Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 154 Hasil Pencarian
1 All

Pembiaran atas Penangkapan dan Penghilangan Paksa Pencari Suaka Asal Uni Emirat Arab: Indonesia Telah Melanggar Hukum Internasional Pembiaran atas Penangkapan dan Penghilangan Paksa Pencari Suaka Asal Uni Emirat Arab: Indonesia Telah Melanggar Hukum Internasional
Tgl terbit: Rabu, 30 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras peristiwa penangkapan dan penghilangan paksa terhadap Abdulrahman Khalifa Salem Binsobeih (50 tahun), seorang warga Negara Uni Emirat Arab (UEA) dari sel tahanan di Polres Batam pada Jumat, 18 Desember 2015 oleh 11 orang dengan komposisi 5 orang perwakilan Kedutaan Besar Uni Emirat Arab dan dibantu 6 orang yang diketahui adalah agen rahasia Indonesia. Sebelumnya, Abdulrahman Khalifa ditahan oleh Kepolisian Batam sejak 21 Oktober 2015 karena menggunakan identitas palsu untuk tinggal secara ilegal di Indonesia. Tidak diketahui secara jelas tujuan Abdulrahman Khalifa berada di Indonesia, namun dugaan kuat adalah dengan niatannya untuk mencari suaka pasca tuduhan dan vonis hukum ilegal yang dilayangkan oleh pemerintah Uni Emrirat Arab. Abdulrahman Khalifa kemudian telah dideportasi secara diam-diam dari Indonesia dengan menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines dan tiba di Bandara Abu Dhabi, negara asalnya.
Catatan KontraS atas Situasi HAM sepanjang 2015 di Indonesia
Tgl terbit: Sabtu, 26 Desember 2015
Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia sepanjang 2015 tidak menunjukan perubahan yang signifikan. Pemerintahan Joko Widodo masih meneruskan potret pemerintahan sebelumnya, yaitu tidak berpihak pada isu hak asasi manusia. Sejumlah banyak kasus masih terjadi diberbagai sektor, sejumlah kasus-kasus yang sangat serius yang terjadi ditahun-tahun yang lampau tidak juga diselesaikan. Berbagai aturan hukum dan pernyataan-pernyataan pejabat negara yang anti HAM juga menguat ditahun ini.
Usut Tuntas Kematian Marianus Oki Di Dalam Sel Tahanan Pospol Banat Manamas, Ttu, Nusa Tenggara Timur
Tgl terbit: Jumat, 18 Desember 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), telah menerima pengaduan dari Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lak Mas Cendana Wangi) Nusa Tenggara Timur, terkait dengan kematian Sdr. Marianus Oki yang ditemukan tewas didalam sel tahanan Pospol Banat Manamas, TTU, Nusa Tenggara Timur, pada Jum?at, 4 Desember 2015.
Penangkapan Badan Pekerja KontraS pada Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2015
Tgl terbit: Jumat, 11 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam keras tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap 9 badan pekerja KontraS yang baru selesai melakukan aksi peringatan Hari HAM Internasional di Bunderan Hotel Indonesia [HI] pada hari Kamis, 10 Desember 2015. Penangkapan tersebut dilakukan terhadap persis setelah peserta aksi membubarkan diri.
Kebebasan Makin Terancam di Indonesia Kebebasan Makin Terancam di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 10 Desember 2015
Pada catatan publik di Hari HAM Sedunia yang selalu jatuh setiap tanggal 10 Desember, kali ini KontraS akan memberikan perhatian serius pada standar kebebasan dan praktik dari kewajiban negara untuk melindungi HAM atas setiap individu. Perhatian ini juga adalah upaya KontraS untuk memperkaya dinamika tema Hari HAM sedunia yang memiliki fokus pada isu, "Our Rights. Our Freedoms. Always."
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Panitia Seleksi KKR Harus Memiliki Ukuran HAM, Akuntabilitas dan Inklusivitas dalam Proses Seleksi Komisioner KKR
Tgl terbit: Jumat, 04 Desember 2015
Jelang penghujung tahun 2015, berita baik HAM bertambah dari Provinsi Aceh dengan ditunjuknya lima anggota panitia seleksi dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Kelima nama ini adalah aktivis HAM yang memiliki kredibilitas tinggi pada advokasi HAM nasional, mereka adalah Ifdhal Kasim, Faisal Hadi, Syamsidar, Surayya Kamaruzzaman dan Nurjannah Nitura. KontraS mengetahui bahwa ada tanggung jawab dari panitia seleksi ini untuk mengajukan 21 nama komisioner dalam tempo 1 bulan, sebelum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menunjuk 7 nama kunci komisioner KKR Aceh.
Kronologi Peristiwa Penembakan Aparat Kepolisian Brimob Polres Banyuwangi Terhadap Warga Sumber Agung
Tgl terbit: Jumat, 04 Desember 2015
13 Oktober 2015 Masyarakat sekitar tambang melakukan penghadangan terhadap kendaraan yang mengangkut alat berat ke areal tambang PT. BSI. Alasan masyarakat menghadang alat berat ini dikarenakan jalan yang dilalui adalah jalan golongan tiga C, yang tidak layak untuk dilalui kendaraan tersebut.
Penolakan Tambang Banyuwangi: Polisi Harus Bertanggung Jawab Atas Peristiwa Kekerasan Dan Penembakan Warga Penolak Tambang
Tgl terbit: Jumat, 04 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama dengan Jaringan Advokasi Anti Tambang (JATAM) dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyayangkan terjadi peristiwa bentrokan yang disertai dengan penembakan dan penangkapan terhadap warga penolak tambang di di Pulau Merah, Desa Sumber agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada 25 November 2015, yang mengakibatkan setidaknya 5 orang warga mengalami luka berat akibat tembakan peluru tajam anggota polisi, dan 3 orang lainnya: Yovan (19 tahun), Suyadi (45 tahun) dan S (44 tahun) mengalami penangkapan sewenang-wenang oleh anggota polisi pasca peristiwa tersebut.
Pengekangan Kemerdekaan Novel Baswedan Bentuk Pembangkangan terhadap Presiden
Tgl terbit: Kamis, 03 Desember 2015
Novel datang ke Bareskrim Rabu, tanggal 3 Desember 2015 sekitar jam 10.00 dengan didampingi kuasa hukum. Kemudian Novel dibawa ke Kejaksaan Agung dengan alasan untuk pemberkasan sebelum pelimpahan ke Kejari Bengkulu. Ternyata di Kejakgung tidak ada pemberkasan ataupun pemeriksaan sama sekali.
Hasil Eksaminasi Putusan Pengadilan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Petugas Janitor Dan Guru Jis: Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka Hasil Eksaminasi Putusan Pengadilan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Petugas Janitor Dan Guru Jis: Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka
Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia [MaPPI] sejak Juni 2015 telah melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan atas kasus dugaan kekerasaan seksual murid sekolah di JIS [Jakarta International School] yang dituduhkan kepada petugas janitor dan guru JIS. Eksaminasi perkara ini dilakukan setelah sebelumnya keluarga tersangka melakukan pengaduan terkait adanya dugaan penyiksaan dan rekayasa kasus selama proses penyelidikan terhadap para tersangka hingga pemidanaan yang dipaksakan. Hal tersebut diperkuat dengan munculnya fakta-fakta, baik yang berasal dari hasil investigasi KontraS maupun fakta-fakta di persidangan. Sebagai contoh, hasil temuan KontraS berdasarkan keterangan keluarga tersangka petugas janitor, diketahui bahwa para tersangka mengalami penyiksaan selama proses penyidikan di kepolisian. Selain itu, dalam fakta persidangan pada kasus yang menimpa guru JIS menunjukkan hasil forensik dan keterangan ahli yang menyebutkan bahwa pada pokoknya tidak ada tindakan sodomi pada anak sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri [PN] Jakarta Selatan.
Belum Ada Kabar Baik Tentang Papua: Pembubaran Aksi 1 Desember di Jakarta, Wajah Brutalitas Polisi Indonesia Belum Ada Kabar Baik Tentang Papua: Pembubaran Aksi 1 Desember di Jakarta, Wajah Brutalitas Polisi Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2015
Satu Desember hari ini tidak berbeda dengan situasi 1 Desember ditahun-tahun sebelumnya di mana ratusan warga Papua kerap dikriminalisasikan atas nama ketertiban sipil dan kedaulatan negara. Hari ini kita sama-sama melihat praktik brutalitas yang kembali direproduksi oleh Polda Metro Jaya dalam penangkapan 306 masa aksi Papua yang diketahui tengah merayakan ekspresi damai identitas ke-Papua-an yang selalu dirayakan setiap tanggal 1 Desember. Aparat polisi Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan sewenang-wenang masa aksi pada pukul 10 pagi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.
Situasi Terkini Keamanan Indonesia 2015: Operasi Camar Maleo Bukan Jawaban Bagi Poso
Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2015
Tahun ini dibulan Maret 2015, KontraS telah memberikan respons terkait penyelenggaraan operasi perdana Camar Maleo di kota Poso dan sekitarnya (lihat: Situasi Terkini Sektor Keamanan Indonesia 2015: Serdadu Indonesia ? Reorganisasi dan Peran Sosial TNI ? Studi kasus Batam dan Poso). Operasi ini diketahui dimulai diawal tahun (26 Januari hingga 26 Maret 2015), melibatkan tidak kurang dari 563 personel Brimob dengan komposisi BKO Mako Brimob Kelapa Dua Jawa Barat dan Detasemen Khusus 88. Tercatat 17 orang yang ditangkap diduga terlibat dalam sindikat Santoso dan Mujahidin Timur Indonesia. Adanya gelar pasukan ini juga diikuti dengan latihan perang pemukul reaksi cepat 3 matra TNI yang berlangsung di wilayah yang sama (diketahui operasi difokuskan di Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Utara dan Lore Utara), dengan tempo waktu yang hampir berdekatan dan melibatkan tidak kurang dari 3222 personel TNI.
Advokat dan Masyarakat Sipil Mendukung Unjuk Rasa dan Mogok Nasional Buruh Tolak PP Pengupahan
Tgl terbit: Selasa, 24 November 2015
Organisasi Masyarakat Sipil dan Ratusan Advokat mendukung unjuk rasa dan mogok nasional buruh Tolak PP Pengupahan. Penolakan terhadap PP Pengupahan tersebut telah dimulai pada bulan oktober 2015 dan berlanjut serta saat ini akan melakukan unjuk rasa dan mogok nasional.
Pembebasan Filep Karma tanpa Agenda Jelas untuk Papua
Tgl terbit: Kamis, 19 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik pembebasan tahanan politik Papua Filep Karma dari penjara. Pembebasan ini adalah keniscayaan demokrasi, dimana sudah sewajarnya tidak boleh ada pemidanaan atas kebebasan berekspresi seperti yang dilakukan Filep sebelum dipenjara.
Gajah Mati, Petani Dikriminalisasi Gajah Mati, Petani Dikriminalisasi
Tgl terbit: Kamis, 19 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), bersama dengan Jaringan Anti Kriminalisasi terhadap Petani mendapatkan informasi bahwa Tarmuji (39) Petani Pekon Pamerihan Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Pesisir Lampung Barat tewas setelah menjadi korban penyiksaan yang diduga kuat dilakukan oleh beberapa anggota Polsek Bengkunat dan Polres Lampung Barat (Polrestabes) pada 15 Oktober 2015.
Sikap Reaksioner Negara: Daur Ulang Rasa Takut, Sensor dan Pernyataan Bernada Kebencian
Tgl terbit: Sabtu, 14 November 2015
Dalam 3 pekan ?ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah memantau perkembangan informasi, respons, pernyataan politik dan sejumlah aktivitas yang potensial membatasi -bahkan dalam derajat tertentu mampu mengancam komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan HAM non-diskriminatif, khususnya kepada kelompok-kelompok rentan stigma, para korban pelanggaran HAM masa lalu. Setidaknya terdapat 13 pernyataan yang dikeluarkan oleh individu-individu berpengaruh di Indonesia yang menolak model ekspresi, opini dan upaya mengumpulkan fakta-fakta hukum atas pelanggaran HAM masa lalu, khususnya yang terkait dengan penuntasan kasus Peristiwa 1965/1966
Surat Terbuka Desakan Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terkait Dengan Tewasnya Tahanan Polsek Lawalate a/n Sdr. Abudullah di RS Labuang Baji
Tgl terbit: Selasa, 10 November 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), telah menerima informasi terkait dugaan penyiksaan hingga mengakibatkan meninggalnya Sdr. Abdullah, selanjutnya disebut sebagai korban, pada tanggal 08 November 2015, di Rumah Sakit (RS) Labuang Baji. Sebelumnya, korban dirawat selama 6 (enam) hari. Berdasarkan keterangan dan bukti awal yang kami terima, kami menduga bahwa korban mengalami penyiksaan hingga berakibat korban meninggal dunia, yang diduga kuat dilakukan oleh anggota Resmob Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Oktober 2015.
Mendesak Kapolda Jawa Timur Untuk Segera Mengusut Tuntas Pelaku Terror Terhadap Aktivis dan Jurnalis Serta Praktik Tambang Pasir Ilegal di Lumajang
Tgl terbit: Senin, 09 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kepolisian Daerah (POLDA) Provinsi Jawa Timur, untuk segera mengusut tuntas pelaku terror serta ancaman terhadap seorang aktivis anti-tambang Abdul Hamid, pada hari Minggu, 1 November 2015 lalu dan ancaman terhadap 3 jurnalis media televisi yang sedang melakukan liputan investigasi terkait praktik tambang pasir ilegal di desa Selok Awar-Awar, Lumajang, di terima pada tanggal 5 November 2015.
Penegakan Hukum Tak Serius, Mafia Tambang Jalan Terus Penegakan Hukum Tak Serius, Mafia Tambang Jalan Terus
Tgl terbit: Senin, 09 November 2015
Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) bersama dengan sejumlah lembaga masyarakat sipil lainnya, menyayangkan terjadinya peristiwa teror serta ancaman terhadap seorang aktivis anti-tambang pada hari Sabtu, 31 Oktober 2015 dan sejumlah jurnalis media TV yang diduga kuat berkaitan dengan praktik mafia tambang pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur pada 5 November 2015 lalu. Akibat peristiwa tersebut, sedikitnya 4 (empat) orang mengalami intimidasi, serta seorang lainnya mengalami kerugian material akibat pengerusakan rumah.
Asap Dan Residu Hak Asasi: Jauhnya Pertanggungjawaban Negara Untuk Menghukum Perusahaan Pembakar Hutan Dan Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Indonesia Asap Dan Residu Hak Asasi: Jauhnya Pertanggungjawaban Negara Untuk Menghukum Perusahaan Pembakar Hutan Dan Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Indonesia
Tgl terbit: Senin, 09 November 2015
Meski musim penghujan telah tiba, namun ruang pertanggungjawaban negara dan aktor negara tidak dapat menghapus kejahatan asap, praktik pembakaran hutan dan termasuk lambannya koordinasi aparatus-aparatus negara dalam melakukan fungsi pencegahan dan sekaligus penegakan hukum atas meluasnya praktik kejahatan korporasi di sektor kehutanan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melalui laporan HAM berjudul, ?Asap dan Residu Hak Asasi: Jauhnya Pertanggungjawaban Negara untuk Menghukum Perusahaan Pembakar Hutan dan Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Indonesia? telah menemukan sejumlah pelanggaran hak-hak asasi yang patut diketahui publik. Laporan HAM ini ingin mempertegas berbagai pernyataan yang telah dikeluarkan oleh beragam insiatif masyarakat sipil guna mendorong agenda pertanggungjawaban dan sekaligus memperkuat akses publik untuk hak atas informasi terhadap sejumlah nama perusahaan, individu maupun keterlibatan aktor negara dalam mempertanggungjawabkan sejumlah pelanggaran yang telah dan masih terjadi.
SURAT TERBUKA: "Menolak Peradilan Militer dan Evaluasi Menyeluruh Penggunaan Senjata Api di Lingkungan Anggota TNI"
Tgl terbit: Kamis, 05 November 2015
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyayangkan keberulangan tindakan arogansi terkait dengan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh Serda Yoyok (yang selanjutnya disebut sebagai pelaku), anggota TNI Kompi Intai Tempur Batalyon (Taipur Yon) Intel Kostrad terhadap Sdr. Marsim Sarmani alias Japra (yang selanjutnya disebut sebagai korban), di Cibinong, Jawa Barat pada tanggal 03 November 2015.
Draft Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI Mengancam Demokrasi Dan Mengembalikan Peran TNI Seperti Pada Masa Orde Baru
Tgl terbit: Kamis, 05 November 2015
Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi TNI telah menjadi sorotan publik. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengakui bahwa draft Perpres itu sudah dibuat sejak beliau menjabat sebagai panglima TNI. Menurutnya Perpres dimaksudkan untuk meningkatkan peran TNI pada operasi non-militer. Jenderal (Purn) Moeldoko juga menekankan pentingnya menempatkan TNI secara langsung dibawah kontrol Presiden bukan dibawah kementerian pertahanan dengan alasan Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI.
SURAT TERBUKA: Pengesahan dan Pemberlakuan Peraturan Gubernur No 228 Tahun 2015 Merupakan Bentuk Pelanggaran Serius terhadap Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat
Tgl terbit: Kamis, 05 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan tegas menolak pemberlakuan Peraturan Gubernur (Pergub) provinsi DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka, yang disahkan pada 28 Oktober 2015. Keberadaan Pergub tersebut tidak saja telah mencederai hak asasi warga Negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum yang selama ini telah dijamin oleh konstitusi, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah semakin anti-kritik dan abai terhadap segala bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui ruang publik.
Segera Sahkan Aturan Pidana Mengenai Tindak Penyiksaan Dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya
Tgl terbit: Rabu, 04 November 2015
Jaringan Korban dan Pendamping Anti Penyiksaan (KontraS, LBH Padang, Humanum, LBH Buton Raya, KPKC, Somasi NTB, Piar NTT, ELSHAM Papua, Korban dan Keluarga Tindak Penyiksaan) mendesak Presiden RI dan jajarannya untuk segera merumuskan aturan pidana yang melarang tindak penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya. Memasuki bulan November 2015, maka sudah 17 tahun sejak Indonesia meratifikasi Kovenan Menentang Penyiksaan ke dalam sistem hukum Indonesia. Dampaknya hingga saat ini angka peristiwa penyiksaan tetap saja tinggi. Menurut catatan KontraSm pada periode Juli 2014 hingga Mei 2015 saja telah terjadi 84 kasus penyiksaan di Indonesia. Selain jumlah tersebut, masih banyak kasus penyiksaan di tahun-tahun sebelumnya yang hingga kini proses hukumnya masih belum berjalan sebagaimana mestinya.
Pembubaran Paksa Disertai Tindakan Tidak Manusiawi Dalam Aksi Buruh Mencoreng Muka Polisi
Tgl terbit: Minggu, 01 November 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) amat mengecam brutalitas anggota polisi Polda Metro Jaya yang melakukan pembubaran paksa disertai dengan kekerasan dan tindakan tidak manusiawi lainnya dalam merespons aksi demonstrasi ribuan buruh di depan Istana Merdeka, Jumat malam, 30 Oktober 2015. KontraS mengetahui pembubaran ini telah mengakibatkan puluhan orang luka-luka dan sejumlah lainnya mengalami penangkapan sewenang-wenang oleh anggota polisi.
SURAT TERBUKA: Tantangan untuk Memaksimalkan Peran dan Fungsi Institusi Ombudsman RI ke Depan
Tgl terbit: Senin, 26 Oktober 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik proses seleksi calon anggota baru Ombudsman RI periode 2016 ? 2021 mengingat Ombudsman RI merupakan salah satu institusi pengawas eksternal yang memiliki tugas pokok dan fungsi [tupoksi] untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan pengalaman kami selama ini bersinggungan dengan Ombudsman RI sepanjang tahun 2011 - 2016, kehadiran lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman RI cukup mampu mengatasi persoalan maladministrasi yang kerap terjadi di lembaga-lembaga publik, khususnya institusi Polri dan TNI. Meski kami juga memiliki beberapa catatan terkait kendala dalam pelaporan yang disampaikan kepada Ombudsman RI.
Mengutuk Pemberangusan Terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia Mengutuk Pemberangusan Terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 26 Oktober 2015
Kebebasan berekspresi dan berpikir kritis sedang mengalami serangan yang brutal di Indonesia. Serangkaian tindakan represif dan kejam dilakukan oleh pihak berwenang terhadap upaya-upaya untuk membuka kembali dan membongkar secara kritis atas tindakan pembersihan terhadap komunis dan para pendukungnya pada tahun 1965, yang dilakukan dengan alasan demi bangsa yang lebih baik, merupakan bukti bahwa warisan totalitarian dari rejim Orde Baru masih bercokol dan hidup.
Apa Jawaban Jokowi terhadap Permintaan Senat AS atas Pengungkapan Kebenaran tentang Peristiwa 1965-66? Apa Jawaban Jokowi terhadap Permintaan Senat AS atas Pengungkapan Kebenaran tentang Peristiwa 1965-66?
Tgl terbit: Senin, 26 Oktober 2015
Dalam beberapa hari ke depan Presiden Joko Widodo akan melangsungkan lawatan kenegaraan ke Amerika Serikat untuk yang pertama kalinya. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang paling berpengaruh dalam politik Indonesia. Tidak hanya saat ini, tetapi dari semenjak awal berdirinya negara Indonesia. Amerika Serikat memiliki keterkaitan erat dengan hampir seluruh peristiwa politik kontroversial yang terjadi di dalam negeri Indonesia. Termasuk Peristiwa berdarah 1965, yang berdampak pada terjadinya pembantaian massal, dengan korban jiwa mencapai jutaan orang. Hal ini seperti diakui oleh beberapa dokumen intelijen Amerika Serikat, yang telah mulai dideklasifikasi semenjak tahun 2001. Dokumen-dokumen tersebut memperlihatkan komunikasi intensif antara badan intelijen maupun Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, dengan militer Indonesia. Menyikapi hal itu, Senator Amerika Serikat dari negara bagian New Mexico, Mr. Tom Udall, pada 10 Desember 2014 telah mendorong lahirnya Resolusi Senat No. 596, yang pada intinya memberikan pengakuan atas persitiwa yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu 1965-66, mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk membuka arsip rahasia negara terkait peristiwa 1965-66, serta meminta pemerintah Indonesia untuk segera melakukan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi atas peristiwa yang tejadi.
