikarenakan alasan-alasan permohonan tidak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung memandang bahwa pemohon kasasi tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 dan 3 Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok sebagai dasar atau pedoman untuk memeriksa gugatan yang menggunakan legal standing.
RUU Intelijen Harus Belajar dari Peran Intelijen di Kasus-kasus Pelanggaran HAM masa lalu
Tgl terbit: Selasa, 05 April 2011
KontraS merespon positif rencana pembahasan RUU Intelijen sesuai Prolegnas 2011. Namun demikian hadirnya draf naskah Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara perlu berkaca pada akuntabilitas kasus-kasus planggaran HAM masa lalu. Dalam catatan KontraS ujung pangkal ruwetnya akuntabilitas intelijen kita dapat dimulai dari penelusuran praktik-praktik kebijakan intelijen di masa Orde Baru.
Tindakan Brutal Yonif TNI 744 / SYB di Kabupaten Belu Harus di Bawa Ke Proses Hukum yang Berstandar HAM
Tgl terbit: Selasa, 29 Maret 2011
Kami mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menangani kasus ini segera menggunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan UU 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Kami menilai, sejauh ini Komnas HAM telah gagal memainkan peran untuk terwujudnya penghukuman yang efektif terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh anggota TNI.
Somasi Terbuka atas Penyelidikan Kasus 1965/1966 Somasi Terbuka atas Penyelidikan Kasus 1965/1966
Tgl terbit: Kamis, 17 Maret 2011
Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat. Dan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 huruf a-g (huruf 1-4) UU N0 26 Tahun 2000, Komnas HAM berwenang untuk; menerima laporan, memanggil pihak pengadu atau pihak yang diadukan, memanggil saksi, meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian, memanggil pihak terkait dan atas perintah penyidik dapat melakukan pemeriksaan surat, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan setempat; rumah, pekarangan, bangunan dll, mendatangkan ahli
Penyiksaan dan Pembunuhan terhadap Charles Mali
Tgl terbit: Rabu, 16 Maret 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) telah memperoleh pengaduan terkait penyiksaan yang berakibat pada hilangnya nyawa seorang pemuda di Futubenao- Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Korban bernama Charles Mali (24 tahun). Diduga korban meninggal setelah mengalami penyiksaan bersama 5 (enam) pemuda lainnya di Markas Yonif 744/Satya Yudha Bhakti (SYB) Tobir, Kecamatan Tasifeto Timur pada hari minggu, 13 Maret 2011.
"Kasus kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah adalah kejahatan terhadap kemanusiaan: Komunitas Internasional harus turun tangan"
Tgl terbit: Senin, 07 Maret 2011
Kami yang tergabung dalam Human Rights Working Group -Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia yang beranggotakan sekitar 54 organisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia- bermaksud akan melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah dan kasus-kasus lainnya dalam sidang Dewan HAM PBB ke 16, yang berlangsung pada bulan Maret 2011.
Indonesia dan HAM : Demokrasi dan Pluralisme dalam BahayaÂ
Tgl terbit: Kamis, 10 Februari 2011
Paris-Jakarta, 10 Februari 2011. Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH - The International Federation for Human Rights), sebuah LSM internasional dengan 164 anggota perserikatan di seluruh dunia, KontraS dan Imparsial, dua LSM HAM terkemuka di Indonesia, pada hari ini meluncurkan sebuah laporan mengenai HAM di Indonesia, dengan fokus khusus pada situasi berbahaya yang dihadapi kaum minoritas, baik itu agama, etnis, ataupun orientasi seksual.
"Penyelesaian Kasus Talangsari dan Peluang Kita Memperbaiki Wajah Kebebasan Beragama"
Tgl terbit: Senin, 07 Februari 2011
Kebebasan beragama dari dulu hingga kini masih menjadi persoalan karena negara terutama pemerintah tidak pernah menyelesaikan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia.
Pernyataan SBY: Sinyal Darurat Penegakan Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Jumat, 28 Januari 2011
Seminggu sudah tidak ada klarifikasi dan upaya menganulir pernyataan Presiden Republik Indonesia Bapak H. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan pengarahan di Rapim TNI dan Polri 2011 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta, Jum'at (21/22). Saat itu, Presiden mengatakan "...menyangkut hukum dan pelanggaran HAM. Saya senang, saya bersyukur, saya berterimakasih kepada jajaran TNI dan Polri sebab bertahun-tahun terakhir ini, sejak 2004, tidak ada pelanggaran HAM berat, no gross violation of human rights." (http.www.presidenri.go.id)
Vonis Rendah Putusan Sidang Pengadilan Militer III-19 Jayapura :
Keberlanjutan Ketiadaan Penghukuman bagi Pelaku Pelanggaran HAM di Papua

Tgl terbit: Selasa, 25 Januari 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan vonis rendah yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura terhadap 3 orang anggota TNI dari Batolyon Infanteri 753/Arga Vira Tama - Nabire. Ketiga terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan penyiksaan kepada Anggen Pugo alias Tunaliwor Kiwo (50) dan Telangga Gire, keduanya adalah petani di Puncak Jaya-Papua.
SIARAN PERS BERSAMA KontraS, KontraS Papua dan AMPTPI
Merespon Tuntutan Oditurat Militer Kepada Terdakwa TNI Atas Kasus Penyiksaan Puncak Jaya

Tgl terbit: Sabtu, 22 Januari 2011
Hati rakyat Papua terluka kembali lagi atas tuntutan Oditurat Militer Mahkamah Militer III terhadap pelaku pelanggaran HAM 3 (Tiga) orang anggota TNI dari Batolyon 753 Nabire; Serka Dua Irwan Riskianto (10 bulan), Prajurit Satu Thamrin Makangiri (9 bulan) dan Prajurit Satu Yakson Agu (12) bulan. Tuntutan ini memperlihatkan penegakan hukum di Indonesia khususnya di Tanah Papua belum benar-benar ditegakan bagi aparat keamanan/Militer. Banyak fakta ketidakadilan telah terjadi selama proses persidangan di Pengadilan Militer III/19 Jayapura, Papua, pada Kamis 20/1/2010. Proses hukum terkesan terburu-buru
Prioritas KontraS Membangun Gerakan HAM di Indonesia
Hasil Kongres III Federasi KontraS, Jakarta 19-20 Januari 2010

Tgl terbit: Jumat, 21 Januari 2011
Pada 19-20 Januari 2010 Federasi KontraS melangsungkan Kongres III di Jakarta yang dihadiri perwakilan KontraS wilayah dari Aceh, Sumut, Jakarta, Jatim, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua. Dalam Kongres ini dibahas sejumlah masalah, hingga kemajuan dan tantangan penegakan HAM di Indonesia, diantaranya adalah:
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Tgl terbit: Jumat, 14 Januari 2011
Kami selaku masyarakat sipil dari berbagai latar belakang yang memiliki kepedulian terhadap prospek Hak Asasi Manusia di Papua, menyampaikan keprihatinan atas kegagalan Komnas HAM RI mendorong penyelesaian kasus - kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua.
Catatan Khusus Agenda Penegakan Hukum di Jakarta Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri
Tgl terbit: Selasa, 11 Januari 2011
Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian khusus dan masukan kami terkait penegakkan hukum yang berlangsung selama ini di Jakarta yang berada di bawah tanggung jawab bapak selaku Kapolda Metro Jaya. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian khusus tersebut adalah:
Tinggalkan Hukum Warisan Kolonial, Perbaiki Perilaku Aparat!
Tgl terbit: Minggu, 09 Januari 2011
Awal tahun 2011, hukum di Indonesia digemparkan oleh sejumlah peristiwa memalukan sekaligus memilukan. Mulai dari plesiran Gayus, yang melenggang bebas ke luar negeri, meski berstatus ditahan, barter tahanan, hingga kasus kekerasan aparat, yang tak kunjung berkurang. Keseluruhan ‘perilaku menyimpang’ dalam penegakan hukum tersebut, melibatkan hampir semua aktor penegakan hukum, dari polisi hingga sipir penjara, bahkan aparat imigrasi yang mengklaim diri tengah mereformasi diri, pun tak kalah penyimpangannya
REKOMENDASI KOMNAS HAM TIDAK TEGAS
Respon atas Laporan Pemantauan Kekerasan di Puncak Jaya - Papua

Tgl terbit: Rabu, 05 Januari 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan atas ketidak tegasan rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim pematauan dan penyelidikan Komnas HAM dalam merespon kekerasan di Puncak Jaya, Papua. Tim ini dibentuk berdasarkan keputusan sidang paripurna pada 10 November 2010 setelah Komnas HAM menerima Pelaporan dari berbagai pihak. Laporan tim Komnas HAM ini memfokuskan pada tiga persitiwa dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Puncak Jaya, yaitu; Pembunuhan Pendeta Kinderman Gire
SURAT TERBUKA AWAL TAHUN
Penyampaian Keprihatian dan Tawaran Solusi Penyelesaian : Satu Tahun Penegakan HAM di Tanah Papua 2010

Tgl terbit: Rabu, 29 Desember 2010
Melalui surat ini, kami bermaksud menyampaikan rasa keprihatinan yang dalam atas situasi hak asasi manusia di Papua. Setiap waktu masih saja terjadi peristiwa kekerasan yang melahirkan korban karena minimnya perlindungan keamanan bagi rakyat Papua, sebagaimana dijamin oleh konstitusi RI.
Catatan Akhir tahun 2010 tentang situasi HAM Indonesia (KontraS, Des 2010)<br>Hampa Perlindungan Hak Asasi Terhadap Warga Negara Catatan Akhir tahun 2010 tentang situasi HAM Indonesia (KontraS, Des 2010)
Hampa Perlindungan Hak Asasi Terhadap Warga Negara

Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2010
Catatan akhir tahun ini dibuat untuk menilai situasi penegakan Hak asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang 2010. Penilaian tersebut dilakukan dengan melihat sejauh mana Negara melakukan penghormatan (to respect), perlindungan (to protect) dan pemenuhan (to fulfil) terhadap hak asasi manusia di yurisdiksinya. Penghormatan mengandaikan adanya pengakuan aturan-aturan hukum atas hak asasi manusia. Sementara perlindungan mengandaikan adanya peran Negara secara aktif dalam melindungi setiap individu warganya dari ancaman kekerasan
Agenda HAM dalam Program Legislasi Nasional 2011
Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
Pada 14 Desember 2010 DPR mengesahkan program legislasi nasional (Prolegnas) 2011 sebagaimana yang menjadi mandat (pasal 15 dan 16) Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Paripurna DPR RI mengesahkan 70 RUU prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011 dan lima daftar RUU kumulatif terbuka yang bersisi tentang perjanjian internasional; akibat keputusan Mahkamah Konstitusi;
SURAT : Masukan terhadap Draft Revisi Perpres Kompolnas
Tgl terbit: Sabtu, 11 Desember 2010
Melalui surat ini, KontraS bermaksud menyampaikan masukan terhadap Draft Revisi Perpres tentang Komisi Kepolisian Nasional yang saat ini sedang dibuat oleh Kompolnas. Kami meminta agar pengesahan dari draft revisi Prepres tentang Kompolnas ini ditunda untuk menjawab kebutuhan Kompolnas yang ideal dan menjadi tuntutan publik.
Refleksi Penegakan HAM di Era Otonomi Khusus Papua :
Kekerasan Masih Terus Berlanjut

Tgl terbit: Kamis, 09 Desember 2010
Otonomi khusus lahir dari sebuah pergumulan dimana orang Papua selalu menjadi obyek dari pembangunan tersebut. Implikasinya melahirkan banyak peristiwa kekerasan atau pelanggaran HAM yang di alami oleh orang Papua dari tahun ke tahun. Akan hal itu di akui secara tegas dalam UU Otsus Papua pada bagian menimbang huruf (F) Kemudian di uraikan lebih lanjut lagi dalam pasal.45 sd pasal 47, artinya bahwa negara mengakui telah terjadi kesalahan menerapkan kebijakan di tanah Papua. Harapan akan lahirnya "ratu adil"
Pesan HAM KontraS
Memperingati Hari HAM Sedunia 10 Desember 2010

Tgl terbit: Kamis, 09 Desember 2010
Ukuran keberhasilan penegakan HAM adalah melalui pembuktian konkret dari strategi agenda prioritas yang kita miliki. Namun kedua hal diatas; strategi dan bukti konkret, masih absen dari pemerintahan dan pengelola Negara hari ini, SBY-Boediono. Penegakan hak asasi manusia, keamanan, dan jaminan hak-hak dasar kewarganegaraan belum terpenuhi.
SOLIDARITAS KORBAN PELANGGARAN HAM PAPUA: "PAPUA TRA LUPA"
Tgl terbit: Selasa, 07 Desember 2010
Peristiwa Abepura 7 Desember 2000, berawal dari penyerangan Polsek Abepura oleh kelompok tak dikenal dan kebakaran ruko yang terletak di Lingkaran Abepura, pukul 02:00 WP (dini hari waktu Papua). Penyerangan tersebut menggunakan atribut-atribut yang menjadi cirri khas masyarakat Pegunungan Tengah Papua dan melegitimasi tindakan brutal dan tak berperikemanusiaan aparat terhadap penduduk sipil. Akibat penyerangan tersebut seorang Polisi dibunuh dan 2 lainnya luka-luka.
Draft Revisi Perpres Kompolnas Baru Tidak Akan Mampu Menjawab Persoalan Akuntabilitas Polri
Tgl terbit: Senin, 22 November 2010
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mendukung penuh agenda penguatan institusional Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), namun pesimis melihat draft Revisi Perpres No. 17 Tahun 2005 yang segera diteken oleh Presiden. Draft Perpres tersebut tidak menjawab kebutuhan publik akan peran Kompolnas sebagai badan pengawas (oversight) efektif Polri.
Presiden SBY Harus Mulai Bicarakan "Dialog Damai" di Papua
Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
Dalam dua hari ini (21-22 November 2010) Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono SBY) melakukan kunjungan ke Papua. Seharusnya kunjungan ini mengagendakan pembahasan situasi keamanan yang banyak berimplikasi pada memburuknya kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di masyarakat sipil Papua. Atau secara lebih luas, SBY harus mengagendakan perumusan dialog di Papua. Kami menyayangkan jika kunjungan ini hanya untuk koordinasi kerja dan sekedar kunjungan simbolik, apalagi jika justru meningkatkan sekuritisasi Papua hingga berlipat-lipat.
Penolakan Praperadilan atas Tindakan Penyalahgunaan Prosedur Anggota Polsek Saparua :
Ketidakjelasan Sikap Hakim atas Terungkapnya Fakta di Persidangan

Tgl terbit: Selasa, 16 November 2010
KontraS mempertanyakan putusan hakim Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh KontraS atas nama 6 warga Saparua Maluku yang pada hari ini (16/11) memutuskan 'gugatan pemohon tidak dapat diterima'. Majelis hakim bersikap ambigu dengan menolak eksepsi termohon, namun juga tidak memeriksa fakta materil yang diajukan oleh pemohon.
Penyalahgunaan prosedur oleh pihak kepolisian Saparua;
Perkuat bukti adanya penangkapan dan penahanan sewenang-wenang kepada Tahanan Politik Maluku

