Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 632 Hasil Pencarian
1 All

Press Release KontraS 17 Tahun Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Wasior Wamena;  Pemerintahan Jokowi Absen Memenuhi Akuntabilitas dan Keadilan Pelanggaran HAM di Papua Press Release KontraS 17 Tahun Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Wasior Wamena; Pemerintahan Jokowi Absen Memenuhi Akuntabilitas dan Keadilan Pelanggaran HAM di Papua
Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan dan mengkritik atas absennya sikap pemerintahan Presiden Jokowi dalam penanganan dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Hari ini, 13 Juni 2018 merupakan 17 tahun peristiwa pelanggaran HAM berat Wasior. Sampai dengan menjelang ahir kepemimpinan pemerintahan Presiden Jokowi penyelesaian pelanggaran HAM di Papua hanya sebatas janji.
"Pernyataan Masyarakat Sipil Terkait Pemilihan Indonesia sebagai UNSC Non-Permanent Member"
Tgl terbit: Sabtu, 09 Juni 2018
Tanggal 8 Juni 2018, di New York, merupakan pemilihan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB/United Nations Security Council (UNSC) Non-Permanent Member pada Sidang Umum Majelis PBB/United Nations General Assembly (UNGA). Sepuluh Anggota Tidak Tetap DK PBB terdistribusi secara regional sebagai berikut: 3 untuk negara-negara di Afrika, 2 untuk negara-negara di Asia-Pasifik, 2 untuk negara-negara Amerika Latin dan Karibia, 1 untuk negara di Eropa Timur, dan 2 untuk negara-negara Eropa dan lainnya. Setiap tahunnya UNGA selalu memilih lima dari total sepuluh negara Anggota Tidak Tetap DK PBB yang berjangka waktu dua tahun. Pada 2018, enam negara diusulkan untuk mengganti lima kursi yang dihuni oleh Etiopia, Kazakhstan, Bolivia, Swedia, dan Belanda. Keenam negara tersebut adalah Afrika Selatan (Afrika), Republik Dominika (Amerika Latin dan Karibia), Belanda dan Swedia (Eropa), sementara Indonesia dan Maladewa memperebutkan satu kursi yang mewakili Asia-Pasifik. Dan Indonesia telah berhasil untuk menduduki kursi Anggota Tidak Tetap DK PBB dengan dukungan sebanyak 144 suara bersama dengan Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika dan Jerman
Tarik Tindak-tindak Pidana Khusus dari RKUHP! Tarik Tindak-tindak Pidana Khusus dari RKUHP!
Tgl terbit: Senin, 04 Juni 2018
Pada 30 Mei 2018, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo, memberikan dukungannya untuk menyelesaikan dan mengesahkan RKUHP pada bulan Agustus 2018. Percepatan pembahasan RKUHP ini memunculkan pertanyaan kritis dari publik, mengingat masih banyaknya permasalahan dalam perumusan pasal-pasal di dalam RKUHP.
Presiden Jokowi ke Aksi Kamisan: Hak Asasi Manusia bukan Komoditi Politik, buktikan kesungguhan Presiden menuntaskan Kasus-kasus Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2018
Rencana kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Aksi Kamisan ke-540 atau mengadakan pertemuan dengan perwakilan Aksi Kamisan hari ini (31 Mei 2018) bukanlah hal yang istimewa. Sejak awal, tujuan utama Aksi Kamisan bukan semata-mata untuk dikunjungi atau bertemu Presiden, melainkan untuk mendesak pertanggungjawaban negara atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Rencana kedatangan Presiden Jokowi ke Aksi Kamisan di penghujung bulan Mei 2018 ini, justru menimbulkan pertanyaan karena sejak jauh-jauh hari sebelum hari ini, Aksi Kamisan telah berlangsung selama 11 tahun lamanya di depan Istana Negara RI dan telah mengirimkan ratusan surat kepada Presiden, termasuk di era kepemimpinan Presiden Jokowi, namun tidak pernah satupun diantaranya mendapatkan respons yang berarti.
Menyingkap Kabut Penyelesaian Kasus Penghilangan Paksa di Indonesia Menyingkap Kabut Penyelesaian Kasus Penghilangan Paksa di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 28 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) lahir dari semangat perjuangan keluarga korban penghilangan paksa. Kejahatan penghilangan paksa adalah sebuah praktik sahih sebuah rezim otoritarianisme untuk melanggengkan hegemoni kekuasaan dengan jalan membungkam suara-suara sumbang di luar kekuasaan yang mengancam dengan jalan melakukan penculikan, penahanan, penyiksaan bahkan pembunuhan.
Label : Orang Hilang kontras korban penculikan Soeharto
Persekusi Komunitas Ahmadiyah Lombok Timur Kembali Terulang : Lemahnya Perlindungan Negara Terhadap Kelompok Minoritas Persekusi Komunitas Ahmadiyah Lombok Timur Kembali Terulang : Lemahnya Perlindungan Negara Terhadap Kelompok Minoritas
Tgl terbit: Senin, 21 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok masa intoleran terhadap komunitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Dusun Geprek Tanah Eat, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2018. Peristiwa penyerangan tersebut tidak hanya mengakibatkan rusaknya sejumlah rumah dan harta benda milik kelompok JAI, tetapi sebanyak 24 orang yang berasal dari 7 kepala keluarga diusir secara paksa dari tempat kediamannya.
Label : KBB Persekusi Intoleransi
Surat Terbuka: Desakan Proses Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Penyiksaan terhadap Warga Oelbinose, TTU, Nusa Tenggara Timur Surat Terbuka: Desakan Proses Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Penyiksaan terhadap Warga Oelbinose, TTU, Nusa Tenggara Timur
Tgl terbit: Selasa, 08 Mei 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak adanya proses hukum terhadap anggota TNI Pos Pamtas TNI Yonif 715/Mtl yang diduga melakukan tindakan praktik penyiksaan terhadap Bernadus Feka (yang selanjutnya disebut sebagai korban) pada tanggal 25 April 2018 lalu. Pada peristiwa yang terjadi sekitar pukul 10.00 WITA di Pos Pamtas TNI Yonif 715/Motuliato, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut mengakibatkan korban mengalami luka ? luka.
Label : TNI Penyiksaan
Memperingati 19 tahun Peristiwa Simpang KKA Memperingati 19 tahun Peristiwa Simpang KKA
Tgl terbit: Kamis, 03 Mei 2018
Pada 3 Mei 2018, tepat 19 Tahun peristiwa Simpang KKA, Krueng Geukueh, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh. Mengenang peristiwa ini bukan sekedar mengingat sejarah bangsa yang penuh luka yang belum diobati, tetapi juga keadilan yang terus diingkari oleh Pemerintah. Selain hak korban, pengabaian ini juga berdampak pada publik yang juga punya hak untuk mengetahui kebenaran sepenuhnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, baik karena pelanggaran itu sendiri maupun untuk memastikan agar peristiwa atau kejahatan-kejahatan serupa tidak berulang di masa kini dan yang akan datang.
Label : aceh
Bangun Kekuatan Politik Alternatif, Wujudkan Indonesia Berkeadilan! Bangun Kekuatan Politik Alternatif, Wujudkan Indonesia Berkeadilan!
Tgl terbit: Rabu, 02 Mei 2018
Dalam peringatan May Day 2018, Gerakan Buruh untuk Rakyat (GEBRAK) menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan politik alternatif untuk mewujudkan jalan keadilan bagi rakyat Indonesia. Seruan ini mendasarkan pada kondisi selama ini kita melihat tidak ada harapan akan perubahan dari kekuatan politik elit yang ada saat ini, baik yang berada dalam lingkar kekuasaan kubu Jokowi maupun kubu oposisi (Prabowo).
#JagaIbuBumi: Stop Sampah Plastik, Stop Sampah Politik #JagaIbuBumi: Stop Sampah Plastik, Stop Sampah Politik
Tgl terbit: Senin, 23 April 2018
Dalam rangka memperingati Hari Bumi Internasional, pada 22 April, Koalisi Masyarakat Sipil Alam Lestari mengadakan aksi teatrikal dengan tema ?Jaga Ibu Bumi: Stop Sampah Plastik, Stop Sampah Politik?. Aksi ini mencerminkan bentuk kemarahan penghuni bumi, khususnya di Indonesia atas tindakan segelintir elit tidak bertanggung jawab yang menjadikan alam sebagai komoditas. Praktik menempatkan alam sebagai komoditas telah menempatkan masa depan ratusan juta orang Indonesia dalam situasi terancam. Komodifikasi alam melahirkan kontestasi perebutan kuasa yang masih mewarnai proses politik elektoral. Pemilu di Indonesia masih merupakan ajang obral lisensi pengrusakan alam, bukan kontestasi demokrasi sesungguhnya; untuk kemaslahatan orang banyak.
Label :
15 Tahun Peristiwa Wamena Berdarah   Pengadilan HAM Hanya Janji Manis Diplomasi 15 Tahun Peristiwa Wamena Berdarah Pengadilan HAM Hanya Janji Manis Diplomasi
Tgl terbit: Rabu, 04 April 2018
Pada 4 April 2018 memasuki 15 tahun peristiwa Wamena Berdarah, Papua. Pada momentum ini Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah Indonesia segera merealisasikan janjinya terkait penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.
Catatan Reflektif 20 Tahun KontraS, 20 Tahun Reformasi :  Menyebar Keberanian, Merawat Kemanusiaan Catatan Reflektif 20 Tahun KontraS, 20 Tahun Reformasi : Menyebar Keberanian, Merawat Kemanusiaan
Tgl terbit: Senin, 19 Maret 2018
Pada tanggal 20 Maret 2018 esok, KontraS genap memasuki usia yang ke-20 tahun. Hari jadi KontraS tahun ini menjadi penanda reflektif gerakan reformasi, karena 20 tahun KontraS bertepatan dengan momentum 20 tahun Reformasi yang akan diperingati pada bulan Mei mendatang. 20 tahun lalu KontraS lahir atas inisiasi keluarga korban penghilangan paksa dan sejumlah tokoh serta kelompok masyarakat sipil. Lahirnya KontraS melekat dengan situasi sosial politik saat itu, sejalan dengan menguatnya tuntutan dan perlawanan rakyat kala itu dalam menyuarakan pelanggaran HAM yang terjadi akibat tindakan refresif rezim Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto dan kroninya. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa kekuasaan yang dimiliki Presiden Soeharto dan kroninya telah menyeret bangsa Indonesia ke dalam kondisi hak asasi manusia paling buruk-yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini.
Pentingnya Parameter HAM dalam Pilkada 2018; Risiko Kekerasan dan Pelanggaran HAM Pentingnya Parameter HAM dalam Pilkada 2018; Risiko Kekerasan dan Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Senin, 12 Februari 2018
Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sudah seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai periode politik elektoral yang hanya berujung pada politik kekuasaan. Pilkada yang akan berlangsung di 171 daerah?di antaranya 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten?sebisa mungkin dapat menjadi medium untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong berjalannya penyelenggaran Pilkada yang berkesesuaian dengan parameter HAM, dan terwujudnya pemimpin dan pemerintahan daerah yang akuntabel dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.
RKUHP MENGANCAM HAK - HAK FUNDAMENTAL DAN KEBEBASAN SIPIL WARGA NEGARA RKUHP MENGANCAM HAK - HAK FUNDAMENTAL DAN KEBEBASAN SIPIL WARGA NEGARA
Tgl terbit: Kamis, 08 Februari 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU tentang Hukum Pidana serta mendorong Panitia Kerja (Panja) Revisi KUHP agar melakukan pembahasan kembali dengan melibatkan masyarakat sipil guna mendapatkan masukan terkait sejumlah pasal yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Kami menilai, jika RKUHP tersebut secara terburu ? buru disahkan oleh DPR menjadi UU tentang Hukum Pidana, maka UU dimaksud tidak akan mampu menjawab persoalan ? persoalan penting di Indonesia yang belum terakomodir dalam aturan perundang ? undangan yang berlaku saat ini.
Pernyataan Organisasi Masyarakat Sipil kepada KT HAM PBB Pernyataan Organisasi Masyarakat Sipil kepada KT HAM PBB
Tgl terbit: Selasa, 06 Februari 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Human Rights Working Group (HRWG), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA ) mengapresiasi inisiatif pemerintah Indonesia yang telah mengundang Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Zeid Ra?ad al Husein ke Jakarta, Indonesia. Pertemuan antara perwakilan masyakarat sipil dan Komisioner Tinggi HAM PBB yang dilaksanakan pada 5 Februari 2018 membahas isu-isu terkait hak asasi manusia, antara lain terkait diskrimininasi dan kekerasan, isu hak tanah dan masyarakat adat, impunitas, dan akuntabilitas.
MoU Polri dan TNI Tentang Perbantuan TNI :  Menyalahi UU dan Cermin Lemahnya Kontrol Otoritas Sipil terhadap Alat Negara MoU Polri dan TNI Tentang Perbantuan TNI : Menyalahi UU dan Cermin Lemahnya Kontrol Otoritas Sipil terhadap Alat Negara
Tgl terbit: Senin, 05 Februari 2018
MoU Polri dan TNI Nomor B/2/2018 yang ditandatangani oleh Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto tanggal 23 Januari 2018 Tentang Perbantuan TNI dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) adalah kemunduran signifikan tidak hanya dalam agenda Reformasi Sektor Keamanan (RSK) tetapi juga kemunduran kualitas demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil: Pemerintah Amerika Serikat (AS) harus segera menarik deklarasi terkait dengan penyebutan Yerusalem sebagai ibukota Israel Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil: Pemerintah Amerika Serikat (AS) harus segera menarik deklarasi terkait dengan penyebutan Yerusalem sebagai ibukota Israel
Tgl terbit: Minggu, 10 Desember 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) ? organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang Hak asasi manusia ? sangat menyesali pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada 7 Desember 2017 yang menyatakan kota Jerusalem sebagai ibukota Israel.
Label : Internasional Palestina
Penanganan Wabah Difteri Harus Belajar dari Kasus Vaksin Palsu
Tgl terbit: Selasa, 05 Desember 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menaruh perhatian pada pemenuhan hak asasi manusia di sektor kesehatan.sebab kami menilai bahwa pemenuhan hak atas kesehatan menjadi salah satu kunci penting untuk pemenuhan hak-hak lainnya. Hal ini mengingat pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional.
KTT ASEAN Gagal Menjawab Krisis Rohingya: Pemerintah Indonesia Harus Menjadi Pionir Dalam Mendorong Akuntabilitas HAM dalam Krisis Rohingya
Tgl terbit: Senin, 27 November 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan memberi catatan kritis terhadap hasil? Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-31 Filipina pada tanggal 13-14 November 2017. ?Kami menyesalkan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pemimpin pemimpin ASEAN dan beberapa pemimpin Negara lain tersebut tidak membahas secara menyeluruh mengenai peran dan resolusi ASEAN mengeni krisis Rohingya. Pertemuan lebih mengedepankan isu yang berkenaan dengan code of conduct Laut Cina Selatan, terbukanya kerjasama ekonomi baru dengan Rusia, ancaman terorisme, tekanan ancaman nuklir dari Korea Utara, dan juga kunjungan pertama dari para pemimpin baru di Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Tiga Tahun Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi-JK: Kembalikan pada Prinsip Dan Tujuan Pokok Agenda Reforma Agraria Sejati
Tgl terbit: Rabu, 25 Oktober 2017
Setelah kado pahit berupa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, pada 19 Oktober 2017 kembali pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan langkah gegabah atas nama percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial (RA dan PS) dengan mengikat kerjasama (MoU) dengan World Wild Fund (WWF). Organisasi non-pemerintah ini ditunjuk Kemenko sebagai pelaksana manajemen proyek (project management office atau PMO) program RA dan PS. Langkah ini menuai reaksi negatif dari hampir semua kalangan organisasi rakyat, pegiat RA dan pegiat PS.
Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - Kalla:  Akuntabilitas HAM, Agenda Demokrasi Memburuk dan Terus Terpinggirkan Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - Kalla: Akuntabilitas HAM, Agenda Demokrasi Memburuk dan Terus Terpinggirkan
Tgl terbit: Jumat, 20 Oktober 2017
Bertepatan 3 tahun masa Pemerintahan Jokowi - Kalla yang jatuh pada 20 Oktober 2017, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyampaikan beberapa catatan terkait kinerja pemerintah, khususnya terhadap upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.
3 Tahun Jokowi-Jk Jalankan Amanat Reformasi 3 Tahun Jokowi-Jk Jalankan Amanat Reformasi
Tgl terbit: Kamis, 19 Oktober 2017
Pemerintahan Jokowi-JK akan memasuki tahun ketiga pada hari Jumat, 20 Oktober 2017. Selama tiga tahun, kami melihat banyak kebijakan yang telah diambil, terkait infrastruktur pembangunan, peningkatan penarikan pajak, maupun kebijakan pembatasan hak sipil dan politik dalam bentuk peraturan presiden hingga aturan di tingkat kementrian. Namun Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menilai capaian selama 3 tahun pemerintahan Bapak Presiden semakin menjauh dari 6 amanat reformasi yang tertuang di dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi.
Politik Hukuman Mati Pemerintah Indonesia: Wajah Pengkerdilan Penegakan Hukum Dibilaki Politik Ketegasan Politik Hukuman Mati Pemerintah Indonesia: Wajah Pengkerdilan Penegakan Hukum Dibilaki Politik Ketegasan
Tgl terbit: Selasa, 10 Oktober 2017
Memperingati 15 tahun gerakan melawan praktik hukuman mati sedunia pada 10 Oktober 2017, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ingin mengeluarkan catatan publik, khususnya terkait dengan upaya bersama dalam menjauhi bentuk-bentuk penghukuman yang bertentangan dengan semangat melindungi hak hidup, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Sebagai permulaan, patut untuk kita ketahui bahwa penggunaan hukuman mati dalam praktiknya telah jauh berkurang. Hal ini bisa dilihat data global yang disarikan oleh World Coalition Against the Death Penalty (WCADP): dari tren progresif dari 104 negara di dunia yang telah mengabolisi (baca: menghapus) secara keseluruhan vonis hukuman mati untuk seluruh kejahatan pidana. Setidaknya 7 negara di dunia telah menghapus vonis hukuman mati untuk kejahatan pidana biasa, 30 negara lainnya telah meniadakan hukuman mati secara praktik, 57 negara telah meretensi hukuman mati. Namun tren ini tidak diikuti oleh 23 negara yang masih menerapkan eksekusi mati setidaknya sampai tahun 2016. Negara-negara tersebut adalah Tiongkok, Iran, Irak, Pakistan dan Saudi Arabia. Indonesia juga masuk dalam daftar negara-negara yang masih bersikap konvensional dalam hal ini.
Tentara Profesional Dalam Tarik Ulur Politik Nasional Tentara Profesional Dalam Tarik Ulur Politik Nasional
Tgl terbit: Rabu, 04 Oktober 2017
Memperingati Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang jatuh setiap tanggal 5 Oktober, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara rutin mengeluarkan catatan tahunan perihal kinerja dan kualitas unsur pertahanan Republik Indonesia yang dimandatkan diberikan kepada institusi TNI. Tahun ini, KontraS ingin kembali menengok pada konsepsi supremasi sipil yang pada hakikatnya menjadi ruang penjuru kendali dari berjalannya mekanisme pertahanan yang tunduk pada kontrol akuntabilitas, keterbukaan, prinsip-prinsip hukum yang selaras dengan hak-hak asasi manusia.
Presiden dan DPR Harus Mengevaluasi Panglima TNI
Tgl terbit: Senin, 25 September 2017
Pada tanggal 23 September 2017, dalam pertemuan dengan para purnawirawan TNI, Panglima TNI menyampaikan adanya institusi negara yang memesan 5000 unit senjata api. Selain itu, Panglima TNI juga menyatakan akan melakukan penyerbuan kepada Polisi jika institusi Kepolisian membeli senjata yang dapat menembak tank.
Surat Terbuka: Desakan Penyelesaian Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar
Tgl terbit: Rabu, 06 September 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memastikan pentingnya peran dan kontribusi pemerintah Indonesia dalam mendorong upaya penyelesaian kejahatan terhadap Kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Seperti yang kita ketahui, situasi di Rakhine, Myanmar terus mengalami krisis yang tidak berkesudahan. Oleh karenanya, kami mendesak pemerintah Indonesia untuk bertindak aktif dalam mengawal kasus yang terjadi di Rakhine, Myanmar.
Indonesia: Kegagalan Menyelesaikan Kasus Penghilangan Paksa Hanya Akan Memperparah Kultur Impunitas Indonesia: Kegagalan Menyelesaikan Kasus Penghilangan Paksa Hanya Akan Memperparah Kultur Impunitas
Tgl terbit: Rabu, 30 Agustus 2017
Bersamaan dengan diperingatinya Hari Anti Penghilangan Paksa sedunia hari ini, AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearances), AJAR (Asia Justice and Rights), Amnesty International, IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), dan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan) mendesak Presiden Joko ?Jokowi? Widodo untuk segera mengungkap kebenaran, serta menjamin keadilan dan reparasi pada keluarga korban penghilangan paksa seperti direkomendasikan beberapa instasi pemerintah. Organisasi kami juga mendesak Presiden Jokowi untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas dasar hukum internasional, termasuk komitmen yang disampaikannya pada pidato Hari Kemerdekaan 2015 ? untuk ?mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu?.?
Mahkamah Agung Kembali Menjadi Sarana Impunitas Kasus Munir Mahkamah Agung Kembali Menjadi Sarana Impunitas Kasus Munir
Tgl terbit: Rabu, 16 Agustus 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Suciwati Munir dan sejumlah LSM seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Omah Munir, Imparsial, Setara Institute, Amnesty Internasional Indonesia dan YLBHI sangat kecewa atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi atas permohonan informasi dokumen TPF Munir. Kami menganggap putusan ini memutus harapan bahwa Mahkamah Agung dapat membuka kembali kesempatan mengungkap kasus Munir karena faktanya, MA gagal menggunakan kewenangannya mengoreksi pemerintah.
Perppu Nomor 2 Tahun 2017: Insekuritas Pemerintah atas Konsep Ormas dan Kedaulatan Perppu Nomor 2 Tahun 2017: Insekuritas Pemerintah atas Konsep Ormas dan Kedaulatan
Tgl terbit: Rabu, 12 Juli 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) protes keras atas disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu ini telah menunjukkan watak insekuritas dan kegagapan negara dalam melihat dinamika kebebasan berserikat, berkumpul dan termasuk tanding tafsir atas situasi kebebasan beropini serta gagasan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keluarnya Perppu ini adalah indikasi buruk atas semangat perlindungan kebebasan-kebebasan fundamental yang sebenarnya dapat dikelola secara dinamis menggunakan alat uji dan fungsi penegakan hukum.
16 Tahun Kasus Wasior: Pengadilan HAM Jangan Hanya Jadi Diplomasi Internasional
Tgl terbit: Selasa, 13 Juni 2017
Hari ini, 13 Juni 2017, bertepatan dengan 16 tahun peristiwa pembunuhan terhadap warga Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari, Papua. Selama 16 tahun pula nasib para korban terkatung-katung tanpa ada kepastian hukum terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini telah mengakibatkan dampak yang sangat serius dan semakin mempertebal ketidakpercayaan korban terhadap Pemerintah.
50 Tahun Okupasi Militer Israel di Jalur Gaza dan Yerusalem Timur: Antara Stagnansi Penyelesaian dan Kewajiban Perlindungan Internasional 50 Tahun Okupasi Militer Israel di Jalur Gaza dan Yerusalem Timur: Antara Stagnansi Penyelesaian dan Kewajiban Perlindungan Internasional
Tgl terbit: Selasa, 06 Juni 2017
Di tengah peringatan 50 tahun okupasi militer Israel di Palestina, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ingin menyampaikan solidaritas untuk Palestina melalui situasi terkini yang terjadi di Palestina dan kebijakan luar negeri Indonesia untuk Palestina terkait dengan gerakannya untuk mendukung kemerdekaan atas Palestina. Hal ini sungguh disayangkan, setelah 50 tahun perang dan usaha untuk penyelesaian tidak pernah mencapai hasil yang positif.
Hentikan Persekusi terhadap Ragam Kelompok Identitas Seksual di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 22 Mei 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mengikuti secara seksama kontroversi dan praktik persekusi yang belakangan ini diarahkan kepada minoritas seksual dan kelompok LGBTIQ yang menguat kembali akhir-akhir ini. Penangkapan sebanyak 140an orang di klub Atlantis Jakarta (21/05) hingga rencana penerapan vonis sebanyak 85 kali pencambukan masing-masing kepada satu pasangan gay di Aceh dalam waktu dekat sebelum memasuki bulan Ramadhan adalah bentuk politisasi terhadap hukum itu sendiri.
Presiden Harus Bentuk Tim Investigasi Independen untuk Perkara Novel Baswedan Presiden Harus Bentuk Tim Investigasi Independen untuk Perkara Novel Baswedan
Tgl terbit: Senin, 22 Mei 2017
Pada 11 April 2017, Novel Baswedan diserang dengan air keras oleh orang tidak dikenal, yang mengakibatkan mata kiri Novel harus dioperasi karena kerusakan pada saraf matanya cukup parah. Empat puluh hari sejak penyerangan tersebut, Polri belum juga dapat menemukan pelaku penyerangan, apalagi oknum yang diduga menyuruh melakukan penyerangan tersebut.
Merespons Situasi Toleransi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Ada Ongkos Besar Mengamputasi HTI dan Ahok untuk Masa Depan Hukum & HAM Merespons Situasi Toleransi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Ada Ongkos Besar Mengamputasi HTI dan Ahok untuk Masa Depan Hukum & HAM
Tgl terbit: Selasa, 09 Mei 2017
Pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk tuduhan ideologi anti Pancasila dan vonis 2 tahun yang dilayangkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) untuk dugaan perbuatan meresahkan publik melalui video pendek yang beredar di publik pada akhir tahun 2016 adalah wujud dari memburuknya situasi toleransi, kebebasan berpendapat, dan jaminan kebebasan fundamental lainnya di Indonesia.
Respons Kontras atas 3rd Cycle UPR Indonesia - Fakta Ham yang Banyak Ditutupi Pemerintah Indonesia di Jenewa Respons Kontras atas 3rd Cycle UPR Indonesia - Fakta Ham yang Banyak Ditutupi Pemerintah Indonesia di Jenewa
Tgl terbit: Rabu, 03 Mei 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah memantau berlangsungnya putaran ketiga Universal Periodic Review untuk Indonesia pada Rabu, 3 Mei 2017. Proses yang kami ikuti dari Jakarta Indonesia nampaknya tidak terlalu menunjukkan greget diplomasi HAM. Sidang UPR yang dipimpin oleh 3 anggota troika yakni Bangladesh, Belgia, Ekuador memberikan hak menjawab kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan puluhan rombongan delegasi Pemerintah RI nampak memiliki posisi tawar yang tinggi. Hampir kebanyakan dari 109 delegasi negara memberikan dukungan kepada agenda perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Kedua agenda HAM ini secara eksplisit memang dijamin dalam RANHAM 2015-2019.
Memperingati 18 tahun Peristiwa Simpang KKA - Pemerintah Masih Abai terhadap Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Berat
Tgl terbit: Rabu, 03 Mei 2017
Pada 3 Mei 2017, tepat 18 tahun peristiwa Simpang KKA, Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh. Mengenang peristiwa ini bukan sekedar mengingat sejarah bangsa yang penuh luka yang belum diobati, tetapi juga keadilan yang terus diingkari oleh Pemerintah. Selain hak korban, pengabaian ini juga berdampak pada publik yang juga punya hak untuk mengetahui kebenaran sepenuhnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, baik karena pelanggaran itu sendiri maupun untuk memastikan agar peristiwa atau kejahatan-kejahatan serupa tidak berulang di masa kini dan yang akan datang.
Pendapat Akademisi dalam Sidang Eksaminasi Putusan PTUN atas Sengketa Informasi Kasus TPF Munir Pendapat Akademisi dalam Sidang Eksaminasi Putusan PTUN atas Sengketa Informasi Kasus TPF Munir
Tgl terbit: Selasa, 25 April 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Amnesty Internasional Indonesia, Imparsial, LBH Jakarta, Omah Munir, Setara Institute dan YLBHI bekerjasama dengan STHI Jentera Jakarta mengapreasiasi pelaksanaan Sidang Eksaminasi ?Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Sengketa Informasi Kasus TPF Munir? yang dilakukan oleh para akademisi dari 3 (tiga) kampus di Indonesia, yakni Universitas Airlangga - Jawa Timur, Universitas Atma Jaya - Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ? Jakarta pada 20 April 2017. Para akademisi menilai putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta yang mengabulkan keberatan Termohon Informasi (Pemerintah RI c.q Kemensetneg RI) untuk menolak isi amar putusan Komisi Informasi terdahulu yang menyatakan bahwa dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir adalah informasi terbuka untuk publik, bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi.
Mike Pence di Indonesia: Akuntabilitas HAM pada Kebijakan dan Kerjasama Harus Menjadi Landasan Diplomasi Bilateral Indonesia dan Amerika Serikat Mike Pence di Indonesia: Akuntabilitas HAM pada Kebijakan dan Kerjasama Harus Menjadi Landasan Diplomasi Bilateral Indonesia dan Amerika Serikat
Tgl terbit: Kamis, 20 April 2017
Pertemuan yang digelar hari ini, Kamis 20 April 2017 antara Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dan Presiden Joko Widodo adalah kesempatan yang baik bagi kedua belah negara untuk mempererat posisi dan pemahaman pada ruang-ruang kerjasama yang berlandaskan semangat hak asasi manusia. Sebagaimana pernyataan yang dikeluarkan oleh Mike Pence di akun Twitternya, ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokratik ketiga terbesar di dunia, memiliki banyak kesamaan nilai yang dibagi bersama Amerika Serikat seperti kebebasan, penegakan hukum, hak asasi manusia dan keragaman agama maupun kepercayaan.
Kecenderungan Vonis Hukuman Mati di Indonesia (Oktober 2016 - Maret 2017) Kecenderungan Vonis Hukuman Mati di Indonesia (Oktober 2016 - Maret 2017)
Tgl terbit: Selasa, 11 April 2017
Pada catatan KontraS yang diluncurkan jelang peringatan 14 tahun hari perlawanan hukuman mati sedunia bulan Oktober 2016, KontraS telah mencatat bahwa setidaknya terdapat 35 kasus vonis hukuman mati. Dua puluh lima di antaranya jatuh pada kejahatan narkotika, dan 10 kasus lainnya masuk pada kasus pembunuhan dan kejahatan seksual. Sebaran lokasi berada di wilayah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah. Bulan-bulan seperti April dan Maret. Beberapa kasus hukuman mati yang mencolok seperti Yusman Telaumbanua, Teja Harsoyo (terkait kasus impor pil MDMA 1,2 juta Fredi Budiman), dan kejanggalan eksekusi mati yang terjadi pada Juli 2016 silam.
Hari Kebenaran Internasional: Menunggu Kebenaran dan Keadilan dari tangan Presiden Joko Widodo Hari Kebenaran Internasional: Menunggu Kebenaran dan Keadilan dari tangan Presiden Joko Widodo
Tgl terbit: Kamis, 23 Maret 2017
Tanggal 24 Maret, diperingati sebagai hari Internasional Hak atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran HAM yang berat. Hak atas kebenaran merupakan hak korban dan masyarakat untuk mengetahui seputar peristiwa yang telah terjadi, pihak yang bertanggungjawab, dan jaminan untuk menghindari keberulangan kejadian serupa dimasa kini dan yang akan datang. Upaya pencarian kebenaran ini adalah upaya melekat dari akuntabilitas negarayang harus dilakukan. Upaya ini sifatnya tidak linier menunggu upaya resmi yang lain. Namun upaya mencari kebenaran adalah upaya utama yang tidak bisa ditunda oleh sebuah Negara yang sempat mengalami praktik otoritarianisme.
 Pertemuan Aktivis HAM dengan Sekretaris Kabinet: Membahas Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Pertemuan Aktivis HAM dengan Sekretaris Kabinet: Membahas Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Tgl terbit: Selasa, 28 Februari 2017
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh Pemerintah. Prinsip penyelesaiannya harus sesuai dengan amanat konstitusi, peraturan perundang-undangan dan sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo sebagaimana telah dikemukakan dalam Nawa Cita, RPJMN 2015-2019, dan dalam pidato-pidatonya pada peringatan hari HAM se-dunia. Agenda ini penting untuk menyembuh luka bangsa dengan harkat dan martabat agar beban bangsa ini tidak terus diwariskan kepada generasi selanjutnya.
Yati Andriyani Koordinator Baru Kontras, Melanjutkan Tongkat Estafet Kerja-Kerja HAM dan Demokrasi Bersama Para Korban Yati Andriyani Koordinator Baru Kontras, Melanjutkan Tongkat Estafet Kerja-Kerja HAM dan Demokrasi Bersama Para Korban
Tgl terbit: Jumat, 24 Februari 2017
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mengukuhkan Yati Andriyani sebagai Koordinator untuk periode 2017-2020 pada Rapat Umum Anggota, tanggal 18 Februari 2017. Yati Andriyani menggantikan Haris Azhar yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator KontraS selama dua periode (2010-2016).
Hentikan Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Hidup di Bali! Hentikan Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Hidup di Bali!
Tgl terbit: Kamis, 23 Februari 2017
Jakarta- Intimidasi, kriminalisasi, dan bentuk teror lain yang dihadapi Rakyat Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa kerap terjadi sejak mereka menyatakan penolakan secara terbuka terhadap rencana PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) untuk mereklamasi Teluk Benoa. Perobekan baliho, sebaran fitnah, bahkan usaha-usaha kriminalisasi warga penolak reklamasi di Bali pun terjadi.
Surat Terbuka: Pengaduan atas Dugaan Maladministrasi Kemenkopolhukam serta Komnas HAM dalam Penanganan Kasus HAM Berat Masa Lalu Surat Terbuka: Pengaduan atas Dugaan Maladministrasi Kemenkopolhukam serta Komnas HAM dalam Penanganan Kasus HAM Berat Masa Lalu
Tgl terbit: Kamis, 02 Februari 2017
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Setara Institute, serta individu pegiat HAM dan demokrasi, bersama dengan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan ini melaporkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan telah terjadi tindakan Maladministrasi oleh kedua lembaga negara tersebut dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu.
Melampaui Pilkada Jakarta: Beberapa Ukuran Pemimpin Politik Lokal Indonesia Versi KontraS Melampaui Pilkada Jakarta: Beberapa Ukuran Pemimpin Politik Lokal Indonesia Versi KontraS
Tgl terbit: Senin, 23 Januari 2017
Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak pada 15 Februari 2017 dan menyusul beberapa daerah lainnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan mengeluarkan sejumlah ukuran yang penting untuk diperhatikan sebagai keterlibatan aktif KontraS untuk membantu publik mengukur standar pemimpin-pemimpin politik lokal. Ukuran-ukuran ini tentu tidak bisa hadir tanpa bantuan dari banyak organisasi lokal yang menyediakan waktunya untuk memberikan beberapa catatan terkini seputar penyelenggaraan pesta politik Pilkada serentak di Indonesia. Untuk itu, KontraS secara organisasional mengucapkan banyak terima kasih.
Usulan Dewan Kerukunan Nasional: Strategi Wiranto Menghindari Pertanggungawaban Hukum Terhadap Perisitwa Pelanggaran HAM masa lalu
Tgl terbit: Jumat, 06 Januari 2017
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menolak usulan Menkopolhukam Wiranto terkait pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Penolakan ini terkait dengan tujuan pembentukan DKN untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM melalui musyawarah mufakat. Menurut Wiranto, ?kasus HAM masa lalu yang masih menjadi beban Negara akan diselesaikan dengan cara nonyudisial, melalui Dewan Kerukunan Nasional.? Selanjutnya dikatakan, ?Pembentukan DKN bertujuan untuk mengurangi kebiasaan membawa perkara-perkara yang diduga pelanggaran HAM ke peradilan. Sebab, kata Wiranto, hal itu tidak sesuai dengan kultur Indonesia yaitu penyelesain perkara secara mufakat.?
Pemerintah Myanmar Harus Segera Melakukan Kewajiban Untuk Melindungi kepada Etnis Rohingya
Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ? mengecam penyerangan yang terjadi di desa-desa etnis Rohingya. Rangkaian peristiwa yang terjadi antara tanggal 10-18 November 2016. Berdasarkan data dan observasi dari jaringan komunitas internasional, terdapat 820 bangunan yang dihancurkan di lima desa berbeda, diantaranya distrik Maungdaw, 255 berada di desa Yae Khat Chaung Gwa Son, 265 di Dar Gyi Zar, 65 di Pwint Hpyu Chung, 15 di Myaw Taung dan 220 di Wa Peik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah baru di Myanmar yang seharusnya menjadi harapan baru bagi masyarakat telah gagal untuk meredam konflik dan mempromosikan stabilitas di bagian Rakhine.
Pernyataan KontraS dalam rangka hari HAM Internasional Pernyataan KontraS dalam rangka hari HAM Internasional
Tgl terbit: Sabtu, 10 Desember 2016
KontraS bersemarak dengan peringatan Hari HAM Internasional, yang diperingati setiap tanggal 10 Desember 2016. Pada sejarahnya, tanggal ini diperingati dengan momentum pengesahan Deklarasi HAM pada 1948. Dalam perkembangannya, Peringatan hari HAM menjadi upaya global dalam meminta setiap negara untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan melalui upaya keadilan dan jaminan kesejahteraan.?
Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan selamat atas bertahannya rezim pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memimpin di tengah banyak skandal hukum dan hak asasi manusia yang belum terselesaikan dengan baik hingga hari ini. Secara umum, kami ingin menyampaikan tidak ada suatu pencapaian penting, signifikan bahkan membawa terobosan dalam memperkuat agenda penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Kecerobohan dan ketidakkonsistenan pemerintahan ini tidak banyak berubah jika kita bandingkan dengan periode awal pemerintahan ini berjalan (20 Oktober 2014-20 Oktober 2015); di mana KontraS juga telah memberikan kritik dan evaluasi keras.
Ultimatum Suciwati Untuk Presiden RI: Hentikan Pembelaan Diri dan Lempar Tanggungjawab Ultimatum Suciwati Untuk Presiden RI: Hentikan Pembelaan Diri dan Lempar Tanggungjawab
Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2016
Saya Suciwati istri Munir bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan dengan sangat atas buruknya respon Presiden Joko Widodo dalam menindaklanjuti Putusan Komisi Informasi Pusat No. 025/IV/KIP-PS-A/2016 tertanggal 10 Oktober 2016, Putusan tersebut menyatakan bahwa dokumen TPF Munir adalah informasi publik yang harus diumumkan kepada masyarakat.
Kasus Kekerasan Jurnalis Di Madiun, Cermin Brutalitas Aktor Keamanan di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 03 Oktober 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyampaikan protes keras terkait dengan tindakan penganiyaan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI AD Bataliyon Infantri Lintas Udara 501 Madiun pada minggu 02 Oktober 2016 terhadap seorang jurnalis Net. Tv a.n Soni Misdananto (yang selanjutnya disebut sebagai korban) yang sedang melakukan peliputan terkait dengan peristiwa Lakalantas yang melibatkan Perguruan Pencak Silat dengan Masyarakat.
Surat Terbuka: Penanganan Kasus Vaksin Palsu Jalan di Tempat
Tgl terbit: Kamis, 22 September 2016
Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu bersama dengan Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melalui surat ini bermaksud menyampaikan desakan penyelesaian kasus vaksin palsu secara profesional, akuntabel dan transparan, khususnya berkenaan dengan penangangan vaksin palsu yang terjadi di RS Harapan Bunda, yang seharusnya ada dibawah pengawasan Kementerian Kesehatan dan badan ? badan pemerintah lainnya.
Peredaran Obat Palsu dan Kedaluwarsa: Negara (Kembali) Gagal Hadir
Tgl terbit: Selasa, 13 September 2016
Ditengah trauma publik atas peredaran vaksin palsu, juga kegagapan negara dalam memenuhi pemulihan anak ? anak dan keluarga yang menjadi korban vaksin palsu, negara kembali meneror publik atas kelalainya dalam mencegah dan menghentikan peredaran obat palsu dan kedaluwarsa.
Hukum Seberat-beratnya, Jangan Beri Jabatan pada Para Pelaku Kejahatan Kemanusiaan
Tgl terbit: Selasa, 30 Agustus 2016
Jakarta, 30 Agustus 2016. Hari ini keadilan diputarbalikkan saat para pelaku kejahatan kemanusiaan malah diapresiasi dengan pemberian jabatan strategis. Inilah yang terjadi saat 4 dari 11 anggota Tim Mawar Kopassus yang terlibat langsung dalam penculikan dan penyekapan 9 aktivis prodemokrasi menjelang kejatuhan rezim Presiden Soeharto di tahun 1998 dianugerahi jabatan tinggi sebagai jenderal.
Surat Terbuka: Tindak Kekerasan TNI AU Kepada Jurnalis dan Warga
Tgl terbit: Senin, 29 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Panglima TNI mengambil tindakan yang pro aktif, profesional dan signifikan untuk penyelesaian kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM terhadap jurnalis danw arga yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan Paskhas Lanud Suwondo Medan.
Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Mekanisme Aliran Uang 1,4 Juta Pil MDMA Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Mekanisme Aliran Uang 1,4 Juta Pil MDMA
Tgl terbit: Senin, 15 Agustus 2016
Pada Seri I Melacak Jejak Putusan-Putusan yang Ditumpulkan (Putusan Muhamad Mukhtar), Tim Pembela Indonesia Berantas Mafia Narkoba telah mengangkat kejanggalan Operasi Controlled Delivery yang tidak sesuai dengan standar dan prinsip utama, sebagaimana diatur di dalam intsrumen internasional UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substance (1988). Kali ini Tim akan mengangkat berkas kedua yakni Putusan Achmadi. Dalam putusan ini ada situasi-situasi hukum yang nampak terpotong, tidak ditindaklanjuti, sehingga konsekuensinya adalah publik tergiring pada konteks pemidanaan narkotika. Padahal ada kejanggalan mekanisme aliran uang yang belum tereksplorasi dengan baik dan bisa dijadikan bukti petunjuk mengapa sindikat narkoba ?tidak hanya berfokus pada Fredy Budiman dkk- masih berurat berakar di Indonesia?
Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Operasi Controlled Delivery 1,4 Juta Pil MDMA Chandra Halim - Fredy Budiman Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Operasi Controlled Delivery 1,4 Juta Pil MDMA Chandra Halim - Fredy Budiman
Tgl terbit: Jumat, 12 Agustus 2016
Skandal testimoni Fredy Budiman yang muncul dalam kesaksian Koordinator KontraS, Haris Azhar layak untuk ditelusuri; utamanya dalam menguji beberapa pernyataan Fredy Budiman yang kini membuat gerah setidaknya 3 institusi penegakan hukum dan keamanan negara yakni Badan Narkotika Nasional, Polri dan TNI. Salah satunya adalah dengan membongkar peta penangkapan jaringan narkoba ditahun 2012 yang melibatkan pengagalan penyebaran 1,412, 476 juta pil MDMA di Indonesia. Kasus tersebut amat menarik untuk diperiksa kembali. Tidak hanya bahwa kasus ini memiliki jumlah barang bukti yang fantastis, namun juga di dalam kasus 2012 dari keterlibatan sejumlah nama termasuk Fredy Budiman, kami memandang ada sejumlah situasi hukum yang nampak tidak maksimal untuk dikejar pada beberapa bukti-bukti petunjuk lainnya.
Pemerintah Indonesia Kembali Mengulang Kesalahan: 14 Terpidana Mati Dikabarkan Masuk List Eksekusi Tahap III Pemerintah Indonesia Kembali Mengulang Kesalahan: 14 Terpidana Mati Dikabarkan Masuk List Eksekusi Tahap III
Tgl terbit: Rabu, 27 Juli 2016
Kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Imparsial, LBH Masyarakat, Migrant Care, Komunitas Saint Egidio, YLBHI, PKNI (Persaudaraan Korban Napza Indonesia) dan bersama sejumlah organisasi msyarakat sipil lainnya mengecam rencana pemerintah Indonesia yang tetap bersikukuh melaksanakan eksekusi mati Tahap III meski diketahui masih ada terpidana mati yang belum mengajukan upaya hukum yang tersisa atas kasusnya.
Terpilihnya Wiranto Sebagai Menkopohulkam: Stok Lama Dan Aroma Orba, Indonesia Terbukti Negara Retailer! Terpilihnya Wiranto Sebagai Menkopohulkam: Stok Lama Dan Aroma Orba, Indonesia Terbukti Negara Retailer!
Tgl terbit: Rabu, 27 Juli 2016
KontraS protes keras atas terpilihnya Wiranto, mantan Panglima ABRI dimasa Orde Baru yang juga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) yang baru saja diumumkan di Istana Presiden Rabu 27 Juli 2016. Pernyataan Presiden Joko Widodo ditahun 2014 yang menyatakan bahwa figur ketua umum partai politik tidak boleh merangkap menjadi menteri, seharusnya adalah filter sederhana yang tidak bisa menempatkan Wiranto dalam jajaran menteri.
Surat Terbuka: Desakan Penanganan Kejahatan dan Pelanggaran HAM Vaksin Palsu Surat Terbuka: Desakan Penanganan Kejahatan dan Pelanggaran HAM Vaksin Palsu
Tgl terbit: Senin, 25 Juli 2016
Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu bersama dengan Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan ini bermaksud mengadukan tindak kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam skandal kasus vaksin palsu.
Hari Anak Nasional: Gagalnya Negara Melindungi Anak Indonesia dari Vaksin Palsu Hari Anak Nasional: Gagalnya Negara Melindungi Anak Indonesia dari Vaksin Palsu
Tgl terbit: Sabtu, 23 Juli 2016
Anak-anak merupakan sepertiga dari populasi kita dan masa depan kita. Ia adalah anugerah yang dititipkan Tuhan untuk mengambil peran dalam kehidupan dan kemajuan peradaban. Kehadiran seorang anak sudah seharusnya dihargai dan diikuti dengan komitmen yang kuat untuk merawat serta melindungi mereka. Atas dasar itu, tepat pada hari ini 32 tahun yang lalu, 23 Juli Hari Anak Nasional diresmikan oleh negara. Peresmian ini menjadi indikasi adanya komitmen negara untuk menghargai dan melindungi hak dari anak-anak Indonesia. Hari ini juga seharusnya dirayakan dengan sebuah usaha untuk mendorong segala instrumen hukum dan pola pikir masyarakat agar turut menghargai hak dari anak-anak tersebut, mulai dari hak atas perhatian, perlindungan, pendidikan, hingga hak atas kesehatan. Hak-hak ini adalah hak asasi yang melekat dalam diri sang anak dan harus diusahakan pemenuhannya tanpa pandang bulu.
Belajar dari Kasus Yusman (Nias): Pemerintah Indonesia Harus Evaluasi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia
Tgl terbit: Sabtu, 23 Juli 2016
KontraS meminta pemerintah sekali lagi memikirkan langkah-langkah yang tepat dan rasional serta berimbang sebelum melakukan eksekusi hukuman mati (gelombang ketiga). Dalam catatan KontraS, hampir dalam berbagai proses hukum yang dijalani terpidana mati, terutama sebelum divonis hukuman mati, mengalami berbagai kecacatan proses hukum (acara), diantaranya pada kasus Yusman Telambanua (Nias) dan Ruben Patasambo dan Anaknya (Tana Toraja).
Negara Harus Bertanggung Jawab  Dalam Kejahatan Vaksin Palsu Negara Harus Bertanggung Jawab Dalam Kejahatan Vaksin Palsu
Tgl terbit: Rabu, 20 Juli 2016
Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu, Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) amat menyayangkan respons pemerintah dan pihak rumah sakit yang menganggap enteng penanganan masalah vaksin palsu. Kami mengingatkan bahwa kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hak yang dijamin dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Kejahatan ini merendahkan kesehatan anak-anak dan mengancam kesehatan mereka dimasa depan.
Pengepungan Asrama Papua Oleh Anggota Polda Yogyakarta, Bukti 10 Program Prioritas Kapolri Baru Hanya Omong Kosong Pengepungan Asrama Papua Oleh Anggota Polda Yogyakarta, Bukti 10 Program Prioritas Kapolri Baru Hanya Omong Kosong
Tgl terbit: Senin, 18 Juli 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengecam tindakan represif dan pengepungan asrama mahasiswa Papua oleh aparat kepolisian Polda Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 2016. Pengepungan dan pemblokadean asrama mahasiswa Papua ini juga dilakukan oleh aktor ? aktor intoleransi. Peristiwa tersebut terjadi selang beberapa hari setelah dilakukannya pelatikan Jendral Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri, dimana kita ketahui bahwa dalam 100 hari kerja Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian telah menetapkan 10 program prioritas diantaranya Pemantapan Reformasi Internal Polri; Penigkatan Profesional Polri menuju keunggulan; dan Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, namun terjadinya peristiwa represif dengan disertai pengepungan dan pemblokadean asrama mahasiswa Papua oleh aparat kepolisian bersama ? sama aktor ? aktor intoleran menujukan kegagalan dan terlihat hanya sebagai omong kosong belaka.
Pemerintah Indonesia Masih Menunjukkan Pemerintahan Anti Keadilan
Tgl terbit: Minggu, 17 Juli 2016
KontraS menyambut baik peringatan hari Keadilan Internasional yang diperingati setiap 17 Juli. Peringatan tahun ini bagi Indonesia, mengingatkan kita semua bahwa berbagai kejahatan yang berat, yang dilakukan oleh negara atau dibiarkan oleh negara, tidak ada yang diselesaikan.
Surat Terbuka: Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Tgl terbit: Kamis, 30 Juni 2016
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada rezim otoriter Orde Baru, bermaksud menyampaikan rekam jejak pelanggaran hukum yang dilakukan (alm.) H.M. Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia II, sekaligus menjadi alasan mengapa usulan dan upaya-upaya pemberian gelar Pahlawan Nasional RI tidak layak diberikan kepada almarhum.
Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia - Penyiksaan Merusak Hukum Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia - Penyiksaan Merusak Hukum
Tgl terbit: Sabtu, 25 Juni 2016
Sejak tahun 2010, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten mengeluarkan catatan publik terkait praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya dalam rangka Hari Dukungan Bagi Korban Penyiksaan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 26 Juni. Dengan mengambil tema "Penyiksaan Merusak Hukum", laporan ini telah disusun berdasarkan hasil pendokumentasian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, baik melalui laporan pemantauan dan/atau investigasi kasus, pendampingan hukum terhadap korban dan keluarga korban dan sumber dokumen sekunder lainnya sepanjang Juni 2015 ? Juni 2016.
Daftar Inventarisasi Masalah terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Daftar Inventarisasi Masalah terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 24 Juni 2016
Menyikapi perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini bergulir di DPR, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyerahkan dokumen usulan rekomendasi berisi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang juga mencakup alternatif usulan dan solusi. Rekomendasi tersebut berdasarkan hasil kajian dengan indikator hukum (HAM) internasional yang tercantum dalam berbagai instrumen yang telah diadopsi oleh Indonesia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasioal Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Internasional lainnya baik yang telah diadopsi, maupun yang KontraS rekomendasikan untuk segera diadopsi oleh Pemerintah RI.
Penyiksaan Masih Jadi Hobi Aparat Penegak Hukum..!
Tgl terbit: Minggu, 12 Juni 2016
Mendekati momentum Hari Anti Penyiksaan Internasional, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan masih tingginya dan terus berulangnya praktik - praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka proses penegakan hukum maupun sebagai bagian dari bentuk penghukuman. Dari catatan KontraS, dalam 4 (empat) bulan terakhir saja, yakni Maret ? awal Juni 2016 setidaknya terdapat 31 (tiga puluh satu) kasus yang diantaranya 4 (empat) kasus pengaduan langsung dan 27 (dua puluh tujuh) kasus yang terpantau oleh KontraS terkait praktik ? praktik penyiksaan dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Praktik penyiksaan tersebut setidaknya mengakibatkan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang luka ? luka dan 10 (sepuluh) orang meniggal dunia akibat praktik ? praktik penyiksaan. Adapun 4 (empat) kasus praktik ? praktik penyiksaan yang kami terima secara langsung, sebagai berikut:
Pelaksanaan Ekesekusi Pidana Mati Dalam Waktu Dekat Di Singapura Dan Indonesia Harus Dihentikan Pelaksanaan Ekesekusi Pidana Mati Dalam Waktu Dekat Di Singapura Dan Indonesia Harus Dihentikan
Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2016
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, organisasi HAM dan yang peduli dengan pembela HAM, mengutuk rencana pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam waktu dekat terhadap Kho Jabing di Singapura dan setidaknya terhadap 15 terpidana mati di Indonesia, termasuk 4 dari Tiongkok, 2 dari Nigeria, 2 dari Zimbabwe, 1 dari Senegal, 1 dari Pakistan dan 5 Warga Negara Indonesia (`WNI`). Kami menyerukan kepada pemerintah di kedua negara untuk menghentikan pelaksanaan eksekusi.
Rekayasa Operasi Anti Komunis Rekayasa Operasi Anti Komunis
Tgl terbit: Kamis, 12 Mei 2016
KontraS mencatat bahwa maraknya operasi anti komunisme atau PKI merupakan rekayasa dan tindakan yang berlebihan. Kami mencatat bahwa apa yang terjadi dalam kurun waktu beberapa hari ini di bulan Mei, terutama pasca Simposium Masalah 1965 dan upaya pendataan kuburan massal peristiwa 1965, merupakan upaya menciptakan ?musuh? dan situasi kegentingan atas kebangkitan komunisme atau PKI di berbagai tempat di Indonesia. Tindakan ini sungguh aneh karena PKI, yang merupakan Partai Komunisme Indonesia sudah dibubarkan. Komunisme pun harus dilihat sebagai pengetahuan umum diantara pengetahuan umum lainnya, yang dibaca dan dipelajari sebagai sebuah pengetahuan sosial. Lalu kenapa ada upaya menciptakan ketakutan pada pengetahuan ini? Jadi situasi ini merupakan musuh yang diciptakan.
Menolak Eksekusi Mati dan Kebijakan yang Tidak Transparan
Tgl terbit: Kamis, 12 Mei 2016
"Eksekusi secara diam-diam, merupakan bagian dari ketidakterbukaan proses penegakan hukum yang sarat dengan penyalahgunaan wewenang dan prosedur".
Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tidak Menjawab Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tidak Menjawab Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 29 April 2016
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS, PSHK, ICJR, LBH Pers, dan Imparsial menyayangkan sikap reaksioner DPR RI yang memaksakan diri untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Tindak Pidana Terorisme pasca adanya usulan dari Pemerintah untuk melakukan pembahasan bersama RUU tentang Perubahan atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebelumnya, Pemerintah menyerahkan draf RUU tersebut pada Februari 2016 sebagai reaksi atas serangan terorisme di kawasan Sarinah Jakarta beberapa waktu sebelumnya. Kami menilai bahwa pembahasan tersebut sangat dipaksakan mengingat rancangan yang ada saat ini masih belum menjawab permasalahan yang terjadi dalam pemberantasan terorisme di Indonesia.
Surat Terbuka: Pertemuan Presiden Komisi Eropa dengan Presiden Indonesia Surat Terbuka: Pertemuan Presiden Komisi Eropa dengan Presiden Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 21 April 2016
Kami berharap dapat mengekspresikan perhatian serius kami terhadap isu-isu penting hak asasi manusia di Indonesia kedepannya dalam pertemuan anda dengan Presiden Joko Widodo pada 21 April. Kami memohon dengan hormat untuk menyampaikan perhatian kami ini kepada Bapak Joko Widodo. Kami meminta untuk anda menuntut Indonesia agar menghentikan seluruh eksekusi dan memperkenalkan moratorium resmi dalam pengimplementasian hukuman mati sebagai langkah pertama menuju penghapusan hukuman mati.
Hari Pertama Simposium Sejarah Kekerasan 1965,  Mengaburkan Fakta Pelanggaran HAM Hari Pertama Simposium Sejarah Kekerasan 1965, Mengaburkan Fakta Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Senin, 18 April 2016
Hari pertama Simposium Nasional Membedah Peristiwa 1965 seperti panggung cuci tangan (bersih-bersih) pelaku atas peristiwa tersebut. Pidato Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Agus Widjojo, dan Sintong Panjaitan sama sekali tidak ditemukan pengakuan secara jujur dan ksatria untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM yang berat ini secara adil dan bermartabat. Sebaliknya, pembukaan Simposium justru memperkuat doktrin Orde Baru yang memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Walhasil, simposium ini masih memperkuat diskriminasi dan stigma negatif terhadap para korban pelanggaran HAM.
Peringatan Hari Kebenaran Internasional - Tiada Rekonsiliasi Tanpa Kebenaran Peringatan Hari Kebenaran Internasional - Tiada Rekonsiliasi Tanpa Kebenaran
Tgl terbit: Sabtu, 26 Maret 2016
Pada setiap 24 Maret merupakan Hari Internasional Hak Atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran hak asasi manusia. Bagi Indonesia sebagai anggota komunitas internasional harus tunduk pada komitmen menegakkan kebenaran dan keadilan bagi korban dan masyarakat. Hal ini juga tercantum jelas dalam hukum HAM ditingkat nasional. Presiden Jokowi dalam visi-misinya juga berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum Indonesia.
Indonesia: Amandemen Undang-Undang Anti Terorisme Merupakan Sebuah Serangan Kepada Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Kamis, 24 Maret 2016
Bangkok & Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia harus menolak pengajuan amandemen Undang-Undang Anti Terorisme yang sesungguhnya bertolak belakang dengan hukum internasional, menurut International Commission of Jurists (ICJ), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) pada 18/3.
Delapan Belas Tahun Bergerak Bersama Korban  Mendorong Keadilan Korektif Diakui Negara Delapan Belas Tahun Bergerak Bersama Korban Mendorong Keadilan Korektif Diakui Negara
Tgl terbit: Senin, 21 Maret 2016
Beberapa dekade silam filsuf kondang Jerman bernama Hannah Arrendt dalam publikasinya bertajuk Between Past and Future (1961) telah menegaskan bahwa situasi-situasi di masa lalu pada suatu saat akan berbenturan dengan kondisi-kondisi kekinian, kelak melahirkan efek antagonisme. Efek ini kemudian tidak hanya sekadar hal-hal yang bisa kita tafsirkan sebagai waktu relatif berjalan apa adanya. Efek antagonisme inilah yang akan menentukan bagaimana masa depan bisa menjamin bahwa peristiwa-peristiwa kelam yang terjadi di masa lampau tidak akan muncul dengan kebengisannya mengancam umat manusia. KontraS mengamini pandangan Arrendt dengan melihat kembali perjalanan advokasi perlindungan hak-hak asasi manusia selama 18 tahun terakhir. Di Indonesia yang lampau dapat ditafsirkan sebagai penyangkalan atas ekspresi kebebasan, melalui keputusan-keputusan politik yang menjatuhkan banyak sekali korban dan akhirnya mewujud pada bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan di mana hingga kini masih enggan diakui negara. Kini yang lampau kian terkuak. Sebuah pengadilan rakyat yang telah digelar berskala internasional tahun lalu telah menghadirkan kesaksian para korban, membawa bukti bahwa kekejaman masa lampau tidak bisa dipeti-eskan atas nama keutuhan Republik Indonesia.
Ada Hak Publik Untuk Tahu Siapa Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia Ada Hak Publik Untuk Tahu Siapa Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 16 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten menyoroti penegakan hukum atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan masifnya kerusakan lingkungan hidup termasuk kualitas udara milik publik, hingga mendapatkan sorotan keras baik dari dalam maupun luar negeri. Kali ini dalam memantau penegakan hukum, KontraS melakukan korespondensi aktif dengan 7 Kejaksaan Tinggi (Kejati) dengan 6 diantaranya memberikan jawaban melalui mekanisme Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kejati tersebut antara lain berada di Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. KontraS mengapresiasi langkah hukum yang diambil oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Tinggi dalam bekerja sama, mendorong dan dan memastikan bahwa fungsi penegakan hukum tidak bekerja diskriminatif utamanya pada kejahatan korporasi.
Forum Pengawas Blokir Internet - Tolak Blokir Illegal terhadap Situs Komunitas LGBT
Tgl terbit: Selasa, 08 Maret 2016
Pada 3 Maret 2016, Komisi I DPR RI telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan tindakan blokir terhadap situs ? situs internet yang dikelola komunitas atau organisasi LGBT. Selain permintaan dari DPR RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga diketahui meminta agar Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Forum Blokir) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan blokir terhadap beberapa situs organisasi dan/atau komunitas LGBT.
Pernyataan Masyarakat Sipil: Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang Kurang Kontekstual dan Moralitas
Tgl terbit: Selasa, 08 Maret 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ingin mendesak pemerintah indonesia untuk melakukan tindakan tegas mengenai strategi dan prioritas dalam kebijakan luar negeri terkait dengan kedaulatan dan perdamaian di Palestina yang masih belum memiliki perkembangan yang signifikan untuk membangun sebuah perdamaian di Palestina. Indonesia sendiri masih menghadapi beberapa permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di dalam negara dan tidak memprioritaskan isu hak asasi manusia di Timur Tengah secara keseluruhan.
Densus 88 Minta Kewenangan Berlebih Tetapi Tak Mau Dikontrol
Tgl terbit: Kamis, 03 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pertama - tama mengapresiasi semangat Pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap aksi - aksi Terorisme yang terjadi di Indonesia. Namun dengan semangat yang tinggi dalam aksi ? aksi pemberantasan terorisme tersebut, kami menilai bahwa terdapat penggunaan kekuatan yang secara berlebihan dan cenderung abuse of power yang dilakukan oleh Densus 88 tanpa diimbangi dengan adanya mekanisme kontrol serta minimnya transparansi dan akuntabilitas.
Bela Keberagaman Indonesia - KPI Wajib Hentikan Diskriminasi Dalam Penyiaran
Tgl terbit: Selasa, 01 Maret 2016
Koalisi KPI (Keberagaman Penyiaran Indonesia) mengkritisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai dikeluarkannya Surat Edaran KPI No 203/K/KPI/02/16 yang melarang televisi menampilkan ?pria berpenampilan kewanitaan?. Melalui surat edaran tersebut, KPI telah melakukan diskriminasi terhadap perempuan, dengan memberikan penekanan bahwa tindakan keperempuanan adalah hal yang tidak baik.
Indonesia: Hak Asasi di Bawah Ancaman Karena Pemerintahan Joko Widodo Gagal Memenuhi Janji-Janjinya
Tgl terbit: Rabu, 24 Februari 2016
Indonesia terus menghadapi serangkaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mana pemerintahan President Joko Widodo gagal untuk atasi dan di beberapa kasus bahkan terlihat lebih buruk di bawah masa satu tahun jabatannya, menurut Amnesty International pada peluncuran Laporan Tahunan HAM globalnya hari ini.
Menggelar Operasi Kalijodo Tanpa Perspektif HAM - Tidak Menjawab Persoalan Kota Jakarta
Tgl terbit: Rabu, 17 Februari 2016
Awal pekan ini (15/2) merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama untuk segera menutup wilayah distrik merah ? prostitusi di Kalijodo, Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi bersama dengan Komando Distrik Militer (Kodam), Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dan pemerintahan administratif di wilayah Jakarta Barat dan Utara untuk mempersiapkan rencana penutupan tempat tersebut. Potensi tindakan yang akan dilakukan adalah merelokasi warga yang jumlahnya mencapai 300 warga, baik yang berdomisili di dalam dan di sekitar Kalijodo dengan tujuan untuk menekan dan menghapus tindakan prostitusi dan angka kriminalitas di wilayah Jakarta. Untuk mereka yang tidak memiliki kartu identitas DKI Jakarta maka mereka akan dipulangkan ke daerah asal.
Menculik Aktivis 97/98 - Cara Jitu Meningkatkan Karier Serdadu!
Tgl terbit: Sabtu, 23 Januari 2016
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pemberian kenaikan pangkat bagi Kapten (Inf) Yulius Selvanus, terpidana pada kasus Penculikan Aktivis 97/98, hingga kini masuk ke dalam rangkaian Perwira Tinggi (Pati) sebagai Brigjen TNI dan menempati posisi Kepala BIN Daerah Kepulauan Riau.
Hentikan Provokasi Dan Diskriminasi Terhadap Ormas Gafatar Di Kalimantan Barat
Tgl terbit: Jumat, 22 Januari 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden RI memerintahkan jajarannya untuk menghentikan membuat pernyataan-pernyataan bernada provokatif terkait organisasi masyarakat Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dan lebih berfokus dalam upaya perlindungan dan penjaminan hak ribuan orang mantan anggota Gafatar yang mengalami pengusiran di Mempawah, Kalimantan Barat atas tempat tinggal, hak untuk berpindah tempat, hak atas rasa aman bebas dari intimidasi dan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara 1945.
Pihak Berwenang Harus Mengakhiri Eksekusi dan Menghapuskan Hukuman Mati
Tgl terbit: Selasa, 19 Januari 2016
Kami dari organisasi-organisasi di bawah menulis kepada Anda tentang masalah penerapan hukuman mati di Indonesia. Saat ini telah setahun sejak Pemerintah Anda melanjutkan eksekusi mati di Indonesia pada 18 Januari 2015 - setelah empat tahun tanpa eksekusi ? meskipun ada banyak protes keras dari organisasi-organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional.
Pemerintah Indonesia Harus Tegas Dalam Penangkapan dan Pendeportasian Sewenang-Wenang Oleh Pemerintah Malaysia Terhadap Warga Negara Indonesia Pemerintah Indonesia Harus Tegas Dalam Penangkapan dan Pendeportasian Sewenang-Wenang Oleh Pemerintah Malaysia Terhadap Warga Negara Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 12 Januari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ? organisasi hak asasi manusia non-pemerintah ? mengecam sikap Pemerintah Indonesia terutama Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Malaysia, dengan sikap permisif dan lunak atas pengusiran Mugiyanto, Warga Negara Indonesia, pada 7 Januari 2016, di Bandara Kuala Lumpur, oleh departemen Imigrasi Malaysia.
Penangkapan Sewenang-Wenang dan Deportasi kepada Pembela Hak Asasi Manusia di Malaysia
Tgl terbit: Kamis, 07 Januari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), organisasi non-profit berbasis hak asasi manusia ? mengutuk aksi penangkapan dan penahanan oleh otoritas Malaysia kepada Mugiyanto Sipin, pembela hak asasi manusia dari Indonesia karena menjadi salah satu panelis dalam acara Gerakan Bersih 2.0 ?Yellow Mania? pada 7 Januari 2016. Mugiyanto ditangkap dan ditahan di Kantor Imigrasi Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur karena tuduhan berelasi dengan acara ini.
Kado Akhir Tahun Jokowi: Membawa Kapsul Impian Tidak Menjawab Pelanggaran Hak Dan Kebebasan Untuk Rakyat Papua
Tgl terbit: Senin, 04 Januari 2016
Pekan ini Presiden RI Joko Widodo akan menghabiskan akhir tahun dengan kunjungan di Papua. Sebuah kunjungan yang telah dipersiapkan cukup lama, melibatkan Kantor Staf Khusus Kepresidenan (KSP), lintas kementerian terkait dan individu-individu yang baik secara langsung maupun tidak diajak untuk mengabarkan agenda seremonial Presiden RI. Secara langsung Istana Negara dibulan November juga mengundang beberapa organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam upaya mengabarkan berita baik tentang Papua. Rangkaian pra-kondisi memang terlihat mencolok, sebut saja pembebasan mendesak Filep Karma dari Lapas Abepura yang telah didahului dengan pembebasan 5 tapol pada bulan Juli 2015. Pernyataan-pernyataan jaminan keamanan kepada jurnalis asing untuk bisa meliput tanpa batas di Papua baik yang terus disampaikan oleh Joko Widodo dan Menkopolkam adalah kosmetik politik yang tidak habis-habisnya digunakan negara untuk meredam wacana akuntabilitas.
Pembiaran atas Penangkapan dan Penghilangan Paksa Pencari Suaka Asal Uni Emirat Arab: Indonesia Telah Melanggar Hukum Internasional Pembiaran atas Penangkapan dan Penghilangan Paksa Pencari Suaka Asal Uni Emirat Arab: Indonesia Telah Melanggar Hukum Internasional
Tgl terbit: Rabu, 30 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras peristiwa penangkapan dan penghilangan paksa terhadap Abdulrahman Khalifa Salem Binsobeih (50 tahun), seorang warga Negara Uni Emirat Arab (UEA) dari sel tahanan di Polres Batam pada Jumat, 18 Desember 2015 oleh 11 orang dengan komposisi 5 orang perwakilan Kedutaan Besar Uni Emirat Arab dan dibantu 6 orang yang diketahui adalah agen rahasia Indonesia. Sebelumnya, Abdulrahman Khalifa ditahan oleh Kepolisian Batam sejak 21 Oktober 2015 karena menggunakan identitas palsu untuk tinggal secara ilegal di Indonesia. Tidak diketahui secara jelas tujuan Abdulrahman Khalifa berada di Indonesia, namun dugaan kuat adalah dengan niatannya untuk mencari suaka pasca tuduhan dan vonis hukum ilegal yang dilayangkan oleh pemerintah Uni Emrirat Arab. Abdulrahman Khalifa kemudian telah dideportasi secara diam-diam dari Indonesia dengan menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines dan tiba di Bandara Abu Dhabi, negara asalnya.
Penangkapan Badan Pekerja KontraS pada Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2015
Tgl terbit: Jumat, 11 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam keras tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap 9 badan pekerja KontraS yang baru selesai melakukan aksi peringatan Hari HAM Internasional di Bunderan Hotel Indonesia [HI] pada hari Kamis, 10 Desember 2015. Penangkapan tersebut dilakukan terhadap persis setelah peserta aksi membubarkan diri.
Kebebasan Makin Terancam di Indonesia Kebebasan Makin Terancam di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2015
Pada catatan publik di Hari HAM Sedunia yang selalu jatuh setiap tanggal 10 Desember, kali ini KontraS akan memberikan perhatian serius pada standar kebebasan dan praktik dari kewajiban negara untuk melindungi HAM atas setiap individu. Perhatian ini juga adalah upaya KontraS untuk memperkaya dinamika tema Hari HAM sedunia yang memiliki fokus pada isu, "Our Rights. Our Freedoms. Always."
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Panitia Seleksi KKR Harus Memiliki Ukuran HAM, Akuntabilitas dan Inklusivitas dalam Proses Seleksi Komisioner KKR
Tgl terbit: Jumat, 04 Desember 2015
Jelang penghujung tahun 2015, berita baik HAM bertambah dari Provinsi Aceh dengan ditunjuknya lima anggota panitia seleksi dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Kelima nama ini adalah aktivis HAM yang memiliki kredibilitas tinggi pada advokasi HAM nasional, mereka adalah Ifdhal Kasim, Faisal Hadi, Syamsidar, Surayya Kamaruzzaman dan Nurjannah Nitura. KontraS mengetahui bahwa ada tanggung jawab dari panitia seleksi ini untuk mengajukan 21 nama komisioner dalam tempo 1 bulan, sebelum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menunjuk 7 nama kunci komisioner KKR Aceh.
Penolakan Tambang Banyuwangi: Polisi Harus Bertanggung Jawab Atas Peristiwa Kekerasan Dan Penembakan Warga Penolak Tambang
Tgl terbit: Jumat, 04 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama dengan Jaringan Advokasi Anti Tambang (JATAM) dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyayangkan terjadi peristiwa bentrokan yang disertai dengan penembakan dan penangkapan terhadap warga penolak tambang di di Pulau Merah, Desa Sumber agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada 25 November 2015, yang mengakibatkan setidaknya 5 orang warga mengalami luka berat akibat tembakan peluru tajam anggota polisi, dan 3 orang lainnya: Yovan (19 tahun), Suyadi (45 tahun) dan S (44 tahun) mengalami penangkapan sewenang-wenang oleh anggota polisi pasca peristiwa tersebut.
Belum Ada Kabar Baik Tentang Papua: Pembubaran Aksi 1 Desember di Jakarta, Wajah Brutalitas Polisi Indonesia Belum Ada Kabar Baik Tentang Papua: Pembubaran Aksi 1 Desember di Jakarta, Wajah Brutalitas Polisi Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2015
Satu Desember hari ini tidak berbeda dengan situasi 1 Desember ditahun-tahun sebelumnya di mana ratusan warga Papua kerap dikriminalisasikan atas nama ketertiban sipil dan kedaulatan negara. Hari ini kita sama-sama melihat praktik brutalitas yang kembali direproduksi oleh Polda Metro Jaya dalam penangkapan 306 masa aksi Papua yang diketahui tengah merayakan ekspresi damai identitas ke-Papua-an yang selalu dirayakan setiap tanggal 1 Desember. Aparat polisi Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan sewenang-wenang masa aksi pada pukul 10 pagi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.
Gajah Mati, Petani Dikriminalisasi Gajah Mati, Petani Dikriminalisasi
Tgl terbit: Kamis, 19 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), bersama dengan Jaringan Anti Kriminalisasi terhadap Petani mendapatkan informasi bahwa Tarmuji (39) Petani Pekon Pamerihan Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Lampung Barat tewas setelah menjadi korban penyiksaan yang diduga kuat dilakukan oleh beberapa anggota Polsek Bengkunat dan Polres Lampung Barat (Polrestabes) pada 15 Oktober 2015.
Sikap Reaksioner Negara: Daur Ulang Rasa Takut, Sensor dan Pernyataan Bernada Kebencian
Tgl terbit: Sabtu, 14 November 2015
Dalam 3 pekan ?ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah memantau perkembangan informasi, respons, pernyataan politik dan sejumlah aktivitas yang potensial membatasi -bahkan dalam derajat tertentu mampu mengancam komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan HAM non-diskriminatif, khususnya kepada kelompok-kelompok rentan stigma, para korban pelanggaran HAM masa lalu. Setidaknya terdapat 13 pernyataan yang dikeluarkan oleh individu-individu berpengaruh di Indonesia yang menolak model ekspresi, opini dan upaya mengumpulkan fakta-fakta hukum atas pelanggaran HAM masa lalu, khususnya yang terkait dengan penuntasan kasus Peristiwa 1965/1966
Surat Terbuka Desakan Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terkait Dengan Tewasnya Tahanan Polsek Lawalate a/n Sdr. Abudullah di RS Labuang Baji
Tgl terbit: Selasa, 10 November 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), telah menerima informasi terkait dugaan penyiksaan hingga mengakibatkan meninggalnya Sdr. Abdullah, selanjutnya disebut sebagai korban, pada tanggal 08 November 2015, di Rumah Sakit (RS) Labuang Baji. Sebelumnya, korban dirawat selama 6 (enam) hari. Berdasarkan keterangan dan bukti awal yang kami terima, kami menduga bahwa korban mengalami penyiksaan hingga berakibat korban meninggal dunia, yang diduga kuat dilakukan oleh anggota Resmob Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Oktober 2015.
Asap Dan Residu Hak Asasi: Jauhnya Pertanggungjawaban Negara Untuk Menghukum Perusahaan Pembakar Hutan Dan Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Indonesia Asap Dan Residu Hak Asasi: Jauhnya Pertanggungjawaban Negara Untuk Menghukum Perusahaan Pembakar Hutan Dan Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Indonesia
Tgl terbit: Senin, 09 November 2015
Meski musim penghujan telah tiba, namun ruang pertanggungjawaban negara dan aktor negara tidak dapat menghapus kejahatan asap, praktik pembakaran hutan dan termasuk lambannya koordinasi aparatus-aparatus negara dalam melakukan fungsi pencegahan dan sekaligus penegakan hukum atas meluasnya praktik kejahatan korporasi di sektor kehutanan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melalui laporan HAM berjudul, ?Asap dan Residu Hak Asasi: Jauhnya Pertanggungjawaban Negara untuk Menghukum Perusahaan Pembakar Hutan dan Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Indonesia? telah menemukan sejumlah pelanggaran hak-hak asasi yang patut diketahui publik. Laporan HAM ini ingin mempertegas berbagai pernyataan yang telah dikeluarkan oleh beragam insiatif masyarakat sipil guna mendorong agenda pertanggungjawaban dan sekaligus memperkuat akses publik untuk hak atas informasi terhadap sejumlah nama perusahaan, individu maupun keterlibatan aktor negara dalam mempertanggungjawabkan sejumlah pelanggaran yang telah dan masih terjadi.
SURAT TERBUKA: Pengesahan dan Pemberlakuan Peraturan Gubernur No 228 Tahun 2015 Merupakan Bentuk Pelanggaran Serius terhadap Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat
Tgl terbit: Kamis, 05 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan tegas menolak pemberlakuan Peraturan Gubernur (Pergub) provinsi DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka, yang disahkan pada 28 Oktober 2015. Keberadaan Pergub tersebut tidak saja telah mencederai hak asasi warga Negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum yang selama ini telah dijamin oleh konstitusi, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah semakin anti-kritik dan abai terhadap segala bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui ruang publik.
Pembubaran Paksa Disertai Tindakan Tidak Manusiawi Dalam Aksi Buruh Mencoreng Muka Polisi
Tgl terbit: Minggu, 01 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) amat mengecam brutalitas anggota polisi Polda Metro Jaya yang melakukan pembubaran paksa disertai dengan kekerasan dan tindakan tidak manusiawi lainnya dalam merespons aksi demonstrasi ribuan buruh di depan Istana Merdeka, Jumat malam, 30 Oktober 2015. KontraS mengetahui pembubaran ini telah mengakibatkan puluhan orang luka-luka dan sejumlah lainnya mengalami penangkapan sewenang-wenang oleh anggota polisi.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Keluarkan Pengaturan Pidana Pelanggaran HAM  Berat dan Lindungi Hak Asasi Warga Negara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Keluarkan Pengaturan Pidana Pelanggaran HAM Berat dan Lindungi Hak Asasi Warga Negara
Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak DPR RI untuk meninjau kembali kebutuhan perumusan RKUHP, khususnya terkait pasal-pasal pemidanaan yang sebelumnya diatur di luar KUHP. Sejak menerima pelimpahan draft RKUHP dari pemerintah, DPR RI memiliki tanggung jawab membahas 786 pasal dalam RKUHP. Dengan jumlah pasal yang begitu banyak, RKUHP pun menjadi tantangan terbesar pembuatan UU bagi DPRI RI pasca reformasi. Selain itu RKUHP juga memiliki prestise yang tinggi karena apabila disahkan maka akan menjadi pedoman utama hukum materil dalam sistem peradilan pidana yang mungkin berlaku hingga puluhan tahun kemudian. Tingginya keutamaan tersebut menjadikan aturan dalam RKUHP sulit diubah kembali apabila sudah disahkan. Hal itu membuat seluruh pihak yang berkepentingan wajib berhati-hati mengenai apa yang dirumuskan dalam RKUHP.
Pemerintahan Jokowi Tidak Akuntabel dalam Hak Asasi Manusia Pemerintahan Jokowi Tidak Akuntabel dalam Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Senin, 19 Oktober 2015
Pada 20 Oktober 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki periode 1 tahun, sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Dalam kesempatan ini, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebagai organisasi advokasi dibidang Hak Asasi Manusia memberikan catatan, sebagai tolok ukur sejauh mana kinerja pemerintah, khususnya dalam bidang pemenuhan, perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai kewajiban Presiden Widodo, yang diatur dalam Konstitusi Indonesia, UUD 1945[1].
Bela Negara oleh Kementerian Pertahanan adalah Kurang Tepat Bela Negara oleh Kementerian Pertahanan adalah Kurang Tepat
Tgl terbit: Rabu, 14 Oktober 2015
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana akan membentuk wajib bela negara. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan dalam 10 tahun kedepan akan ada wajib bela negara terhadap 100 juta penduduk Indonesia dengan tujuan untuk membangun rasa nasionalisme dan mempertahankan kedaulatan negara. Wajib bela negara tersebut akan diterapkan bagi setiap warga negara yang berada dibawah usia 50 tahun.
Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia: Momentum Negara untuk Menjauhi Praktik Hukuman Mati  dan Pemidanaan yang Dipaksakan Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia: Momentum Negara untuk Menjauhi Praktik Hukuman Mati dan Pemidanaan yang Dipaksakan
Tgl terbit: Jumat, 09 Oktober 2015
Pada peringatan 13 Tahun Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2015, KontraS ingin memberikan suatu paparan komprehensif terkait tren global yang menjauhi praktik usang ini, dengan situasi hari ini di Indonesia terkait dengan advokasi anti hukuman mati guna menyelaraskan tren global dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam jaminan perlindungan hak asasi manusia, utamanya hak atas hidup.
Kemana Pasir Besi Lumajang Mengalir? Kemana Pasir Besi Lumajang Mengalir?
Tgl terbit: Selasa, 06 Oktober 2015
Jakarta, 5/10/2015 Berdasarakan pernyataan Polda Jatim telah menetapkan 24 (dua puluh empat) tersangka dan menahan pembunuh Salim als Salim dan penganiayaan Tosan. Penetapan tersangka bertambah dua orang yang menyewakan alat berat pada Kepala Desa Selok Awar Awar Hariyono. Alat berat itu digunakan untuk mengeruk pasir di desa tersebut, sampai akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan pejuang lingkungan yang menolak penambangan, Salim Kancil.
Jokowi dan Sebuah Pertanyaan Profesionalisme TNI: Mampukah Joko memodernisasikan militer Indonesia tanpa bayang-bayang Orde Baru?
Tgl terbit: Minggu, 04 Oktober 2015
Dalam 17 tahun terakhir, kita bisa melihat pasang surut relasi sipil-militer khususnya dalam konteks bagaimana pemerintahan sipil secara strategis mampu menempatkan militer TNI sesuai dengan kerangka profesionalitas, standar akuntabilitas dan sekaligus menghadirkan infrastruktur yang mampu memodernisasikan kinerja TNI dalam fungsinya untuk menjaga dinamika pertahanan negara.
Hari Penghilangan Paksa Internasional: Presiden Jokowi, Segera Cari dan Kembalikan Kawan Kami!
Tgl terbit: Minggu, 30 Agustus 2015
30 Agustus pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional. Peringatan ini ditujukan untuk mengingatkan publik akan nasib orang-orang yang ditahan, disiksa bahkan dibunuh di suatu tempat, tanpa sepengetahuan keluarga dan/atau kuasa hukum mereka.
Desakan Tindaklanjut dan Proses Pidana Praktik Penyiksaan Terhadap Sdr. Suhaili oleh Anggota Polres Bangka Terhadap Suhaili
Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menerima informasi mengenai meninggalnya Sdr. Suhaili, [yang selanjutnya disebut sebagai korban], warga Perumahan Taman Pesona Bangka Blok AA, Sungailiat, Kepulauan Bangka Belitung. Meninggalnya korban diduga akibat praktik penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Satnarkoba Polres Bangka yang menangkap dan menguasai korban pada 01 Agustus 2015.
Ketidaketisan dan Ketidaktepatan dalam Rencana Pemberian Penghargaan Kepada Kim Jong Un
Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2015
(KontraS) mengecam pemberian penghargaan (Award) kepada Kim Jong Un sebagai tokoh anti-imperialisme oleh Yayasan Pendidikan Soekarno. KontraS meyakini ketidaketisan dan ketidaktepatan dalam pemberian penghargaan tersebut, serta mendesak Yayasan Pendidikan Soekarno segera membatalkan pemberian penghargaan. Diberikannya penghargaan atas sikap anti-imperialisme Kim- Jong Un tanpa menjadikan sikap politik Korea Utara sebagai indikator, diantaranya dengan menutup semua celah komunikasi terkait isu HAM dan demokrasi dengan negara lain, maupun organisasi internasional, serta dengan menjalankan kekerasan struktural dalam wilayah kedaulatan negara sama sekali tak patut dilakukan oleh Yayasan Pendidikan manapun,
Respon Pasca Peristiwa Pembakaran Rumah Ibadah
Tgl terbit: Selasa, 21 Juli 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebelumnya menyanyangkan terjadinya insiden pembakaran terhadap rumah ibadah yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua pada tanggal 17 Juli 2015. Insiden ini diduga bermula ketika terjadinya peristiwa penembakan terhadap warga, yang mengakibatkan kepanikan terhadap warga masyarakat, sehingga berbuntut pada terjadinya peristiwa pembakaran rumah ibadah (Musolah) di Kabupaten Tolikara.
Indonesia: Bebaskan Johan Teterissa dan tahanan nurani lainnya
Tgl terbit: Senin, 29 Juni 2015
Amnesty International, KontraS, LBH Rakyat Maluku, dan Humanum menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk segera dan tanpa syarat membebaskan aktivis politik Johan Teterissa delapan tahun setelah ia ditangkap karena memimpin sebuah aksi unjuk rasa damai di Ambon, Maluku. Pembebasannya akan konsisten dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2015 untuk membebaskan semua tahanan politik di Indonesia.
Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia:
Mendelegitimasikan Praktik Penyiksaan di Indonesia