Jokowi Harus Ganti Jaksa Agung! Jokowi Harus Ganti Jaksa Agung!
Tgl terbit: Minggu, 25 Oktober 2015
Bulan Oktober 2015, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah memasuki tahun pertamanya. Salah satu agenda penting yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja jajaran menteri atau pejabat lembaga negara dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK.
SURAT TERBUKA: Pengaduan Terhadap Pelarangan Majalah LENTERA
Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2015
Bersama dengan surat ini, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya perampasan kebebasan berekspresi dan hak menyebarluaskan informasi yang dialami oleh Lembaga Pers Mahasiswa Lentera, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Kami mengecam keras upaya sejumlah pihak untuk menarik peredaran majalah Lentera edisi 3 Tahun 2015 berjudul ?Salatiga Kota Merah?, serta interogasi sejumlah awal Lembaga Pers Mahasiswa Lentera oleh aparat Kepolisian Resor Salatiga.
Kasus Pencemaran Lingkungan PT QL di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
Tgl terbit: Kamis, 22 Oktober 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak di isu hak asasi manusia menerima pengaduan dari masyarakat Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional PT. QL. Agrofood.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Keluarkan Pengaturan Pidana Pelanggaran HAM  Berat dan Lindungi Hak Asasi Warga Negara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Keluarkan Pengaturan Pidana Pelanggaran HAM Berat dan Lindungi Hak Asasi Warga Negara
Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak DPR RI untuk meninjau kembali kebutuhan perumusan RKUHP, khususnya terkait pasal-pasal pemidanaan yang sebelumnya diatur di luar KUHP. Sejak menerima pelimpahan draft RKUHP dari pemerintah, DPR RI memiliki tanggung jawab membahas 786 pasal dalam RKUHP. Dengan jumlah pasal yang begitu banyak, RKUHP pun menjadi tantangan terbesar pembuatan UU bagi DPRI RI pasca reformasi. Selain itu RKUHP juga memiliki prestise yang tinggi karena apabila disahkan maka akan menjadi pedoman utama hukum materil dalam sistem peradilan pidana yang mungkin berlaku hingga puluhan tahun kemudian. Tingginya keutamaan tersebut menjadikan aturan dalam RKUHP sulit diubah kembali apabila sudah disahkan. Hal itu membuat seluruh pihak yang berkepentingan wajib berhati-hati mengenai apa yang dirumuskan dalam RKUHP.
Cabut Pencekalan Terhadap Tom Iljas! Cabut Pencekalan Terhadap Tom Iljas!
Tgl terbit: Senin, 19 Oktober 2015
Kami menyesalkan tindakan Polres Pesisir Selatan yang melakukan penangkapan dan intimidasi terhadap Tom Iljas (77 th), Yulia Evina Bhara (33 th), AI (81 th), AK (36 th), AM (41 th) dan OP, di Pesisir Selatan Sumatera Barat, Minggu, 11 Oktober 2015.
Pemerintahan Jokowi Tidak Akuntabel dalam Hak Asasi Manusia Pemerintahan Jokowi Tidak Akuntabel dalam Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Senin, 19 Oktober 2015
Pada 20 Oktober 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki periode 1 tahun, sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Dalam kesempatan ini, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebagai organisasi advokasi dibidang Hak Asasi Manusia memberikan catatan, sebagai tolok ukur sejauh mana kinerja pemerintah, khususnya dalam bidang pemenuhan, perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai kewajiban Presiden Widodo, yang diatur dalam Konstitusi Indonesia, UUD 1945[1].
Pernyataan Sikap Terbuka: Atas Penangkapan, Pemeriksaan Sewenang-wenang Rombongan Ziarah Keluarga Tom Iljas di Sumatra Barat
Tgl terbit: Jumat, 16 Oktober 2015
Tom Iljas (77Th) adalah salah satu mahasiswa tehnik (mekanisasi pertanian) tahun 1960-an yang dikirim oleh Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat untuk melanjutkan studi-nya dan kemudian terhalang pulang dan menjadi eksil karena dikaitkan dengan tragedi 30S. Semenjak saat itu ia bermukim di Swedia dan menjadi warga negara Swedia. Saat ini Tom Iljas adalah salah satu anggota Diaspora Indonesia di Swedia.
Bela Negara oleh Kementerian Pertahanan adalah Kurang Tepat Bela Negara oleh Kementerian Pertahanan adalah Kurang Tepat
Tgl terbit: Rabu, 14 Oktober 2015
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana akan membentuk wajib bela negara. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan dalam 10 tahun kedepan akan ada wajib bela negara terhadap 100 juta penduduk Indonesia dengan tujuan untuk membangun rasa nasionalisme dan mempertahankan kedaulatan negara. Wajib bela negara tersebut akan diterapkan bagi setiap warga negara yang berada dibawah usia 50 tahun.
Hentikan Kebijakan Diskriminatif Rumah Ibadah Di Aceh Singkil
Tgl terbit: Rabu, 14 Oktober 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi kebijakan diskriminatif Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terkait rencana pembongkaran gereja yang menimbulkan penyerangan dan pembakaran gereja oleh massa intoleran. Pada Selasa, 13 Oktober 2015, sekelompok massa yang mengatasnamakan berasal dari kelompok Pemuda Aceh Singkil Peduli Islam membakar sebuah bangunan Gereja Huria Kristen Indonesia di Desa Dangguren Kabupaten Aceh Singkil. Tindakan tersebut dilatarbelakangi penolakan mereka akan keberadaan gereja di desa tersebut. Hal itu memicu terjadinya bentrok lebih besar antara massa penyerang dan warga yang menjaga gereja yang menimbulkan korban 1 orang meninggal dan 4 korban luka-luka.
Menolak Ancaman 'Pembunuhan' KPK, Hentikan Revisi Undang-Undang KPK Menolak Ancaman 'Pembunuhan' KPK, Hentikan Revisi Undang-Undang KPK
Tgl terbit: Senin, 12 Oktober 2015
Koalisi Bersih dengan ini menyayangkan adanya rencana Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh segelintir anggota DPR RI. Hal ini menandakan bahwa pemberantasan korupsi, dalam hal ini yang dilakukan oleh KPK, masih mendapat perlawanan. Patut diduga bahwa upaya ini adalah titipan para koruptor atau sebut saja, pihak-pihak yang berpotensi menjadi tersangka KPK. Kami khawatir bahwa institusi DPR semakin dijadikan arena bagi para koruptor untuk melemahkan musuh-musuhnya.
Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia: Momentum Negara untuk Menjauhi Praktik Hukuman Mati  dan Pemidanaan yang Dipaksakan Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia: Momentum Negara untuk Menjauhi Praktik Hukuman Mati dan Pemidanaan yang Dipaksakan
Tgl terbit: Jumat, 09 Oktober 2015
Pada peringatan 13 Tahun Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2015, KontraS ingin memberikan suatu paparan komprehensif terkait tren global yang menjauhi praktik usang ini, dengan situasi hari ini di Indonesia terkait dengan advokasi anti hukuman mati guna menyelaraskan tren global dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam jaminan perlindungan hak asasi manusia, utamanya hak atas hidup.
Kemana Pasir Besi Lumajang Mengalir? Kemana Pasir Besi Lumajang Mengalir?
Tgl terbit: Selasa, 06 Oktober 2015
Jakarta, 5/10/2015 Berdasarakan pernyataan Polda Jatim telah menetapkan 24 (dua puluh empat) tersangka dan menahan pembunuh Salim als Salim dan penganiayaan Tosan. Penetapan tersangka bertambah dua orang yang menyewakan alat berat pada Kepala Desa Selok Awar Awar Hariyono. Alat berat itu digunakan untuk mengeruk pasir di desa tersebut, sampai akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan pejuang lingkungan yang menolak penambangan, Salim Kancil.
Berkedok Penghinaan dan Pencemaran Nama baik, Polisi Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi
Tgl terbit: Senin, 05 Oktober 2015
RUU Perubahan UU ITE (versi Pemerintah Presiden Jokowi) harus Menghapuskan Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dan Memperkuat Posisi Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri Sebagai Mekanisme Kontrol Dan Pengawasan Dari Kewenangan Upaya Paksa. Tim Advokasi Pembela Kebebasan Berekspresi dan Tolak Kriminalisasi (Tim Advokasi), prihatin dengan kasus yang menimpa Adlun Fiqri, seorang mahasiswa di Ternate, ia mengupload video dugaan suap yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Resort Ternate (Polres Ternate) saat melakukan tilang kendaraan bermotor. Perbuatan yang seseungguhnya ditujukan untuk mengungkapkan dan mengkoreksi prilaku aparat penegak hukum demi kepentingan umum di respon berbeda oleh Polisi. Ia malah mendapat penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka oleh Polres Ternate atas dasar tindak pidana Penghinaan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
Jokowi dan Sebuah Pertanyaan Profesionalisme TNI: Mampukah Joko memodernisasikan militer Indonesia tanpa bayang-bayang Orde Baru?
Tgl terbit: Minggu, 04 Oktober 2015
Dalam 17 tahun terakhir, kita bisa melihat pasang surut relasi sipil-militer khususnya dalam konteks bagaimana pemerintahan sipil secara strategis mampu menempatkan militer TNI sesuai dengan kerangka profesionalitas, standar akuntabilitas dan sekaligus menghadirkan infrastruktur yang mampu memodernisasikan kinerja TNI dalam fungsinya untuk menjaga dinamika pertahanan negara.
SURAT TERBUKA: Pengusutan Pembunuhan, Penganiayaan Berat Terhadap Salim Kancil dan Tosan
Tgl terbit: Minggu, 04 Oktober 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dan Polres Lumajang untuk mengusut secara tuntas, profesional dan akuntabel perkara pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap Sdr. Salim Kancil (korban) dan penganiayaan berat serta tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap Sdr. Tosan (korban) pada Sabtu, 26 September 2015.
Konflik Tambang Memakan Korban Konflik Tambang Memakan Korban
Tgl terbit: Senin, 28 September 2015
Jakarta, 28/9/2015. Pada hari sabtu 26 September 2015 pagi hari, telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan terhadap petani penolak tambang di Desa, Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Korban yang mati terbunuh yakni Salim Kancil (46 th). Dia dijemput oleh sejumlah preman dari rumahnya dan dibawa ke Kantor Desa Selok Awar-Awar. Dia dianiaya secara beramai-ramai dengan kedua tangan terikat. Kemudian disiksa dengan cara, dipukul dengan batu dan benda keras lainnya. Setelah meninggal, mayatnya dibuang di tepi jalan dekat areal pemakaman.
Mendesak Jokowi-JK untuk Melaksanakan Reforma Agraria Sejati Mendesak Jokowi-JK untuk Melaksanakan Reforma Agraria Sejati
Tgl terbit: Minggu, 13 September 2015
Pemerintahan Jokowi-JK melabeli salah satu program di RPJMN sebagai reforma agraria. Program tersebut meliputi redistribusi tanah, legalisasi aset dan bantuan pemberdayaan masyarakat. Sejumlah 9 juta hektar tanah dialokasikan untuk redistribusi dan legalisasi. Pemerintah menetapkan tanah seluas 4,5 juta hektar lewat legalisasi asset (sertifikasi), sementara 4,5 juta hektar tanah lewat redistribusi tanah yang sebagian besar melalui proses pelepasan kawasan hutan.
Menggugat Janji Palsu Presiden Menggugat Janji Palsu Presiden
Tgl terbit: Sabtu, 12 September 2015
Sudah 10 (sepuluh) bulan Presiden Joko Widodo (JKW) memimpin bangsa ini, namun belum memberikan perhatian yang serius dalam hal penuntasan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat masa lalu, salah satunya adalah Peristiwa Tanjung Priok 1984. Padahal dalam visi dan misinya ketika menjadi Calon Presiden dirinya berjanji untuk menyelesaikan peristiwa tersebut.
Buwas Masih Bikin Gaduh; Pengguna Narkoba adalah Subyek Rehabilitasi
Tgl terbit: Jumat, 11 September 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Budi Waseso, yang baru dilantik tidak memahami tugas nya. Pernyataannya yang akan memenjara dan menghapus rehabilitasi bagi para pengguna narkotika adalah pernyataan yang bertentangan dengan semangat UU Kesehatan dan UU Narkotika. Dan itu, Pernyataan ini patut ditarik kembali. Disisi lain, Budi Waseso masih menunjukan sikap kontroversial alias menciptakan kegaduhan.?
Presiden Jokowi Tidak Boleh Melindungi Pelaku Pembunuhan Munir dan Harus Menuntaskan Kasus Munir
Tgl terbit: Minggu, 06 September 2015
Peristiwa pembunuhan Munir yang terjadi pada era reformasi adalah paradoks dalam demokrasi kita. Pada masa gelombang demokratisasi, cara-cara kotor pembunuhan politik dengan menggunakan racun ternyata masih juga terjadi. Sayangnya, sudah hampir 11 tahun penyelesaian kasus Munir belum juga menemukan titik terang.
Menolak Peradilan Militer Sebagai Upaya Penegakan Hukum Atas Kasus Penembakan Oleh Anggota TNI AD di Timika
Tgl terbit: Selasa, 01 September 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendorong agar proses hukum terhadap kasus penembakan oleh anggota TNI AD Yonif 754 dan Kodim 1710/Mimika terhadap warga sipil di Timika yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2015 lalu segera diproses melalui Peradilan Umum. Pasca peristiwa penembakan tersebut, Komandan Komando Resor Militer [Danrem] 174/Merauke, Brigjen TNI Supartodi telah meminta maaf dan menyatakan bahwa pihaknya saat ini telah menangkap dan menahan para pelaku yang telah mengakibatkan Yulianus Okoare dan Emanuel Mairimau meninggal dunia dan 4 [empat] orang lainnya luka-luka. Ketiga anggota TNI tersebut kini telah ditahan di Sub Detasemen Polisi Militer [POM] Mimika guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Hargai Hak - Hak Masyarakat Papua, Stop Kekerasan dan Penggunaan Senjata Api Sebagai Alat Pembelaan Diri!
Tgl terbit: Minggu, 30 Agustus 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengecam insiden kekerasan dengan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI AD ?Kodim? 1710/Mimika terhadap warga sipil. Akibat dari peristiwa tersebut 2 (dua) orang warga meninggal dunia, sementara 4 (empat) orang warga lainnya mengalami luka ? luka akibat penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI AD di Timika pada tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 02.35 Wit
Hari Penghilangan Paksa Internasional: Presiden Jokowi, Segera Cari dan Kembalikan Kawan Kami!
Tgl terbit: Minggu, 30 Agustus 2015
30 Agustus pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional. Peringatan ini ditujukan untuk mengingatkan publik akan nasib orang-orang yang ditahan, disiksa bahkan dibunuh di suatu tempat, tanpa sepengetahuan keluarga dan/atau kuasa hukum mereka.
Penanganan Kasus Penyiksaan Oleh Polri; Pernyataan Kabareskrim dan Kadiv Humas Mabes Polri Telat dan Tidak Relevan
Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada hari Senin, 24 Agustus 2015 melakukan Siaran Pers mengenai Darurat Penghentian Praktik Penyiksaan, Pemberatan Hukuman Pelaku Penyiksaan dan Hentikan Kriminalisasi Bagi Korban/Keluarga Penyiksaan http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2149. Dalam siaran pers tersebut, KontraS menyampaikan bahwa pada bulan Mei ? Agustus, KontraS mendapatkan empat [4] laporan peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia [Polri] pada saat proses ditingkat penyidikan, 4 peristiwa penyiksaan tersebut menyebabkan setidaknya 7 (tujuh) orang korban meninggal dunia dan 16 (enam belas) orang korban mengalami luka ? luka.
Police Use Violence when Interrogating Suspects
Tgl terbit: Selasa, 25 Agustus 2015
The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) reported on Monday that from May to August it received several reports of extreme violence perpetrated by officers of the National Police against criminal suspects. - See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/25/police-use-violence-when-interrogating-suspects-kontras.html#sthash.EE6DFBQK.dpuf
Darurat Penghentian Praktik Penyiksaan, Pemberatan Hukuman Pelaku Penyiksaan dan Hentiksan Kriminalisasi Bagi Korban/Keluarga Penyiksaan
Tgl terbit: Senin, 24 Agustus 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan masih terus terjadinya praktik - praktik penyiksaan oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk penghukuman maupun upaya mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Dari catatan KontraS, dalam 4 (empat) bulan terakhir saja, yakni Mei ? Agustus 2015 setidaknya kami telah menerima sebanyak 4 (empat) pengaduan kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Praktik penyiksaan tersebut mengakibatkan sebanyak 7 (tujuh) orang tewas 16 (enam belas) orang lainnya mengalami luka ? luka.
Satu Dekade MoU Helsinki Pemenuhan Hak-Hak Para Korban Masih Kelabu Satu Dekade MoU Helsinki Pemenuhan Hak-Hak Para Korban Masih Kelabu
Tgl terbit: Jumat, 14 Agustus 2015
Berkenaan dengan peringatan satu dekade Perdamaian Aceh, yang ditandai dengan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam, KontraS kembali mengingatkan Pemerintah atas tanggung jawabnya terkait penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu (konflik) di Aceh sebagaimana telah disepakati dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pertanggungjawaban hukum terhadap kasus-kasus tersebut merupakan mandat dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Tujuh Rekomendasi Agenda Prioritas untuk Menkopolhukam
Tgl terbit: Jumat, 14 Agustus 2015
Perombakan kabinet (reshuffle) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 11/08/2015, menunjukkan secara serius bahwa masih terdapat hambatan dan kekurangan dalam implementasi kebijakan, serta program pemerintah. Salah satu yang diganti adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pengganti Menko Polhukam sebelumnya, Tedjo Edhy Purdijatno.
Desakan Tindaklanjut dan Proses Pidana Praktik Penyiksaan Terhadap Sdr. Suhaili oleh Anggota Polres Bangka Terhadap Suhaili
Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menerima informasi mengenai meninggalnya Sdr. Suhaili, [yang selanjutnya disebut sebagai korban], warga Perumahan Taman Pesona Bangka Blok AA, Sungailiat, Kepulauan Bangka Belitung. Meninggalnya korban diduga akibat praktik penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Satnarkoba Polres Bangka yang menangkap dan menguasai korban pada 01 Agustus 2015.
Ketidaketisan dan Ketidaktepatan dalam Rencana Pemberian Penghargaan Kepada Kim Jong Un
Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2015
(KontraS) mengecam pemberian penghargaan (Award) kepada Kim Jong Un sebagai tokoh anti-imperialisme oleh Yayasan Pendidikan Soekarno. KontraS meyakini ketidaketisan dan ketidaktepatan dalam pemberian penghargaan tersebut, serta mendesak Yayasan Pendidikan Soekarno segera membatalkan pemberian penghargaan. Diberikannya penghargaan atas sikap anti-imperialisme Kim- Jong Un tanpa menjadikan sikap politik Korea Utara sebagai indikator, diantaranya dengan menutup semua celah komunikasi terkait isu HAM dan demokrasi dengan negara lain, maupun organisasi internasional, serta dengan menjalankan kekerasan struktural dalam wilayah kedaulatan negara sama sekali tak patut dilakukan oleh Yayasan Pendidikan manapun,
SURAT TERBUKA: Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung
Tgl terbit: Senin, 03 Agustus 2015
Bersamaan dengan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2015 lalu, demi meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan korban dan keluarga korban menyampaikan evaluasi, sekaligus masukan atas kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat serta penanganan kasus yang melibatkan sanksi hukuman mati di dalamnya.
Sengketa Tanah di Kebumen, TNI wajibTunduk Pada Supremasi Hukum
Tgl terbit: Jumat, 31 Juli 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh anggota TNI AD, yang diduga dari satuan Zipurdan Yonif 403, di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2015.
Respon Pasca Peristiwa Pembakaran Rumah Ibadah
Tgl terbit: Selasa, 21 Juli 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebelumnya menyanyangkan terjadinya insiden pembakaran terhadap rumah ibadah yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua pada tanggal 17 Juli 2015. Insiden ini diduga bermula ketika terjadinya peristiwa penembakan terhadap warga, yang mengakibatkan kepanikan terhadap warga masyarakat, sehingga berbuntut pada terjadinya peristiwa pembakaran rumah ibadah (Musolah) di Kabupaten Tolikara.
Deklarasi Masyarakat Sipil<br> 
Dukung Keadilan Hakiki Bagi Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Deklarasi Masyarakat Sipil
Dukung Keadilan Hakiki Bagi Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Tgl terbit: Kamis, 09 Juli 2015
Bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu merupakan bagian dari amanat reformasi, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Adalah mutlak bagi negara untuk mengambil langkah-langkah hukum dalam menjamin adanya proses "pengungkapan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau."
Peringatan Hari Bhayangkara Polri ke-69
Polri, Mari Yuk Benahi Akuntabilitas Internal!