Tgl terbit: Kamis, 11 November 2010
KontraS mendampingi para keluarga korban dari tahanan politik di Maluku yang mengalami penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan pada Agustus 2010 dengan mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri I Kota Ambon yang dimulai pada 8 November 2010. Pada Kamis, 11 November 2010 agenda pemeriksaan memasuki agenda pemeriksaan saksi dan hakim telah memeriksa 2 orang saksi.
PUTUSAN PENGADILAN MILITER KODAM XVII CENDERAWASIH MENGABAIKAN RASA KEADILAN KORBAN
Tgl terbit: Kamis, 11 November 2010
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan tetap dipaksakannya proses persidangan para pelaku penyiksaan warga Papua di Tinggi Nambut, Puncak Jaya yang sebelumnya beredar di video youtube pada akhir oktober 2010. Sedari awal kasus ini muncul kepublik kami meyerukan dilakukannya penyelidikan independen oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hingga terlaksananya persidangan bagi para pelaku di Pengadilan HAM.
Praperadilan atas Dugaan Penyalahgunaan Prosedur anggota Polri
terhadap Tahanan Politik di Maluku

Tgl terbit: Selasa, 09 November 2010
Senin, 8 November 2010 digelar sidang praperadilan terhadap dugaan tindakan penyalahgunaan prosedur anggota Polri di Maluku yang melakukan penangkapan sewenang-wenang, penyitaan dan penyiksaan kepada 6 orang tahanan politik di Maluku, pada Agustus lalu. Praperadilan ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri I Kota Ambon.
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Tgl terbit: Selasa, 09 November 2010
Kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyatakan keberatan terhadap usulan dan upaya-upaya pemberian gelar Pahlawan Nasional RI kepada (alm.) H.M. Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia II. Keberatan ini didasari oleh sejumlah alasan sebagaimana kami uraikan dibawah ini;
Surat : Pembentukan Tim Penyelidik Terkait Kasus Penyiksaan oleh Anggota TNI
Tgl terbit: Jumat, 05 November 2010
Beberapa hari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pengungkapan peristiwa penyiksaan yang dialami warga di Tinggi Nambut Papua, sebagaimana yang didokumentasikan lewat video Youtube. Perintah Presiden ini diisyaratkan dengan rencana pengadilan kepada lima anggota TNI Kodam XVII/Cenderawasih yang menjadi pelaku penyiksaan ke Mahkamah Militer, Jayapura, Papua pada Jumat (5/11).
"Mendesak penyelidikan khusus terkait penyiksaan di Papua"
Tgl terbit: Jumat, 05 November 2010
Beberapa hari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pengungkapan peristiwa penyiksaan yang dialami warga di Tinggi Nambut Papua, sebagaimana yang didokumentasikan lewat video Youtube. Perintah Presiden ini diisyaratkan dengan rencana pengadilan kepada lima anggota TNI Kodam XVII/Cenderawasih yang menjadi pelaku penyiksaan ke Mahkamah Militer, Jayapura, Papua pada Jumat (5/11).
Segera Gunakan Mekanisme Pengadilan HAM di Papua, Bukan Mahkamah Militer
Tgl terbit: Rabu, 03 November 2010
Kami mengapresiasi langkah cepat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintahkan pengungkapan peristiwa penyiksaan yang dialami warga di Tinggi Nambut Papua, sebagaimana yang didokumentasikan lewat video
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan bagi Soeharto
Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 2010
Kami dari berbagai komponen masyarakat sipil di Aceh menyatakan keberatan terhadap rencana pemerintah untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia. Dalam pandangan kami, rencana pemberian gelar tersebut sangat mencederai rasa keadilan masyarakat di Provinsi Aceh.
Audit HAM Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono: 
Tahun Nir-Akuntabilitas Audit HAM Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono: Tahun Nir-Akuntabilitas
Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 2010
Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk publik melakukan evaluasi HAM terhadap Pemerintahan SBY-Boediono, tidak hanya untuk melihat kinerja kepemimpinan nasional, namun juga berguna untuk menduga-duga arah agenda HAM ke depan. Evaluasi satu tahun sebenarnya harus ditempatkan dalam kerangka 6 tahun kepemimpinan Presiden SBY di mana seharusnya agenda HAM sudah lebih tertata.
SIARAN PERS BERSAMA
NEGARA ABAI PADA PERLINDUNGAN PEMBELA HAM DAN KASUS-KASUS KEKERASAN DI PAPUA

Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
Tiga tahun setelah kedatangan Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Situasi Pembela HAM Ibu Hina Jilani ke Papua pada bulan Juni 2007, situasi para Pembela HAM di Papua tidak mengalami perubahan.1 Aparat keamanan, antara lain polisi, militer dan intelejen masih saja melakukan kekerasan terhadap Para Pembela HAM di Papua.
Siaran Pers Bersama
"Presiden harus membentuk Tim Investigasi di dalam negeri atas tuduhan pelanggaran HAM untuk Respon Upaya Hukum oleh Sejumlah Orang di Belanda"

Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
Pembatalan kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke Belanda karena khawatir dengan upaya hukum oleh anggota RMS (Republik Maluku Selatan) kemarin adalah tindakan merugikan kepentingan publik Indonesia. Harusnya Presiden menyikapi proses hukum tersebut dengan tindakan hukum lain yang wajar, seperti menunjuk pengacara/pembela yang kredibel untuk menjawab dan mengikuti proses hukum yang sudah dimulai di Den Haag.
Densus 88 di Maluku:
Penangkapan, Penahanan sewenang-wenang hingga Penyiksaan

Tgl terbit: Kamis, 30 September 2010
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan) telah menemukan adanya tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh Densus 88 di Markas Detasemen 88 AT di Tantui dan Mapolsek Saparua. Tercatat dari 23 orang yang ditangkap sejak 1 Agustus 2008, 21 orang diantaranya ditahan sampai sekarang dan 14 orang diantaranya mengalami tindakan penyiksaan.
SURAT TERBUKA:
MENDESAK PERHATIAN KHUSUS BAGI KESEHATAN TAPOL NAPOL

Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) hari ini menerima berita duka meninggalnya aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) bernama Yusuf Sipakoli. Yusuf Sipakoli meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum di Kudamati, Ambon. Perawatan di RS Yusuf Sipakoli setelah pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambon menyerahkan pengobatan Yusuf ke pihak keluarganya pada minggu pertama september 2010.
Permohonan Akses Kesehatan untuk Yusuf Pakoli
Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menerima informasi tentang seorang narapidana politik yang merupakan aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) bernama Yusuf Pakoli sedang dalam kondisi kritis saat ini. Korban Yusuf Pakoli sebelumnya diduga terlibat insiden cakalele saat perayaan Harganas di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 dan kemudian divonis selama 12 (dua belas) tahun penjara.
Pemerintah Harus Segera Membuat Tim Independen
Tgl terbit: Sabtu, 04 September 2010
KontraS menyatakan belasungkawa dan prihatin dengan bertambahnya korban meninggal akibat peristiwa Buol. Supriyadi, pegawai koperasi Buol meninggal pada 4 sept 2010 pukul 07.30 Wita akibat luka tembak di perut bagian bawah, projektil peluru tembus ke kantong kemih. Korban tertembak saat berlangsungnya aksi protes warga ke mapolsek Biau pada tanggal 31 Agustus 2010 malam hari.Supriyadi menambah daftar korban yang meninggal akibat dari peristiwa ‘Buol” menjadi 9 orang termasuk Kasmiri korban dugaan penyiksaan dalam tahanan kepolisian.
Mendesak Penyelidikan Menyeluruh atas Peristiwa Kekerasan di Buol
Tgl terbit: Kamis, 02 September 2010
Kami mengapresiasi langkah cepat Kapolri yang menugaskan Wakapolri, Komjen Pol. Yusuf Manggabarani untuk memimpin investigasi peristiwa kekerasan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Kami berharap kedatangan Wakapolri yang melakukan pertemuan dengan pihak Muspida, tokoh masyarakat, tokoh agama serta keluarga korban dapat membuka ruang dialog yang konstruktif untuk segera meredakan konflik serta menghentikan berbagai tindakan kekerasan yang terjadi dalam 3 hari terakhir.
Hentikan Kekerasan dan Selidiki Peristiwa Kekerasan di Buol
Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
KontraS sangat menyesalkan terjadinya kekerasan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, pada 30 - 31 Agustus 2010. Kami meminta semua pihak, baik warga Buol maupun aparat kepolisian, khususnya anggota Polres Buol menahan diri untuk menghentikan tindakan kekerasan dan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami meminta Pemda setempat serta DPRD untuk mendorong proses ini sebagai upaya pencegahan kekerasan yang meluas.
Penangkapan dan Penahanan Aktifis Politik di Maluku
Tgl terbit: Selasa, 10 Agustus 2010
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan) telah memperoleh pengaduan atas penahanan dan penangkapan sewenang-wenang oleh Densus 88 terhadap 9 orang warga Maluku sebelum peresmian Sail Banda oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Tindakan penahanan dan penangkapan tersebut tidak disertai dengan adanya surat pemberitahuan kepada keluarga sebelumnya. Penangkapan dan penahanan dilakukan lebih dahulu kepada Bpk Benny Sinay di rumahnya pada Senin dini hari tanggal 2 Agustus 2010.
"Regulasi Maju, Implementasi Mandek, Kekerasan dan Pelanggaran HAM Masih Tinggi" Refleksi Hari Bhayangkara ke-64 Evaluasi 1 Tahun Perkap Kapolri No 8 Tahun 2009
Tgl terbit: Kamis, 01 Juli 2010
Dalam rangka refleksi hari Bayangkara ke 64 Bakumsu, KontraS Sumut dan InsideS bekerjasama melakukan Evaluasi 1 tahun Implementasi Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatur tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan Tugas Polri. Sebuah apresiasi tinggi atas lahirnya Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 karena merupakan langkah riil progres kepolisian dibidang regulasi, seiring dengan merebaknya desakan supremasi hukum, HAM, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, demiliterisasi, defeodalisasi, desakralisasi, dekorporitisasi, transparansi, dan akuntabilitas,
EVALUASI DAN HARAPAN MASYARAKAT SIPIL 
HARI BHAYANGKARA KE-64
TANTANGAN KAPOLRI : MENUJU POLRI YANG 
DEMOKRATIS DAN AKUNTABEL EVALUASI DAN HARAPAN MASYARAKAT SIPIL HARI BHAYANGKARA KE-64 TANTANGAN KAPOLRI : MENUJU POLRI YANG DEMOKRATIS DAN AKUNTABEL
Tgl terbit: Selasa, 29 Juni 2010
Seperti biasa KontraS menggunakan momentum Hari Bhayangkara ke-64 di tahun 2010 ini dengan mengevaluasi kinerja Polri selama setahun belakangan ini. Kami menilai seluruh dinamika kinerja dalam Polri luruh dalam upaya membangun trustbuilding (kepercayaan publik), yang semestinya berakhir tahun ini sebagaimana disebutkan dalam grand strategi Polri.
Pernyataan Sikap Jaringan Anti Penyiksaan Indonesia (JAPI)
Dalam rangka memperingati Hari Internasional untuk Mendukung Korban Penyiksaan 26 Juni 2010

Tgl terbit: Kamis, 24 Juni 2010
Jaringan Anti Penyiksaan Indonesia (JAPI) mengutuk segala bentuk penyiksaan dan perlakuan dan penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat ditawar dan dikurangi dalam keadaan apapun.
Penanganan Polri dalam Operasi Anti-Terorisme Memprihatinkan
Tgl terbit: Kamis, 20 Mei 2010
KontraS prihatin terhadap metode penanganan Polri dalam operasi anti-terorisme belakangan ini. Dalam catatan KontraS, pihak yang diduga teroris tewas berjatuhan dengan jumlah yang besar. Beberapa upaya penyergapan juga tidak disertai prosedur hukum yang layak. Terkesan dengan dalih melawan kejahatan luar biasa, Polri mengkompromikan kewajiban HAM-nya untuk 'menghabisi' orang yang diduga teroris. Lebih jauh, ada upaya untuk memperpanjang proses penahanan terhadap para pihak yang diduga teroris karena Polri mengalami kesulitan dalam mendapatkan alat bukti.
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pembunuhan Yawan Wayeni
Tgl terbit: Jumat, 30 April 2010
KontraS telah menerima laporan mengenai kematian Yawan Manase Wayeni di Papua yang tewas pada 13 Agustus 2009 lalu di kampung Mantembu, Serui. Menurut laporan, pada tanggal tersebut dinformasikan telah terjadi operasi penyisiran yang dilakukan oleh Brimob Polda Papua dalam rangka menindaklanjuti operasi gabungan dari Polres Kepulauan Yapen dan TNI Komp Rajawali untuk mencari keberadaan kelompok OPM, 11 Juli 2009
Pemeriksaan terhadap penyidik Polsek Mumbulsari yang diduga melakukan tindakan penyiksaan terhadap Andi Irawan bin Abdul Rosyid
Tgl terbit: Kamis, 29 April 2010
Semoga Bapak selalu diberi kemudahan dalam menjalankan tugas.KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan) telah memperoleh pengaduan terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh dua oknum Polsek Mumbulsari, Suprayitno dan Dana Wildan Fathoni terhadap korban, Andi Irawan bin Abdur Rosyid (35 tahun) yang beralamat di dusun Curah Laos, Desa Lampeji, Kec. Mumbulsari kab. Jember. Dugaan penyiksaan tersebut dilakukan sepanjang proses pemeriksaan sdr Andi Irwan yang saat itu diduga dikenakan pasal 362 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
TERKAIT DENGAN INSIDEN PENEMBAKAN DAN AMUK MASA DI SEUNEUAM, KECAMATAN DARUL MAKMUR, NAGAN RAYA
Tgl terbit: Rabu, 28 April 2010
KontraS Aceh dan LBH Banda Aceh Pos Meulaboh meyakini insiden tertembaknya Muhid Dani (19Tahun) pada hari Sabtu, 24 April 2010 lalu merupakan tindak pidana penganiayaan berat (351 KUHAP ayat 2) oleh oknum Brimob Pengamanan (PAM) PT. SPS. Hal ini mengacu pada hasil investigasi KontraS dan LBH Banda Aceh Pos Meulaboh pada 27 dan 28 April 2010, dengan mewawancarai beberapa saksi mata. Selain melanggar ketetentuan dalam hukum pidana, perbuatan oknum Brimob ini juga tergolong dalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu, hak bagi semua orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakukan lain yang kejam tidak manusiawi
Situasi Terkini Papua : Ketiadaan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pembunuhan Yawan Wayeni Narapidana Politik Filep Karma Perlu Operasi Prostat di Jakarta
Tgl terbit: Kamis, 22 April 2010
22 April 2010 (JAKARTA) †Kontras dan Imparsial bermaksud menginformasikan dua hal yang berkenaan dengan situasi terkini dari Papua, khususnya tentang kebutuhan kemanusiaan mendesak terhadap narapidana politik Filep Karma dan ketiadaan pertanggungjawaban hukum terhadap pembunuhan Yawan Wayeni. Kami menilai Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum masih saja melakukan tindakan disriminasi, stigmatisasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam gerakan mendukung kemerdekaan di Papua, termasuk para tahanan politik. Penyelesaian konflik di Papua tidak bisa diselesaikan dengan melakukan tindakan kekerasan, namun harus mengedepankan cara-cara dialog yang damai dan komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
MENGENANG TRAGEDI WAMENA BERDARAH, 4 APRIL 2003
Tgl terbit: Sabtu, 03 April 2010
Peristiwa Wamena, 4 April 2003 pukul 01.00 WP. Sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena. Penyerangan ini menewaskankan 2 anggota Kodim yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Parajurit Ruben Kana (Penjaga gudang senjata) dan 1 orang luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pujuk senjata dan amunisi. Dalam rangka pengejaran terhadap pelaku, aparat TNI-Polri telah melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa menimbukan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa.
KONFERENSI PERS: KAPOLRI HARUS TUNTASKAN KASUS KEKERASAN DAN PEMBUNUHAN DI ACEH
Tgl terbit: Jumat, 26 Maret 2010
Berbagai persoalan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh hingga kini belum juga kunjung terselesaikan. Salah satu persoalan yang sampai kini belum terungkap adalah rangkaian peristiwa kekerasan yang disertai pembunuhan yang terjadi pada masa Pemilu 2009 di Aceh, yang kembali menjadi perhatian publik setelah laporan jurnalistik yang ditulis Allan Nairn menyebutkan keterlibatan Kopasus dalam pembunuhan delapan aktifis Partai Aceh.
Hentikan Praktek Hukum Cambuk di Aceh
Tgl terbit: Senin, 01 Februari 2010
Terkait dengan masih berlangsungnya praktek hukum cambuk di Aceh, KontraS Aceh mengingatkan Pemerintah Aceh agar mempertimbangkan secara sungguh-sunguh instrumen Hak Asasi Manusia tentang larangan penyiksaan termasuk larangan penerapan Corporal Punishment (Hukuman Pidana (Fisik) yang Kejam).
Catatan Kondisi HAM Aceh Tahun 2009
Pemerintah Menghindar dari Tanggung Jawab