Tgl terbit: Kamis, 25 Juni 2015
(KontraS) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian khusus terhadap isu penyiksaan, selalu menggunakan momentum ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas situasi dan penerapan praktik penyiksaan serta model perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dengan mengambil tema "Mendelegitimasikan Praktik Penyiksaan di Indonesia", laporan ini telah disusun berdasarkan hasil pendokumentasian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, baik melalui laporan pemantauan dan/atau investigasi kasus, pendampingan hukum terhadap korban dan keluarga korban dan sumber dokumen sekunder lainnya sepanjang Juni 2014 – Juni 2015.
Solidaritas #BaliTolakReklamasi:
Stop Pembatasan Hak Kebebasan Berekspresi Untuk Menyuarakan Lingkungan Yang Baik dan Sehat

Tgl terbit: Kamis, 18 Juni 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan aksi pihak Kepolisian yang melakukan pelarangan terhadap band Superman Is Dead dan sejumlah band lainnya untuk menyuarakan kampanye Bali Tolak Reklamasi dalam konser bertajuk Change The Ordinary di Gong Perdamaian Kertalangu, Bali pada hari Kamis malam, 12 Juni 2015 lalu.
Mendesak POLRI untuk Segera Mengungkap Fakta; Pembunuhan terhadap Aktivis Lingkungan: Jopi Teguh Lesmana Perangin-angin
Tgl terbit: Sabtu, 23 Mei 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk melakukan penyelidikan mendalam guna dapat mengungkap fakta secara menyeluruh kasus pembunuhan aktivis lingkungan yang bernama lengkap Jopi Teguh Lesmana Perangin-angin oleh sekelompok orang tak dikenal di Venue Caffe, Kemang, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu dini hari, 23 Mei 2015.
Mempertanyakan Skema Humanitarian Intervention
Dalam Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka

Tgl terbit: Kamis, 21 Mei 2015
(KontraS) mempertanyakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus pengungsi dan pencari suaka di wilayah Indonesia. Kami menyayangkan kontradiksi pernyataan masih berlangsung diantara pengambil kebijakan, baik anatara Kemlu, TNI serta Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Kami melihat urgensi Pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya dalam pemenuhan HAM Pengungsi dan Pencari suaka yang berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi juga dalam resolusi konflik di negara asal untuk dapat melindungi HAM warga negaranya.
Perihal : Mengecam Sikap Pemerintah yang Tidak Mengindahkan Prinsip Non-Refoulment Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka.
Tgl terbit: Senin, 18 Mei 2015
KomisiUntuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pernyataan sikap Jenderal TNI Moeldoko dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka yang tidak mengizinkan masuknya pengungsi dan pencari suaka masuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia, serta KontraS mendesak Pemerintah Indonesia untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsidan Pencari Suaka Rohingya dan Bangladesh sejumlah kurang lebih 582 orang yang terdampar di Aceh pada minggu ke-2 Mei 2015.
Hentikan Kekerasan Oleh Anggota TNI Dalam Kasus Sengketa Lahan di Desa Perkebunan Ramunia, Deli Serdang, Sumatera Utara!
Tgl terbit: Minggu, 10 Mei 2015
Aliansi Perjuangan Tani Ramunia (APTR), bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan terjadinya sejumlah peristiwa kekerasan terhadap petani dan warga dalam kasus sengketa lahan antara petani dan Kodam I / Bukit Barisa n(Puskopad TNI) di Desa Perkebunan Ramunia Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sejak bulan maret 2015.
Berikan Amnesti dan Abolisi ke Papua dan Maluku
Tgl terbit: Sabtu, 09 Mei 2015
JAYAPURA, 9 Mei 2015 –Presiden Joko Widodo mengambil langkah baik dengan memenuhi permohonan grasi dari lima narapidana politik Papua namun pemerintah seharusnya juga memberi amnesti dan abolisi kepada lebih dari 60 narapidana dan tahanan politik lain, Papua maupun Maluku, menurut beberapa organisasi hak asasi manusia di Ambon, Jakarta dan Papua.
SURAT TERBUKA
Pengusutan Penembakan dan Penganiayaan Terhadap Warga Polara Oleh Anggota Polisi di Desa Polara, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Tgl terbit: Kamis, 07 Mei 2015
(KontraS) menyesalkan terjadinya tindak penganiayaan dan penembakan terhadap sejumlah warga oleh anggota Polisidalam peristiwa penangkapan 4 [empat] orang warga Kelurahan Polara yang diduga melakukan pembakaran aset tambang pasir krom PT Derawan Berjaya Mining (DBM), di Desa Polara, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Sulawesi Tenggara (Sultra), pada hari Minggu, 3 Mei 2015, dini hari.
MAY DAY 2015: PEMERINTAH WAJIB LINDUNGI HAK PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL
Tgl terbit: Jumat, 01 Mei 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekekerasan (KontraS) mengucapkan selamat hari buruh internasional kepada seluruh buruh dan pekerja yang ikut merayakan peringatan tersebut. Hari buruh bermula dari peristiwa berdarah pemogokan 400.000 orang buruh yang menuntut bekerja 8 jam sehari dan hak-hak mereka di lapangan Haymarket, pada tahun 1886, dan saat ini kita kenal dengan nama may day, serta diperingati tidak hanya oleh buruh pabrik, tapi juga buruh nelayan, buruh tani, buruh sosial, buruh pena, serta buruh-buruh dalam sektor lainnya.
PRESIDEN, BUKA AKSES INFORMASI DAN KEMANUSIAAN BAGI PAPUA
(Aksi Global untuk Akses ke Papua dilakukan di 20 kota di dunia)

Tgl terbit: Rabu, 29 April 2015
Organisasi-organisasi yang bertanda tangan di bawah ini serta semua pihak yang memiliki perhatian yang dalam atas ketiadaan ruang kebebasan dan keterbukaan akses di Papua bagi jurnalis internasional, organisasi kemanusiaan dan pemerhati hak asasi manusia meminta Presiden RI untuk segera membuka akses informasi dan kemanusiaan bagi Papua. Blokade media di Papua telah memberangus hak orang-orang Papua untuk didengar suaranya dan membuka ruang pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang berlangsung tanpa tindakan penghukuman.
FAKTA DAN KEJANGGALAN-KEJANGGALAN KASUS<br> PADA GELOMBANG II EKSEKUSI MATI 29 APRIL 2015 FAKTA DAN KEJANGGALAN-KEJANGGALAN KASUS
PADA GELOMBANG II EKSEKUSI MATI 29 APRIL 2015

Tgl terbit: Selasa, 28 April 2015
(KontraS) telah menemukan sejumlah fakta penting terkait dengan kecacatan hukum dalam penerapan tindak pidana hukuman mati terhadap 8 orang, di mana eksekusi mati telah dilakukan pada hari Rabu dini hari, 29 April 2015. Namun demikian dalam catatan kami, selain 8 nama terpidana yang telah dieksekusi mati, kami berpikir penting untuk tetap memasukkan keseluruhan nama di dalam daftar kejanggalan ini: Andrew Chan (Australia, 31 tahun), Jamiu Owolabi (Nigeria, 50 tahun), Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina, 30 tahun), Myuran Sukumaran (Australia, 34 tahun), Martin Anderson (Nigeria, 50 tahun), Okuwudili Oyatanze (Nigeria, 41 tahun), Rodrigo Gularte (Brasil, 42 tahun), Serge Atlaoui (Prancis, 51 tahun), Silvester Obiekwe (Nigeria, 47 tahun), Zainal Abidin (Indonesia, 50 tahun).
Kejaksaan Agung, kamu kok gitu sih?!<br>
Inkonsistensi hukum jalan terus, negara menfasilitasi pembunuhan berencana Kejaksaan Agung, kamu kok gitu sih?!
Inkonsistensi hukum jalan terus, negara menfasilitasi pembunuhan berencana

Tgl terbit: Selasa, 28 April 2015
(KontraS) mengecam aksi eksekusi mati yang akan dilakukan segera oleh negara. Kecaman ini secara khusus KontraS arahkan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang banyak melakukan tindakan inkonsistensi penegakan hukum ketimbang memainkan peranannya sebagai bagian dari lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.
HENTIKAN EKSEKUSI, IZINKAN TERPIDANA MATI RODRIGO GULARTE MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI
Tgl terbit: Minggu, 26 April 2015
Tim Advokasi Peduli Orang dengan Gangguan Jiwa, Mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera memerintahkan Jaksa Agung HM. Prasetyo menghentikan eksekusi mati terhadap terpidana Rodrigo Gularte warga negara Brasil yang rencananya akan dieksekusi dalam waktu 3x24 jam berdasarkan informasi yang diterima dari media dan pihak kedutaan Brasil pada Jumat, 25 April 2015.
Rencana Eksekusi Terpidana Mati Gelombang Dua:<br>Pemerintah Terus Langgengkan Pelanggaran HAM Rencana Eksekusi Terpidana Mati Gelombang Dua:
Pemerintah Terus Langgengkan Pelanggaran HAM

Tgl terbit: Sabtu, 25 April 2015
[KontraS] bersama akademisi dan jaringan anti hukuman mati menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia yang tetap bersikukuh akan melaksanakan eksekusi mati gelombang dua dalam waktu dekat. Pada hari Kamis [23/4/2015] Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat perintah pelaksanaan eksekusi dan pihak keluarga maupun kedutaan besar WNA yang menjadi terpidana mati telah menerima pemberitahuan yang sama. Adapun 10 nama terpidana mati yang masuk gelombang dua diantaranya Andrew Chan [Australia], Martin Anderson alias Belo [Ghana], Mary Jane Fiesta Veloso [Filipina], Myuran Sukumaran [Australia], Raheem Agbaje Salami [Nigeria], Rodrigo Gularte [Brazil], Sergei Areski Atlaoui [Perancis], Zainal Abidin [Indonesia], Sylvester Obiekwe Nwolise [Nigeria] dan Okwudili Oyantanze [Nigeria].
Konferensi Kelompok Mayarakat Sipil ASEAN/Forum Penduduk ASEAN(ACSC/APF) 2015 (Kuala Lumpur, Malaysia)
Tgl terbit: Jumat, 24 April 2015
Pemerintah ASEAN Didesak Untuk Menghapus Hukuman Mati
Organisasi masyarakat sipil dari Negara-negara ASEAN mendesak kelompok pemerintah untuk segera melakukan moratorium dalam praktek hukuman mati dengan pandangan dalam penghapusan kekerasan terbesar pada hak untuk hidup-sanksi pembunuhan oleh Negara.
Pemerintah Indonesia Telah Abai atas Tanggung Jawab Internasional dengan Mengundang Presiden Sudan, Omar Al-Bashir, pada Konferensi Asia Afrika ke-60
Tgl terbit: Senin, 20 April 2015
Kami, organisasi yang bertanda tangan di bawah ini, mengutuk Pemerintah Indonesia yang telah abai dalam keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang telah memutuskan untuk menangkap Presiden dari Republik Sudan, Omar Hassan Ahmad Al-Bashir semenjak Juli 2008 dan Maret 2009. Kami menyesalkan sikap Pemerintah Indonesia yang bersikeras untuk tetap mengundang Omar Al-Bashir mengikuti Konferensi Asia Afrika ke-60 sekaligus mengesampingkan suara para aktivis hak asasi manusia di seluruh dunia. Omar diduga kuat bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida pada Statuta Roma pasal 25 (3) (a).
BEBASKAN TIM DELEGASI KOMITE INDEPENDEN PAPUA<br> DARI TUDUHAN MAKAR DAN KRIMINALISASI POLITIK BEBASKAN TIM DELEGASI KOMITE INDEPENDEN PAPUA
DARI TUDUHAN MAKAR DAN KRIMINALISASI POLITIK

Tgl terbit: Senin, 20 April 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh anggota Polres Jayapura maupun Polda Papua terhadap Tim Delegasi Komite Independen Papua yang diketuai oleh Lawrence Mehue beserta anggotanya yaitu Don Flassy, Mas Jhon Ebieb Suebu dan Ones Banundi pada tanggal 14 April 2015. Adapun penangkapan ini diduga merupakan buntut dari kepergian Tim Delegasi tersebut ke Jakarta pada tanggal 8 April 2015 untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan RI (Menhan), Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu dengan difasilitasi oleh Heni Tan Fere yang merupakan penghubung antara Menhan dan Tim Delegasi. Diketahui bahwa Heni Tan Fere adalah staf dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Papua.
Arab Saudi Eksekusi Mati Siti Zaenab, Pemerintah Harus Tentukan Sikap Tegas Untuk Melindungi Warga Negara Indonesia Lain yang Terancam Dieksekusi
Tgl terbit: Rabu, 15 April 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan sikap Pemerintah Indonesia dalam memberi perlindungan warganya di luar negeri.Saat ini, buruh migran Indonesia bernama Siti Zaenab Bt. Duhri Rupa (46) asal Madura telah dieksekusi mati dengan cara pancung/qishasdi Arab Saudi pada tanggal 14 April 2015 pukul 10.00 waktu setempat.Konsulat Jenderal RI di Jeddah ternyata tidak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah Saudi dan hanya menerima informasi dari pengacaranya bernama Khudran Al Zahrani bahwa eksekusi telah dilaksanakan.
DUKUNGAN INTERNASIONAL YANG TAK PUTUS UNTUK MUNIR: PERTANGGUNGJAWABAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN TAK LEKANG OLEH TEMPAT DAN WAKTU
Tgl terbit: Sabtu, 11 April 2015
Peristiwa pembunuhan konspiratif terhadap Munir yang terjadi 11 tahun lalu seakan mengendap di tanah air. Penuntasan terhadap kasus ini dibenturkan pada hambatan hukum dan politik. Pelaku utama dalam peristiwa ini justru menjadi salah satu pihak yang memiliki pengaruh besar dalam mengendalikan pemerintahan Jokowi-Kalla.
Respon KontraSatas Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika :
Mempertanyakan Komitmen Negara-Negara Asia Afrikan dalam Penegakan HAM danDemokrasi.