Tgl terbit: Rabu, 01 Juli 2015
Sehubungan dengan Hari Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ke-69, KontraS bermaksud menyampaikan sejumah catatan dan tantangan bagi Polri, Kepemimpinan baru paska politisasi Polri dan bagi masyarakat umum. Dalam setahun terakhir, Dari data pemantauan KontraS (2014-2015) tercatat masih terdapat 554 rangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat Polri. Di mana dari hasil pemantauan ini KontraS menemukan bahwa 1 peristiwa bisa terdiri dari beberapa tindakan kejahatan/pelanggaran HAM.
Indonesia: Bebaskan Johan Teterissa dan tahanan nurani lainnya
Tgl terbit: Senin, 29 Juni 2015
Amnesty International, KontraS, LBH Rakyat Maluku, dan Humanum menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk segera dan tanpa syarat membebaskan aktivis politik Johan Teterissa delapan tahun setelah ia ditangkap karena memimpin sebuah aksi unjuk rasa damai di Ambon, Maluku. Pembebasannya akan konsisten dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2015 untuk membebaskan semua tahanan politik di Indonesia.
Tangkap dan Adili Anggota Polsek Widang Tuban Pelaku Penyiksaan Terhadap Anak Dibawah Umur
Tgl terbit: Sabtu, 27 Juni 2015
[KontraS] bersama Koalisi Perempuan Ronggolawe [KPR], KontraS Surabaya dan Keluarga korban penyiksaan anak di bawah umur menyayangkan lambannya proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Tuban dalam proses penetapan tersangka pelaku penyiksaan terhadap FA [13 tahun, yang selanjutnya disebut sebagai korban]. Pelaku penyiksaan merupakan anggota Polsek Widang, Tuban, Jawa Timur yang diketahui telah melakukan perbuatan kejam tersebut pada tanggal 14 Juni 2015. Adapun penangkapan secara sewenang - wenang dan tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polsek Widang tersebut bertujuan agar korban mengakui tindak pidana pencurian sepeda motor sebagaimana yang disangkakan oleh pelaku.
Peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia:
Mendelegitimasikan Praktik Penyiksaan di Indonesia

