Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 19 Hasil Pencarian
1 All

Persekusi Komunitas Ahmadiyah Lombok Timur Kembali Terulang : Lemahnya Perlindungan Negara Terhadap Kelompok Minoritas Persekusi Komunitas Ahmadiyah Lombok Timur Kembali Terulang : Lemahnya Perlindungan Negara Terhadap Kelompok Minoritas
Tgl terbit: Senin, 21 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok masa intoleran terhadap komunitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Dusun Geprek Tanah Eat, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2018. Peristiwa penyerangan tersebut tidak hanya mengakibatkan rusaknya sejumlah rumah dan harta benda milik kelompok JAI, tetapi sebanyak 24 orang yang berasal dari 7 kepala keluarga diusir secara paksa dari tempat kediamannya.
Label : KBB Persekusi Intoleransi
Seruan Moral Kebhinekaan; Menjaga dan Memperjuangkan Kebhinekaan Seruan Moral Kebhinekaan; Menjaga dan Memperjuangkan Kebhinekaan
Tgl terbit: Selasa, 20 Februari 2018
Hari-hari ini kebangsaan kita sedang diuji. Kita saksikan rajutan kebhinekaan Indonesia berada dalam gangguan serius. Berbagai kasus kekerasan bernuansa agama yang marak pada awal tahun ini di berbagai daerah dalam bentuk serangan fisik terhadap tokoh-tokoh berbagai agama dan persekusi terhadap minoritas keagamaan, dan banyak dimensi lain dari kekerasan yang terjadi, menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kebhinekaan. Ikatan kebangsaan yang dibangun oleh para pendiri Negara-bangsa sedang dalam pertaruhan.
Label : KBB
Pentingnya Parameter HAM dalam Pilkada 2018; Risiko Kekerasan dan Pelanggaran HAM Pentingnya Parameter HAM dalam Pilkada 2018; Risiko Kekerasan dan Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Senin, 12 Februari 2018
Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sudah seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai periode politik elektoral yang hanya berujung pada politik kekuasaan. Pilkada yang akan berlangsung di 171 daerah?di antaranya 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten?sebisa mungkin dapat menjadi medium untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong berjalannya penyelenggaran Pilkada yang berkesesuaian dengan parameter HAM, dan terwujudnya pemimpin dan pemerintahan daerah yang akuntabel dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.
Laporan Hasil Pemantauan Sementara Pada Tes Wawancara Seleksi Calon Anggota Komnas HAM 2017 - 2022 Hari Pertama Laporan Hasil Pemantauan Sementara Pada Tes Wawancara Seleksi Calon Anggota Komnas HAM 2017 - 2022 Hari Pertama
Tgl terbit: Rabu, 19 Juli 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti pelaksanaan tes wawancara sebagai bagian dari seleksi Tahap IV Calon Anggota Komnas HAM periode 2017 - 2022 yang dilangsungkan pada tanggal 19 ? 21 Juli 2017 di Aula Mahkamah Konstitusi RI. Sebanyak 28 (dua puluh delapan) calon anggota Komnas HAM telah dijadwalkan untuk mengikuti tes yang akan dilakukan langsung oleh Anggota Tim Panitia Seleksi sejak hari ini hingga 2 hari ke depan.
Tujuh Rekomendasi Agenda Prioritas untuk Menkopolhukam
Tgl terbit: Jumat, 14 Agustus 2015
Perombakan kabinet (reshuffle) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 11/08/2015, menunjukkan secara serius bahwa masih terdapat hambatan dan kekurangan dalam implementasi kebijakan, serta program pemerintah. Salah satu yang diganti adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pengganti Menko Polhukam sebelumnya, Tedjo Edhy Purdijatno.
CATATAN PERWAKILAN NGO DAN KOMUNITAS AGAMA TERHADAP RUU PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA
Tgl terbit: Kamis, 09 April 2015
Perlindungan Umat Beragama saat ini masih dalam tahap penyusunan di Kementerian Agama. Berdasarkan hasi diskusi kami, kami memberikan beberapa catatan yang melingkupi Definisi Operasional Agama, Penyiaran Agama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
RAMADHAN KELAM BAGI AHMADIYAH
Tgl terbit: Minggu, 29 Juni 2014
Memasuki bulan suci Ramadhan 1435 Hijriah, kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tercederai. Pemerintah yang seharusnya melindungi dan memastikan kehidupan beragama dan berkeyakinan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila, malah menjadi aktor utama yang melanggar konstitusi
KPU Mengabaikan Kepentingan Hak Asasi Manusia Warga Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2014-2019
Tgl terbit: Kamis, 05 Juni 2014
Koalisi Melawan Lupa, Koalisi Bersih 2014 bersama dengan Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban Untuk Keadilan [JSKK], Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan [Sobat KBB], Paguyuban Petani Tanah Pangonan Bogor [Bani Tansagor] menilai bahwa KPU telah mengabaikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia warga negara pada penyelenggaraan pemilihan presiden 2014-2019 dengan tidak memasukan materi Hak Asasi Manusia dalam debat Capres dan Cawapres yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2014 – 5 Juli 2014.
Untuk Kesekian kalinya, Peringatan Hari HAM Internasional, Lalu apa yang diperbuat Presiden SBY?
Tgl terbit: Selasa, 10 Desember 2013
Hari ini 10 Desember 2013 diperingati d iseluruh dunia sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional yang beradab juga mengakui pentingnya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, melalui beragam Konvensi HAM yang telah diratifikasi Indonesia, serta bahkan melalui UUD 1945 sendiri termasuk diantaranya adalah hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
PERNYATAAN BERSAMA FORUM SOLIDARITAS KEBEBASAN BERAGAMA
"BIARKAN KEBERAGAMAN TETAP ADA DAN TOLAK KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA"

Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
Tindak kekerasan terhadap Pemuka Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Bekasi, Sintua Asia Lumban Toruan dan Pendeta Luspida Simanjuntak yang tejadi pada Minggu ( 12/9), merupakan ancaman serius bagi keberagaman di Indonesia.
PERNYATAAN BERSAMA FORUM SOLIDARITAS UNTUK KEBEBASAN BERAGAMA
"NEGARA GAGAL DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK ATAS BERIBADAH"

Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
Untuk kesekian kalinya tindak kekerasan terhadap warga jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Bekasi kembali berulang. Peristiwa teranyar tejadi kemarin, Minggu ( 12/9), dialami pengurus HKBP, Sintua Asia Lumban Toruan dan Pendeta Luspida Simanjuntak yang menjadi korban kekerasan dari sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Asia menjadi korban penusukan di bagian perut atas dan Luspida terluka terkena hantaman benda tumpul di bagian pinggang, kening dan kepala.Ironisnya peristiwa tersebut terjadi saat keduanya berjalan bersama sejumlah jemaat ke lokasi tempat mereka biasa beribadah. Hingga kini keduanya masih menjalani perawatan di rumah sakit
NEGARA HARUS MENJAMIN KEBEBASAN BERIBADAH, BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
Tgl terbit: Minggu, 15 Agustus 2010
Indonesia merupakan negara majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, agama maupun aliran kepercayaan yang merasa senasib untuk membentuk suatu negara yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemajemukan dalam wujud Berbhineka Tunggal Ika ini merupakan kekayaan yang harus dipelihara sebagai alat persatuan bangsa, sebagaimana yang dicita-citakan dan diperjuangkan para pendiri bangsa kita. Dengan kemajemukan ini, tentunya negara berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk melindungi dan menghormati setiap unsur-unsur pembentuk kemajemukan, termasuk didalamnya kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan sebagai Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental.
Pemukulan dan Pelecehan Seksual terhadap Nong Darol Mahmada
Tgl terbit: Senin, 15 September 2008
URUTAN PERISTIWA Senin 15 September 2008, Nong Darol Mahmada aktivis AKKBB yang mengkoordinir saksi-saki dari AKKBB hadir dalam sidang Tragedi Monas Berdarah dengan para terdakwa Rizieq Shihab, Munarman, Mahsuni Kaloko, dan 7 orang laskar Front Pembela Islam (FPI). Sidang mereka dilaksanakan secara terpisah. Saksi-saksi dari AKKBB yang hadir waktu itu di antaranya: Nino Graciano, Oming, Bernard, Didi, dan Edi Juwono.
Menyikapi Perkembangan Situasi Terkini dalam Kasus Monas
Tgl terbit: Jumat, 06 Juni 2008
KontraS mendukung tindakan Polri menangkap pelaku serangan kekerasan dalam kasus Monas, 1 Juni 2008. Namun kami khawatir dengan situasi yang berkembang saat ini, berupa pengalihan masalah utama mengenai kekerasan yang terjadi kepada AKKBB menjadi wacana pembubaran Ahmadiyah yang kembali menguat. Selain itu juga muncul aksi-aksi tindakan main hakim sendiri yang meluas di berbagai daerah. Maka kami menganggap perlu untuk mengingatkan pemerintah dan semua lapisan masyarakat.