Tgl terbit: Rabu, 06 Januari 2010
Pemerintah kembali menunjukkan tidak pentingnya agenda penyelesaian pelanggaran masa lalu di Aceh. Janji Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) untuk menyerahkan draf RUU KKR ke DPR RI pada Juli 2009 tidak ditepati hingga akhir tahun. Tak ayal, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 tidak memasukkan RUU KKR sebagai regulasi yang akan dibahas. Jelas sudah, Pemerintah selama ini tidak menganggap serius tuntutan korban, bahkan terkesan menghindar dari tanggung jawab.
"PENEGAKAN HAM BELUM MENJADI BAROMETER REFORMASI SEKTOR KEAMANAN DAN AGENDA POLITIK" (Laporan HAM Tahun 2009, KontraS Sumatera Utara)
Tgl terbit: Kamis, 31 Desember 2009
Refleksi akhir tahun KontraS Sumut sampai pada kesimpulan bahwa situasi HAM tahun 2009 di Sumatera Utara telah memasuki tahap kritis. Hal ini dapat muncul disebabkan HAM masih menjadi agenda politik yang dipinggirkan oleh cara pandang dan kepentingan sempit elit penguasa dan belum menjadi barometer aparat keamanan dalam melakukan reformasi sektor keamanan (RSK). Bahkan justru monitoring KontraS menunjukkan bahwa trend pelanggaran HAM di Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan significant selama 3 tahun terakhir.
PENTINGNYA MENJAGA KREDIBILITAS DAN AKUNTABILITAS POLRI
Tgl terbit: Minggu, 27 Desember 2009
Kami mengkhawatirkan masih berlangsungnya kekerasan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat Polri kepada masyarakat beberapa bulan terakhir. KontraS mendapatkan banyak pengaduan atas tindakan-tindakan penyalahgunaan tersebut, baik berupa penembakan sewenang-wenang, salah tangkap, penyiksaan terhadap tarsangka dalam proses penyelidikan, maupun berbagai tindak kekerasan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Sepanjang bulan Oktober-Desember 2009, KontraS mencatat 22 kasus kekerasan dan penyalahgunaan wewenang. Di bulan Desember saja, KontraS mencatat 11 kasus serupa.
Terkait Pemecatan 43 Prajurit KODAM Iskandar Muda
PROFESIONALITAS TNI TIDAK SEKEDAR PENEGAKAN DISIPLIN

Tgl terbit: Rabu, 23 Desember 2009
KontraS Aceh menyampaikan apresiasi terhadap TNI terkait dengan pemecatan 43 anggota TNI secara tidak hormat sepanjang tahun 2006-2009 karena terlibat penyalahgunaan psikotropika, pencurian dan desersi. Ini menunjukkan intitusi TNI KODAM IM tegas dan konsisten dalam menegakkan disiplin agar mereka senantiasa memegang teguh nilai-nilai seorang prajurit.
Terkait Tindak Kekerasan terhadap Guru Irham Mahmud
Penyiksaan Hal yang Biasa di Kepolisian

Tgl terbit: Rabu, 16 Desember 2009
Sepanjang tahun 2009, KontraS Aceh menemukan 3 kasus penyiksaan dan atau pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian, yaitu: 1. 3 Juni 2009: penyergapan sekelompok masyarakat yang diduga sebagai penculik di Desa Jengki, Kec. Peureulak Timur, Kab. Aceh Timur. Dalam melakukan penyergapan, polisi diduga kuat langsung melakukan penembakan secara serampangan yang ditujukan ke arah gubuk tempat korban berada sehingga mengakibatkan 2 korban yang diduga penculik meninggal. Polisi pada saat itu berdalih telah terhjadi kontak senjata, tetapi warga di lokasi kejadian mengatakan tidak terjadi kontak senjata.
BLS: SURAT TERBUKA ATAS PENGABAIAN KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG POLISI DI KABUPATEN NABIRE, PAPUA
Tgl terbit: Senin, 30 November 2009
Atas nama Amnesty International dan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasaan), dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat atas posisi baru bapak, dan hendak menarik perhatian bapak pada perkembangan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, yang sedang kami soroti.
Dunia Semakin Sempit Buat Pelaku Kejahatan Serius HAM
Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
Penolakan visa masuk Syafrie Syamsuddin, Sekjen Dephan RI oleh Pemerintah Amerika Serikat menunjukan bahwa masalah HAM memang masih jadi masalah. Saat ini memang di dunia berlaku suatu prinsip juridiksi universal (universal jurisdiction) untuk kejahatan-kejahatan serius tertentu. Prinsip juridiksi universal ini menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk tidak mentolerir para pelaku yang diduga melakukan kejahatan serius di bawah hukum internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini memberikan otoritas kepada suatu negara untuk dapat mengadili para pelaku kejahatan serius tersebut terlepas kewarganegaraan si pelaku atau korban dan tidak bergantung juga pada tempat peristiwa.
AMNESTY INTERNATIONAL
Indonesia: Cabut hukuman rajam dan cambuk rotan yang "kejam"

Tgl terbit: Kamis, 17 September 2009
Peraturan Indonesia baru mengesahkan hukuman rajam hingga mati untuk praktek zina dan cambuk rotan hingga 100 cambukan untuk homoseksualitas harus dicabut sesegera mungkin, ungkap Amnesty International pada hari Kamis.
Tunda Pengesahan Qanun Jinayah dan Qanun Hukum Acara Jinayah demi Kepastian Hukum di Aceh
Tgl terbit: Senin, 14 September 2009
Melaksanakan Syariat Islam bukanlah hal baru bagi masyarakat Aceh. Jauh sebelum Aceh diberi keistimewaan menjalankan Syariat Islam, masyarakat telah menerapkan nilai-nilai Syariat Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Karenanya, ketika Pemerintah Daerah Aceh membuat hukum positif berdasarkan Syariat Islam (seperti Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah), maka keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat Aceh adalah sebuah prasyarat. Sebagai daearah yang dijadikan model penerapan Syariat Islam di Indonesia, Pemerintah Aceh juga berkewajiban untuk melahirkan peraturan perundang-undangan (hukum) yang membangun citra Islam sebagai agama yang rahmatan lilalamin, penuh kasih sayang, damaii dan berkeadilan.
Menyerukan Keadilan atas Kejahatan Kemanusiaan di Timor
Tgl terbit: Sabtu, 12 September 2009
Selama kurun waktu sepuluh tahun ini ketidaktertarikan komunitas internasional, serta usaha-usaha aktif dari pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah menghalang-halangi prospek keadilan atas kejahatan-kejahatan HAM berat yang dilakukan selama Timor Timur masih menjadi bagian dari Indonesia. Dengan mengenyampingkan tuntutan dari rakyatnya sendiri, pemerintah Timor Leste dewasa ini terus melanjutkan pengabaian atas tuntutan bagi keadilan dan pengakhiran impunitas tersebut.
Seperempat abad Kasus Tanjung Priok : Negara Masih Mengingkari Hak Korban
Tgl terbit: Kamis, 10 September 2009
Pada bulan ini, Kami dari Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI) akan memperingati 25 tahun kasus Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984. Momentum ini tidak hanya sekedar formalitas dan rutinitas yang kami lakukan setiap tahun, namun ini adalah bagian dari upaya kami untuk terus mengingatkan kepada pemerintah, masyarakat dan insan media pada khususnya, untuk terus mendukung upaya kami para korban untuk memperjuangkan keadilan.
"Mereka Masih Hilang"
Menuntut Tanggungjawab Negara atas Penghilangan Paksa di Indonesia
Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional 2009

Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
Pada hari ini, 1 September 2009, dalam rangka memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa Se-dunia yang jatuh pada setiap tanggal 30 Agustus, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), hendak kembali mengingatkan Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menuntaskan penyelesaian hukum yang adil atas hilangnya sejumlah aktivis di masa lalu. Secara khusus kami hendak menyampaikan 3 harapan keluarga korban dari mereka yang hilang.
Tidak Ingin Kembali Kemasa Orde Baru : Upaya TNI Terlibat Dalam Penanggulangan Terorisme Melalui Komando Teritorial Di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 2009
Upaya keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dengan memfungsikan desk anti teror TNI mulai dari tingkat Mabes, Koter hingga Babinsa di tingkat desa dan kelurahan merupakan kemunduran bagi upaya meneruskan reformasi di sektor keamanan (RSK) yang selama ini telah kita dorong secara bersama-sama. Sekalipun Panglima TNI menyatakan bahwa desk anti teror TNI ini merupakan unit kerja yang mendukung optimalisasi kerja Kepolisian RI khususnya Densus 88 dalam penanggulangan terorisme akan tetapi sangat dikhawatirkan dampak yang akan terjadi jika rencana ini tidak dibarengi dengan kerangka kerja yang jelas.
Akuntabilitas Dalam Pemilihan Presiden Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 02 Juli 2009
Seiring dengan persiapan Indonesia menghadapi pemilihan presiden langsung keduanya pada 8 Juli 2009, Jaringan kerja Timor Timur dan Indonesia (ETAN) dan Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS), bersama mendorong pemerintah Indonesia, warganya, dan komunitas internasional untuk mengingat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lampau dan untuk mendorong pemerintah Indonesia agar mengakhiri impunitas pelanggaran HAM.
Evaluasi Setahun Kinerja Polri di Hari Bhayangkara ke-63
Tgl terbit: Rabu, 01 Juli 2009
Bertepatan pada Hari Bhayangkara ke-63, kami sebagai jaringan NGO yang terlibat dalam reformasi sektor kepolisian melakukan evaluasi setahun terakhir kinerja Kepolisian Nasional Indonesia (Polri). Kami menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang baru saja menandatangani tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk wujud komitmen internal Polri terhadap reformasi sektor kepolisian. Dengan Perkap No. 8/2009 ini berarti Polri mengakui bahwa norma-norma HAM bukan merupakan hambatan bagi efektivitas kerja kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini terkesan Polri menganggap norma-norma HAM sebagai hambatan terhadap keamanan dan ketertiban umum.
Hapus Penyiksaan :Jadikan Penyiksaan sebagai Kejahatan!
Tgl terbit: Kamis, 25 Juni 2009
Penyiksaan adalah ibu dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penyiksaan melahirkan sejumlah kejahatan HAM lainnya, mulai dari pembunuhan sewenang-wenang (extra judicial killing) hingga penyangkalan hak atas dasar peradilan yang jujur (fair trial) hokum HAM internasioal menempatkan penyiksaan sebagai norma kejahatan tertinggi. Menjadikan pelaku penyiksaan sebagai musuh bersama seluruh umat manusia (host humanis generis)
Pandangan Komunitas Ornop Terhadap Dialog Capres Putaran I "Good governance dan Supremasi Hukum"
Tgl terbit: Jumat, 19 Juni 2009
Komunitas Ornop adalah gabungan dari 40 LSM dan organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat yang menaruh peduli terhadap proses perbaikan bangsa, termasuk dalam menyongsong PEMILU Presiden 8 Juli mendatang. Proses perbaikan dimaksudkan pada 9 isu publik, masing-masing: Hak Asasi Manusia, termasuk keadilan korban masa lalu dan korban di daerah konflik; Lingkungan hidup dan sumberdaya alam; Prioritas anggaran negara; Mafia peradilan; Buruh migran; Kebebasan beragama dan perlindungan bagi kelompok minoritas; Penggusuran di perkotaan; Konflik agraria dan masyarakat adat; serta Keadilan gender.
Siaran Pers Peringatan 6 Tahun Darurat Militer :
Komnas HAM Abaikan Temuan Pelanggaran HAM Pada Masa Darurat Militer