Tgl terbit: Kamis, 25 Juni 2015
(KontraS) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian khusus terhadap isu penyiksaan, selalu menggunakan momentum ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas situasi dan penerapan praktik penyiksaan serta model perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dengan mengambil tema "Mendelegitimasikan Praktik Penyiksaan di Indonesia", laporan ini telah disusun berdasarkan hasil pendokumentasian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, baik melalui laporan pemantauan dan/atau investigasi kasus, pendampingan hukum terhadap korban dan keluarga korban dan sumber dokumen sekunder lainnya sepanjang Juni 2014 – Juni 2015.
Dana Talangan Bukan Pintu Keluar Dari Jebakan Lumpur (Lapindo)!
Tgl terbit: Rabu, 24 Juni 2015
[KontraS] bersama dengan Jaringan Advokasi Tambang [Jatam] dan masyarakat sipil lainnya menilai bahwa kebijakan pemerintah untuk mengucurkan dana talangan senilai Rp. 781 milyar kepada pihak PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ), guna pelunasan dan pembayaran ganti rugi lahan serta bangunan akibat semburan lumpur Lapindo, dengan jangka waktu 4 tahun dengan jaminan aset tanah korban yang sudah diganti rugi oleh pihak perusahaan sebesar Rp 3,03 triliun, tidak lebih dari sekadar transaksi ekonomi melalui pengambilalihan aset, tanpa upaya penyelesaian menyeluruh atas permasalahan lumpur Lapindo itu sendiri.
Surat Terbuka Desakan Penanganan Peristiwa Penangkapan, Penahanan,
Penyiksaan Terhadap Anak Dibawah Umur oleh Anggota Polsek Widang, 
Tuban, Jawa Timur. Surat Terbuka Desakan Penanganan Peristiwa Penangkapan, Penahanan, Penyiksaan Terhadap Anak Dibawah Umur oleh Anggota Polsek Widang, Tuban, Jawa Timur.
Tgl terbit: Senin, 22 Juni 2015
[KontraS] mendapatkan informasi mengenai penangkapan dan penahanan sewenang – wenang dengan disertai kekerasan dan penyiksaan terhadap anak di bawah umur, bernama FA [13], selanjutnya disebut korban]. Tindakan tersebut diduga dilakukan oleh anggota Polsek Widang, Tuban, Jawa Timur, pada 14 Juni 2015.
Surat Terbuka Menolak Sutiyoso sebagai Kepala BIN
Tgl terbit: Senin, 22 Juni 2015
(KontraS) menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Untuk itu kami meminta Komisi I DPR RI, sebagai mitra kerja pemerintah dibidang pertahanan dan luar negeri, untuk memeriksa dan menolak pencalonan tersebut.
Surat Terbuka : Permohonan Keberatan Hasil Penyidikan dan Rekonstruksi Terkait Pembunuhan Jopi dengan Tersangka Praka Joko Lestanto Anggota Yontaifib Marinir TNI AL
Tgl terbit: Kamis, 18 Juni 2015
[KontraS] bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara [AMAN], Sawit Watch, ELSAM, YLBHI dan beberapa lembaga lainnya yang tergabung dalam SOLIDARITAS UNTUK JOPI dan juga merupakan kuasa hukum dari saksi-saksi dan keluarga korban dalam peristiwa pembunuhan Jopi Teguh Lasmana Peranginangin, telah hadir pada rekonstruksi yang dilakukan oleh POMAL Lantamal II Jakarta, pada hari Kamis, 11 Juni 2015 bertempat di Venue Bar and Cafe. Dalam proses rekonstruksi disebutkan bahwa tersangka bernama Praka Joko Lestanto, anggota Tamtama Batayon Taifib Pasmar 2 Jakarta
Solidaritas #BaliTolakReklamasi:
Stop Pembatasan Hak Kebebasan Berekspresi Untuk Menyuarakan Lingkungan Yang Baik dan Sehat

