Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 130 Hasil Pencarian
1 All

Sidang Perdana Kasus Meranti: Mendesak Terdakwa Pelaku Penyiksaan Dijerat dengan Ancaman Pidana Maksimal
Tgl terbit: Selasa, 27 Desember 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendapat informasi bahwa sidang perdana kasus kematian Alm. Apri Adi Pertama, warga Desa Mekar Sari, Riau yang tewas akibat penyiksaan oleh anggota Polres Meranti akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis pada hari Kamis, 29 Desember 2016. Dalam persidangan perdana tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membacakan agenda dakwaan atas tindakan anggota Polres Meranti (selanjutnya disebut sebagai pelaku) yang telah mengakibatkan Alm.Adi tewas di perjalanan menuju RSUD Meranti setelah menjalani interogasi oleh para pelaku.?
Mendiamkan Salah Kaprah Negara Dalam Aturan Main Dan Penindakan Terorisme, Membahayakan Ham Kita
Tgl terbit: Jumat, 16 Desember 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), pertama-tama mengapresiasi sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan untuk menghapus ketentuan terkait yang memperbolehkan pihak penyidik atau penuntut umum untuk mengasingkan terduga teroris ke tempat tertentu selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Pasal yang lebih dikenal dengan istilah Pasal Guantanamo ini sempat menjadi kontroversial ketika coba dipaksakan masuk ke dalam catatan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan dalih utama bahwa pasal tersebut akan efektif untuk menangkal dan mencegah tindak pidana terorisme ketika praktik deradikalisasi diam-diam memang diakui gagal dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Kasus Penyerangan terhadap Siswa Sekolah: Polri Harus Ungkap Motif Peristiwa Penyerangan dan KPAI Harus Pastikan Pemenuhan Perlindungan Anak
Tgl terbit: Jumat, 16 Desember 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam maraknya kasus-kasus penyerangan dengan senjata tajam terhadap anak sekolah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tindakan penyerangan tersebut tidak hanya mengakibatkan jatuhnya korban namun menimbulkan trauma dan teror yang berkepanjangan bagi anak-anak. Dalam catatan KontraS, dua kasus penyerangan terhadap siswa sekolah yang terjadi di Yogyakarta dan Sabu, Nusa Tenggara Timur memiliki pola yang serupa yakni ditujukan terhadap anak sekolah, target dipilih secara acak dan menggunakan senjata tajam dengan maksud melukai, meski kesamaan motif masih harus diperdalam lagi.
Surat Terbuka: Segera Bebaskan Pemilik Tanah Onderneming, Sdr. Apet Madili
Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendapatkan informasi dari keluarga, tentang penangkapan sewenang-wenang atas nama Saprudin Madili alias Apet Madili, 43 tahun. Pada hari Senin tanggal 30 November 2016 di Desa Bohotokong sekitar jam 09.45 WITA, tiga orang anggota Polsek Bunta, berpakaian preman, hanya menggunakan celana pendek (tanpa seragam Polisi), masuk ke dalam rumah Tante Mili (saudara Bapak Apet Madili), dengan cara mendobrak pintu rumah untuk mencari Bapak Apet Madili, tetapi tidak menemukan yang bersangkutan. Kemudian ketiga orang anggota Polsek Bunta menuju ke belakang rumah dimana Bapak Apet Madili sedang bersama empat orang temannya, di Desa Polo sedang bekerja sebagai buruh upah harian mengeringkan kelapa kopra, milik Bapak Yamin, di lokasi ?Porono? (bahasa lokal, artinya tempat pembakaran kelapa untuk dijadikan kopra).
Pemerintah Myanmar Harus Segera Melakukan Kewajiban Untuk Melindungi kepada Etnis Rohingya
Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ? mengecam penyerangan yang terjadi di desa-desa etnis Rohingya. Rangkaian peristiwa yang terjadi antara tanggal 10-18 November 2016. Berdasarkan data dan observasi dari jaringan komunitas internasional, terdapat 820 bangunan yang dihancurkan di lima desa berbeda, diantaranya distrik Maungdaw, 255 berada di desa Yae Khat Chaung Gwa Son, 265 di Dar Gyi Zar, 65 di Pwint Hpyu Chung, 15 di Myaw Taung dan 220 di Wa Peik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah baru di Myanmar yang seharusnya menjadi harapan baru bagi masyarakat telah gagal untuk meredam konflik dan mempromosikan stabilitas di bagian Rakhine.
Pernyataan KontraS dalam rangka hari HAM Internasional Pernyataan KontraS dalam rangka hari HAM Internasional
Tgl terbit: Sabtu, 10 Desember 2016
KontraS bersemarak dengan peringatan Hari HAM Internasional, yang diperingati setiap tanggal 10 Desember 2016. Pada sejarahnya, tanggal ini diperingati dengan momentum pengesahan Deklarasi HAM pada 1948. Dalam perkembangannya, Peringatan hari HAM menjadi upaya global dalam meminta setiap negara untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan melalui upaya keadilan dan jaminan kesejahteraan.?
Presiden Joko Widodo #MasihIngat: Penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Masa Lalu? Presiden Joko Widodo #MasihIngat: Penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Masa Lalu?
Tgl terbit: Kamis, 08 Desember 2016
Pada momentum hari HAM sedunia-10 Desember 2016, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama para korban menanyakan kepada Presiden Joko Widodo apakah #MasihIngat dengan janjinya untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu?
Mendesak Proses Hukum Terhadap Anggota Polisi Pelaku Perkosaan Anak Dibawah Umur Mendesak Proses Hukum Terhadap Anggota Polisi Pelaku Perkosaan Anak Dibawah Umur
Tgl terbit: Rabu, 30 November 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengutuk tindakan perkosaan dan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Briptu Hery Ismail, Anggota Polres Kepulauan Seribu Jakarta Utara (selanjutnya disebut sebagai pelaku) terhadap D, seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Akibat dari tindakan perkosaan tersebut, korban yang kini tengah mengandung +/- 8 bulan ini mengalami trauma dan depresi serta tidak dapat melanjutkan sekolah lagi.
Presiden Jokowi Jangan Lari dari Tanggung Jawab Mengungkap Kasus Munir Presiden Jokowi Jangan Lari dari Tanggung Jawab Mengungkap Kasus Munir
Tgl terbit: Senin, 28 November 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berpendapat Presiden RI Joko Widodo mencoba lari dari tanggung jawab untuk mengungkap kasus Munir dengan mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP). Sebelumnya pada Senin, 10 Oktober 2016, Majelis Komisioner KIP telah memutuskan dan menyatakan bahwa Dokumen Hasil Penyelidikan TPF Munir merupakan informasi publik. Dengan begitu Pemerintah RI wajib segera mengumumkan dokumen tersebut kepada masyarakat.
Pertemuan Aktivis HAM dengan Ketua MPR: Membahas Komisi Kepresidenan Penyelesaian Kejahatan HAM Berat Masa Lalu Pertemuan Aktivis HAM dengan Ketua MPR: Membahas Komisi Kepresidenan Penyelesaian Kejahatan HAM Berat Masa Lalu
Tgl terbit: Kamis, 17 November 2016
Memahami kondisi saat ini, pada 16 November 2016, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama HS Dillon dan Amirudin al-Rahab, bertemu dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR] Zulkifli Hasan, di ruang pertemuannya di Gedung MPR RI. Pertemuan yang berlangsung akrab selama satu jam ini membahas secara serius persoalan penyelesaian kasus kejahatan HAM berat masa lalu dan gagasan pembentukan Komisi Kepresidenan.
`Lenyapnya` Dokumen TPF Kematian Munir: Umpan Lambung yang Tidak Boleh Diabaikan oleh Presiden Jokowi `Lenyapnya` Dokumen TPF Kematian Munir: Umpan Lambung yang Tidak Boleh Diabaikan oleh Presiden Jokowi
Tgl terbit: Selasa, 25 Oktober 2016
Ada celah dan ruang klarifikasi yang bisa dikeluarkan oleh otoritas negara dan Presiden Joko Widodo pasca keluarnya respons dari Puri Cikeas siang ini. Baik Susilo Bambang Yudhoyono dan Sudi Silalahi yang mana telah membacakan siaran pers menyebutkan secara terang bahwa kematian Munir Said Thalib masih memiliki pintu kebenaran yang bisa diungkap negara.
Hentikan Pengambilalihan Lahan Secara Paksa oleh PT Pertiwi Lestari! Hentikan Pengambilalihan Lahan Secara Paksa oleh PT Pertiwi Lestari!
Tgl terbit: Jumat, 21 Oktober 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan tindakan aparat kepolisian yang cenderung berpihak kepada perusahaan, PT Pertiwi Lestari dan melakukan pembiaran terhadap intimidasi yang dilakukan pihak perusahaan terhadap petani saat terjadi pengambilalihan lahan secara paksa di atas tanah yang sedang berstatus quo.
Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan selamat atas bertahannya rezim pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memimpin di tengah banyak skandal hukum dan hak asasi manusia yang belum terselesaikan dengan baik hingga hari ini. Secara umum, kami ingin menyampaikan tidak ada suatu pencapaian penting, signifikan bahkan membawa terobosan dalam memperkuat agenda penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Kecerobohan dan ketidakkonsistenan pemerintahan ini tidak banyak berubah jika kita bandingkan dengan periode awal pemerintahan ini berjalan (20 Oktober 2014-20 Oktober 2015); di mana KontraS juga telah memberikan kritik dan evaluasi keras.
Ultimatum Suciwati Untuk Presiden RI: Hentikan Pembelaan Diri dan Lempar Tanggungjawab Ultimatum Suciwati Untuk Presiden RI: Hentikan Pembelaan Diri dan Lempar Tanggungjawab
Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2016
Saya Suciwati istri Munir bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan dengan sangat atas buruknya respon Presiden Joko Widodo dalam menindaklanjuti Putusan Komisi Informasi Pusat No. 025/IV/KIP-PS-A/2016 tertanggal 10 Oktober 2016, Putusan tersebut menyatakan bahwa dokumen TPF Munir adalah informasi publik yang harus diumumkan kepada masyarakat.
Komnas HAM Hari Ini: Antara Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Tertunda dan Dugaan Praktik Penyelewengan Keuangan
Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Dewan Kehormatan Komnas HAM untuk segera menelusuri, memanggil dan menindak anggota Komnas HAM yang berdasarkan penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga telah melakukan tindakan penyelewengan keuangan, termasuk yang dilakukan salah satu Komisionernya, DB. Kami juga mendesak Dewan Kehormatan Komnas HAM segera meneruskan temuan BPK tersebut dengan pelaporan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan dan pengusutan lebih lanjut.
Negara Harus Bertanggungjawab Mencari dan Mengumumkan Dokumen Hasil Penyelidikan TPF Munir Negara Harus Bertanggungjawab Mencari dan Mengumumkan Dokumen Hasil Penyelidikan TPF Munir
Tgl terbit: Jumat, 14 Oktober 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Omah Munir menuntut Pemerintah untuk segera mematuhi dan melaksanakan seluruh amar putusan yang dibacakan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tanggal 10 Oktober 2016 lalu terkait permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh KontraS. Proses sengketa informasi ini telah berjalan sejak 22 Juni 2016 dengan menghadirkan alat bukti maupun saksi-saksi dari pihak pemohon (KontraS) yaitu Usman Hamid (Sekretaris TPF Munir) dan Hendardi (Anggota TPF Munir) dan saksi yang diajukan oleh KIP yaitu Sudi Silalahi (Mantan Menteri Sekretariat Kabinet) yang berhalangan hadir namun keterangan tertulisnya dibacakan dalam persidangan pada 19 September 2016.
Putusan KIP Menjadi Momentum Baru Pengungkapan Kasus Munir
Tgl terbit: Senin, 10 Oktober 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) melalui proses sengketa informasi mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus pembunuhan Munir (TPF Munir) kepada masyarakat. Sebelumnya pada 27 April 2016, KontraS bersama dengan LBH Jakarta dan Suciwati, istri Alm. Munir Said Thalib, mendatangi Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk mendaftarkan proses sengketa informasi. Sengketa informasi tersebut pun terdaftar dengan nomor register 025/IV/KIP-PS-2016.