Tgl terbit: Rabu, 08 April 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan komitmen penegakan HAM dan demokrasi negara-negara kawasan Asia Afrika dalam peringatan 60 tahun KAA mendatang serta inklusifitas masyarakat sipil didalam ruang Konferensi Asia Afrika sendiri. Kami menyadari KAA dibangun dengan semangat anti kolonialisasi dan penentuan nasib sendiri (self determination), serta penghormatan atas Hak Asasi Manusia yang masih relevan dengan situasi Kawasan Asia Afrika kini meskipun dengan konteks yang berbeda, yang oleh karenanya harus ditunjukan oleh negara peserta konferensi pada peringatan KAA tahun ini.
Proses Hukum Masih Berjalan, Pengamanan Menjelang Eksekusi Mati Gelombang Kedua Berlebihan
Tgl terbit: Kamis, 19 Maret 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mempertanyakan orkestrasi kekuatan bersenjata secara berlebihan menjelang pelaksanaan eksekusi mati gelombang kedua.
OPINI AKADEMISI DALAM MENOLAK HUKUMAN MATI ANOMALI COFFEE, 7 MARET 2015
Tgl terbit: Kamis, 19 Maret 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama para akademisi angkat bicara membuat pernyataan bersama menolak hukuman mati. Para akademisi yang terusik akibat banyaknya opini pro dan kontra hukuman mati menekankan berbagai isu yang dapat dikaji berdasarkan keahlian mereka.
Desakan Proses Hukum Pembunuhan Terhadap Pembela HAM, Indra Kailani [Aktivis Kelompok Tani Sekato, Tebo, Jambi]
Tgl terbit: Rabu, 04 Maret 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendapatkan informasi mengenai tindakan pemukulan, pengeroyokan dan pembunuhan terhadap Indra Kailani [Korban], usia 23 tahun, warga Dusun Pelayang Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang diduga dilakukan oleh Satuan Pengamanan [Satpam] PT. Wira Karya Sakti [WKS], pada 27 Februari 2015.
Indonesia Tetap Eksekusi Mati Terpidana Dengan Gangguan Mental, Retno Lakukan Kebohongan Publik
Tgl terbit: Rabu, 18 Februari 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) menerima Angelita Muxfeldt, sepupu dari terpidana hukuman mati Rodrigo Gularte (warga negara Brasil).
Dilema Hukuman Mati, Grasi, Tata Cara Eksekusi dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 13 Februari 2015
Terdapat beberapa poin dan perihal mendesak terkait dengan masih diterapkannya praktik hukuman mati di Indonesia yang ingin disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).
100 Hari Pertama Jokowi-Kalla: Mau dibawa ke mana hak asasi kita?
Tgl terbit: Selasa, 03 Februari 2015
Dalam seratus hari pertama, Jokowi-Kalla sudah banyak melakukan gebrakan birokrasi yang signifikan untuk mendorong kefektifan demokrasi prosedural. Namun gebrakan apa yang dilakukan mereka untuk menjamin penghormatan, penegakan, dan pemajuan hak asasi di Indonesia?
JOKOWI, HUKUMAN MATI BUKAN SOLUSI UNTUK MEMUTUS MATA RANTAI PEREDARAN NARKOBA!
Tgl terbit: Jumat, 16 Januari 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras pernyataan publik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung pada hari Kamis (15/01) terkait dengan rencana eksekusi mati terhadap 6 terpidana pada Minggu 18 Januari 2015. Imbauan Jaksa Agung HM. Prasetyo untuk memahami situasi demi menyelamatkan Indonesia dari bahaya narkotika adalah pernyataan sumir, yang tidak patut dikeluarkan oleh seorang pejabat publik sekelas Jaksa Agung.
NEGARA SALAH KAPRAH DALAM MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PEMULIHAN KORBAN LUMPUR LAPINDO
Tgl terbit: Jumat, 09 Januari 2015
Saat ini pemerintah Jokowi telah membayarkan ganti rugi sebesar Rp. 781 milyar kepada korban semburan lumpur lapindo. Keputusan tersebut diambil setelah PT. Minarak Lapindo Jaya sepakat menjaminkan aset tanah korban yang sudah diganti sebesar Rp. 3,03 triliun kepada pemerintah karena seharusnya perusahaan tersebut memberikan ganti rugi sebesar 3,8 M.
Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Tgl terbit: Selasa, 09 Desember 2014
Perayaan Hari HAM Sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2014 masih diwarnai dengan tragedi-tragedi kemanusiaan yang telah mereduksi agenda akuntabilitas negara. Sektor-sektor publik yang layak mendapat sorotan akuntabilitasberdimensi HAM seperti pembangunan, pemerintahan, politik, hukum, etika, bisnis, dan aktivisme masih minim mendapat perhatian pemerintah. Pada catatan HAM kali ini, KontraS secara khusus akan mengangkat agenda akuntabilitas di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Tgl terbit: Selasa, 09 Desember 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]mendesak pertanggungjawaban negara [pemerintah] dan aparat keamanan atas aksi brutal berupa pembunuhan kilat [summary killing] dan sewenang sewenang [Extrajudicial killing], serta penganiayaan yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI – Polri terhadap warga sipil di Enaratoli, Paniai, Papua. Tindakan ini mengakibatkan 5 [Lima] pelajar tewas terkena luka tembak dan 17 [Tujuh belas] lainnya mengalami luka-luka
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Tgl terbit: Sabtu, 06 Desember 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama korban dan keluarga korban penyiksaan di Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, NTT, Maluku dan Papua, dalam momentum menjelang Hari Hak Asasi Manusia [HAM] Internasional pada 10 Desember mendatang, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya praktik-praktik penyiksaan serta memberikan pemulihan terhadap para korban.
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Tgl terbit: Selasa, 25 November 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang kembali abstain pada saat voting untuk resolusi General Assembly mengenai situasi HAM di Korea Utara yang dilakukan pada 14 November 2014.
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Tgl terbit: Senin, 27 Oktober 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritisi terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2015-2018. Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, mewakili wilayah Asia Pasifik bersama tiga negara lainnya yakni India, Bangladesh, dan Qatar. Indonesia mendapatkan suara dukungan sebanyak 152, dibawah India yang mendapat suara terbanyak yakni 162.
14 Rekomendasi Penyelesaian Papua Untuk Pemerintahan Jokowi – JK
Tgl terbit: Jumat, 17 Oktober 2014
Kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua terus berulang, pola kekerasan cenderung sama dan berulang; penggunaan pendekatan keamanan yang militeristik, seperti pembakaran, penyisiran ke rumah – rumah warga dengan cara yang intimidatif, diikuti dengan penangkapan, penahanan sewenang – wenang, penyiksaan dan penembakan kilat [diluar prosedur hukum], penggunaan kekuatan [senjata api] secara berlebihan, pembubaran aksi damai disertai kekerasan, penangkapan dan penahanan. Selain itu, masih terjadi stigmatisasi terhadap masyarakat Papua sebagai separatis atau pengacau dan sebagainya, sehingga dianggap layak untuk dikriminalisasikan.
Kepemimpinan Politik adalah Kunci Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 10 Oktober 2014
Dalam rangka memperingati Hari Anti Hukuman Mati Internasional yang jatuh pada hari ini, 10 Oktober, KontraS menyoroti sejumlah persoalan terkait hukuman mati di Indonesia,
Masyarakat Sipil Tolak Bali Democracy Forum
Tgl terbit: Rabu, 08 Oktober 2014
Sebelas organisasi masyarakat sipil yaitu LBH Jakarta, YAPPIKA, PSHK, KontraS, Migrant Care, ICW, PERLUDEM, Transparency International Indonesia, JPPR, ELSAM dan FITRA menolak untuk hadir dan berbicara dalam forum internasional tentang demokrasi; Bali Civil Society Forum 2014.
Pengesahan RUU Pilkada: Demokrasi Kembali ke Titik Nol!
Tgl terbit: Jumat, 26 September 2014
Kemunduran terhadap demokrasi yang selama ini telah terbangun di Indonesia kembali terjadi setelah dini hari tadi (26/09), Ketua DPR RI akhirnya mengesahkan RUU PILKADA [Pemilihan Kepala Daerah], memutuskan PILKADA kembali dipilih oleh DPRD. Dari total 361 suara, opsi PILKADA langsung hanya memperoleh 135 suara, sedangkan 226 suara mendukung PILKADA melalui DPRD.
Hentikan Intimidasi Terhadap Warga Penghuni Rumah Negara oleh PT. KAI (Kereta Api Indonesia)
Tgl terbit: Selasa, 23 September 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama warga penghuni rumah negara wilayah Jatibaru, Gambir, Jakarta Pusat mendesak PT. KAI untuk menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap warga penghuni rumah negara wilayah Jatibaru, Gambir, Jakarta Pusat.
Mempertanyakan Kesiapan Ketahanan dan Keamanan Nasional dari Ancaman Penyakit Endemik
Tgl terbit: Rabu, 10 September 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], selaku organisasi Hak Asasi Manusia [HAM], menaruh perhatian yang sangat besar terhadap maraknya penyebaran penyakit endemik berupa virus ebola, yang akhir-akhir ini sebaran dan jumlah penderitanya sudah sangat mengkhawatirkan di beberapa negara.
Mas Joko, Berani Nggak?
Tgl terbit: Minggu, 31 Agustus 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Joko Widodo dan M Jusuf Kalla, sebagai Presiden terpilih untuk periode 2014-2019. Selanjutnya kami memberikan masukan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih perihal penyelesaian atas berbagai peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat yang hingga kini belum diselesaikan.
Indonesia: Minimnya kebenaran, keadilan, dan reparasi di Aceh atas pelanggaran HAM masa lalu mengecilkan proses perdamaian
Tgl terbit: Jumat, 15 Agustus 2014
Sembilan tahun setelah perjanjian damai Helsinki 2005 ditandatangani untuk mengakhiri konflik 29 tahun di Aceh, Amnesty International dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bergabung dengan para korban konflik dan keluarga mereka untuk menyerukan kembali kepada pihak berwenang untuk memenuhi kewajiban mereka untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi penuh atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah terjadi, termasuk dengan membentuk sebuah komisi kebenaran di Aceh yang bekerja sesuai dengan hukum dan standar internasional.
Surat Terbuka: Desakan Kepada Pemerintah Indonesia untuk Membentuk Tim Pencari Fakta di Palestina
Tgl terbit: Kamis, 10 Juli 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengutuk brutalitas serangan udara yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Palestina. Hanya dalam dua hari, pemboman telah mengakibatkan kematian 53 warga Palestina, yang 12 di antaranya adalah anak-anak dan lebih dari 340 orang terluka.
PRAKTIK PENYIKSAAN DI INDONESIA: ANGKA PENYIKSAAN MENINGKAT, AKTOR SEMAKIN MELUAS: Laporan Situasi Penyiksaan di Indonesia Juni 2013 – Juni 2014
Tgl terbit: Kamis, 26 Juni 2014
Dalam rangka memperingati Hari Dukungan Internasional Untuk Korban Penyiksaan [juga dikenal sebagai Hari Anti Penyiksaan] yang jatuh pada setiap tanggal 26 Juni, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengeluarkan laporan tahunan berjudul Penyiksaan: Angka Penyiksaan Meningkat, Aktor Semakin Meluas. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pendokumentasian, baik melalui pemantauan, monitoring media maupun pengaduan yang KontraS terima dari korban maupun keluarga korban.
Tindakan Pembubaran Paksa Aksi Damai, Penganiayaan, Penangkapan Sewenang-Wenang Terhadap Warga Desa Pegunungan Kendeng oleh Aparat Polres Rembang Merendahkan Martabat Manusia
Tgl terbit: Rabu, 18 Juni 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan brutalitas aparat Polres Rembang, Jawa Tengah dalam merespon kegiatan aksi damai warga desa Pegunungan Kendeng, Rembang.
KPU Mengabaikan Kepentingan Hak Asasi Manusia Warga Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2014-2019
Tgl terbit: Kamis, 05 Juni 2014
Koalisi Melawan Lupa, Koalisi Bersih 2014 bersama dengan Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban Untuk Keadilan [JSKK], Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan [Sobat KBB], Paguyuban Petani Tanah Pangonan Bogor [Bani Tansagor] menilai bahwa KPU telah mengabaikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia warga negara pada penyelenggaraan pemilihan presiden 2014-2019 dengan tidak memasukan materi Hak Asasi Manusia dalam debat Capres dan Cawapres yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2014 – 5 Juli 2014.
Kritik Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB terhadap Kebijakan Pembangunan Pemerintah RI
Tgl terbit: Jumat, 30 Mei 2014
KontraS, HuMa, Walhi dan Sawitwatch menyambut baik terbitnyarekomendasi dan kritikdariKomite Ekonomi, Sosial dan Budaya(The Committee on Economic, Social and Cultural Rights) PBB terhadap kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia yang belum melakukan pendekatan HAM, baik dalam kebijakan maupun implementasinya.Pada 23 Mei 2014,
Pentingnya memasukan Penegakan Hak Asasi Manusia sebagai materi dalam Debat Capres dan Cawapres 2014-2019
Tgl terbit: Jumat, 30 Mei 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], meminta kepada KPU agar memasukan Penegakan Hak Asasi Manusia [HAM] kedalam materi debat calon presiden [capres] dan calon wakil presiden [cawapres] periode 2014-2019.
Pemilu Tanpa Perlindungan HAM: Laporan Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kekerasan Menjelang Pemilu 2014
Tgl terbit: Sabtu, 17 Mei 2014
KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] mengucapkan selamat atas terselenggaranya Pemilu 2014. Namun demikian, dibalik pesta demokrasi itu, KontraS menyayangkan masih minimnya perlidungan dan pemenuhan hak asasi manusia, baik yang terjadi menjelang maupun pada hari pemilihan, 9 April 2014. Tindakan tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak hidup, luka fisik, kerugian materil dan immateril.
11 Tahun Peristiwa Jamboe Kepok dan Pemberlakuan Status Darurat Militer di Aceh
Tgl terbit: Sabtu, 17 Mei 2014
Peristiwa Jamboe Kepok (17 Mei 2003) dan Penerapan Pemberlakuan Darurat Militer (DM) sepanjang 18 Mei 2003-18 Mei 2005 di Provinsi Aceh telah memasuki tahun ke-11. Peristiwa Jamboe Kepok dan peristiwa pelanggaran HAM akibat dari kebijakan negara melalui DM hingga kini masih menyisakan luka yang mendalam bagi korban karena tidak ada akuntabilitas negara untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui Komisi Kebenaran dan Pengadilan HAM sebagaimana amanat dari Nota Kesepahaman Damai/MoU antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Tangkap dan Adili Penjahat HAM
Tgl terbit: Selasa, 13 Mei 2014
Ironis, sekaligus lelucon. Bagaimana tidak menjadi ironi dan lelucon, apabila dalam kurun waktu lebih dari 32 tahun kekuasaan Orde Baru dipimpin oleh Jenderal yang berlumuran darah ratusan hingga jutaan manusia Indonesia.
Desakan Proses Hukum Yang Adil, Transparan dan Penanganan Dugaan Penyiksaan Terhadap 10 Peserta Aksi Damai di Ambon, Maluku
Tgl terbit: Kamis, 01 Mei 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] telah mendapatkan informasi terkait dengan penangkapan 10 warga dalam aksi damai di wilayah Maluku yang dilakukan anggota Polres Ambon, pada tanggal 25 April 2014.
SATUKAN GERAK, NYARINGKAN SUARA RAKYAT ROADSHOW OBOR MARSINAH, JAKARTA-SURABAYA, 1-10 MEI 2014
Tgl terbit: Senin, 28 April 2014
Ratusan ribu hingga jutaan buruh akan memperingati Hari Buruh Internasional. Momentum yang digunakan kaum buruh dan rakyat Indonesia untuk menunjukan ekspresinya, menunjukan kekuatannya, menuntut pada Negara agar memenuhi tuntutan kaum buruh-rakyat yang selama ini belum dipenuhi.
Negara Belum Progresif Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya!
Tgl terbit: Sabtu, 26 April 2014
KontraS, Walhi, dan Forum Buruh Lintas Pabrik menyesalkan Pemerintah Indonesia yang hingga kini belum progresif dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi warga negara secara keseluruhan.
Satinah Korban Ketidakadilan Sosial
Tgl terbit: Sabtu, 05 April 2014
Besok, atau tepatnya 3 April 2014, Satinah TKI asal Ungaran, Jawa Tengah terancam akan dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi akibat divonis bersalah lantaran membunuh majikannya, Nurah binti Muhammad Al Gharib dan mengambil sejumlah uang real milik majikannya tersebut.
Bersih2014 www.bersih2014.net
Tgl terbit: Minggu, 23 Maret 2014
Sebagai upaya menjaga harapan pada sistem demokrasi dan politik yang mampu membuat perubahan menjadi lebih baik, gerakan Bersih2014 bermaksud untuk menyediakan alternatif pilihan nama calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 yang akan datang.
Penghentian Proses Pidana dan Perlindungan Hak Atas Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan baik bagi Masyarakat di Sekitar Teluk Benoa, Bali
Tgl terbit: Sabtu, 08 Maret 2014
Surat Terbuka KontraS Tentang Penghentian Proses Pidana dan Perlindungan Hak Atas Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan baik bagi Masyarakat di Sekitar Teluk Benoa, Bali
Mengurai Persoalan Pelanggaran HAM dalam RUU KUHP dan RUU KUHAP
Tgl terbit: Minggu, 02 Maret 2014
KontraS meminta agar Pemerintah dan DPR RI segera menghentikan pembahasan dan upaya pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kami menemukan sejumlah masalah yang pelik dan krusial baik dari sisi historis, maupun dari sisi konsep HAM-nya. Polemik ini justru menimbulkan kegaduhan, ini adalah bukti bahwa semakin dekat dengan pemilu, masyarakat dan berbagai institusi negara lainnya semakin tidak percaya pada pemerintahan hari ini, apalagi terhadap anggota DPR.
Stop Pemanfaatan Isu Agama untuk Kepentingan Politik di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 26 Februari 2014
KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] mengecam tindakan Faisal [Calon legislatif DPRK dari Partai Nasional Aceh], bersama Zhaimar [Kepala Desa Ujung Karang], dan beberapa warga, termasuk Kapolsek Sawang yang bertindak telah melanggar hukum terhadap Tgk Barmawi dan santrinya di Pesantren Al-Mujahadah, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan.
Kolaborasi Polisi Semarang dan Ormas Ancam Demokrasi Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 18 Februari 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindakan Sekelompok Orang liar dan Kepolisian (Polrestabes dan Polsek Banyumanik, Semarang) yang telah membubarkan paksa kegiatan kunjungan rutin korban Peristiwa 1965-1966. Bahwa acara ini adalah silaturahmi mengunjungi orang sakit, bukan rapat atau melakukan kegiatan apapun. Mau jenguk rekan yang sakit, malah berujung pemeriksaan di kantor Polisi.
Desakan kepada Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Keadilan harus Masuk dalam Tujuan Pembangunan Paska-2015
Tgl terbit: Kamis, 13 Februari 2014
Kami mendukung desakan Open Society Foundations dan Innovations in Legal Empowerment (Namati) kepada seluruh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyatakan bahwa sekarang: keadilan, supremasi hukum, dan pemberdayaan hukum adalah prinsip-prinsip penting dalam kerangka pembangunan global yang baru.
Penghilangan Paksa dan Penangkapan Sewenang – Wenang Terhadap Dedek Khairudin; Kembalikan Korban dan Proses Hukum Prajurit TNI Pelaku Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Sabtu, 08 Februari 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara telah menerima pengaduan adanya dugaan penghilangan paksa dan atau penangkapan yang sewenang-wenang terhadap Dedek Khairiudin yang diduga dilakukan oleh Serda Mardiansyah Intel Korem 011/LW bersama dengan beberapa anggota marinir wilayah Pangkalan Bradan pada tanggal 28 November 2013.
25 Tahun Peristiwa Talangsari Lampung Presiden Bohong, Jaksa Agung Abai
Tgl terbit: Jumat, 07 Februari 2014
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama dengan Forum Keluarga Korban Talangsari [PK2TL] mengecam segala bentuk pembohongan dan pengabaian penyelesaian peristiwa Talangsari, 7 Feberuari 1989. Peristiwa Talangsari adalah salah satu hutang kemanusiaan dan hutang penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia [HAM] di Negara ini.
SURAT TERBUKA KontraS: tentang Desakan untuk Mengadili Anggota Polri Pelaku Penyiksaan dan Tindakan Sewenang-wenang
Tgl terbit: Jumat, 31 Januari 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan masih maraknya praktik-praktik penyiksaan dan rekayasa kasus yang disertai dengan bentuk penyalahgunaan wewenang dan diskresi yang dipraktikan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia [daftar kasus terlampir]. Memasuki awal tahun 2014, KontraS telah menerima sejumlah pengaduan dari korban maupun keluarga korban terkait dengan hal tersebut.
Mendesak Pemerintah Thailand Tidak Menggunakan Pendekatan Represif terhadap Demonstrasi Kelompok Oposisi
Tgl terbit: Senin, 27 Januari 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], selaku organisasi Hak Asasi Manusia [HAM] di Indonesia, yang juga berperan aktif dalam mendorong pemajuan HAM ditingkat regional; sejauh ini mengikuti setiap perkembangan yang terjadi di Thailand. Secara khusus terkait demonstrasi kelompok oposisi di Bangkok dan sekitarnya. KontraS mencatat terhitung dari bulan November 2013, situasi di Bangkok terus memburuk dan telah menelan 9 (sembilan) korban jiwa dan puluhan orang telahterluka.
Surat Terbuka : Pemerintah Republik Indonesia Harus Bersikap atas Kekerasan di Kamboja
Tgl terbit: Senin, 06 Januari 2014
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengutuk dan mengecam keras tindakan militeristik yang menggunakan kekuatan berlebihan dari angkatan bersenjata Kamboja terhadap kaum pekerja pada tanggal 3 Januari 2014
SIARAN PERS BERSAMA Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) & KONTRAS
Tgl terbit: Jumat, 27 Desember 2013
Apa yang akan diwariskan (legacy) dari periode kekuasaan SBY di bidang agraria? Jika kita melihat hasil pembangunan di bidang sumber-sumber agraria dan pertanian sejak SBY berkuasa 2004 hingga akhir 2013 ini, dapat disimpulkan bahwa akses dan kontrol rakyat terhadap sumber-sumber agraria atau sumber daya alam (SDA) semakin menghilang. Pendeknya, sepanjang kekuasaan SBY, rakyat khususnya mereka para petani, perempuan dan masyarakat adat setiap hari semakin kehilangan tanah dan air mereka serta jauh dari pemenuhan hak asasi petani.
DPR Aceh Lemahkan Qanun KKR, Hak Korban Konflik Digadai (Respon atas Rencana Pengesahan Qanun KKR Aceh)
Tgl terbit: Rabu, 25 Desember 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam sikap Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang akan segera mengesahkan Qanun Aceh. Dalam amatan kami dan menggunakan prinsip HAM untuk korban-korban, Rancangan yang ada berpotensi menjadi alat politik disatu sisi dan berpotensi dilemahkan, disisi lain.
Catatan Akhir Tahun KontraS 2013, Persoalan Hak Asasi Manusia Morat Marit: Kedepan, Hak Asasi Manusia Dipolitisir tanpa Makna
Tgl terbit: Senin, 23 Desember 2013
Tidak lama lagi, tahun 2013 akan berlalu, dan kita akan memasuki tahun 2014. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], mengeluarkan catatan pendek terkait potret Hak Asasi Manusia [HAM] setahun terakhir; termasuk rangkuman kasus, fakta dan peristiwa yang melingkupinya. Tentu, pergantian tahun ini menjadi sedikit istimewa, mengingat kita akan memasuki tahun Politik 2014, momentum yang setiap lima tahun akan menghadirkan cerita baru bagi republik ini; cerita baik, buruk, atau bahkan tambah memburuk, semuanya tidak lepas dan amat dipengaruhi oleh catatan-catatan akuntabilitas HAM ditahun-tahun sebelumnya, lebih khusus lagi sepanjang Januari hingga Desember 2013.
Untuk Kesekian kalinya, Peringatan Hari HAM Internasional, Lalu apa yang diperbuat Presiden SBY?
Tgl terbit: Selasa, 10 Desember 2013
Hari ini 10 Desember 2013 diperingati d iseluruh dunia sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional yang beradab juga mengakui pentingnya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, melalui beragam Konvensi HAM yang telah diratifikasi Indonesia, serta bahkan melalui UUD 1945 sendiri termasuk diantaranya adalah hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Pesan Hari HAM 10 Desember: Rakyat Makin Menderita, Negara Makin Berjaya
Tgl terbit: Senin, 09 Desember 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengucapkan selamat hari Hak Asasi Manusia [HAM] Internasional, yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2013. Kami juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam dengan meninggalnya tokoh dunia untuk kebebasan dan anti diskriminasi, Nelson Mandela.
Masyarakat Syiah Lagi-Lagi Hadapi Resiko Penggusuran Paksa, Dibutuhkan Investigasi Keterlibatan Aparat Pemerintah yang Mengintimidasi Syiah
Tgl terbit: Jumat, 15 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyatakan kekecewaan mendalam atas kenyataan: terdapat setidaknya 168 orang masyarakat Syiah di Jawa Timur yang lagi-lagi harus menghadapi resiko penggusuran paksa dari tempat penampungan sementara. Mereka mengungsi semenjak bulan Agustus 2012 setelah warga desa menyerang mereka.
Polda Sulawesi Tenggara Segera Pidanakan Anggota Polres Baubau; Pelaku Penyiksaan, Penangkapan dan Penahanan Sewenang –Wenang Aslim Saman
Tgl terbit: Selasa, 12 November 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengkritik keras praktik penyiksaan dan segala bentuk arogansi yang terus berulang dipraktikan anggota kepolisian. kembali seorang tahanan Mapolresta Baubau, Aslim Saman [34 tahun], warga Kelurahan Bataraguru, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara meninggal dunia akibat penyiksaan yang dilakukan anggota Polres Baubau, setelah sebelumnya ditangkap pada 29 Oktober 2013, sekitar pukul 11.00 Wita.
Bali Democracy Forum, Demi Terwujudnya Demokrasi atau Hanya Pencitraan dan Peningkatan Ekonomi?
Tgl terbit: Jumat, 08 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menuliskan Surat Terbuka untuk mempertanyakan apa tujuan dan hasil yang dijanjikan dari diberlangsungkannya Bali Democracy Forum bagi perbaikan kondisi Demokrasi di Indonesia, termasuk di dalamnya pemenuhan Hak Asasi Manusia – yang merupakan landasan utama dari Demokrasi.
Desakan Akuntabilitas Densus 88 Dalam Operasi Penanggulangan Terorisme di Bone, Sulawesi Selatan
Tgl terbit: Kamis, 31 Oktober 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan akuntabilitas dan profesionalisme tindakan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dalam melakukan penangkapan, penahanan dan penembakan terhadap tiga orang terduga teroris di Jalan Poros Koppe, Dusun Alinge, Desa Teamusu, Bone, Sulawesi Selatan, pada 17 Oktober 2013, sekitar pukul 14.00 WITA.
Surat Masukan Korban Perihal Pentingnya Ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Kamis, 10 Oktober 2013
Melalui surat ini, kami mewakili korban dan keluarga keluarga Penghilangan Orang Secara Paksa dalam peristiwa 1965, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari 1989, Tragedi Mei 1998 dan Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998 bermaksud untuk menyampaikan masukan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Merespon Penangkapan Ketua MK- Ketua MK telah meruntuhkan Wibawa Negara Hukum dan Demokrasi-
Tgl terbit: Jumat, 04 Oktober 2013
Kami merasa prihatin dan marah, setelah membaca berita perihal penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Komplek perumahan Widya Candra, Jakarta Selatan atas dugaan suap kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas di Provinsi Kalimantan Tengah bersama anggota DPR dan pengusaha serta pejabat daerah (ditangkap di tempat terpisah).
Organisasi Masyarakat Sipil menuntut Keterlibatan Substantif dengan Mekanisme HAM ASEAN
Tgl terbit: Kamis, 03 Oktober 2013
Organisasi Masyarakat Sipil dari berbagai negara ASEAN baru saja menyelenggarakan Konsultasi Regional mengenai HAM di ASEAN pada tanggal 1-2 Oktober 2013 di Jakarta. Lebih dari 80 peserta dari lebih dari 59 organisasi, baik di dalam maupun di luar kawasan ASEAN berkumpul untuk membahas berbagai isu, termasuk strategi untuk mewujudkan keterlibatan dengan mekanisme HAM ASEAN.
HENTIKAN TINDAK KEKERASAN POLISI TERHADAP AKSI BURUH!
Tgl terbit: Kamis, 26 September 2013
Tim Advokasi Bersama Untuk Buruh (Tabur) Karawang, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bekasi dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan-tindakan kekerasan dan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok buruh atau serikat pekerja.
Mempertanyakan Jaminan Perlindungan dan Pengakuan atas Hak Privasi setelah Pengadaan Produk Gamma TSE Ltd.
Tgl terbit: Kamis, 26 September 2013
Baru-baru ini, kami Masyarakat Sipil Indonesia mendapatkan beberapa informasi mengejutkan, salah satunya dari dokumen laporan UK Export Finance, yang berjudul Annual Report and Accounts 2012 to 20131, yang menjelaskan bahwa pada tahun 2012-2013 telah terjadi transaksi atas nama Gamma TSE Ltd dengan Pemerintah Republik Indonesia [RI]
Intervensi Militer ke Suriah Melanggar Piagam PBB dan Hukum Humaniter
Tgl terbit: Rabu, 18 September 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan kritik keras terhadap intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik di Suriah.
29 Tahun Peristiwa Tanjung Priok (12 September 1984) Menggugat Tanggungjawab Presiden
Tgl terbit: Kamis, 12 September 2013
Memasuki usia yang ke-29 Tahun Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Tanjung Priok masih belum dituntaskan oleh negara. Pasca Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc Tanjung Priok (2003-2004) yang telah memvonis bebas para terdakwa.
Indonesia: Kegagalan menghadirkan keadilan penuh atas pembunuhan pembela hak asasi manusia Munir
Tgl terbit: Jumat, 06 September 2013
Sembilan tahun setelah pembunuhan pembela HAM Munir Said Thalib, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil tindakan yang konkrit dan tegas untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab – termasuk mereka yang ada di tingkatan tertinggi – dibawa ke muka hukum, dan semua pembela HAM dilindungi secara lebih baik.
Peringatan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional (30 Agustus): Pembiaran terhadap praktik penghilangan paksa adalah sebuah kejahatan
Tgl terbit: Sabtu, 31 Agustus 2013
Setiap tanggal 30 Agustus, masyarakat Internasional selalu memperingati hari Anti Penghilangan Paksa Internasional yang bertujuan untuk menyerukan kepada dunia tentang pentingnya perlindungan semua orang dari penghilangan paksa mengingat tindakan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pemerinta RI harus Menggunakan Kewenangan Strategis sebagai Anggota PBB dan OKI untuk Mendorong Penghentian Konflik dan Kekerasan di Mesir
Tgl terbit: Jumat, 16 Agustus 2013
KontraS kembali mengecam tindakan kekerasan dan sewenang-wenang aparat militer Mesir terhadap warga sipil di perkemahan demonstran, pada 14 Agustus 2013.
Lami Berhak Beribadah dan Berserikat, Bukan di PHK
Tgl terbit: Rabu, 31 Juli 2013
Perlakuan sewenang – sewenang terhadap Lami, Buruh Garment di PT. Miyungsung harus segera dihentikan. Tindakan Lami beribadah di ruang detektor tidak bisa menjadi alasan pembenar bagi perusahaan untuk mendiskriminasi dan mem-PHK Lami.
Rekomendasi Komite HAM PBB: Tolak Ukur Catatan Calon Presiden RI dalam Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Warga Negaranya
Tgl terbit: Selasa, 30 Juli 2013
KontraS menyambut positif rekomendasi dari komite HAM PBB yang telah mengeluarkan simpulan atas observasi (concluding observation) pelaksanaan sidang laporan pertama penerapan Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada tahun 2005 lalu. Sidang review terhadap situasi hak sipil dan politik ini telah dilaksanakan pada 10-11 July 2013 di Geneva, Swiss.
Dorong Proteksi Masyarakat Sipil Mesir Sebagai Upaya Pelaksanaan Ketertiban dan Perdamaian Dunia Sesuai Konstitusi
Tgl terbit: Selasa, 30 Juli 2013
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) meminta Pemerintah Indonesia untuk ambil bagian dalam mendorong pemerintah Mesir dalam mengakhiri krisis demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang hingga kini masih berlangsung. Hal ini berdasarkan situasi yang semakin memburuk, dimana situasi politik dan HAM di Mesir seperti kembali pada masa sebelum dimulainya transisi demokrasi.
Timor-Leste/Indonesia: Penyeruan kebenaran dan reparasi yang dibuat komisi kebenaran bilateral terabaikan
Tgl terbit: Kamis, 18 Juli 2013
Amnesty International, ANTI (Aliansi Nasional Timor-Leste untuk Pengadilan Internasional), dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyerukan pemerintah Indonesia dan pihak berwenang Timor-Leste untuk mengambil langkah segera untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat lima tahun lalu oleh sebuah komisi kebenaran bilateral negara-negara tersebut yang memiliki tugas untuk mengevaluasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dalam konteks referendum kemerdekaan di Timor-Leste (dulunya Timor-timur) pada 1999.
Pembukaan Pendaftaran Sekolah Hak Asasi Untuk Mahasiswa (SeHAMA) 2013
Tgl terbit: Rabu, 17 Juli 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengundang partisipasi mahasiswa seluruh Indonesia dalam program rutin tahunan SeHAMA (Sekolah Hak Asasi Untuk Mahasiswa).
Catatan Evaluasi Komite HAM PBB atas Pelaksanaan Perjanjian Internasional atas Hak Sipil dan Politik di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 15 Juli 2013
KontraS menyayangkan laporan pemerintah Indonesia ke komite HAM PBB yang tidak serius menjelaskan situasi pelanggaran hak-hak sipil dan politik di Indonesia, tidak jujur menggambarkan kelemahan dan ketidak mampuan dan lebih berupaya menjelaskan kemajuan reformasi institusi dan sistem hukum belaka.
Indonesia menegaskan pembatasan kebebasan berekspresi di Papua kepada Komite HAM PBB
Tgl terbit: Sabtu, 13 Juli 2013
Pada tanggal 10 dan 11 Maret 2013 lalu, Komisi Hak Asasi Manusia PBB meninjau pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, salah satu hak asasi manusia paling penting yang sudah diratifikasi Indonesia dan pemerintah berkewajiban untuk menjalankan jaminan perlindungan hak-hak itu di Indonesia.
Surat Terbuka Desakan Pidana Almujahadah
Tgl terbit: Jumat, 12 Juli 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan terjadinya pembakaran tempat terhadap tinggal santri Dayah (Pesantern) Almujahadah, di Desa Ujong Kareung, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan.
Korban Masih Tersiksa: Laporan Situasi Penyiksaan di Indonesia Juni 2012- Juli 2013
Tgl terbit: Jumat, 28 Juni 2013
Setiap tahun, dengan momentum 26 Juni Hari Anti Penyiksaan Internasional KontraS memberikan catatan praktik Penyiksaan dan Tindakan kejam di Indonesia. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan dan kerja advokasi yang dilakukan oleh KontraS.
Tolak Relokasi Pengungsi Sampang Tuntut Pulang
Tgl terbit: Senin, 17 Juni 2013
Sejak peristiwa penyerangan pada Agustus 2012 lalu, sudah sembilan bulan warga Syiah diterlantarkan di GOR Sampang oleh pemerintah tanpa kepastian. Karena itulah sejak awal Juni 2013 sepuluh orang perwakilan mereka melakukan aksi Gowes Kemanusiaan 850 kilometer Surabaya-Jakarta.
Penyidikan Kasus Cebongan: Tertutup
Tgl terbit: Senin, 10 Juni 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), prihatin dengan tertutupnya proses hukum yang dilakukan oleh Denpom dan Oditur Militer TNI AD atas kasus Cebongan, Yogyakarta.
PEMERINTAH HARUS SEGERA MEMBERIKAN KEPASTIAN JADWAL KUNJUNGAN RESMI PELAPOR KHUSUS PBB TENTANG KEBEBASAN BEREKSPRESI KE INDONESIA
Tgl terbit: Selasa, 04 Juni 2013
KontraS, The International Coalition Human Rights and Peace for Papua, Fransiscan International and TAPOL meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian khusus atas pernyataan Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, Frank La Rue yang meminta Pemerintah untuk memberikan kepastian jadwal kunjungan resmi sebagaimana dinyatakan dalam Dewan HAM PBB ke-23 di Geneva, 3 Juni 2013.
Malaysia; Tidak Ada Ruang Untuk Kebebasan Berekspresi
Tgl terbit: Jumat, 31 Mei 2013
KontraS menyayangkan adanya pelarangan terhadap aksi demonstrasi yang disertai dengan adanya penangkapan para aktivis yang melakukan aksi protes sebagai bentuk dari ketidaksetujuan terhadap hasil dari pemilihan umum di Malaysia.
Siaran Pers Bersama Mendorong Peran Aktif Pemerintah Indonesia dalam Pelanggaran HAM Berat di Korea Utara
Tgl terbit: Rabu, 22 Mei 2013
Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) bersama dengan North Korean Human Rights (NKHR) mengecam tindakan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Korea Utara, dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk turut mendorong Korea Utara untuk menghentikan pelanggaran berat yang terjadi serta tidak lagi menutup-nutupi adanya pelanggaran HAM berat yang secara jelas terjadi di negaranya.
Press Release Bersama 15 TAHUN REFORMASI DI INDONESIA: AKUTNYA REPRESI DAN KEKERASAN NEGARA DI PAPUA
Tgl terbit: Selasa, 14 Mei 2013
KontraS dan Napas mengecam keras tindakan pelarangan aksi damai yang dilakukan oleh Kapolda Papua terhadap aksi yang belakangan ini dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat Papua, meski prosedur pemberitahuan atas aksi tersebut sudah dipenuhi oleh para peserta aksi.
Jalan terus Pengadilan AS dalam Gugatan Korban Aceh Vs Exxon Mobil: Merespon Putusan MA Amerika Serikat
Tgl terbit: Selasa, 07 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menghormati putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada April 2013 dalam perkara Kiobel v. Royal Dutch Petroleum yang telah memutuskan bahwa pengadilan-pengadilan federal tidak memiliki yurisdiksi untuk menyidangkan gugatan hukum terhadap perusahaan-perusahaan asing yang dituduh melakukan pelanggaran HAM di luar negeri.
Protes atas penembakan, penangkapan dan represi terhadap aksi damai 1 Mei di Papua
Tgl terbit: Senin, 06 Mei 2013
Kami mengecam pelarangan penyelenggaraan demonstrasi memperingati 50 tahun penyerahan administrasi West New Guinea(sekarang Papua) dari UNTEA ke Indonesia, pada 1 Mei 2013 lalu oleh Polda Papua dan Gubernur Papua. Pelarangan ini telah melanggar hak kebebasan berkumpul dan berekspresi seperti yang dilindungi oleh UUD 1945 dan UU 12/2005 tentang Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, khususnya pasal 19 (hak atas kebebasan berpendapat) dan pasal 21 (hak berkumpul).
Ketegasan Salah Arah Pengadilan Militer Atas Vonis Pidana Mati Prada Mart
Tgl terbit: Kamis, 25 April 2013
KontraS mengecam vonis mati terhadap anggota TNI AD Prada Mart Azzanul Ikhwan yang diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung. Prada Mart Azzanul Ikhwan dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Ny Opon (39) dan anaknya Shinta Mustika (18) yang sedang mengandung 8 bulan.
Kontras Menyayangkan Sikap Abstain Indonesia Dalam Konperensi PBB Mengenai Traktat Perdagangan Senjata
Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Kontras menyayangkan sikap abstain Indonesia dalam Traktat Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty/ATT) yang diadakan pada tanggal 18-28 Maret 2013 in New York, Amerika Serikat. Seharusnya Indonesia dapat lebih berkontribusi dalam kemajuan HAM skala internasional melalui dukungan dalam Traktat ini.
Peluncuran website: www.papuansbehindbars.org
Tgl terbit: Selasa, 16 April 2013
Pada hari ini Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM di Tanah Papua bekerjasama dengan sejumlah LSM HAM di Jakarta dan Internasional secara resmi meluncurkan sebuah situs internet yakni: www.papuansbehindbars.org, atau dalam bahasa Indonesia berarti ‘Orang Papua Dibalik Jeruji’,
Diplomasi Indonesia Secara Aktif Sangat Dibutuhkan Dalam Konflik Semenanjung Korea
Tgl terbit: Selasa, 09 April 2013
KontraS mendesak Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar dalam proses perdamaian konflik Semenanjung Korea melalui diplomasi tingkat bilateral, regional dan juga secara global.
Kondisi HAM di Indonesia 2012 Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus
Tgl terbit: Rabu, 20 Maret 2013
Pada momentum perayaan Ulang Tahun KontraS ke-15 pada hari ini (20 Maret 2013), kami akan menyampaikan laporan kondisi hak asasi manusia di Indonesia tahun 2012. Laporan setebal 42 halaman ini merupakan catatan pendokumentasian yang dilakukan oleh KontraS atas berbagai kekerasan, pelanggaran atas hak-hak yang mendasar dan secara umum pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia
Menyikapi Eksekusi Mati Terbaru yang Dilakukan oleh Kejaksaan
Tgl terbit: Sabtu, 16 Maret 2013
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Menghapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mengecam keras eksekusi mati yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap Adami Wilson, warga negara Nigeria terpidana mati kasus narkotika, Kamis, 14 Maret 2013, malam. Eksekusi ini adalah yang pertama dilakukan sejak November 2008.
SEGERA BENTUK TIM PENYELIDIKAN INDEPENDEN ATAS RANGKAIAN KEKERASAN 22.11.22 OLEH POLRI (DENSUS 88) DI POSO
Tgl terbit: Senin, 11 Maret 2013
KontraS meminta Presiden dan DPR serius menangani praktek buruk penegakan hukum terhadap terorisme di Indonesia. Sejauh ini Presiden, Pemerintah, Polri dan DPR lamban merespon dugaan pelanggaran HAM yang telah terjadi seperti pada rangkaian peristiwa penindakan terorisme 22 Oktober 2006, 11 dan 22 Januari 2007 di Poso, Sulawesi Tengah.
Surat Terbuka untuk Ketua Komnas HAM Terkait Penuntasan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM yang Berat
Tgl terbit: Selasa, 22 Januari 2013
Bersama datangnya surat ini Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ingin kembali mengingatkan perihal agenda penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Di mana kasus-kasus tersebut telah melalui proses penyelidikan komprehensif yang dilakukan Komnas HAM sebelumnya, antara rentang waktu 2002 hingga 2012
Merespon kunjungan kenegaraan Presiden Argentina ke Indonesia: Mendorong adanya pembahasan kasus pelanggaran HAM berat dengan Pemerintah Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 16 Januari 2013
Pada hari ini, 16 Januari 2012, Presiden Argentina , Cristina Fernandez de Kirchner akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kedatangan Presiden tersebut adalah dalam rangka melakukan pertemuan dengan Pemerintah Indonesia di bidang ekonomi dan perdagangan.
Penghilangan Orang Secara Paksa yang Disertai Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang terhadap Wildan Saputra
Tgl terbit: Kamis, 03 Januari 2013
KontraS telah menerima pengaduan atas penghilangan orang secara paksa dan/atau terjadi penangkapan diluar proses hukum yang dilakukan oleh anggota Polisi dari Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat kepada Wildan Saputra (20), yang mengakibatkan hilangnya sejumlah hak kebebasan Sdr. Wildan Saputra (20) dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak. Peristiwa ini terjadi sejak 18 Desember 2012 dan baru ditemukan pada 27 Desember 2012, itupun atas inisiatif keluarga yang terus menelusuri keberadaan Wildan. Lokasi kejadian didaerah Sawah Besar, disekitar jalan Wedana, Jakarta Barat dan dikantor Polisi Sektor Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Kronologis terlampir).
Catatan Hari HAM KontraS Peringatan Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2012 Masih Rendahnya Partisipasi Publik dalam Mendorong Agenda HAM di Indonesia
Tgl terbit: Sabtu, 08 Desember 2012
Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember nanti, KontraS telah mempersiapkan catatan pendek seputar performa penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Diharapkan, catatan pendek ini bisa memperkaya dan memberi masukan kepada pemerintah â€selaku pembuat kebijakan- dan publik luas tentang pentingnya membangun partisipasi publik dalam agenda politik HAM Indonesia ke depan. Partisipasi publik ini kemudian akan menjadi alat ukur transparansi, akuntabilitas dan tentu saja dapat memberikan apresiasi kepada para aparat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya secara profesional.
Permintaan Informasi perihal Perkembangan Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Rabu, 05 Desember 2012
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontarS) bersama Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) bermaksud menanyakan informasi perihal perkembangan Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa.
Polisi harus Hentikan Represi terhadap Buruh
Tgl terbit: Jumat, 30 November 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dengan kondisi beberapa waktu terakhir berupa tindak kekerasan dan kriminalisasi yang diarahkan kepada kelompok buruh atau serikat pekerjanya. Tindakan-tindakan represi dilakukan oleh aparat kepolisian maupun pembiaran terhadap penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang dari organisasi-organisasi masyarakat.
Mendorong Praktik Impunitas Dihentikan
Tgl terbit: Rabu, 21 November 2012
Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu hingga kini belum tertuntaskan. Proses hukum atas kasus tersebut masih terhenti di Kejaksaan Agung. Semua berkas hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung dengan penyidikan sebagaimana perintah dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa Komnas HAM lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan Jaksa Agung melakukan penyidikan.
Mendorong Dihentikannya Praktik Impunitas di Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 21 November 2012
Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu hingga kini belum terselesaikan. Proses hukum atas kasus tersebut masih terhenti di Kejaksaan Agung. Semua berkas hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung dengan penyidikan sebagaimana perintah dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa Komnas HAM lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan Jaksa Agung melakukan penyidikan.
Memperingati Hari Anti Impunitas Internasional: "Keadilan Harus Ditempatkan Kepada Hak-Hak Korban"
Tgl terbit: Senin, 19 November 2012
Kami keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia bersama dengan perwakilan pendamping dari Bosnia pada hari ini bersolidaritas mendesak pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus masa lalu dengan menempatkan keadilan kepada hak-hak Korban. Hal ini kami sampaikan sebagai bagian dari rangkaian acara memperingati hari anti impunitas internasional yang diperingati oleh seluruh komunitas internasional pada tanggal 23 November 2012. Selama sepekan, kami komunitas keluarga korban di Indonesia, Bosnia dan Timor Leste akan mengisi berbagai kegiatan temu solidaritas korban, kegiatan resmi dengan beberapa pejabat negara yang relevan dengan masalah impunitas (kejahatan tanpa hukuman), dan beberapa kegiatan publik lainnya.
Masyarakat Sipil Menolak Deklarasi HAM ASEAN yang Tidak Sempurna
Tgl terbit: Jumat, 16 November 2012
Phnomh Penh, Kamboja - Sebanyak 62 kelompok masyarakat sipil, baik di tingkat nasional, regional, dan internasional menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk menunda mengadopsi ketentuan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration) pada KTT ASEAN di Kamboja, yang secara keseluruhan isinya tidak mencerminkan standar-standar HAM internasional.
Pemberian "Human Rights Prize Emilio F Mignino 2012" dari Pemerintah Argentina kepada KontraS
Tgl terbit: Rabu, 14 November 2012
KontraS mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Argentin--dalam hal ini diwakili oleh Duta Besar Argentina untuk Indonesia Bapak Javier Sanz de Urquiza dan Pejabat tinggi di kedutaan Argentina seperti Bapak Martin Via, atas penghargaan "Human Rights Prize Emilio Mignino" yang diberikan kepada KontraS.
Hentikan Aksi kekerasan, Tangkap Pelaku Aksi Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan dan HAM
Tgl terbit: Rabu, 07 November 2012
Jakarta-Senin tanggal 5 Nopember 2012, menjelang event internasional "Bali Democracy Forum" yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 8-9 November 2012, salah seorang aktifis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali I Wayan Gendo Suwardana diserang oleh sekelompok orang saat berada di kantornya sekitar pukul 11.00 Wita. Sekitar 2 orang masuk kekantor dan memukuli Gendo panggilan akrab I Wayan Gendo Suwardana hingga dia mengalami luka sobek di bibirnya dan pendarahan di mulutnya, selesai melakukan pemukulan preman tersebut juga mengancam dengan kata-kata kasar. Eksekutif Nasional WALHI menyakini apa yang terjadi pada salah seorang Dewan Daerah WALHI Bali ini adalah buntut dari sikap tegas menolak berbagai pembangunan yang merusak kelestarian lingkungan di propinsi Bali. Seperti yang kita ketahui saat ini Walhi Bali menolak keras pembangunan Jalan Diatas Perairan (tol Nusa dua-Benoa) karena tidak sesuai dengan AMDAL dan merusak hutan mangrove.
"Hilangnya Momentum Keketuaan Indonesia di Komisi HAM ASEAN" Sebuah Evaluasi atas Kinerja Perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN periode 2009-2012
Tgl terbit: Kamis, 11 Oktober 2012
Pada tanggal 23 Oktober 2012, Komisi HAM ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) akan mengakhiri masa jabatannya untuk periode yang pertama dari tahun 2009-2012. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.5 Kerangka Acuan Komisi HAM ASEAN (Term of Reference AICHR), bahwa setiap komisioner menjalankan jabatannya selama tiga tahun dan pemerintah memiliki kewenangan untuk menunjuk dan mengganti komisioner tersebut. Sehubungan dengan berakhirnya periode pertama masa jabatan Komisi HAM ASEAN dan pengumuman pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri mengenai pembukaan pencalonan dan seleksi perwakilan Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN untuk periode 2012-2014, maka KontraS menyusun sebuah evaluasi singkat atas kinerja perwakilan Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN periode 2009-2012 sebagai wujud partisipasi masyarakat sipil Indonesia dalam pemajuan HAM di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Defisit Abolisi Hukuman Mati di Indonesia dengan Tren Global Menuju Penghapusan Hukuman Mati
Tgl terbit: Selasa, 09 Oktober 2012
Menyambut satu dekade Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang jatuh pada 10 Oktober 2012 Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Hukuman Mati Indonesia menyambut baik adanya tren global penghapusan hukuman mati yang berkembang secara signifikan. Dalam catatan yang dikeluarkan Hands Off Cain Info menegaskan bahwa sekitar 155 negara telah menghapus kebijakan hukuman mati dalam sistem hukum maupun praktiknya, di mana 99 negara telah menghapuskan kebijakan hukuman mati untuk semua kategori kejahatan (keseluruhan), 44 negara telah menghapuskan kebijakan hukuman mati dalam praktiknya (de facto abolisionis) dan 7 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan biasa (ordinary crimes), dan 5 negara telah melakukan penundaan (moratorium) eksekusi di tempat. Di tingkat Indonesia sendiri tahun ini merupakan tahun keempat di mana tidak terjadi eksekusi mati.
Rekomendasi Pansus DPR RI oleh Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah.
Tgl terbit: Jumat, 28 September 2012
Kami dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), dan Asian Federation Against Involuntary Disappearance (AFAD) sedang menggalang advokasi dan kampanye atas Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa yang diperuntukan bagi Presiden, dan telah dikeluarkan pada 3 (tiga) tahun silam, tanggal 29 September 2009.
Tindakan Berlebihan Dalam Penegakan Hukum Harus di Proses Secara Hukum
Tgl terbit: Jumat, 31 Agustus 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengingatkan aparat kepolisian agar tidak bertindak berlebihan (tidak profesional) dengan menggunakan kekuatan berlebihan dalam penanganan proses penegakan hukum dalam beberapa kasus yang kontras terima informasinya;
Menuntut Tanggungjawab Negara dan Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar melakukan Penanganan yang Menyeluruh terhadap Kondisi Muslim Rohingya
Tgl terbit: Rabu, 01 Agustus 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, sejauh ini telah melakukan komunikasi untuk pemantauan dan mengumpulkan informasi terkait dengan beragam dan rangkaian tindak kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap 800.000 muslim Rohingya di Myanmar (negara bagian Rhakine). Disisi yang lain, kami juga mencatat sekitar 200. 000 muslim Rohingya telah menjadi pengungsi di Bangladesh, sisanya gagal mendapatkan suaka politik ataupun perlindungan baik ke Bangladesh maupun negara tujuan lainnya, karena mendapat penolakan.
Pengaduan atas terhadap pernyataan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso
Tgl terbit: Kamis, 26 Juli 2012
Kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM berat masa lalu dari berbagai kasus atau peristiwa bermaksud membuat pengaduan atas tindakan yang melanggar kode etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR, Bapak Priyo Budi Santoso dari Fraksi Partai Golkar.
DUKUNGAN TERHADAP KORBAN PENYIKSAAN
Tgl terbit: Selasa, 26 Juni 2012
Tanggal 26 Juni 1987 dimana Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau Hukuman yang Kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia ditandatangani (Konvensi). Momen ini kemudian diperingati sebagai Hari Internasional untuk Mendukung Korban-Korban Penyiksaan (International Day in Support of Victims of Torture), hal ini ditujukan untuk memberikan solidaritas kepada mereka yang pikiran, badan atau jiwanya pernah mengalami penyiksaan. Indonesia sebagai salah satu Negara peserta di konvensi ini, sudah sepantasnya turut serta mengambil bagian dalam perayaan yang dirayakan para pejuang anti penyiksaan sedunia ini.
PENYIKSAAN MENINGKAT DRASTIS! Laporan Praktek Penyiksaan di Indonesia Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan 2012
Tgl terbit: Jumat, 22 Juni 2012