Tgl terbit: Senin, 18 Mei 2009
Pemberlakuan status Darurat Militer dan Darurat Sipil di Aceh pada tanggal 19 Mei 2003 - 18 Mei 2005 telah mengakibatkan terjadinya berbagai tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kesimpulan ini diperkuat oleh laporan team Ad Hoc Komnas HAM yang dibentuk dan bertugas melakukan Pemantauan Tindak kekerasan pada masa penerapan Darurat Militer I dan II di Aceh.
Polri Harus Tindak Kekerasan yang Dilakukan Aparatnya
Tgl terbit: Rabu, 13 Mei 2009
KontraS menilai positif ketegasan Polri dalam menindak anggotanya yang terlibat kasus-kasus kriminal. Setidaknya tercatat (Komjen) Suyitno Landung pada kasus penyuapan Adrian Waworuntu, (Kombes) Wiliardi Wizard kasus pembunuhan Nasrudin, dan Kompol Rojayani kasus pemerasan. Ketiga perwira polisi tersebut ketika melakukan tindak pidana tengah bertugas di Mabes Polri. Sebagaimana proses hukum terhadap Suyitno Landung, KontraS juga meminta Polri untuk menindak Wiliardi dan Rojayani tidak hanya sebatas profesi (kode etik) tetapi juga melalui peradilan umum.
Piagam Sidang Rakyat atas Kejahatan Hak Asasi Manusia Orde Baru 1997-1998 
Piagam Sidang Rakyat atas Kejahatan Hak Asasi Manusia Orde Baru 1997-1998
Tgl terbit: Senin, 11 Mei 2009
Kejahatan yang dilakukan oleh penguasa politik atas nama negara untuk melanggengkan kekuasaan adalah bukti diabaikannya hak asasi manusia. Maka sudah seharusnya kejahatan yang telah melanggar basis-basis kemanusiawian itu harus dihilangkan dari muka bumi, karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Seluruh bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia pada periode kekuasaan Orde Baru, adalah bukti kegagalan negara untuk menjamin secara penuh hak-hak sipil dan politik yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Negara telah lalai dari tanggung jawab moral dan politiknya untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada mereka yang telah menjadi korban dari kekerasan sistematis yang telah dilakukan negara, khususnya pada periode tahun 1997-1998.
Merawat Ingatan, Melawan Lupa
Launching Buku: "Saatnya Korban Bicara, Menatap Derap Merajut Langkah"

Tgl terbit: Rabu, 11 Maret 2009
Kebenaran, walaupun suaranya kecil, akan terus menjadi momok bagi mereka yang melepas tanggung jawab individualnya sebagai pelaku. Kebenaran, walaupun sulit dimengerti, selalu mampu menjadi pelajaran bagi generasi sekarang untuk melangkah ke masa depan. Kebenaran, walaupun pahit, selalu menjadi senjata juang mereka yang menjadi Korban. Lewat suara kebenaran yang tulus, komunitas korban menantang penyangkalan dan menuntut keadilan. Kebenaran adalah fondasi martabat korban untuk merebut apa yang telah dirampas pelaku. Kebenaran adalah bilik pemisah antara mereka yang menjadi pelaku dengan mereka yang menjadi Korban.
Buntut Rencana Pembangunan Semen Gresik: Kapolri Harus Memastikan Polri Bekerja Profesional
Tgl terbit: Jumat, 30 Januari 2009
Kami sejumlah organisasi masyarakat sipil dan perwakilan warga Sukolilo meminta Kapolri agar dapat memastikan bahwa aparatnya dilingkungan Polda Jateng tetap berada pada koridor yang benar dan tidak menjadi alat dari kepentingan pemilik modal.
MELAWAN TERORISME DENGAN KEADILAN MELAWAN TERORISME DENGAN KEADILAN
Tgl terbit: Rabu, 21 Januari 2009
Kami mendukung segala bentuk upaya yang akan ditempuh oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk menutup Penjara Guantanamo sebagai fasilitas penyiksaan ke dalam program 100 hari kerjanya. Sistematisasi penyiksaan yang telah diciptakan oleh rezim Pemerintahan Bush dalam Penjara Guantanamo telah menciptakan sebuah anomali global karena Amerika Serikat adalah bangsa besar yang amat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban. Namun tindakan penyiksaan terhadap para tersangka terorisme tersebut menihilkan sebuah bentuk kewajiban internasional yang selama ini selalu dibanggakan Amerika Serikat.
Kriminalitas Menurun
Kekerasan Aktor Keamanan Meningkat

Tgl terbit: Rabu, 07 Januari 2009
Kapolda Aceh Irjen Pol Rismawan mengungkapkan, sepanjang tahun 2008 ini, kasus kriminalitas di Aceh mengalami penurunan 24 - 30 persen berdasarkan fakta di lapangan jika dibandingkan tahun 2007 lalu (Jumat, 12 Des 2008). Paling tidak, terjadi peningkatan jumlah kasus yang berhasil dituntaskan oleh jajaran Polda NAD jika dibandingkan dengan kriminalitas pada tahun lalu.
EVALUASI PENEGAKAN HAM
Catatan Peringatan 60 Tahun Deklarasi Universal HAM

Tgl terbit: Selasa, 09 Desember 2008
Evaluasi ini didasarkan pada ukuran platform nasional tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM. Kerangka implementasi platform ini adalah 1) ratifikasi konvensi internasional; 2) penguatan institusi dan harmonisasi aturan hukum nasional; 3) penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat; serta 4) penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Memahami Pemolisian; Buku Pegangan Para Aktivis HAM
Tgl terbit: Jumat, 07 November 2008
Dalam konteks penegakan HAM, Polisi memiliki peran yang unik. Di satu pihak sebagai agen utama penjaga keamanan, penegak hukum, pelayanan warga; dengan kata lain Polisi adalah pelindung hak asasi manusia (human rights protector). Namun pengalaman juga menunjukan suatu paradoks Polisi sebagai salah satu pelanggar HAM (human rights violator). Berbagai riset organisasi HAM menunjukan, praktek penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, hingga penyalahgunaan senjata api masih menjadi kegiatan rutin aparat kepolisian, baik di tingkat global maupun di Indonesia, baik berskala sistematis maupun spontanitas, baik itu direncanakan sebagai kebijakan institusi maupun sebagai ekspresi perilaku individual anggotanya.
Surat Terbuka kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Selasa, 04 November 2008
Pertama-tama, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesedian Bapak Andi Mattalata untuk berdiskusi bersama kami, guna membicarakan persoalan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dalam pertemuan ini, kami bermaksud menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang terjadi di masa lalu.
Memperingati HUT TNI ke-63
TNI Harus Hormati Prosedur Hukum untuk Menjaga Perdamaian

Tgl terbit: Senin, 06 Oktober 2008
Beberapa hari menjelang HUT TNI ke-63 yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober, kita kembali dikejutkan dengan tindakan arogan TNI yang melakukan penangkapan terhadap Tgk. Sanusi (Ketua Partai Aceh DPW Aceh Timur) di rumahnya di Desa Kruet Lintang, Kecamatan Peurelak, beserta Tgk. Ridwan Abu Bakar alias Nektu (Wakil Ketua Partai Aceh DPW Aceh Timur) pada tanggal 29 September 2008 sekitar pukul 01.00 WIB.
Menyikapi Proses Fit and Proper Test Calon Kapolri oleh Komisi III DPR RI
Tgl terbit: Selasa, 16 September 2008
Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan memberikan apresiasi terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terkait dengan pergantian Kapolri baru. Upaya ini merupakan tindakan yang tanggap dari Presiden SBY sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto.
Penangkapan Warga Runtu oleh Kepolisian Resort Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah
Tgl terbit: Rabu, 06 Agustus 2008
Kami menyesalkan penangkapan sewenang-wenang terhadap beberapa warga Runtu oleh kepolisian resort Kota Waringin Barat, 23 Juli 2008 lalu dan 4 Agustus 2008. Apalagi penangkapan dilakukan di tengah proses mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Kami menduga penangkapan merupakan upaya untuk membungkam sikap kritis warga dalam mempertahankan hak mereka atas tanah yang selama ini menjadi lahan untuk mempertahankan hidup. Bagi kami Polri adalah Garda terdepan dalam menegakkan Hukum dan HAM. Apa yang terjadi terhadap warga Runtu adalah akibat konflik hukum yang disatu sisi melindungi kepentingan masyarakat tapi disisi lain juga ingin mendukung pertumbuhan ekonomi lewat pemodal. Jangan sampai konflik hukum dan kebijakan masyarakat di tingkat daerah terus menempatkan Polri berhadap hadapan dengan masyarakat. Kami juga meminta pimpinan Pemda setempat bersama dengan DPRD untuk ikut mencari solusi terbaik bagi kepentingan masyarakat.
Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Fak-Fak Kontras mendesak pemerintah membangun dialog dengan rakyat Papua
Tgl terbit: Selasa, 22 Juli 2008
Kami meminta aparat kepolisian untuk mengedepankan prinsip-prinsip peradilan yang jujur (fairtrial) bagi para tersangka yang diduga melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora di Fak-fak, Papua, 19 Juli 2008 lalu. Aparat kepolisian hanya menjamin para tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, tidak mendapatkan tindakan penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia dalam proses pemeriksaan. Pengibaran bendera tidak boleh menjadi alasan bagi terjadinya tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM.
Laporan KKP Membuka Peluang Penuntutan Pidana
Tgl terbit: Selasa, 15 Juli 2008
Pada hari Selasa, 15 Juli Pemerintah Indonesia dan Timor Leste secara resmi menerima penyerahan laporan KKP yang menyimpulkan bahwa kejahatan melawan kemanusiaan seperti pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan secara meluas dan sistematis telah terjadi di mana militer, polisi, kelompok milisi dan pemerintahan sipil memanggul beban tanggungjawab institusional.
Laporan KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan RI-RDTL) Tidak Menghalangi Pengadilan HAM
Tgl terbit: Senin, 14 Juli 2008
Temuan KKP menggambarkan secara jelas terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak memberikan amnesti serta rehabilitasi untuk pelaku. Laporan KKP menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia, terutama aparat keamanan, seperti TNI dan Kepolisian bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan secara meluas dan sistematis.
PENANGANAN POLRI YANG EKSESIF ATAS UNJUK RASA AKIBAT GEJOLAK POLITIK, GANJALAN PROFESIONALISME 1 TAHUN KE DEPAN
Tgl terbit: Selasa, 01 Juli 2008
Hari ini Polri menginjak usia 62 tahun. Momen ini bersamaan dengan 10 tahun usia Polri setelah melalui proses reformasi internal di tubuh kepolisian, baik secara struktural maupun kultural. Selama masa itu, Polri telah melakukan pembenahan regulasi, kebijakan dan perombakan institusional untuk mendorong profesionalisme lewat prioritas utamanya membangun kepercayaan publik. Di dalamnya termasuk pemisahan TNI-Polri, perubahan regulasi (TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR No.VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri serta UU No. 2/2002 tentang POLRI), pengadopsian standar-standar HAM dalam kerja kepolisian, penguatan kapasitas institusi kepolisian, hingga pembentukan lembaga pemantau kinerja kepolisian (Komisi Kepolisian Nasional).
KADO ULANG TAHUN POLRI KE 62
Tgl terbit: Selasa, 01 Juli 2008
Sudah sepuluh tahun negara Indonesia meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Pelakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawai. Tetapi secara nyata di depan mata penyiksaan dan tindakan kejam yang dilakukan aparat kepolisian masih sering dilakukan. Sebagai bentuk partisipasi TAP mengajukan gugatan perdata untuk mendesak perubahan atas sikap POLRI yang tidak melindungi Hak Asasi Manusia.
Hari Internasional PBB Untuk Mendukung Korban Penyiksaan 2008: Membongkar Kebisuan Penyiksaan
Tgl terbit: Kamis, 26 Juni 2008
Hari ini, 26 Juni adalah hari yang bersejarah bagi seluruh umat manusia. Hari ini, umat manusia di seluruh dunia memperingati Hari Internasional Untuk Mendukung Korban Penyiksaan. Di hari inilah, umat manusia bersama-sama bergabung untuk mendukung korban suatu kejahatan yang dipandang sebagai musuh bersama seluruh umat manusia, yaitu Penyiksaan.
POLRI TIDAK SIAP ATASI REAKSI KENAIKAN BBM Temuan Investigasi atas Insiden Kekerasan di Universitas Nasional
Tgl terbit: Senin, 16 Juni 2008
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) menyatakan, kekerasan dalam penanganan unjuk rasa di Universitas Nasional, 24 Mei lalu merefleksikan pelanggaran serius terhadap etika perilaku dan prinsip-prinsip PBB tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum. Selain itu, pelanggaran itu juga mencerminkan bahwa paradigma penegakan hukum yang hidup dalam mentalitas polisi kita masih mengutamakan pendekatan kekerasan. Tidak mudah juga bagi kepolisian dan polisi secara invidual untuk bisa keluar dari paradigma ini. Karena itu, perlu ada exit strategy yang dibangun agar skenario pembebasan kepolisian dari paradigma kekerasan ini bisa berlangsung secara terukur, baik saat menangani unjuk rasa maupun saat menangani kejahatan.
KKP HARUS SEGERA SERAHKAN LAPORAN, PRESIDEN PUBLIKASIKAN LAPORAN KKP
Tgl terbit: Senin, 16 Juni 2008
Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-RDTL masa kerjanya telah usai. Namun sampai saat ini KKP belum menyerahkan hasil kerja dan pertanggung jawaban institusinya kepada Presiden Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono, maupun Presiden Timor Leste, Ramos Horta.
Peran Kejaksaan dipertanyakan dalam penyelesaian kasus HAM.
Tgl terbit: Rabu, 07 Mei 2008
Peran Kejaksaan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat dipertanyakan secara serius oleh Komite CAT ,hal ini berkaitan pengembalian kasus terutama berkaitan dengan kasus penyiksaan. Disamping itu prosedur untuk menyelelesaikan kasus, apakah menjamin proses dan keadilan berjalan dengan baik. Terutama dalam konteks sulitnya komnas HAM memanggil para Jenderal.
WALHI dan Kontras: Tindak Tegas Pelaku Penembakan Para Petani Bojonegoro
Tgl terbit: Sabtu, 03 Mei 2008
Jakarta, 3 Mei 2008- WALHI/Friends of The Earth Indonesia dan Kontras serukan kepada aparat berwenang untuk menindak tegas pelaku penembakan secara brutal oleh Polisi Hutan PT Perhutani sungai Alas Sekidang, Sinderan Mbareng, Kecamatan Sugih Waras, Bojonegoro, Jawa Timur, yang menewaskan dua orang petani dan menciderai 30 petani lainnya ketika sedang mencari rencek (ranting dan patahan kayu untuk kayu bakar), pada Rabu, 23 April 2008.
Penyiksaan masih menjadi bagian dari praktek aparat di Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 29 April 2008
Komite Anti Penyiksaan PBB pada tanggal 6 Mei mendatang akan membahas laporan Pemerintah RI mengenai pelaksanaan Konvensi Anti Penyiksaan di Indonesia. Dalam laporannya Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia sudah mencoba melaksanakan Konvensi Anti Penyiksaan dengan sebaik-baiknya. Komite Anti Penyiksaan juga akan membahas laporan Komnas HAM dan laporan alternative Ngo.
IN CHINA; NO HUMAN RIGHTS! NO OLYMPIC! IN CHINA; NO HUMAN RIGHTS! NO OLYMPIC!
Tgl terbit: Senin, 31 Maret 2008
Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia telah menyatakan dengan tegas bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Kesemuanya dikaruniai akal dan hati nurani dan menginginkan pergaulan satu sama lain dalam persaudaraan. Oleh karena itu, tidak diperkenankan adanya perlakuaan kejam dan penyiksaan terhadap dan penghinaan terhadap setiap orang. (Pasal 1 dan Pasal 5) Namun demikian kekerasan yang dilakukan Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) di Tibet saat sekarang jelas menyimpangi prinsip-prinsip kemanusiaan yang diatur dalam DUHAM.
"LAPORAN AKHIR KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN HARUS INDEPENDEN DAN IMPARSIAL"
Tgl terbit: Selasa, 18 Maret 2008
Kami, masyarakat sipil dan kelompok korban, baik di Indonesia maupun Timor-Leste meminta Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-RDTL tidak memanipulasi kebenaran yang telah diakui oleh berbagai dokumen resmi; KPP-HAM Timor Timur, Pengadilan Adhoc di Jakarta, Pengadilan Kejahatan Berat di Dili, dan CAVR. Selain itu KKP harus berpihak pada korban pelanggaran berat HAM akibat kekerasan yang terjadi di Timor Leste.
Aparat Polri Melakukan Pelanggaran Hukum
Tgl terbit: Kamis, 14 Februari 2008
KontraS Sumatera Utara mengecam keras penyiksaan yang dilakukan aparat Poltabes Medan terhadap Irwan (tersangka yang diduga membunuh seorang gadis bernama Wati) di Helvetia pada akhir Desember 2007 lalu. Serta penyiksaan yang dialami oleh Eko (23) dan Amat yang diduga melakukan pencurian kabel.
Penyiksaan 3 Pegawai Kajati Aceh Kepolisian Harus Bersih dari Penyiksaan
Tgl terbit: Selasa, 22 Januari 2008
Penyiksaan yang dilakukan aparat polisi Poltabes Banda Aceh terhadap 3 pegawai kantor Kejati (Kejaksaan Tinggi) Aceh pada tanggal 19 Januari 2007 sekitar pukul 23.30 WIB sangat memperihatinkan. Ke-3 pegawai Kejati tersebut adalah Agus Dewi (staf intelijen), Fauzi Fuadi dan Susanto (staf Pidsus). Ironisnya, penyiksaan dengan cara pemukulan tersebut terjadi di ruang Reskrim kantor Poltabes Banda Aceh dan menurut keterangan korban penyiksaan berlangsung sekitar 30 menit. Penyiksaan tersebut mengakibatkan Agus Dewi mengalami luka di pelipis kanan dan kepala
Pasca Meninggalnya Husaini Mempertanyakan Keabsahan Analisa Dokter dan Polisi
Tgl terbit: Selasa, 15 Januari 2008
KontraS Aceh mempertanyakan keabsahan hasil analisa dokter dan pernyataan polisi yang menyatakan bahwa Husaini meninggal karena mengalami sakit paru-paru. Ini bertolak belakang dengan kesaksian keluarga dan warga yang turut mengurus jasad Husaini sebelum dikebumikan, dimana pada jasadnya ditemukan beberapa bekas penyiksaan. KontraS Aceh juga memiliki rekaman audio visual jasad Husaini
Doa Untuk Suharto;
Kebenaran dan Keadilan Untuk Soeharto dan korban Pelanggaran HAM