KIP Segera Perintahkan Presiden RI Mengumumkan Dokumen TPF Munir KIP Segera Perintahkan Presiden RI Mengumumkan Dokumen TPF Munir
Tgl terbit: Minggu, 09 Oktober 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) melalui proses sengketa informasi mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus pembunuhan Munir (TPF Munir) kepada masyarakat. Sebelumnya pada 27 April 2016, KontraS bersama dengan LBH Jakarta dan Suciwati, istri Alm. Munir Said Thalib, mendatangi Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk mendaftarkan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai termohon Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), dengan nomor register 025/IV/KIP-PS-2016.
Tidak Berikan Rekam Medis Merupakan Sebuah Pengingkaran Hukum
Tgl terbit: Jumat, 07 Oktober 2016
KontraS mengecam pihak RSUD dan Pemda Meranti Riau yang berdusta. Saat ditemui pada Kamis, 29 September 2016, Direktur RSUD Meranti, Ruswiati, menyatakan akan memberikan surat rekam medik alm. Afriadi Pratama dan Isrusli, korban brutalitas Polisi Meranti pada 25 Agustus 2016.
Polda Riau Ingkar Janji Dokumen Publik Ditutup
Tgl terbit: Kamis, 06 Oktober 2016
Jikalahari dan KontraS menilai Kepolisian Daerah (POLDA) Riau ingkar janji atas kesediaannya memberikan Dokumen SP3 15 Korporasi terduga pembakar hutan dan lahan tahun 2015. ?Hingga hari ini, Jikalahari belum menerima dokumen SP3,? kata Made Ali, Wakil Koordinator Jikalahari.
Dilema Profesionalisme Serdadu Militer Indonesia: Pengingkaran Akuntabilitas yang Menguat Dilema Profesionalisme Serdadu Militer Indonesia: Pengingkaran Akuntabilitas yang Menguat
Tgl terbit: Rabu, 05 Oktober 2016
Pada hari jadi TNI ke-71 tahun, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan menggunakan hak masyarakat untuk berpartisipasi sebagaimana yang dijamin di dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hak berpartisipasi ini akan kami hadirkan dalam bentuk catatan publik atas kinerja mekanisme pertahanan yang dihadirkan oleh TNI sepanjang periode Oktober 2015 hingga Oktober 2016. Sebelumnya kami telah melakukan polling di 2 akun media sosial KontraS yakni di akun Twitter @KontraS dengan pertanyaan, ?Sepakatkah kamu bahwa TNI telah bergerak maju menuju profesional dan transparan dalam kerja dan kebijakannya?? Polling ini diikuti 550 responden dengan komposisi jawaban 52% tidak sepakat, 28% sepakat dan 20% tidak tahu. Di akun Facebook KontraS kami juga menanyakan pertanyaan terbuka kepada followers KontraS dengan pertanyaan, ?Apa tantangan TNI dalam membangun profesionalisme institusi pertahanan di Indonesia??
Presiden Harus Memerintahkan Kapolri Menyidik Kembali SP3 15 Korporasi Presiden Harus Memerintahkan Kapolri Menyidik Kembali SP3 15 Korporasi
Tgl terbit: Senin, 03 Oktober 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI), Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, agar segera melakukan Gelar Perkara Khusus terhadap penghentian 15 perusahaan yang diduga melakukan kejahatan pembakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 lalu.
Kasus Kekerasan Jurnalis Di Madiun, Cermin Brutalitas Aktor Keamanan di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 03 Oktober 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyampaikan protes keras terkait dengan tindakan penganiyaan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI AD Bataliyon Infantri Lintas Udara 501 Madiun pada minggu 02 Oktober 2016 terhadap seorang jurnalis Net. Tv a.n Soni Misdananto (yang selanjutnya disebut sebagai korban) yang sedang melakukan peliputan terkait dengan peristiwa Lakalantas yang melibatkan Perguruan Pencak Silat dengan Masyarakat.
Duka Duri, Duka Rakyat Indonesia: Lawan Terus Penggusuran Berkedok Relokasi! Duka Duri, Duka Rakyat Indonesia: Lawan Terus Penggusuran Berkedok Relokasi!
Tgl terbit: Rabu, 28 September 2016
Pagi ini (28/9) kita melihat sebuah tindak brutalitas dan kesewenang-wenangan aparat Indonesia dalam mengelola kota Jakarta. Warga yang tinggal, menetap dan membangun sejarah perjuangan kelas di perkampungan Bukit Duri, Jakarta telah dirampas hak-haknya untuk hidup menetap, memiliki rasa aman dan yang terpenting adalah kepastian hukum yang masih mereka nanti. KontraS mengetahui bahwa tindak penggusuran hari ini juga tidak memberikan agenda ganti rugi kepada para warga yang sekarang tidak jelas ke mana mereka akan beristirahat nanti malam di di hari-hari yang akan datang. Aksi penggusuran juga diketahui masih akan terus dilakukan dalam beberapa hari ke depan.
Perkuat Persatuan Gerakan Rakyat, Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Lawan Perampasan Tanah Rakyat Perkuat Persatuan Gerakan Rakyat, Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Lawan Perampasan Tanah Rakyat
Tgl terbit: Selasa, 27 September 2016
Pada 24 September 1960, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan. Tiga tahun sesudahnya, Presiden Sukarno melalui Kepres No. 169 Tahun 1963, menetapkan bahwa 24 September sebagai Hari Tani Nasional. Simbol bahwa kelahiran UUPA 1960 dimaksudkan untuk merombak nasib kaum tani dengan menyediakan tanah bagi kaum tani.
#MasihIngat Salim Kancil: Menagih Janji Negara untuk Melindungi Lingkungan dan Pembela Kepentingan Umum #MasihIngat Salim Kancil: Menagih Janji Negara untuk Melindungi Lingkungan dan Pembela Kepentingan Umum
Tgl terbit: Senin, 26 September 2016
Dengan tangan terikat, Salim Kancil mendapat penganiayaan hebat: disetrum, digergaji dibagian lehernya, dipukuli dengan cangkul, hingga akhirnya ia tewas setelah kepalanya dipukul dengan batu nisan.
Surat Terbuka: Penanganan Kasus Vaksin Palsu Jalan di Tempat
Tgl terbit: Kamis, 22 September 2016
Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu bersama dengan Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melalui surat ini bermaksud menyampaikan desakan penyelesaian kasus vaksin palsu secara profesional, akuntabel dan transparan, khususnya berkenaan dengan penangangan vaksin palsu yang terjadi di RS Harapan Bunda, yang seharusnya ada dibawah pengawasan Kementerian Kesehatan dan badan ? badan pemerintah lainnya.
Usut Tuntas Kematian Almarhum Asep Sunandar oleh Anggota Polres Cianjur
Tgl terbit: Rabu, 21 September 2016
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Mabes POLRI untuk melakukan penindakan terkait dengan pelanggran prosedural hingga dugaan praktik ? praktik penyiksaan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan yang menyebabkan kematian Alm. Asep Suandar pasca dilakukan penagkapan oleh anggota Polres Cianjur, pada tanggal 10 September 2016.
Peredaran Obat Palsu dan Kedaluwarsa: Negara (Kembali) Gagal Hadir
Tgl terbit: Selasa, 13 September 2016
Ditengah trauma publik atas peredaran vaksin palsu, juga kegagapan negara dalam memenuhi pemulihan anak ? anak dan keluarga yang menjadi korban vaksin palsu, negara kembali meneror publik atas kelalainya dalam mencegah dan menghentikan peredaran obat palsu dan kedaluwarsa.
Hilangnya Semangat Rekam Jejak Dalam Pergantian Kepala BIN
Tgl terbit: Rabu, 07 September 2016
Ingatan publik masih segar mengapa kita menolak nama Budi Gunawan atas dugaan kuat keterlibatannya dalam skandal praktik korupsi. Tahun lalu bahkan publik menggalang dukungan solid menolak Budi Gunawan untuk tidak dijadikan figur pemimpin lembaga keamanan Polri. Budi Gunawan juga harus diseret pada ruang-ruang akuntabilitas atas praktik kejahatan ekonomi dan pelanggaran akuntabilitas lainnya. Tapi kini Presiden Joko Widodo dan istana bersepakat dan mengkhianati publik dengan mengusulkan secara istimewa nama Budi Gunawan untuk menjadi calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso. Posisi ini sebenarnya sudah bisa ditebak. Posisi ini adalah posisi pengganti, apalagi setelah Budi Gunawan mendapatkan kecaman ketika PDIP dan orang-orang di sekitar istana untuk menempatkan Budi Gunawan sebagai kandidat Kapolri.
Hukum Seberat-beratnya, Jangan Beri Jabatan pada Para Pelaku Kejahatan Kemanusiaan
Tgl terbit: Selasa, 30 Agustus 2016
Jakarta, 30 Agustus 2016. Hari ini keadilan diputarbalikkan saat para pelaku kejahatan kemanusiaan malah diapresiasi dengan pemberian jabatan strategis. Inilah yang terjadi saat 4 dari 11 anggota Tim Mawar Kopassus yang terlibat langsung dalam penculikan dan penyekapan 9 aktivis prodemokrasi menjelang kejatuhan rezim Presiden Soeharto di tahun 1998 dianugerahi jabatan tinggi sebagai jenderal.
Kepada Kapolda Sulawesi Tengah, Segera Hentikan Kriminalisasi Petani Bahotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai
Tgl terbit: Selasa, 30 Agustus 2016
Kriminalisasi petani Bahotokong kembali dialami oleh Yapet Madili warga Desa Bahotokong Kecamatan Bunta yang dilaporkan pihak PT. Anugerah Saritama Abadi, di Polres Kabupaten Banggai dengan surat pemanggilan nomor: S.Pgl/1354/VIII/2006/ResKrim Tanggal 16 Agustus 2016. Laporan dan pemanggilan pihak PT. Anugerah Saritama Abadi berdasarkan izin HGU yang diterbitkan BPN: Nomor : 01/HGU-BH/BPN-BGI/97-98 pada tanggal 7 April 1997.
Surat Terbuka: Tindak Kekerasan TNI AU Kepada Jurnalis dan Warga
Tgl terbit: Senin, 29 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Panglima TNI mengambil tindakan yang pro aktif, profesional dan signifikan untuk penyelesaian kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM terhadap jurnalis danw arga yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan Paskhas Lanud Suwondo Medan.
Polri Harus Segera Melakukan Audit Terhadap SP3 Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan!
Tgl terbit: Senin, 29 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk segera melakukan audit atas terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 kasus pembakaran hutan yang melibatkan korporasi oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda Riau), secara akuntabel dan transparan dengan melibatkan elemen masyarakat sipil didalamnya.
Mendesak Dilakukannya Otopsi oleh Tim Dokter Independen Terhadap Korban Brutalitas Aparat Polres Meranti Riau
Tgl terbit: Jumat, 26 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan sewenang-wenang dan brutalitas anggota Polres Kepulauan Meranti, Riau pada 25 Agustus 2016 sehingga mengakibatkan 2 (dua) orang warga Desa Mekar Sari, Kecamatan Merbau, Riau yakni Apri Adi Pratama dan Isrusli. Dari informasi yang kami himpun, peristiwa ini bermula setelah adanya keributan antara seorang warga sipil bernama Apri Adi Pratama (korban) dengan anggota Polres Kepulauan Meranti, Riau bernama Adil S Tambunan yang diduga karena motif personal di depan Hotel Furama, Selat Panjang Riau. Keributan ini kemudian berlanjut dengan pemukulan oleh anggota Polres tersebut kepada korban sehingga korban pun membalas dengan melakukan penikaman dengan senjata tajam kepada anggota Polres Kepulauan Meranti tersebut hingga tewas.