Memperingati Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan (26 Juni), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengeluarkan laporan tahunan berjudul, "Penyiksaan Meningkat Drastis!" Laporan ini disarikan dari berbagai insiden penyiksaan yang mendapat perhatian publik luas (baik nasional maupun internasional) sepanjang Juli 2011-Juni 2012, khususnya elaborasi berbagai laporan pengaduan kasus penyiksaan yang langsung ditangani oleh KontraS. Laporan ini merupakan evaluasi KontraS terhadap situasi praktik penyiksaan tetap menggunakan kerangka penilaian yang digunakan oleh Komite Anti Penyiksaan (Committee Against Torture) dan mekanisme di bawah Dewan HAM PBB (baik itu lewat Pelapor Khusus Anti-Penyiksaan maupun lewat sidang Universal Periodic Review yang pada 23 Mei 2012 merupakan Siklus II).
Desakan Penanganan Kasus Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang Terhadap Jumhani yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resort Serang Kepolisian Daerah Banten
Tgl terbit: Jumat, 15 Juni 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh 2 (orang) anggota kepolisian Resort Serang Banten, terhadap Jumhani  yang ditangkap dan ditahan oleh anggota kepolisian sejak tanggal 30 Mei 2012  hingga tanggal 7 Juni 2012. Jumhani tidak hanya ditahan dan mendapatkan perlakuan yang ditidak patut dari anggota kepolisian, tetapi juga terjadi tindak pidana pencurian terhadap sejumlah uang dan barang berharga milik korban.
Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan Permantauan dan Buku Panduan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah
Tgl terbit: Kamis, 14 Juni 2012
Memperingati Hari Kelahiran Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2012, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang didukung oleh Kedutaan Inggris menggelar diskusi publik dan peluncuran buku panduan bertajuk ‘Panduan Pemolisian dan Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah’ pada 14 Juni 2012. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini adalah Komjen Pol. Nanan Soekarna/Wakapolri, Eva Sundari/Anggota Komisi III DPR RI dan Azlaini Agus/Wakil Ketua Ombudsman.
RIO+20 : Ubah Orientasi Pembangunan untuk Keselamatan Penduduk Bumi
Tgl terbit: Selasa, 12 Juni 2012
Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (CSF) mengkritik agenda pertemuan Rio+ 20 yang akan dilangsungkan di Brazil pada 13-23 Juni 2012. Agenda pertemuan Earth Summit tersebut tidak menjawab problem utama kerusakan bumi, justru akan melanggengkan sistem ekonomi neoliberal dengan sekedar menempelkan kata hijau tanpa merubah orientasi pembangunan yang eksploitatif.Â
Mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan percepatan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa.
Tgl terbit: Rabu, 06 Juni 2012
KontraS dan IKOHI yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa serta AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearance), Amnesty International dan tamu luar biasa, Mr. Jeremy Sarkin (Professor Universitas Afrika Selatan) mendesak pemerintah Indonesia khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan perhatian khusus dan mendorong percepatan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa yang hingga kini masih berjalan.
Rekomendasi UPR 2012: Tantangan Komitmen Indonesia dalam Penegakan HAM 4 Tahun ke Depan
Tgl terbit: Rabu, 30 Mei 2012
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), SETARA Institute, AHRC (Asian Human Rights Commission), ICTJ (International Centre for Transitional Justice), PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) serta Protection International (PI) menyambut baik rekomendasi hasil sidang UPR (Universal Periodic Review) yang dirilis pada 25 Mei kemarin. Sidang UPR telah meluncurkan segudang rekomendasi penting yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dalam 4 tahun ke depan dalam penegakan HAM.
"KPK dan DPR Harus Pro Aktif dalam Mengusut Kasus Sukhoi dan Mendalami Hubungan Presiden SBY dengan Sudjito Ng"
Tgl terbit: Rabu, 23 Mei 2012
Proses pengadaan jet tempur Sukhoi tetap menunjukkan kejanggalan dan ketidaktransparanan. Komitmen Kementrian Pertahanan (Kemhan) untuk merubah penggunaan komersial kredit menjadi state kredit di DPR hanya janji semu. Hal itu terbukti dari dilanjutkannya kerjasama Kemhan dengan Rusia dalam pengadaan Sukhoi yang tetap menggunakan komersial kredit sebagaimana diberitakan media beberapa waktu lalu.
Sidang Universal Periodical Review PBB untuk Kondisi HAM Indonesia: Pemerintah Indonesia Defensif
Tgl terbit: Rabu, 23 Mei 2012
KontraS mengapresiasi negara-negara yang secara aktif memberikan pertanyaan dan rekomendasi perbaikan kondisi HAM di Indonesia lewat sidang Universal Periodical Review (UPR) 2nd Cycle di Jenewa pada 23 Mei 2012. Namun seperti yang sudah diduga, Sesi UPR II ini masih dipenuhi jawaban-jawaban yang sama dari Pemerintah Indonesia pada Sidang UPR I tahun 2008. Itu artinya tidak ada perubahan situasi penegakan HAM di Indonesia. Mengingat kasus-kasus intoleransi, impunitas dan kekerasan terhadap pembela HAM (termasuk di Papua) masih menjadi problem-problem dominan yang belum diselesaikan.
14 Tahun Paska Soeharto: Politik Pemerintahan SBY Mengamankan Orde Baru
Tgl terbit: Minggu, 20 Mei 2012
Memasuki 14 tahun paska rezim otoritarian orde baru dibawah Soeharto KontraS mencatat sejumlah kemajuan dan kemunduran dalam bidang HAM. Catatan ini pada akhirnya berujung pada sebuah kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia hanya tren zaman paska otoritarian dan tidak mendapatkan tempat dalam pemenuhan dan perlindungannya. Terutama dalam 7 tahun terakhir.
Catatan HAM Indonesia dalam Pengawasan PBB Isu Kebebasan Beragama, Kebebasan Berpendapat, dan Pertanggung-jawaban atas Pelanggaran HAM Serius
Tgl terbit: Selasa, 15 Mei 2012
(Jakarta, 15 Mei 2012)-Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dorong Indonesia ambil langkah nyata guna menjamin kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan pertanggung-jawaban atas pelanggaran HAM saat Universal Periodic Review (UPR atau Tinjauan Periodik Universal) terhadap Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 23 Mei 2012, demikian Human Rights Watch dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dalam siaran pers hari ini.
Mendesak Indonesia dan Kim Yong Nam Membahas Penuntasan Pelanggaran HAM yang Berat di Korea Utara
Tgl terbit: Minggu, 13 Mei 2012
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil peran penting dalam serangkaian pelanggaran HAM yang massif terjadi di Korea Utara. Hal itu penting disampaikan mengingat dalam waktu dekat perwakilan pemerintah Korea Utara akan datang dan bertemu langsung dengan Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono pada 13-15 Mei 2012. Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh pemimpin kedua tertinggi di Korea Utara, Kim Yong-Nam dengan Presiden SBY terkait fokus konsentrasinya pada program nuklir dan peluncuran roket yang gagal baru-baru ini. Dalam rangkaiannya di Jakarta Kim Yong Nam juga akan bertemu dengan Ketua DPR Marzuki Alie.
13 Tahun Peringatan Peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara: KontraS Desak Gubernur Aceh terpilih harus segera bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh
Tgl terbit: Selasa, 01 Mei 2012
KontraS mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya langkah korban serta keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berinisiatif memperingati 13 tahun peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara pada 3 Mei 2012. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Mei 1999 itu menyebabkan 21 orang meninggal dan 156 orang mengalami luka parah akibat ditembak secara brutal oleh TNI. Dalam catatan sejarah konflik kekerasan, kasus penembakan di Simpang KKA merupakan salah satu pelanggaran HAM Berat yang pernah terjadi di Propinsi Aceh.
Open Government Partnership Jangan Sekadar Aksesoris
Tgl terbit: Minggu, 15 April 2012
Jakarta (15/04). Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program Open Government Partnership (OGP) justru telah mengkerdilkan arti penting dari UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penilaian itu disampaikan oleh sejumlah lembaga seperti MediaLink, KontraS, Yappika, Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Parliamentary Center (IPC), Indonesia Budget Center (IBC), dan Yayasan Tifa dalam konferensi pers di Warung Daun Cikini hari ini.
Sembilan Tahun Kejahatan Seirus Wamena 4 April 2003
Tgl terbit: Rabu, 04 April 2012
Kronologi peristiwa: Pada tanggal 4 April 2003 pukul 01 WIT sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata Markas Komando Distrik (MAKODIM) 1702 Wamena. Penyerangan ini menewaskan dua personil KODIM: Lettu TNI AD Napitupulu dan Parajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata) dan satu orang prajurit luka-luka. Serta dari pihak penyerang satu orang tewas dan satu orang lagi luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pucuk senjata dan amunisi. Selanjutnya terjadilah Operasi besar-besaran untuk pencarian pelaku dan sejumlah pucuk senjata dan amunisi. TNI dalam operasinya telah menyebarkan ketakutan dan situasi tidak aman dengan melakukan pemindahan paksa di dusun Perabaga, Yonggime dan Alogonik disertai pengrusakan dan penghilangan harta milik masyarakat.
Protes sikap Pemerintah Indonesia di Dewan HAM atas Penolakan Resolusi untuk Sri Lanka
Tgl terbit: Selasa, 27 Maret 2012
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami kemunduran dalam isu HAM di level internasional dengan posisi yang diambil Indonesia "against" terhadap Resolusi Dewan HAM terkait Promosi Perdamaian dan Akuntabilitas di Sri Lanka.
#HAK ASASI Compang-Camping Hak Asasi Sepanjang 2011
Tgl terbit: Selasa, 20 Maret 2012
Di hari jadi KontraS ke-14 tahun ini, sebuah catatan refleksi kami keluarkan dengan judul #HAKASASI (Compang-Camping Hak Asasi Sepanjang 2011). Judul ini kami pilih sebagai sebuah refleksi dan ekspresi atas perjuangan para korban dan keluarganya untuk menyuarakan keadilan. Para korban yang tegar dan memiliki konsistensi dalam perjuangannya, di tengah ocehan politik para pemberi harapan palsu republik ini, yang tidak kunjung mengubah, memperbaiki dan mencegah terjadinya kekerasan di Indonesia.
Putusan Peradilan Terhadap Forkorus CS Jauh dari Prinsip HAM dan Semangat Peradilan Yang Fair
Tgl terbit: Jumat, 16 Maret 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyesalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura Papua Barat, yang menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap Forkorus Yaboisembut, S. Pd, Edison Kladeus Waromi serta 3 orang lainnya, yakni; Dominikus Surabut, August M. Sananai Kraar dan Selpius Bobii, pada hari ini. Meski putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni 5 tahun penjara, namun pada praktiknya sangat jauh dari prinsip peradilan yang fair (unfair trial) dan tidak sejalan dengan gagasan membangun Papua Damai melalui dialog yang bermartabat.
Mendesak Penghentian kerjasama/peningkatan Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Sudan
Tgl terbit: Jumat, 09 Maret 2012
Seperti telah diketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia dan Sudan telah bersepakat melakukan peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri negara masing-masing pada konferensi pers di Gedung Pancasila Februari lalu. Dalam pertemuan antar kedua Menteri Luar Negeri tersebut, Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Republik Sudan Ali Ahmed Karti membahas berbagai macam isu di kawasan masing-masing, mulai dari ekonomi hingga isu Suriah.
Mendesak Penghentian Kerjasama/peningkatan Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Sudan
Tgl terbit: Jumat, 09 Maret 2012
Seperti telah diketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia dan Sudan telah bersepakat melakukan peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri negara masing-masing pada konferensi pers di Gedung Pancasila Februari lalu. Dalam pertemuan antar kedua Menteri Luar Negeri tersebut, Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Republik Sudan Ali Ahmed Karti membahas berbagai macam isu di kawasan masing-masing, mulai dari ekonomi hingga isu Suriah.
Koalisi Mayarakat Sipil Untuk Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Kamis, 08 Maret 2012
Saat ini Komnas HAM sedang melakukan proses seleksi untuk calon anggota Komisioner periode 2012-2017. Proses ini merupakan proses yang penting bagi proses penegakan HAM dimasa mendatang. Komisioner Komnas HAM mendatang akan menghadapi berbagai tantangan pelanggaran HAM. Komnas HAM masih dipercaya sebagai tempat pengaduan pelanggaran HAM sebanyak 4502 berkas pengaduan †bukan jumlah yang besar dibanding luasnya pekara dan wilayah Indonesia namun tidak pula jumlah yang kecil. Oleh karenanya, Komnas HAM harus terus dikawal, diperkuat dan diberdaya sehingga dapat menjalankan mandatnya dengan baik.
Penindakan Aksi Premanisme Harus Sesuai dengan Prinsip HAM
Tgl terbit: Selasa, 28 Februari 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan mengkhawatirkan maraknya aksi kekerasan dan premanisme yang tampak tidak cepat ditanggapi serius oleh aparat kepolisian. Kami mengkhawatirkan pembiaran ini dapat menimbulkan konflik sosial diantara masyarakat. Catatan KontraS menyebutkan bahwa sepanjang 2011 hingga Februari 2012, terdapat 18 kali peristiwa kekerasan dan premanisme di wilayah sekitar Jakarta. Langkah nyata dari tindakan tegas Polri baru tampak pada saat penangkapan John Kei serta penangkapan terhadap pelaku tindakan kekerasan di RSPAD yang telah menimbulkan korban jiwa. Namun Polri juga mulai mendata pihak-pihak yang diduga'preman’ karena orang-orang tersebut bertatoo atau berambut punk. Tanpa ada data yang cukup, Polri tidak boleh mendiskriminasi pihak-pihak yang menjalankan kebebasan berekspresinya
Surat Terbuka Masyarakat Sipil Indonesia untuk Sekretaris Jenderal ASEAN terkait Kunjungan ke Burma / Myanmar pada 20-21 Februari 2012
Tgl terbit: Sabtu, 18 Februari 2012
Dengan ini atas nama masyarakat sipil Indonesia yang tergabung dalam; Indonesian Solidarity For ASEAN People (SIAP), yakni sebuah koalisi organisasi penggiat HAM di level nasional yang memiliki perhatian untuk isu HAM dikawsan ASEAN dan secara khusus untuk Burma.
VOTE: Negara Harus Menomanusiakan Masyarakat Indonesia Bagian Timur
Tgl terbit: Minggu, 12 Februari 2012
Jakarta, 12 Februari 2012. Persoalan ketidakdemokratisan pembangunan dan akutnya penyakit korupsi; kekerasan, eksploitasi sumber daya alam, baik di darat maupun di laut, yang berujung pada kerusakan lingkungan hidup dan pemiskinan masyarakat; Desakan ini disampaikan oleh seniman dan penggiat sosial yang tergabung dalam VOTE (Voice from the East) di Jakarta, Minggu (12/02).
Launching Gerakan Voice From The East
Tgl terbit: Selasa, 07 Februari 2012
Minggu (5/02) Voice from the East (VOTE) meluncurkan gerakan dan website dengan alamat www.voicefromtheeast.org di lantai 3 FX Lifestyle Senayan Jakarta. VOTE merupakan sebuah gerakan kampanye sosial untuk mengembalikan martabat kemanusiaan, perdamaian, kesejahteraan, pelestarian lingkungan, demokratisasi serta merawat keberagaman dan budaya di Indonesia Timur.
Statement Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Buruh Menolak Keterlibatan TNI dan POLRI dalam Sengketa Perburuhan
Tgl terbit: Jumat, 03 Februari 2012
Seperti menjadi tradisi, setiap pergantian tahun, kaum buruh dan pengusaha selalu berselisih soal kenaikan upah buruh melalui mekanisme penentuan Upah Minimum Kota/Propinsi. Mekanisme ini ditentukan melalui Dewan Pengupahan. Tahun ini perselisihan tersebut makin tajam hingga berujung pada aksi dan mogok buruh, sementara disisi lain kalangan pengusaha melakukan perlawanan hukum menggugat penetapan upah ke PTUN.
"Mendorong Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia"
Tgl terbit: Rabu, 25 Januari 2012
Pasca otoritarian telah terjadi berbagai perubahan penting di Indonesia. Indonesia dianggap sebagai negara demokratis. Pelembagaan prosedur-prosedur demokrasi telah berlangsung relatif stabil. Telah pula hadir masyarakat sipil yang cukup vibran meskipun rentan. Namun, Di tengah perubahan itu kondisi pelanggaran hak asasi terus berlangsung dengan masih maraknya rentetan kekerasan dengan berbagai latar belakang seperti agama, sumber daya alam, sengketa lahan dan pembungkaman ekspresi terus terjadi.
Jelang Persidangan Kongres Rakyat Papua III, 30 Januari 2012: "Mendesak Pemantauan Terbuka untuk Menjamin Persidangan berjalan Jujur"
Tgl terbit: Rabu, 25 Januari 2012
Penyerangan masyarakat sipil peserta Kongres Rakyat Papua III yang berlangsung 17-19 Oktober 2011 merupakan pelanggaran hak berekspresi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kami mencatat bahwa dalam peristiwa tersebut telah diduga kuat telah terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia oleh aparat TNI/Polri berupa tindakan penangkapan sewenang-wenang disertai tindakan penyiksaan terhadap masyarakat sipil, baik itu peserta kongres maupun pihak yang datang hanya untuk menonton serta tindakan pengrusakan terhadap harta kekayaan milik masyarakat yang menimbulkan kerugian materiil di beberapa lokasi yang menjadi pusat penangkapan. Pasca peristiwa tersebut, ditemukan 3 korban tembak yang diduga kuat juga dilakukan oleh aparat TNI/Polri. Hal ini diperkuat pula dengan hasil temuan Komnas HAM yang telah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ini.
Presiden SBY Harus Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat, Bukan Berwacana
Tgl terbit: Jumat, 20 Januari 2012
KontraS menyayangkan pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada rapat pimpinan POLRI-TNI, Jum’at 20 Januari 2012, yang mengatakan ada banyak tuduhan yang tidak benar berupa terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Sebagaimana, diantaranya, yang diberitakan dalam media Republika.co.id dan detik.com (Jum at, 20 Jan 2012) SBY menyatakan bahwa peristiwa demi peristiwa yang terjadi bukan pelanggaran HAM yang berat (Kejahatan terhadap kemanusiaan dan Genosida) sebagaimana yang terjadi di Bosnia Herzegovina, Kamboja ataupun Afrika.
Surat Terbuka bagi Menteri Hukum dan HAM untuk Penanganan Isu-isu Prioritas tentang Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Rabu, 04 Januari 2012
Melalui surat ini, KontraS bermaksud memberikan masukan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait beberapa isu prioritas tentang hak asasi manusia yang harus menjadi perhatian Kementrian Hukum dan HAM dalam sisa waktu pemerintahan Presiden SBY-Boediono. Perlu diketahui bahwa dalam periode kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM sebelumnya, terdapat banyak misleading dalam mengimplementasikan hak asasi manusia. Kami berharap Menteri Hukum dan HAM dapat menjadikan masukan tentang isu-isu prioritas HAM ini untuk menjadi perhatian dalam menjalankan tugas.
Pesan Akhir Tahun Korban: Rapuhnya Pemenuhan Keadilan Substantif bagi Korban Pelanggaran HAM: Tantangan Konsistensi Komitmen Politik Presiden ke Depan
Tgl terbit: Kamis, 29 Desember 2011
Kami menyatakan kekecewaan yang mendalam terhadap Presiden SBY yang tak kunjung menjalankan komitmen politik untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu. Sepanjang tahun 2011, perubahan yang diharapkan korban tentang adanya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat masih jalan di tempat. Pemerintah masih menolak pertanggungjawaban pelanggaran HAM dimasa lalu, dengan terus menerus mengingkari Konstitusi (UUD 1945), mengabaikan konsensus nasional sebagai mandat reformasi, dan menutup mata atas kewajiban internasionalnya.
Polisi dan Wali Kota Banda Aceh Harus Bertanggung Jawab atas Pelanggaran HAM terhadap Anak Punk di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 21 Desember 2011
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengecam serangkaian tindakan pelanggaran HAM dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Polisi Banda Aceh, Satpol PP Banda Aceh dan Wali kota Banda Aceh beserta wakilnya, terhadap Komunitas anak Punk Banda Aceh pada 10 Desember 2011. Terakhir kami menyayangkan dukungan Gubernur Aceh yang mendukung tindakan kekerasan diatas terhadap anak-anak Punk di Banda Aceh.
Dukungan Australia untuk Persoalan HAM dan Dialog Damai di Papua
Tgl terbit: Kamis, 15 Desember 2011
Dalam kunjungan ke Australia atas undangan Indonesian Solidarity, Federasi KontraS dan KontraS Papua menyambut positif dukungan kalangan kelompok masyarakat sipil, akademisi, kelompok agama maupun sejumlah parlemen di Sydney, Brisbane, Melbourne dan Canberra terhadap meningkatnya kekerasan di Papua akhir-akhir serta seruan dialog damai Papua antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua
Rakyat Menolak Pengesahan RUU Pengadaan Tanah
Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2011
Pada hari Jum’at, 16 Desember 2011, Sidang Paripurna DPR-RI akan mengesahkan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (RUU-PTuP) menjadi UU. Rencana tersebut, merupakan bukti bahwa Pemerintah dan DPR RI telah abai terhadap penolakan dari masyarakat.
Masyarakat Sipil ASEAN Mendesak Diadakannya Akses dan Konsultasi Publik atas Rancangan Deklarasi HAM ASEAN
Tgl terbit: Selasa, 29 November 2011
(Bali, 29 November 2011) Komisi HAM ASEAN (AICHR) harus melakukan konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya organisasi masyarakat sipil dan Institusi HAM Nasional, dalam menyusun naskah bersejarah Deklarasi HAM ASEAN (AHRD), menjadi desakan dari perwakilan organisasi masyarakat sipil dan gerakan rakyat yang hadir di dalam Konsultasi Regional ke-4 tentang HAM dan ASEAN yang diselenggarakan di Bali sejak 27-29 November 2011. Kelompok tersebut mendesak Komisi HAM ASEAN untuk memastikan agar kualitas Deklarasi HAM ASEAN tidak dibawah standard an hukum HAM internasional.
Peluncuran Buku Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi: Sebuah Panduan Praktis bagi Organisasi HAM di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 28 November 2011
Perubahan sosial dan perubahan kebijakan publik yang memenuhi prasyarat prinsip dan nilai hak asasi manusia dalam pemerintahan yang demokratis adalah tujuan dari kerja-kerja advokasi yang selama ini dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Meski demikian upaya ini tentu tak selalu berjalan mulus. Persoalan utama dapat dilihat dari sejauhmana political will negara berpihak pada tujuan yang sama. Namun di sisi lain, harus diakui bahwa upaya ini juga kurang didukung oleh perencanaan kerja yang strategis dengan diiringi oleh pemantauan kerja yang berkala serta evaluasi yang konsisten.
Masyarakat Sipil ASEAN berdialog dengan Komisioner Tinggi HAM PBB Bali, 27 November 2011
Tgl terbit: Minggu, 27 November 2011
Komisioner Tinggi HAM PBB, Navanethem Pillay, hari ini bertemu dengan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil nasional dan regional, di Bali-Indonesia, dalam rangka Konsultasi Regional ke-4 mengenai ASEAN dan Hak Asasi Manusia/ The 4th Regional Consultation on ASEAN and Human Rights.
Marty Natalegawa harus bertanggung jawab
Tgl terbit: Rabu, 16 November 2011
Sehubungan dengan hasil kunjungan Menteri Luar Negri Marty Natalegawa ke Burma pada tanggal 28-30 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Republik Indonesia mendukung Mnyanmar untuk menjadikan Sebagai Ketua ASEAN Priode yang akan datang.
Pertemuan Para Pakar untuk Membahas Tantangan dan Peluang dalam Penuntutan Kejahatan Berat
Tgl terbit: Selasa, 15 November 2011
JAKARTA, 15 November, 2011 - Pada tanggal 15 dan 16 November 2011, International Center for Transitional Justice (ICTJ), Universitas Paramadina, KontraS, dan Koalisi Indonesia untuk ICC, akan menyelenggarakan pertemuan tentang penuntutan kejahatan berat di Asia, bertempat di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, yang akan dihadiri oleh pakar dan pihak-pihak yang berkepentingan dari berbagai negara di Asia seperti Kamboja, Filipina, Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Timor Leste, Thailand, dan Nepal.
Konflik Tak Pernah Berhenti di Tanah yang Diberkati
Tgl terbit: Senin, 31 Oktober 2011
Papua, tanah yang diberkati Tuhan, tanah yang diberi kekayaan Sumber Daya Alam yang kaya, namun ironis tanah yang diberkati ini penuh dengan konflik yang tak kunjung reda. Petaka tak pernah redam di tanah Papua, darah tak pernah berhenti memerahkan tanah Papua.
Surat Terbuka Kepada Kapolri Mendesak Pemeriksaan terhadap Dugaan Penggunaan Kekuatan yang Berlebihan, Penembakan dan Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian pada Peserta Kongres III Papua
Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengecam keras diberlakukannya penggunaan keekuatan yang berlebihan serta tindakan kekerasan oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura. Sejak Kongres dimulai pada 17 Oktober 2011, ratusan aparat keamanan telah dikerahkan dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam menghadapi kongres tersebut. Di penutupan kongres, 19 Oktober 2011, aparat gabungan kembali dikerahkan dan melakukan penembakan kepada peserta kongres. Sekitar 1000 orang peserta kongres lari ketakutan. Sebanyak dua orang meninggal dunia akibat penembakan tersebut.
Mengukur Arah Perubahan di Burma: Menyikapi Rencana Kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia ke Burma Jakarta, 19 Oktober 2011
Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2011
Semenjak mengajukan diri untuk menjadi Ketua ASEAN di tahun 2014, pemerintah Myanmar semakin bergiat untuk menunjukkan kepada dunia Internasional dan juga ASEAN, bahwa telah terjadi perubahan di dalam negeri Burma. Beberapa tindakan dilakukan oleh Myanmar untuk memperlihatkan perubahan didalam Burma, diantaranya dengan pembebasan terhadap Aung San Suu Kyi, penyelenggaraan Pemilu pada Oktober 2010 yang lalu, pendirian Komisi Nasional HAM di Burma, dan pembebasan sejumlah Tahanan Politik (Tapol) minggu yang lalu.
Reshuffle Kabinet SBY dan Agenda Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2011
KontraS tidak melihat banyak kemungkinan kemajuan Hak asasi manusia dari agenda evaluasi dan pergantian menteri pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, dipertengahan Oktober 2011 ini. Hal ini disebabkan oleh ketidak jelasan latar belakang pergantian sejumlah nama menteri (seperti Menteri Hukum dan HAM) dan masih dipertahankannya menteri-menteri yang tidak kontributif dari kacamata hak asasi manusia (seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Agama). Hutang penuntasan kasus-kasus pelanggaran ham tidak menjadi inspirasi perubahan nama di kabinet SBY. Setidaknya ada sejumlah situasi yang seharusnya menjadi agenda perhatian SBY dalam reshuffle sejumlah menteri dalam kabinetnya;
Selamatkan Tuti Tursilawati dan buruh migran Indonesia lainnya dari Hukuman Mati di Saudi Arabia!!!! Selamatkan Tuti Tursilawati dan buruh migran Indonesia lainnya dari Hukuman Mati di Saudi Arabia!!!!
Tgl terbit: Jumat, 14 Oktober 2011
Komisi Tinggi HAM PBB, melalui jurubicaranya Rupert Colville pada hari ini (12/10/11) di Geneva mengeluarkan pernyataan sikap mengenai hukuman mati di Saudi Arabia setelah minggu lalu Saudi Arabia mengeksekusi mati (memancung) 8 buruh migran Bangladesh secara bersamaan. Sepanjang tahun 2011, setidaknya 58 orang, 20 orang di antaranya adalah pekerja asing atau buruh migran, termasuk Ruyati, telah menjalani eksekusi mati di negeri kerajaan tersebut. Hal ini merupakan sebuah ironi, mengingat dari 193 negara anggota PBB, 140 negara telah menghapuskan hukuman mati dalam sistem pemidanaan mereka atau setidaknya melakukan moratorium hukuman mati. Untuk itu, Komisi Tinggi HAM PBB meminta Saudi Arabia untuk menghormati standar HAM internasional dengan menghapuskan hukuman mati atau moratorium hukuman mati.
Kehadiran Resolusi PBB tentang Pembentukan Pelapor Khusus untuk 
Kebenaran, Keadilan, Reparasi dan Jaminan Ketidakberulangan : 
Tantangan Pemerintah Indonesia untuk Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu Kehadiran Resolusi PBB tentang Pembentukan Pelapor Khusus untuk Kebenaran, Keadilan, Reparasi dan Jaminan Ketidakberulangan : Tantangan Pemerintah Indonesia untuk Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu
Tgl terbit: Rabu, 12 Oktober 2011
Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) mendukung Resolusi Dewan HAM PBB No. A/HRC/18/L.22 tentang penetapan mandat bagi pembentukan pelapor khusus untuk kebenaran, keadilan, reparasi dan jaminan ketidakberulangan atas kejahatan serius dan pelanggaran berat HAM yang diadopsi pada tanggal 26 September 201. Resolusi ini merupakan wujud dari upaya untuk menjamin adanya pertanggungjawaban dari negara dengan cara mewujudkan keadilan, memberikan hak penyelesaian dan mendorong pemulihan bagi korban kejahatan serius dan pelanggaran HAM.
Tidak Manusiawinya Hukuman Mati
Tgl terbit: Senin, 10 Oktober 2011
Hari Anti Hukuman Mati Sedunia ke-9 fokus pada ketidakmanusiawiannya hukuman mati. Sejak 2003, para penggiat penghapusan hukuman mati telah melakukan berbagai kegiatan di seluruh dunia setiap 10 Oktober untuk meningkatkan kesadaran dan perlawanan terhadap hukuman mati. Tahun ini, untuk menandai Hari Anti Hukuman Mati Sedunia, ratusan kegiatan telah diorganisasikan di seluruh dunia. Untuk melihat jadwal kegiatan yang lengkap, bisa dilihat pada: www.worldcoalition.org/worldday
"Kami ingin Perubahan yang Sesungguhnya bagi Burma"
Tgl terbit: Selasa, 27 September 2011
Dalam rangka peringatan 4 tahun Revolusi Saffron, Solidaritas Indonesia for ASEAN People (SIAP), KontraS, Imparsial, FPPI, Hamurabi, LBH Pers dan YLBHI, selaku masyarakat sipil Indonesia yang menjadi bagian dari komunitas rakyat ASEAN kembali berkumpul untuk berjuang bagi saudara-saudara kami di Burma.
Stop Politik Kekerasan dan Tarik Militer dari Tanah Papua
Tgl terbit: Rabu, 21 September 2011
Dialog Damai Jakarta †Papua yang dimotori oleh Jaringan Damai Papua ; Pater Neles dan Muridan, dengan mengawali konferensi damai di bulan Juni 2011, mendapat hambatan dari berbagai pihak yang tidak menginginkan Tanah Papua sebagai Tanah Damai dan penyelesaian masalah melalui sebuah Dialog Bermartabat, sebagaimana perkataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa penting untuk melakukan Komunikasi Konstruktif dan Membangun Papua Dengan Hati.
Penangkapan dengan disertai Penyiksaan Warga Sipil oleh Polisi/TNI, Memperburuk Situasi Papua
Tgl terbit: Sabtu, 03 September 2011
KontraS mengecam praktek buruk penegakan hukum dengan cara penyiksaan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh Polisi di Papua terhadap sejumlah warga sipil di Papua. Tindakan ini merupakan pelanggaran HAM yang berat yang sepatutnya dihindari karena bertentangan dengan sejumlah aturan hukum.
Hari Penghilangan Orang Secara Paksa Internasional (30 Agustus): Para Korban tidak Sendiri
Tgl terbit: Selasa, 30 Agustus 2011
KontraS menyambut baik hari penghilangan orang secara paksa yang diperingati setiap 30 Agustus setiap tahunnya. Salah satu semangat dan pesan dari peringatan tahunan internasional ini adalah untuk menghentikan praktek buruk penghilangan orang secara paksa dan memberikan keadilan bagi korban. Idealnya semangat ini bisa diakomodir dalam praktek politik Presiden SBY.
Mandeknya Agenda Keadilan di Aceh Pasca Enam Tahun MoU Helsinki
Tgl terbit: Selasa, 16 Agustus 2011
Enam tahun MoU Helsinki sesungguhnya telah memberikan satu kemajuan tersendiri bagi pemerintah Indonesia, di mana publik luas memaknai proses sosial-politik yang terjadi di Aceh adalah hasil dari upaya persistensi kedua belah pihak (pemerintah Indonesia dan GAM) untuk meraih perdamaian. Kesempatan ini juga digunakan oleh pihak GAM sebagai ruang yang dapat digunakan untuk terlibat dalam pengelolaan Aceh secara otonom melalui partisipasi dan otoritas politik prosedural yang masih terus berlangsung. Namun enam tahun MoU Helsinki dideklarasikan ternyata masih belum juga
Mendesak Proses Hukum Kepada Anggota FPI atas Penyerangan Tempat Ibadah dan Penganiayaan Pada Aktivis di Makassar
Tgl terbit: Minggu, 14 Agustus 2011
KontraS mengecam penyerangan Front Pembela Islam (FPI) Wilayah Makassar terhadap Masjid An-Nushrat milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Makassar dan penyerangan tiga aktivis kemanusiaan dari LBH Makassar dan Walhi Sulsel. Penyerangan tersebut terjadi pada dini hari (14/8/2011) di tempat ibadah yang juga merupakan sekretariat JAI Makassar yang berada di Jalan Anuang, Kecamatan Mamajang, Makassar.
Peringatan 23 tahun demonstrasi rakyat 8888, pembantaian dan penangkapan massal: saatnya bagi ASEAN untuk bertindak
Tgl terbit: Senin, 08 Agustus 2011
23 tahun telah berlalu demonstrasi rakyat Myanmar tanggal 8 Agustus 1988 menggulingkan pemerintahan Ne Win. Segera setelah itu militer secara brutal memberangus gerakan tersebut. Sekitar 10.000 orang telah dibunuh, hilang, dan ribuan lainnya ditahan hingga kini. Beberapa diantaranya mati misterius dalam penjara dan ribuan lainnya melarikan diri ke luar negeri hidup tanpa status. Sejak itulah tiada lagi kebebasan berekspresi. Oposisi dibungkam, tokohnya seperti Aung San Suu Kyi, meski memenangkan pemilu tahun 1990, ditahan di rumahnya sendiri.
Gugatan Korban Pelanggaran HAM terhadap EXXON Mobile dan TNI adalah Terobosan Penegakan HAM di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 13 Juli 2011
KontraS mendukung dan menyambut baik keputusan Pengadilan Federal Amerika Serikat (AS) pada 9 Juli 2011 kepada Pengadilan di bawahnya untuk melanjutkan sidang gugatan perdata korban Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh terhadap Exxon Mobil. Keputusan ini ibarat memberikan harapan buat korban pelanggaran HAM di Aceh untuk mendapatkan keadilan.
Mendesak Proses Persidangan Terbuka bagi Publik untuk Kasus Charles MaliÂ
Tgl terbit: Jumat, 08 Juli 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) memperoleh informasi akan digelarnya persidangan militer terkait kasus penyiksaan terhadap korban Charles Mali (24 tahun), warga Futubenao-Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 11-13 Juli 2011. Tindakan penyiksaan tersebut terjadi pada Minggu, 13 Maret 2011 dan diduga dilakukan oleh sejumlah anggota TNI Yonif 744 di NTT.
PENYIKSAAN: TINDAKAN KEJI YANG TIDAK DIANGGAP SERIUS
Tgl terbit: Sabtu, 25 Juni 2011
Memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional (26 Juni), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengeluarkan laporan tahunan berjudul, "Penyiksaan: Tindakan Keji yang Tak Pernah Dianggap Serius". Laporan ini disarikan dari berbagai insiden penyiksaan yang mendapat perhatian publik luas (baik nasional maupun internasional) sepanjang Juli 2010 - Juni 2011, khususnya elaborasi berbagai laporan pengaduan kasus penyiksaan yang langsung ditangani oleh KontraS. Laporan ini mencoba memeriksa kembali sejauh mana negara dapat mengimplementasikan standar-standar HAM dalam produk kebijakan dan regulasi nasional
Masukan Terbuka Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Rapat Komisi HAM ASEAN (AICHR) Ke-6 28 Juni-2 Juli 2011 Vientiane, Laos
Tgl terbit: Jumat, 24 Juni 2011
Kami sejumlah organisasi masyrakat sipil di Indonesia yang aktif dalam advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan peduli dan berharap pada Mekanisme HAM ASEAN, melalui surat ini, bermaksud untuk menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong kemajuan mekanisme HAM di ASEAN. Hal ini terutama sekali didasari oleh rencana penyusunan Deklarasi HAM ASEAN dan juga adanya komitmen untuk melakukan studi tematik tentang "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam bidang HAM" serta tentang "Migrasi dan HAM". Semoga dengan adanya Deklarasi HAM ASEAN dan Tematik Studi ini pemajuan dan perlindungan HAM di negara-negara ASEAN semakin baik sebagaimana yang menjadi cita seperti yang tertuang di pasal 14 Piagam ASEAN.
Respon Negara Terhadap Tindakan penyiksaan Masyarakat Sipil
Tgl terbit: Rabu, 22 Juni 2011
KontraS dan Humanum memberikan apresiasinya kepada pihak Kepolisian di Maluku terkait tindak lanjut laporan pengaduan tentang dugaan penyiksaan kepada para korban yang saat itu diduga sebagai bagian gerakan RMS. Tindak lanjut yang dilakukan adalah digelarnya sidang Kode Etik Kepolisian RI atas adanya pelanggaran profesi kepada dua orang anggota Polisi yaitu Briptu Frans Siahaya selaku Wakapolsek Saparuan dan Briptu Santonious selaku Kasat reskrim Pulau Ambon dan P.P Lease. Tanggal 20 Juni 2011 Ketua Komisi Etik telah memutuskan bahwa kedua terperiksa telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik khususnya UU no. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Polri pasal 5 huruf a dimana terperiksa tidak Menjaga citra dan kehormatan Lembaga Polri;
"Kasus Ruyati, Kegamangan Indonesia Menghapus Hukuman Mati"
Tgl terbit: Selasa, 21 Juni 2011
Koalisi HATI (Hapus Hukuman Mati) menyatakan duka dan keprihatinan mendalam atas kematian Ruyati, seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang telah dihukum mati karena kejahatan yang tak dapat dikurangi bentuk hukumannya. Kami juga sangat kecewa pada aparat negara karena Indonesia gagal menjalankan amanat konstitusi yang melindungi hak hidup. Kematian Ruyati adalah bukti kegamangan Indonesia dalam menghapus hukuman mati, karena faktanya Indonesia masih konsisten memberlakukan hukuman mati.
Pekan Menentang Penghilangan Orang Secara Paksa; Pentingnya Pemaknaan Substansial Keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM PBB
Tgl terbit: Selasa, 31 Mei 2011
Akhir pekan di bulan Mei, terdapat dua momentum penting dalam agenda penegakan HAM, pertama, terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) (20/5). kedua, Pekan Internasional menentang penghilangan orang secara paksa yang jatuh pada ahir minggu di bulan Mei, yaitu pekan untuk mengingatkan publik tentang kasus - kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi di seluruh dunia. Pekan ini sebagai simbol penolakan terhadap praktek penghilangan orang secara paksa di seluruh dunia dan penghargaan atas perjuangan para korban dan keluarga korban.
Aksi Peringatan Hari Internasional Penolakan Tambang Di Kabupaten Madina Memakan Korban Seorang Ibu Ditembak Aparat Brimob Kompi C Polres Tapsel
Tgl terbit: Senin, 30 Mei 2011
KontraS Sumut sangat mengecam keras tindakan arogansi Aparat Brimob Kompi C yang melakukan penembakan terhadap warga Desa Huta Godang, Kecamatan SIABU Kabupaten Mandailing Natal yang akhirnya menyebabkan 1 warga terkena luka tembak senjata anggota Brimob Kompi C Polres Tapsel.
Hukuman Cambuk adalah Bentuk Penyiksaan yang Bertentangan dengan Konstitusi RI
Tgl terbit: Jumat, 27 Mei 2011
KontraS menyayangkan masih berlangsungnya hukuman cambuk yang dilakukan oleh Pemerintah Khusus Istimewa Aceh, meski hal itu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tercatat bahwa hukuman cambuk dilakukan terkait adanya pelanggaran terhadap hukum syariah (qanun) Aceh yang melarang perjudian, dimana pelakunya dijatuhi hukuman masing-masing enam cambukan sementara ratusan orang menontonnya. Data yang diolah KontraS Aceh menunjukkan 31 orang yang mengalami hukuman cambuk sepanjang April hingga Mei 2011. Pelanggaran terhadap 31 orang tersebut didominasi dengan pelanggaran karena perjudian dan tuduhan adanya perbuatan mesum.
Memastikan Proses Hukum Terhadap Pelaku Penyiksaan Roli dan Wandi
Tgl terbit: Kamis, 26 Mei 2011
Melalui surat ini, kami bermaksud memastikan berlanjutnya proses hukum terhadap pelaku penyiksaan Sdr. Roli dan Sdr. Wandi (selanjutnya disebut korban) dan meminta penjelasan terkait proses hukum terhadap pelaku tersebut. Berdasarkan keterangan yang kami terima, proses penyiksaan terjadi sejak proses penangkapan, yaitu pada tanggal 10 Juli 2010 di Baturaja Sumatera Selatan.
21 Tahun IDAHO, Kekerasan Dan Diskriminasi Masih Mendera LGBTIQ
Tgl terbit: Senin, 23 Mei 2011
17 Mei 2011, seluruh dunia memperingati 21 tahun diperingatinya hari international melawan homophobia atau yang secara internasional dikenal dengan International Day Against Homophobia (IDAHO). Pada 17 Mei 1990 World Health Organization (WHO) - Badan Kesehatan Dunia secara resmi menyatakan bahwa homoseksual bukan penyakit/gangguan kejiwaan. Di Indonesia melalui Kementerian Kesehatan pada 1993 di dalam Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa (PPDGJ) III juga mengeluarkan homoseksual dari klasifikasi sebagai gangguan jiwa/penyakit. Keputusan ini menjadi rujukan bagi para dokter, psikiatri maupun psikolog di Indonesia maupun dunia.
13 Tahun Reformasi, Apa Harapan Untuk Papua?
Tgl terbit: Senin, 23 Mei 2011
Pasca penggabungan Papua (dahulu Irian Jaya) kedalam wilayah NKRI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, praktis kondisi di tanah papua tidak pernah kondusif. Berbagai bentuk pelanggaran HAM berdimensi Sipil Politik maupun Ekonomi, Sosial dan Budaya terus terjadi dan berulang. Bahkan memasuki usia reformasi yang ke †13, tidak ada perubahan signifikan di tanah Papua. Meski pemerintah pusat berusaha memperbaiki kondisi Papua dengan melahirkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, namun kebijakan ini tidak banyak menolong masyarakat Papua keluar dari berbagai persoalan, justru sebaliknya memunculkan persoalan baru, seiring maraknya aksi protes warga Papua yang menilai pelaksanaan Otsus telah gagal.
Persidangan Tragedi Cikeusik Mengkriminalisasi Korban dan Terancam Gagal Untuk Mengungkap Dalang dan Penyandang Dana Penyerangan terhadap Ahmadiyah Cikeusik
Tgl terbit: Minggu, 22 Mei 2011
Persidangan para terdakwa penyerangan warga ahmadiyah di Cikeusik, pandeglang, Banten telah mamasuki pemeriksaan saksi-saksi mengenai fakta-fakta penyerangan. Jaksa penuntut umum telah mendakwa para terdakwa secara berlapis sesuai dengan level keterlibatan para terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.
Evaluasi Segera Kinerja Densus 88
Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2011
KontraS menyesalkan aksi brutal yang kembali dilakukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri pada peristiwa Sukoharjo 14 Mei 2011. Pada peristiwa itu, setidaknya satu warga sipil (Nur Iman, pedagang angkringan) dan 2 terduga teroris (Sigit Qordhowi dan Hendro Yunianto) ditemukan tewas setelah terjadi kontak senjata. Tewasnya satu orang warga sipil merupakan kecerobohan elementer yang tidak bisa ditolerir. Kecerobohan ini merupakan ujung dari ketidakprofesionalan Densus 88 untuk dapat mengindentifikasi pihak-pihak mana saja yang kemungkinan besar berada di tempat kejadian peristiwa (TKP).
BAHAYA DAN ANCAMAN PELANGGARAN HAM SERTA KEBEBASAN SIPIL DALAM PENERAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG INTELIJEN NEGARA
Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2011
Dalam perjalanan reformasi di Indonesia yang membawa beberapa perubahan, sector yang nyaris luput dari penataan ulang adalah Intelijen Negara. Padahal berubahnya system politik Negara dari pendekatan militeristik dan otoritarian menuju Demokrasi dan penghormatan HAM sepantasnya juga merubah paradikma, peran, fungsi, dan structural Intelijen Negara. Secara umum ada tiga alasan yang mendasari mengapa RUU untuk Intelijen Negara tersebut sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan penerapanya di Indonesia ;
Mengungkap Kebenaran, Menata Masa Depan: Integrasi Pengalaman Korban Tragedi Mei 1998 dalam Pendidikan Sejarah Nasional Bangsa Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 11 Mei 2011
Integrasi pembelajaran dari Tragedi Mei 1998 di dalam pendidiklan sejarah nasional Indonesia adalah langkah krusial untuk memastikan kejadian serupa tidak berulang di masa mendatang. Langkah ini juga penting untuk memasktikan arah agenda reformasi Indonesia, yaitu untuk pemenuhan hak-hak korban dan penghormatan yang lebih utuh terhadap hak-hak asasi manusia sebagai bagian tidak terpisahkan dari meraih mimpi menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hal ini diingatkan oleh komunitas korban dan jaringan advokasi untuk pelanggaran HAM dalam temu media di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 11 Mei 2011 dalam rangka peringatan 13 tahun Tragedi Mei 1998.
Ratifikasi Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa: Bukti Komitmen Pemerintah Terhadap Penegakan HAM
Tgl terbit: Jumat, 06 Mei 2011
Pada tanggal 23 November 2010, Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa resmi diberlakukan setelah Irak menjadi negara ke 20 yang meratifikasi konvensi tersebut. Indonesia sendiri sebelumnya telah menandatangani Konvensi ini melalui Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa pada tanggal 27 September 2010. Langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini tentunya patut untuk diapresiasi.
Mendesak Investigasi dan Koreksi terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Jember
Tgl terbit: Selasa, 03 Mei 2011
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan) telah memperoleh pengaduan terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh dua oknum Polsek Mumbulsari, Suprayitno dan Dana Wildan Fathoni terhadap korban, Andi Irawan bin Abdur Rosyid (35 tahun) yang beralamat di dusun Curah Laos, Desa Lampeji, Kec. Mumbulsari kab. Jember. Dugaan penyiksaan tersebut dilakukan sepanjang proses pemeriksaan sdr Andi Irwan yang saat itu diduga dikenakan pasal 362 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
Mendesak sanksi hukum yang seimbang dan manusiawi
Tgl terbit: Senin, 02 Mei 2011
KontraS (Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan) telah menerima pengaduan dari sdr Roham Djunaedi berpangkat Koptu/638776 bertugas di Tegal yang memperoleh hukuman 5 bulan penjara dari Mahmilti (Mahkamah Militer Tinggi) II-10 Semarang. Pengaduan ini terkait tuduhan melakukan fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap sdr Bambang Sulistyono, SE selaku salah satu pejabat PLN (Pelayanan Listrik Negara).
Mendesak Investigasi dan Koreksi terhadap Hakim di Mahmilti II-1- Semarang
Tgl terbit: Senin, 02 Mei 2011
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) telah menerima pengaduan dari sdr Roham Djunaedi berpangkat Koptu/638776 bertugas di Tegal yang memperoleh hukuman 5 bulan penjara dari Mahmilti (Mahkamah Militer Tinggi) II-10 Semarang terkait tuduhan melakukan fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap sdr Bambang Sulistyono, SE selaku salah satu pejabat PLN (Pelayanan Listrik Negara). Tuduhan tersebut diawali dengan adanya tindakan Koptu Rohman yang berkirim surat kepada Manajer PLN APJ (Area Pelayanan Jaringan) Pekalongan terkait kebijakan pasang baru listrik, General Manajer PLN (Pelayanan Listrik Negara) Distribusi Jawa Tengah yang berisi permohonan klarifikasi atas tindakan sdr Bambang Sulistyono atas pengaduan kepada DANREM (Komandan Resort Militer) 071-Wijaya Kesuma atas perbuatan tercela kepada sdr Rohman dan surat ketiga kepada Presiden Republik Indonesia yang berisi permohonan klarifikasi di Media Cetak dan Elektronik perihal biaya pasang baru listrik yang tidak transparan dan tanpa rincian biaya.
Mendesak pemeriksaan atas dugaan penangkapan sewenang-wenang dan tindakan penyiksaan
Tgl terbit: Jumat, 29 April 2011
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) telah menerima pengaduan dari Hermanus Riupassa tentang tindakan penyiksaan yang dialaminya selama pemeriksaan di Mapolres Perigi Lima dan Polsek Tulehu selama penyidikan. Dugaan tindakan penyiksaan dilakukan oleh penyidik pada saat pemeriksaan terkait dugaan Hermanus sebagai pelaku pembunuhan berencana dan beberapa oknum polisi yang melakukan penangkapan.
Peluncuran Publikasi dan Briefing Perpolisian yang Baik: Instrumen, Model danPraktik
Tgl terbit: Kamis, 28 April 2011
Polisi di seluruh dunia memegang peranan penting dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat.Ini berarti bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pekerjaan mereka sangatlah penting.“Perpolisian yang Baik: Instrumen, Model dan Praktik” menanggapi tuntutan ini, dengan tujuan untuk meningkatkan budaya pemolisian yang baik berdasarkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik internasional, regional dan nasional.
Negara Tak Kunjung Terusik: Laporan HAM Peristiwa Cikeusik
Tgl terbit: Selasa, 19 April 2011
Kami telah melakukan pemantauan terhadap peristiwa penyerangan kepada kelompok massa kepada Jamaah Ahmadyah di Cikeusik, Minggu 6 Februari 2011. Kami telah menemukan adanya bukti tindak pelanggaran HAM, akibat kegagalan negara untuk melakukan mekanisme pencegahan terjadinya tindak kekerasan. Beberapa aparat dari beberapa institusi negara sebenarnya telah mengetahui potensi terjadinya kekerasan. Peristiwa Cikeusik ini mengakibatkan berbagai kerugian materiil dan immateriil yang amat besar, seperti jatuhnya korban jiwa (extra judicial execution), korban luka dan cidera serius, sejumlah kerusakan harta benda dan teror terhadap komunitas minoritas; baik di tempat kejadian maupun komunitas serupa di tempat-tempat lain di Indonesia. Negara berkewajiban untuk memberikan pemulihan hak, baik berupa kompensasi material maupun pemulihan yang bersifat imaterial kepada korban yang mengalami penderitaan.
Kekerasan yang Meningkat terhadap Kelompok-Kelompok Keagamaan Menuntut Tindakan Pemerintah Pusat
Tgl terbit: Rabu, 06 April 2011
Pemerintah Indonesia harus berbuat lebih untuk menghentikan meningkatnya jumlah peristiwa kekerasan, intimidasi, gangguan dan diskriminasi terhadap minoritas-minoritas keagamaan, kata sekelompok organisasi hak-hak manusia Indonesia dan internasional hari ini.
Tindakan Brutal Yonif TNI 744 / SYB di Kabupaten Belu Harus di Bawa Ke Proses Hukum yang Berstandar HAM
Tgl terbit: Selasa, 29 Maret 2011
Kami mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menangani kasus ini segera menggunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan UU 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Kami menilai, sejauh ini Komnas HAM telah gagal memainkan peran untuk terwujudnya penghukuman yang efektif terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh anggota TNI.
"Presiden dan Parlemen Harus Evaluasi TNI terkait Pelanggaran terhadap Ahmadiyah"
Tgl terbit: Senin, 14 Maret 2011
Tentara Nasional Indonesia diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU No 34/2004 Tentang TNI, terkait dengan kterlibatan mereka dalam berbagai aksi Pemerintah Daerah menyikapi kelompok Ahmadiyah, di beberapa tempat di Jawa Barat. Tindakan ini mncerminkan masuknya TNI dalam ranah politik dan penegakan hukum, yang notabene bertentangan dengan Pasal 2 huruf c (tentara nasional yang bertugas demi kepentingan Negara di atas kepentingan daerah, suku, golongan atau ras) dan huruf d (tentara yang tidak berpolitik serta mengikuti kebijakan politik Negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, ketentuan hukun nasional dan internasional yang sudah diratifikasi).
KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMBENTUKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TENTANG PELARANGAN AKTIVITAS JEMAAH AHMADIYAH INDONESIA DI BERBAGAI DAERAH
Tgl terbit: Jumat, 11 Maret 2011
Pasca bentrokan di Cikeusik awal Februari 2011 lalu, pro dan kontra penolakan Ahmadiyah semakin memanas. Aksi demonstrasi massa sampai rapat-rapat di Gedung DPR sibuk membahas polemik tersebut, hingga perkembangan terakhir yaitu beberapa kepala daerah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang intinya melarang aktivitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di daerahnya.
"Kasus kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah adalah kejahatan terhadap kemanusiaan: Komunitas Internasional harus turun tangan"
Tgl terbit: Senin, 07 Maret 2011
Kami yang tergabung dalam Human Rights Working Group -Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia yang beranggotakan sekitar 54 organisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia- bermaksud akan melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah dan kasus-kasus lainnya dalam sidang Dewan HAM PBB ke 16, yang berlangsung pada bulan Maret 2011.
Protes Keras atas Papan Pengumuman "Wajib Lapor" oleh Koramil dan Pemerintah Kota Banda Aceh
Tgl terbit: Jumat, 18 Februari 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menyatakan PROTES KERAS atas pemasangan sejumlah papan pengumuman ‘TAMU WAJIB LAPOR 1x24 JAM’ yang dibuat oleh Koramil 13/Kuta Alam dan Koramil 15/Meuraksa bekerjasama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Papan-papan pengumuman tersebut telah dipasang selama satu bulan terakhir hampir di setiap ujung-ujung lorong desa di Kota Banda Aceh dan sebagian Kabupaten Aceh Besar.
Indonesia dan HAM : Demokrasi dan Pluralisme dalam BahayaÂ
Tgl terbit: Kamis, 10 Februari 2011
Paris-Jakarta, 10 Februari 2011. Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH - The International Federation for Human Rights), sebuah LSM internasional dengan 164 anggota perserikatan di seluruh dunia, KontraS dan Imparsial, dua LSM HAM terkemuka di Indonesia, pada hari ini meluncurkan sebuah laporan mengenai HAM di Indonesia, dengan fokus khusus pada situasi berbahaya yang dihadapi kaum minoritas, baik itu agama, etnis, ataupun orientasi seksual.
Mendesakkan HAM sebagai agenda prioritas dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2011
Tgl terbit: Kamis, 06 Januari 2011
Awal tahun 2011 ini, KontraS, HRWG dan FORUM-ASIA atas nama jaringan masyarakat sipil di Asia Tenggara yang tergabung dalam Solidarity of Asian People's Advocacy - Task Force on ASEAN and Human Rights (SAPA TFAHR) ingin menyambut dan menyampaikan harapan kami atas Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini, khususnya dalam soal pemajuan dan perlindungan HAK di kawasan ASEAN
REKOMENDASI KOMNAS HAM TIDAK TEGAS
Respon atas Laporan Pemantauan Kekerasan di Puncak Jaya - Papua