Tgl terbit: Jumat, 11 Januari 2008
Sepekan sudah Soeharto menjalani perawatan intensif di RSPP, kami korban pelanggaran HAM yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSSK) menyadari betapa kesakitan mendera Soeharto, untuk itu atas nama asa kemanusiaan, kami mendoakan semoga Soeharto bisa disembuhkan segera. Namun dalam situasi duka Soeharto dan keluarga, kami amat menyayangkan, ada begitu banyak pihak memberi pernyataan dengan mengatasnamakan "Kemanusiaan"
Kekerasan Meningkat, Kontrol Perdamaian Melemah
Tgl terbit: Senin, 07 Januari 2008
KontraS Aceh mencatat sepanjang tahun 2007 telah terjadi peningkatan angka kekerasan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 51 kasus tindak kekerasan. Diantaranya 12 kasus diduga kuat dilakukan oleh anggota polisi, 4 kasus diduga kuat dilakukan oleh anggota TNI, 2 kasus diduga kuat dilakukan oleh mantan GAM dan 33 kasus tidak teridentifikasi pelakunya. Dengan jumlah korban jiwa keseluruhan sebanyak 79 orang, yaitu 10 korban pembunuhan, 9 korban penembakan yang tidak mengakibatkan kematian dan 60 korban penyiksaan
Proyeksi Penegakan HAM 2008:
Ketidakmauan Penegakan HAM Berlanjut

Tgl terbit: Kamis, 03 Januari 2008
Koalisi Organisasi Non Pemerintah Hak-hak Asasi Manusia dan Korban Pelanggaran HAM yang terdiri dari Arus Pelangi, Demos, FSPI, HRWG, Imparsial, Kalyanamitra, LBH-APIK, Praxis, Jaringan Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (JSKK), INFID, Jaringan relawan Kemanusiaan (JRK), KontraS, Setara Institute, PBHI, Prakarsa, SHMI, Wahid Institute, YLBHI, bermaksud menyampaikan catatan
Penegakkan Hukum dan HAM Belum Menjadi Agenda Pemerintah Hak-Hak Korban Terabaikan
Tgl terbit: Jumat, 28 Desember 2007
Di tahun 2007 kondisi penegakan hukum dan HAM di Sumatera Utara belum menunjukan arah perbaikan, malah justru sebaliknya cenderung mengalami kemunduran. Kekerasan, penyiksaan, teror, indimidasi, perampasan hak, serta pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara mengalami peningkatan yang sangat tajam. Bahkan tahun 2007 diakhiri dengan kematian seorang nelayan akibat penembakan aparat TNI AL.
Keprihatinan Atas Kasus Jeneponto Keprihatinan Atas Kasus Jeneponto
Tgl terbit: Selasa, 11 Desember 2007
Pekan lalu, kami prihatin dan mempersoalkan tindakan warga yang menikam anggota kepolisian Rumbia, Jeneponto. Tindakan ini jelas melanggar hukum dan pelakunya harus ditindak secara hukum. Tindakan hukum harus ditempuh secara profesional, proporsional dan netral dalam penyelesaian kasus tersebut.
MENDORONG PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN AKSES LUAS BAGI PELAPOR KHUSUS PBB PENYIKSAAN BERKUNJUNG KE PAPUA
Tgl terbit: Rabu, 14 November 2007
Kurang lebih 9 bulan dalam tahun 2007, Indonesia di kunjungi tiga pejabat tinggi HAM PBB diantaranya Hina Jilani (Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Pembela HAM), datang untuk melihat kondisi para pembela HAM pada bulan Juni, Louise Abrour (Ketua Komisi Tinggi HAM PBB ) bulan Juli dan Prof. Manfred Nowak Pelapor Khusus PBB mengenai penyiksanaan.
MENDESAK PELAPOR KHUSUS PBB MENGENAI PENYIKSAAN MENDATANGI SULAWESI TENGAH
Tgl terbit: Selasa, 13 November 2007
Mr. Manfred Nowak, Pelapor Khusus atau Special Rapporteur PBB mengenai penyiksaan, akan berkunjung ke Indonesia pada 10-25 November 2007 atas undangan Pemerintah Indonesia. Kami dari Kelompok Kerja untuk Advokasi Menentang Penyiksaanâ€Sulawesi Tengah (Sulteng), menyambut baik rencana kedatangan Special Rapporteur, Mr Manfred Nowak, untuk Penyiksaan, pada bulan November 2007
Kelompok Kerja untuk Advokasi Menentang Penyiksaan
Tgl terbit: Kamis, 08 November 2007
Tidak seorangpun Petugas Penegak Hukum yang boleh melakukan, menganjurkan atau mentolelir setiap tindakan penyiksaan atau perlakukan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, petugas penegak hukum juga tidak boleh menggunakan perintah atasan atau keadaan - keadaan khusus misalnya keadaan perang atau ancaman perang, ancaman terhadap keamanan nasional, ketidak stabilan politik internal, atau keadaan darurat umum lainnya
SURAT TERBUKA: KEPADA Bapak Harry Tjan Silalahi
Tgl terbit: Rabu, 03 Oktober 2007
Melalui surat ini, kami bermaksud menyampaikan penyesalan atas pernyataan Bapak dalam acara Refleksi Atas Tragedi 30 September 1965 di Jakarta. Dalam Kompas 2/10 bertajuk 'Ancaman Masih Nyata', Bapak menegaskan pentingnya terus membangkitkan kebencian kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai pelaku pemberontakan 1965.
Empat Puluh Dua Tahun Pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966
Tgl terbit: Senin, 01 Oktober 2007
Peristiwa 1965/1966, seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi politik pertarungan kekuasaan pada saat itu dan saat ini. Akan tetapi, penting untuk melihat efek dari pertarungan kekuasaan tersebut, yaitu akibat kemanusiaan yang sangat luar biasa (lihat Lampiran). Nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di Indonesia seharusnya terganggu oleh pembantaian yang terjadi pada peristiwa 1965/1966.
Peluncuran Buku Laporan Hak Asasi Manusia Tahun 2006
HAM Belum Jadi Etika Politik

Tgl terbit: Senin, 24 September 2007
Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kerja-kerja KontraS dalam mengawal proses demokrasi dan pengakan HAM sepanjang tahun 2006, KontraS meluncurkan Buku Laporan Tahunan HAM 2006, pada September 2007 ini. Meski terlambat, KontraS berharap catatan ini dapat menjadi cermin bagi pengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam menjalankan tanggungjawab negara kepada rakyatnya dan menjadi pelajaran bagi masyarakat sipil, khususnya korban pelanggaran HAM untuk terus membangun harapan dan berjuang dalam merebut keadilan.
SURAT TERBUKA UNTUK KEPALA POLISI DAERAH SUMATERA UTARA
Tgl terbit: Rabu, 22 Agustus 2007
Belum lekang dalam ingatan kita atas kasus kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap masyarakat, misalnya penyiksaan oleh Briptu S Simarmata anggota Poltabes Medan terhadap Aditya., pembunuhan diluar prosedur terhadap Suherman oleh kepolisian Poltabes Medan. dan kasus kekerasan kepolisian Simalungun terhadap 17 orang petani Mariah Hombang.
KONGRES II FEDERASI KONTRAS : Mendorong Akuntabilitas Institusi Negara
Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2007
Federasi KontraS mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dari Sabang sampai Merauke serta melakukan reformasi yang terarah terutama bagi penegakkan HAM di Indonesia. Federasi KontraS juga mendesak institusi-institusi negara untuk lebih progressif dalam menegakkan HAM dan jagan hanya jargon-jargon saja.
Komnas HAM Menolak Bekerja pada Kasus Alas Tlogo
Tgl terbit: Sabtu, 07 Juli 2007
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam rekomendasi Komnas HAM (6 Juni 2007) yang meminta Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) untuk menangani kasus penyerangan terhadap warga sipil di desa Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur. Sikap ini merupakan bentuk penolakan pelaksanaan kerja oleh Komnas HAM
HUT Bhayangkara Ke 61: rofesionalisme Polisi Masih Berupa Harapan HUT Bhayangkara Ke 61: rofesionalisme Polisi Masih Berupa Harapan
Tgl terbit: Jumat, 29 Juni 2007
KontraS menilai diusianya yang sudah dewasa, Polri seharusnya sudah menanggalkan citranya sebagai institusi kekerasan konvensional. Momentum hari Bhayangkara ke-61 ini bisa jadi titik pijakan merefleksikan kinerja institusi Polri, khususnya dari sudut pandang masyarakat sipil. Watak-watak primitif institusi polisi yang identik dengan masa lalu (Orde Baru) masih juga muncul.
KOMNAS HAM HARUS SELIDIKI KEKERASAN TERHADAP HUMAN RIGHTS DEFENDER
Tgl terbit: Selasa, 26 Juni 2007
Baru beberapa hari yang lalu Indonesia menerima kedatangan Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Perlindungan Pembela HAM Hina Jilani, namun kekerasan demi kekerasan terhadap HRD tidak pernah berhenti. Paska kepulangan Hina Jilani beberapa waktu yang lalu, telah terjadi beberapa peristiwa kekerasan terhadap HRD di berbagai daerah, antara lain:
Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan 26 Juni 2007
Tgl terbit: Minggu, 24 Juni 2007
Jaringan Anti Penyiksaan di Indonesia mendesak aparat pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan perhatian yang serius terhadap tindakan penyiksaan kepada masyarakat. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah khusus untuk menghentikan praktek penyiksaan dan membuat aturan-aturan yang dapat membawa pelaku penyiksaan ke pengadilan.
SUTIYOSO TIDAK BISA MENUNTUT IMUNITAS DARI NEGARA
Tgl terbit: Rabu, 30 Mei 2007
Pemerintah dan semua pihak seharusnya menghormati proses hukum yang digelar di NSW Australia untuk pengadilan kasus pembunuhan jurnalis Australia di Balibo, Timor Leste pada tahun 1975 yang diduga melibatkan beberapa anggota Kopassus (dulu Kopashanda). Ini adalah sebuah proses pencarian keadilan oleh keluarga korban sejak lebih dari 30 tahun yang lalu.
PENGHENTIAN SEMENTARA PENERIMAAN PRAJA IPDN PENGHENTIAN SEMENTARA PENERIMAAN PRAJA IPDN
Tgl terbit: Selasa, 10 April 2007
Kami mendukung langkah Pemerintah untuk menghentikan sementara penerimaan praja baru di IPDN. Namun kami memandang langkah itu tak cukup. Tindakan tersebut harus diikuti dengan beberapa langkah berikut : Pertama, evaluasi menyeluruh terhadap bangunan sistem pendidikan serta membuat pengawasan intensif atas pelaksanaannya selama jangka waktu yang jelas. Kedua, kepolisian harus segera melakukan pengusutan terhadap tanggungjawab unsur pimpinan IPDN.
Pernyataan Pemerintah pada Dewan HAM PBB harus disertai dengan Langkah Nyata Penyelesaian Kasus Munir dan Penghilangan Aktivis 1997/1998<br><a href=English Version" title="Pernyataan Pemerintah pada Dewan HAM PBB harus disertai dengan Langkah Nyata Penyelesaian Kasus Munir dan Penghilangan Aktivis 1997/1998
English Version" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> Pernyataan Pemerintah pada Dewan HAM PBB harus disertai dengan Langkah Nyata Penyelesaian Kasus Munir dan Penghilangan Aktivis 1997/1998
English Version