Putusan Mahkamah Konstitusi: Terjadi Ketidakpastian Hukum Akibat Absennya Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM berat Putusan Mahkamah Konstitusi: Terjadi Ketidakpastian Hukum Akibat Absennya Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM berat
Tgl terbit: Rabu, 24 Agustus 2016
Setelah kurang lebih satu tahun lamanya, akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa bolak-balik berkas kasus-kasus pelanggaran HAM berat, antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, merupakan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan norma hukum dan menunjukan ketiadaan kemauan politik pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut. Tindakan ini mengakibatkan peniadaan hak konstitusi penggugat, yang juga keluarga korban orang hilang peristiwa pelanggaran HAM berat 1997/1998, untuk mendapatkan keadilan, pemulihan dan kebenaran. Situasi telah terjadi selama lebih dari 13 tahun.
71 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Refleksi Bersama Atas Kepedulian dan Perjuangan Menuntut Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia 71 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Refleksi Bersama Atas Kepedulian dan Perjuangan Menuntut Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Sabtu, 20 Agustus 2016
Masih dalam hangat suasana perayaan 71 tahun kemerdekaan Indonesia, peserta Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA) 8 dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengajak publik untuk kembali merefleksikan segala bentuk perjuangan menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik yang terjadi di masa lalu hingga hari ini.
Posko Darurat Bongkar Aparat: Belum Terjaminnya Hak Para Pelapor Posko Darurat Bongkar Aparat: Belum Terjaminnya Hak Para Pelapor
Tgl terbit: Jumat, 19 Agustus 2016
Koalisi Anti Mafia Narkoba sejak 4 Agustus 2016 telah mendirikan Posko Darurat Bongkar Aparat di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Posko tersebut bertujuan memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai keterlibatan aparat (Polri, TNI, BNN, dsb) dalam kejahatan narkotika. Posko ini melindungi kerahasiaan identitas dari setiap pelapor. Setiap tindak lanjut atas informasi dari laporan tersebut juga akan meminta persetujuan pelapor terlebih dahulu untuk menjaga keselamatan pelapor.
11 Tahun MoU Helsinki: Pemenuhan Hak-Hak Korban Belum Terlaksana 11 Tahun MoU Helsinki: Pemenuhan Hak-Hak Korban Belum Terlaksana
Tgl terbit: Selasa, 16 Agustus 2016
Pada momentum peringatan 11 tahun MoU Helsinki, KontraS mengingatkan kewajiban pemerintah tentang pemenuhan hak-hak korban; hak atas kebenaran (right to know-the truth); keadilan (right to justice); reparasi (right to remedy/reparation) dan jaminan tidak berulangnya kejahatan tersebut di masa kini dan di masa yang akan datang. Seperangkat kewajiban tersebut mengikat pemerintah dan yang melandasi perdamaian antara GAM dan Pemerintah Indonesia 11 tahun lalu dan diadopsi secara penuh di dalam penandatanganan MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Salah satu point yang disepekati adalah pembentukan KKRA (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh) dan Pengadilan HAM.
Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Mekanisme Aliran Uang 1,4 Juta Pil MDMA Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Mekanisme Aliran Uang 1,4 Juta Pil MDMA
Tgl terbit: Senin, 15 Agustus 2016
Pada Seri I Melacak Jejak Putusan-Putusan yang Ditumpulkan (Putusan Muhamad Mukhtar), Tim Pembela Indonesia Berantas Mafia Narkoba telah mengangkat kejanggalan Operasi Controlled Delivery yang tidak sesuai dengan standar dan prinsip utama, sebagaimana diatur di dalam intsrumen internasional UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substance (1988). Kali ini Tim akan mengangkat berkas kedua yakni Putusan Achmadi. Dalam putusan ini ada situasi-situasi hukum yang nampak terpotong, tidak ditindaklanjuti, sehingga konsekuensinya adalah publik tergiring pada konteks pemidanaan narkotika. Padahal ada kejanggalan mekanisme aliran uang yang belum tereksplorasi dengan baik dan bisa dijadikan bukti petunjuk mengapa sindikat narkoba ?tidak hanya berfokus pada Fredy Budiman dkk- masih berurat berakar di Indonesia?
Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Operasi Controlled Delivery 1,4 Juta Pil MDMA Chandra Halim - Fredy Budiman Melacak Jejak Putusan-Putusan Yang Ditumpulkan: Memahami Kejanggalan Operasi Controlled Delivery 1,4 Juta Pil MDMA Chandra Halim - Fredy Budiman
Tgl terbit: Jumat, 12 Agustus 2016
Skandal testimoni Fredy Budiman yang muncul dalam kesaksian Koordinator KontraS, Haris Azhar layak untuk ditelusuri; utamanya dalam menguji beberapa pernyataan Fredy Budiman yang kini membuat gerah setidaknya 3 institusi penegakan hukum dan keamanan negara yakni Badan Narkotika Nasional, Polri dan TNI. Salah satunya adalah dengan membongkar peta penangkapan jaringan narkoba ditahun 2012 yang melibatkan pengagalan penyebaran 1,412, 476 juta pil MDMA di Indonesia. Kasus tersebut amat menarik untuk diperiksa kembali. Tidak hanya bahwa kasus ini memiliki jumlah barang bukti yang fantastis, namun juga di dalam kasus 2012 dari keterlibatan sejumlah nama termasuk Fredy Budiman, kami memandang ada sejumlah situasi hukum yang nampak tidak maksimal untuk dikejar pada beberapa bukti-bukti petunjuk lainnya.
#MasihIngat 18 Tahun DOM Aceh
Tgl terbit: Selasa, 09 Agustus 2016
Mengingat 18 tahun dicabutnya status Daerah Operasi Militer (DOM) di Provinsi Aceh sama dengan mengingat 18 tahun lamanya luka akibat konflik tersebut belum pernah diobati oleh Negara yang katanya menjunjung demokrasi, hukum dan HAM.
Pemutakhiran Informasi Posko Darurat Bongkar Aparat - Dukungan Publik Terus Mengalir Untuk Melaporkan Pemutakhiran Informasi Posko Darurat Bongkar Aparat - Dukungan Publik Terus Mengalir Untuk Melaporkan
Tgl terbit: Jumat, 05 Agustus 2016
Per tanggal 5 Agustus 2016, sejak 2 hari Posko Darurat Bongkar Aparat didirikan, KontraS telah mendapatkan 17 berkas laporan dari individu-individu yang ingin menggugat praktik buruk perlakuan aparat, utamanya kepolisian atas penanganan hukum pada kasus narkotika. Tim Posko Darurat Bongkar Aparat sekali lagi menegaskan bahwa adalah mutlak untuk melindungi identitas dari setiap pelapor. Kerahasiaan identitas menjadi salah satu prinsip kerja dari Posko Darurat ini agar semua proses pelaporan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan imparsialitas dari seluruh organisasi dalam menerima berkas laporan.
KontraS Berkomitmen Berpartisipasi dalam Penataan Sistem dan Kinerja Hukum di Indonesia: Kasus Kesaksian Freddy Budiman #SayaPercayaKontraS KontraS Berkomitmen Berpartisipasi dalam Penataan Sistem dan Kinerja Hukum di Indonesia: Kasus Kesaksian Freddy Budiman #SayaPercayaKontraS
Tgl terbit: Jumat, 05 Agustus 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan apresiasi sedalam ? dalamnya kepada masyarakat luas yang telah memberi dukungan kepada KontraS untuk bersama ? sama mendorong negara mengambil langkah ? langkah tepat dan konstrukstif dalam memerangi darurat kejahatan narkotika.
Darurat Mafia Narkoba: Persoalan Bangsa Harus dengan Penyelesaian Konstruktif Darurat Mafia Narkoba: Persoalan Bangsa Harus dengan Penyelesaian Konstruktif
Tgl terbit: Kamis, 04 Agustus 2016
Kami yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba amat menyayangkan sikap reaktif dari 3 lembaga penegak hukum dan keamanan yakni Badan Narkotika Nasional, Polri dan TNI atas pelaporan kepada Bareskrim Polri untuk melawan kesaksian Koordinator KontraS Haris Azhar dari testimoni yang diberikan Freddy Budiman kepadanya. Terendusnya skandal kartel narkotika telah memancing sikap reaktif ini. Kami meyakini bahwa kesaksian yang dilakukan oleh Haris Azhar tidak dalam kerangka menyudutkan suatu instansi penegak hukum dan keamanan apapun, termasuk di dalamnya individu-individu tertentu. Pada semangatnya maka gerakan ini ditujukan untuk menggalang dukungan publik yang solid untuk membongkar keterlibatan aparat dari bisnis narkotika di Indonesia. Lebih jauh, langkah ini sebagai upaya kontributif untuk mendukung langkah ? langkah korektif dalam pemberantasan kejahatan narkoba dan reformasi penegakan hukum.
Indonesia Lakukan Eksekusi Mati Ilegal
Tgl terbit: Senin, 01 Agustus 2016
Indonesia telah melakukan eksekusi gelombang ke-3 dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kami Jaringan masyarakat sipil yang sejak awal menolak eksekusi hukuman mati mengecam eksekusi ini disebabkan banyaknya kejanggalan, kesalahan prosedur dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemerintah.
Pelaksanaan Eksekusi Tahap III Juli 2016: Jaksa Agung Melanggar Hukum dan HAM!!
Tgl terbit: Kamis, 28 Juli 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan LBH Masyarakat mengecam rencana pemerintah Indonesia yang tetap akan melakukan eksekusi Mati tahap III dini hari ini (29/07). Pasca notifikasi diberlakukannya notifikasi 3x24 jam pada hari Selasa, 26 Juli 2016 maka rencana pelaksaan eksekusi mati dini hari telah melanggar batas waktu dari yang seharusnya masih dimiliki oleh para terpidana mati untuk menunggu upaya hukumnya yakni Grasi diputus oleh Presiden, apakah diterima atau ditolak. Namun Jaksa Agung justru mempercepat pelaksanaan eksekusi mati.
Pemerintah Indonesia Kembali Mengulang Kesalahan: 14 Terpidana Mati Dikabarkan Masuk List Eksekusi Tahap III Pemerintah Indonesia Kembali Mengulang Kesalahan: 14 Terpidana Mati Dikabarkan Masuk List Eksekusi Tahap III
Tgl terbit: Rabu, 27 Juli 2016
Kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Imparsial, LBH Masyarakat, Migrant Care, Komunitas Saint Egidio, YLBHI, PKNI (Persaudaraan Korban Napza Indonesia) dan bersama sejumlah organisasi msyarakat sipil lainnya mengecam rencana pemerintah Indonesia yang tetap bersikukuh melaksanakan eksekusi mati Tahap III meski diketahui masih ada terpidana mati yang belum mengajukan upaya hukum yang tersisa atas kasusnya.
Terpilihnya Wiranto Sebagai Menkopohulkam: Stok Lama Dan Aroma Orba, Indonesia Terbukti Negara Retailer! Terpilihnya Wiranto Sebagai Menkopohulkam: Stok Lama Dan Aroma Orba, Indonesia Terbukti Negara Retailer!
Tgl terbit: Rabu, 27 Juli 2016
KontraS protes keras atas terpilihnya Wiranto, mantan Panglima ABRI dimasa Orde Baru yang juga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) yang baru saja diumumkan di Istana Presiden Rabu 27 Juli 2016. Pernyataan Presiden Joko Widodo ditahun 2014 yang menyatakan bahwa figur ketua umum partai politik tidak boleh merangkap menjadi menteri, seharusnya adalah filter sederhana yang tidak bisa menempatkan Wiranto dalam jajaran menteri.
Surat Terbuka: Desakan Penanganan Kejahatan dan Pelanggaran HAM Vaksin Palsu Surat Terbuka: Desakan Penanganan Kejahatan dan Pelanggaran HAM Vaksin Palsu
Tgl terbit: Senin, 25 Juli 2016
Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu bersama dengan Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan ini bermaksud mengadukan tindak kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam skandal kasus vaksin palsu.