Tgl terbit: Rabu, 05 Januari 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan atas ketidak tegasan rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim pematauan dan penyelidikan Komnas HAM dalam merespon kekerasan di Puncak Jaya, Papua. Tim ini dibentuk berdasarkan keputusan sidang paripurna pada 10 November 2010 setelah Komnas HAM menerima Pelaporan dari berbagai pihak. Laporan tim Komnas HAM ini memfokuskan pada tiga persitiwa dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Puncak Jaya, yaitu; Pembunuhan Pendeta Kinderman Gire
SURAT TERBUKA AWAL TAHUN
Penyampaian Keprihatian dan Tawaran Solusi Penyelesaian : Satu Tahun Penegakan HAM di Tanah Papua 2010

Tgl terbit: Rabu, 29 Desember 2010
Melalui surat ini, kami bermaksud menyampaikan rasa keprihatinan yang dalam atas situasi hak asasi manusia di Papua. Setiap waktu masih saja terjadi peristiwa kekerasan yang melahirkan korban karena minimnya perlindungan keamanan bagi rakyat Papua, sebagaimana dijamin oleh konstitusi RI.
Catatan Akhir tahun 2010 tentang situasi HAM Indonesia (KontraS, Des 2010)<br>Hampa Perlindungan Hak Asasi Terhadap Warga Negara Catatan Akhir tahun 2010 tentang situasi HAM Indonesia (KontraS, Des 2010)
Hampa Perlindungan Hak Asasi Terhadap Warga Negara

Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2010
Catatan akhir tahun ini dibuat untuk menilai situasi penegakan Hak asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang 2010. Penilaian tersebut dilakukan dengan melihat sejauh mana Negara melakukan penghormatan (to respect), perlindungan (to protect) dan pemenuhan (to fulfil) terhadap hak asasi manusia di yurisdiksinya. Penghormatan mengandaikan adanya pengakuan aturan-aturan hukum atas hak asasi manusia. Sementara perlindungan mengandaikan adanya peran Negara secara aktif dalam melindungi setiap individu warganya dari ancaman kekerasan
Selamat Datang Konvensi Anti Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Rabu, 22 Desember 2010
Pertama - tama, kami menyampaikan selamat hari Ibu (22 Desember). Bertepatan dengan hari Ibu, kami ingin memberikan apresiasi secara khusus kepada para Ibu yang tetap gigih mencari anak - anak mereka yang belum kembali hingga saat ini. Dalam sejarah gerakan sosial, gerakan para ibu tidak sedikit memberikan kontribusi pada perubahan, tidak terkecuali para Ibu Plaza de Mayo di Argentina
Agenda HAM dalam Program Legislasi Nasional 2011
Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
Pada 14 Desember 2010 DPR mengesahkan program legislasi nasional (Prolegnas) 2011 sebagaimana yang menjadi mandat (pasal 15 dan 16) Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Paripurna DPR RI mengesahkan 70 RUU prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011 dan lima daftar RUU kumulatif terbuka yang bersisi tentang perjanjian internasional; akibat keputusan Mahkamah Konstitusi;
Surat : Permohonan Penjelasan Status Hukum dan Jaminan Hak Narapidana terhadap Filep Karma, Buchtar Tabuni dan 3 terpidana lain di Jayapura
Tgl terbit: Kamis, 09 Desember 2010
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) telah menerima pengaduan dari keluarga Filep Karma dan Buchtar Tabuni terkait pemindahan Filep Karma, Buchtar Tabuni, Dominggus Pulalo, Alex Elopere dan Lopes Karubaba dari LP Abepura ke tahanan Polda Papua, 3 Desember 2010 lalu.
Surat : Permohonan Penjelasan Status Hukum dan Jaminan Hak Narapidana terhadap Filep Karma, Buchtar Tabuni dan 3 terpidana lain di Jayapura
Tgl terbit: Kamis, 09 Desember 2010
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) telah menerima pengaduan dari keluarga Filep Karma dan Buchtar Tabuni terkait pemindahan Filep Karma, Buchtar Tabuni, Dominggus Pulalo, Alex Elopere dan Lopes Karubaba dari LP Abepura ke tahanan Polda Papua, 3 Desember 2010 lalu.
Pesan HAM KontraS
Memperingati Hari HAM Sedunia 10 Desember 2010

Tgl terbit: Kamis, 09 Desember 2010
Ukuran keberhasilan penegakan HAM adalah melalui pembuktian konkret dari strategi agenda prioritas yang kita miliki. Namun kedua hal diatas; strategi dan bukti konkret, masih absen dari pemerintahan dan pengelola Negara hari ini, SBY-Boediono. Penegakan hak asasi manusia, keamanan, dan jaminan hak-hak dasar kewarganegaraan belum terpenuhi.
Mendorong Ratifikasi Konvensi Internasional
Untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa

Tgl terbit: Rabu, 01 Desember 2010
Pertama - tama, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, melalui Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, pada 27 September 2010 telah menandatangani Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa
STOP PENGGUSURAN KOLONG TOL !!
PENUHI HAK RAKYAT ATAS TANAH DAN RUMAH YANG LAYAK !!

Tgl terbit: Senin, 29 November 2010
Tiga tahun sudah, rakyat miskin di Jakarta melawan pasal-pasal tidak manusiawi dalam Perda DKI No 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum.Tiga tahun sudah, perda ini makin memberangus tempat tinggal, pekerjaan, kehidupan dan masa depan rakyat miskin di Jakarta. Terdapat 80.000 keluarga yang tidak memiliki rumah dan 30.000 anak jalanan di Jakarta. Mereka terancam tersingkir dari Jakarta.
Mengembalikan Peran dan Fungsi Kejaksaan Agung Sesuai UU 26 / 2000
Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyatakan bahwa buruknya prestasi Kejaksaan Agung dalam bidang penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia sejauh ini karena tidak adanya reformasi menyeluruh ditingkatan internal dan terobosan-terobosan dalam penuntasan kasus-kasus korupsi dan pelanggaran berat HAM.
Satu Tahun Komisi HAM ASEAN & Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Tahun 2011
Tgl terbit: Selasa, 23 November 2010
Satu tahun sejak Komisi HAM Antar Negara ASEAN/ Komisi HAM ASEAN (AICHR) dilantik pada 23 Oktober 2009, masyarakat sipil Asia tenggara, termasuk Indonesia, telah melakukan monitoring terhadap kinerja Komisi HAM ASEAN selama ini. Beberapa hal menjadi sorotan dalam hasil monitoring ini, diantaranya: dokumen pendirian Komisi HAM ASEAN, perkembangan institusi ASEAN, kegiatan, dan relasi Komisi HAM ASEAN dengan masyarakat sipil di Asia tenggara.
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Tgl terbit: Selasa, 09 November 2010
Kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyatakan keberatan terhadap usulan dan upaya-upaya pemberian gelar Pahlawan Nasional RI kepada (alm.) H.M. Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia II. Keberatan ini didasari oleh sejumlah alasan sebagaimana kami uraikan dibawah ini;
Surat : Pembentukan Tim Penyelidik Terkait Kasus Penyiksaan oleh Anggota TNI
Tgl terbit: Jumat, 05 November 2010
Beberapa hari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pengungkapan peristiwa penyiksaan yang dialami warga di Tinggi Nambut Papua, sebagaimana yang didokumentasikan lewat video Youtube. Perintah Presiden ini diisyaratkan dengan rencana pengadilan kepada lima anggota TNI Kodam XVII/Cenderawasih yang menjadi pelaku penyiksaan ke Mahkamah Militer, Jayapura, Papua pada Jumat (5/11).
"Mendesak penyelidikan khusus terkait penyiksaan di Papua"
Tgl terbit: Jumat, 05 November 2010
Beberapa hari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pengungkapan peristiwa penyiksaan yang dialami warga di Tinggi Nambut Papua, sebagaimana yang didokumentasikan lewat video Youtube. Perintah Presiden ini diisyaratkan dengan rencana pengadilan kepada lima anggota TNI Kodam XVII/Cenderawasih yang menjadi pelaku penyiksaan ke Mahkamah Militer, Jayapura, Papua pada Jumat (5/11).
Segera Gunakan Mekanisme Pengadilan HAM di Papua, Bukan Mahkamah Militer
Tgl terbit: Rabu, 03 November 2010
Kami mengapresiasi langkah cepat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintahkan pengungkapan peristiwa penyiksaan yang dialami warga di Tinggi Nambut Papua, sebagaimana yang didokumentasikan lewat video
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan bagi Soeharto
Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 2010
Kami dari berbagai komponen masyarakat sipil di Aceh menyatakan keberatan terhadap rencana pemerintah untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia. Dalam pandangan kami, rencana pemberian gelar tersebut sangat mencederai rasa keadilan masyarakat di Provinsi Aceh.
Audit HAM Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono: 
Tahun Nir-Akuntabilitas Audit HAM Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono: Tahun Nir-Akuntabilitas
Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 2010
Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk publik melakukan evaluasi HAM terhadap Pemerintahan SBY-Boediono, tidak hanya untuk melihat kinerja kepemimpinan nasional, namun juga berguna untuk menduga-duga arah agenda HAM ke depan. Evaluasi satu tahun sebenarnya harus ditempatkan dalam kerangka 6 tahun kepemimpinan Presiden SBY di mana seharusnya agenda HAM sudah lebih tertata.
Penerapan Protap (No.1/X/2010) Membutuhkan Aturan Rinci dan Profesionalisme Anggota Polri
Tgl terbit: Jumat, 15 Oktober 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Polri menempuh sejumlah tahapan sebelum menerapkan Prosedur Tetap No. 1/X/2010 tentang Penanganan Anarkisme Massa yang dikeluarkan oleh Mabes Polri pada 8 Oktober 2010. Kami menilai keluarnya Protap ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan kepolisian dalam mengeluarkan Perkap No. 1 tahun 2009
Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia (10-10-10):
Kematian Bukanlah Keadilan (Death is not Justice!) Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia (10-10-10): Kematian Bukanlah Keadilan (Death is not Justice!)
Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
Peringatan Hari anti Hukuman Mati Sedunia jatuh pada 10 Oktober setiap tahunnya. Hingga saat ini gerakan abolisi hukuman mati di tingkat internasional semakin menguat dan terjadi kecenderungan positif di mana semakin banyak negara yang telah menghapuskannya di dalam sistem hukumnya secara de jure (96 negara telah menghapusnya untuk segala jenis kejahatan, 8 negara menghapusnya untuk kejahatan biasa); banyak negara yang secara formal masih menerapkan hukuman mati secara de facto melakukan abolisi (50 negara);
Densus 88 di Maluku:
Penangkapan, Penahanan sewenang-wenang hingga Penyiksaan

Tgl terbit: Kamis, 30 September 2010
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan) telah menemukan adanya tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh Densus 88 di Markas Detasemen 88 AT di Tantui dan Mapolsek Saparua. Tercatat dari 23 orang yang ditangkap sejak 1 Agustus 2008, 21 orang diantaranya ditahan sampai sekarang dan 14 orang diantaranya mengalami tindakan penyiksaan.
Siaran Pers Bersama:
Pemerintah dan DPR Harus Segera Agendakan Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa

Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama IKOHI dan para keluarga orang hilang di seluruh Indonesia menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah RI, khususnya Kementrian Luar Negeri yang baru saja(27 September 2010) menandatangani Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection for All Persons from Enforced Disappearance).
PERNYATAAN BERSAMA FORUM SOLIDARITAS KEBEBASAN BERAGAMA
"BIARKAN KEBERAGAMAN TETAP ADA DAN TOLAK KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA"

Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
Tindak kekerasan terhadap Pemuka Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Bekasi, Sintua Asia Lumban Toruan dan Pendeta Luspida Simanjuntak yang tejadi pada Minggu ( 12/9), merupakan ancaman serius bagi keberagaman di Indonesia.
PERNYATAAN BERSAMA FORUM SOLIDARITAS UNTUK KEBEBASAN BERAGAMA
"NEGARA GAGAL DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK ATAS BERIBADAH"

Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
Untuk kesekian kalinya tindak kekerasan terhadap warga jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Bekasi kembali berulang. Peristiwa teranyar tejadi kemarin, Minggu ( 12/9), dialami pengurus HKBP, Sintua Asia Lumban Toruan dan Pendeta Luspida Simanjuntak yang menjadi korban kekerasan dari sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Asia menjadi korban penusukan di bagian perut atas dan Luspida terluka terkena hantaman benda tumpul di bagian pinggang, kening dan kepala.Ironisnya peristiwa tersebut terjadi saat keduanya berjalan bersama sejumlah jemaat ke lokasi tempat mereka biasa beribadah. Hingga kini keduanya masih menjalani perawatan di rumah sakit
Rencana Pembakaran Qur'an : Pelanggaran Hak Kebebasan Berekspresi
Tgl terbit: Sabtu, 11 September 2010
KontraS menyatakan turut prihatin atas peristiwa penghancuran gedung WTC pada 11 September 2001, 9 tahun yang lalu yang masih memberikan trauma mendalam bagi para korban, keluarga korban dan masyarakat luas. Kami berharap korban dan keluarga korban atas peristiwa tersebut mendapatkan pemulihan yang layak dan para pelaku bisa dihukum sesuai dengan standar hukum yang memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Surat Kepada Wakadiv Humas Mabes Polri
Kasus Tindak Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Kab. Tapanuli Tengah

Tgl terbit: Senin, 06 September 2010
KontraS (Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama dengan Solidaritas Nasional Peduli Tapanuli Tengah mengucapkan terima kasih atas kesediaan bapak menerima kami dalam rangka menyampaikan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Kab. Tapanuli Tengah.
"Pertemuan Kota Kinabalu Harus Mengagendakan Masalah-Masalah Konkrit tentang Hak Asasi Manusia Yang Mengganjal Hubungan Indonesia-Malaysia"
Tgl terbit: Minggu, 05 September 2010
Krisis hubungan Indonesia - Malaysia yang sudah berlangsung selama 3 minggu belakangan ini pasti menjadi pembicaraan utama dalam pertemuan rutin Komite Bersama Indonesia - Malaysia yang akan berlangsung di Kota Kinabalu, Sabah Malaysia Timur besok pada hari Senin 6 September 2010.
Diplomasi HAM Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan RI Mendesakkan Pengarusutamaan HAM dalam Hubungan Diplomatik RI - Malaysia
Tgl terbit: Selasa, 31 Agustus 2010
Memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia dalam dua pekan terakhir ini adalah titik kulminasi kegagalan diplomasi politik serumpun yang selama ini hanya mengandalkan sentimen personal elite politik dan sama sekali tidak melandaskan diri dari prinsip-prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, diplomasi politik serumpun cenderung hanya mencerminkan kepentingan kekuasaan dan abai pada kepentingan masalah-maslah yang dihadapi rakyat Indonesia maupun Malaysia.
NEGARA HARUS MENJAMIN KEBEBASAN BERIBADAH, BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
Tgl terbit: Minggu, 15 Agustus 2010
Indonesia merupakan negara majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, agama maupun aliran kepercayaan yang merasa senasib untuk membentuk suatu negara yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemajemukan dalam wujud Berbhineka Tunggal Ika ini merupakan kekayaan yang harus dipelihara sebagai alat persatuan bangsa, sebagaimana yang dicita-citakan dan diperjuangkan para pendiri bangsa kita. Dengan kemajemukan ini, tentunya negara berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk melindungi dan menghormati setiap unsur-unsur pembentuk kemajemukan, termasuk didalamnya kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan sebagai Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental.
Mempertanyakan Sikap Panglima TNI terhadap Pelanggaran HAM Kopassus
Tgl terbit: Minggu, 25 Juli 2010
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menegaskan kembali bahwa dicabutnya embargo militer AS untuk Kopassus tidak bisa memutihkan dosa politik kekerasan masa lalu, baik secara institusional maupun personel. Kami mempertanyakan sikap Panglima TNI Djoko Santoso yang mengatakan bahwa "masalah Kopassus dianggap selesai dengan diadilinya beberapa prajurit dan perwira di Pengadilan Militer".
SURAT TERBUKA : KAPOLRI HARUS TINDAK TEGAS KELOMPOK-KELOMPOK KEKERASAN
Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
Pertama tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk menerima kami siang ini. Kami berharap sikap terbuka untuk membuka ruang dialog dan diskusi bersama ini dapat menghasilkan jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang akan kami sampaikan.
Hindari Politik Tikus, Kembalikan Bakrie Award!
Tgl terbit: Rabu, 07 Juli 2010
Cuplikan lagu Iwan Fals yang berjudul "Tikus-Tikus Kantor" menggambarkan prilaku manusia yang mengikuti sifat tikus. Meskipun salah, karena kelihaiannya, seakan-akan menjadi seorang malaikat yang tak tercela. Anehnya, beberapa waktu yang lalu, mantan petinggi Group Bakrie yang juga Ketua Umum Partai Golkar menyerukan kepada kader partai, yang besar di era rejim otoriter orde baru itu, untuk meniru prilaku tikus dalam berpolitik.
Parodi Sepak Bola
Sepak Bola Melawan Lupa Pelanggar HAM VS Pembela HAM

Tgl terbit: Selasa, 06 Juli 2010
Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan menghadirkan magis yang luar biasa bagi milyaran pasang mata diseluruh dunia. Tanpa terkecuali di Indonesia, turnamen Sepak Bola akbar empat tahunan ini mampu menyihir masyarakat dari segenap lapisan untuk sejenak melupakan beban hidup yang semakin berat dan persoalan sosial politik yang tiada henti mendera negeri ini. Aksi-aksi menawan dari Leonel Messi, David Villa, Thomas Muller, Diego Forlan, Park Ji Sung, dll
Masuknya Muchdi Pr Masuk dalam Pencalonan Pengurus Muhammadiyah (2010-2015)
Tgl terbit: Sabtu, 03 Juli 2010
Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik digelarnya Muktamar ke-46 Muhammadiyah - salah satu organisasi sosial keagaamaan terbesar di Indonesia. Namun demikian kami tidak mampu menutupi keresahan kami atas pemberitaan media akhir-akhir ini yang menyatakan Muchdi Pr masuk dalam bursa calon Ketua Umum PP Muhammadiyah. Kami khawatir akan masa depan Muhammadiyah jika Organisasi yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan ini memasukan sosok bermasalah seperti Muchdi Purwopranjono ke dalam jajaran kepengurusan intinya.
POLRI Harus Tindak Tegas Kelompok-kelompok Kekerasan
Tgl terbit: Jumat, 02 Juli 2010
KontraS mengkhawatirkan terus berlangsungnya aksi-aksi kekerasan yagn dilakukan oleh kelompok-kelompok vigilante yang mengatasnamakan Islam dan anti komunis. Kami menilai hal ini tak lepas dari tiadanya tindakan hukum yang tegas dari Polri sebagai aparat penegak hukum yang semestinya memberikan rasa keamanan bagi masyarakat. Bahkan Polri seakan membiarkan fungsi penegakan hukum diambil alih oleh kelompok-kelompok ini. Tak heran jika muncul dugaan publik bahwa Polri juga seakan membentengi kelompok-kelompok kekerasan ini dalam menjalankan aksinya.
Protes Kaukus Pancasila Parlemen DPR dan DPD RI dan masyarakat sipil atas aksi FPI
Tgl terbit: Senin, 28 Juni 2010
Meningkatnya kecenderungan tindakan premanisme oleh “gerombolan berjubah” yang cenderung mengklaim diri paling benar dalam beragama, bercirikan mengganggu ketertiban umum, main hakim sendiri, menggunakan kekerasan, adalah tidak sejalan dengan prinsip Negara berdasar Konstitusi.
Pernyataan Sikap Jaringan Anti Penyiksaan Indonesia (JAPI)
Dalam rangka memperingati Hari Internasional untuk Mendukung Korban Penyiksaan 26 Juni 2010

Tgl terbit: Kamis, 24 Juni 2010
Jaringan Anti Penyiksaan Indonesia (JAPI) mengutuk segala bentuk penyiksaan dan perlakuan dan penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat ditawar dan dikurangi dalam keadaan apapun.
Dandim Tidak Sadar Fungsi
Tgl terbit: Sabtu, 05 Juni 2010
KontraS Aceh, LBH Banda Aceh dan GeRAK Aceh menyesalkan sikap Dandim 0105 Aceh Barat, Letkol Inf Andi Sirajuddin yang bertindak arogan melihat pengibaran bendera merah putih setengah siang di kantor Bupati setempat. Pengibaran tersebut merupakan instruksi Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf kepada para Bupati/Wali Kota se-Aceh sehubungan dengan meninggalnya tokoh kharismatik Aceh, Hasan Tiro.
"Pengadilan HAM Internasional untuk Kejahatan Israel; Agenda Keadilan PBB yang Harus Dipastikan"
Tgl terbit: Jumat, 04 Juni 2010
Kami mengajak seluruh unsur masyarakat Indonesia yang peduli untuk mendukung mekanisme HAM internasional guna menuntut pertanggungjawaban Israel atas tindakan kejahatan terhadap seluruh umat manusia, serta memberi keadilan bagi para korban.
Serangan Israel terhadap Konvoi Kapal Bantuan Kemanusian di Gaza 
Memang Harus Dikutuk! Serangan Israel terhadap Konvoi Kapal Bantuan Kemanusian di Gaza Memang Harus Dikutuk!
Tgl terbit: Selasa, 01 Juni 2010
Kami, sejumlah masyarakat sipil yang memberi perhatian pada persoalan kemanusiaan, mendesak agar Pemerintah Indonesia mengambil langkah yang lebih tegas terhadap pembantaian warga sipil yang tidak bersenjata di sekitar pantai Gaza.
Surat Terbuka tentang Penganiayaan Berat oleh Pasi Intel KODIM 0115 Simeulue terhadap Wartawan Harian Aceh di Markas KODIM Simeulue
Tgl terbit: Kamis, 27 Mei 2010
Bersama dengan ini kami sampaikan: Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 sekitar pukul 09.30 WIB telah terjadi penganiayaan berat terhadap Ahmadi (35 thn), wartawan Harian Aceh oleh Pasi Intel KODIM 0115 Simeulue di Makodim Simuelue.
Penanganan Polri dalam Operasi Anti-Terorisme Memprihatinkan
Tgl terbit: Kamis, 20 Mei 2010
KontraS prihatin terhadap metode penanganan Polri dalam operasi anti-terorisme belakangan ini. Dalam catatan KontraS, pihak yang diduga teroris tewas berjatuhan dengan jumlah yang besar. Beberapa upaya penyergapan juga tidak disertai prosedur hukum yang layak. Terkesan dengan dalih melawan kejahatan luar biasa, Polri mengkompromikan kewajiban HAM-nya untuk 'menghabisi' orang yang diduga teroris. Lebih jauh, ada upaya untuk memperpanjang proses penahanan terhadap para pihak yang diduga teroris karena Polri mengalami kesulitan dalam mendapatkan alat bukti.
TERKAIT DENGAN INSIDEN PENEMBAKAN DAN AMUK MASA DI SEUNEUAM, KECAMATAN DARUL MAKMUR, NAGAN RAYA
Tgl terbit: Rabu, 28 April 2010
KontraS Aceh dan LBH Banda Aceh Pos Meulaboh meyakini insiden tertembaknya Muhid Dani (19Tahun) pada hari Sabtu, 24 April 2010 lalu merupakan tindak pidana penganiayaan berat (351 KUHAP ayat 2) oleh oknum Brimob Pengamanan (PAM) PT. SPS. Hal ini mengacu pada hasil investigasi KontraS dan LBH Banda Aceh Pos Meulaboh pada 27 dan 28 April 2010, dengan mewawancarai beberapa saksi mata. Selain melanggar ketetentuan dalam hukum pidana, perbuatan oknum Brimob ini juga tergolong dalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu, hak bagi semua orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakukan lain yang kejam tidak manusiawi
"Sebuah Keharusan: Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Komunitas Korban dalam Mekanisme AICHR"
Tgl terbit: Senin, 29 Maret 2010
Kami yang tergabung dalam komunitas hak asasi manusia di Indonesia menyambut baik dibukanya sidang pertama the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Ini merupakan salah satu tonggak penting utama dalam pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan ini. Namun, kami juga mendesak agar para komisioner badan ini untuk segera membuka peluang komunikasi dan berinteraksi dengan komunitas NGO dan korban pelanggaran HAM. AICHR harus berpusat kepada kepentingan rakyat, khususnya komunitas korban di kawasan ini. Tidak bisa dibantah di kawasan ASEAN ini berbagai persoalan penting hak asasi manusia masih tidak bisa terpecahkan oleh pemerintahan nasionalnya masing-masing. Kekerasan, pengekangan hak-hak sipil-politik, impuitas, tidak terpenuhinya hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya serta problem migrasi dan buruh migran terus menjadi fakta yang sulit untuk ditolak.
SURAT: Pelarangan terhadap Konferensi Regional International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender dan Intersex Association (ILGA) di Surabaya
Tgl terbit: Jumat, 26 Maret 2010
KontraS menyesalkan pelarangan Polri terhadap pelaksanaan Konferensi Regional International lesbian, gay, bisexual, transgender dan intersex association (ILGA) di Surabaya pada 26-28 Maret 2010. KontraS juga menyesalkan tindakan para pihak yang melakukan tindakan intimidasi dan ancaman terhadap Gaya Nusantara dan panitia penyelenggara Konferensi tersebut. KontraS meminta Kapolri dan Pemerintah Daerah di Jawa Timur untuk dapat memfasilitasi upaya-upaya dialog.
Surat: Laporan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh Poltabes Padang
Tgl terbit: Selasa, 02 Maret 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan telah menerima laporan pengaduan atas terjadinya tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh pihak Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Padang. Poltabes Padang sejak tanggal 16 Februari 2010 telah mengerahkan anggotanya melakukan tindakan sewenang-wenang, berupa mengambil paksa pedagang anggota FWK (Forum Warga Kota) yang sedang berjualan di Pasar Raya Padang dan di rumahnya. Hal tersebut dilakukan oleh anggota Poltabes tanpa pakaian dinas, tanpa memperlihatkan identitas, surat tugas
Hentikan Praktek Hukum Cambuk di Aceh
Tgl terbit: Senin, 01 Februari 2010
Terkait dengan masih berlangsungnya praktek hukum cambuk di Aceh, KontraS Aceh mengingatkan Pemerintah Aceh agar mempertimbangkan secara sungguh-sunguh instrumen Hak Asasi Manusia tentang larangan penyiksaan termasuk larangan penerapan Corporal Punishment (Hukuman Pidana (Fisik) yang Kejam).
Kinerja 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono: <br>KAPOLRI, JAKSA AGUNG & MENKUMHAM HARUS PRIORITASKAN HAM Kinerja 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono:
KAPOLRI, JAKSA AGUNG & MENKUMHAM HARUS PRIORITASKAN HAM

Tgl terbit: Jumat, 29 Januari 2010
Dalam mengevaluasi 100 hari kinerja Pemerintahan SBY-Boediono, KontraS memfokuskan diri pada kinerja Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri serta Jaksa Agung Hendarman Supandji. Kinerja Polri akan dilihat dari sisi pembenahan sistem akuntabilitas Polri, khususnya dalam soal penanganan perkara hukum. Sedangkan kinerja Menkumham akan dilihat dari sisi prioritas program kementerian di bidang penegakan hak asasi manusia. Sementara Kinerja Jaksa Agung dilihat dari penanganan kasus pelanggaran HAM berat dan korupsi.
Surat Terbuka Kepada Presiden Republik Indonesia tentang Upaya Keliru TNI dalam Mengadili Mantan Anggota GAM yang telah Memperoleh Amnesti
Tgl terbit: Rabu, 27 Januari 2010
Bahwa pada tanggal 9 November 1999 Asral (45) sedang bertugas malam di Makoramil 09/Samadua, Kodim 0107/ Aceh Selatan, dijemput oleh dua orang anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dengan membawa satu pucuk senjata laras panjang jenis M 16 A-1, dengan dua unit magazen berisi amunisi, satu buah HT dan sepasang baju loreng TNI.
Refleksi 2009 dan Proyeksi Papua 2010<br>
PENEGAKAN HAM DI PAPUA MENURUN DRASTIS Refleksi 2009 dan Proyeksi Papua 2010
PENEGAKAN HAM DI PAPUA MENURUN DRASTIS

Tgl terbit: Jumat, 15 Januari 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bersama Perwakilan Komnas HAM Papua menilai telah terjadi penurunan drastis terhadap situasi HAM di Papua. Negara masih mengabaikan perlindungan kesetaraan warga, penghormatan martabat manusia serta supremasi hukum di Papua. Akibatnya kesejahteraan dan keadilan makin jauh dirasakan orang Papua.
PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM
DALAM KONTEKS REFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA KEPOLISIAN

Tgl terbit: Kamis, 14 Januari 2010
KontraS menyambut baik kehadiran Satgas Mafia Hukum sebagai salah satu rekomendasi dari tim 8 bentukan Presiden SBY. KontraS juga mengapresiasi gebrakan awal yang dilakukan oleh Satgas Mafia Hukum yang melakukan sidak di Rutan Pondok Bambu. Di tengah situasi carut marut kondisi hukum ini, kami berharap Satgas Mafia Hukum dapat memberikan kontribusi untuk pembenahan system hukum di Indonesia yang hampir kehilangan kepercayaan dari publik.
MENANGGAPI KASUS MANTAN KABARESKRIM SUSNO DUADJI MENANGGAPI KASUS MANTAN KABARESKRIM SUSNO DUADJI
Tgl terbit: Jumat, 08 Januari 2010
Kami, sejumlah organisasi masyarakat sipil, yang memberi perhatian terhadap masa depan reformasi Polri menyatakan beberapa pandangan sebagai berikut untuk menanggapi tindakan Komjen Susno Duadji yang hadir memberikan keterangan dalam persidangan kasus Antasari Azhar:
Catatan Kondisi HAM Aceh Tahun 2009
Pemerintah Menghindar dari Tanggung Jawab

Tgl terbit: Rabu, 06 Januari 2010
Pemerintah kembali menunjukkan tidak pentingnya agenda penyelesaian pelanggaran masa lalu di Aceh. Janji Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) untuk menyerahkan draf RUU KKR ke DPR RI pada Juli 2009 tidak ditepati hingga akhir tahun. Tak ayal, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 tidak memasukkan RUU KKR sebagai regulasi yang akan dibahas. Jelas sudah, Pemerintah selama ini tidak menganggap serius tuntutan korban, bahkan terkesan menghindar dari tanggung jawab.
"PENEGAKAN HAM BELUM MENJADI BAROMETER REFORMASI SEKTOR KEAMANAN DAN AGENDA POLITIK" (Laporan HAM Tahun 2009, KontraS Sumatera Utara)
Tgl terbit: Kamis, 31 Desember 2009
Refleksi akhir tahun KontraS Sumut sampai pada kesimpulan bahwa situasi HAM tahun 2009 di Sumatera Utara telah memasuki tahap kritis. Hal ini dapat muncul disebabkan HAM masih menjadi agenda politik yang dipinggirkan oleh cara pandang dan kepentingan sempit elit penguasa dan belum menjadi barometer aparat keamanan dalam melakukan reformasi sektor keamanan (RSK). Bahkan justru monitoring KontraS menunjukkan bahwa trend pelanggaran HAM di Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan significant selama 3 tahun terakhir.
Kejaksaan Agung melanggar Kebebasan berekspresi
Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
Dalih Kejaksaan untuk melanggar peredaran buku-buku dengan alasan muatan buku yang dianggap menggangu ketertipan umum merupakan legitimasi yang sesat dan keliru. Dasar hukum pelanggaran buku tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan dan juga mengacu pada Pasal 30 (c) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
REFLEKSI AKHIR TAHUN :TAHUN PRAGMATISME POLITIK KEKUASAAN TAHUN KETIDAKPASTIAN HAM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, BAHKAN TAHUN AMNESIA HAM
Tgl terbit: Senin, 28 Desember 2009
Tahun 2009 adalah tahun pragmatisme politik, bila menyimak situasi politik Indonesia sepanjang tahun 2009. Kita masih bisa melihat langkah-langkah yang didasarkan pada kepentingan jangka pendek dari para politisi dan partai politik di negeri ini. Pragmatisme ini kemudian menenggelamkan ketidakpastian hasil perhitungan statistik pemilihan umum. Padahal, soal DPT berakibat hilangnya hak pilih seorang WNI, HAM yang penting karena dijamin konstitusi. Pemilu, masih digunakan sebagai medium untuk melegitimasi kekuasaan.
Terkait Pemecatan 43 Prajurit KODAM Iskandar Muda
PROFESIONALITAS TNI TIDAK SEKEDAR PENEGAKAN DISIPLIN

Tgl terbit: Rabu, 23 Desember 2009
KontraS Aceh menyampaikan apresiasi terhadap TNI terkait dengan pemecatan 43 anggota TNI secara tidak hormat sepanjang tahun 2006-2009 karena terlibat penyalahgunaan psikotropika, pencurian dan desersi. Ini menunjukkan intitusi TNI KODAM IM tegas dan konsisten dalam menegakkan disiplin agar mereka senantiasa memegang teguh nilai-nilai seorang prajurit.
"Perlawanan Total Rakyat Terhadap Korupsi"
Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
Dengan semakin maraknya dan menggobalnya pengerusakan lingkungan yang disertai dengan pemasanan globak (global Warming) serta semakin terpuruknya tingkat kesejahteraan rakyat dunia ketiga oleh proses pemiskinan kebijakan pemerintah yang pro modal yang pada ujungnya mengakibatkan semakin membengkaknya proporsi rakyat miskin, masyarakat dan bangsa-bangsa yang beradab semakin menyadari bahwa korupsi adalah biang keladi dari segala kejahatan terhadap rakyat dan kemanusiaan
Terkait Pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
atas Peringatan Hari Anti Korupsi dan Peringatan Hari HAM Internasional 2009 Terkait Pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas Peringatan Hari Anti Korupsi dan Peringatan Hari HAM Internasional 2009
Tgl terbit: Minggu, 06 Desember 2009
Kami sejumlah masyarakat sipil Indonesia menyayangkan pernyataan Presiden SBY bahwa ada motif politik kekuasaan atas rencana peringatan Hari Anti Korupsi pada 9 Desember.
BLS: SURAT TERBUKA ATAS PENGABAIAN KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG POLISI DI KABUPATEN NABIRE, PAPUA
Tgl terbit: Senin, 30 November 2009
Atas nama Amnesty International dan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasaan), dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat atas posisi baru bapak, dan hendak menarik perhatian bapak pada perkembangan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, yang sedang kami soroti.
DEKLARASI KONGRES I SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA
Tgl terbit: Sabtu, 21 November 2009
MENCERMATI KONDISI MASYARAKAT ADAT DI TANAH PAPUA YANG SEMAKIN TERMARJINALKAN DARI PROSES PEMBANGUNAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, PERTAMBANGAN, PEMEKARAN WILAYAH, INFRASTUKTUR MILITER DAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH) YANG TIDAK BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT ADAT, KELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELANGGARAN HAM DI TANAH PAPUA.
Rekomendasi Pansus DPR RI Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 - 1998
Tgl terbit: Rabu, 18 November 2009
Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Patrialis Akbar menerima permohonan audiensi kami. Audiesi ini kami lakukan terkait dengan terhambatnya penyelesaian sejumlah kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, khususnya kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis Periode 1997-1998, serta adanya 4 rekomendasi DPR kepada pemerintah atas kasus tersebut. Untuk hal tersebut, bersama kami pada hari ini adalah delegasi dari Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD) dimana Kontras dan IKOHI adalah anggotanya, serta Latin American Federation of Families of Disappeared Detainees (FEDEFAM)
Dunia Semakin Sempit Buat Pelaku Kejahatan Serius HAM
Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
Penolakan visa masuk Syafrie Syamsuddin, Sekjen Dephan RI oleh Pemerintah Amerika Serikat menunjukan bahwa masalah HAM memang masih jadi masalah. Saat ini memang di dunia berlaku suatu prinsip juridiksi universal (universal jurisdiction) untuk kejahatan-kejahatan serius tertentu. Prinsip juridiksi universal ini menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk tidak mentolerir para pelaku yang diduga melakukan kejahatan serius di bawah hukum internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini memberikan otoritas kepada suatu negara untuk dapat mengadili para pelaku kejahatan serius tersebut terlepas kewarganegaraan si pelaku atau korban dan tidak bergantung juga pada tempat peristiwa.
SURAT KEPADA KETUA DPR RI : Tindaklanjut Putusan Sidang Paripurna DPR RI (2004-2009) atas Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/98
Tgl terbit: Rabu, 28 Oktober 2009
Pertama-tama, kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Marzuki Alie sebagai Ketua DPR RI 2009-2014. Demikian pula kepada seluruh anggota DPR RI terpilih. Harapannya semoga semua anggota DPR RI 2009-2014 dapat menjalankan amanah masyarakat dan konstitusi Indonesia sebaik mungkin.
AMNESTY INTERNATIONAL
Indonesia: Cabut hukuman rajam dan cambuk rotan yang "kejam"

Tgl terbit: Kamis, 17 September 2009
Peraturan Indonesia baru mengesahkan hukuman rajam hingga mati untuk praktek zina dan cambuk rotan hingga 100 cambukan untuk homoseksualitas harus dicabut sesegera mungkin, ungkap Amnesty International pada hari Kamis.
KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PERDAMAIAN DAN KEADILAN
Penegakkan hukum terhadap kasus Makar dengan para terdakwa

Tgl terbit: Rabu, 16 September 2009
Kasus ini diawali dengan adanya demo damai yang di prakarsai oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 April 2009 jam 10.00 WIT terjadi Demo damai yang dihadiri oleh kurang lebih 100 (seratus) orang mereka melakukan demo damai dengan Rute melewati jalan jenderal Sudirman menuju jalan A. Gobay Karang Tumaritis selanjutnya menuju ke Jalan Merdeka dan berhenti di KPUD Nabire selanjutnya massa melakukan Orasi di depan kantor KPUD Nabire sampai jam 3.00 WIT dan mendapat pengawalan dari Aparat Kepolisian Resort Nabire, Demo tersebut bertujuan Menolak dilakukannya Pemilu Legislatif serta Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, menyatakan sikap tentang gagalnya otonomi khusus Papua dan Permintaan Referendum, mendukung peluncuran Internasional Lawyers For West Papua (ILWP) di Amerika Serikat pada tanggal 3 s/d 5 April 2009 dalam demonstarsi tersebut Sdr. Zeth Giay bertanggungjawab sebagai koordinator lapangan, masa Pendemo membawa Spanduk-spanduk, setelah Demo Damai sebagian masa pulang ke rumah masing dan sebagian lagi menuju ke Taman Gizi, pada tanggal 4 dan 5 April tidak ada aktifitas demo dilakukan tetapi sebagian masa berkumpul di taman Gizi dan terus mendapat pengawalan dan Pemantauan dari pihak Kepolisian, Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2009 oleh petugas keamanan Polres Nabire kemudian Para terdakwa dibawah ke Mapolres Nabire untuk dimintai keterangan selanjutnya mereka menjalani proses pemeriksaan dan di tahan oleh Polres Nabire.
Menyerukan Keadilan atas Kejahatan Kemanusiaan di Timor
Tgl terbit: Sabtu, 12 September 2009
Selama kurun waktu sepuluh tahun ini ketidaktertarikan komunitas internasional, serta usaha-usaha aktif dari pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah menghalang-halangi prospek keadilan atas kejahatan-kejahatan HAM berat yang dilakukan selama Timor Timur masih menjadi bagian dari Indonesia. Dengan mengenyampingkan tuntutan dari rakyatnya sendiri, pemerintah Timor Leste dewasa ini terus melanjutkan pengabaian atas tuntutan bagi keadilan dan pengakhiran impunitas tersebut.
Seperempat Abad Kasus Tanjung Priok 1984 Keadilan Korban Masih Jauh Panggang dari Api
Tgl terbit: Sabtu, 12 September 2009
Hari ini adalah momentum yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya korban dan keluarga korban Tanjung Priok untuk kembali merefleksi sebuah tragedi kemanusiaan yang terjadi 25 tahun yang lalu tepatnya tanggal 12 September 1984. Tragedi ini melengkapi catatan kelam sejarah bangsa Indonesia setelah sebelumnya terjadi beberapa rangkaian kekerasan dalam tragedi 1965 †1966, peristiwa Malari 1974, penembakan misterius 1981 †1983 dan berbagai tragedi kemanusiaan lainnya yang terus mengisi katalog kekerasan di Indonesia. Hingga saat ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum selesai, berupa pemulihan hak para korban dan keluarga korban yang dibunuh, dihilangkan secara paksa, dirampas kemerdekaannya tanpa proses hukum, dirampas harta bendanya dan segala hak yang melekat dan dijamin oleh konstitusi kita.
Seperempat abad Kasus Tanjung Priok : Negara Masih Mengingkari Hak Korban
Tgl terbit: Kamis, 10 September 2009
Pada bulan ini, Kami dari Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI) akan memperingati 25 tahun kasus Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984. Momentum ini tidak hanya sekedar formalitas dan rutinitas yang kami lakukan setiap tahun, namun ini adalah bagian dari upaya kami untuk terus mengingatkan kepada pemerintah, masyarakat dan insan media pada khususnya, untuk terus mendukung upaya kami para korban untuk memperjuangkan keadilan.
Terhadap Penetapan Usman Hamid (Koordinator KontraS Jakarta) Sebagai Tersangka Pencemaran Nama Muchdi PR oleh Polda Metro Jaya
Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
Pengadilan telah menjatuhkan vonis bebas Kepada mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN), Muchdi Purwopranjono PR. Melalui Kuasa Hukumnya, Muchdi melaporkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Usman Hamid ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dimana Polda Metro Jaya telah menetapkan Usman Hamid sebagai tersangka
Peringatan 5 Tahun Pembunuhan Munir dan Hari Pembela HAM
"Hukum Pembunuh Munir...!!!"