Tgl terbit: Kamis, 18 Juni 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan aksi pihak Kepolisian yang melakukan pelarangan terhadap band Superman Is Dead dan sejumlah band lainnya untuk menyuarakan kampanye Bali Tolak Reklamasi dalam konser bertajuk Change The Ordinary di Gong Perdamaian Kertalangu, Bali pada hari Kamis malam, 12 Juni 2015 lalu.
Mencari Jalan Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Merespons Pembentukan Tim Gabungan Rekonsiliasi

Tgl terbit: Senin, 15 Juni 2015
(KontraS) bersama dengan para tokoh pegiat demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia angkat bicara untuk merespons pembentukan Tim Gabungan Rekonsiliasi Pelanggaran HAM Berat yang dibentuk di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Kejaksaan Agung. Keputusan negara untuk mengambil jalur 'rekonsiliasi' tanpa memerhatikan upaya dan insiatif yang telah dirintis melalui jalur dan mekanisme yang tersedia akan mampu mengurangi kredibilitas negara untuk menjamin peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang serius tidak akan terulang di masa depan
Pernyataan Menkopolhukam Tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Menyesatkan!!
Tgl terbit: Jumat, 12 Juni 2015
(KontraS) dan Paguyuban Keluarga dan Korban Talangsari Lampung (PK2TL), menyesalkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno kepada publik, Selasa (9/6/2015) siang. "Seperti kasus Trisakti, itu kan sudah ada yang dihukum juga. Berarti kan dianggapnya sudah selesai. Tapi kalau mau diangkat, dicari-cari ya tidak akan pernah selesai. Seperti Talangsari, itu sudah jelas sudah selesai. Dan mereka sudah ada yang direunifikasi, di antara mereka sudah bertemu. Pelaku dan korban sudah bertemu dan bekerja bersama."
Presiden Joko Widodo Tidak Peduli dengan Penataan Sektor Keamanan
Tgl terbit: Rabu, 10 Juni 2015
KontraS mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo atas penunjukan Calon Panglima TNI, Gatot Nurmantyo dan calon Kepala BIN, Sutiyoso. Proses pencalonan keduanya mengandung ketidakjelasan alasan pada soal Panglima TNI dan integritas calon pada soal Kepala BIN.
Fakta - Fakta Kekerasan Dibalik Tewasnya 5 Warga Lampung Timur Pasca Ditangkap Anggota Polsek Serpong Fakta - Fakta Kekerasan Dibalik Tewasnya 5 Warga Lampung Timur Pasca Ditangkap Anggota Polsek Serpong
Tgl terbit: Senin, 08 Juni 2015
[KontraS] mengecam operasi penangkapan yang serampangan dan tindak penyiksaan yang dilakukan anggota Polsek Serpong, Tangerang terhadap 19 [sembilan belas] orang warga Lampung Timur pada tanggal 1 Februari 2015 lalu. Operasi tersebut telah menewaskan 5 [lima] orang diantaranya, yakni Abdul Wahab, Ibrahim, Ahmad Safei, Ali Husin, dan Ali Iro
Bukan Pembangunan Smelter, Pabrik Semen, Pupuk dan Kawasan Industri Di Wilayah Adat Suku Kamoro
Tgl terbit: Sabtu, 06 Juni 2015
Smelter PT. Freeport Indonesia akan dibangun di tanah Papua. Terdengar menarik di tengah ketertinggalan provinsi ini dari wilayah lain. Bahkan, bukan hanya smelter, tapi juga sebuah kawasan industri besar seperti pabrik semen, pupuk, pembangkit, pelabuhan dan industri perikanan.
Akademisi dan aktivis Indonesia menghimbau respon berbasis bukti dengan pendekatan kesehatan masyarakat untuk penggunaan narkotika di Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 05 Juni 2015
Dalam surat terbuka -yang diterbitkan kemarin di jurnal ilmiah ternama The Lancet – dan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, sekelompok akademisi dan aktivis yang berkompeten di bidang Kesehatan Masyarakat, Narkotika, dan Kemanusiaan dan HAM menghimbau komitmen pemerintah untuk menguji pendekatan Kesehatan Masyarakat dan HAM pada kasus penggunaan narkotika dan segera menghentikan strategi perang melawan narkotika menggunakan rehabilitasi paksa dan hukuman mati yang telah terbukti tidak efektif di negara asalnya, Amerika Serikat.
Presiden Jokowi: Segera Terbitkan Inpres Proses Hukum Kasus Masa Lalu!
Tgl terbit: Kamis, 04 Juni 2015
KontraS meminta agar Jaksa Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [Komnas HAM] menghentikan praktek politik diluar kewenangan hukumnya. Tindakan ini telah mengingkari dasar hukum kewenangan kerja ke dua lembaga tersebut, dalam perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat. Sebagaimana diketahui, dalam UU tentang Kejaksaan Agung dan UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat, maka perlu dilakukan penyelidikan dan peyidikan sebelum dilakukan penuntutan dan pengadilannya. Kedua tugas tersebut diemban oleh Komnas HAM untuk membuktikan adanya peristiwa pelanggaran HAM
Bersama Mendesak Pencabutan Pembebasan Bersyarat yang diberikan kepada Pembunuh Munir
Tgl terbit: Jumat, 29 Mei 2015
Mengajak masyarakat, aktifis dan pegiat HAM, serta seluruh sahabat Munir untuk bersama membuat pernyataan dan menandatangani Petisi menolak Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Pollycarpus. Penuntasan kasus Munir Said Thalib kian gelap. Lebih dari 10 tahun sejak ia tewas diracun, Negara hanya mampu menyeret pelaku lapangan yaitu Pollycarpus Budihari Priyanto dan Indra Setiawan ke Penjara. Selain gagal mengungkap keterlibatan aktor utamanya, Negara juga gagal memberikan penghukuman yang maksimal terhadap para pelaku.
Membawa Mereka Pulang:
Rekomendasi CAVR dan KKP tentang Orang Hilang dan Anak-anak yang Dipisahkan Harus Segera Dilaksanakan