Tgl terbit: Selasa, 13 Maret 2007
KontraS menyambut baik pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddinâ€sebagai perwakilan Pemerintah RI- pada High Level Segment Dewan HAM PBB di Jenewa, 13 Maret 2007. Kami mendukung penuh pernyataan pemerintah yang berikhtiar untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar utama dalam reformasi tata internasional (mekanisme PBB) yang baru.
Tragedi Banggai: Polri Abuse of Power
Tragedi Banggai: Polri Abuse of Power
Tgl terbit: Jumat, 02 Maret 2007
Pada kasus Banggai, protes warga terhadap soal pemindahan ibukota Kabupaten itu, bagaimanapun kerasnya, tidak dapat membenarkan polisi untuk melakukan tindakan membabi buta dengan melakukan penembakan, penganiayaan, dan tindakan brutal, apalagi kemudian mengakibatkan kematian 5 orang (Jurais, Ardan Bambang, Ridwan, Ilham, Palar), yang 2 diantaranya adalah orang yang tengah melintas di depan Polsek Bangkep.
Sidang Pertama Penetapan Eksekusi Kompensasi untuk Korban Tanjung Priok <br><a href=English" title="Sidang Pertama Penetapan Eksekusi Kompensasi untuk Korban Tanjung Priok
English" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> Sidang Pertama Penetapan Eksekusi Kompensasi untuk Korban Tanjung Priok
English

Tgl terbit: Rabu, 14 Februari 2007
Setelah 22 tahun berlalu, keadilan bagi korban peristiwa Tanjung Priok belum juga dipenuhi. Setelah Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung membebaskan Pranowo, RA Butar-Butar, Sriyanto, dan Sutrisno Mascung CS sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa ini, hak-hak korban juga tidak dipenuhi. Putusan Pengadilan HAM Adhoc pada tahun 20 Agustus 2004 yang menetapkan negara harus memberikan kompensasi kepada 13 orang korban Tanjung Priok
Permohonan Respon Cepat Kasus Rumpin
Tgl terbit: Kamis, 25 Januari 2007
Bersama ini kami sampaikan bahwa sejak peristiwa kekerasan yang dilakukan aparat TNI AU terhadap warga kampung Sukamulya, Rumpin (22/1), hingga saat ini warga sebagian besar masih mengalami ketakutan dan tidak berani pulang ke desanya.
SURAT TERBUKA: Komnas HAM harus selidiki Kasus Rumpin SURAT TERBUKA: Komnas HAM harus selidiki Kasus Rumpin
Tgl terbit: Rabu, 24 Januari 2007
Sehubungan dengan memburuknya situasi di desa Rumpin, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor Jawa Barat, kami mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan atas kasus ini. Kami juga meminta Komnas HAM untuk memaksimalkan kerjasamanya dengan Polri untuk menghentikan intimidasi yang masih terus berlangsung.
Kasus Rumpin: Pemerintah Harus Usut Tindak Kekerasan Kasus Rumpin: Pemerintah Harus Usut Tindak Kekerasan
Tgl terbit: Selasa, 23 Januari 2007
Kami menyesalkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI AU dari Lanud Atang Sandjaja, Bogor, terhadap warga kampung Cibitung desa Sukamulya kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Kekerasan aparat TNI ini dilatarbelakangi oleh klaim atas tanah yang dimiliki dan digarap oleh warga jauh sebelum Indonesia merdeka.
Pemerintahan SBY Gagal Menangani Poso! Pemerintahan SBY Gagal Menangani Poso!
Tgl terbit: Selasa, 23 Januari 2007
Kami menyesalkan jatuhnya 13 korban sipil dan 1 anggota polisi yang tewas dalam penyergapan yang dilakukan oleh Polda Sulteng di Poso kemarin (22/1). Akibatnya masyarakat ketakutan dan mengungsi meninggalkan Poso Kota. Di sisi lain, keluarga mendapatkan kesulitan untuk mengakses informasi atas keberadaan korban yang meninggal dan luka-luka.
PELANGGARAN HAM SEPANJANG TAHUN 2006 MASIH TINGGI
Tgl terbit: Kamis, 11 Januari 2007
KontraS Sumatera Utara menyatakan bahwa penegakkan HAM sepanjang tahun 2006 sebagai tahun yang kelam bagi penegakkan HAM. Bentuk-bentuk kekerasan dan tindakan represif negara tercermin dalam kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang masih terus dipraktekan. Upaya negara memberikan perlindungan HAM kepada warganya tak mengalami kemajuan dan stagnan
Tolak Kesepakatan Jahat Bush dan SBY: Dengan Menolak NSA, Bush Bisa Diadili di Muka Pengadilan Pidana Internasional Tolak Kesepakatan Jahat Bush dan SBY: Dengan Menolak NSA, Bush Bisa Diadili di Muka Pengadilan Pidana Internasional
Tgl terbit: Sabtu, 18 November 2006
Kami menolak agenda acara pembicaraan mengenai NSA/Non-Surrender Agreement antara Presiden Bush dan Presiden RI dalam rencana pertemuan di Bogor, 20 November 2006. Agenda ini merupakan kesepakatan jahat untuk menghindari kemungkinan diadilinya Bush dalam Mahkamah Pidana Intemasional/lnternational Criminal Court (ICC)
Kejaksaan Agung Harus Segera Melakukan Penyidikan Kasus Penghilangan Paksa tahun 1997 - 1998 Kejaksaan Agung Harus Segera Melakukan Penyidikan Kasus Penghilangan Paksa tahun 1997 - 1998
Tgl terbit: Rabu, 15 November 2006
Rapat paripurna Komnas HAM menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup terjadinya pelanggaran HAM yang berat, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus Penghilangan Paksa 1997/1998. Komnas HAM menyatakan, terjadi tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk perampasan kemerdekaan, penyiksaan, penganiayaan
DUA TAHUN SBY-JK: PENEGAKAN HAM BERKEPRIBADIAN GANDA
Tgl terbit: Selasa, 17 Oktober 2006
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan bahwa dua tahun kinerja Pemerintahan SBY-JK dalam penegakan HAM menunjukkan kepribadian yang ganda. Keadaan ini, terjadi akibat sikap yang seringkali ambivalen dan kurang berani mengambil resiko dalam menangani berbagai persoalan hak asasi manusia.
SEWINDU REFORMASI TNI<br>(5 Okt 1998 - 5 Okt 2006) SEWINDU REFORMASI TNI
(5 Okt 1998 - 5 Okt 2006)

Tgl terbit: Rabu, 04 Oktober 2006
Delapan tahun transisi menunjukkan kuatnya bayang-bayang ABRI dalam reformasi TNI. Ini tak lepas dari pergulatan politik antara kekuatan demokrasi dan non demokrasi. Hasilnya, banyak kompromi. ABRI telah berubah nama. ABRI dulu adalah entitas otonom yang masuk ke aras politik, sosial hingga ekonomi.
41 th Tragedi 1965 <br>
KORBAN TERUS MENUNTUT NEGARA MENGUNGKAP SEJARAH GELAP &
MENEGAKKAN HAM 41 th Tragedi 1965
KORBAN TERUS MENUNTUT NEGARA MENGUNGKAP SEJARAH GELAP & MENEGAKKAN HAM

Tgl terbit: Jumat, 29 September 2006
KontraS, IKOHI bersama Korban-korban pelanggaran HAM berat 1965 menyerukan kepada semua komponen bangsa untuk menuntut negara menerangkan sejarah gelap masa lalu. Delapan tahun lebih setelah Soeharto mundur, hingga menjelang dua tahun pemerintahan baru SBY, kebijakan negarauntuk mengungkap sejarah masa lalu belum juga jelas.
PERILAKU "OVER ACTING" SATPOL PP, SIPIR & POLISI
Tgl terbit: Kamis, 21 September 2006
Kami mendesak Pemerintah dan Penegak Hukum untuk menghentikan perlakuan sadis dari aparat Polisi, Sipir dan Satpol Pamong Praja terhadap warga sipil biasa. Belakangan ini, perilaku aparat yang dalam menangani berbagai kasus semakin mengkhawatirkan.
Press Release: ''
MENDESAK AS CABUT HAK VETO ATAS SERANGAN ISRAEL''
Press Release: '' MENDESAK AS CABUT HAK VETO ATAS SERANGAN ISRAEL''
Tgl terbit: Senin, 31 Juli 2006
Kami mengingatkan semua pihak bahwa serangan tentara Israel telah berakibat jatuhnya korban sipil, khususnya anak-anak, dan perempuan. Serangan Israel telah melanggar hukum internasional hak asasi manusia dan humaniter.
60 Tahun POLRI : POLRI Masih Menjadi Bagian Dari Masalah
Tgl terbit: Jumat, 30 Juni 2006
Institusi kepolisisan merupakan salah satu agensi negara yang sangat signifikan dalam penghormatan, perlindungan, penegakan hukum dan HAM. Adalah tugas polisi untuk memastikan bahwa semua warga negara hak-haknya terjamin sesuai dengan hukum dan bila ada pelanggaran terhadap hukum, tugas polisilah untuk melakukan investigasi, menangkap dan menahan tersangka pelaku, tanpa diskriminasi dan pandang bulu. Oleh karenanya prinsip profesionalitas merupakan syarat utama bagi kepolisian agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Khususnya yang menyangkut penggunaan kewenangan secara represif. Bagi KontraS, Peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli 2006, adalah salah satu kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi kritis terhadap Polri.
Pemerintah Tidak Serius Memenuhi Kewajibannya Untuk Menghentikan Penyiksaan
Tgl terbit: Sabtu, 24 Juni 2006
Indonesia telah meratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan melalui UU No 5 tahun 1998 sejak tahun 28 September 1998. Sebagai negara peserta Konvensi menentang Penyiksaan atau the International Convention against Torture, and other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (Convention against Torture-CAT), Indonesia terikat kewajiban untuk melakukan upaya legislatif, judikatif dan eksekutif yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak penyiksaan (pasal 2 CAT). Indonesia juga wajib menjamin pelakunya dihukum melalui hukuman yang berat sesuai dengan kejamnya tindak penyiksaan yang di luar rasa kemanusian (pasal 4 CAT). Selain itu, juga terdapat kewajiban untuk memberikan pemulihan (kompensasi, rehabilitasi dan restitusi) kepada para korban penyiksaan (pasal 14 CAT).
Satu Tahun Bom di Tentena, Teror Bom Terus Berlanjut
Tgl terbit: Senin, 29 Mei 2006

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (KontraS), Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (LPS-HAM) Sulteng dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mempertanyakan proses hukum atas peledakan bom di Tentena yang terjadi pada 28 Mei 2005. Ledakan High Explosive itu menewaskan 22 orang dan melukai 75 orang ternyata bukan merupakan ledakan yang terakhir. Pemboman, penemuan bom dan ancaman adanya bom terus terjadi di Sulawesi Tengah (data terlampir).

Resolusi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Indonesia Atas Kejahatan Rezim Soeharto
Tgl terbit: Kamis, 18 Mei 2006

Mengingat ketentuan-ketentuan yang menyediakan hak-hak kepada para korban pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional yang ditemukan di banyak instrumen internasional yang sebagian besar telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, secara khusus Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Menentang Penyiksaan Hukuman Lainnya yang Kejam, Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Perlakuan yang Merendahkan Martabat, Konvensi tentang Hak Atas Anak, Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tindakan Memerangi Impunitas, dan Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan atas Keadilan Tentang Hak Atas Pemulihan dan Reparasi Kepada Korban Pelanggaran Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Hukum Humaniter Internasional,

Adili Soeharto Atau Reformasi Jilid II
Tgl terbit: Kamis, 18 Mei 2006

Sewindu paska keberhasilan rakyat menurunkan rezim Soeharto, kejahatan yang dilakukan rezim Orde Baru ini masih melenggang tanpa penghukuman. Pergantian rejim yang berlangsung masih berada pada wilayah prosedural tanpa keberanian mengakhiri praktek korupsi, kekerasan dan pengabaian negara terhadap hak-hak rakyatnya.

Surat Terbuka Korban: Kepada Presiden RI Susilo bambang Yudhoyono "Mohon Keadilan Dijunjung Tinggi"
Tgl terbit: Jumat, 12 Mei 2006

Bapak Presiden Yang Terhomat,
Kami yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI) menyatakan sangat terpukul sekali dengan adanya pemyataan-pemyataan yang mengisyaratkan penghentian proses hukum atas mantan Presiden Soeharto. Menurut kami, bila ini menjadi kenyataan, sungguh membuat kami kembali merasakan pahitnya ketidakadilan di tanah air.

Indonesia terpilih Menjadi Anggota Dewan HAM PBB Bukan sekedar Kebanggaan namun mempakan Tanggung Jawab
Tgl terbit: Kamis, 11 Mei 2006

Terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Dewan HAM PBB periode 3 tahun pertama pada pemilihan tanggal 9 Mei 2006 (10 Mei. New York) kemarin, bukan sekedar kebanggaan namun merupakan tanggung jawab Indonesia untuk mempromosikan dan menegakaan Hak Asasi Manusia, baik di nasional mapun International. Tanggung jawab ini tercermin pada pengakuan ikrar dan komitment yang menjadi syarat pendaftaran pencalonan Dewan HAM tersebut.

Desak Kapolda Harus Klarifikasi Penangkapan oleh Densus 88 Polri
Tgl terbit: Selasa, 09 Mei 2006
Palu - Penangkapan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri, Senin, (8/5) yang hendak menangkap Taufik Bulaga warga kelurahan Lawanga, Kabupaten Poso dan Hasanudin, Muchtar, Ali dan Ibrahim warga Kelurahan Lere, Kota Palu, termasuk penangkapan orang yang disangka teroris di Kabupaten Tolitoli, Sabtu (6/5).menimbulkan reaksi masyarakat.
“MEMPERCEPAT PROSES PENYIDIKAN KASUS WASIOR-WAMENA: WUJUDKAN KEADILAN UNTUK KORBAN”
Tgl terbit: Senin, 24 April 2006
Pada tanggal 13 Februari 2006 Solidaritas Masyarakat Sipil Untuk Korban Wasior-Wamena melakukan audiensi dengan Kepala Jaksa Muda Pidana Khusus, Hendraman Supandji, S.H., perihal proses penyelesaian penanganan perkara untuk Kasus Wasior 13 Juni 2001 dan Wamena 4 April 2003.
Kasus Orang Hilang Perlu Terobosan
Tgl terbit: Jumat, 21 April 2006

Keluarga korban orang hilang bersama Ikohi dan Kontras mempertanyakan keseriusan Komnas HAM dalam mengungkap hilangnya aktifis pro demokrasi 1997-1998. Hingga kini, bahkan setelah Komnas HAM membentuk tim penyelidik pro justicia, belum juga ada tanda-tanda kejelasan tentang nasib dan keberadaan aktifis yang hilang.

Tuduhan BIN Membelokkan Akar Masalah
Tgl terbit: Kamis, 23 Maret 2006

KontraS, PBHI, JRK, Praxis, HRWG, ICW, IMPARSIAL, KALYANAMITRA, WALHI, LPSHAM Sulteng, Adhoc KontraS Sulawesi, SKP-HAM Sulteng, Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat, Tapal, Elsam, Jatam

Soal Papua, Pemerintah Harus Menghentikan Cara-cara Kekerasan
Tgl terbit: Rabu, 01 Maret 2006

Kami menyatakan protes keras atas peristiwa penangkapan sewenang-wenang dan penganiayaan yang dilakukan Aparat Polres Jakarta Selatan terhadap aktivis HAM, Islah (KONTRAS), Ridho (PBHI), Arie Ariyanto (Ketua KPW PRD DKI Jakarta), Yudi (LMND), Wahyu (LS-ADI), Rius (LS-ADI), Abdul Karim (Rawing, LS-ADI), Agus Suparwono, WALHI yang tergabung dalam Front Pepera pada 28 Februari 2006.