Hari Anak Nasional: Gagalnya Negara Melindungi Anak Indonesia dari Vaksin Palsu Hari Anak Nasional: Gagalnya Negara Melindungi Anak Indonesia dari Vaksin Palsu
Tgl terbit: Sabtu, 23 Juli 2016
Anak-anak merupakan sepertiga dari populasi kita dan masa depan kita. Ia adalah anugerah yang dititipkan Tuhan untuk mengambil peran dalam kehidupan dan kemajuan peradaban. Kehadiran seorang anak sudah seharusnya dihargai dan diikuti dengan komitmen yang kuat untuk merawat serta melindungi mereka. Atas dasar itu, tepat pada hari ini 32 tahun yang lalu, 23 Juli Hari Anak Nasional diresmikan oleh negara. Peresmian ini menjadi indikasi adanya komitmen negara untuk menghargai dan melindungi hak dari anak-anak Indonesia. Hari ini juga seharusnya dirayakan dengan sebuah usaha untuk mendorong segala instrumen hukum dan pola pikir masyarakat agar turut menghargai hak dari anak-anak tersebut, mulai dari hak atas perhatian, perlindungan, pendidikan, hingga hak atas kesehatan. Hak-hak ini adalah hak asasi yang melekat dalam diri sang anak dan harus diusahakan pemenuhannya tanpa pandang bulu.
Belajar dari Kasus Yusman (Nias): Pemerintah Indonesia Harus Evaluasi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia
Tgl terbit: Sabtu, 23 Juli 2016
KontraS meminta pemerintah sekali lagi memikirkan langkah-langkah yang tepat dan rasional serta berimbang sebelum melakukan eksekusi hukuman mati (gelombang ketiga). Dalam catatan KontraS, hampir dalam berbagai proses hukum yang dijalani terpidana mati, terutama sebelum divonis hukuman mati, mengalami berbagai kecacatan proses hukum (acara), diantaranya pada kasus Yusman Telambanua (Nias) dan Ruben Patasambo dan Anaknya (Tana Toraja).
Hentikan Bisnis Militer dan Hormati Hak Masyarakat Adat Papua
Tgl terbit: Sabtu, 23 Juli 2016
Pada 16 Juli 2016, aparat Koramil TNI AD di Muting mencari dan mendatangi rumah Agustinus Dayo Mahuze, Ketua Marga Mahuze Besar di Kampung Muting, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, tujuannya untuk mengundang Agustinus Dayo Mahuze bertemu dengan pimpinan perusahaan kelapa sawit PT. Agriprima Cipta Persada (ACP) di lokasi perkebunan dan menyerahkan Surat Ketua Primer Koperasi Kartika Setya Jaya, Kodim 1707/Merauke, Nomor. 8/16/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016, tentang Pemberitahuan Izin Pelaksanaan Pekerjaan Borongan Pembukaan Lahan Sawit GRTT PT. ACP.
Negara Harus Bertanggung Jawab  Dalam Kejahatan Vaksin Palsu Negara Harus Bertanggung Jawab Dalam Kejahatan Vaksin Palsu
Tgl terbit: Rabu, 20 Juli 2016
Aliansi Keluarga Korban Vaksin Palsu, Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) amat menyayangkan respons pemerintah dan pihak rumah sakit yang menganggap enteng penanganan masalah vaksin palsu. Kami mengingatkan bahwa kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hak yang dijamin dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Kejahatan ini merendahkan kesehatan anak-anak dan mengancam kesehatan mereka dimasa depan.
Pengepungan Asrama Papua Oleh Anggota Polda Yogyakarta, Bukti 10 Program Prioritas Kapolri Baru Hanya Omong Kosong Pengepungan Asrama Papua Oleh Anggota Polda Yogyakarta, Bukti 10 Program Prioritas Kapolri Baru Hanya Omong Kosong
Tgl terbit: Senin, 18 Juli 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengecam tindakan represif dan pengepungan asrama mahasiswa Papua oleh aparat kepolisian Polda Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 2016. Pengepungan dan pemblokadean asrama mahasiswa Papua ini juga dilakukan oleh aktor ? aktor intoleransi. Peristiwa tersebut terjadi selang beberapa hari setelah dilakukannya pelatikan Jendral Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri, dimana kita ketahui bahwa dalam 100 hari kerja Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian telah menetapkan 10 program prioritas diantaranya Pemantapan Reformasi Internal Polri; Penigkatan Profesional Polri menuju keunggulan; dan Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, namun terjadinya peristiwa represif dengan disertai pengepungan dan pemblokadean asrama mahasiswa Papua oleh aparat kepolisian bersama ? sama aktor ? aktor intoleran menujukan kegagalan dan terlihat hanya sebagai omong kosong belaka.
Pemerintah Indonesia Masih Menunjukkan Pemerintahan Anti Keadilan
Tgl terbit: Minggu, 17 Juli 2016
KontraS menyambut baik peringatan hari Keadilan Internasional yang diperingati setiap 17 Juli. Peringatan tahun ini bagi Indonesia, mengingatkan kita semua bahwa berbagai kejahatan yang berat, yang dilakukan oleh negara atau dibiarkan oleh negara, tidak ada yang diselesaikan.
Naik Turun Rapor Polri - Mengandalkan Retorika Birokrasi Revolusi Mental  Tanpa Leadership Tidak Cukup Naik Turun Rapor Polri - Mengandalkan Retorika Birokrasi Revolusi Mental Tanpa Leadership Tidak Cukup
Tgl terbit: Kamis, 30 Juni 2016
Jelang Hari Jadi Bhayangkara Polri ke-70 yang jatuh pada 1 Juli 2016, ada sejumlah catatan kinerja kepolisian selama setahun terakhir yang layak untuk disampaikan kepada publik. KontraS menempatkan catatan publik ini sebagai rapor yang patut diberikan. Mengingat Polri tidak hanya hadir sebagai lembaga keamanan negara yang bertanggung jawab penuh kepada agenda kebijakan keamanan nasional di Indonesia, namun Polri juga merupakan bagian dari publik dan oleh karenanya bentuk kolaborasi, komunikasi dan masukan publik merupakan hal yang wajar diberikan KontraS kepada Polri.
Surat Terbuka: Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Tgl terbit: Kamis, 30 Juni 2016
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada rezim otoriter Orde Baru, bermaksud menyampaikan rekam jejak pelanggaran hukum yang dilakukan (alm.) H.M. Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia II, sekaligus menjadi alasan mengapa usulan dan upaya-upaya pemberian gelar Pahlawan Nasional RI tidak layak diberikan kepada almarhum.
Hentikan Tindakan Sewenang-wenang dan Kekerasan Terhadap Warga Pangkalan Bun dan Dugaan Penyalagunaan Wewenang Lainnya oleh  TNI AURI Lanud Iskandar Hentikan Tindakan Sewenang-wenang dan Kekerasan Terhadap Warga Pangkalan Bun dan Dugaan Penyalagunaan Wewenang Lainnya oleh TNI AURI Lanud Iskandar
Tgl terbit: Selasa, 28 Juni 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak penghentian dugaan tindakan sewenang-wenang dan kekerasan oleh anggota TNI AURI Lanud Iskandar terhadap warga di Gang Bateng, Jalan Pasanah, dan Kelurahan Baru, Pangkalanbun. Kami juga mendesak pihak TNI AURI Lanud Iskandar menghentikan praktik pungutan uang dan tindakan ? tindakan tidak profesional dan diluar proses hukum lainnya.
Korban Peristiwa Simpang KKA Menunggu Pemeriksaan Kejaksaan Agung Korban Peristiwa Simpang KKA Menunggu Pemeriksaan Kejaksaan Agung
Tgl terbit: Senin, 27 Juni 2016
Komnas HAM dalam Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat peristiwa Simpang KKA menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara, Propinsi Aceh. Dalam laporan yang dirilis baru-baru ini, Komnas HAM menyatakan telah terjadi pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan 23 orang masyarakat sipil meninggal dunia, dan 30 orang menjadi korban persekusi.
Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia - Penyiksaan Merusak Hukum Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia - Penyiksaan Merusak Hukum
Tgl terbit: Sabtu, 25 Juni 2016
Sejak tahun 2010, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten mengeluarkan catatan publik terkait praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya dalam rangka Hari Dukungan Bagi Korban Penyiksaan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 26 Juni. Dengan mengambil tema "Penyiksaan Merusak Hukum", laporan ini telah disusun berdasarkan hasil pendokumentasian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, baik melalui laporan pemantauan dan/atau investigasi kasus, pendampingan hukum terhadap korban dan keluarga korban dan sumber dokumen sekunder lainnya sepanjang Juni 2015 ? Juni 2016.
Daftar Inventarisasi Masalah terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Daftar Inventarisasi Masalah terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 24 Juni 2016
Menyikapi perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini bergulir di DPR, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyerahkan dokumen usulan rekomendasi berisi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang juga mencakup alternatif usulan dan solusi. Rekomendasi tersebut berdasarkan hasil kajian dengan indikator hukum (HAM) internasional yang tercantum dalam berbagai instrumen yang telah diadopsi oleh Indonesia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasioal Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Internasional lainnya baik yang telah diadopsi, maupun yang KontraS rekomendasikan untuk segera diadopsi oleh Pemerintah RI.
Indonesia Darurat Kriminalisasi - Presiden Harus Segera Bentuk Tim Khusus Selesaikan Kasus-Kasus Kriminalisasi!
Tgl terbit: Senin, 20 Juni 2016
Kasus-kasus rekayasa dalam bentuk kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksanakan semakin marak terjadi dan terkuak di Indonesia. Pada kenyataannya penegakan hukum hanya dijadikan alat untuk memaksa seseorang, kelompok atau institusi untuk tidak meneruskan kerjanya. Dalam catatan KontraS, sedikitnyanya 25 kasus kriminalisasi yang terjadi sepanjang 2015 lalu. Kondisi ini tidak hanya menimpa pejabat publik seperti pimpinan KPK, tapi juga berbagai lapisan masyarakat lainnya, seperti buruh, petani, nelayan, jurnalis hingga masyarakat adat yang memperjuangkan hak mereka.
Menguatnya Privilese Aktor Keamanan yang Anti HAM dan Kebebasan Menguatnya Privilese Aktor Keamanan yang Anti HAM dan Kebebasan
Tgl terbit: Senin, 13 Juni 2016
Hadir kecenderungan yang mulai menguat ketika desas-desus, gosip dan alur informasi yang tidak bisa dilacak kebenarannya kemudian dijadikan landasan sebuah dan rangkaian kebijakan, utamanya kebijakan keamanan di Indonesia. Pasca Simposium 1965 yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Dewan Pertimbangan Presiden ketika digelar bulan April 2016, gerak dan laku koordinasi aktor-aktor keamanan menjadi begitu liar dan nampak tidak bisa dikendalikan oleh kontrol sipil demokratik.
Koalisi Masyarakat Sipil Mengecam Industri Tambang Batubara yang Terus Melanggengkan Konfik dan Kekerasan
Tgl terbit: Minggu, 12 Juni 2016
Jakarta, Peristiwa Kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga yang menolak tambang PT. Cipta Buana Seraya (CBS) di Kabupaten Bengkulu Tengah (11 Juni 2016), menunjukkan tidak ada perubahan dalam penanganan konflik lingkungan hidup dan agraria di Indonesia oleh negara, yang mengedepankan pendekatan repressif. Empat orang warga tertembak dan harus dirawat dirumah sakit. Peristiwa ini mengindikasikan bahwa kepolisian belum dapat melakukan pengayoman terhadap masyarakat sesuai fungsinya, lebih berpihak kepada perusahaan pertambangan batubara yang merusak lingkungan hidup, memproduksi konflik dan pelanggaran HAM.
Penyiksaan Masih Jadi Hobi Aparat Penegak Hukum..!