Tgl terbit: Selasa, 26 Mei 2015
Pada tangal 18-23 Mei 2015, empat belas orang "anak yang dipisahkan" dari keluarga akibat konflik kembali bertemu dengan sanak-saudara setelah lebih dari dua atau bahkan tiga dekade terpisah. Mereka terpisah sejak mereka berumur antara usia 5 sampai 15. Ke-empat belas orang ini (2 perempuan dan 12 laki-laki) diambil dari beberapa kabupaten, a.l. Viqueque, Los Palos, Manatuto, dan Ainaro, antara 1979-1994.
Hentikan Arogansi Militer; Umumkan Hasil Penyidikan Dan Ungkap Tuntas Pembunuh Jopi
Tgl terbit: Selasa, 26 Mei 2015
Solidaritas untuk Jopi, sebuah koalisi organisasi lingkungan dan sosial serta individual yang memperjuangkan keadilan bagi Jopi Perangin-angin, mendesak pihak kepolisian untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan sebelum berkas pemeriksaan dilimpahkan kepada POM AL terhadap peristiwa penusukan aktivis lingkungan, Jopi Perangin-angin pada hari Sabtu, 23 Mei 2015. Akibat penusukan tersebut, Jopi tewas sekitar pukul 06.00 WIB setelah sebelumnya mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP).
Komnas HAM Mandatmu Untuk Penyelidikan, Bukan Aktif Mendukung dan Promosi Komisi Rekonsiliasi yang tidak Akuntabel
Tgl terbit: Selasa, 26 Mei 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], bersama Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat mengecam tindakan dan sikap Komnas HAM periode 2012 – 2017 yang terlibat aktif dalam inisiatif dan partisipatif pembentukan komisi rekonsiliasi yang digagas oleh pemerintah baru baru ini.
Rekonsiliasi Bukan Solusi: Jaksa Agung Telah Melakukan Penyesatan Hukum
Tgl terbit: Senin, 25 Mei 2015
Argumentasi Jaksa Agung mengenai kesulitannya mencari alat bukti dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat sangat kontradiktif. Mengingat selama 13 tahun, Kejaksaan Agung belum pernah menindaklanjuti proses hukum, dalam hal ini penyidikan terhadap ketujuh berkas hasil penyelidikan Komnas HAM, namun telah berani menyatakan kesulitannya mencari alat bukti.
Mendesak POLRI untuk Segera Mengungkap Fakta; Pembunuhan terhadap Aktivis Lingkungan: Jopi Teguh Lesmana Perangin-angin
Tgl terbit: Sabtu, 23 Mei 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk melakukan penyelidikan mendalam guna dapat mengungkap fakta secara menyeluruh kasus pembunuhan aktivis lingkungan yang bernama lengkap Jopi Teguh Lesmana Perangin-angin oleh sekelompok orang tak dikenal di Venue Caffe, Kemang, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu dini hari, 23 Mei 2015.
Mempertanyakan Skema Humanitarian Intervention
Dalam Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka

Tgl terbit: Kamis, 21 Mei 2015
(KontraS) mempertanyakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus pengungsi dan pencari suaka di wilayah Indonesia. Kami menyayangkan kontradiksi pernyataan masih berlangsung diantara pengambil kebijakan, baik anatara Kemlu, TNI serta Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Kami melihat urgensi Pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya dalam pemenuhan HAM Pengungsi dan Pencari suaka yang berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi juga dalam resolusi konflik di negara asal untuk dapat melindungi HAM warga negaranya.
17 Tahun Reformasi Tanpa Keadilan dan Kepastian Hukum; Uji Materil atas Pasal 20 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ke Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Memutus Mata Rantai Impunitas
Tgl terbit: Kamis, 21 Mei 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai rentetan pemerintahan dalam 17 tahun teakhir telah gagal memberikan kepastian hukum kepada para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Negara belum menunjukkan komitmennya, dalam mengisi 17 tahun masa transisi keadilan, dengan agenda-agenda penyelesaian pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dijanjikan dalam TAP MPR, UUD dan Berbagai UU.
Menemukan Dokumen DKP 1998 Krusial: Melawan Lupa atau Pembohongan Publik
Tgl terbit: Senin, 18 Mei 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Setara Institute dan Imparsial, pada 13 Juni 2014 silam, mengajukan permohonan dokumen dan informasi terkait surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mabes TNI. Namun Mabes TNI menolak memberikan informasi dengan alasan dokumen tersebut tidak dikuasai oleh Puspen TNI selaku PPID TNI (lihat siaran pers KontraS 20 Januari 2015: Mabes TNI Wajib Membuka Dokumen Sidang DKP Kasus Penculikan Penghilangan Paksa 1997/1998). Oleh karena itu, akhirnya kami mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).
Perihal : Mengecam Sikap Pemerintah yang Tidak Mengindahkan Prinsip Non-Refoulment Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka.
Tgl terbit: Senin, 18 Mei 2015
KomisiUntuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pernyataan sikap Jenderal TNI Moeldoko dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka yang tidak mengizinkan masuknya pengungsi dan pencari suaka masuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia, serta KontraS mendesak Pemerintah Indonesia untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsidan Pencari Suaka Rohingya dan Bangladesh sejumlah kurang lebih 582 orang yang terdampar di Aceh pada minggu ke-2 Mei 2015.
Peringatan 12 Tahun Tragedi Jamboe Keupok dan Darurat Militer di Aceh
Tgl terbit: Minggu, 17 Mei 2015
Pada 17 Mei 2003, aparat militer menyerang penduduk sipil di Desa Jamboe Keupok, Kecamatan Bakongan (sekarang Kecamatan Kota Bahagia), Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan dugaan bahwa desa tersebut merupakan basis dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Peristiwa tersebut mengakibatkan 16 penduduk sipil meninggal, 16 orang mengalami penyiksaan dan 6 orang mengalami penganiayaan oleh aparat militer. Dua hari kemudian, status Darurat Militer (DM) diterapkan oleh Pemerintah pusat di Aceh.
17 Tahun Peristiwa Trisakti 1998: Negara Tidak Boleh "Cuci Tangan"
Tgl terbit: Selasa, 12 Mei 2015
17 Tahun peristiwa Trisakti negara masih gagal memberikan keadilan. Hasil Penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa Trisakti, Semanggi dan Semanggi II [TSS] menyimpulkan telah terjadi dugaan pelanggaran HAM beratdalam peristiwa Trisakti. Dalam peristiwa ini 4 [empat] orang korban meninggal, 4 Orang luka tembak, ratusan mengalami luka – luka akibat pemukulan. Sampai dengan saat ini tidak ada itikad dan langkah hukum yang memadai dari Jaksa Agung untuk melakukan penyelidikan atas hasil penyelidikan Komnas HAM. Sementara DPR RI dengan berbagai alasan politisnya tidak juga menggunakan kewewenanganya untuk merekomendasikan Presiden mengeluarkan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa TSS.
PERNYATAAN PERS BERSAMA
Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara

Tgl terbit: Minggu, 10 Mei 2015
Harapan besar rakyat Indonesia, khususnya kaum petani, masyarakat adat, dan rakyat pedesaan terhadap pemerintahan baru, Jokowi - JK yang selama ini digadang – gadang tentang penyelesaian ribuan konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria secara nasional untuk menghadirkan ruang aman rakyat dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan akhirnya menguap. Ternyata, faktanya di lapangan ruang aman dan keadilan agraria bagi rakyat hanya tinggal janji dalam teks Nawacita.
Hentikan Kekerasan Oleh Anggota TNI Dalam Kasus Sengketa Lahan di Desa Perkebunan Ramunia, Deli Serdang, Sumatera Utara!
Tgl terbit: Minggu, 10 Mei 2015
Aliansi Perjuangan Tani Ramunia (APTR), bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan terjadinya sejumlah peristiwa kekerasan terhadap petani dan warga dalam kasus sengketa lahan antara petani dan Kodam I / Bukit Barisa n(Puskopad TNI) di Desa Perkebunan Ramunia Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sejak bulan maret 2015.
Berikan Amnesti dan Abolisi ke Papua dan Maluku
Tgl terbit: Sabtu, 09 Mei 2015
JAYAPURA, 9 Mei 2015 –Presiden Joko Widodo mengambil langkah baik dengan memenuhi permohonan grasi dari lima narapidana politik Papua namun pemerintah seharusnya juga memberi amnesti dan abolisi kepada lebih dari 60 narapidana dan tahanan politik lain, Papua maupun Maluku, menurut beberapa organisasi hak asasi manusia di Ambon, Jakarta dan Papua.
Tangkap dan Adili Anggota Polres Samarinda Pelaku Penyiksaan Anak di Bawah Umur hingga Tewas
Tgl terbit: Jumat, 08 Mei 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak Kapolri untuk segera melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur yang terbukti telah melakukan penyiksaan terhadap anak di bawah umur hingga mengakibatkan kematian dalam proses pemeriksaan di kantor Polresta Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2011 lalu.
SURAT TERBUKA
Pengusutan Penembakan dan Penganiayaan Terhadap Warga Polara Oleh Anggota Polisi di Desa Polara, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Tgl terbit: Kamis, 07 Mei 2015
(KontraS) menyesalkan terjadinya tindak penganiayaan dan penembakan terhadap sejumlah warga oleh anggota Polisidalam peristiwa penangkapan 4 [empat] orang warga Kelurahan Polara yang diduga melakukan pembakaran aset tambang pasir krom PT Derawan Berjaya Mining (DBM), di Desa Polara, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Sulawesi Tenggara (Sultra), pada hari Minggu, 3 Mei 2015, dini hari.
Surat Terbuka “Matinya Ruang Kebebasan Berpendapat dan Berkumpul Di Tanah Papua
Tgl terbit: Kamis, 07 Mei 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], menyayangkan dan mempertanyakan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap sejumlah aktivis pro demokrasi yang dilakukan oleh aparat kemanan [POLRI] di Papua dan Papua Barat, pada tanggal 30 April hingga 01 Mei 2015, setidaknya 178 orang ditangkap oleh aparat keamanan, 162 orang ditangkap di Manokwari [Papua Barat] dan 16 orang lainnya ditangkap di Marauke [Papua].
Pers release Bersama
Putusan Hakim Pengadilan PHI Serang Terhadap Buruh Kuali ; Pil Pahit bagi Keadilan Hukum Perburuhan

Tgl terbit: Selasa, 05 Mei 2015
Menjelang Perayaan Hari Buruh atau May Day ternyata masih ada perilaku sewenang-sewenang oleh Hakim Pengadilan Perselesihan Hubungan Industrial (PHI) Serang, Banten yang menyidangkan kasus buruh kuali Tangerang. 2 (dua) tahun sudah para buruh kuali Tangerang menanti keadilan atas hak-hak normatif yang dilanggar oleh pemilik pabrik kuali Tangerang, Sdr. Yuki Irawan.
MAY DAY 2015: PEMERINTAH WAJIB LINDUNGI HAK PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL
Tgl terbit: Jumat, 01 Mei 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekekerasan (KontraS) mengucapkan selamat hari buruh internasional kepada seluruh buruh dan pekerja yang ikut merayakan peringatan tersebut. Hari buruh bermula dari peristiwa berdarah pemogokan 400.000 orang buruh yang menuntut bekerja 8 jam sehari dan hak-hak mereka di lapangan Haymarket, pada tahun 1886, dan saat ini kita kenal dengan nama may day, serta diperingati tidak hanya oleh buruh pabrik, tapi juga buruh nelayan, buruh tani, buruh sosial, buruh pena, serta buruh-buruh dalam sektor lainnya.
Refleksi 17 Tahun Reformasi
Pementasan Theater Suluh: Kami Bunuh Mereka

Tgl terbit: Kamis, 30 April 2015
"Sejarah adalah tempat dimana kita pulang"
Demikian sebaris kata-kata dari Pramoedya Ananta Toer. Sebaris kalimat yang selalu mengingatkan kita untuk terus menerus merawat ingatan. 17 Tahun peristiwa Mei 1998 dan Trisakti, Peristiwa Jambu Kepok dan Simpang KKA di Aceh belum mendapat perhatian dari pemerintah. Upaya penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut masih setengah hati dan hanya jadi jargon pemerintah. Karenanya KontraS dan Social Movement Indonesia (SMI) dengan Pementasan Teater Suluhnya mencoba terus merawat ingatan akan sejarah yang belum selesai.
PRESIDEN, BUKA AKSES INFORMASI DAN KEMANUSIAAN BAGI PAPUA
(Aksi Global untuk Akses ke Papua dilakukan di 20 kota di dunia)