Tgl terbit: Senin, 07 September 2009
Pembunuhan terhadap Munir, salah seorang aktivis HAM pada hari selasa 7 Sept. 2004 tidak terasa sudah memasuki 5 tahun. Proses pengungkapannya hingga saat ini masih belum ada titik kejelasan, bahkan intelektual dader pembunuhan Munir hingga saat ini belum terungkap.Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengungkap pembunuh munir, baik itu ditingkat nasional maupun internasional. Bahkan di tingkat nasional, untuk mengenang dan mengingatkan masyarakat sipil pada umumnya dan khususnya pemerintah Indonesia agar mengungkap intelektual dader kasus pembunuhan Munir, telah ditetapkan tanggal 7 September sebagai Hari Pembela Hak Asasi Manusia (Human Right Defender) bagi para pekerja HAM di Indonesia.
INDONESIA: 5 tahun setelah Pembunuhan Munir pertahanan imunitas militer
Tgl terbit: Jumat, 04 September 2009
Pada tangal 7 September 2004 pembela HAM, reformer, dan aktivis masyarakat sipil terkemuka Munir Said Thalib dibunuh karena pandangannya yang kritis terhadap pemerintah dan militer Indonesia. Salah satu prestasi Munir adalah terkuaknya kejahatan yang dilakukan oleh militer baik di Indonesia dan Timor Timur. Lebihd ari 10 tahun setelah kejatuhan rezim Soeharto dan lima tahun pembunuhan Munir belum ada satu reformasi di Indonesia yang memungkinkan pertanggungjawaban pejabat militer. malahan, presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini menginstruksikan untuk adanya peningkatan wilayah struktur komando di militer untuk mengatasi masalah terorisme. Akankah segala perjuangan munir menjadi sia-sia?
RATIFIKASI KONVENSI PERLINDUNGAN SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN PAKSA
WUJUD KONSISTENSI KOMITMEN PENGHORMATAN HAM PEMERINTAH INDONESIA

Tgl terbit: Jumat, 04 September 2009
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) bersama dengan Asia Federation Against Enforce/Involuntary Disappearance (AFAD) dan Latin American Federation of Associations of Relatives of Disappeared-Detainees (FEDEFAM) kembali mendesak Departemen Luar Negeri sebagai bagian dari pemerintah RI untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam upaya meratifikasi Konvensi Perlindungan terhadap Semua Orang dari Penghilangan Paksa (Internasional Convention for the Protection of All Person from Enforced Disappearances).
"Mereka Masih Hilang"
Menuntut Tanggungjawab Negara atas Penghilangan Paksa di Indonesia
Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional 2009

Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
Pada hari ini, 1 September 2009, dalam rangka memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa Se-dunia yang jatuh pada setiap tanggal 30 Agustus, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), hendak kembali mengingatkan Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menuntaskan penyelesaian hukum yang adil atas hilangnya sejumlah aktivis di masa lalu. Secara khusus kami hendak menyampaikan 3 harapan keluarga korban dari mereka yang hilang.
Pembubaran Acara Diskusi tentang Myanmar, Kedaulatan dan Demokrasi di Indonesia Tercederai
Tgl terbit: Rabu, 12 Agustus 2009
Hari ini, Rabu, 12 Agustus 2009, pihak kepolisian atas permintaan Departemen Luar Negeri RI telah membubarkan acara launching Proposal Rekonsiliasi Burma yang disusun 7 aliansi besar masyarakat sipil dari dalam dan diluar Burma, yang sedang berlangsung di hotel Sari Pan Pacific, Jakarta. Kegiatan ini diselenggaralan oleh AIPMC (Asean Interparlementary on Myanmar Caucus).
Kasus Kematian David Hartanto
Tgl terbit: Selasa, 04 Agustus 2009
Pengadilan koroner Singapura akhir bulan lalu memutuskan kematian David Hartanto akibat bunuh diri. Hal ini menyisakan tanda tanya bagi keluarga. Sejak awal telah muncul banyak kejanggalan dari kematian David ini. Pihak keluarga meyakini bahwa David tidak bunuh diri, tetapi merupakan korban dari peristiwa pembunuhan.
Dirgahayu Adhyaksa
Penanganan Kasus HAM Harus Sama Seriusnya Dengan Pemberantasan Korupsi

Tgl terbit: Rabu, 22 Juli 2009
Peringatan Dirgahayu Adhiyaksa kali ini berlangsung disela-sela duka peristiwa bom di Jakarta 6 hari lalu, yang tengah menjadi sorotan dunia internasional. Seluruh dunia menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut, bersimpati kepada para korban dan berharap pemerintah dapat segera mengungkap dan memberikan keadilan bagi para korban serta menghukum pelakunya melalui proses hukum.
Merespon Bom di Hotel Marriot dan Ritz Charlton Jakarta
Tgl terbit: Jumat, 17 Juli 2009
Kami mengecam terjadinya ledakan di area hotel yang terletak di pusat kota Jakarta, yaitu J.W.D. Marriot dan Ritz Charlton. Kami mengecam segala bentuk kekerasan yang brutal demi alasan apa pun. Kami juga menyampaikan rasa duka yang mendalam bagi para korban dan keluarga korban, baik korban tewas maupun luka-luka, baik korban warga Indonesia maupun korban warga negara asing.
Akuntabilitas Dalam Pemilihan Presiden Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 02 Juli 2009
Seiring dengan persiapan Indonesia menghadapi pemilihan presiden langsung keduanya pada 8 Juli 2009, Jaringan kerja Timor Timur dan Indonesia (ETAN) dan Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS), bersama mendorong pemerintah Indonesia, warganya, dan komunitas internasional untuk mengingat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lampau dan untuk mendorong pemerintah Indonesia agar mengakhiri impunitas pelanggaran HAM.
Hapus Penyiksaan :Jadikan Penyiksaan sebagai Kejahatan!
Tgl terbit: Kamis, 25 Juni 2009
Penyiksaan adalah ibu dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penyiksaan melahirkan sejumlah kejahatan HAM lainnya, mulai dari pembunuhan sewenang-wenang (extra judicial killing) hingga penyangkalan hak atas dasar peradilan yang jujur (fair trial) hokum HAM internasioal menempatkan penyiksaan sebagai norma kejahatan tertinggi. Menjadikan pelaku penyiksaan sebagai musuh bersama seluruh umat manusia (host humanis generis)
Inflasi HAM Dalam Pernyataan Para Tim Sukses Capres/Cawapres
Tgl terbit: Kamis, 28 Mei 2009
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dan korban/keluarga pelanggaran HAM menyambut baik komitmen para calon presiden dan calon wakil presiden tentang upaya penegakan HAM yang disampaikan oleh tim sukses mereka. Namun kami sungguh menyesalkan pernyataan mereka yang berupaya untuk menutup pertanggungjawaban atas pelanggaran berat HAM masa lalu. Pernyataan tersebut merupakan upaya sabotase terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung. Secara tidak langsung, mereka menyatakan setuju akan upaya penegakan HAM dan penghukuman bagi pelaku pelanggaran HAM, kecuali bagi diri mereka sendiri. Pernyataan mereka ini merupakan sebuah inflasi HAM, yaitu sebagai upaya untuk lari dari pertanggungjawaban, meski seolah-olah menghormati HAM. Menolak dan menyangkal pertanggungjawaban masa lalu pertanda bahwa komitmen mereka terhadap HAM hanyalah basa-basi.
Pemeliharaan Alutsista Tua Harus Dihentikan
Tgl terbit: Rabu, 27 Mei 2009
Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan keprihatinan dan duka cita terhadap korban meninggal dan luka-luka atas baik dari kalangan personil TNI maupun sipil dalam kecelakaan Pesawat Hercules C-130 bernomor A-1325 di Desa Geplak, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang terjadi pada 20 Mei 2009 lalu.
PEMELIHARAAN ALUTSISTA TUA HARUS DIHENTIKAN
Tgl terbit: Rabu, 27 Mei 2009
Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan keprihatinan dan duka cita terhadap korban meninggal dan luka-luka atas baik dari kalangan personil TNI maupun sipil dalam kecelakaan Pesawat Hercules C-130 bernomor A-1325 di Desa Geplak, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang terjadi pada 20 Mei 2009 lalu.
Mari Selamatkan Indonesia
Jangan Biarkan Pelanggar HAM Memimpin Negeri Kita !!* Mari Selamatkan Indonesia Jangan Biarkan Pelanggar HAM Memimpin Negeri Kita !!*
Tgl terbit: Jumat, 22 Mei 2009
Satu bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan satu tahap Pemilihan Umum (pemilu) untuk memilih anggota legislatif. Saat hasil penghitungan akhir Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 9 partai politik (parpol) yang memenuhi ambang batas parlemen minimal 2,5 % sehingga berhak meloloskan wakilnya di parlemen. Pada 8 Juli 2009, kita akan memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Sejauh ini sudah muncul nama - nama yang terdaftar di KPU untuk bertarung dalam pilpres bulan juli mendatang. Nama - nama tersebut diataranya, pertama Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Boediono, kedua Megawati Soekarno Putri berpasangan dengan Prabowo Subianto dan ketiga M Jusuf Kalla berpasangan dengan Wiranto.
Piagam Sidang Rakyat atas Kejahatan Hak Asasi Manusia Orde Baru 1997-1998 
Piagam Sidang Rakyat atas Kejahatan Hak Asasi Manusia Orde Baru 1997-1998
Tgl terbit: Senin, 11 Mei 2009
Kejahatan yang dilakukan oleh penguasa politik atas nama negara untuk melanggengkan kekuasaan adalah bukti diabaikannya hak asasi manusia. Maka sudah seharusnya kejahatan yang telah melanggar basis-basis kemanusiawian itu harus dihilangkan dari muka bumi, karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Seluruh bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia pada periode kekuasaan Orde Baru, adalah bukti kegagalan negara untuk menjamin secara penuh hak-hak sipil dan politik yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Negara telah lalai dari tanggung jawab moral dan politiknya untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada mereka yang telah menjadi korban dari kekerasan sistematis yang telah dilakukan negara, khususnya pada periode tahun 1997-1998.
Surat Terbuka: Tentang Pembubaran Acara dan Penangkapan Pimpinan Pertemuan FKKP (Forum Keadilan, Kelautan dan Perikanan) di Manado
Tgl terbit: Senin, 11 Mei 2009
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan terjadinya penangkapan terhadap Direktur Walhi Nasional, Berry Furqon dan Kepala Divisi Jaringan Walhi Nasional, Erwin Usman yang tengah melakukan aksi dalam pembuakaan acara alternatif dalam menyikapi World Ocean Conference (WOC) yang diselenggarakan oleh Forum Keadilan, Kelautan dan Perikanan (FKPP) pada pagi ini, 11 Mei 2009 di pelataran Hotel Kolongan Beach Menado, Pantai Malalayang Menado.
Sikap PKB pada Agenda HAM
Tgl terbit: Kamis, 07 Mei 2009
Kami Keluarga Korban Pelanggaran HAM dan para pendamping korban pelanggaran HAM mensyukuri proses pemilu legislatif berlangsung secara damai tanpa tindak kekerasan yang berarti, sekalipun bukan tanpa celah. Khususnya pada persoalan DPT yang jauh dari harapan. Kami berharap proses pilpres yang berlangsung kelak situasi damai ini terus dipertahankan. Tentu juga dengan penguatan agenda rakyat dan hak asasi manusia pada kampanye pilpres yang jauh lebih bermakna bagi masa depan.
Sikap PKS pada Agenda HAM
Tgl terbit: Kamis, 07 Mei 2009
Kami Keluarga Korban Pelanggaran HAM dan para pendamping korban pelanggaran HAM mensyukuri proses pemilu legislatif berlangsung secara damai tanpa tindak kekerasan yang berarti, sekalipun bukan tanpa celah. Khususnya pada persoalan DPT yang jauh dari harapan. Kami berharap proses pilpres yang berlangsung kelak situasi damai ini terus dipertahankan. Tentu juga dengan penguatan agenda rakyat dan hak asasi manusia pada kampanye pilpres yang jauh lebih bermakna bagi masa depan.
Peran Komnas HAM dalam Pemilu Presiden 2009
Tgl terbit: Senin, 04 Mei 2009
Patut kita apresiasi bersama, proses pemilu legislatif telah berlangsung secara damai dan tidak terjadi kekerasan dalam skala yang luas. Meski ada kesemrawutan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membuat banyak orang kehilangan hak pilih, namun kita berharap semoga dalam pemilihan presiden mendatang, hal tersebut dapat diperbaiki. Bagi mereka yang hak konstitusionalnya dilanggar bisa segera dipulihkan haknya.
Sikap Partai Demokrat untuk Agenda HAM
Tgl terbit: Senin, 04 Mei 2009
Keluarga Korban Pelanggaran HAM yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM (JSKK) mensyukuri proses pemilu legislatif berlangsung secara damai tanpa tindak kekerasan yang berarti, sekalipun bukan tanpa celah. Khususnya pada persoalan DPT yang jauh dari harapan. Kami berharap proses pilpres yang berlangsung kelak situasi damai ini terus dipertahankan. Tentu juga dengan penguatan agenda rakyat dan hak asasi manusia pada kampanye pilpres yang jauh lebih bermakna bagi masa depan.
Sikap PPP pada Agenda HAM
Tgl terbit: Minggu, 03 Mei 2009
Kami mensyukuri proses pemilu legislatif berlangsung secara damai tanpa tindak kekerasan yang berarti. Meskipun kami juga menyesalkan adanya persoalan DPT yang membuat rakyat kehilangan hak pilihnya. Tetapi kami berharap proses ini dapat diperbaiki dan Pemilu Presiden dapat terselenggara secara damai.
Pernyataan Solidaritas Komunitas Pelanggaran HAM kepada Gerakan Buruh di Hari Buruh (May Day) Sedunia 2009
Tgl terbit: Jumat, 01 Mei 2009
Kami, KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan komunitas korban yang tergabung dalam (JSKK) Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menyampaikan solidaritas bagi gerakan buruh Indonesia dalam memperingati Hari Buruh Sedunia (May Day) yang jatuh tepat pada tanggal 1 Mei. May Day ini penting tidak hanya bagi gerakan buruh sedunia, namun juga menjadi salah satu peringatan hari HAM penting di tingkat internasional.
KEMANAKAH DANA KESEJAHTERAAN PRAJURIT TNI?
Tgl terbit: Kamis, 30 April 2009
Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah agar melanjutkan reformasi di sektor keamanan agar peristiwa yang terjadi di Balyon 751 TNI Sentani †Jayapura tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Demikian tanggapan dari Koalisi ini menanggapi aksi demo ricuh yang dilakukan oleh prajurit Batalyon 751 TNI Sentani, Jayapura yang terjadi kemarin (29/4/2009).
Sikap PDIP pada Agenda HAM
Tgl terbit: Kamis, 30 April 2009
Kami Keluarga Korban Pelanggaran HAM yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM (JSKK) mensyukuri proses pemilu legislatif berlangsung secara damai tanpa tindak kekerasan yang berarti, sekalipun bukan tanpa celah. Khususnya pada persoalan DPT yang jauh dari harapan. Kami berharap proses pilpres yang berlangsung kelak situasi damai ini terus dipertahankan. Tentu juga dengan penguatan agenda rakyat dan hak asasi manusia pada kampanye pilpres yang jauh lebih bermakna bagi masa depan.
Korban Pelanggaran HAM:
Koalisi Parpol Harus dengan Agenda HAM Korban Pelanggaran HAM: Koalisi Parpol Harus dengan Agenda HAM
Tgl terbit: Kamis, 23 April 2009
Kami keluarga korban pelanggaran HAM menaruh harap agar partai-partai politik di tengah kompetisi politik ini tetap menaruh perhatian pada agenda hak asasi manusia khusus penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Pada aras itu, kamu sejauh ini melihat bahwa beberapa partai-partai poiltik yang ada diparlmenen periose 2004-2009 relatif menaruh perhatian dan memiliki konsistensi bagi upaya menghadirkan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM itu, sikap fraksi PDIP, PAN, PKB di parlemen pada kasus Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) dan kasus penculikan/penghilangan paksa aktivis 97-98 hingga saat ini cukup terang, bahkan pada pembahasan 2 kasus ini PDIP selalu mengambil posisi ketua dalam pansus maupun di Komisi Hukum dan HAM DPR, dengan segala dinakmikanya, sementara Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PPP dan PKS juga selama ini memberi perhatian pada kasus Munir.
Ratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sebagai Bagian dari Komitmen Perlindungan bagi Korban Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Jumat, 17 April 2009
IKOHI dan KontraS yang didukung oleh Madres de the Plaza de Mayo, Argentina, AFAD dan Amnesty Internasional meminta Komnas HAM memberikan perhatian khusus terhadap lambannya proses penandatanganan Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sebagaimana dijanjikan Pemerintah Indonesia dalam sidang Dewan HAM PBB, Maret 2007 lalu. Dalam sidang Dewan HAM PBB, Hamid Awaluddin sebagai Menteri Hukum dan HAM juga menegaskan bahwa pemerintah yang berikhtiar untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar utama dalam reformasi tata internasional (mekanisme PBB) yang baru.
Gerakan Korban Pelanggaran HAM di Indonesia Tidak Pernah Sendirian:
Solidaritas The Mothers of The Plaza the Mayo untuk Komunitas Korban di Indonesia Gerakan Korban Pelanggaran HAM di Indonesia Tidak Pernah Sendirian: Solidaritas The Mothers of The Plaza the Mayo untuk Komunitas Korban di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 16 April 2009
Kami yang tergabung dari berbagai organisasi dan komunitas korban , seperti KontraS, IKOHI, JSKK (jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan), ICTJ merasa sangat terhormat tas kunjungan dan dukungan solidaritas dari The Mother of The Plaza de Mayo/Madres de Plaza de Mayo (Ibu-ibu dari Alun-alun mayo) Argentina. Mereka ini dianggap sebagai salah satu ikon pejuang HAM di dunia Internasional yang banyak menginspirasikan gerakan HAM di dunia. Ini menunjukkan bahwa perjuangan menuntut kebenaran dan keadilan merupakan bahasa yang universal. Pelanggaran berat HAM †yang banyak terjadi di Indonesia di masa lalu- tidak hanya merusak daya hidup para korban yang kena dampaknya, tetapi jua mengusik nurani dan kepekaan kemanusiaan. Sehingga pelanggaran berat HAM merupakan musuh terhadap kemanusiaan: hostis humanis generis.
Indonesia Harus Berperan Aktif Dalam Proses Demokratisasi di Burma
Tgl terbit: Jumat, 13 Maret 2009
Proses demokratisasi di Burma masih panjang, junta militer yang berkuasa di bawah pimpinan Jenderal Than Shwe sejak adanya Saffron Revolusi pada September 2007 hingga sekarang telah menahan aktivis lebih dari 2100 orang. Dari ribuan aktivis yang menjadi tahanan politik, banyak diantara mereka yang dijebloskan ke penjara tanpa melalui proses peradilan dan ada juga yang divonis hingga 105 tahun.
PEMILU DAN AGENDA HAM :<br>
MENCARI KOMITMEN PARTAI POLITIK ATAS AGENDA HAM
PEMILU DAN AGENDA HAM :
MENCARI KOMITMEN PARTAI POLITIK ATAS AGENDA HAM

Tgl terbit: Kamis, 12 Maret 2009
Pemilu legislatif semakin dekat, saatnya partai politik memikirkan secara serius agenda hak asasi manusia. Sejauh in KontraS masih prihatin bahwa DPR belum bisa menjadi ujung tombak penegakan HAM di negeri ini. Peran penting DPR dalam penegakan HAM tidak hanya terbatas dalam pengesahan undang-undang yang relevan dengan HAM atau ratifikasi instrumen HAM internasional, namun juga dalam menentukan keputusan politik bagi suatu kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, termasuk dalam mengawasi dan mengontrol (oversight) prosesi hukum penegakan HAM.
Posko Masyarakat Sipil Pantau Pemilu Aceh
Intimidasi dan Kekerasan dalam Pemilu adalah Pelanggaran HAM

Tgl terbit: Selasa, 03 Maret 2009
Pemilu 2009 merupakan Pemilu pertama yang dilaksanakan di Aceh paska konflik. Pemilu 2009 di Aceh bukan hanya ajang untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif semata, tetapi juga merupakan bagian terpenting dari tahapan transisi Aceh pasca perdamaian terwujud yang akan menjadi garis demarkasi antara Aceh baru dan lama.
” Profesionalisme Polisi Masih Jauh Dari Harapan ”
Tgl terbit: Kamis, 29 Januari 2009
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS Papua) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH Papua) pertama-tama mengucapkan turut bela sungkawa kepada korban dan keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya dalam Insiden-Insiden pada bulan Desember 2008 dan Januari 2009 sekaligus sangat menyesalkan Tindakan oknum polisi yang tidak professional sebagai aparat penegak hukum.
HASIL PERTEMUAN SUCIWATI DENGAN PELAPOR KHUSUS PBB UNTUK PEMBELA HAM : MS. SEKAYA AKAN TERUS MEMONITOR PERKEMBANGAN KASUS MUNIR
Tgl terbit: Jumat, 23 Januari 2009
Pertemuan Suciwati dalam undangan UN Special Rapporteur on the situation of human rights defender, Mrs. Margaret Sekaggya berlangsung positif. Pertemuan ini terjadi di Bangkok pada 19 Januari 2009, bertepatan dengan kegiatan Asian Regional Human Rights Defenders Forum. Acara ini dihadiri oleh Suciwati beserta beberapa aktivis KASUM di tengah-tengah acara forum pertemuan para aktivis HAM regio Asia yang berasal dari 16 negara berbeda.
MELAWAN TERORISME DENGAN KEADILAN MELAWAN TERORISME DENGAN KEADILAN
Tgl terbit: Rabu, 21 Januari 2009
Kami mendukung segala bentuk upaya yang akan ditempuh oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk menutup Penjara Guantanamo sebagai fasilitas penyiksaan ke dalam program 100 hari kerjanya. Sistematisasi penyiksaan yang telah diciptakan oleh rezim Pemerintahan Bush dalam Penjara Guantanamo telah menciptakan sebuah anomali global karena Amerika Serikat adalah bangsa besar yang amat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban. Namun tindakan penyiksaan terhadap para tersangka terorisme tersebut menihilkan sebuah bentuk kewajiban internasional yang selama ini selalu dibanggakan Amerika Serikat.
Undangan Pelapor Khusus PBB tentang Pembela HAM terhadap Suciwati
Tgl terbit: Selasa, 13 Januari 2009
Suciwati akan menghadiri undangan khusus dari dari Pelapor Khusus PBB tentang Pembela HAM, Mrs Margaret Sekaggya di Bangkok, 18-20 Januari 2008 untuk membahas perkembangan terkini penanganan kasus Munir. Undangan ini bersamaan dengan acara The 3rd Regional Human Rights Defenders Forum yang diadakan oleh Forum Asia.
Keprihatinan Bersama Terhadap Jatuhnya Korban Warga Sipil di Jalur GAZA Palestina dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Kasus Pembunuhan Munir
Tgl terbit: Minggu, 11 Januari 2009
Perang antara kelompok Hamas dan Israel menjadi relevan bagi kita yang tinggal di Indonesia karena dua hal Pertama, hingga detik ini sudah ratusan warga sipil telah menjadi korban, terutama para perempuan dan anak-anak dan kenyataannya dunia punya cukup daya untuk mengentikan perang itu. Dewan Keamanan PBB yang didominasi Amerika Serikat dan kawan-kawannya hanya bisa menghasilkan seruan kosong tak bertuah, tak mampu selamatkan ratusan jiwa warga sipil di Jalur Gaza yang terus dicekam ketakutan dan terancam jiwanya. Kedua, perang ini juga telah membangkitkan banyak respon beberapa kelompok masyarakat Indonesia, sebagaimana yang tengah kita lakukan sore ini. Respon masyarakat begitu beragam, mulai dari pembacaan doa, aksi massa hingga aksi mobilisasi masyarakat untuk dijadikan milisi yang, katanya, akan dikirim untuk berperang mendukung rakyat Palestina. Aksi mobilisasi yang terakhir inilah yang patut mengundang keprihatinan kita.
PERNYATAAN SIKAP PB PEMUDA AL-IRSYAD
TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM YANG MEMBEBASKAN MUCHDI DARI TUDUHAN MEMBUNUH MUNIR

Tgl terbit: Rabu, 07 Januari 2009
Sehubungan dengan keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Desember 2008 yang menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa kasus pembunuhan Munir Thalib SH, mantan Deputi V BIN Muchdi Purwoprandjono, maka Pengurus Besar PEMUDA AL-IRSYAD menyatakan KEKECEWAANNYA yang mendalam terhadap keputusan tersebut.
Vonis bebas Mucdi PR dalam kasus pembunuhan Munir: Impunitas masih terus berlanjut, Negara dirongrong pelaku pelanggaran HAM
Tgl terbit: Selasa, 06 Januari 2009
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan mempertanyakan kredibilitas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Purwopranjono sebagai terdakwa dalam kasus pembunuh Munir. Putusan ini telah melukai rasa keadilan dan tidak sesuai dengan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan HAM.
PBB Harus Segera Akhiri Konflik Kemanusiaan di Timur Tengah
Tgl terbit: Senin, 05 Januari 2009
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mempertanyakan kredibilitas PBB untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan akibat konflik di Palestina. Kami sungguh menyesalkan masih berlanjutnya penyerangan terhadap masyarakat sipil di Palestina.
PUTUSAN BEBAS MUCHDI :
Intervensi Sistematis dalam Pengadilan Muchdi

Tgl terbit: Kamis, 01 Januari 2009
Komite Solidaritas Aksi untuk Munir mempertanyakan kredibilitas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Purwopranjono sebagai terdakwa pembunuh Munir. Putusan ini telah melukai rasa keadilan dan tidak sesuai dengan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan HAM.
Indonesia : Surga Bagi Pelaku Pelanggar HAM Terkait Bebasnya Muchdi PR dari Jeratan Hukum
Tgl terbit: Rabu, 31 Desember 2008
Akhir tahun 2008 Republik Indonesia kembali memperlihatkan jati dirinya sebagai surga bagi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia. Betapa tidak, dari kasus Timor Leste, Tanjung Priok 1984, Abepura sampai pada 31 Desember 2008, ketika putusan kasus pembunuhan Munir dibacakan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, para pencari keadilan hanya menyaksikan sebuah lelucon yang menafikan keadilan dan kebenaran dnegan bebasnya oknum pelaku dari jeratan hukum.
Penuntasan Kasus Munir : Tantangan Penegakan HAM 2008 Penuntasan Kasus Munir : Tantangan Penegakan HAM 2008
Tgl terbit: Selasa, 30 Desember 2008
Bahwa keadilan adalah amanah konstitusi dan dijamin oleh dasar negara. Bahwa hukum harus mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak seorang pun boleh diperlakukan dan menikmati hak-hak istimewa (equality before the law) dan penegakkannya harus dilakukan secara imparsial. Tidak satupun kejahatan dan pelaku kejahatan dapat lepas dari hukuman.
EVALUASI PENEGAKAN HAM
Catatan Peringatan 60 Tahun Deklarasi Universal HAM

Tgl terbit: Selasa, 09 Desember 2008
Evaluasi ini didasarkan pada ukuran platform nasional tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM. Kerangka implementasi platform ini adalah 1) ratifikasi konvensi internasional; 2) penguatan institusi dan harmonisasi aturan hukum nasional; 3) penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat; serta 4) penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Human Loves Human
KontraS dan 10th Jiffest 
Memperingati 60 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Human Loves Human KontraS dan 10th Jiffest Memperingati 60 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Kamis, 04 Desember 2008
Dalam rangka memperingati 60 Tahun Deklarasi Hak Asasi Manusia, KontraS memperingati Hari HAM Internasional yang akan jatuh pada 10 Desember 2008 dengan tema 'Human Loves Human'. Melalui tema ini, KontraS bersama para ikon pendukung Human Love Human, yaitu Nicholas Saputra, Riri Riza, Mira Lesmana, Darbotz (Tembok Bomber a.k.a Bomber Wall), Efek Rumah Kaca, Arie Dagienkz and Arian 13 (Seringai) mengajak publik untuk bersama menghadiri Pemutaran Film dalam Human Loves Human Section yang bekerjasama dengan Jiffest ke 10, yang dimulai 5 sampai dengan 9 Desember 2008.
Sepuluh Tahun Pengingkaran dan Impunitas Negara atas Kejahatan Berat HAM dalam Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II
Tgl terbit: Kamis, 13 November 2008
Sepuluh tahun yang lalu †13 November 1998- tentara (ABRI Saat itu) secara brutal menembaki para demonstran, yang utamanya adalah para mahasiswa di depan Kampus Universitas Atmajaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Karena lokasinya berada di sekitar Jembatan Semanggi, tragedi berdarah tersebut dinamakan banyak orang sebagai Peristiwa Semanggi I. penembakan dengan menggunakan peluru tajam ke arah sasaran tubuh yang mematikan itu mengakibatkan 17 orang tewas. Pada tubuh para korban tewas yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat di luar mahasiswa itu ditemukan luka tembak di kepala, jantung dan organ mematikan lainnya. Lebih dari itu , kebrutalan tentara yang terjadi sejak sekitar pukul 16.30 WIB pada tanggal 13 November 1998 hingga subuh menjelang 14 November 1998, mengakibatkan sekitar 418 orang luka berat, 54 orang terkena luka tembak walau tidak menyebabkan kematuan dan 407 orang luka ringan. Tragisnya, jatuhnya para korban disambut dengan yel-yel, tarian dan lagu-lagu mars berbagai kesatuan tentara serta teriakan komando prajurit yang biasa terdengar dalam sebuah medan pertempuran sebagai tanda kemenangan dalam perang. Semuanya terjadi demi mengamankan jalannya Sidang Istimewa MPR 1998 yang sejak awal ditentang keras rakyat, karena dinilai melegitimasi berlangsungnya kekuasaan Soeharto dan kekuatan Orde Baru, melalui Habibie, serta pelanggengan Dwi Fungsi ABRI.
Memahami Pemolisian; Buku Pegangan Para Aktivis HAM
Tgl terbit: Jumat, 07 November 2008
Dalam konteks penegakan HAM, Polisi memiliki peran yang unik. Di satu pihak sebagai agen utama penjaga keamanan, penegak hukum, pelayanan warga; dengan kata lain Polisi adalah pelindung hak asasi manusia (human rights protector). Namun pengalaman juga menunjukan suatu paradoks Polisi sebagai salah satu pelanggar HAM (human rights violator). Berbagai riset organisasi HAM menunjukan, praktek penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, hingga penyalahgunaan senjata api masih menjadi kegiatan rutin aparat kepolisian, baik di tingkat global maupun di Indonesia, baik berskala sistematis maupun spontanitas, baik itu direncanakan sebagai kebijakan institusi maupun sebagai ekspresi perilaku individual anggotanya.
Surat Terbuka kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Selasa, 04 November 2008
Pertama-tama, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesedian Bapak Andi Mattalata untuk berdiskusi bersama kami, guna membicarakan persoalan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dalam pertemuan ini, kami bermaksud menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang terjadi di masa lalu.
Memperingati HUT TNI ke-63
TNI Harus Hormati Prosedur Hukum untuk Menjaga Perdamaian

Tgl terbit: Senin, 06 Oktober 2008
Beberapa hari menjelang HUT TNI ke-63 yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober, kita kembali dikejutkan dengan tindakan arogan TNI yang melakukan penangkapan terhadap Tgk. Sanusi (Ketua Partai Aceh DPW Aceh Timur) di rumahnya di Desa Kruet Lintang, Kecamatan Peurelak, beserta Tgk. Ridwan Abu Bakar alias Nektu (Wakil Ketua Partai Aceh DPW Aceh Timur) pada tanggal 29 September 2008 sekitar pukul 01.00 WIB.
PEMBELAAN MUCHDI PR MENYESATKAN
Tgl terbit: Jumat, 26 September 2008
Setelah mencermati proses persidangan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, khususnya berkaitan dengan pemeriksaan saksi-saksi, maka Kami perlu menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut :
3 Tahun MoU Helsinki ; Serimonial Miskin Makna
Tgl terbit: Jumat, 15 Agustus 2008
Sejak subtansi perdamaian didebatkan dalam ruang-ruang dialog antara pemerintah dan GAM, sampai dengan disepakatinya sejumlah klausul kesepahaman dalam MoU Helsinki, beberapa subtansi tentang HAM yang dijabarkan didalamnya, patut di duga hanya untuk mengesankan bahwa para pihak cukup sensitive terhadap permasaalahan Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat konflik bersenjata. Seperti yang disimpulkan oleh DR. Edward Aspinal; “Peace Without Justice”.
Mendesak Presiden membatalkan eksekusi Hukuman mati bagi Sugeng dan Sumarsih
Tgl terbit: Kamis, 17 Juli 2008
HATI (Koalisi Hapus Hukuman Mati) yang terdiri dari beberapa organisasi dan individu yang memiliki perhatian bagi penghukuman mati di Indonesia, diantaranya KONTRAS, IMPARSIAL, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, PBHI Jakarta, HRWG dan PBHI mendesak Presiden untuk membatalkan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana Sugeng dan Sumarsih yang sedianya akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Terpidana mati Sumiarsih dan Sugeng telah dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang dan Porong Sidoarjo ke Rutan Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (15/7) malam. Keduanya merupakan terpidana mati kasus pembunuhan keluarga Letnan Kolonel Marinir Purwanto pada tahun 1988.
Statement Bersama Penyerahan Laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan
Tgl terbit: Selasa, 15 Juli 2008
Minggu ini laporan bilateral Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) akan diserahkan kepada Presiden Indonesia dan Timor-Leste. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan kemanusiaan terjadi dimana kelompok militia dan militer Indonesia, polisi dan pemerintah sipil bertanggungjawab secara institusional. Laporan tersebut seharusnya dipublikasikan segera mungkin dan tidak berupaya untuk menyerahkan tanggungjawab kejahatan di tahun 1999 dan sebelumnya.
Presiden Harus Mengedepankan Akuntabilitas
Tgl terbit: Selasa, 15 Juli 2008
Presiden SBY harus segera bekerja sama dengan DK PBB guna menindaklanjuti agenda keadilan bagi kejahatan timor leste setelah menerima secara resmi laporan KKP.
Mendesak DPR Meminta Pertanggungjawaban Jaksa Agung untuk Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Tgl terbit: Selasa, 01 Juli 2008
Kami mendesak DPR untuk meminta pertanggungjawaban Jaksa Agung untuk segera melakukan penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat. Jaksa Agung harus segera membentuk tim penyidik untuk memeriksa 4 berkas hasil penyelidikan Komnas HAM untuk selanjutnya dibawa ke Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc. Keempat berkas tersebut adalah, hasil penyelidikan Komnas HAM kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS); Kasus Kerusuhan Mei 1998; Kasus Wamena dan Wasior; dan Kasus Penghilangan Paksa Aktifis tahun 1997-1998.
Hari Internasional PBB Untuk Mendukung Korban Penyiksaan 2008: Membongkar Kebisuan Penyiksaan
Tgl terbit: Kamis, 26 Juni 2008
Hari ini, 26 Juni adalah hari yang bersejarah bagi seluruh umat manusia. Hari ini, umat manusia di seluruh dunia memperingati Hari Internasional Untuk Mendukung Korban Penyiksaan. Di hari inilah, umat manusia bersama-sama bergabung untuk mendukung korban suatu kejahatan yang dipandang sebagai musuh bersama seluruh umat manusia, yaitu Penyiksaan.
10 Tahun Statuta Roma; Indonesia Harus Ratifikasi ICC
Tgl terbit: Rabu, 25 Juni 2008
Koalisi masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, yang merupakan kumpulan organisasi masyarkat sipil yang mengkampanyekan ratifikasi dan implementasi ICC (International Criminal Court) pada tahun 2008 ini. Selain karena sdah dicanangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004-2009, ratifikasi ICC pada tahun ini akan menjadi ukuran keseriusan Indonesia dalam rejim keadilan internasional dan menghentikan impunitas.
PENAHANAN MUCHDI:

PELUANG DAN TANTANGAN PENUNTASAN KASUS MUNIR PENAHANAN MUCHDI: PELUANG DAN TANTANGAN PENUNTASAN KASUS MUNIR
Tgl terbit: Jumat, 20 Juni 2008
Komite aksi Solidaritas untuk Munir mengapresiasi penangkapan dan penetapan Muchdi PR (eks Deputi V BIN) sebagai tersangka baru oleh Kepolisian RI. Setelah penangkapan Muchdi, kami menilai terdapat beberapa tantangan bagi pengak hukum untuk menuntaskan kasus ini.
SERUAN UNTUK MENCEGAH KONFLIK DAN KEKERASAN
Tgl terbit: Selasa, 10 Juni 2008
Kami menyerukan kepada semua pihak untuk mencegah terjadinya konflik dan kekerasan. SKB tiga Menteri harus ditafsirkan sebagai penegasan bahwa organisasi Jamaah Ahmadiyah Indonesia tidak dibubarkan dan yang terpenting, larangan terhadap kekerasan dalam menyikapi perbedaan keyakinan. Karena itu semua pihak harus mengutamakan semangat kebebasan, kesederajatan, dan keadilan yang saling menghormati.
SELAMATKAN RAKYAT BURMA DARI BENCANA ALAM TUNDA PELAKSANAAN REFERENDUM
Tgl terbit: Jumat, 09 Mei 2008
Badai tropis Nargis yang dahsyat telah menewaskan 22.000 orang lebih, DI Burma beberapa hari lalu. Bahkan pemerintah Amerika Serikat memperkirakan jumlah korban bisa mencapai 100.000 orang. Meskipun demikian, tampaknya junta militer yang berkuasa tetap akan mengadakan referendum. Diberitakan junta hanya menunda pelaksanaan referendum di 47 kota.
Peran Kejaksaan dipertanyakan dalam penyelesaian kasus HAM.
Tgl terbit: Rabu, 07 Mei 2008
Peran Kejaksaan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat dipertanyakan secara serius oleh Komite CAT ,hal ini berkaitan pengembalian kasus terutama berkaitan dengan kasus penyiksaan. Disamping itu prosedur untuk menyelelesaikan kasus, apakah menjamin proses dan keadilan berjalan dengan baik. Terutama dalam konteks sulitnya komnas HAM memanggil para Jenderal.
FREE TIBET: No Human Rights, No Olympics FREE TIBET: No Human Rights, No Olympics
Tgl terbit: Selasa, 22 April 2008
Hari ini tanggal 22 April 2008, pemerintah Indonesia secara resmi menyambut dan mengarak Obor Olimpiade. Kami sangat menghargai upaya pemerintah kita menyambut obor tersebut, namun kami memiliki sikap yang berbeda terhadap simbol pesta olah raga dunia itu. Sebab sampai detik ini, penguasa China masih mengingkari janjinya untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusianya menjelang Olimpiade. Rakyat Tibet masih menghadapi penindasan dari rejim komunis China. Bahkan Obor Olimpiade dipaksakan akan melewati wilayah Tibet yang itu berarti tidak mengindahkan perasaan rakyat di sana.
Rekomendasi dewan HAM-UPR
Impunitas dan Perlindungan HRD jadi sorotan tajam

Tgl terbit: Selasa, 15 April 2008
Dewan HAM - UPR menaruh perhatian serius terhadap masalah Impunitas dan perlindungan HRD (human rights defender) di Indonesia. Kedua masalah tersebut, menjadi bagian utama dalam rekomendasi hasil sidang dewan HAM - UPR pada tanggal 9 April 2008.
Surat Terbuka:
Tentang Proses Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Anggota POMDAM Iskandar Muda Di Lhong Raya

Tgl terbit: Senin, 14 April 2008
Bahwa pada tanggal 29 Maret 2008 telah terjadi penembakan terhadap anggota Polisi Militer (POMDAM) Iskandar Muda di Lhong Raya Aceh Besar pukul 01.00 Wib yang bernama Sersan Ujang Ardiansyah (29 Tahun). Bahwa pada saat penembakan tersebut korban berada dalam satu mobil dengan 3 orang temannya yaitu Aduen, Mulyadi alias Rambong, dan Praka Gordon (anggota POMDAM Iskandar Muda). Bahwa setelah penembakan tersebut saksi Mulyadi alias Rambong melarikan diri dan belum diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang. Bahwa saksi Adun yang berada di dalam mobil tersebut langsung dibawa oleh TNI dan ditahan di tahanan POMDAM IM untuk dilakukan pemeriksaan awal.
"Masa Rentan dalam Medio penundaan"
Fakta Peristiwa harus jujur ditulis, tanpa pengurangan apapaun

Tgl terbit: Sabtu, 05 April 2008
Tantangan hasil final KKP adalah pengungkapan kebenaran atas kejahatan kemanusian yang terjadi yang juga ditunjukkan dengan tercatatnya pelaku dan pelaku yang paling bertanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsi termasuk Jenderal Wiranto. Fakta atas kejahatan tersebut tidak dapat dikompromikan , namun dicatat sebagai peristiwa tanpa pengurangan apapaun.
UPR : Penyelesaian Kasus dan reformasi Institusi Negara.
Tgl terbit: Jumat, 04 April 2008
Pengembalian berkas kasus oleh kejaksaan, kekerasan kendari dan sikap Menhan terhadap pemanggilan petinggi TNI oleh Komnas dan perkembangn kasus Cak Munir adalah situasi HAK ASASI MANUSIA yang menjadi salah satu agenda HAK ASASI MANUSIA Indonesia yang akan di bawa dalam sidang dan Lobby UPR yang akan diselenggarakan tgl 9 April 2008, dan pengambilan kesimpulan tgl 11 April 2008, di Geneva. Harapan terhadap Dewan HAK ASASI MANUSIA PBB dan masyarakat Internasional adalah untuk memberikan desakan terhadap Pemerintah Indonesia agar memenuhi standar Hukum HAK ASASI MANUSIA Internasional, baik penyelesaian kasus HAK ASASI MANUSIA maupun mekanisme kerja Intitusi Negara.
IN CHINA; NO HUMAN RIGHTS! NO OLYMPIC! IN CHINA; NO HUMAN RIGHTS! NO OLYMPIC!
Tgl terbit: Senin, 31 Maret 2008
Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia telah menyatakan dengan tegas bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Kesemuanya dikaruniai akal dan hati nurani dan menginginkan pergaulan satu sama lain dalam persaudaraan. Oleh karena itu, tidak diperkenankan adanya perlakuaan kejam dan penyiksaan terhadap dan penghinaan terhadap setiap orang. (Pasal 1 dan Pasal 5) Namun demikian kekerasan yang dilakukan Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) di Tibet saat sekarang jelas menyimpangi prinsip-prinsip kemanusiaan yang diatur dalam DUHAM.
Himbauan Obstruction of Justice Menteri Pertahanan
Tgl terbit: Selasa, 18 Maret 2008
Kesepakatan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dengan bekas Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto serta Kabainkum yang menghimbau agar para purnawirawan tidak memenuhi panggilan Komnas HAM merupakan cerminan dukungan pemerintah secara resmi terhadap pelanggengan praktik impunitas di Indonesia.
"LAPORAN AKHIR KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN HARUS INDEPENDEN DAN IMPARSIAL"
Tgl terbit: Selasa, 18 Maret 2008
Kami, masyarakat sipil dan kelompok korban, baik di Indonesia maupun Timor-Leste meminta Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-RDTL tidak memanipulasi kebenaran yang telah diakui oleh berbagai dokumen resmi; KPP-HAM Timor Timur, Pengadilan Adhoc di Jakarta, Pengadilan Kejahatan Berat di Dili, dan CAVR. Selain itu KKP harus berpihak pada korban pelanggaran berat HAM akibat kekerasan yang terjadi di Timor Leste.
Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Warga Tibet:
Hentikan pembantaian manusia di tibet!