Tgl terbit: Minggu, 12 Juni 2016
Mendekati momentum Hari Anti Penyiksaan Internasional, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan masih tingginya dan terus berulangnya praktik - praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka proses penegakan hukum maupun sebagai bagian dari bentuk penghukuman. Dari catatan KontraS, dalam 4 (empat) bulan terakhir saja, yakni Maret ? awal Juni 2016 setidaknya terdapat 31 (tiga puluh satu) kasus yang diantaranya 4 (empat) kasus pengaduan langsung dan 27 (dua puluh tujuh) kasus yang terpantau oleh KontraS terkait praktik ? praktik penyiksaan dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Praktik penyiksaan tersebut setidaknya mengakibatkan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang luka ? luka dan 10 (sepuluh) orang meniggal dunia akibat praktik ? praktik penyiksaan. Adapun 4 (empat) kasus praktik ? praktik penyiksaan yang kami terima secara langsung, sebagai berikut:
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto Tolak Gelar Pahlawan Soeharto
Tgl terbit: Rabu, 25 Mei 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan korban pelanggaran HAM berat pada masa rezim otoritarian Soeharto, menolakpemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Pemberian gelar pahlawan ini adalah tindakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan konteks keadilan.
Presiden Segera Penuhi Janji Penyelesaian Kasus Paniai, Pastikan Tim Adhoc Pelanggaran HAM Berat Paniai Bekerja Presiden Segera Penuhi Janji Penyelesaian Kasus Paniai, Pastikan Tim Adhoc Pelanggaran HAM Berat Paniai Bekerja
Tgl terbit: Kamis, 19 Mei 2016
8 Desember 2014, 4 anak mati ditembak, 2 orang mengalami luka berat dan 17 lainnya luka-luka akibat pengepungan dan penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri di Lapangan Karel Gobay, Paniai, Papua, namun hingga hari belum ada satupun yang diseret dan diadili di Pengadilan HAM. 28 Desember 2014, saat memberikan sambutan perayaan Natal dihadapan ribuan rakyat Papua di Lapangan Mandala Kota Jayapura, Papua, Jokowi menyatakan "Saya ingin kasus ini diselesaikan secepat-cepatnya, agar tidak terulang kembali dimasa yang akan datang?.
Peringatan 13 tahun Peristiwa Jambo Keupok - Merawat Ingatan, Menuntut Keadilan Peringatan 13 tahun Peristiwa Jambo Keupok - Merawat Ingatan, Menuntut Keadilan
Tgl terbit: Selasa, 17 Mei 2016
Pada 13 tahun lalu, tepatnya 17 Mei 2003 telah terjadi penyiksaan, pembunuhan dan pembakaran terhadap 16 warga Desa Jambo Keupok, Aceh Selatan yang dilakukan aparat keamanan. Peristiwa ini tidak terlepas dari rangkaian operasi militer di Aceh. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM terjadi di berbagai wilayah dalam Propinsi Aceh dan salah satu peristiwanya adalah yang terjadi di Gampong Jamboe Keupok Kec. Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Hingga saat ini, Kasus ini telah dilakukan Pro Justisia (penyelidikan) oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia R.I. yang berkas penyelidikannya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
Putusan Sidang Kode Etik Anggota Densus 88 dalam Kasus Kematian Siyono - Tertutup dan Tidak Memenuhi Rasa Keadilan Putusan Sidang Kode Etik Anggota Densus 88 dalam Kasus Kematian Siyono - Tertutup dan Tidak Memenuhi Rasa Keadilan
Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kecewa atas hasil putusan persidangan etik terhadap anggota Densus (Detasemen Khusus) 88 Polri dalam kasus tewasnya seorang warga Klaten bernama Siyono pada 10 Maret 2016 silam. Dari informasi yang kami miliki, pada hari Selasa, 10 Mei 2016, Majelis Etik Mabes Polri telah membacakan putusan sidang etik terhadap dua anggota Densus 88 yaitu AKBP T dan Ipda H dengan vonis kewajiban untuk meminta maaf kepada atasannya maupun institusi Polri serta mendapat sanksi demosi, yakni tidak direkomendasikan untuk melanjutkan tugas di Densus 88 dan akan dipindahkan ke satuan kerja lain dalam waktu minimal 4 tahun. Majelis Etik menganggap keduanya hanya melakukan pelanggaran prosedur pengawalan saat melakukan penangkapan terhadap Siyono.
Pelaksanaan Ekesekusi Pidana Mati Dalam Waktu Dekat Di Singapura Dan Indonesia Harus Dihentikan Pelaksanaan Ekesekusi Pidana Mati Dalam Waktu Dekat Di Singapura Dan Indonesia Harus Dihentikan
Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2016
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, organisasi HAM dan yang peduli dengan pembela HAM, mengutuk rencana pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam waktu dekat terhadap Kho Jabing di Singapura dan setidaknya terhadap 15 terpidana mati di Indonesia, termasuk 4 dari Tiongkok, 2 dari Nigeria, 2 dari Zimbabwe, 1 dari Senegal, 1 dari Pakistan dan 5 Warga Negara Indonesia (`WNI`). Kami menyerukan kepada pemerintah di kedua negara untuk menghentikan pelaksanaan eksekusi.
Rekayasa Operasi Anti Komunis Rekayasa Operasi Anti Komunis
Tgl terbit: Kamis, 12 Mei 2016
KontraS mencatat bahwa maraknya operasi anti komunisme atau PKI merupakan rekayasa dan tindakan yang berlebihan. Kami mencatat bahwa apa yang terjadi dalam kurun waktu beberapa hari ini di bulan Mei, terutama pasca Simposium Masalah 1965 dan upaya pendataan kuburan massal peristiwa 1965, merupakan upaya menciptakan ?musuh? dan situasi kegentingan atas kebangkitan komunisme atau PKI di berbagai tempat di Indonesia. Tindakan ini sungguh aneh karena PKI, yang merupakan Partai Komunisme Indonesia sudah dibubarkan. Komunisme pun harus dilihat sebagai pengetahuan umum diantara pengetahuan umum lainnya, yang dibaca dan dipelajari sebagai sebuah pengetahuan sosial. Lalu kenapa ada upaya menciptakan ketakutan pada pengetahuan ini? Jadi situasi ini merupakan musuh yang diciptakan.
Menolak Eksekusi Mati dan Kebijakan yang Tidak Transparan
Tgl terbit: Kamis, 12 Mei 2016
"Eksekusi secara diam-diam, merupakan bagian dari ketidakterbukaan proses penegakan hukum yang sarat dengan penyalahgunaan wewenang dan prosedur".
Kapolri Harus Menindak Anggota Polisi Pelaku Pembubaran Acara Pemutaran Film di Kantor AJI Yogyakarta Kapolri Harus Menindak Anggota Polisi Pelaku Pembubaran Acara Pemutaran Film di Kantor AJI Yogyakarta
Tgl terbit: Kamis, 05 Mei 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan Kabag. Ops Polresta Yogyakarta, Kompol Sigit Haryadi dan anggota Polresta Yogyakarta lainnya, yang secara aktif memaksa untuk dihentikannya acara pemutaran film Pulau Buru: Tanah Air Kita di kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta.
Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tidak Menjawab Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tidak Menjawab Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 29 April 2016
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS, PSHK, ICJR, LBH Pers, dan Imparsial menyayangkan sikap reaksioner DPR RI yang memaksakan diri untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Tindak Pidana Terorisme pasca adanya usulan dari Pemerintah untuk melakukan pembahasan bersama RUU tentang Perubahan atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebelumnya, Pemerintah menyerahkan draf RUU tersebut pada Februari 2016 sebagai reaksi atas serangan terorisme di kawasan Sarinah Jakarta beberapa waktu sebelumnya. Kami menilai bahwa pembahasan tersebut sangat dipaksakan mengingat rancangan yang ada saat ini masih belum menjawab permasalahan yang terjadi dalam pemberantasan terorisme di Indonesia.
Presiden Segera Umumkan Laporan Hasil Penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir Presiden Segera Umumkan Laporan Hasil Penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir
Tgl terbit: Kamis, 28 April 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus pembunuhan Munir (TPF Munir) kepada masyarakat. Sebelumnya TPF Munir sudah menyerahkan secara resmi hasil penyelidikannya kepada Presiden RI pada 11 Mei 2005. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Kesembilan Keppres No. 111 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, Pemerintah seharusnya segera mengumumkan hasil penyelidikan TPF Munir tersebut kepada masyarakat.
Desakan Proses Hukum dan Reformasi Sistem Penjara Pasca Peristiwa Banceuy, Bandung Desakan Proses Hukum dan Reformasi Sistem Penjara Pasca Peristiwa Banceuy, Bandung
Tgl terbit: Selasa, 26 April 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak badan independen negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk segera melakukan penyidikan kematian terpidana Undang Kasim (54 tahun) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banceuy, Bandung pada hari Sabtu, 23 April 2016. Penyelidikan independen di luar Kementerian Hukum dan HAM penting guna menjamin objektivitas dan independensi dari kematian terpidana ini.
Surat Terbuka: Pertemuan Presiden Komisi Eropa dengan Presiden Indonesia Surat Terbuka: Pertemuan Presiden Komisi Eropa dengan Presiden Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 21 April 2016
Kami berharap dapat mengekspresikan perhatian serius kami terhadap isu-isu penting hak asasi manusia di Indonesia kedepannya dalam pertemuan anda dengan Presiden Joko Widodo pada 21 April. Kami memohon dengan hormat untuk menyampaikan perhatian kami ini kepada Bapak Joko Widodo. Kami meminta untuk anda menuntut Indonesia agar menghentikan seluruh eksekusi dan memperkenalkan moratorium resmi dalam pengimplementasian hukuman mati sebagai langkah pertama menuju penghapusan hukuman mati.
Hentikan Usulan Pasal Pencalonan Anggota TNI/Polri Tanpa Mundur di Draft Revisi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Hentikan Usulan Pasal Pencalonan Anggota TNI/Polri Tanpa Mundur di Draft Revisi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah
Tgl terbit: Rabu, 20 April 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak dengan keras adanya usulan beberapa fraksi di DPR untuk mengubah pasal terkait pencalonan anggota TNI/Polri dalam pemilihan kepala daerah tanpa perlu mundur dari jabatanya pada draft revisi UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Alasan penghapusan yang menjadi pembenar sejauh pemantauan KontraS adalah membuka peluang sumber daya manusia yang ikut pencalonan, dikaitkan dengan memutar frasa pada UUD 1945 yang membolehkan warga negara utk dipilih dan memilih, hingga alasan mencegah pengusungan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah 2017. Alasan pembenar yang dilontarkan tidak lantas menjadi justifikasi yang harus diikuti mengingat karakteristik aparatus keamanan bersenjata kita berpotensi tinggi melakukan abuse of power. KontraS disini meminjam kutipan dari Lord Acton ?Power Tends to Corrupt, Absolute Power Corrupt Absolutely? dimana kekuasaan besar yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian sangat rentan untuk disalahgunakan.
Saatnya Mengedepankan Hak Asasi Manusia Dalam Menanggulangi Persoalan Narkotika Saatnya Mengedepankan Hak Asasi Manusia Dalam Menanggulangi Persoalan Narkotika
Tgl terbit: Selasa, 19 April 2016
Pada tanggal 19-21 April 2016 di New York, Amerika Serikat, akan berlangsung Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sesi Spesial mengenai Permasalahan Narkotika Dunia (United Nations General Assembly Session?atau biasa disingkat dengan UNGASS 2016).
Hari Pertama Simposium Sejarah Kekerasan 1965,  Mengaburkan Fakta Pelanggaran HAM Hari Pertama Simposium Sejarah Kekerasan 1965, Mengaburkan Fakta Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Senin, 18 April 2016
Hari pertama Simposium Nasional Membedah Peristiwa 1965 seperti panggung cuci tangan (bersih-bersih) pelaku atas peristiwa tersebut. Pidato Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Agus Widjojo, dan Sintong Panjaitan sama sekali tidak ditemukan pengakuan secara jujur dan ksatria untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM yang berat ini secara adil dan bermartabat. Sebaliknya, pembukaan Simposium justru memperkuat doktrin Orde Baru yang memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Walhasil, simposium ini masih memperkuat diskriminasi dan stigma negatif terhadap para korban pelanggaran HAM.