Tgl terbit: Rabu, 29 April 2015
Organisasi-organisasi yang bertanda tangan di bawah ini serta semua pihak yang memiliki perhatian yang dalam atas ketiadaan ruang kebebasan dan keterbukaan akses di Papua bagi jurnalis internasional, organisasi kemanusiaan dan pemerhati hak asasi manusia meminta Presiden RI untuk segera membuka akses informasi dan kemanusiaan bagi Papua. Blokade media di Papua telah memberangus hak orang-orang Papua untuk didengar suaranya dan membuka ruang pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang berlangsung tanpa tindakan penghukuman.
Pernyataaan Sikap KontraS atas Eksekusi Mati Gelombang II Terhadap Terpidana Mati asal Brazil, Rodrigo Gularte Pernyataaan Sikap KontraS atas Eksekusi Mati Gelombang II Terhadap Terpidana Mati asal Brazil, Rodrigo Gularte
Tgl terbit: Rabu, 29 April 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selaku organisasi advokasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, juga selaku Tim Kuasa Hukum terpidana mati asal Brazil, Rodrigo Gularte ingin menyampaikan beberapa informasi situasi dan kondisi terbaru terkait eksekusi mati yang telah dilaksanakan pada Rabu (29/04) dini hari.
FAKTA DAN KEJANGGALAN-KEJANGGALAN KASUS<br> PADA GELOMBANG II EKSEKUSI MATI 29 APRIL 2015 FAKTA DAN KEJANGGALAN-KEJANGGALAN KASUS
PADA GELOMBANG II EKSEKUSI MATI 29 APRIL 2015

Tgl terbit: Selasa, 28 April 2015
(KontraS) telah menemukan sejumlah fakta penting terkait dengan kecacatan hukum dalam penerapan tindak pidana hukuman mati terhadap 8 orang, di mana eksekusi mati telah dilakukan pada hari Rabu dini hari, 29 April 2015. Namun demikian dalam catatan kami, selain 8 nama terpidana yang telah dieksekusi mati, kami berpikir penting untuk tetap memasukkan keseluruhan nama di dalam daftar kejanggalan ini: Andrew Chan (Australia, 31 tahun), Jamiu Owolabi (Nigeria, 50 tahun), Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina, 30 tahun), Myuran Sukumaran (Australia, 34 tahun), Martin Anderson (Nigeria, 50 tahun), Okuwudili Oyatanze (Nigeria, 41 tahun), Rodrigo Gularte (Brasil, 42 tahun), Serge Atlaoui (Prancis, 51 tahun), Silvester Obiekwe (Nigeria, 47 tahun), Zainal Abidin (Indonesia, 50 tahun).
Kejaksaan Agung, kamu kok gitu sih?!<br>
Inkonsistensi hukum jalan terus, negara menfasilitasi pembunuhan berencana Kejaksaan Agung, kamu kok gitu sih?!
Inkonsistensi hukum jalan terus, negara menfasilitasi pembunuhan berencana

Tgl terbit: Selasa, 28 April 2015
(KontraS) mengecam aksi eksekusi mati yang akan dilakukan segera oleh negara. Kecaman ini secara khusus KontraS arahkan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang banyak melakukan tindakan inkonsistensi penegakan hukum ketimbang memainkan peranannya sebagai bagian dari lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.
KematianYosef & Upaya Melanggengkan Praktik Pelanggaran HAM
Dalam Eksploitasi Sumber Daya Laut di Indonesia

Tgl terbit: Minggu, 26 April 2015
Indonesia Komis iuntuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) turut berduka atas tewasnya salah seorang saksi kunci kasus perbudakan anak buah kapal ikanasing Benjina, yang merupakan Koordinator Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautandan Perikanan (PSDKP) Dobo, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), alm. Yosef Sairlelam, pada hari Sabtu, 18 April 2015.Yoseph ditemukan meninggal di salah satu hotel di daerah Menteng, Jakarta Pusat.
HENTIKAN EKSEKUSI, IZINKAN TERPIDANA MATI RODRIGO GULARTE MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI
Tgl terbit: Minggu, 26 April 2015
Tim Advokasi Peduli Orang dengan Gangguan Jiwa, Mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera memerintahkan Jaksa Agung HM. Prasetyo menghentikan eksekusi mati terhadap terpidana Rodrigo Gularte warga negara Brasil yang rencananya akan dieksekusi dalam waktu 3x24 jam berdasarkan informasi yang diterima dari media dan pihak kedutaan Brasil pada Jumat, 25 April 2015.
Rencana Eksekusi Terpidana Mati Gelombang Dua:<br>Pemerintah Terus Langgengkan Pelanggaran HAM Rencana Eksekusi Terpidana Mati Gelombang Dua:
Pemerintah Terus Langgengkan Pelanggaran HAM

Tgl terbit: Sabtu, 25 April 2015
[KontraS] bersama akademisi dan jaringan anti hukuman mati menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia yang tetap bersikukuh akan melaksanakan eksekusi mati gelombang dua dalam waktu dekat. Pada hari Kamis [23/4/2015] Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat perintah pelaksanaan eksekusi dan pihak keluarga maupun kedutaan besar WNA yang menjadi terpidana mati telah menerima pemberitahuan yang sama. Adapun 10 nama terpidana mati yang masuk gelombang dua diantaranya Andrew Chan [Australia], Martin Anderson alias Belo [Ghana], Mary Jane Fiesta Veloso [Filipina], Myuran Sukumaran [Australia], Raheem Agbaje Salami [Nigeria], Rodrigo Gularte [Brazil], Sergei Areski Atlaoui [Perancis], Zainal Abidin [Indonesia], Sylvester Obiekwe Nwolise [Nigeria] dan Okwudili Oyantanze [Nigeria].
Konferensi Kelompok Mayarakat Sipil ASEAN/Forum Penduduk ASEAN(ACSC/APF) 2015 (Kuala Lumpur, Malaysia)
Tgl terbit: Jumat, 24 April 2015
Pemerintah ASEAN Didesak Untuk Menghapus Hukuman Mati
Organisasi masyarakat sipil dari Negara-negara ASEAN mendesak kelompok pemerintah untuk segera melakukan moratorium dalam praktek hukuman mati dengan pandangan dalam penghapusan kekerasan terbesar pada hak untuk hidup-sanksi pembunuhan oleh Negara.
KKR Bukan Subtitusi Pengadilan HAM Ad Hoc; Jaksa Agung Segera Lakukan Penyidikan Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat!
Tgl terbit: Rabu, 22 April 2015
Sehubungan dengan pembahasan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang diadakan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo, Menko Polhukam Tedjo Edy, Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Badrodin Haiti, Kepala BIN Marciano Norman, dan Komisioner Komnas HAM Nurkholis di Kantor Kejaksaan Agung (Selasa, 21 April 2015).
TOLAK PENCALONAN BUDI GUNAWAN 
SEBAGAI WAKAPOLRI! TOLAK PENCALONAN BUDI GUNAWAN SEBAGAI WAKAPOLRI!
Tgl terbit: Selasa, 21 April 2015
Presiden Joko Widodo pada hari Jumat (17/4/2014) lalu akhirnya melantik Jenderal Polisi Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Posisi Kapolri sempat beberapa bulan kosong setelah calon kuat sebelumnya, Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan akhirnya dibatalkan pencalonannya oleh Presiden.
Pemerintah Indonesia Telah Abai atas Tanggung Jawab Internasional dengan Mengundang Presiden Sudan, Omar Al-Bashir, pada Konferensi Asia Afrika ke-60
Tgl terbit: Senin, 20 April 2015
Kami, organisasi yang bertanda tangan di bawah ini, mengutuk Pemerintah Indonesia yang telah abai dalam keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang telah memutuskan untuk menangkap Presiden dari Republik Sudan, Omar Hassan Ahmad Al-Bashir semenjak Juli 2008 dan Maret 2009. Kami menyesalkan sikap Pemerintah Indonesia yang bersikeras untuk tetap mengundang Omar Al-Bashir mengikuti Konferensi Asia Afrika ke-60 sekaligus mengesampingkan suara para aktivis hak asasi manusia di seluruh dunia. Omar diduga kuat bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida pada Statuta Roma pasal 25 (3) (a).
BEBASKAN TIM DELEGASI KOMITE INDEPENDEN PAPUA<br> DARI TUDUHAN MAKAR DAN KRIMINALISASI POLITIK BEBASKAN TIM DELEGASI KOMITE INDEPENDEN PAPUA
DARI TUDUHAN MAKAR DAN KRIMINALISASI POLITIK

Tgl terbit: Senin, 20 April 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh anggota Polres Jayapura maupun Polda Papua terhadap Tim Delegasi Komite Independen Papua yang diketuai oleh Lawrence Mehue beserta anggotanya yaitu Don Flassy, Mas Jhon Ebieb Suebu dan Ones Banundi pada tanggal 14 April 2015. Adapun penangkapan ini diduga merupakan buntut dari kepergian Tim Delegasi tersebut ke Jakarta pada tanggal 8 April 2015 untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan RI (Menhan), Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu dengan difasilitasi oleh Heni Tan Fere yang merupakan penghubung antara Menhan dan Tim Delegasi. Diketahui bahwa Heni Tan Fere adalah staf dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Papua.
PRESIDEN JOKO WIDODO:
SEGERA BATALKAN EKSEKUSI MATI TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS KEJIWAAN RODRIGO GULARTE