Tgl terbit: Senin, 17 Maret 2008
Kami yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Warga Tibet (SOMASI TIBET) menyesalkan aksi pembantaian massal di lapangan Tiananmen, dan kasus-kasus lainnya seperti pelarangan terhadap kelompok minoritas Kristiani, muslim Uyghur, dan Falun Gong oleh pemerintah China. Kini warga Tibet yang merindukan kemerdekaan kembali di tekan dibawah todongan senjata pemerintahan Republik Rakyat China. Sebanyak 80 demonstrans dilaporkan terbunuh, biksu-biksu dan warga lainnya hidup dalam ketakutan.
Rencana Bantuan Militer AS kepada Militer Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 08 Februari 2008
Kami mempertanyakan kembali komitmen politik pemerintah Amerika Serikat terhadap Reformasi Sektor Keamanan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, terkait dengan permintaan Presiden George W. Bush untuk meningkatkan Anggara Bantuan Bilateral tahun 2009 menjadi 186 Juta Dolar dimana 16 juta Dolar diperuntukkan untuk pembiayaan militer Indonesia. (Jakarta Post, 4 Februari 2008).
Proyeksi Reformasi Sektor Keamanan 2008
Tgl terbit: Selasa, 08 Januari 2008
Reformasi sektor keamanan di Indonesia telah memasuki satu dasawarsa. Namun dalam masa itu kita belum melihat terjadinya perubahan signifikan di tingkat legislasi, institusi dan perilaku aktor-aktor di sektor keamanan. Secara umum, sampai 2007 Otoritas Politik Sipil terkesan “cari aman” dalam membina relasi dan penataan sektor keamanan. Konsekwensinya kebijakan sektor keamanan berhenti pada pembentukan aturan semata-mata.
Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (GEMAS)
Tgl terbit: Selasa, 08 Januari 2008
Setiap Jenderal Besar (purn) Suharto masuk rumah sakit, sebagaimana yang terjadi tanggal 4 Januari 2008, maka para pendukung Orde Baru selalu mengeluarkan tuntutan agar nama Suharto dicuci bersih, dari semua tuntutan atas kejahatan yang dilakukannya selama berkuasa selama 32 tahun.
MENJAGA KEBEBASAN BERAGAMA-BERKEYAKINAN :
MENYELAMATKANMARTABATBANGSA

Tgl terbit: Senin, 07 Januari 2008
Tahun 2007 berakhir dengan catatan kelam dan duka mendalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekerasan atas nama agama merebak tanpa penyelesaian berarti. Televisi menayangkan secara gegap gempita mesjid dan rumah komunitas Ahmadiyah dibakar sekelompok orang sementara polisi bersiaga tanpa berbuat banyak. Kelompok AI-Qiyadah digelandang ke kantor polisi : ditobatkan dan sebagian dikriminalisasi. Lia Eden menjalani 2 tahun penjara demi keyakinannya.
Proyeksi Penegakan HAM 2008:
Ketidakmauan Penegakan HAM Berlanjut

Tgl terbit: Kamis, 03 Januari 2008
Koalisi Organisasi Non Pemerintah Hak-hak Asasi Manusia dan Korban Pelanggaran HAM yang terdiri dari Arus Pelangi, Demos, FSPI, HRWG, Imparsial, Kalyanamitra, LBH-APIK, Praxis, Jaringan Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (JSKK), INFID, Jaringan relawan Kemanusiaan (JRK), KontraS, Setara Institute, PBHI, Prakarsa, SHMI, Wahid Institute, YLBHI, bermaksud menyampaikan catatan
Penegakkan Hukum dan HAM Belum Menjadi Agenda Pemerintah Hak-Hak Korban Terabaikan
Tgl terbit: Jumat, 28 Desember 2007
Di tahun 2007 kondisi penegakan hukum dan HAM di Sumatera Utara belum menunjukan arah perbaikan, malah justru sebaliknya cenderung mengalami kemunduran. Kekerasan, penyiksaan, teror, indimidasi, perampasan hak, serta pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara mengalami peningkatan yang sangat tajam. Bahkan tahun 2007 diakhiri dengan kematian seorang nelayan akibat penembakan aparat TNI AL.
Surat Terbuka untuk KOMNAS HAM : Mendesak Pembentukan Tim Ad Hoc untuk Kasus-kasus Penggalian Kuburan yang Diduga Korban Konflik di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 26 Desember 2007
Sehubungan dengan surat kami tanggal 30 Januari 2006 dengan nomor surat 65/SK/KontraS-Aceh/I/2006 perihal Surat Terbuka untuk KOMNAS HAM tentang Penggalian Kuburan Korban Konflik di Aceh, kami meminta kepada Komnas HAM agar dapat segera membentuk tim ad hoc untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap kuburan-kuburan yang diduga korban konflik di Aceh dengan melibatkan unsur tim forensik, kepolisian, masyarakat dan unsur organisasi HAM, dan memantau temuan kuburan korban konflik tersebut di kemudian hari.
Catatan Peringatan Hari HAM 2007 Catatan Peringatan Hari HAM 2007
Tgl terbit: Jumat, 07 Desember 2007
Tahun 2007 adalah saat dimana pengaruh prakarsa publik atas negara mulai terasa. Masyarakat mampu melepaskan diri dari kubang kekecewaan, membangun kemandirian untuk mengejar keadilan yang gagal disediakan oleh pemerintah. Sampai disini, perbaikan kondisi HAM di Indonesia mulai menampakkan potensi-nya.
Kekerasan terhadap Kelompok Minoritas Muslim di Bangil, Pasuruan
Tgl terbit: Senin, 03 Desember 2007
Tim Pembela Kebebasan Beragama, KontraS dan LBH Jakarta menyesalkan terjadinya aksi kekerasan dan pengrusakan mesjid dan rumah yang dilakukan oleh sekelompok massa berjumlah 200an orang kepada kelompok minoritas muslim di Bangil, Jawa Timur pada pukul 00.15 WIB, 26 November 2007 di tengah pemukiman penduduk.
MENDORONG PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN AKSES LUAS BAGI PELAPOR KHUSUS PBB PENYIKSAAN BERKUNJUNG KE PAPUA
Tgl terbit: Rabu, 14 November 2007
Kurang lebih 9 bulan dalam tahun 2007, Indonesia di kunjungi tiga pejabat tinggi HAM PBB diantaranya Hina Jilani (Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Pembela HAM), datang untuk melihat kondisi para pembela HAM pada bulan Juni, Louise Abrour (Ketua Komisi Tinggi HAM PBB ) bulan Juli dan Prof. Manfred Nowak Pelapor Khusus PBB mengenai penyiksanaan.
Monitoring Terhadap Kekerasan Kepolisian Sumatera Utara
Tgl terbit: Rabu, 07 November 2007
Polisi sipil seyogyanya bermakna sebagai sekelompok orang sipil yang dipersenjatai untuk melindungi masyarakat dalam keadaan damai. Sebagai seorang sipil polisi seharusnya sadar betul bahwa yang dihadapi dalam pekerjaannya adalah manusia yang berkehendak untuk diperlakukan sebagai manusia, bukan barang, dan adalah sesuatu yang kontraproduktif dengan jati diri yang sipil tersebut jika kemudian polisi belaku seolah-olah manusia yang dihadapi dalam pekerjaannya adalah barang.
Mengecam Keputusuan 'Keadaan Darurat' di Pakistan Mengecam Keputusuan 'Keadaan Darurat' di Pakistan
Tgl terbit: Rabu, 07 November 2007
KontraS dan HRWG secara tegas menngecam keputusan Presiden Pakistan Perves Musharraf yang mendeklarasikan Negara (Pakistan) dalam keadaan bahaya (Emergency Rule) pada 4 November 2007. Menurut kami, tindakan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan semangat demokartisasi, bukan hanya di Pakistan, akan tetapi di kawasan Asia. Terlebih status keadaan bahaya tersebut justru digunakan untuk melonggarkan pemerintahannya melakukan serangkaian kekerasan.
Pembentukan Tim Komnas HAM & Kejaksaan Agung Pembentukan Tim Komnas HAM & Kejaksaan Agung
Tgl terbit: Kamis, 01 November 2007
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik rencana Komnas HAM dan Kejaksaan Agung RI yang membentuk tim guna memecahkan kebuntuan proses hukum kasus pelanggaran HAM Berat. Upaya ini merupakan terobosan yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, terutama para korban pelanggaran berat HAM kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, kasus Mei 1998, kasus Wamena-Wasior dan kasus Penculikan dan Penghilangan Aktivis 1997-1998.
Indonesia sebagai Presiden DK PBB. Diantara Prestasi , harapan dan menjadi "kambing Hitam"
Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2007
Mulai 1 Nov 2007; besok Indonesia resmi sebagai Presiden DK PBB. Satu posisi yang; strategis untuk mengkoordinasikan anggota DK PBB dalam merespon perkembangan politik dunia. Disamping sebagai;; kehotmatan , posisi ini juga melahirkan tantangan , terutama atas pilihan politik Indonesia dalam ikut serta menciptakan perdamaian dunia dengan menjunjung tinggi nilai HAM dan demokrasi.
TIGA TAHUN PEMERINTAHAN SBY-JK: HAM DIUJUNG LIDAH
Tgl terbit: Senin, 22 Oktober 2007
Pada 20 Oktober 2007, tepat tiga tahun SBY-JK menjalankan pemerintahan. Selama tiga tahun tersebut pula Agenda Hak Asasi Manusia (HAM) dijalankan secara parsial. Isue HAM masih sebatas jargon dibanding upaya penegakannya. Terutama penegakan HAM dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, masih dilihat sebagai ancaman terhadap kekuasan dibanding tanggungjawab negara terhadap korban. Negara sejauh ini belum pernah mengambil jarak tegas antara kekuasaannya dan pelaku pelanggaran HAM.
PERINGATAN HARI PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI SEDUNIA
Tgl terbit: Rabu, 10 Oktober 2007
Bertepatan dengan Hari Penghapusan Hukuman Mati Sedunia, KontraS mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia. Selain sejalan dengan tema internasional, Proposed UN General Assembly resolution for a Resolution for a Universal Moratorium on Executions, hal ini merupakan langkah mendesak yang mungkin dilakukan saat ini, berkenaan dengan rencana eksekuasi terhadap terdakwa Bom Bali I, Amrozi Bin H. Nurhasyim, Ali Ghufron dan Imam Samudera
Evaluasi Dengar Pendapat V Komisi Kebenaran dan Persahabatan
Tgl terbit: Kamis, 27 September 2007
Sisi positif dari dengar pendapat ke V yang diadakan oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) di Dili adalah penyiaran langsung proses tersebut melaui Televisi dan radio Leste. Hal ini yang tidak terjadi di Indonesia. Padahall jika pengungkapan kebenaran ini menjadi isu strategis bagi kedua negara, harus sejak awal ditetapkan bahwa proses dengar pendapat harus disiarkan secara langsung lewat media-media resmi dikedua negara. Tujuannya agar masyarakat dari kedua negara bisa sama-sama mengetahui apa yang terjadi.
SEJAK AWAL ABRI/TNI TERLIBAT KEKERASAN DI TIMOR LESTE
Tgl terbit: Rabu, 26 September 2007
Pada hari kedua dengar pendapat V Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) tanggal 26 September 2007, di Dili, didengar kesaksian Fransisco de Carvalho Lopes pendiri FPDK-BRTT. Dari keterangannya menunjukan keterlibatan ABRI/TNI sejak awal kekerasan berkecamuk di Timor Leste. ABRI/TNI melalui operasi Komodo juga menginisiasi pembentukan Apodeti. Fakta ini semakin mempertegas kekerasan yang berlangsung di Timor Leste sejak awal terjadi telah secara sistematis dan meluas jauh sebelum kekerasan 1999. Sehingga fakta ini menjadi tambahan bukti kuat adanya pelanggaran berat HAM di Timor Leste.
STOP! Aksi Kekerasan terhadap para Biksu di Myanmar
Tgl terbit: Rabu, 26 September 2007
KontraS menyesalkan aksi brutal terhadap aksi damai yang dilakukan oleh para Biksu di Myanmar. Aksi para Biksu menentang pemerintahan Junta Militer yang berlangsung sejak 23 September 2007 dengan damai, akhirnya telah dilukai dengan aksi brutal dari pihak Pemerintah Junta sendiri. Hari ini ribuan Biksu di tembaki gas air mata, dipukuli dan ditangkapi. Bukan hanya perlakukan kekerasan, tetapi juga penangkapan 1000 demonstran termasuk sekitar 80-an biksu yang ditangkapi langsung dimasukkan ke dalam truk polisi.
PEMERINTAH HARUS BERTINDAK KORUPSI SOEHARTO & MAFIA PERADILAN, MUSUH REPUBLIK PEMERINTAH HARUS BERTINDAK KORUPSI SOEHARTO & MAFIA PERADILAN, MUSUH REPUBLIK
Tgl terbit: Rabu, 26 September 2007
Melalui pernyataan ini, kami hendak menyampaikan keprihatinan atas keadaan penegakan hukum kita, sekaligus etika perpolitikan terkini. Keprihatinan kami dipicu vonis MA yang memenangkan gugatan Soeharto atas Majalah TIME dan peluncuran program PBB tentang Inisiatif Penyelamatan Aset Yang Dicuri pemimpin politik, khususnya Soeharto.
"REKONSILIASI TANPA KEADILAN HANYA OMONG BELAKA"
Tgl terbit: Selasa, 25 September 2007
Permintaan saksi Tomas A Goncalves ( mantan bupati ermere dan panglima partisan Apodeti)dalam dengar pendapat terbuka ke 5 CTF/KKP di Dili, yang meminta untuk melanjutkan temuan dalam KKP ke pengadilan HAM internasional (International Tribunal), harus di respon oleh KKP dalam bentuk rekomendasi yang akan dihasilkan komisi.
Peluncuran Buku Laporan Hak Asasi Manusia Tahun 2006
HAM Belum Jadi Etika Politik

Tgl terbit: Senin, 24 September 2007
Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kerja-kerja KontraS dalam mengawal proses demokrasi dan pengakan HAM sepanjang tahun 2006, KontraS meluncurkan Buku Laporan Tahunan HAM 2006, pada September 2007 ini. Meski terlambat, KontraS berharap catatan ini dapat menjadi cermin bagi pengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam menjalankan tanggungjawab negara kepada rakyatnya dan menjadi pelajaran bagi masyarakat sipil, khususnya korban pelanggaran HAM untuk terus membangun harapan dan berjuang dalam merebut keadilan.
Komisi Kebenaran dan Persahabatan RI-RDTL
Diskriminatif antara Pelaku dan Korban

Tgl terbit: Senin, 24 September 2007
Sekali lagi bukti bahwa KKP/CTF tidak kredibile dan transparan. Hal ini dibuktikan dengan hearing tertutup yang dilakukan terhadap Xanana Gusmao. Pada 24 September 2007 di Dili, Timor Leste. Ketertutupan terhadap Xanana Gusmao ini merupakan pengulangan sebagaimana yang dilakukan terhadap Habibie dan Ramos Horta. Ketertutupan ini menunjukkan KKP/CTF bekerja di luar prinsip Hukum HAM Internasional.
Komisi Kebenaran dan Pesahabatan (KKP) Terbukti Menjadi Instrumen Impunitas
Tgl terbit: Jumat, 21 September 2007
Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Timor Leste †Indonesia akan menyelenggarakan dengar pendapat umum (public hearing) di Dili, pada 25-27 September 2007 mendatang. Diantara yang akan memberikan peryataan dalam hearing tersebut adalah Jose Ramos Horta (Presiden Timor Leste), Xanana Gusmao (Perdana Menteri Timor Leste), Thomas Goncalves, Rui Lopes, Joni Marques (terdakwa Lolotoe) dan kemungkinan tiga orang dari korban.
SURAT TERBUKA: Rekomendasi Bersama Segera Pulangkan Tapol Aceh Sambil Menunggu Pembebasan Lebih Lanjut!
Tgl terbit: Kamis, 20 September 2007
Perdamaian Aceh telah berjalan 2 tahun. Ada beberapa mandat dalam MoU yang ditandatangani pemerintah RI dan GAM di Helsinki yang belum dijalankan. Salah satunya adalah pembebasan Tapol/Napol Aceh yang ditangkap dan ditahan ketika masa konflik. Pemerintah pusat telah memberikan amnesti terhadap 1.488 mantan Tapol/Napol GAM yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) di seluruh Indonesia dan memberikan remisi terhadap 366 mantan Tapol/Napol yang ada di LP di seluruh Aceh.
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS KASUS ORANG HILANG
Tgl terbit: Jumat, 31 Agustus 2007
KontraS, HRWG, IKOHI dan Keluarga Korban untuk mempertanyakan janji pemerintah untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi anti penghilangan orang secara paksa. Hal ini kami sampaikan dalam momentum hari internasional penghilangan orang secara paksa yang diselenggarakan pada setiap tanggal 30 Agustus 2007 di seluruh dunia.
Refleksi Hari Orang Hilang Sedunia : Belum Ada Itikad Baik Negara Menuntasan Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa
Tgl terbit: Kamis, 30 Agustus 2007
Kasus-kasus penghilangan orang secara paksa sangat dipengaruhi oleh kondisi politik di negara tersebut. Indoensia memiliki sejarah kelam untuk hal ini. Masa-masa transisi yang dilewati negeri ini sejak orde lama menuju Orde Baru dan Orde Baru yang harus digantikan Orde Reformasi harus mengorbankan banyak orang yang dihilangkan demi perubahan negara ke arah yanglebih baik
KontraS Aceh Gelar Pendidikan HAM untuk Korban
Tgl terbit: Rabu, 29 Agustus 2007
Banda Aceh †Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS Aceh) akan melaksanakan pendidikan HAM untuk korban pelanggaran HAM di Bireun dan Bener Meriah. Pendidikan HAM di Bireun akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus-1 September 2007 yang akan diikuti oleh peserta dari Kab. Bireun, Pidie dan Pidie Jaya. Sedangkan pelaksanaan pendidikan HAM di Kab. Bener Meriah akan diadakan di Simpang Tiga Redelong pada tanggal 2-4 September 2007 dengan peserta dari Kab. Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Deklarasi Korban Pelanggaran HAM Indonesia; Kami Tidak Pernah Lupa dan Selalu Ingat Negara Belum Menuntaskan Tanggung Jawabnya!
Tgl terbit: Selasa, 28 Agustus 2007
Tidak ada prestasi yang mengesankan dari berlalunya rezim-rezim pemerintahan di negeri ini dari kacamata para korban pelanggaran HAM. Nyawa manusia tidak dihargai sebagaimana mestinya, penegakan hukum masih bersifat selektif-belum menjangkau mereka yang memainkan politik kekuasaan, negara begitu bebal ketika publik menagih pertanggungjawabannya, dan penguasa juga tidak sadar dengan membiarkan bebas mereka yang harus berhadapan dengan hukum, di masa depan tidak ada jaminan sistem hukum akan adil. Masalah inilah yang selalu membuat kami, para korban pelanggaran HAM, terus berkumpul dan terus mensuarakan hak-hak kami.
"DUA TAHUN MoU HELSINKI"
Tgl terbit: Selasa, 14 Agustus 2007
Penandatangan MoU Helsinki pada 2005 belum diikuti dengan implementasi penyelesaian pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh pada masa lalu. Dalam waktu dua tahun ini, agenda kemanusian lebih merujuk pada program-program pasca trunami. Padahal MoU Helsinki muncul karena adanya konflik dan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian yang sangat meluas dan mendalam di kalangan masyarakat sipil di Aceh.
"Potret Hitam Diskriminasi berbasis Rasial, Etnik dan Keturunan Di Indonesia"
Tgl terbit: Jumat, 03 Agustus 2007
HRWG, mewakili anggota koalisi Ngo Ham di Indonesia akan mengikuti sidang Komite anti Diskriminasi Rasial PBB pada tanggal 8-9 Agustus 2007 di Jenewa yang akan membahas laporan Pemerintah Indonesia mengenai pelaksaan Konvensi Anti Diskriminasi Rasial (CERD). Pemerintah RI telah mengirimkan laporannya pada tahun 2006.
Surat Terbuka: Masukan Masyarakat Sipil Kepada Komisi Kebenaran Dan Persahabatan Republik Indonesia Dan Republik Timor Leste
Tgl terbit: Jumat, 27 Juli 2007
Kepada YTH
KETUA KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN
Bapak. Benyamin Mangkoedilaga (Indonesia)
Bapak. Dionisio Da Costa Babo Soares (Timor Leste)
KONGRES II FEDERASI KONTRAS : Mendorong Akuntabilitas Institusi Negara
Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2007
Federasi KontraS mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dari Sabang sampai Merauke serta melakukan reformasi yang terarah terutama bagi penegakkan HAM di Indonesia. Federasi KontraS juga mendesak institusi-institusi negara untuk lebih progressif dalam menegakkan HAM dan jagan hanya jargon-jargon saja.
Terlanggarnya Hak-hak Konstitusional Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Immanuel Sukapura Cilincing Jakarta Utara Dalam Menjalankan Ibadah
Tgl terbit: Selasa, 17 Juli 2007
Kami menyesalkan tidak adanya langkah hukum efektif yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat keamanan terhadap aksi-aksi pelarangan dan pengusiran yang dilakukan oleh sekelompok massa terhadap kelompok-kelompok minoritas yang akan beribadah. Sementara aparat kepolisian yang memiliki fungsi untuk menjaga keamanan membiarkan aksi-aksi kekerasan tersebut terjadi. Padahal jelas, kebebasan untuk beribadah maupun berkeyakinan warga negara dijamin oleh konstitusi RI serta prinsip-prinsip hukum internasional dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik.
Penilaian Uni Eropa, Sebaiknya Termasuk penggunaan Penerbangan Sipil Indonesia untuk Kepentingan Operasi Intelejen
Tgl terbit: Selasa, 10 Juli 2007
Kami menyambut baik assesment yang dilakukan oleh Komisi Uni Eropa terhadap kondisi penerbangan sipil Indonesia. Sebab hal itu dapat menjadi stimulus bagi perbaikan kualitas kinerja perusahaan penerbangan Indonesia dalam memprioritaskan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang
Komnas HAM Menolak Bekerja pada Kasus Alas Tlogo
Tgl terbit: Sabtu, 07 Juli 2007
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam rekomendasi Komnas HAM (6 Juni 2007) yang meminta Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) untuk menangani kasus penyerangan terhadap warga sipil di desa Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur. Sikap ini merupakan bentuk penolakan pelaksanaan kerja oleh Komnas HAM
HUT Bhayangkara Ke 61: rofesionalisme Polisi Masih Berupa Harapan HUT Bhayangkara Ke 61: rofesionalisme Polisi Masih Berupa Harapan
Tgl terbit: Jumat, 29 Juni 2007
KontraS menilai diusianya yang sudah dewasa, Polri seharusnya sudah menanggalkan citranya sebagai institusi kekerasan konvensional. Momentum hari Bhayangkara ke-61 ini bisa jadi titik pijakan merefleksikan kinerja institusi Polri, khususnya dari sudut pandang masyarakat sipil. Watak-watak primitif institusi polisi yang identik dengan masa lalu (Orde Baru) masih juga muncul.
KOMNAS HAM HARUS SELIDIKI KEKERASAN TERHADAP HUMAN RIGHTS DEFENDER
Tgl terbit: Selasa, 26 Juni 2007
Baru beberapa hari yang lalu Indonesia menerima kedatangan Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Perlindungan Pembela HAM Hina Jilani, namun kekerasan demi kekerasan terhadap HRD tidak pernah berhenti. Paska kepulangan Hina Jilani beberapa waktu yang lalu, telah terjadi beberapa peristiwa kekerasan terhadap HRD di berbagai daerah, antara lain:
Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan 26 Juni 2007
Tgl terbit: Minggu, 24 Juni 2007
Jaringan Anti Penyiksaan di Indonesia mendesak aparat pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan perhatian yang serius terhadap tindakan penyiksaan kepada masyarakat. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah khusus untuk menghentikan praktek penyiksaan dan membuat aturan-aturan yang dapat membawa pelaku penyiksaan ke pengadilan.
KAPOLRI HARUS PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL KAPOLRI HARUS PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL
Tgl terbit: Kamis, 21 Juni 2007
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan meminta Kapolri Jenderal Sutanto dan jajaran Polri untuk berhati-hati menangani aksi-aksi terorisme. Pernyataan Kapolri yang meminta agar penembakan Abu Dujana dimaklumi justru membenarkan adanya kesalahan. Karena itu, KontraS meminta adanya pertanggungjawaban hukum.
Laporan Sementara<br>
Insiden Alas Tlogo, Lekok, Pasuruan (6 Juni 2007) Laporan Sementara
Insiden Alas Tlogo, Lekok, Pasuruan (6 Juni 2007)

Tgl terbit: Kamis, 07 Juni 2007
Pada tanggal 30 Mei 2007, terjadi tindak kekerasan dan penembakan terhadap warga sipil di Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Peristiwa ini mengakibatkan 4 (empat) orang warga sipil tewas seketika, dan sekitar 8 (delapan) orang warga sipil mengalami luka-luka.
Kunjungan Resmi Special Representative of the UN Secretary General on Human Rights Defenders Mrs Hina Jilani
Tgl terbit: Senin, 04 Juni 2007
KontraS dan HRWG menyambut baik kunjungan Wakil-Khusus Sekjen PBB untuk Pembela HAM (Special Representative of the UN Secretary General on Human Rights Defenders) Mrs Hina Jilani, pada 5-13 Juni 2007. Dalam menjalani undangan resmi pemerintah Indonesia ini, Hina Jilani berencana untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah Indonesia dan Komnas HAM di Jakarta, Aceh dan Papua. Hina Jilani juga akan menerima pengaduan langsung dari korban serta para pembela HAM.
"Komisioner yang layak bagi KOMNAS HAM masa depan"
Tgl terbit: Sabtu, 02 Juni 2007
Situasi politik telah pula berganti selama 3 periode KOMNAS HAM .Dalam situasi yang berubah ini Komnas HAM dituntut untuk mengambil peran-peran yang strategis dengan mengembangkan efektifitas penyelidikan pro-yustisia, penerapan kekuatan sub-poena, dan kemitraan strategis dengan lembaga penegak hukum lain. Kemampuan menjalankan peran-peran strategis ini, tentu akan menjadi modal besar bagi Komnas HAM dalam bekerja. Pada gilirannya nanti akan memperkuat independensi Komnas itu sendiri.
Mengambil Pelajaran dari Insiden Sutiyoso di Australia untuk Menentang Impunity di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2007
Insiden Let Jend (purn ) Sutyoso di Australia terkait gelar perkara kasus Balibo 1975 Timor Leste menjadi bukti satu tahap kemenangan korban pelanggaran Berat HAM untuk menentang impuinity dan memastikan adanya proses keadilan. Prinsip Internasional Hukum HAM menyatakan bahwa kejahatan berat HAM harus diadili dan setiap negara wajib mengambil langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut
SUTIYOSO TIDAK BISA MENUNTUT IMUNITAS DARI NEGARA
Tgl terbit: Rabu, 30 Mei 2007
Pemerintah dan semua pihak seharusnya menghormati proses hukum yang digelar di NSW Australia untuk pengadilan kasus pembunuhan jurnalis Australia di Balibo, Timor Leste pada tahun 1975 yang diduga melibatkan beberapa anggota Kopassus (dulu Kopashanda). Ini adalah sebuah proses pencarian keadilan oleh keluarga korban sejak lebih dari 30 tahun yang lalu.
Peringatan 9 tahun Reformasi Peringatan 9 tahun Reformasi
Tgl terbit: Senin, 21 Mei 2007
Sembilan tahun sudah reformasi bergulir, sejak rejim fasis boneka imperialis ditumbangkan oleh gerakan pemuda dan mahasiswa yang didukung oleh masyarakat pada 21 Mei 1998. Pertanyaannya, kenapa reformasi tidak menghasilkan perubahan yang berarti bagi penghidupan sehari-hari dan nasib rakyat Indonesia, meskipun rejim terus berganti?
Ikrar dan Komitment Indonesia Harus Membasis pada Realitas HAM yang terjadi Di Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 16 Mei 2007
Pencalonan kembali keanggotaan Indonesia untuk menjadi anggota Dewan HAM periode 2007-2010 tidaklah cukup dengan ikrar dan janji (pledge and commitment) menjalankan RANHAM, meratifikasi konvensi internasional dan bekerja sama secara prosedural dengan mekanisme PBB khususnya Dewan HAM. Pada 12 April 2007, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan kembali pledge and commitment ke Majelis Umum PBB untuk pemilihan anggota Dewan HAM
HASIL RESHUFFLE HARUS PERBAIKI PENEGAKAN HUKUM & HAM
Tgl terbit: Selasa, 08 Mei 2007
Kami mendesak Presiden SBY untuk memastikan bahwa pejabat hukum hasil reshuffle terbatas dapat membawa perbaikan penegakan hukum dan HAM. Pejabat hukum yang baru, yaitu Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM harus mau membuat terobosan. Jika tidak, hasil reshuffle akan sia-sia, sebaliknya kian menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan.
SIDANG IPU Politik Luar Negeri Indonesia Terancam Sikap Sektarianisme Parlemen
Tgl terbit: Senin, 07 Mei 2007
Kami mengkhawatirkan sikap Politik Luar Negeri Indonesia yang selama ini bebas aktif dengan berbasis nilai-nilai HAM dan Demokrasi akan terancam oleh desakan kepentingan sektarian yang dimunculkan dalam pembahasan resolusi kerjasama internasional untuk memerangi terorisme dalam pertemuan IPU. Sebagaimana diketahui, bahwa DPR RI menyetujui usulan penarikan pasukan asing (Amerika Serikat) dari Irak
Ancaman Hukuman Mati TKI Asal Aceh di Malaysia: Pemerintah Aceh Harus Tunjukkan Sikap yang Bertanggung Jawab!
Tgl terbit: Selasa, 17 April 2007
Ancaman hukuman mati terhadap TKI asal Aceh di Malaysia tidak bisa hanya dilihat sebatas persoalan kriminalitas belaka. Di samping adanya persoalan membanjirnya TKI legal dan illegal di luar negeri yang terjadi setiap tahunnya, jangan lupa, Aceh juga pernah mengalami konflik berkepanjangan yang salah satu dampaknya adalah meningkatnya jumlah pelarian politik atau pencari suaka di luar negeri. Sayangnya, MoU Helsinki hanya menyebutkan reintegrasi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik dan masyarakat korban konflik. Tidak ada penyebutan secara spesifik tentang proses reintegrasi terhadap korban konflik dan atau pelarian politik yang sampai sekarang masih berada di luar negeri.
Ancaman Hukuman Mati TKI Asal Aceh di Malaysia : Pemerintah Aceh Harus Tujukkan Sikap yang Bertanggung Jawab!
Tgl terbit: Selasa, 17 April 2007
Ancaman hukuman mati terhadap TKI asal Aceh di Malaysia tidak bisa hanya dilihat sebatas persoalan kriminalitas belaka. Di samping adanya persoalan membanjirnya TKI legal dan illegal di luar negeri yang terjadi setiap tahunnya, jangan lupa, Aceh juga pernah mengalami konflik berkepanjangan yang salah satu dampaknya adalah meningkatnya jumlah pelarian politik atau pencari suaka di luar negeri. Sayangnya, MoU Helsinki hanya menyebutkan reintegrasi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik dan masyarakat korban konflik.
Surat Terbuka Aksi Diam Hitam Kamisan: Penuntasan Kasus Pembunuhan Munir Surat Terbuka Aksi Diam Hitam Kamisan: Penuntasan Kasus Pembunuhan Munir
Tgl terbit: Kamis, 12 April 2007
Pertama-tama, kami korban dan keluarga korban pelanggaran HAM bermaksud menyampaikan pemberitahuan kepada Bapak Presiden, bahwa setiap hari Kamis, pukul 16.00 Wib-17.00 Wib kami melakukan aksi diam hitam di depan Istana Presiden. Upaya ini kami lakukan agar Bapak segera menunjukan keberpihakan dan melakukan langkah konkrit untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM;
SPECIAL RAPPORTEUR RESMI LAPORKAN KASUS MUNIR KE DEWAN PBB
Tgl terbit: Rabu, 04 April 2007
(KASUM) mengapresiasi langkah Specia! Rapporleur on Extra Judicial Execution Prof. Philips AIston yang secara resmi melaporkan kasus Munir ke Dewan HAM PBB. Dalam Sidang Dewan HAM PBB di Geneva, Alston mendesak Presiden RI mempublikasikan hasil Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk presiden SBY atas Kasus Munir dan melanjutkan pengusutan. Hal ini disampaikannya sekaligus menanggapi surat Pemerintah RI mengenai kasus Munir, tanggal 19 Januari 2007.
EVALUASI HEARING II KOMISI KEBENARAN PERSAHABATAN: "PANGGUNG KEBOHONGAN DAN PENGINGKARAN KEBENARAN"
Tgl terbit: Sabtu, 31 Maret 2007
Proses dengar Pendapat yang dilaksanakan KKP di Hotel Crowne di Jakarta, 26-30 Maret 2007 lalu menjadi gambaran umum pengingkaran kebenaran. Hal ini terbukti dengan Pengingkaran fakta atas kejahatan yang terjadi pada momentum 1999. Kenyataan ini tidak hanya merugikan agenda keadilan bagi korban, namun juga meyakinkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional, bahwa KKP hanya merupakan alat melegitimasi kebohongan di ladang impunitas
Demi Perdamaian Penegakan Hukum Adalah Prioritas Utama
Tgl terbit: Rabu, 28 Maret 2007
Setelah rentetan kekerasan dan kriminalitas di penghujung tahun 2006 yang lalu belum terlupakan dari memori kolektif kita, memasuki tahun 2007 sampai detik ini, kekerasan dan meningkatnya kriminalitas seakan-akan tidak terbendung. Kritik yang disampaikan beberapa LSM dan aktifis bahwa telah terjadi indikasi kegagalan reintegrasi di Aceh telah ditampik oleh AMM pada saat itu. Namun yang terjadi hari ini adalah kekhawatiran pada saat itu.
Demi Perdamaian Penegakan Hukum Adalah Prioritas Utama
Tgl terbit: Rabu, 28 Maret 2007
Setelah rentetan kekerasan dan kriminalitas di penghujung tahun 2006 yang lalu belum terlupakan dari memori kolektif kita, memasuki tahun 2007 sampai detik ini, kekerasan dan meningkatnya kriminalitas seakan-akan tidak terbendung. Kritik yang disampaikan beberapa LSM dan aktifis bahwa telah terjadi indikasi kegagalan reintegrasi di Aceh telah ditampik oleh AMM pada saat itu. Namun yang terjadi hari ini adalah kekhawatiran pada saat itu.
Penegakan Hukum Adalah Prioritas Utama
Tgl terbit: Rabu, 28 Maret 2007
Setelah rentetan kekerasan dan kriminalitas di penghujung tahun 2006 yang lalu belum terlupakan dari memori kolektif kita, memasuki tahun 2007 sampai detik ini, kekerasan dan meningkatnya kriminalitas seakan-akan tidak terbendung. Kritik yang disampaikan beberapa LSM dan aktifis bahwa telah terjadi indikasi kegagalan reintegrasi di Aceh telah ditampik oleh AMM pada saat itu. Namun yang terjadi hari ini adalah kekhawatiran pada saat itu.
KKP, CARA MELUPAKAN HAK KORBAN
English Version

Tgl terbit: Rabu, 28 Maret 2007
Kami dari elemen masyarakat sipil di Indonesia dan Internasional menyayangkan bahwa proses kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) antara Pemerintah Timor Leste dan Indonesia tidak mengoptimalkan penglibatan unsur korban dan masyarakat sipil di dalam proses hearing ini. Kami melihat bahwa proses KKP hanya upaya untuk menutupi kebenaran yang dialami oleh para korban dan masyarakat.
Konvensi Anti Penghilangan Paksa dan Penuntasan Kasus Penculikan dan Penghilangan Aktifis 1997/1998
English version

Tgl terbit: Jumat, 23 Maret 2007
Kami memandang positif atas rencana pemerintah Indonesia yang ingin berupaya mencegah praktek penghilangan orang secara paksa di Indonesia dengan menandatangani serta meratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Tindak Penghilangan Orang secara Paksa. Penandatanganan dan ratifikasi ini harus dilakukan secepatnya, agar kasus penghilangan paksa tidak terjadi lagi, dan juga agar kebuntuan penanganan kasus penghilangan paksa 1997/1998
KKP : Panggung untuk Pengingkaran Kebenaran Para Jenderal<br><a href=English Version" title="KKP : Panggung untuk Pengingkaran Kebenaran Para Jenderal
English Version" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> KKP : Panggung untuk Pengingkaran Kebenaran Para Jenderal
English Version

Tgl terbit: Kamis, 22 Maret 2007
Pemanggilan para petinggi ABRI (TNI/Polisi) dalam publik Hearing pada tanggal 26-30 maret mendatang, berpotensi kuat untuk menggeser fakta kejahatan yang terjadi dan memutar balikkan kenyataan dalam peristiwa pelanggran HAM berat tersebut. Oleh karenanya kami mendesak Komisioner KKP bersikap indepent dan bekerja secara serius untuk mengembangkan temuan- temuan dalam berbagai document pelanggran HAM yang telah ada.
Aksi Hitam Kamisan ke-9: Republik Anti HAM Aksi Hitam Kamisan ke-9: Republik Anti HAM
Tgl terbit: Kamis, 15 Maret 2007
Pemerintahan otoriter Orde Baru berdiri, diawali dengan pembohongan terhadap publik dan pembantaian massal yang dikenal dengan Tragedi ’65. Ratusan ribu bahkan jutaan nyawa manusia dirampas tanpa melalui proses peradilan. Perilaku yang tidak manusiawi dan jelas melanggar hak asasi manusia (HAM) itu, dilakukan demi mewujudkan serta mempertahankan kekuasaannya dan berlangsung selama 32 tahun (1966-1998).
"Mempertegas Komitmen Internasional Untuk kondisi HAM di Indonesia"
Tgl terbit: Kamis, 15 Maret 2007
Momentum ini menjadi ruang strategis untuk kembali menagih komitmen pemerintah sebagai anggota Dewan HAM PBB dalam menjalankan pemajuan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Pemantauan atas pelaksanaan komitmen ini akan menjadi landasan bagi evaluasi kinerja pemerintah untuk dipilih kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB, pada Mei 2007.
Sikap DPR Anti HAM dan Anti Konstitusi Sikap DPR Anti HAM dan Anti Konstitusi
Tgl terbit: Rabu, 14 Maret 2007
KontraS mengecam keputusan Bamus DPR pada 13 Maret 2007 yang menyatakan bahwa kasus Trisakti 1998, SemanggiSemanggi I 1998 dan Semanggi II 1999 bukan merupakan kasus Pelanggaran HAM yang berat. Sikap ini menunjukan bahwa DPR RI merupakan salah satu bagian penting dalam modus impunitas (kejahatan tanpa hukum) di Indonesia. Hal ini juga bertentangan dengan Konstitusi dan UU nomor 25 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Pernyataan Pemerintah pada Dewan HAM PBB harus disertai dengan Langkah Nyata Penyelesaian Kasus Munir dan Penghilangan Aktivis 1997/1998<br><a href=English Version" title="Pernyataan Pemerintah pada Dewan HAM PBB harus disertai dengan Langkah Nyata Penyelesaian Kasus Munir dan Penghilangan Aktivis 1997/1998
English Version" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> Pernyataan Pemerintah pada Dewan HAM PBB harus disertai dengan Langkah Nyata Penyelesaian Kasus Munir dan Penghilangan Aktivis 1997/1998
English Version

Tgl terbit: Selasa, 13 Maret 2007
KontraS menyambut baik pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddinâ€sebagai perwakilan Pemerintah RI- pada High Level Segment Dewan HAM PBB di Jenewa, 13 Maret 2007. Kami mendukung penuh pernyataan pemerintah yang berikhtiar untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar utama dalam reformasi tata internasional (mekanisme PBB) yang baru.
SELEMBARAN AKSI KAMISAN:<br>Pelanggaran HAM dan Kekerasan Terhadap Perempuan SELEMBARAN AKSI KAMISAN:
Pelanggaran HAM dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Tgl terbit: Kamis, 08 Maret 2007
Waktu terus berlalu, namun adakah sesuatu yang baik telah dilakukan oleh Negara untuk penuntasan kasus-kasus Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Tragedi 1965, Tragedi Tanjung Priok 1984, Tragedi Talangsari 1989, Tragedi 27 Juli, Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Tragedi Mei 1998, pembunuhan Munir dan banyak kejahatan kemanusiaan lainnya, semua terus berkubang dalam satu kegelapan.
Merespon Sikap Negara atas Kasus Pelanggaran Berat HAM:Politik Hitam Penegakan HAM <br><a href=English Version" title="Merespon Sikap Negara atas Kasus Pelanggaran Berat HAM:Politik Hitam Penegakan HAM
English Version" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> Merespon Sikap Negara atas Kasus Pelanggaran Berat HAM:Politik Hitam Penegakan HAM
English Version

Tgl terbit: Kamis, 08 Maret 2007
Keluarga korban pelanggaran HAM dan KontraS menyampaikan kekecewaan terhadap sikap DPR yang kembali mempolitisasi upaya penyelesaian kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 97-98 dan kasus Trisakti Semanggi I dan II. Pembentukan Pansus pada kasus penghilangan paksa dan penolakan BAMUS mengagendakan Trisakti Semanggi I dan II pada sidang Paripurna 13 Maret
CTF Mencoreng Citra Indonesia dan Timor Leste <br><a href=English Version" title="CTF Mencoreng Citra Indonesia dan Timor Leste
English Version" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> CTF Mencoreng Citra Indonesia dan Timor Leste
English Version

Tgl terbit: Kamis, 22 Februari 2007
(HRWG), KontraS, Elsam, Imparsial, PBHI, dan Yayasan HAK serta Forum Asia, melihat bahwa Proses Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) terbukti menjadi instrumen impunitas atas kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Leste (1999). Dalam konteks ini ada beberapa alasan mendasar yang tidak menguntungkan posisi Indonesia dan Timor Leste dalam mengaplikasi transitional justice
Dukungan Internasional Kasus Munir Meluas ke Australia<br><a href=English Version" title="Dukungan Internasional Kasus Munir Meluas ke Australia
English Version" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> Dukungan Internasional Kasus Munir Meluas ke Australia
English Version

Tgl terbit: Rabu, 21 Februari 2007
Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) bersama keluarga korban pelanggaran HAM dan perwakilan ormas kembali mempertanyakan tindak lanjut rekomendasi DPR RI kepada Presiden SBY menyangkut penuntasan kasus Munir. Sejak rekomendasi tersebut disampaikan Tim Kasus Munir DPR (7/12/06) pada Rapat Paripurna, Presiden belum memberikan sikap resmi dan sebaliknya, DPR RI belum berupaya lebih lanjut agar rekomendasi bisa terlaksana.
Bisnis Militer Hambat Penegakan HAM <br><a href=English Version" title="Bisnis Militer Hambat Penegakan HAM
English Version" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> Bisnis Militer Hambat Penegakan HAM
English Version

Tgl terbit: Jumat, 16 Februari 2007
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan lambatnya Pemerintah khususnya Presiden SBY untuk menerbitkan Perpres pelaksanaan UU No.34/2004 tentang TNI. Kelambatan ini mempersulit upaya penghapusan bisnis militer sesuai target, 2009. Selain akan menghambat reformasi TNI, juga dapat menghambat upaya penegakan HAM.
Sidang Pertama Penetapan Eksekusi Kompensasi untuk Korban Tanjung Priok <br><a href=English" title="Sidang Pertama Penetapan Eksekusi Kompensasi untuk Korban Tanjung Priok
English" align="left" style="padding-right:10px;width:190px;" /> Sidang Pertama Penetapan Eksekusi Kompensasi untuk Korban Tanjung Priok
English

Tgl terbit: Rabu, 14 Februari 2007
Setelah 22 tahun berlalu, keadilan bagi korban peristiwa Tanjung Priok belum juga dipenuhi. Setelah Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung membebaskan Pranowo, RA Butar-Butar, Sriyanto, dan Sutrisno Mascung CS sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa ini, hak-hak korban juga tidak dipenuhi. Putusan Pengadilan HAM Adhoc pada tahun 20 Agustus 2004 yang menetapkan negara harus memberikan kompensasi kepada 13 orang korban Tanjung Priok
Permohonan Penetapan Eksekusi Putusan tentang Kompensasi bagi Korban Tanjung Priok
English

Tgl terbit: Rabu, 31 Januari 2007
Pengadilan HAM Ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok sudah digelar. Dari empat berkas perkara (Pranowo, Butar Butar, Sriyanto dan Sutrisno Mascung CS), pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung semua terdakwa dibebaskan. Akan tetapi penderitaan para korban yang cacat, disiksa dan hilang sampai saat ini, derita keluarga korban akibat stigmatisasi serta kerugian tetap diabaikan oleh negara.
Catatan Awal Tahun Kasus Munir: PRESIDEN SEBAIKNYA PENUHI REKOMENDASI DPR
Tgl terbit: Rabu, 10 Januari 2007
Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) memperingatkan Presiden SBY untuk menuntaskan kasus Munir. KASUM menilai arah penyelesaian kasus Munir sudah semakin tidak jelas pasca vonis MA dan putusan pemerintah me-remisi Pollycarpus.
Konvensi Anti Penghilangan Paksa: Mandat Negara untuk ungkap kasus penculikan Konvensi Anti Penghilangan Paksa: Mandat Negara untuk ungkap kasus penculikan
Tgl terbit: Jumat, 22 Desember 2006
Tepat pukul 10.00 waktu New York, tanggal 20 Desember 2006, Konvensi Internasional untuk Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Secara Paksa disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB. Sebelumnya Konvensi ini telah disahkan oleh Dewan HAM PBB pada bulan Juni 2006. Selanjutnya, Konvesi ini akan terbuka untuk ratifikasi, dan berlaku secara aktif (enter into force) 30 hari setelah 20 negara meratifikasinya
SURAT TERBUKA KEPADA
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia SURAT TERBUKA KEPADA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Kamis, 21 Desember 2006
Kami yang tergabung dalam Aliansi Kebebasan Berfikir, Berpendapat dan Berkumpul menyampaikan kepada Komnas HAM tentang terjadinya intimidasi dan pembubaran paksa terhadap acara diskusi di Rumah Buku Ultimus Bandung, pada hari Kamis, 14 Desember 2006. Tindakan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya
Penangkapan Aktivis Ultimus Penangkapan Aktivis Ultimus
Tgl terbit: Jumat, 15 Desember 2006
Kami menyesalkan sikap aparat kepolisian Bandung yang bersikap diskriminatif dan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat yang jelas-jelas dijamin oleh UUD 1945. Tindakan Kepolisian Wilayah Bandung yang menangkap panitia, pembicara dan peserta acara "DISKUSI TERBUKA FILSAFAT SOSIAL DAN EKONOMI POLITIK, yang diselenggarakan oleh Toko Buku Ultimus, Bandung, 14 Desember 2006
HENTIKAN PREMANISME HENTIKAN PREMANISME
Tgl terbit: Rabu, 13 Desember 2006
Kontras mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam menghentikan perlakuan sewenang-wenang dari berbagai kelompok terorganisir yang melakukan tindakan-tindakan premanisme. Akhir-akhir ini, perilaku ini semakin mengkhawatirkan dengan dalih komunisme, sebuah alasan usang yang digunakan pemerintah Orde Baru
NEGARA TETAP HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS 
PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN NEGARA TETAP HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN
Tgl terbit: Selasa, 12 Desember 2006
Mahkamah Konstitusi baru saja membatalkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatalan UU ini tidak menutup mekanisme lain bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Kami kembali mengingatkan bahwa penyusunan mekanisme KKR ini sejak awal sudah menunjukkan upaya-upaya untuk memangkas hak-hak korban dan keluarga korban serta lebih menitikberatkan pada proses rekonsilias
SERUAN RAKYAT INDONESIA DI HARI HAM SEJAGAT KE-58 (10 DESEMBER 1948-10 DESEMBER 2006)
TAHUN DI MANA PEMERINTAH RI HARUS MERASA MALU SERUAN RAKYAT INDONESIA DI HARI HAM SEJAGAT KE-58 (10 DESEMBER 1948-10 DESEMBER 2006) TAHUN DI MANA PEMERINTAH RI HARUS MERASA MALU
Tgl terbit: Minggu, 10 Desember 2006
Hari ini orang-orang sedunia memperingati tahun ke-58 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dikumandangkan di antara para bangsa. Hari ini tidak hanya orang-orang mengulang-ngulang ritual tahunan, namun di hari ini setiap manusia yang merdeka akan terus mengulang-ngulang seruan kecaman bagi negara-negara yang masih juga mengabaikan hak-hak rakyatnya
Renungan HUT Munir ke-41:
Mengingat Munir, Mejaga Kehidupan Perjuangan HAM Renungan HUT Munir ke-41: Mengingat Munir, Mejaga Kehidupan Perjuangan HAM
Tgl terbit: Kamis, 07 Desember 2006
Melalui momentum HUT Munir ke-41, 8 Desember besok, Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) kembali meminta pemerintah SBY segera menuntaskan kasus Munir dan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. Renungan ini juga ditujukan kepada publik untuk terus mengingat Munir, menapaktilasi perjuangannya demi kelangsungan kehidupan perjuangan HAM di Indonesia.
MEMPERINGATI HARI WARIA (TRANSGENDER / TRANSSEXUAL) INTERNASIONAL: MEMPERINGATI HARI WARIA (TRANSGENDER / TRANSSEXUAL) INTERNASIONAL: "AKANKAH KEKERASAN TERHADAP WARIA MENJADI AGENDA NEGARA UNTUK MENYELESAIKANNYA"
Tgl terbit: Minggu, 19 November 2006
Perayaan Hari Waria Internasional yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 20 Nopember, dilatarbelakangi oleh peristiwa pembunuhan terhadap seorang waria yang bernama Rita Hester, pada tahun 1998 di San Francisco, dan kasusnya tidak pernah diselesaikan oleh Negara sampai dengan saat ini. Hal itulah yang menyebabkan tanggal 20 Nopember dijadikan sebagai hari untuk mengenang seluruh waria di dunia
Tolak Kesepakatan Jahat Bush dan SBY: Dengan Menolak NSA, Bush Bisa Diadili di Muka Pengadilan Pidana Internasional Tolak Kesepakatan Jahat Bush dan SBY: Dengan Menolak NSA, Bush Bisa Diadili di Muka Pengadilan Pidana Internasional
Tgl terbit: Sabtu, 18 November 2006
Kami menolak agenda acara pembicaraan mengenai NSA/Non-Surrender Agreement antara Presiden Bush dan Presiden RI dalam rencana pertemuan di Bogor, 20 November 2006. Agenda ini merupakan kesepakatan jahat untuk menghindari kemungkinan diadilinya Bush dalam Mahkamah Pidana Intemasional/lnternational Criminal Court (ICC)
RI Terlalu Lunak atas Vonis Kasus Saddam Hussein RI Terlalu Lunak atas Vonis Kasus Saddam Hussein
Tgl terbit: Senin, 06 November 2006
KontraS mengecam vonis hukum gantung bagi Saddam Hussein oleh the Supreme Iraqi Criminal Tribunal (SICT). KontraS menentang segala bentuk hukuman mati, apalagi jika lahir dari proses persidangan yang kredibilitasnya diragukan. Kontras mengkritik sikap Pemerintah Indonesia yang terkesan terlalu lunak.
DUNIA INTERNASIONAL KHAWATIRKAN NASIB KASUS MUNIR DUNIA INTERNASIONAL KHAWATIRKAN NASIB KASUS MUNIR
Tgl terbit: Sabtu, 28 Oktober 2006
(KASUM) menyampaikan, istri mendiang Munir Suciwati dan Usman Hamid telah mengadakan perjalanan ke Amerika Serikat atas undangan Human Rights First (Lawyers Committee for Human Rights) untuk bertemu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pemerintah AS, Kongres dan Senat AS serta berbagai kalangan di AS (14-20 Oktober 2006).
S.A.N.D.I : S.A.N.D.I : "UNGKAP KASUS PEMBUNUHAN MUNIR!"
Tgl terbit: Kamis, 12 Oktober 2006
Simpul Aliansi Nasional untuk Demokratisasi Intelijen (S.A.N.D.I) mendesak pemerintah untuk menempatkan pengungkapan kasus pembunuhan Munir sebagai salah satu prioritas pertama dalam program penegakan HAM di Indonesia. Pengungkapan kasus ini akan dijadikan sebagai salah satu tolak ukur atas keseriusan pemerintah untuk menuntaskan agenda refomasi sektor keamanan Indonesia.
Hapus Hukuman Mati Sekarang Juga!
Tgl terbit: Selasa, 10 Oktober 2006
Palu - 10 Oktober 2006 diperingati sebagai Hari Penghapusan Hukuman Mati se-dunia, organisasi-organisasi diberbagai belahan dunia pada hari ini melakukan berbagi aksi, pernyataan sikap untuk gerakan hapus Hukuman Mati. Kami memandang bahwa hukuman mati bukanlah jalan keluar dari bobroknya sistem peradilan di Indonesia, harus diakui bahwa sistem peradilan di Indonesia
Hapus Hukuman Mati Sekarang Juga!
Tgl terbit: Selasa, 10 Oktober 2006
Kami memandang bahwa hukuman mati bukanlah jalan keluar dari bobroknya sistem peradilan di Indonesia, harus diakui bahwa sistem peradilan di Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai sistem peradilan yang melahirkan keadilan sejati, masih diperlukan reformasi hukum, aparat penegak hukum maupun perbaikan moral aparat penegak hukumnya, sehingga dapat melahirkan keadilan yang benar-benar adil.
Kasus Munir : Preseden Buruk Penegakan Hukum, MA Sebagai Mesin Pencuci Kejahatan HAM
Tgl terbit: Sabtu, 07 Oktober 2006
Mahkamah Agung dalam putusan kasasi kasus pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM Munir, menghukum terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dua tahun penjara. Mahkamah Agung hanya menghukum terdakwa karena penggunaan surat palsu sebagai dakwaan kedua, sedangkan terhadap dakwaan pertama
JATUHNYA HUKUMAN MATI TIBO, DA SILVA DAN RIWU, PENGABAIAN PEMERINTAH TERHADAP HAK-HAK KELUARGA, DAN REAKSI PASKA HUKUMAN MATI
Tgl terbit: Jumat, 22 September 2006
Kami menyatakan prihatin dengan tetap dijatuhkannya hukuman mati terhadap Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva dan Marinus Riwu pada Jum’at dini hari, 22 September 2006. Ketiganya dijatuhi hukuman mati berkaitan dengan keterlibatan dalam berbagai kasus dalam konflik Poso pada 2000-2001.
Muluruskan Prinsip Penolakan Hukuman Mati :
Sebuah Jaminan atas Konstitusi Republik Indonesia

Tgl terbit: Kamis, 21 September 2006
Menjelang eksekusi terpidana mati Tibo cs, kami kelompok Ornop HAM menolak diberlakukannya hukuman mati terhadap siapapun di Indonesia. Penolakan hukuman mati tersebut berdasarkan prinsip-prinsip HAM Nasional dan internasional sebagaimana yang juga terkandung dalam konstitusi 1945 yang menjamin hak hidup bagi semua warga negaranya.
PERINGATAN 22 TAHUN PERISTIWA TANJUNG PRIOK PERINGATAN 22 TAHUN PERISTIWA TANJUNG PRIOK
Tgl terbit: Selasa, 12 September 2006
Hari ini, 12 September 2006, tepat 22 tahun terjadinya tragedi Tanjung Priok. Kami ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengingatnya, agar tidak menjadi bangsa yang pelupa. Kami juga ingin menegaskan, gagalnya pengadilan Priok disebabkan lemahnya kemauan politik ( good will ) pemerintah, tidak adanya perlindungan saksi dan korban.
Hari Orang Hilang Internasional:Tidak Ada Keinginan Negara untuk Menuntaskan Kasus Penghilangan Paksa 1997/1998 Hari Orang Hilang Internasional:Tidak Ada Keinginan Negara untuk Menuntaskan Kasus Penghilangan Paksa 1997/1998
Tgl terbit: Rabu, 30 Agustus 2006
Sudah bertahun-tahun Negara ini gagal memberikan keadilan bagi rakyatnya. Rentetan kasus pelanggaran HAM yang menuntut pertanggungjawaban Negara lebih sering dilupakan atau dimaafkan dengan pemberian impunitas pada pelakunya ketimbang menegakkan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Demikian juga kasus pelanggaran HAM berat Penghilangan Paksa 1997/1998 yang hampir selama dua tahun ditangani oleh Komnas HAM.
Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia- Timor Leste Setahun Tanpa Akuntabilitas
Tgl terbit: Senin, 28 Agustus 2006
Perpanjangan Komisi Kebenaran dan Persabatan oleb Pemerintah Indonesia dan Timor Leste pada awal Agustus ini, semakin memperburuk komitmen Indonesia untuk menegakan HAM dan Keadilan bagi korban. Perpanjangan juga mendapat sorotan internasional sebagaimana tercantum dalam laporan dari Sekjend PBB tentang Keadilan dan Rekonsiliasi di Timor Leste No S/2006/580, tanggal26 Juli 2006
Hentikan Penggunaan Cara-Cara Kekerasan, Pulihkan Hak Para Korban dan Adili Pelaku Kejahatan Perang
Tgl terbit: Selasa, 22 Agustus 2006
Seluruh bangsa sekali lagi menujukan pandangannya ke kawasan tirnur tengah. Sejak bulan Juli, serangan bom ke Lebanon dan Israel telah rnerenggut ribuan nyawa. Aksi rniliter keji tersebut telah rnengakibatkan jatuhnya korban sipil (non-combatants). Lebih parah, anak-anak tak berdosa pun harus rnenjadi tumbal unjuk kekerasan para pihak yang bertikai.
Press Release: ''
MENDESAK AS CABUT HAK VETO ATAS SERANGAN ISRAEL''
Press Release: '' MENDESAK AS CABUT HAK VETO ATAS SERANGAN ISRAEL''
Tgl terbit: Senin, 31 Juli 2006
Kami mengingatkan semua pihak bahwa serangan tentara Israel telah berakibat jatuhnya korban sipil, khususnya anak-anak, dan perempuan. Serangan Israel telah melanggar hukum internasional hak asasi manusia dan humaniter.
Jangan Lakukan Eksekusi Mati!
Tgl terbit: Rabu, 05 Juli 2006
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyesalkan masih diberlakukannya hukuman mati bagi para terpidana terorisme, kriminal dan narkoba.
Pemerintah Tidak Serius Memenuhi Kewajibannya Untuk Menghentikan Penyiksaan
Tgl terbit: Sabtu, 24 Juni 2006
Indonesia telah meratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan melalui UU No 5 tahun 1998 sejak tahun 28 September 1998. Sebagai negara peserta Konvensi menentang Penyiksaan atau the International Convention against Torture, and other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (Convention against Torture-CAT), Indonesia terikat kewajiban untuk melakukan upaya legislatif, judikatif dan eksekutif yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak penyiksaan (pasal 2 CAT). Indonesia juga wajib menjamin pelakunya dihukum melalui hukuman yang berat sesuai dengan kejamnya tindak penyiksaan yang di luar rasa kemanusian (pasal 4 CAT). Selain itu, juga terdapat kewajiban untuk memberikan pemulihan (kompensasi, rehabilitasi dan restitusi) kepada para korban penyiksaan (pasal 14 CAT).
RUU Rahasia Negara
Tgl terbit: Kamis, 22 Juni 2006
Berkaitan dengan RUU Rahasia Negara yang disusun Dephan, kami meminta kepada Pemerintah, untuk merumuskan RUU ini benar-benar mengadopsi prinsip-prinsip sebagai berikut:
Mempertanyakan Penegakan Hukum di Poso
Tgl terbit: Rabu, 07 Juni 2006

Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk menegakan hukum di Poso. Adanya Komando Operasi Keamanan yang telah berjalan enam bulan (January-Juni 2006) belum membawa kemajuan konkret dalam membongkar otak kejahatan di Poso. Oleh karena itu kami menuntut pemerintah mengevaluasi Koopskam guna mengetahui masalah dan kendala-kendala yang dihadapi, termasuk mengumumkan laporan hasil kerja dari Koopskam kepada masyarakat.