Segel Pulau Palsu - Hentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Segel Pulau Palsu - Hentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta
Tgl terbit: Minggu, 17 April 2016
Nelayan Muara Angke bersama warga Jakarta mendesak untuk segera menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Desakan tersebut dilakukan dengan aksi menyegel pulau palsu sebagai simbol harus dihentikan segera proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Meskipun Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dengan Komisi IV DPR telah bersepakat untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta, namun kenyataan di lapangan kegiatan reklamasi masih terus berlangsung.
Simposium Nasional; Sekedar Diskusi: Menunjukkan Pemerintah Gamang Menghadapi Pelaku Pelanggaran HAM Simposium Nasional; Sekedar Diskusi: Menunjukkan Pemerintah Gamang Menghadapi Pelaku Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Jumat, 15 April 2016
KontraS menerima Kerangka Acuan (Term of Reference) penyelenggaraan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965-Pendekatan Sejarah, pada 18-19 April 2016. Dari TOR tersebut kami berpendapat bahwa pada akhirnya, negara tidak berdaya, dan tidak taat pada prinsip-prinsip hukum dalam menghormati HAM atas korban-korban pelanggaran HAM yang berat yang terjadi. Simposium yang akan dilaksanakan hanya sekedar presentasi olah pikir semata, tanpa terlihat tujuan pertanggung jawaban negara.
Buruknya Proses Peradilan Militer Dalam Perkara Pembunuhan Jopi Peranginangin Buruknya Proses Peradilan Militer Dalam Perkara Pembunuhan Jopi Peranginangin
Tgl terbit: Rabu, 13 April 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan vonis Peradilan Militer II 08 Jakarta yang hanya menghukum Praka Joko Lestanto, Anggota Yontaifib Marinir TNI AL sebagai pelaku pembunuhan terhadap aktivis lingkungan, Jopi Peranginangin dengan hukuman 2 tahun penjara, lebih ringan dari 5 tahun yang dituntut oleh Oditur Militer serta diberhentikan dari kesatuannya. Putusan ini semakin menunjukkan bahwa peradilan militer merupakan sarana impunitas atas kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer. Dimulai dengan penyidikan yang tidak tuntas oleh POMAL sehingga hanya mampu menjerat 1 orang pelaku, meskipun dalam rekonstruksi yang dilakukan pada pertengahan Juni 2015 menunjukkan bahwa korban juga mengalami pengeroyokan, kemudian dilanjutkan dengan buruknya kinerja Oditur Militer yang hanya menuntut pelaku dengan penjara 5 tahun meskipun ancaman maksimal dalam pasal 338 KUHP mencapai 15 tahun, hingga akhirnya berdampak pada vonis rendah pengadilan yang menghukum pelaku hanya 2 tahun penjara.
Bongkar Skandal Negara dalam Meniadakan Keadilan Bagi Para Korban Bongkar Skandal Negara dalam Meniadakan Keadilan Bagi Para Korban
Tgl terbit: Kamis, 07 April 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengetahui bahwa menjelang pernyataan resmi Pemerintah Indonesia pada 2 Mei 2016, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan untuk merespons pelanggaran HAM berat di masa lalu, telah diselenggarakan beberapa pertemuan-pertemuan eksklusif. Pertemuan-pertemuan tersebut digunakan untuk memuluskan mekanisme non hukum melalui jalur rekonsiliasi. Tanpa ada pemenuhan unsur Keadilan.
Kapolri Harus Menindak Polisi dan Ormas Pelaku Pembubaran Acara Lady Fast Kapolri Harus Menindak Polisi dan Ormas Pelaku Pembubaran Acara Lady Fast
Tgl terbit: Rabu, 06 April 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan Polsek Kasihan, Yogyakarta, yang terlibat membubarkan acara seni Lady Fast di Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya acara workshop musik Lady Fast 2016 yang diselenggarakan di Survive Garage, Bantul Yogyakarta, pada Sabtu, 2 April 2016, dibubarkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan ormas keagamaan. Mereka mencoba membubarkan acara tersebut dengan menuduh acara tersebut bertemakan LGBT dan komunis. Kelompok tersebut memaksa masuk dan membubarkan acara disertai makian, ancaman, dan pernyataan-pernyataan melecehkan kepada panitia-panitia acara. Anggota polisi yang sedang berada di lokasi tidak berusaha menghentikan upaya pembubaran tersebut dan malah terlihat berkoordinasi dengan kelompok ormas untuk membubarkan acara.
Wacana Rekonsiliasi adalah Ancaman Bagi Keadilan Wacana Rekonsiliasi adalah Ancaman Bagi Keadilan
Tgl terbit: Kamis, 31 Maret 2016
KontraS dan Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK), menegaskan bahwa rekonsiliasi tanpa proses hukum bukanlah solusi atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Mengecam Brutalitas Polisi di Dongi-Dongi Mengecam Brutalitas Polisi di Dongi-Dongi
Tgl terbit: Kamis, 31 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam penembakan yang dilakukan oleh pihak aparat ke petani yang sedang aksi memperingati Hari Ketiadaan Tanah di Dongi-Dongi, Sulawesi Tengah pada 28 Maret 2016. Aksi tersebut dilakukan oleh massa sebagai bentuk respon atas ketidakadilan yang dialami oleh para petani, buruh, dan penambang dalam pengelolaan Sumber Daya Agraria. Pada kasus ini, setidaknya mengakibatkan 14 orang tertembak (ada yang dibagian kepala, telinga, punggung, pinggang, pantat dan kaki) dan sisanya mengalami penganiayaan yang keduanya dilakukan oleh aparat. Sementara 94 orang mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh pihak kepolisian.
Peringatan Hari Kebenaran Internasional - Tiada Rekonsiliasi Tanpa Kebenaran Peringatan Hari Kebenaran Internasional - Tiada Rekonsiliasi Tanpa Kebenaran
Tgl terbit: Sabtu, 26 Maret 2016
Pada setiap 24 Maret merupakan Hari Internasional Hak Atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran hak asasi manusia. Bagi Indonesia sebagai anggota komunitas internasional harus tunduk pada komitmen menegakkan kebenaran dan keadilan bagi korban dan masyarakat. Hal ini juga tercantum jelas dalam hukum HAM ditingkat nasional. Presiden Jokowi dalam visi-misinya juga berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum Indonesia.
Negara Harus Koreksi Operasi Penangkapan dan Pembunuhan Siyono Negara Harus Koreksi Operasi Penangkapan dan Pembunuhan Siyono
Tgl terbit: Sabtu, 26 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kapolri untuk menindak anggota Densus 88 yang melakukan pelanggaran prosedural hingga diduga kuat telah terjadi penyiksaan yang menewaskan Alm. Siyono, warga Klaten. Peristiwa ini bermula pada Selasa, 8 Maret 2016, dimana satuan khusus anti teror Polri, yaitu Detasemen Khusus (Densus) 88, menangkap Siyono di dekat kediamannya. Selanjutnya pada Kamis, 10 Maret 2016, Densus 88 menggeledah rumah Siyono yang juga merupakan TK Amanah Ummah di Desa Pogung, Klaten, Jawa Tengah. Esok harinya pada Jumat, 11 Maret 2016, dikabarkan Siyono meninggal dunia dan keluarganya diminta untuk mengurus jenazahnya.
Kerja Hak Asasi dalam Ekspresi Demokrasi Tur Dunia Juru Bicara Stand-Up Comedy Pandji Pragiwaksono 2016 Kerja Hak Asasi dalam Ekspresi Demokrasi Tur Dunia Juru Bicara Stand-Up Comedy Pandji Pragiwaksono 2016
Tgl terbit: Kamis, 24 Maret 2016
KontraS mendukung dan berterima kasih pada Sdr. Pandji Pragiwaksono yang meneruskan kerja-kerja baiknya untuk mempromosikan isu-isu keadilan dan kemanusiaan dalam kerja-kerja ekspresi. Pada bulan April hingga Desember 2016, Sdr. Pandji Pragiwaksono akan melakukan Tur Dunia Stand-Up Comedy bertajuk Juru Bicara 2016. Tur Dunia yang akan digelar di 24 kota di 5 benua dunia kali ini sangat unik dan untuk pertama kalinya dilakukan oleh orang Indonesia. Ke-24 kota di 5 benua dunia ini terpilih karena merupakan kota-kota gerakan sosial di masanya hingga hari ini. Kota-kota tersebut memiliki geliat gerakan sosial yang menjunjung tinggi nilai perdamaian, non-diskriminasi atas ras, warna kulit, orientasi seksual, gerakan kelas pekerja, ekonomi kreatif, kemerdekaan berpikir dan berkumpul secara damai dan lain sebagainya. Ada pun kota-kota yang akan dikunjungi oleh Pandji Pragiwaksono adalah: Shanghai, Beijing, Hannover, Leipzig, Berlin, Frankfurt, Munchen, Medan, Pretoria, Yogyakarta, Tokyo, Melbourne, Sydney, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Philadelphia, Washington DC, Boston, Liverpool, Balikpapan, Surabaya, Makassar, dan Jakarta.
Indonesia: Amandemen Undang-Undang Anti Terorisme Merupakan Sebuah Serangan Kepada Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Kamis, 24 Maret 2016
Bangkok & Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia harus menolak pengajuan amandemen Undang-Undang Anti Terorisme yang sesungguhnya bertolak belakang dengan hukum internasional, menurut International Commission of Jurists (ICJ), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) pada 18/3.
Delapan Belas Tahun Bergerak Bersama Korban  Mendorong Keadilan Korektif Diakui Negara Delapan Belas Tahun Bergerak Bersama Korban Mendorong Keadilan Korektif Diakui Negara
Tgl terbit: Senin, 21 Maret 2016
Beberapa dekade silam filsuf kondang Jerman bernama Hannah Arrendt dalam publikasinya bertajuk Between Past and Future (1961) telah menegaskan bahwa situasi-situasi di masa lalu pada suatu saat akan berbenturan dengan kondisi-kondisi kekinian, kelak melahirkan efek antagonisme. Efek ini kemudian tidak hanya sekadar hal-hal yang bisa kita tafsirkan sebagai waktu relatif berjalan apa adanya. Efek antagonisme inilah yang akan menentukan bagaimana masa depan bisa menjamin bahwa peristiwa-peristiwa kelam yang terjadi di masa lampau tidak akan muncul dengan kebengisannya mengancam umat manusia. KontraS mengamini pandangan Arrendt dengan melihat kembali perjalanan advokasi perlindungan hak-hak asasi manusia selama 18 tahun terakhir. Di Indonesia yang lampau dapat ditafsirkan sebagai penyangkalan atas ekspresi kebebasan, melalui keputusan-keputusan politik yang menjatuhkan banyak sekali korban dan akhirnya mewujud pada bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan di mana hingga kini masih enggan diakui negara. Kini yang lampau kian terkuak. Sebuah pengadilan rakyat yang telah digelar berskala internasional tahun lalu telah menghadirkan kesaksian para korban, membawa bukti bahwa kekejaman masa lampau tidak bisa dipeti-eskan atas nama keutuhan Republik Indonesia.
Ada Hak Publik Untuk Tahu Siapa Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia Ada Hak Publik Untuk Tahu Siapa Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 16 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten menyoroti penegakan hukum atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan masifnya kerusakan lingkungan hidup termasuk kualitas udara milik publik, hingga mendapatkan sorotan keras baik dari dalam maupun luar negeri. Kali ini dalam memantau penegakan hukum, KontraS melakukan korespondensi aktif dengan 7 Kejaksaan Tinggi (Kejati) dengan 6 diantaranya memberikan jawaban melalui mekanisme Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kejati tersebut antara lain berada di Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. KontraS mengapresiasi langkah hukum yang diambil oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Tinggi dalam bekerja sama, mendorong dan dan memastikan bahwa fungsi penegakan hukum tidak bekerja diskriminatif utamanya pada kejahatan korporasi.