Mendesak RI Dukung PBB Menutup Penjara AS
Tgl terbit: Jumat, 17 Februari 2006

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras penyiksaan, penghukuman dan perlakuan lain yang kejam terhadap para tahanan di penjara Guantanamo dibawah otoritas Pemerintah AS. KontraS mendukung rekomendasi 5 investigator independen PBB yang mendesak AS menutup penjara AS di Guantanamo.

Kasus Talangsari : Komnas HAM Harus Lakukan Penyelidikan Projusticia
Tgl terbit: Rabu, 08 Februari 2006

Peristiwa Talangsari yang terjadi 7 Februari 1989, saat ini tepat 17 tahun. Ketika itu sebuah komunitas warga yang tinggal di desa Cihidedung Talangsari III Lampung telah mengalami tindak kekerasan diluar kemanusiaan yang dilakukan aparat TNI dari Korem Garuda Hitam Lampung pimpinan AM. Hendropriyono. Banyak korban laki-laki perempuan dan anak-anak berjatuhan merenggang nyawa akibat penembakan, penyiksaan, dan pembakaran (27 orang). Sebagian lainnya mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (23 orang) dan pengadilan yang tidak fair (25 orang). Serta banyak korban yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya (78 orang). Selain itu ibu dan anak-anakjuga diusir secara paksa dari desa mereka (24 orang).

Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Anggota DPR RI
Tgl terbit: Jumat, 03 Februari 2006

Komis Untuk Orang Hilang dan KorbanTindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras aksi kekerasan terhadap anggota Komisi I PR RI Ade Daud Nasution.

Merisaukan Tertutupnya Kerja Tim Penyelidik Orang Hilang
Tgl terbit: Rabu, 18 Januari 2006

Sehubungan dibentuknya Tim ad hoc Penyelidik Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997/1998 berdasarkan SK Komnas No. 23/Komnas/X/2005 dengan jangka waktu kerja 1 Oktober 2005 s/d 31 Desember 2005, dan diperpanjang masa tugasnya s/d 31 Maret 2006 (SK Komnas HAM No.29/Komnas HAM/XII/2005), kami ingin menyampaikan beberapa hal yang mulai merisaukan korban dan keluarga korban orang hilang.

Vonis Bebas Priok : Mahkamah Agung Tidak Pantas Dipercaya
Tgl terbit: Senin, 16 Januari 2006

Mahkamah Agung membebaskan Mayor Jenderal (Purn) Pranowo, terdakwa kasus pelanggaran HAM pada peristiwa Tanjung Priok. Empat anggota majelis hakim agung menyatakan perkara Pranowo tidak dapat diterima (niet ontvankelijkheid/NO). Ketua Majelis Hakim Agung Artidjo Alkostar menyatakan pendapat yang berbeda (13/1/06).

LSM HAM Menentang Deal Politik Rahasia Menlu AS-RI
Tgl terbit: Jumat, 06 Januari 2006

Kami memahami adanya kebutuhan untuk membangun kerjasama antara Pemerintah AS dan Republik Indonesia melalui kunjungan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice. Namun kami mendesak Pemerintah cq. Menlu RI untuk menolak tawaran pemerintah AS tentang kebijakan NSA (non surrender Agreement).

Pemerintah Propinsi Sumatera Utara telah melakukan pengabaian terhadap hak asasi manusia di Sumater
Tgl terbit: Selasa, 03 Januari 2006

Pemerintah propinsi Sumatera Utara telah gagal melindungi dan menghormati hak asasi manusia di Sumatera Utara. Tahun 2005, merupakan tahun kelam bagi upaya penegakan HAM di Sumatera Utara. Upaya penegakan HAM telah kembali ke titik nol. Konsolidasi para pelaku untuk menghindari proses hukum atas tindakan pelanggaran HAM yang mereka lakukan semakin menguat. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi tidak pernah di selesaikan untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban. Sementara para pelaku masih tetap dapat bebas tanpa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Perlakuan Terhadap Suud Bukti Langgengnya Penyiksaan
Tgl terbit: Kamis, 24 November 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memprotes keras tindak aparat TNI yang memperlakukan Suud Rusli terpidana kasus pembunuhan bos PT Asaba secara tidak manusiawi. Tindakan ini mencerminkan rendahnya pemahaman aparat TNI akan hak asasi manusia.

Pemerintah Tangani Bom Bali, Meresahkan
Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2005

Melalui pernyataan ini, sekali lagi kami menyatakan prihatin atas peledakan bom di BALI 1 Oktober lalu. Tindakan itu adalah aksi teror yang keji, tidak bisa dibenarkan atas alasan apa pun, entah itu latarbelakang ideologi, agama, rasial, atau etnisitas. karena itu, kami meminta pemerintah lebih serius mengungkapnya, tanpa menimbulkan masalah baru.

Satu Tahun Kematian Munir
Tgl terbit: Rabu, 07 September 2005

(Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM, A/RES/53/144)

Melalui pernyataan ini kami yang berkumpul di Tugu Proklamasi ingin menggugah negara untuk menjadikan hari kematian Munir, 7 September, sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. Jikapun gugahan ini tidak didengarkan oleh negara, maka kita sebagai bagian masyarakat sipil, berani mengambil sikap untuk bersama-sama menetapkan hari ini, 7 September, sebagai Hari Pembela HAM di Indonesia!

Sesat Pikir Perpanjangan Operasi Sintuwu Maroso
Tgl terbit: Kamis, 21 Juli 2005

Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah kemarin (20/07/2005) kembali menyetujui perpanjangan Operasi Sintuwu Moroso untuk ketujuh kalinya di Poso. Operasi dengan mandat pemulihan keamanan dan ketertiban itu dipastikan setelah sebelumnya operasi dengan sandi yang sama berakhir pada 12 Juli 2005. Sama dengan perpanjangan sebelumnya, yakni faktor ancaman keamanan yang belum pulih menjadi alasan utama.

KOMNAS HAM Harus Melakukan Terobosan-Terobosan Untuk Mengungkap Kasus Penghilangan PALKSA 97/98
Tgl terbit: Jumat, 01 Juli 2005

Pada hari Jumat, 1 Juli 2005, keluarga korban dan masyarakat berharap agar para jenderal yang diduga terlibat dalam kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998 datang memenuhi panggilan ketiga (panggilan terakhir) Komnas HAM. Mereka dipanggil untuk memberikan keterangan seputar keterlibatan dan pengetahuan mereka dalam kasus yang menyisakan 14 orang tidak diketahui keberadaannya.

Kritik DPR atas Perundingan Aceh di Helsinki
Tgl terbit: Kamis, 19 Mei 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik hasil-hasil sementara yang dicapai perundingan Helsinki dan mendukung perundingan selanjutnya. Kelanjutan perundingan berikut dapat terus menjaga semangat perdamaian dalam menyelesaikan konflik Aceh dan membangun kembali Aceh paska tsunami.

Markas Kopassus di Cijantung Harus Segera Diinspeksi Tim Penyelidikan Komnas HAM
Tgl terbit: Jumat, 08 April 2005

Tim Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan Penculikan Aktifis oleh Tim Mawar yang dibentuk Komnas HAM sudah hampir tiga bulan bekerja. Namun, Tim Penyelidikan tersebut belum menghasilkan kerja yang memuaskan. Desakan-desakan yang kami berikan agar Tim melakukan inspeksi dan penyelidikan ke tempat-tempat penyekapan dan penyiksaan sampai saat ini tidak pernah dilakukan.

Eksekusi Hukuman Mati Harus Dihapus, Bukan Sekedar Caranya
Tgl terbit: Selasa, 29 Maret 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Presiden untuk meninjau ulang pelaksanaan hukuman mati. Bukan sekedar merubah tata caranya seperti yang dilontarkan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, dari cara ditembak menjadi digantung atau disuntik mati. Perubahan cara tersebut tidak akan berpengaruh apapun bagi penegakan hokum yang lebih manusiawi, kecuali melanjutkan pelaksanaan hukuman   mati, termasuk dalih meminimalisir derita terpidana. Pilihan cara tidak tepat menjadi pembenar untuk melaksanakan hukuman mati.

Wujudkan Keadilan, Kembalikan Keluarga Kami
Tgl terbit: Kamis, 24 Maret 2005

Pada hari ini, Kamis, 24 Maret 2005, kami korban dan keluarga korban penghilangan paksa pada peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan penculikan aktifis oleh Tim Mawar yang pada tanggal 22 samapi 24 Maret 2005 mengadakan lokakarya di Ciawi Bogor, menanggapi pembentukan Tim Penyelidikan oleh KOMNAS HAM atas kasus tersebut menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Penerapan Hukuman Mati adalah Pelanggaran HAM dan Konstitusi
Tgl terbit: Rabu, 23 Maret 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan kembali diterapkannya hukuman mati. Pada hari Minggu dini hari, 20 Maret 2005, Astini menjalani eksekusi hukuman mati di Jawa Timur. Dia menjadi   orang keempat yang dieksekusi mati dalam kurun 1 tahun terakhir, tiga lainnya dieksekusi di Sumatra Utara untuk kasus narkoba. Sementara di kedepannya masih ada 53 orang terpidana mati â€sebagian besar untuk kasus pidana narkoba dan terorisme- yang belum dieksekusi, bila mengacu pada data dari Jaksa Agung RI.

Ketiadaan Upaya Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu
Tgl terbit: Kamis, 03 Februari 2005
Komisi Untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden SBY untuk tidak mengabaikan penegakan HAM, setelah berakhirnya masa 100 hari pertama. Belum terlihat komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan janji-janjinya penegakan HAM dalam kampanye Pemilu 2004 , mereview semua langkah penegakan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan Aceh dan Papua.

Seperti kita ketahui, janji itu ditegaskan kembali pada penyampaian pidato 30 hari pertama pemerintahan SBY-JK di Istana Negara pada 17 November 2004. Dalam pidato politik tersebut, SBY berjanji akan melakukan tindakan pencegahan dan penindakan pelanggaran pelanggaran HAM berat .
Tindakan Penyiksaan Aparat TNI Terhadap Farid Faqih dan Masyarakat Sipil Lainnya Harus Ditindak Huku
Tgl terbit: Kamis, 27 Januari 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat TNI terhadap Farid Fiqih aktifis GOWA. Tindakan penyiksaan itu tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun baik dalam keadaan perang maupun damai.

Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Masa Lalu
Tgl terbit: Selasa, 12 Oktober 2004

Kami, korban/keluarga korban dan organisasi-organisasi pembela hak asasi manusia yang tercantum di bawah ini, mendesak kepada Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono segera menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu berdasarkan prinsip-prinsip "human rights accuntability". Kami menolak bila penyelesaiannya dilakukan dengan langkah-langkah ynag mengingkari prinsip tersebut.

Catatan 59 tahun TNI
Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melihat dalam usianya yang ke 59 TNI masih menyisakan beberapa persoalan dalam proses demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia. Sekalipun patut disyukuri pada saat ini keberadaan TNI di parlemen sudah diakhiri. Namun hal ini tidak berarti ruang politik TNI untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan telah berkahir. Hal ini disebabkan tidak tegasnya Negara untuk mengakhiri keberadaan Komando teritorial maupun fungsi kekaryaan pada UU TNI yang baru disyahkan 30 September 2004.

Putusan Bebas terhadap Terdakwa Pranowo dalam Kasus Tanjung Priok
Tgl terbit: Rabu, 11 Agustus 2004

Korban dan keluarga korban Tanjung Priok dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan prihatin dan kecewa atas putusan Meajelis Hakim Pengadilan HAM Tanjung Priok atas terdakwa Pranowo, mantan Komandan Polisi Militer Komando Daerah Militer V Jaya, 10 Agustus 2004. Putusan bebas ini secara terbuka telah memberi justifikasi tidak adanya peristiwa kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok yang bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapamngan. Selain itu, putusan ini telah menghancurkan harapan korban dan keluarga korban karena pengadilan tidak mampu untuk mengungkap kebenaran, memberikan keadilan serta memulihkan hak-hak korban yang telah diperjuangkan sejak 20 tahun lalu.

Rencana Menghadiri "The 60th Session of the United Nations Commission on Human Rigths"
Tgl terbit: Sabtu, 15 Mei 2004

KontraS bersama dengan delegasi NGO Indonesia yang lain, berencana akan menhadiri sidang Komisi HAM PBB ke-60, di Jenewa, Swiss. Dalam sesi sidang tahun ini, KontraS akan menyampaikan perkembangan situasi dan kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia, termasuk progress report perkembangan penanganan kejahatan masa lalu. Selain menghadiri sidang Komisi HAM, delegasi juga akan menemui sejumlah perwakilan negara besar seperti Amerika, Jepang dan Uni Eropa. Termasuk negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

KontraS Mendesak Hakim dan JPU Tetapkan Try Sutrisno sebagai Tersangka
Tgl terbit: Senin, 03 Mei 2004

Pada tanggal 1 dan 2 Maret 2004 mantan Pangdam Jaya/Laksusda Jaya/Pangkopkamtibda Jaya Try Sutrisno diminta keterangannya sebagai saksi atas terdakwa Kapten (inf) Sutrisno Mascung dan kawan-kawannya serta Pranowo. Dalam keterangan Try Sutrisno ada beberapa hal yang menurut KontraS perlu mendapat perhatian khusus :

Penuntut Umum Tidak Serius Buktikan Dakwaan Banyak Saksi Dipanggil Untuk Kaburkan Dakwaan
Tgl terbit: Selasa, 27 April 2004

Pengadilan HAM Tanjung Priok yang telah dimulai pada September 2003 hampir memasuki tahap akhir. Pada tiga berkas perkara atas nama Sutrisno Mascung, Pranowo dan Sriyanto telah memasuki agenda akhir pemeriksaan saksi, sementara berkas perkara atas nama terdakwa Butar Butar akan memasuki agenda putusan pada 30 April 2004.

Peringatan Pekan Internasional Menentang Penghilangan Orang secara Paksa
Tgl terbit: Senin, 26 Mei 2003
Dalam setiap minggu terakhir di bulan Mei, para korban dan keluarga
korban orang hilang di seluruh penjuru dunia memperingati pekan
internasional menentang penghilangan orang secara paksa.
Perlindungan Masyarakat Sipil Dan Sarana Publik Di Aceh
Tgl terbit: Jumat, 23 Mei 2003

Setelah jalan dialog antara Pemerintah RI dan GAM "dianggap" gagal, maka sejak tanggal 19 Mei 2003 Pemerintah Indonesia menyatakan keadaan bahaya dengan tindakan keadaan darurat militer di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Keppres No. 28 tahun 2003. Sayang sekali, baru memasuki hari ketiga pemberlakuan darurat militer di Aceh, telah terjadi pembakaran gedung-gedung sekolah diberbagai wilayah Aceh dalam jumlah yang cukup tinggi, khususnya daerag Bireun dan Pidie.