Resolusi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Indonesia Atas Kejahatan Rezim Soeharto
Tgl terbit: Kamis, 18 Mei 2006

Mengingat ketentuan-ketentuan yang menyediakan hak-hak kepada para korban pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional yang ditemukan di banyak instrumen internasional yang sebagian besar telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, secara khusus Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Menentang Penyiksaan Hukuman Lainnya yang Kejam, Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Perlakuan yang Merendahkan Martabat, Konvensi tentang Hak Atas Anak, Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tindakan Memerangi Impunitas, dan Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan atas Keadilan Tentang Hak Atas Pemulihan dan Reparasi Kepada Korban Pelanggaran Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Hukum Humaniter Internasional,

Indonesia terpilih Menjadi Anggota Dewan HAM PBB Bukan sekedar Kebanggaan namun mempakan Tanggung Jawab
Tgl terbit: Kamis, 11 Mei 2006

Terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Dewan HAM PBB periode 3 tahun pertama pada pemilihan tanggal 9 Mei 2006 (10 Mei. New York) kemarin, bukan sekedar kebanggaan namun merupakan tanggung jawab Indonesia untuk mempromosikan dan menegakaan Hak Asasi Manusia, baik di nasional mapun International. Tanggung jawab ini tercermin pada pengakuan ikrar dan komitment yang menjadi syarat pendaftaran pencalonan Dewan HAM tersebut.

Hukuman Mati adalah Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan dan Konstitusi RI !
Tgl terbit: Kamis, 06 April 2006

Kita patut merasa khawatir dengan makin banyaknya penerapan hukuman mati. Pada periode Januari-Maret 2006 ada 13 orang dalam proses hukum yang dituntut dengan hukuman mati dan 5 di antaranya divonis hukuman mati ( Lihat Lampiran Kasus-kasus Hukuman Mati Sepanjang 2006 ). Deret ini ditambah lagi dengan jumlah 34 terpidana mati yang proses hukumnya sudah final dan segera menunggu eksekusi mati ( Lihat Lampiran Perkembangan Praktek Hukuman Mati di Tahun 2005 dan Terpidana Mati yang Segera Dieksekusi ). Mereka umumnya terpidana mati untuk kasus narkoba, pembunuhan, dan terorisme. Dalam waktu terdekat ini terpidana mati yang segera dieksekusi adalah Fabianus Tibo, Marinus Rowu, dan Dominggus da Silva. Ketiganya dinyatakan terbukti sebagai dalang utama konflik komunal di Poso.

Tiga Bulan Polri Paska Vonis PN Jakarta Pusat a/n Terdakwa Pollycarpus
Tgl terbit: Senin, 20 Maret 2006

Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempertanyakan Kapolri tentang kemajuan penyidikan kasus Munir. Sudah tiga bulan sejak Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memutuskan Pollycarpus Budihari Priyanto bersalah dan terlibat perbuatan pidana yang dilakukan secara berkawan atau berkomplot (conspiracy) yang berakibat hilangnya jiwa Munir (20/12/2005). Itu sebabnya, Majelis Hakm mangganjar Pollycarpus dengan hukuman penjara selama 14 tahun dan bukan seumur hidup seperti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut. Majelis Hakim menilai tuntutan hukuman Jaksa Penuntut terlalu berat mengingat masih harus diselidiki siapa dan siapa saja yang turut serta dalam pembunuhan Munir (Hal 111). Ada konspirasi dan Pollycarpus bukan pelaku tunggal. Itulah pokok putusan Majelis Hakim.

Kunjungan Menlu AS: Kebijakan AS Mengancam Proses Demokrasi Di Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 15 Maret 2006

Kunjungan Menlu AS Condoloreza Rice ke Indonesia dapat membawa komplikasi politik keamanan dan HAM di dlaam negeri yang berpotensi mengancam proses demokrasi dan keadilan.

Mendesak Pansus DRP Hindari Pasal-Pasal Karet HAM di RUU PA
Tgl terbit: Senin, 27 Februari 2006
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengapresiasi dua pihak GAM dan RI yang telah setapak demi setapak memnuhi komitmen MoU dengan sukses mulai dari pelucutan senjata, demiliterisasi dan re-integrasi yang berajalan sesuai harapan. Pembentukan UU Pemerintahan Aceh adalah tantangan yang berat, karena prospek keberhasilannya kini ditentukan oleh DPR RI.
RI Tidak Perlu Arogan Sikapi Timor Leste
Tgl terbit: Senin, 30 Januari 2006

Melalui pernyataan ini, kami menilai sikap pembatala pertemuan Presiden SBY dengan Xanana Gusmao atau kecaman pelaporan Xanana kepada PBB, merupakan langkah yang mencerminkan arogansi dan memepertahankan impunitas (kejahatan tanpa hukuman).

Evaluasi Satu Bulan Vonis Kasus Munir
Tgl terbit: Senin, 23 Januari 2006

Sebulan lebih sudah putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat (20/12/05) memvonis 14 tahun penjara bagi terdakwa Pollycarpus B Priyanto. Dalam putusan, Pollycarpus divonis sebagai pelaku yang berkomplot bersama Oedi Irianto, Yeti Susmiarti, Ramelgia Anwar, dan Muchdi PR yang dinilai lebih memiliki motif membunuh Munir.

Perlu Lebih Bijak Sikapi Laporan CAVR Ke PBB
Tgl terbit: Jumat, 20 Januari 2006

Indonesia jangan sampai keliru menafsirkan penyerahan laporan CAVR oleh Presiden Timor Leste Xanana Gusmao ke PBB. Indonesia juga tidak perlu panik dengan menghubungkan penyerahan laporan CAVR sebagai pelanggaran kesepakatan bilateral RI-Timor Leste di KKP. Apalagi, tanpa membaca dan mempelajari isi laporan CAVR.

Catatan dampak kepemimpinan Indonesia dalam Komisi HAM PBB ke 61, 2005
Tgl terbit: Selasa, 17 Januari 2006

Kepemimpinan Indonesia dalam Komisi HAM PBB pada periode sidang ke 61 ( 17 januari 2005 – 17 januari 2006 ) oleh Makarim Wibisono, belum memberikan kontribusi positif bagi Indonesia baik untuk perbaikan kondisi  HAM di seluruh Indonesia maupun kontribusi Indonesia dalam penegakan dan perlindungan HAM di tingkat International. Satu2 nya efek positif di tingkat nasional masih bersifat normatif dengan di ratifikasi nya 2 konvenan HAM internasional yang penting pada tanggal 30 september 2005, yaitu konvensi internasional Hak-hak sipil politik (International Convention on Civil and Political Rights - ICCPR) and   dan Konvensi internasional hak - hak ekonomi, sosial dan budaya..(Internation al Convention on Economic, Social and Cultural Rights- IESCR)

LSM HAM Menentang Deal Politik Rahasia Menlu AS-RI
Tgl terbit: Jumat, 06 Januari 2006

Kami memahami adanya kebutuhan untuk membangun kerjasama antara Pemerintah AS dan Republik Indonesia melalui kunjungan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice. Namun kami mendesak Pemerintah cq. Menlu RI untuk menolak tawaran pemerintah AS tentang kebijakan NSA (non surrender Agreement).

Refleksi akhir tahun 2005 dan Proyeksi tahun 2006
Tgl terbit: Rabu, 04 Januari 2006

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai penegakan HAM sepanjang tahun 2005 di Indonesia mengenaskan. Payung hukum yang sudah tersedia, disia-siakan percuma oleh negara. Kedaulatan hukum tidak tegak. Hilangnya keberanian, orientasi dan inspirasi negara membuat rakyat lebih menonjol dalam pengupayaan keadilan. Kesadaran dan keberanian rakyat yang menguat dan meluas, menghasilkan tekanan perlawanan keras masyarakat dalam melindungi dan membela dirinya.

Pemerintah Propinsi Sumatera Utara telah melakukan pengabaian terhadap hak asasi manusia di Sumater
Tgl terbit: Selasa, 03 Januari 2006

Pemerintah propinsi Sumatera Utara telah gagal melindungi dan menghormati hak asasi manusia di Sumatera Utara. Tahun 2005, merupakan tahun kelam bagi upaya penegakan HAM di Sumatera Utara. Upaya penegakan HAM telah kembali ke titik nol. Konsolidasi para pelaku untuk menghindari proses hukum atas tindakan pelanggaran HAM yang mereka lakukan semakin menguat. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi tidak pernah di selesaikan untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban. Sementara para pelaku masih tetap dapat bebas tanpa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Penanganan Kasus Di Poso Jauh dari Harapan : Mendesak Pemerintah Bentuk Tim Peari Fakta Independen
Tgl terbit: Kamis, 10 November 2005

Melalui pernyataan ini, kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas memburuknya kondisi keamanan di Poso, Sulawesi Tengah. Lebih dari itu, Kami menilai langkah dan tindakan pemerintah menangani peristiwa kekerasan di Poso masih jauh dari harapan.

Cegah Tindakan Kekerasan dan Bias Berita tentang Kasus Salena
Tgl terbit: Jumat, 28 Oktober 2005

Pada tanggal 25 Oktober 2005, terjadi bentrok antara aparat Kepolisian dari Polsek Palu Barat degan sekelompok masyarakat adat dari Dusun Salena, Kelurahan Buluri, Palu, Sulawesi Tengah. Bentrokan tersebut menyebabkan tiga orang polisi dan seorang warga masyarakat meninggal.

Konvensi Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Rabu, 28 September 2005

KontraS dan organisasi korban orang hilang dari Asia dan Amerika Latin mengikuti pembahasan draft instrumen perlindungan orang hilang, 12 s/d 23 September 2005, di Jenewa. Pembahasan difasilitasi oleh Ambassador Bernard Kessedjian, Ketua Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa ( United Nations on Enforced Disappearance -UNWGEID), dihadiri sekitar 150 negara dari Amerika Latin, Eropa, Afrika, hingga Asia. Delegasi KontraS juga bertemu Makarim Wibisono, Indonesian Ambassador untuk PBB yang juga ketua sidang ke-61 Komisi HAM PBB.

Satu Tahun Kematian Munir
Tgl terbit: Rabu, 07 September 2005

(Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM, A/RES/53/144)

Melalui pernyataan ini kami yang berkumpul di Tugu Proklamasi ingin menggugah negara untuk menjadikan hari kematian Munir, 7 September, sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. Jikapun gugahan ini tidak didengarkan oleh negara, maka kita sebagai bagian masyarakat sipil, berani mengambil sikap untuk bersama-sama menetapkan hari ini, 7 September, sebagai Hari Pembela HAM di Indonesia!

Sampai Kapan Kami Harus Menunggu
Tgl terbit: Senin, 29 Agustus 2005

Penundaan keadilan adalah bentuk penolakan terhadap keadilan

Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD), adalah sebuah Federasi HAM di tingkat regional dimana Munir sebagai ketuanya sejak Agustus 2003 hingga akhir kematiannya, adalah sangat mengecewakan dengan adanya tindakan dari pemerintah Indonesia yang lamban sehubungan dengan penemuan Tim investigasi untuk kasus Munir. Kami, KontraS , IKOHI dan beberapa kelompok masyarakat lainnya menuntut untuk dibentuknya Tim independen baru untuk memastikan penyelesaian kasus Munir dengan maksud mengungkap adanya kebenaran, menghukum para pelaku dengan hukuman maksimal.

Pemerintah Harus Sedia Payung Sebelum Hujan
Tgl terbit: Senin, 04 Juli 2005

KontraS, ELSAM, PBHI dan HRWG menyesalkan lambatnya Pemerintah Indonesia merespon Laporan Komisi Ahli PBB. Ini penting untuk menyikapi rekomendasi Komisi Ahli yang meminta Jaksa Agung membuka kembali kasus Timtim melalui penuntutan di pengadilan ad hoc serupa terhadap pihak yang paling bertanggungjawab. Dalam hal ini, pemerintah harus menjelaskan keadaan dan posisinya atas laporan tersebut, mengingat laporan telah diterima Indonesia pada 10 Juni 2005.

Pelaporan Kasus Penghilangan Paksa ke UNWGEID
Tgl terbit: Senin, 23 Mei 2005

Dalam UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM disebutkan bahwa Penghilangan Orang Secra Paksa (Enforced or Involuntary Disappearances) adalah salah satu bentuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity). Sebagai bentuk dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, tanggung jawab negara adalah menggelar pengadilan dan menghukum pelakunya. Untuk selanjutnnya memenuhi hak-hak para korban dan keluarganya atas rehabilitasi, restitusi dan kompensasi. Hal ini juga diamanatkan pada Pasal 24 ayat 1, Rancangan Konvensi Anti Penghilangan Paksa yang diadopsi oleh Komis HAM PBB tahun 1998. untuk meastikan agar tindakan penghilangan orang secara paksa tidak terjadi, maka Pasal 7 Deklarasi PBB untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (1992) menyebutkan, “Tidak ada keadaan apapun, apakah ancaman perang, keadaan perand dan instabilitas dalam negeri yang membolehkan terjadinya tindak penhilangan paksa.”

Pernyataan Solidaritas Untuk Kashmir
Tgl terbit: Rabu, 20 April 2005

Karena keelokan alamnya yang bergunung dan berlembah disekitar pegunungan Himalaya, oleh masyarakat internasional Kashmir dikenal sebagai surga dunia. Namun sejak 1989 surga duni tiu berubah menjadi neraka dunia setelah pemerintah India menggelar operasi besar-besaran yang berkekuatan lebih dari 500.000 tentara untuk menghancurkan kelompok yang bersenjata yang menginginkan kemerdekaan dari India. Namun sebagaimana setiap ada konflik bersenjata, masyarakat sipil adalah korban yang paling utama.

Martabat Negara Republik Indonesia dipertaruhkan dalam persoalan permohonan kerjasama Komisi Ahli PB
Tgl terbit: Rabu, 13 April 2005

Komisi ahli yang dibentuk oleh Sekjen PBB bulan Februari 2004 yang lalu telah mulai menjalankan tugasnya berdasarkan seperangkat mandat dengan jangka waktu kerja selama 2 bulan. Komisi ini adalah bagian dari tanggung jawab komunitas internasional dalam emnindak kejahatan internasional, musuh seluruh umat manusia. Usaha yang telah terjadi di Timor Leste pada saat pelaksanaan referandum di Timor Leste tahun 1999 yang lalu. Komisi ni dibentuk untuk merespon perkembangan dan hasil dari pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timor Leste yang hasilnya jauh dari prinsip keadilan dan prosedurnya jauh dari standar internasional. Pemerintah Indonesia melalui departemen Luar Negeri telah beberapa kali menyatakan penolakannya untuk berkerja sama dengan alasan komisi ini tidak diperlukan lagi dengan dibentuknya KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan) Indonesia - Timor Leste. Sementara Pemerintah Timor Leste menunjukan sikap lebih kooperatif dengan membuka akses kepada 3 anggota Komisi Ahli PBB ini pada tanggal 3-9 April 2005 untuk memasuki Timor Leste dan bertemu dengan lembaga-lembaga negara terkait, ORNOP HAM, dan keluarga korban.

Penerapan Hukuman Mati adalah Pelanggaran HAM dan Konstitusi
Tgl terbit: Rabu, 23 Maret 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan kembali diterapkannya hukuman mati. Pada hari Minggu dini hari, 20 Maret 2005, Astini menjalani eksekusi hukuman mati di Jawa Timur. Dia menjadi   orang keempat yang dieksekusi mati dalam kurun 1 tahun terakhir, tiga lainnya dieksekusi di Sumatra Utara untuk kasus narkoba. Sementara di kedepannya masih ada 53 orang terpidana mati â€sebagian besar untuk kasus pidana narkoba dan terorisme- yang belum dieksekusi, bila mengacu pada data dari Jaksa Agung RI.

Petisi Untuk Pengungkapan Kasus Munir
Tgl terbit: Senin, 21 Maret 2005

Sudah enam bulan pengusutan berjalan, namun baru satu tersangka ditetapkan. Tersangka ini adalah POLLYCARPUS, seorang pilot Garuda yang bertugas dengan “tidak jelas”. Alasan lambatnya penyelidikan ini antara lain : kerjasama tim penyidik yang harus dibenahi, mobilitasnya yang rendah, hasil berita BAP yang perlu pendalaman, BAP awal yang masih di Belanda, status saksi yang warga Negara Belanda, dan belum adanya jawaban Belanda atas posisi Indonesia dalam menjamin tidak digunakannya bantuan hokum Belanda untuk menjatuhkan hukuman mati.

Bebasnya Tono Suratman, Preseden Buruk Penegakan HAM
Tgl terbit: Rabu, 09 Maret 2005

KontraS, ELSAM dan IKOHI menilai telah terjadi preseden buruk baru dalam penegakan HAM di Indonesia. Pada 7 Maret 2005, Majelis Hakim Kasasi   Mahkamah Agung yang diketuai oleh Artidjo Alkostar menyatakan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak diterima karena secara formil Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc Gabrial Simangunsong tidak mengajukan memori kasasi. Akibatnya, Brigjen. Tono Suratman, mantan Komandan Korem 164 Wiradharma Dili Timor Timur tetap bebas sesuai dengan keputusan pengadilan HAM Ad Hoc. Besoknya pihak Kejaksaan Agung menjelaskan alasan tidak diajukannya memori kasasi karena belum mendapat salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timor Timur.

Merajut Asa Diatas Puing: Solidaritas Untuk Perempuan Pengungsi
Tgl terbit: Selasa, 08 Maret 2005

Konflik bersenjata dan tindak kekerasan yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan dibeberapa wilayah di Indonesia telah merenggut korban jiwa perempuan dan anank-anak. Mereka terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya, penghidupannya dan akar budayanya ketika perasaan tak aman menyeruak, ketakutan dan ancaman kematian di depan mata. Mereka tak punya pilihan kecuali manjadi pengungsi di negaranya sendiri.

Tentang Perundingan GAM - RI April 2005
Tgl terbit: Kamis, 24 Februari 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Aceh Working Group (AWG) menyambut positif perubahan proposal politik Delegasi GAM dalam perundingan dengan Pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia, Rabu kemarin (23/2) .

Ketiadaan Upaya Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu
Tgl terbit: Kamis, 03 Februari 2005
Komisi Untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden SBY untuk tidak mengabaikan penegakan HAM, setelah berakhirnya masa 100 hari pertama. Belum terlihat komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan janji-janjinya penegakan HAM dalam kampanye Pemilu 2004 , mereview semua langkah penegakan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan Aceh dan Papua.

Seperti kita ketahui, janji itu ditegaskan kembali pada penyampaian pidato 30 hari pertama pemerintahan SBY-JK di Istana Negara pada 17 November 2004. Dalam pidato politik tersebut, SBY berjanji akan melakukan tindakan pencegahan dan penindakan pelanggaran pelanggaran HAM berat .
Harus Lebih Konkrit, Tawaran Presiden RI kepada GAM
Tgl terbit: Senin, 10 Januari 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan telah terjadinya kontak senjata antara aparat keamanan RI dengan kelompok bersenjata GAM. Tindakan ini harus dihentikan, karena akan sangat mengganggu jalannya agenda kemanusiaan di Aceh. Bukan saja bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, akan tetapi juga bisa menimbulkan korban jiwa dan dampak lain yang tidak perlu. Oleh karena itu, rekonsiliasi berupa kesepakatan politik gencatan senjata antara Pemerintah Pusat RI dan GAM kian mendesak.

Refleksi dan Proyeksi 2004-2005
Tgl terbit: Senin, 03 Januari 2005

Dari Tahun KEGELAPAN dan KRISIS Kemanusiaan-HAM
Menuju Tahun Membangun Persaudaraan Umat Manusia


Dari hasil refleksi akhir tahun 2004, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ingin menyatakan kondisi penegakan HAM sepanjang tahun 2004 sebagai tahun yang gelap bagi penegakan HAM. Berbagai upaya memperjuangkan HAM menemui kebuntuan, bahkan bergerak mundur. Rendahnya kehendak politik negara dan kepentingan elit kuasa, memukul balik harapan korban akan keadilan. Pada triwulan keempat 2004, kebuntuan ini menemui harapan baru karena Pilpres 2004. Itupun masih harus diuji hingga tahun 2005, mengingat beban negara yang kini terasa berat.
...
Siaran Pers Bersama Presiden Perlu Tetapkan Status Darurat Bencana Alam
Tgl terbit: Kamis, 30 Desember 2004
KontraS, Walhi, dan Imparsial melihat negara belum sepenuhnya mengerahkan segala kekuatan nasional untuk mengatasi bencana alam di Aceh dan Sumatera bagian utara secara maksimal. Belum maksimalnya pengerahan ini terlihat dari lambannya upaya pengiriman bantuan dalam dan luar negeri karena terbatasnya sarana transportasi maupun mekanisme penyaluran barang. Akibatnya bisa menelantarkan bantuan yang ada dan penyaluran bantuan langsung pada daerah-daerah yang terisolir tidak merata.

Saatnya Jeda Kemanusiaan
Tgl terbit: Rabu, 29 Desember 2004

Minggu pagi, 26 Desember 2004, tsunami menghantam wilayah Aceh. Tsunami yang disebabkan oleh gemap antara lain berkekuatan 8,9 skala richter tersebut tak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tapi juga menelan ribuan korban jiwa. Menurut informasi yang diterima Aceh Working Group (AWG) sampai siang ini tercatat sekitar 4400 orang korban meninggal. Besarnya kekuatan gempa menyebabkan tsunami juga memporakporandakan sejumlah tempat di 8 negara di kawasan Asia lainnya.

Pernyataan Keprihatinan Atas Bencana Gempa Bumi dan Badai Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Su
Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami yang menimpa Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara. Bencana terdasyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir ini telah meluluhlantakan kehidupan masyarakat, menghancurkan hampir seluruh infrastruktur setempat dan menelan korban jiwa ribuan yang meninggal dunia dan hilang.

Perkembangan Terakhir Hasil Autopsi Munir
Tgl terbit: Jumat, 12 November 2004
Kami menyesalkan bahwa informasi terakhir mengenai auptopsi Munir tidak di peroleh langsung oleh pihak keluarga namun di peroleh dari pers Internasional yang memperoleh informasi hasil autopsy tersebut dari Dirjen Amerika dan Eropa Barat Deplu RI Drs. Arizal Effendi.
Mendesak Jaksa Agung Memeriksa Kembali Kasus Timor Timur
Tgl terbit: Selasa, 09 November 2004

Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali membebaskan mantan Gubernur Timor Timur Abilio Soares dalam kasus pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat tahun 1999. Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Abilio Soares tersebut menjadikan hampir tidak ada seorangpun dari pemegang otoritas baik sipil maupun militer yang bertanggung jawab atas kekejaman yang terjadi di Timtim.

PM Thailand Harus Bertanggungjawab atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengutuk tindakan otoritas keamanan Thailand terhadap warga petani Thailand Selatan. Tindakan yang menwaskan seketika terhadap sekitar 84 warga petani tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), dan juga bisa dilihat sebagai genosida. Kejahatan seperti ini termasuk dalam jangkauan juridiksi universal. Oleh karena itu, kejahatan ini harus diajukan ke Pengadilan Kejahatan Internasional (International Criminal Court- ICC) guna menuntut pertanggungjawaban pidana PM Thaksin.

Agenda Politik Penegakan HAM dan Korupsi
Tgl terbit: Kamis, 21 Oktober 2004

Harapan masyarakat terhadap pemerintahan baru untuk mampu menegakan hukum sangatlah tinggi. Kontras dan ICW mendesak Pemerintah Baru untuk mengagendakan penegakan hukum atas kasus-kasus besar pelanggaran HAM dan Korupsi, sebagai agenda politik yang tidak terpisahkan. Pemberantasan Korupsi tanpa Penegakan HAM adalah penegakan hukum yang setengah-setengah. Dimasa lalu, pengingkaran atas hak asasi manusia telah melahirkan rejim politk yang korup dan menindas. Bukan saja atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tapi juga hak dan kebebasan politik.

Darurat Sipil Aceh : Hilangnya Gagasan Penyelesaian Damai Aceh
Tgl terbit: Sabtu, 18 September 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), menyesalkan keputusan yang diambil oleh pemerintah melakukan perpanjangan darurat sipil di Aceh. Keputusan ini merupakan gambaran tidak berkembangnya gagasan penyelesaian konflik Aceh secara damai dan demokratis oleh Presiden dan DPR RI.

Putusan Bebas Perkara Timor Timur Membawa Konsekuensi Logis Dibentuknya Pengadilan ad hoc Internasio
Tgl terbit: Selasa, 10 Agustus 2004

Melalui pernyataan ini, kami bermaksud menyampaikan keprihatinan hukum atas dibebaskannya sejumlah terdakwa dalam perkara hak asasi manusia timor Timur 1999. Kami menilai putusan-putusan bebas terdakwa yang bertanggung jawab atas keamanan saat terjadinya peristiwa tersebut membawa konsekuensi logis bahwa pemerintah Indonesia harus menerima dan menyambut peluang dibentuknya pengadilan ad hoc internasional.

Rencana Menghadiri "The 60th Session of the United Nations Commission on Human Rigths"
Tgl terbit: Sabtu, 15 Mei 2004

KontraS bersama dengan delegasi NGO Indonesia yang lain, berencana akan menhadiri sidang Komisi HAM PBB ke-60, di Jenewa, Swiss. Dalam sesi sidang tahun ini, KontraS akan menyampaikan perkembangan situasi dan kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia, termasuk progress report perkembangan penanganan kejahatan masa lalu. Selain menghadiri sidang Komisi HAM, delegasi juga akan menemui sejumlah perwakilan negara besar seperti Amerika, Jepang dan Uni Eropa. Termasuk negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

Pemilu Aceh Dibawah Darurat militer
Tgl terbit: Minggu, 09 Mei 2004

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) menyesalkan keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pemilu 2004 di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam status perpanjangan darurat militer kedua. Keputusan ini diambil berdasarkan kepentingan terselenggaranya Pemilu pada waktu yang bersamaan di seluruh Indonesia, tanpa memperhatikan konteks perwilayahan Pemilu dan asas-asas yang harus dipenuhi untuk menghasilkan Pemilu yang legitimated dan demokratis. Pemerintah masih memandang bahwa Darurat Militer merupakan kebijakan paling tepat untuk menghadapi permasalahan, khususnya berkaitan dengan pengamanan Pemilu 2004 di NAD.

Penolakan terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden Militer dan Kepolisian
Tgl terbit: Senin, 26 April 2004

Pada Pemilu 2004, peluang kebangkitan militerisme semakin besar. Pada pencalonan presiden dan wakil presiden, hampir semua partai politik mengumukan akan mencalonkan militer menjadi presiden atau wakil presiden. Parti Golkar sendiri secara resmi mencalonkan Wiranto, mantan Menhankam /Pangab semasa Orde Baru. Lalu Partai Demokrat mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah menjadi ajudan presiden Soeharto. Sementara beberapa partai politik sedang mempertimbangkan untuk menggandeng militer sebagai wakil presiden dengan berbagai alasan, termasuk kebutuhan akan "terciptanya stabilitas keamanan".

Pemilu Aceh Di Bawah Tekanan Senjata
Tgl terbit: Rabu, 21 April 2004

Selama masa pelaksanaan Pemilu, khususnya masa pencoblosan, berikut ini adalah beberapa catatan kami atas pemantauan lapangan secara terbatas serta laporan-laporan masyarakat yang telah kami terima :

Tanggapan Terhadap Tindakan Berlebihan Pemerintah Selama Darurat Militer di Aceh
Tgl terbit: Selasa, 27 Mei 2003
Hari ini Operasi Militer Terpadu di Aceh memasuki hari ke-9. Sejauh ini kita telah menyaksikan sejumlah korban sipil jatuh, sejumlah fasilitas publik rusak/hancur serta dampak lainnya seperti pengungsian, krisis pangan dan BBM, pendidikan yang terlantar, dan lain sebagainya.
Peringatan Pekan Internasional Menentang Penghilangan Orang secara Paksa
Tgl terbit: Senin, 26 Mei 2003
Dalam setiap minggu terakhir di bulan Mei, para korban dan keluarga
korban orang hilang di seluruh penjuru dunia memperingati pekan
internasional menentang penghilangan orang secara paksa.
Perlindungan Masyarakat Sipil Dan Sarana Publik Di Aceh
Tgl terbit: Jumat, 23 Mei 2003

Setelah jalan dialog antara Pemerintah RI dan GAM "dianggap" gagal, maka sejak tanggal 19 Mei 2003 Pemerintah Indonesia menyatakan keadaan bahaya dengan tindakan keadaan darurat militer di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Keppres No. 28 tahun 2003. Sayang sekali, baru memasuki hari ketiga pemberlakuan darurat militer di Aceh, telah terjadi pembakaran gedung-gedung sekolah diberbagai wilayah Aceh dalam jumlah yang cukup tinggi, khususnya daerag Bireun dan Pidie.

Perlindungan Masyarakat Sipil dan Sarana Publik di Aceh Selama Penerapan Darurat Militer di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 21 Mei 2003
Setelah jalan dialog antara Pemerintah RI dan GAM "dianggap"gagal, maka
sejak 19 Mei 2003 pemerintah Indonesia menyatakan keadaan bahaya dengan
tingkatan keadaan darurat militer di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
melalui Kepres No. 28 tahun 2003.
Status Hukum Pernyataan Ketua Komisi HAM PBB Terhadap Permasalahan HAM Timor-Timur
Tgl terbit: Sabtu, 26 April 2003

Pada Sidang Komisi HAM PBB (Commission on Human Rights) ke 59 di Jenewa telah memutuskan untuk tidak melanjuti pembahasan tentang situasi HAM di Timtim pada persidangan ditahun-tahun mendatang. Pernyataan Ketua (chairperson's statement) tersebut merupakan hasil kesepakatan antara wakil Pemerintah RI, wakil Pemerintah Timor Leste (TL) serta wakil Uni Eropa.

Selamatkan NKRI bukan Dengan Operasi Militer Tapi Dengan Perdamaian, Demokrasi dan Keadilan
Tgl terbit: Selasa, 22 April 2003
Belajarlah dari sejarah, kegigihan rakyat Aceh melawan kolonialisme Belanda dan beroprasinya DOM harusnya menjadi pelajaran yang cukup bagi siapapun baik rakyat maupun elit politik.
Desakan Pada Pemerintah Indonesia Untuk Meratifikasi ICC (Internasional Criminal Court) Sebagai Bent
Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2003

Perang yang terjadi di Irak saat ini memasuki minggu kedua. Kecaman terhadap Amerika dan Inggris sebagai pihak yang paling bernafsu melakukan perang ini datang dari berbagai penjuru dunia. Kecaman-kecaman tersebut datang dengan berbagai argumentasi, rasionalisasi dan justifikasi.

Desakan Pada Pemerintah Indonesia untuk Meratifikasi ICC (International Criminal Court) Sebagai Bent
Tgl terbit: Kamis, 27 Maret 2003
Perang yang terjadi di Irak saat ini memasuki minggu kedua. Kecaman terhadap Amerika dan Inggris sebagai pihak yang paling bernafsu melakukan perang ini datang dari berbagai pihak dan berbagai penjuru dunia.
KOMUNIKE KEDUA
Tgl terbit: Jumat, 28 Februari 2003

Sudah bukan waktunya lagi pada tahap ini memperdebatkan perlu atau tidaknya pengarturan tentang tindak pidana Terorisme. Mau tidak mau regulasi tentang kebijakan terorisme memang dibutuhkan. Tetapi kebijakan itu harus berada dalam dua titik keseimbangan yaitu diantara prinsip kebebasan dan prinsip keamanan .

Prospek Perdamaian Di Aceh
Tgl terbit: Senin, 10 Februari 2003

Perjanjian Penghentian Permusuhan di Aceh dilakukan untuk saling membangun kepercayaan RI dan GAM bagi perwujudan perdamaian bagi rakyat Aceh melalui All Inclusive Dialogue. Perjanjian penghentian permusuhan di Aceh telah berlangsung 2 bulan, sejak ditandatangani 9 Desember 2002 yang lalu.

Rencana Pembentukan Tim Koneksitas Kasus Timika Oleh Mabes Polri Dan Puspom TNI
Tgl terbit: Kamis, 09 Januari 2003

Kemarin Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI berencana untuk membentuk Tim Koneksitas untuk menangani kasus penembakan di Timika, Papua beberapa bulan lalu. Rencana pembentukan ini berkaitan dengan adanya dugaan bahwa aparat Kopassus terlibat dalam kasus penembakan tersebut.

Perlunya Kecermatan Publik Membaca Kasus Peladakan Bom di Bali dan Manado
Tgl terbit: Selasa, 15 Oktober 2002
Sampai dengan hari ini, mayoritas media nasional dan internsional masih mengarahkan pemberitaannya pada kasus peledakan bom di Bali dan Manado yang terjadi pada tanggal 12 Oktober kemarin. Pemberitaan tersebut berkaitan dengan opini yang berkembang seputar motif dan pihak-pihka yang yang diduga terkait, upaya pemerintah melakukan investigasi kasus, implikasi ekonomi dan politik
Perebutan Akses Politik Dibalik Penempatan Peran Komnas HAM
Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2001

Tergerak oleh desakan berbagai lapisan masyarakat atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa yang lampau dan besarnya tekanan internasional akan kondisi HAM, maka pada tahun 1993 pemerintah indonesia akhirnya menetapkan peraturan tentang Komnas HAM yang tertuang dalam Kepres No. 50 tahun 1993. komisi yang memang diseting sebagai lipstick kekuasaan itu akhirnya mampu rela memberi sedikit harapan bagi ketiadaan harapan masyarakat atas berbagai institusi negara lainnya.

Dukungan Terhadap Upaya Gencatan Senjata Dalam Konflik Aceh
Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2001

Terhitung sejak tanggal 11 april 2001 hingga tanggal 31 September 2001 (priode berlangsungnya Inpres No. 4/ 2001) catatan investigasi dan monitoring kontras dan koalisi NGO HAM Aceh terhadap kemanusiaan di Aceh menyebutkan bahwa angka-angka kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh masih belum menunjukkan penurunan. Tercatat bahwa telah menjadi korban dalam periode tersebut, dimana 544 diantaranya adalah pembunuhan diluar prosedur hukum (exrajudicial killing), 129 korban penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, 54 korban penghilangan paksa (involuntary disappereance), 230 korban penyiksaan dan 15 korban kekerasan terhadap perempuan. Investigasi juga mencatat 810 kasus perusakan terhadap bangunan dan kendaraan dalam rentang waktu antara 11 april-31 september 2001 dimana 353 kasus melibatkan TNI sebagai pelaku dan 447 kasus tidak terindifikasi pelakunya.

Negara Tidak Pernah Melakukan Koreksi Terhadap Praktek Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Jumat, 31 Agustus 2001

seribu tiga puluh sembilan itu catatan yang dimiliki KontraS tentang korban penghilangan paksa. Anggka ini hanyalah merupakan puncak gunung es yang terlihat dipermukaan laut. Angka sesungguhnya yang masih dibawah permukaan akan sangat mungkin ratusan kali lebih banyak dari yang diperkirakan banyak orang. Ini merupakan akibat langsung dari sistem politik yang sangat tidak beradab, yang hanya tahu menggunakan bedil dan senjata dalam memelihara kekuasaannya.

Catatan KontraS terhadap kepolisian RI
Tgl terbit: Minggu, 31 Juni 2001

1 Juli 2001 Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari Bayangkara ke 55, ditengah tajamnya sororan dan bertumpuknya problematika yang dihadapinya. Diusianya yang ke 55, kepolisian yang telah menyatakan diri sebagai pengayom masyarakat dan dinyatakan terpisah dari dari TNI ternyata masih belum mampu menunjukkan wujud idealnya. Pengayoman kepolisian dipertanyakan, bahkan di ingat. Juga keseriusan untuk merubah watak militeristiknya, setelah secara resmi terpisah dari TNI, 1 Januari 2001.

Catatan KontraS Terhadap Kepolisian Ri
Tgl terbit: Sabtu, 30 Juni 2001

1 juli 2001 Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari Bayangkara ke 55, ditengah tajamnya sororan dan bertumpuknya problematika yang dihadapinya. Diusianya yang ke 55, kepolisian yang telah menyatakan diri sebagai pengayom masyarakat dan dinyatakan terpisah dari dari TNI ternyata masih belum mampu menunjukkan wujud idealnya. Pengayoman kepolisian dipertanyakan, bahkan di ingat. Juga keseriusan untuk merubah watak militeristiknya, setelah secara resmi terpisah dari TNI, 1 januari 2001.

Kemunduran Proses Penyelesaian Aceh Akibat INPRES NO. 4 Tahun 2001
Tgl terbit: Jumat, 18 Mei 2001

Intruksi presiden (inpres) RI No. 04 tahun 2001 tentang langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh telah ditandatangani 11 april 2001 lalu, dalam kondisi dimana upaya penyelesaian problem Aceh melalui dilog mulai mengalami kemunduran yang paling tajam sepanjang tahun 2001. kemunculan inpres tersebut pada akhirnya mengundang kritik tajam banyak kalangan terhadap keberadaan operasi militer yang menyertainya, yang kemudian memunculkan dugaan bahwa inpres tersebut telah memuat kepentinganâ€kepentingan yang bermaksud memundurkan upaya penyelesaian Aceh yang selama ini sudah dibangun.

Penyiksaan, Penahanan Semena-mena dan Pembunuhan terhadap Masyarakat Sipil Oleh Aparat Brimob Pasca
Tgl terbit: Senin, 18 Desember 2000

Tanggal 16 Desember 2000, Johanes G. Bonay, SH, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELS-HAM), telah menjalani pemeriksaan mulai dari pukul 17.00 waktu setempat, oleh Kepolisian Jayapura. Bonay diperiksa sehubungan dengan hasil konferensi ELS-HAM terhadap peristiwa pengejaran dan penangkapan oleh aparat Brimob dan polisi terhadap kelompok yang diduga melakukan penyerangan Mapolsek Abepura.

Penemuan 5 (Lima) Mayat Di Sumatera Utara
Tgl terbit: Kamis, 07 September 2000

Pada hari Minggu, 3 September 2000 sekitar pukul 10.00 Wib ditemukan beberapa mayat di desa Bagalingga, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Simatera Uatara (tepatnya dipinggir jalan Merek, Sidikalang). Mayat-mayat tersebut awalnya ditemukan oleh masyarakat yang kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat. Salah satu dari beberapa mayat tersebut diidentifikasikan sementara sebagai jenazah Jafar Siddiq Hamzah seorang aktivis kemanusiaan juga (ketua IFA) yang hilang sejak tanggal 5 Agustus 2000. Dan saat ini mayat yang sudah dalam keadaan tidak baik tersebut berada dalam proses penyidikan pihak Kepolisian Daerah Sumatra Utara termasuk melakukan proses otopsi untuk memastikan jenazah dan sebab-sebab kematiannya.

Rancangan Undang-Undang Peradilan HAM
Tgl terbit: Minggu, 09 Juli 2000

Pemerintah hari rabu, 7 Juni 2000 mengajukan Rancangan Undang-Undang Peradilan HAM (RUPHAM). RUU ini akan menggantikan Perpu No : I tahun 1999 tentang peradilan HAM yang telah ditolak oleh DPR pada bulan Januari 2000

Perkembangan Persoalan Kejahatan Kemanusiaan di Timor-Timur
Tgl terbit: Rabu, 15 Desember 1999

Meninjau situasi yang berkembang terhadap persoalan kejahatan kemanisiaan di Timor Timur belakangan ini yang menyangkut sejumlah argumentasi dan pihak-pihak yang mengajukannya serta rencana kepergian Tim Advokasi HAM TNI ke Timor Barat dan Timor Timur, Kontras bermaksud menyampaikan beberapa siakap dengan pertimbangan sebagai berikut :

Komisi Kebenaran Dan Penghentian Kekerasan Negara
Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 1999

Sejak terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden berbagai aspirasi disampaikan, dengan harapan adanya perubahan kearah kehidupan bernegara yang lebih baik. Salah satu alat ukur perubahan kearah yang lebih baik adalah peningkatan secara jelas terhadap kualitas penghormatan HAM dan mengecilnya, atau bahkan dihapusnya penggunaan kekerasan oleh alat negara terhadap rakyat. Tentunya hal ini disadari benar bukanlah suatu yang mudah untuk dipecahkan, akan tetapi keterlambatan mengambil langkah, akan melahirkan situasi yang tidak menetu kembali, dimana posisi rakyat akan selalu berada sebagai pihak yang menjadi korban.

Tentang Upaya Peradilan Internasional Bagi Kasus Timor-Timur
Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 1999

Mencermati perkembangan muktahir keadaan hak asasi manusia di Timor-Timur KONTRAS mencatat beberapa hal pokok yang patut menjadi agenda dan perhatian kita bersama :

Korban Kembali Jatuh
Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 1999

Aksi mahasiswa yang terus berlangsung di berbagai kota di Indonesia, kembali mendapatkan represi dari pihak militer maupun kepolisian. Kali ini, untuk kesekian kalinya, korban tewas dari pihak mahasiswa jatuh lagi. Peristiwa yang terjadi di depan Markas Kodam Sriwijaya tersebut telah memakan korbanseorang mahasiswa Universitas IBA Palembang bernama Meyer Andriansyah. Korban mahasiswa tersebut adalah yang kesekian kalinya terjadi dalam gelombang protes yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat yang terjadi dalam sebulan terakhir.

Tanggung Jawab Pengungsi Timor-Timur
Tgl terbit: Jumat, 17 September 1999

Data warga Timtim yang meninggalkan wilayah Timtim atau mengungsi ke gunung-gunung tiap waktu bisa berubah. Masalah keamanan membuat warga selalu berpindah tempat ditambah lagi sejak pemberlakuan UU Darurat Militer semua pintu informasi tertutup.

Utusan KontraS Dalam Pertemuan Commision on Human Rights di Genewa
Tgl terbit: Kamis, 01 April 1999

Sepanjang pengamatan KONTRAS, selama tahun 1998 sampai dengan awal tahun 1999 praktek †praktek penculikan, penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang †wenang masih berlangsung. Namun upaya pemerintah untuk melindungi korban dan pertanggungan jawab pemerintah atas praktek †praktek tersebut masuh minim.

Hubungan Kerusuhan Dengan Perkembangan Politik Nasional
Tgl terbit: Selasa, 23 Maret 1999

Kondisi Stuktural dan Kerusuhan

Kurun waktu tiga tahun terakhir ini, bangsa Indonesia berada dalam kondisi yang paling memprihatinkan dalam sejarahnya. Berbagai kerusuhan terjadi dari tahun 1996 seperti peristiwa †peristiwa Sabtu Kelabu 27 Juli 1996 di Jakarta, Abepura, Sanggau-Ledo, Situbondo, Tasikmalaya, Kerawang, Aceh dan seterusnya, seakan tak kunjung selesai. Sampai akhirnya krisis ekonomi semakin membuktikan bobroknya sistem kemasyarakatan yang selama 30 tahun dibangun Orde Baru. Krisis ekonomi †politik kemudian semakin memperburuk keadaan hingga kita terpuruk ketitik yang paling rendah, sehingga dicap sebagai bangsa yang kurang beradab. Peristiwa kerusuhan dan perkosaan massal pada Mei 1998, peristiwa Semanggi, Banyuwangi, Ketapang, Kupang, Ambon dan terakhir Sambas, adalah bukti dari semua itu.

Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Korban Penembakan dan Kekerasan Aparat dalam Tragedi Semanggi
Tgl terbit: Senin, 30 November 1998

Pada tanggal 18 November 1998 yang lalu, KONTRAS telah membuat suatu pernyataan terbuka tentang indikasi keterlibatan aparat negara (ABRI) dalam melakukan misi khusus berupa provokasi agar aksiâ€aksi damai mahasiswa menjadi aksi yang penuh kekerasan. Selain itu, dalam pernyataan tersebut KONTRAS menyatakan pula beberapa bukti empiris di lapangan tentang penggunaan peluru tajam yang mengakibatkan korban tewas dari kalangan mahasiswa.


Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org