Jaksa Agung Harus Segera Lakukan Penyidikan atas Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Jambo Keupok (Aceh)
Tgl terbit: Selasa, 15 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kejaksaan Agung agar tidak mencari-cari dalih penangguhan dalam penanganan kasus Jambo Keupuk (Aceh) dimana telah terjadi pelanggaran HAM yang berat masa lalu.
Usut Tuntas Dugaan Penyiksaan oleh Densus 88 yang Menewaskan Alm. Siyono
Tgl terbit: Senin, 14 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas kematian Siyono, warga Klaten, (selanjutnya disebut korban) yang setelah ditangkap oleh Densus 88 dikonfirmasi sudah meninggal dunia pada Jumat, 11 Maret 2016. Sebelumnya pada Selasa, 8 Maret 2016, Densus 88 menangkap korban di dekat kediamannya. Selanjutnya pada Kamis, 10 Maret 2016, Densus 88 menggeledah rumah korban yang juga merupakan TK Amanah Ummah di Desa Pogung, Klaten, Jawa Tengah. Tindakan penggeledahan itu menimbulkan kegiatan belajar mengajar terhenti dan membuat anak-anak ketakutan. Esok harinya pada Jumat, 11 Maret 2016, dikabarkan korban meninggal dunia dan keluarga korban dijemput untuk mengurus jenazahnya.
Santoso cs Belum Berhasil Dibekuk - Pemeliharaan Kekerasan Jalan Terus di Poso
Tgl terbit: Jumat, 11 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tidak sepakat dengan sikap yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Luhut Binsar Panjaitan yang dengan keputusan sepihaknya menambah waktu operasi keamanan di bawah nama sandi Tinombala untuk membekuk gembong teror Santoso dan Majelis Mujahidin Indonesia (MIT) di Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. KontraS mengetahui bahwa pada kunjungan Menkopolkam di Poso Rabu, 9 Maret 2016 LB. Panjaitan menerangkan bahwa perpanjangan operasi dibutuhkan guna mempertegas proses deradikalisasi dan memutus rantai teror di Poso; selain medan operasi yang begitu berat. Namun keputusan sepihak tersebut sebenarnya bertolak belakang dengan pernyataan pokok yang dikeluarkan sepanjang Operasi Camar Maleo ditahun 2015 dan di awal penerapan Operasi Tinombala.
Walikota Bekasi Harus Taat Konstitusi - Lindungi Hak Pembangunan Gereja Santa Clara
Tgl terbit: Kamis, 10 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Walikota Bekasi dan Polri untuk melindungi proses pembangunan Gereja Santa Clara yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Bekasi Utara dari tindakan diskriminasi kelompok intoleran. Sebelumnya pada Senin, 7 Maret 2016, sekelompok massa yang menamakan dirinya Forum Silaturahmi Umat Islam Bekasi berdemonstrasi ke Kantor Walikota Bekasi. Mereka mendesak Walikota Bekasi untuk mencabut IMB Gereja Santa Clara. Alasannya, Gereja tersebut akan dibangun di Bekasi Utara yang sebagian besar penduduknya muslim dan memiliki beberapa pesantren. Pada hari itu, massa juga merusak plang pembangunan gereja dan menyegel lokasi pembangunan Gereja Santa Clara dengan disaksikan Kapolsek Bekasi Utara.
Forum Pengawas Blokir Internet - Tolak Blokir Illegal terhadap Situs Komunitas LGBT
Tgl terbit: Selasa, 08 Maret 2016
Pada 3 Maret 2016, Komisi I DPR RI telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan tindakan blokir terhadap situs ? situs internet yang dikelola komunitas atau organisasi LGBT. Selain permintaan dari DPR RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga diketahui meminta agar Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Forum Blokir) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan blokir terhadap beberapa situs organisasi dan/atau komunitas LGBT.
Pernyataan Masyarakat Sipil: Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang Kurang Kontekstual dan Moralitas
Tgl terbit: Selasa, 08 Maret 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ingin mendesak pemerintah indonesia untuk melakukan tindakan tegas mengenai strategi dan prioritas dalam kebijakan luar negeri terkait dengan kedaulatan dan perdamaian di Palestina yang masih belum memiliki perkembangan yang signifikan untuk membangun sebuah perdamaian di Palestina. Indonesia sendiri masih menghadapi beberapa permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di dalam negara dan tidak memprioritaskan isu hak asasi manusia di Timur Tengah secara keseluruhan.
Deponeering Kasus BW dan Samad harus diikuti dengan Pembebasan Kasus Kriminalisasi Lainnya
Tgl terbit: Jumat, 04 Maret 2016
Kami dari beberapa organisasi masyarakat sipil menyambut baik pembebasan Bambang Widjoyanto dan Abraham Samad dari kasus pemidanaan yang dipaksakan selama ini, sejak tahun lalu. Sudah sepatutnya kasus-kasus tersebut dihentikan.
Densus 88 Minta Kewenangan Berlebih Tetapi Tak Mau Dikontrol
Tgl terbit: Kamis, 03 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pertama - tama mengapresiasi semangat Pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap aksi - aksi Terorisme yang terjadi di Indonesia. Namun dengan semangat yang tinggi dalam aksi ? aksi pemberantasan terorisme tersebut, kami menilai bahwa terdapat penggunaan kekuatan yang secara berlebihan dan cenderung abuse of power yang dilakukan oleh Densus 88 tanpa diimbangi dengan adanya mekanisme kontrol serta minimnya transparansi dan akuntabilitas.
Usut Dugaan Kekerasan terhadap Narasumber Pasca Acara Talkshow di stasiun TV
Tgl terbit: Rabu, 02 Maret 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengetahui telah terjadi dugaan tindakan kekerasan terhadap Partoba Pangaribuan, Pendiri Forum Diskusi Suporter Indonesia [FDSI] pasca selesai acara talkshow Indonesia Lawyer Club [ILC] yang diselenggarakan oleh salah satu televisi swasta pada hari Selasa, 1 Maret 2016. Tindakan kekerasan tersebut diduga dilakukan oleh sesama suporter Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia [PSSI] dikarenakan Partoba menjadi salah satu narasumber di acara talkshow tersebut yang mengambil tema tentang ?PSSI, Antara Hidup dan Mati?.
Jawaban Kejaksaan Agung Semakin Menjelaskan Tidak Memiliki Agenda Keadilan bagi Korban Jawaban Kejaksaan Agung Semakin Menjelaskan Tidak Memiliki Agenda Keadilan bagi Korban
Tgl terbit: Rabu, 02 Maret 2016
Berdasarkan Surat No. B-06/L/L.3/PIP/02/2016 tertanggal 23 Februari 2016, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kejaksaan Agung RI ke KontraS, menyatakan yang intinya bahwa Kejaksaan Agung mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui rekonsiliasi dikarenakan alat buktinya sulit ditemukan dan pelakunya sudah tidak ada (meninggal dunia). Pernyataan ini juga sekaligus menandakan kebohongan Jaksa Agung, sebagaimana dimuat dalam Harian Cetak Kompas, 27 Februari 2016, pada artikel ?Kejagung dan Komnas HAM Segera Lapor ke Menko Polhukam? disebutkan bahwa Kejaksaan Agung sedang mengupayakan proses hukum. Hal ini berbeda dengan isi surat diatas yang lebih akan memilih rekonsiliasi tanpa kejelasan prosesnya.
Bela Keberagaman Indonesia - KPI Wajib Hentikan Diskriminasi Dalam Penyiaran
Tgl terbit: Selasa, 01 Maret 2016
Koalisi KPI (Keberagaman Penyiaran Indonesia) mengkritisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai dikeluarkannya Surat Edaran KPI No 203/K/KPI/02/16 yang melarang televisi menampilkan ?pria berpenampilan kewanitaan?. Melalui surat edaran tersebut, KPI telah melakukan diskriminasi terhadap perempuan, dengan memberikan penekanan bahwa tindakan keperempuanan adalah hal yang tidak baik.
Pembenaran Penyalahgunaan Wewenang dan Kolaborasi Kriminalisasi Penghuni Asrama Widuri Oleh Kodam I Bukit Barisan dan Polsek Patumbak, Medan, Sumatra Utara
Tgl terbit: Jumat, 26 Februari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengecam praktek-praktek kekerasan oleh anggota TNI Kodam I Bukit Barisan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh anggota Polsek Patumbak terhadap Sdr Yudi dan Sdri. Dewi pada 16 Februari 2016 di Medan. Keduanya adalah penghuni rumah yang dikosongkan oleh pelaku kekerasan diatas, di Asrama Widuri Medan, Sumatra Utara.
Wacana Anti-LGBT - Ujaran Kebencian yang Dilestarikan
Tgl terbit: Kamis, 25 Februari 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan sikap pemerintah yang membiarkan bahkan mendukung wacana anti-Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di masyakaraka, yang kini telah berkembang menjadi ujaran kebencian. Dalam satu bulan terakhir memang isu penolakan LGBT sedang ramai di masyarakat. Wacana yang pada awalnya hanya berupa pernyataan ketidaksukaan pribadi terhadap kelompok LGBT, meningkat menjadi pernyataan diskriminatif hingga ujaran kebencian yang dapat menimbulkan kekerasan dan konflik sosial.
Surat Terbuka: Desakan Penyelesaian Penyelidikan Proyustisia Kasus Pelanggaran HAM Berat di Aceh.
Tgl terbit: Rabu, 24 Februari 2016
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan kesimpulan hasil penyelidikan proyustisia terhadap 5 (lima) kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat di Provinsi Aceh, antara lain; Peristiwa Rumah Geudong di Pidie (1998), Peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara (1999), Peristiwa Bumi Flora di Aceh Timur (2001), Peristiwa Timang Gajah di Bener Meriah (2001), dan Peristiwa Jambo Keupok di Aceh Selatan (2003).
Indonesia: Hak Asasi di Bawah Ancaman Karena Pemerintahan Joko Widodo Gagal Memenuhi Janji-Janjinya
Tgl terbit: Rabu, 24 Februari 2016
Indonesia terus menghadapi serangkaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mana pemerintahan President Joko Widodo gagal untuk atasi dan di beberapa kasus bahkan terlihat lebih buruk di bawah masa satu tahun jabatannya, menurut Amnesty International pada peluncuran Laporan Tahunan HAM globalnya hari ini.
Surat Terbuka - Perlunya Evaluasi Terkait Dengan Operasi Keamanan di Poso
Tgl terbit: Kamis, 18 Februari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), turut berbelasungkawa terkait dengan tewasnya beberapa anggota TNI/POLRI yang terlibat dalam lanjutan operasi keamanan di wilayah Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dalam beberapa bulan terakhir. KontraS mencatat pasca dilanjutkannya operasi keamanan di wilayah Poso dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir setidaknya 1 (satu) anggota TNI/POLRI dan 6 (enam) orang yang diduga anggota Kelompok Santoso meniggal dunia.
Vonis Rendah Para Pelaku Penyiksaan
Tgl terbit: Kamis, 18 Februari 2016
17 Februari 2016, Hakim Pengadilan Negri (PN) Sungailiat menjatuhkan vonis 3 (tiga) tahun penjara terhadap 4 (empat) orang Anggota Polres Sungailiat terkait dengan kematian Alm. Suharli. Dalam fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Alm. Suharli mendapatkan tindakan dan praktik - praktik penyiksaan oleh ke-4 orang terdakwa pada saat dilakukannya interogasi.
Menggelar Operasi Kalijodo Tanpa Perspektif HAM - Tidak Menjawab Persoalan Kota Jakarta
Tgl terbit: Rabu, 17 Februari 2016
Awal pekan ini (15/2) merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama untuk segera menutup wilayah distrik merah ? prostitusi di Kalijodo, Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi bersama dengan Komando Distrik Militer (Kodam), Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dan pemerintahan administratif di wilayah Jakarta Barat dan Utara untuk mempersiapkan rencana penutupan tempat tersebut. Potensi tindakan yang akan dilakukan adalah merelokasi warga yang jumlahnya mencapai 300 warga, baik yang berdomisili di dalam dan di sekitar Kalijodo dengan tujuan untuk menekan dan menghapus tindakan prostitusi dan angka kriminalitas di wilayah Jakarta. Untuk mereka yang tidak memiliki kartu identitas DKI Jakarta maka mereka akan dipulangkan ke daerah asal.