Negara Harus Membuktikan Ketidakterlibatannya
Tgl terbit: Selasa, 03 Juni 2008
Kekerasan pada hari Pancasila merupakan Ironi dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pembela HAM Indonesia memandang, Kepolisian sebagai insitusi penegak hukum telah sengaja melakukan pembiaran praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap masyarakat lain. Hal ini sebenarnya sudah seringkali terjadi dan puncaknya terjadi pada penyerangan FPI terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) pada peringatan Hari Pancasila 1 Juni 2008. Adalah sesuatu yang aneh bila pihak kepolisian tidak mengantisipasi munculnya kekerasan mengingat mereka juga telah mengetahui akan ada banyak kegiatan pada Hari Kelahiran Pancasila itu. Terutama, kejadian ini berlangsung di wilayah RING I yang harusnya menjadi salah satu daerah yang paling aman di Negara ini.
Kekerasan FPI kepada AKKBB
Tgl terbit: Minggu, 01 Juni 2008
KontraS mengecam keras terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, yang melakukan aksi damai memperingati Hari Pancasila “Satu Indonesia untuk Semua”, di Monas, 1 Juni 2008. Aksi kekerasan tersebut menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka dan harus dibawa ke rumah sakit. Sebagian dari peserta aksi, terutama perempuan dan anak-anak juga lari ketakutan membubarkan diri.
MENJAGA KEBEBASAN BERAGAMA-BERKEYAKINAN :
MENYELAMATKANMARTABATBANGSA

Tgl terbit: Senin, 07 Januari 2008
Tahun 2007 berakhir dengan catatan kelam dan duka mendalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekerasan atas nama agama merebak tanpa penyelesaian berarti. Televisi menayangkan secara gegap gempita mesjid dan rumah komunitas Ahmadiyah dibakar sekelompok orang sementara polisi bersiaga tanpa berbuat banyak. Kelompok AI-Qiyadah digelandang ke kantor polisi : ditobatkan dan sebagian dikriminalisasi. Lia Eden menjalani 2 tahun penjara demi keyakinannya.
Pernyataan Bersama:
Mengenai Kekerasan Dan Penyerangan Tehadap Jemaat Ahmadiyah Di Manislor Kabupaten Kuningan Jawa Barat

Tgl terbit: Rabu, 19 Desember 2007
Penyerangan dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah oleh kurang lebih 1000 masa di Manislor Kabupaten Kuningan Jawa Barat (18/20), telah mengakibatkan 3 orang mengalami luka-luka (termasuk 1 terkena tusukan), 2 Mesjid rusak berat dan 8 rumah milik jemaat Ahmadiyah rusak (termasuk 4 rumah rusak).
POLRI HARUS MELINDUNGI INISIATIF DIALOG MASYARAKAT SIPIL
Tgl terbit: Rabu, 27 Juni 2007
Kami menyesalkan masih adanya pembubaran paksa acara seminar yang digelar LPH YAPHI dan Insan Emas pada 21 Juni 2007 di Rumah Makan Taman Sari, Solo. Acara ini mengambil tajuk “Memperkuat Ketahanan Masyarakat Sipil Tanpa Kekerasan” dan dibubarkan secara sepihak oleh aparat Polses Colomadu Karanganyar dan Polres Karanganyar, Jawa Tengah, dengan alasan mendapatkan ancaman dari LUIS (Laskar Umat Islam Surakarta).

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org