Perlindungan Masyarakat Sipil dan Sarana Publik di Aceh Selama Penerapan Darurat Militer di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 21 Mei 2003
Setelah jalan dialog antara Pemerintah RI dan GAM "dianggap"gagal, maka
sejak 19 Mei 2003 pemerintah Indonesia menyatakan keadaan bahaya dengan
tingkatan keadaan darurat militer di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
melalui Kepres No. 28 tahun 2003.
Berbagai Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sumatera Utara
Tgl terbit: Sabtu, 15 Februari 2003

Setiap tindak kekerasan yang dilakukan personil Polri di Indonesia merupakan fakta masih melekatnya sifat militeristik dalam tubuh institusi Polri, yang saat ini sebagai institusi sipil. Pada sisi lain perbuatan dimaksud adalah sebuah kontradiktif dengan Fungsi dan Tugas Pokok Polri, sebagai institusi yang mengemban tugas : menagakkan hukum, memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan semangat Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai keadilan.

Pembunuhan yang dilakukan oleh aparat TNI Terhadap Nelayan SAPE di Nusa Tenggara Timur
Tgl terbit: Senin, 10 Februari 2003

Pada bulan Desember 2002, Kontras menerima pengaduan masyarakat tentang peristiwa penembakan yang dilakukan oleh aparat tim Gabungan TNI AD, TNI AL, TNK (Taman Nasional Komodo)/TNC (The National Convention) terhadap dua nelayan asal desa Bugis dan desa Lambu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) di perairan komodo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai NTT. Kontras kemudian menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan fact finding langsung ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan fakta-fakta kasus dan perkembangannya.

Pendirian Kodam Iskandar Muda di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 06 Februari 2002
Kemarin Selasa 5 Februari 2002, Kodam Iskandar Muda resmi didirikan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Brigjen Djali Yusuf, seorang putera Aceh sebagai Panglimanya. Berdirinya Kodam yang bermarkas di bekas Markas Korem 012 Teuku Umar dan kebijakan Jakarta untuk membiayai milyaran rupiah
TANGGAPAN KONTRAS ATAS RESPON BEBERAPA PIHAK MENGENAI RENCANA PEMBENTUKAN KEMBALI KODAM ISKANDAR MUDA
Tgl terbit: Senin, 07 Januari 2002
Rencana menghidupkan kembali KODAM I Iskandar Muda Aceh kembali menjadi isu hangat, menyambut kepulangan delegasi Gubernur dan sejumlah pejabat teras DPRD I Aceh dari pertemuan bersama Wapres Hamzah Haz, Menko Polkam SBY dan Menhan Matori Abdul Jalil.
Dukungan Terhadap Upaya Gencatan Senjata Dalam Konflik Aceh
Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2001

Terhitung sejak tanggal 11 april 2001 hingga tanggal 31 September 2001 (priode berlangsungnya Inpres No. 4/ 2001) catatan investigasi dan monitoring kontras dan koalisi NGO HAM Aceh terhadap kemanusiaan di Aceh menyebutkan bahwa angka-angka kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh masih belum menunjukkan penurunan. Tercatat bahwa telah menjadi korban dalam periode tersebut, dimana 544 diantaranya adalah pembunuhan diluar prosedur hukum (exrajudicial killing), 129 korban penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, 54 korban penghilangan paksa (involuntary disappereance), 230 korban penyiksaan dan 15 korban kekerasan terhadap perempuan. Investigasi juga mencatat 810 kasus perusakan terhadap bangunan dan kendaraan dalam rentang waktu antara 11 april-31 september 2001 dimana 353 kasus melibatkan TNI sebagai pelaku dan 447 kasus tidak terindifikasi pelakunya.

Kegagalan Penyelesaian Kekerasan Di Aceh
Tgl terbit: Selasa, 21 Agustus 2001

Kedatangan para pejabat pemerintahan akan menjadi sia-sia, apabila keinginan untuk melakukan bentuk usaha penyelesaian Aceh dilakukan tanpa memahami faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam usaha mengambil keputusan, tentang tindakan mana yang mungkin bisa dilakukan sehingga efektif. Oleh karena itu, kontraS perlu mengemukakan beberapa catatan yang patut menjadi perhatian bagi para menteri (10 menteri), panglima TNI dan Kapolri adalah:

Aceh Yang Luput Dari Perhatian Publik Nasional
Tgl terbit: Rabu, 04 Juli 2001

Perkembangan kondisi kemanusiaan di Aceh semakin memburuk dalam dua minggu terakhir, terutama sejak diinsentifkannya operasi keamanan oleh aparat untuk mengejar target "pengamanan" Aceh sebelum agustus 2001. Setiap hari, nuansa kekerasan masih mewarnai kehidupan masyarakat Aceh, seperti penemuan manyat-manyat korban penyiksaan dan penembakan yang bergelimpangan menjadi pemandangan sehari-hari. Kondisi ini menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Aceh saat ini benar-benar telah terkurung oleh "teror" penebaran manyat korban kekerasan, penjarahan dan penembakan dimana-mana.

Catatan KontraS terhadap kepolisian RI
Tgl terbit: Minggu, 31 Juni 2001

1 Juli 2001 Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari Bayangkara ke 55, ditengah tajamnya sororan dan bertumpuknya problematika yang dihadapinya. Diusianya yang ke 55, kepolisian yang telah menyatakan diri sebagai pengayom masyarakat dan dinyatakan terpisah dari dari TNI ternyata masih belum mampu menunjukkan wujud idealnya. Pengayoman kepolisian dipertanyakan, bahkan di ingat. Juga keseriusan untuk merubah watak militeristiknya, setelah secara resmi terpisah dari TNI, 1 Januari 2001.

Catatan KontraS Terhadap Kepolisian Ri
Tgl terbit: Sabtu, 30 Juni 2001

1 juli 2001 Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari Bayangkara ke 55, ditengah tajamnya sororan dan bertumpuknya problematika yang dihadapinya. Diusianya yang ke 55, kepolisian yang telah menyatakan diri sebagai pengayom masyarakat dan dinyatakan terpisah dari dari TNI ternyata masih belum mampu menunjukkan wujud idealnya. Pengayoman kepolisian dipertanyakan, bahkan di ingat. Juga keseriusan untuk merubah watak militeristiknya, setelah secara resmi terpisah dari TNI, 1 januari 2001.

Penyiksaan, Penahanan Semena-mena dan Pembunuhan terhadap Masyarakat Sipil Oleh Aparat Brimob Pasca
Tgl terbit: Senin, 18 Desember 2000

Tanggal 16 Desember 2000, Johanes G. Bonay, SH, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELS-HAM), telah menjalani pemeriksaan mulai dari pukul 17.00 waktu setempat, oleh Kepolisian Jayapura. Bonay diperiksa sehubungan dengan hasil konferensi ELS-HAM terhadap peristiwa pengejaran dan penangkapan oleh aparat Brimob dan polisi terhadap kelompok yang diduga melakukan penyerangan Mapolsek Abepura.

Tahun 2000, Tahun Impunitas : Catatan Pelanggaran HAM di Indonesia
Tgl terbit: Sabtu, 09 Desember 2000

Tahun 2000 sesudah hampir berakhir, namun pelanggaran HAM tetap terjadi di Indonesia mulai dari ujung barat hingga ke ujung timur, Aceh sampai Papua. Tidak ada tindakan pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kekerasan yang di lakukan aparatnya yang berlindung atas nama hukum, bahkan pemerintah tidak memberikan komentar atas korban jiwa yang terus berjatuhan. Konflik Maluku yang sudah berlangsung dua tahun lebih, dan kekerasan yang masih berlangsung di Aceh dan Papua, menandai keprihatinan menjelang akhir tahun 2000 ini.

Keterlibatan Polisi dalam Sengketa Tanah dan Kekerasan
Tgl terbit: Jumat, 10 November 2000

Semenjak usaha pengambilalihan kembali (reclaiming) lahan milik warga 7 desa di Kec. Tulang Bawang yang dikuasai PT. BNIL untuk lahan perkebunan, telah menimbulkan teror dan intimidasi terhadap warga. Tindakan ini dilakukan oleh Brimob Polda Lampung, Kamra serta sejumlah preman pasar yang dibayar untuk menjaga lahan perusahaan.

PRILAKU TNI SEPANJANG PERIODE TRANSISI DEMOKRASI (1998-2000)
Tgl terbit: Rabu, 04 Oktober 2000
Esok, pada tanggal 5 Oktober, Tentara Nasional Indonesia kembali merayakan hari bersejarahnya: Hari lahir Tentara Nasional Indonesia yang cikal bakalnya berasal dari rakyat, dicita-citakan untuk bersama-sama rakyat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah. TNI lahir bersamaan dengan harapan dan kesadaran
Surat Keprihatinan: Polisi Sabotase Jeda Kemanusiaan
Tgl terbit: Sabtu, 09 September 2000

Eskalasi kekerasan yang terjadi di Aceh madio November terus meningkat, seiring dengan perpanjangan pemberlakuan Jeda Kemanusiaan. Berbagai bentuk kekerasan dan respon yang represif terhadap tuntutan masyarakat, yang kemudian mengakibatkan jatuhnya korban penduduk sipil menunjukan tidak ada perubahan pendekatan penyelesaian Aceh.

Penemuan 5 (Lima) Mayat Di Sumatera Utara
Tgl terbit: Kamis, 07 September 2000

Pada hari Minggu, 3 September 2000 sekitar pukul 10.00 Wib ditemukan beberapa mayat di desa Bagalingga, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Simatera Uatara (tepatnya dipinggir jalan Merek, Sidikalang). Mayat-mayat tersebut awalnya ditemukan oleh masyarakat yang kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat. Salah satu dari beberapa mayat tersebut diidentifikasikan sementara sebagai jenazah Jafar Siddiq Hamzah seorang aktivis kemanusiaan juga (ketua IFA) yang hilang sejak tanggal 5 Agustus 2000. Dan saat ini mayat yang sudah dalam keadaan tidak baik tersebut berada dalam proses penyidikan pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara termasuk melakukan proses otopsi untuk memastikan jenazah dan sebab-sebab kematiannya.

Implementasi Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh
Tgl terbit: Selasa, 08 Agustus 2000

Berjalannya Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh dalam rangka mengurangi ketegangan dan meredakan eskalasi kekerasan di Aceh yang sudah diberlakukan sejak tanggal 2 Juni 2000 ternyata hingga saat ini tidak membawa perubahan yang cukup berarti. Walaupun pada awalnya Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusian tersebut dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengurangi ketegangan dan kekerasan yang terjadi di Aceh.

Perkembangan Terakhir Situasi Penegakan Hak Asasi Manusia di Aceh
Tgl terbit: Jumat, 31 Maret 2000

Memasuki bulan keempat tahun 2000 atau bulan keenam pemerintahan Abdurrahman Wahid kondisi penegakan hak-hak sipil rakyat Aceh masih tetap buruk. Kekerasan dan kejahatan terhadapa kemanusian yang dilakukan oleh aparat militer terhadap rakyat sipil Aceh terus berlangsung tanpa gejala penurunan, bahkan mulai menampakkan kembali pola-pola modus operandi ala DOM, disertai gejala penguatan satuan-satuan militer di Aceh. Dari perspektif penegakan hukum dan keadilan praktek impunity untuk melindungi institusi militer dan negara dari tuntutan hukum makin jelas terlihat. Dalam konteks hubungan sipl dan militer, pembangkangan militer terhadap pemerintahan RI kembali menunjukkan bukti baru, melengkapi bukti-bukti pembangan yang memang telah ada sebelumnya.

Perkembangan Situasi Di Aceh dan Perlunya Segera Gencatan Senjatan
Tgl terbit: Senin, 28 Februari 2000

Memasuki abad baru ini, ternyata situasi dan kondisi di Aceh tidak menunjukkan perubahan baru kearah penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia. Dari data-data yang berhasil dihimpun KontraS justru terlihat peningkatan skala kekerasan terhadap rakyat sipil Aceh. Dari cattatan kami kategorikan kekerasan ini adalah beruapa pembunuhan kilat di luar proses hukum (extra judicial killing/sumaary excecution), penghilangan orang secara paksa/penculikan (dissapperenance involuntary), penyiksaan (torture), penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (arbitary arrest) maupun perampasan dan perusakan harta benda.

Langkah Pengusutan Pelanggaran Di Aceh
Tgl terbit: Selasa, 02 November 1999

Presiden Abdurrahman Wahid (1/11) telah memberikan jaminan bahwa kasus penembakan dan pembunuhan massal atas warga desa Beutong Ateuh, kecamatan Seunagan, Aceh Barat oleh satuan militer yang telah mengakibatkan tewasnya Teungku Bantaqiah beserta 55 warga sipil Aceh lainnya pada 23 juli 1999 yang lalu akan dibuka kembali. Presiden telah memberikan jaminan bahwa kasus tersebut akan diusut tuntas dan tidak hanya berhenti pada pelaku bawahan tetapijuga sampai pada pengambil keputusan. Untuk itu tujuan ini direppresentasikan pula dengan rencana penarikan satuan Kostrad dan Kopassus dari Aceh dan pengagalan pembentukan Kodam Iskandar Muda di Aceh untuk jangka waktu paling tidak selama masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Korban Kembali Jatuh
Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 1999

Aksi mahasiswa yang terus berlangsung di berbagai kota di Indonesia, kembali mendapatkan represi dari pihak militer maupun kepolisian. Kali ini, untuk kesekian kalinya, korban tewas dari pihak mahasiswa jatuh lagi. Peristiwa yang terjadi di depan Markas Kodam Sriwijaya tersebut telah memakan korbanseorang mahasiswa Universitas IBA Palembang bernama Meyer Andriansyah. Korban mahasiswa tersebut adalah yang kesekian kalinya terjadi dalam gelombang protes yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat yang terjadi dalam sebulan terakhir.

Utusan KontraS Dalam Pertemuan Commision on Human Rights di Genewa
Tgl terbit: Kamis, 01 April 1999

Sepanjang pengamatan KONTRAS, selama tahun 1998 sampai dengan awal tahun 1999 praktek †praktek penculikan, penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang †wenang masih berlangsung. Namun upaya pemerintah untuk melindungi korban dan pertanggungan jawab pemerintah atas praktek †praktek tersebut masuh minim.

PERSIDANGAN KASUS PENCULIKAN
Tgl terbit: Kamis, 04 Februari 1999

Berkaitan dengan proses persidangan kasus penculikan para aktivis uang menghadapkan 11 anggota Kopassus sebagai terdakwa yang telah berlangsung selama beberapa minggu ini, kami pelru menanggapi seluruh proses persidangan sebagai berikut :


Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org