Menanti Keadilan atas Kasus Kematian Suharli oleh Aparat Polres Sungailiat
Tgl terbit: Kamis, 11 Februari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengapresiasi kesigapan dan kecepatan atas proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Kep. Bangka Belitung terkait dengan kasus penyiksaan yang menyebabkan kematian Alm. Suharli oleh anggota Satnarkoba Polres Sungailiat pada tanggal 01 Agustus 2015.
US-ASEAN Summit Harus Memprioritaskan Prinsip Hak Asasi Manusia di ASEAN
Tgl terbit: Selasa, 09 Februari 2016
Dalam beberapa hari belakangan, Amerika Serikat (AS) dan ASEAN telah mempersiapkan pertemuan di Sunnylands, California, Amerika Serikat. Presiden AS, Barrack Obama sudah menjadwalkan untuk menjadi tuan rumah pada petemuan dengan pemimpin 10 negara dari Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) pada 15-16 Februari 2016. Kemitraan Strategis AS-ASEAN telah mengusung lima poin utama mengenai kerjasama antara kedua belah pihak. Diantara lima poin utama tersebut, ada dua poin yang ingin kami garis bawahi, diantaranya mengenai agenda penguatan kerjasama ekonomi dan memerangi tantangan isu keamanan di Asia Tenggara. Maka dari itu, kami ingin mengkritik dua agenda ini dengan perspektif hak asasi manusia.
Brutalitas Anggota POLRI Terhadap Warga Toboko, Ternate dalam Peristiwa Penyelesaian Konflik di Masyarakat
Tgl terbit: Selasa, 26 Januari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah melakukan investigasi mendalam terkait dengan peristiwa brutalitas anggota Polres Ternate dan Brimob Polda Maluku Utara terhadap warga Kelurahan Toboko yang terjadi pada tanggal 10 ? 11 Januari 2016 silam pasca terjadinya bentrokan antar warga di hari yang sama. Akibat dari peristiwa tersebut setidaknya 2 (dua) orang warga tewas akibat luka tembak dan ditabrak serta diseret oleh truk milik anggota kepolisian, sementara 2 (dua) orang warga mengalami luka tembak dan 1 (satu) orang warga lainnya mengalami luka akibat ditabrak truk Polri.
Pemutakhiran Pemantauan Relokasi Mantan Anggota Gerakan Fajar Nusantara KontraS, 24 Januari 2016 Pemutakhiran Pemantauan Relokasi Mantan Anggota Gerakan Fajar Nusantara KontraS, 24 Januari 2016
Tgl terbit: Senin, 25 Januari 2016
Hari ini (24/1), KontraS kembali akan memutakhirkan perkembangan situasi relokasi atas beberapa pengungsi baik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Pemutakhiran Pemantauan Relokasi Mantan Anggota Gerakan Fajar Nusantara KontraS Pemutakhiran Pemantauan Relokasi Mantan Anggota Gerakan Fajar Nusantara KontraS
Tgl terbit: Sabtu, 23 Januari 2016
Hari ini (23/1) KontraS melakukan pemantauan di sejumlah titik pusat relokasi pengungsi mantan anggota Gafatar yang mulai dipindahkan secara bertahap dari Kodam 12 Tanjung Pura dan Brigif Singkawang, Pontianak, Kalimantan Barat. Diketahui ratusan pengungsi serta anak-anak telah di tempatkan di Panti Sosial Bina Insan Budaya (Cipayung, Jakarta Timur) dan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (Bambu Apus, Jakarta Timur). Kami menemukan ada sejumlah situasi yang tidak memenuhi kriteria jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia yang harus diberikan kepada para pengungsi.
Menculik Aktivis 97/98 - Cara Jitu Meningkatkan Karier Serdadu!
Tgl terbit: Sabtu, 23 Januari 2016
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pemberian kenaikan pangkat bagi Kapten (Inf) Yulius Selvanus, terpidana pada kasus Penculikan Aktivis 97/98, hingga kini masuk ke dalam rangkaian Perwira Tinggi (Pati) sebagai Brigjen TNI dan menempati posisi Kepala BIN Daerah Kepulauan Riau.
Hentikan Provokasi Dan Diskriminasi Terhadap Ormas Gafatar Di Kalimantan Barat
Tgl terbit: Jumat, 22 Januari 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden RI memerintahkan jajarannya untuk menghentikan membuat pernyataan-pernyataan bernada provokatif terkait organisasi masyarakat Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dan lebih berfokus dalam upaya perlindungan dan penjaminan hak ribuan orang mantan anggota Gafatar yang mengalami pengusiran di Mempawah, Kalimantan Barat atas tempat tinggal, hak untuk berpindah tempat, hak atas rasa aman bebas dari intimidasi dan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara 1945.
Pihak Berwenang Harus Mengakhiri Eksekusi dan Menghapuskan Hukuman Mati
Tgl terbit: Selasa, 19 Januari 2016
Kami dari organisasi-organisasi di bawah menulis kepada Anda tentang masalah penerapan hukuman mati di Indonesia. Saat ini telah setahun sejak Pemerintah Anda melanjutkan eksekusi mati di Indonesia pada 18 Januari 2015 - setelah empat tahun tanpa eksekusi ? meskipun ada banyak protes keras dari organisasi-organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional.
Aksi Teror Jakarta
Tgl terbit: Senin, 18 Januari 2016
LBH Jakarta dalam konferensi persnya bersama YLBHI, Imparsial, dan KontraS, menyampaikan beberapa hal
Lumpur Lapindo: Tidak Ada Izin Pengeboran Baru Tanpa Proses Penegakan Hukum! Lumpur Lapindo: Tidak Ada Izin Pengeboran Baru Tanpa Proses Penegakan Hukum!
Tgl terbit: Senin, 18 Januari 2016
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan rencana Pemerintah untuk kembali memberikan izin kepada Lapindo Brantas, Inc. untuk melakukan pengeboran migas di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dimana pada praktik sebelumnya telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang hebat serta berakibat pada terlanggarnya hak-hak konstitusional warga. Terlebih juga diduga telah terjadi intimidasi oleh sejumlah pihak terhadap warga dalam proses tersebut agar menyetujui rencana tersebut.
Bentrok Berbuntut Tewasnya Dua Orang Warga Ternate: Potret Kegagalan Aparat Kepolisian Dalam Penyelesaian Konflik Di Masyarakat
Tgl terbit: Rabu, 13 Januari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), turut berbelasungkawa atas tewasnya dua orang warga Ternate, Maluku Utara oleh anggota Satuan Pengendalian Massa [DALMAS] Polda Maluku Utara pada 10 Januari 2016 silam. Kami juga mengecam tindakan penyalahgunaan Standar Operasional Prosedure [SOP] dan penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh anggota Dalmas Polda Maluku Utara saat tengah melakukan pengamanan terkait dengan insiden bentrokan antar warga di Ternate tersebut sehingga mengakibatkan dua warga Ternate yang tidak bersalah menjadi korban.
Pemerintah Indonesia Harus Tegas Dalam Penangkapan dan Pendeportasian Sewenang-Wenang Oleh Pemerintah Malaysia Terhadap Warga Negara Indonesia Pemerintah Indonesia Harus Tegas Dalam Penangkapan dan Pendeportasian Sewenang-Wenang Oleh Pemerintah Malaysia Terhadap Warga Negara Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 12 Januari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ? organisasi hak asasi manusia non-pemerintah ? mengecam sikap Pemerintah Indonesia terutama Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Malaysia, dengan sikap permisif dan lunak atas pengusiran Mugiyanto, Warga Negara Indonesia, pada 7 Januari 2016, di Bandara Kuala Lumpur, oleh departemen Imigrasi Malaysia.
Pemutakhiran Situasi Keamanan Indonesia: Mempertanyakan Wacana Amnesti Din Minimi Hingga Operasi Camar Maleo-Tinombala Yang Tidak Boleh Mengulangi Sintuwu Maroso Di Poso
Tgl terbit: Senin, 11 Januari 2016
Hari ini, 10 Januari 2016, jika tidak mengalami pengunduran maka Pemerintah Indonesia akan melanjutkan operasi penegakan keamanan dengan judul baru yakni Tinombala, pasca 4 kali berturut-turut operasi keamanan dengan nama sandi Camar Maleo digelar di Poso sepanjang tahun 2015.
Tanggapan KontraS atas pernyataan Pemerintah untuk segera menyelesaikan Pelanggaran HAM yang Berat
Tgl terbit: Sabtu, 09 Januari 2016
Negara memang barus menyelesaikan karena itu kewajiban negara. Oleh karenanya rencana Joko Widodo dan kawan-kawan, bukan sedekah buat korban dan masyarakat. Justru sebaliknya, penundaan-penundaan ini adalah bentuk pelanggaran hak atas keadilan.
Menolak Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Strategis Provinsi dan Centre Point of Indonesia di Makassar Menolak Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Strategis Provinsi dan Centre Point of Indonesia di Makassar
Tgl terbit: Jumat, 08 Januari 2016
Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait rencana Tata Ruang kawasan Strategis provinsi, Kawasan Terpadu Pusat Bisnis, Sosial, Budaya, Pariwisata dan Centre Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia/COI), karna akan merugikan hak warga Makassar dan berdampak pada rusaknya lingkungan, penggusuran paksa serta hilangnya hak atas pekerjaan bagi nelayan dan warga pesisir.
Menagih Janji Proses Pidana Terhadap Para Pelaku Pembakaran Hutan & Asap
Tgl terbit: Jumat, 08 Januari 2016
Di awal tahun 2016 kita baru saja dikejutkan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang Parlas Nababan yang memenangkan PT Bumi Mekar Hijau dalam sidang perdata dengan mengatakan bahwa kebakaran hutan tidak merusak, baik lingkungan hidup maupun relasi sosial masyarakat dan hutan yang terbakar bisa ditanami tumbuhan lagi; membuktikan bahwa langkah penegakan hukum masih belum koordinatif dan koheren.
Penangkapan Sewenang-Wenang dan Deportasi kepada Pembela Hak Asasi Manusia di Malaysia
Tgl terbit: Kamis, 07 Januari 2016
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), organisasi non-profit berbasis hak asasi manusia ? mengutuk aksi penangkapan dan penahanan oleh otoritas Malaysia kepada Mugiyanto Sipin, pembela hak asasi manusia dari Indonesia karena menjadi salah satu panelis dalam acara Gerakan Bersih 2.0 ?Yellow Mania? pada 7 Januari 2016. Mugiyanto ditangkap dan ditahan di Kantor Imigrasi Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur karena tuduhan berelasi dengan acara ini.
Kado Akhir Tahun Jokowi: Membawa Kapsul Impian Tidak Menjawab Pelanggaran Hak Dan Kebebasan Untuk Rakyat Papua
Tgl terbit: Senin, 04 Januari 2016
Pekan ini Presiden RI Joko Widodo akan menghabiskan akhir tahun dengan kunjungan di Papua. Sebuah kunjungan yang telah dipersiapkan cukup lama, melibatkan Kantor Staf Khusus Kepresidenan (KSP), lintas kementerian terkait dan individu-individu yang baik secara langsung maupun tidak diajak untuk mengabarkan agenda seremonial Presiden RI. Secara langsung Istana Negara dibulan November juga mengundang beberapa organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam upaya mengabarkan berita baik tentang Papua. Rangkaian pra-kondisi memang terlihat mencolok, sebut saja pembebasan mendesak Filep Karma dari Lapas Abepura yang telah didahului dengan pembebasan 5 tapol pada bulan Juli 2015. Pernyataan-pernyataan jaminan keamanan kepada jurnalis asing untuk bisa meliput tanpa batas di Papua baik yang terus disampaikan oleh Joko Widodo dan Menkopolkam adalah kosmetik politik yang tidak habis-habisnya digunakan negara untuk meredam wacana akuntabilitas.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org