Tgl terbit: Minggu, 19 April 2015
Tim Advokasi Hukum Rodrigo Gularte, terpidana mati asal Brazil memprotes keras pernyataan Jaksa Agung HM. Prasetyo pada 20 Maret 2015 lalu yang mengatakan bahwa Rodrigo Gularte, tidak mengidap penyakit kejiwaan sehingga dapat segera eksekusi. Pernyataan yang disampaikan Jaksa Agung tersebut didasari atas keterangan Petugas Lapas Pasirputih, Nusakambangan dan testimoni narapidana satu sel Rodrigo. Jaksa Agung juga mengatakan bahwa eksekusi mati hanya dapat dibatalkan terhadap wanita hamil dan anak dibawah umur 18 tahun. Sementara itu, di kesempatan yang berbeda, yaitu pada 14 April 2015 Jaksa Agung kembali menyatakan bahwa rencana eksekusi mati akan dilaksanakan setelah perhelatan Konferensi Asia Afrika [KAA] di Bandung, 18 – 19 April 2015.
SURAT TERBUKA : Mendesak Polda Sulselbar Untuk Menarik Anggota Brimob Dan Mendorong Upaya Dialog Serta Negosiasi Ulang Guna Mencegah Keberulangan Konflik Sumber Daya Alam (SDA) Antara Warga Dan PT. PN XIV Di Paranglura, Polokembang, Takalar, Sulawesi Selatan
Tgl terbit: Jumat, 17 April 2015
[KontraS] menyayangkan tindakan pengerusakan lahan perkebunan warga di Kelurahan Paranglura, Kecamatan Polongbangkeng, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, oleh pihak PT. PN XIV Takalar, sejak 6 April 2015 lalu, yang diduga turut melibatkan anggota Brimob Polda Sulselbar dalam peristiwa tersebut. Menurut informasi yang kami terima, pengerusakan lahan terjadi pada sore hingga malam hari, sejak tanggal 6 – 11 April 2015. Setidaknya terdapat 4 buldozer Milik PT. PN XIV Takalar yang melakukan pengerusakan lahan perkebunan warga dengan mendapatkan pengawalan langsung dari anggota Brimob Polda Sulselbar setiap harinya. Akibat peristiwa tersebut, sekitar 35 hektar lahan yang ditanami tumbuhan wijen, ubi jalar dan padi oleh warga mengalami kerusakan. Warga juga melaporkan ada satu sapi mati secara tiba-tiba akibat peristiwa tersebut.
Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil Indonesia Mengenai Eksekusi Pancung Terhadap Siti Zaenab, PRT Migran Indonesia di Saudi Arabia
Tgl terbit: Kamis, 16 April 2015
Pelaksanaan eksekusi mati dengan cara pancung yang dilakukan otoritas Saudi Arabia terhadap PRT migran Indonesia asal Bangkalan Jawa Timur, Siti Zaenab pada tanggal 14 April 2015 telah memenggal rasa kemanusiaan dan keadilan. Hukuman mati, bagaimanapun juga adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dimana negara secara langsung memberi keabsahan atas penghilangan nyawa. Dalam situasi seperti ini, sebenarnya pemerintah Indonesia tidak memiliki legitimasi moral dan politik menggunakan norma hak asasi manusia memprotes eksekusi yang dilakukan otoritas Saudi Arabia. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih menerapkan pidana mati dalam hukum positifnya.
Arab Saudi Eksekusi Mati Siti Zaenab, Pemerintah Harus Tentukan Sikap Tegas Untuk Melindungi Warga Negara Indonesia Lain yang Terancam Dieksekusi
Tgl terbit: Rabu, 15 April 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan sikap Pemerintah Indonesia dalam memberi perlindungan warganya di luar negeri.Saat ini, buruh migran Indonesia bernama Siti Zaenab Bt. Duhri Rupa (46) asal Madura telah dieksekusi mati dengan cara pancung/qishasdi Arab Saudi pada tanggal 14 April 2015 pukul 10.00 waktu setempat.Konsulat Jenderal RI di Jeddah ternyata tidak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah Saudi dan hanya menerima informasi dari pengacaranya bernama Khudran Al Zahrani bahwa eksekusi telah dilaksanakan.
DUKUNGAN INTERNASIONAL YANG TAK PUTUS UNTUK MUNIR: PERTANGGUNGJAWABAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN TAK LEKANG OLEH TEMPAT DAN WAKTU
Tgl terbit: Sabtu, 11 April 2015
Peristiwa pembunuhan konspiratif terhadap Munir yang terjadi 11 tahun lalu seakan mengendap di tanah air. Penuntasan terhadap kasus ini dibenturkan pada hambatan hukum dan politik. Pelaku utama dalam peristiwa ini justru menjadi salah satu pihak yang memiliki pengaruh besar dalam mengendalikan pemerintahan Jokowi-Kalla.
Pernyataan Bersama:JOKOWI HARUS PRO RAKYAT, SEGERA BATALKAN PENAMBANGAN DAN PABRIK SEMEN DI PEGUNUNGAN KENDENG
Tgl terbit: Kamis, 09 April 2015
Ijin Usaha Pertambangan di kawasan karst pegunungan Kendeng dan Putusan Gubernur Jawa Tengah dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (sekarang menjadi PT. Semen Indonesia) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah merupakan sebuah kebijakan yang keliru.
CATATAN PERWAKILAN NGO DAN KOMUNITAS AGAMA TERHADAP RUU PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA
Tgl terbit: Kamis, 09 April 2015
Perlindungan Umat Beragama saat ini masih dalam tahap penyusunan di Kementerian Agama. Berdasarkan hasi diskusi kami, kami memberikan beberapa catatan yang melingkupi Definisi Operasional Agama, Penyiaran Agama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
Respon KontraSatas Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika :
Mempertanyakan Komitmen Negara-Negara Asia Afrikan dalam Penegakan HAM danDemokrasi.

Tgl terbit: Rabu, 08 April 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan komitmen penegakan HAM dan demokrasi negara-negara kawasan Asia Afrika dalam peringatan 60 tahun KAA mendatang serta inklusifitas masyarakat sipil didalam ruang Konferensi Asia Afrika sendiri. Kami menyadari KAA dibangun dengan semangat anti kolonialisasi dan penentuan nasib sendiri (self determination), serta penghormatan atas Hak Asasi Manusia yang masih relevan dengan situasi Kawasan Asia Afrika kini meskipun dengan konteks yang berbeda, yang oleh karenanya harus ditunjukan oleh negara peserta konferensi pada peringatan KAA tahun ini.
Pembunuhan Indra Pelani, Bukan Sekedar Kejahatan Biasa
Tgl terbit: Rabu, 08 April 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), bersama dengan Walhi, TUK, KPA, dan Elsam, mendesak sejumlah pihak terkait untuk melakukan pengusutan secara lebih mendalam terhadap peristiwa penganiayaan dan perampasan hak hidup terhadap sdr. Indra Pelani (23), Aktivis organisasi Serikat Petani Tebo (SPT) Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Hilir, Kabupaten Tebo, Jambi, pada 27 Februari 2015 lalu.
12 Tahun Peristiwa Wamena Berdarah Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dan Hentikan Pendekatan Militeristik di Papua
Tgl terbit: Sabtu, 04 April 2015
Bertepatan dengan peringatan 12 tahun terjadinya Tragedi Wamena Berdarah, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyatakan kekecewaan atas masih terjadinya impunitas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan masih digunakannya pendekatan militeristik di Papua.
UPDATE TEMUAN TERKAIT DUGAAN REKAYASA KASUS YANG BERUJUNG VONIS MATI TERHADAP YUSMAN TELAUMBANUA DAN RASULA HIA
Tgl terbit: Sabtu, 28 Maret 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam dua minggu terakhir ini telah melakukan pengaduan dan koordinasi dengan lembaga-lembaga negara, terkait penyelesaian dugaan rekayasa kasus terhadap Yusman Telaumbanua dan Rusula Hia. KontraS juga telah menurunkan tim investigasi ke Nusakambangan, Riau, dan Nias untuk mencari fakta tambahan.
Situasi Terkini Sektor Keamanan Indonesia 2015 Serdadu Indonesia: Reorganisasi dan Peran Sosial TNI (Studi kasus Poso dan Batam)
Tgl terbit: Selasa, 24 Maret 2015
Rencana reorganisasi struktur Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah situasi yang amat terkait erat dengan banyak dimensi keamanan nasional dan global yang akhir-akhir ini mendapat perhatian kita semua. KontraS menilai bahwa reorganisasi TNI yang bersifat dinamis merupakan sebuah keniscayaan. Dinamisasi adalah sebuah kunci untuk memajukan organisasi pertahanan dan keamanan. Sebuah organisasi pertahanan yang modern dan profesional seperti TNI layak untuk maju, diimbangi dengan profesionalisme personel, akuntabilitas internal dan relasi antar lembaga pertahanan-keamanan dan lembaga-lembaga negara lainnya.
8 (Delapan) Kelemahan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 2015
Sebuah Catatan Kritis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Tgl terbit: Senin, 23 Maret 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] memberikan catatan kritis terhadap Rancangan Undang – Undang [RUU] Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [KKR] yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional [Prolegnas] 2015. Sejatinya, RUU ini harus dilatarbelakangi keinginan kuat negara dan political will pemerintah yang berpihak kepada kepentingan korban pelanggaran HAM Berat. Sikap kritis ini kami tunjukan karena RUU ini tidak lebih baik dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
HUT KontraS:
Tujuh belas tahun tumbuh bersama korban dan akan selalu berlipat ganda

Tgl terbit: Jumat, 20 Maret 2015
Jika Albert Einstein menemukan konsep relativitas waktu, maka KontraS sepanjang 17 tahun ini merasakan sebaliknya. Perjuangan bersama para korban pelanggaran HAM masa lalu sejak dari tahun 1998 adalah bentuk perjuangan yang panjang dan berliku. Eforia politik 1998, 2004 dan yang baru saja kita lewati bersama 2014 nampaknya masih belum menunjukkan sebuah perubahan yang hakiki. Namun demikian, KontraS mengakui, hari-hari ini perbincangan seputar hak-hak asasi sudah ramai dilakukan oleh warga yang bergerak, menagih janji negara untuk menghormati, memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Namun tetap, dalam beberapa derajat hidup, perjuangan yang melibatkan kelompok korban pelanggaran HAM masa lalu adalah perjuangan yang sepi dan jauh dari keramaian yang masih dirayakan.
Proses Hukum Masih Berjalan, Pengamanan Menjelang Eksekusi Mati Gelombang Kedua Berlebihan
Tgl terbit: Kamis, 19 Maret 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mempertanyakan orkestrasi kekuatan bersenjata secara berlebihan menjelang pelaksanaan eksekusi mati gelombang kedua.
OPINI AKADEMISI DALAM MENOLAK HUKUMAN MATI ANOMALI COFFEE, 7 MARET 2015
Tgl terbit: Kamis, 19 Maret 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama para akademisi angkat bicara membuat pernyataan bersama menolak hukuman mati. Para akademisi yang terusik akibat banyaknya opini pro dan kontra hukuman mati menekankan berbagai isu yang dapat dikaji berdasarkan keahlian mereka.
Rekayasa Kasus Yang Berujung Pada Vonis Hukuman Mati Terhadap Yusman Telaumbanua dan Rasula Hia
Tgl terbit: Senin, 16 Maret 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menaruh perhatian yang besar terhadap kasus yang dialami oleh Yusman Telaumbanua [16 tahun] dan Rasulah Hia yang saat ini ditahan di Lapas Batu Nusakambangan. Keduanya divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli terkait dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br Haloho di Gunungsitoli, Nias, Sumatera Utara, pada tanggal 24 April 2012. Ketiganya merupakan majikan dari Yusman Telaumbanua yang datang ke Nias untuk membli Tokek.
Kriminalisasi Terhadap Nenek Asyani;
Ketidakadilan bagi Masyarakat Miskin dan Buta Hukum

Tgl terbit: Minggu, 15 Maret 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] memprotes keras kriminalisasi terhadap Nenek Asyani [63 tahun], yang dituduh melakukan pencurian kayu jati milik Perhutani di Situbondo [kronologi terlampir]. Penghukuman terhadap korban yang tidak bersalah dengan alat bukti yang tidak memadai merupakan hal yang sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia, apalagi nenek Asyani telah berusia lanjut.
Desakan Proses Hukum Pembunuhan Terhadap Pembela HAM, Indra Kailani [Aktivis Kelompok Tani Sekato, Tebo, Jambi]
Tgl terbit: Rabu, 04 Maret 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendapatkan informasi mengenai tindakan pemukulan, pengeroyokan dan pembunuhan terhadap Indra Kailani [Korban], usia 23 tahun, warga Dusun Pelayang Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang diduga dilakukan oleh Satuan Pengamanan [Satpam] PT. Wira Karya Sakti [WKS], pada 27 Februari 2015.
Surat Terbuka Mendesak Komnas HAM Melaporkan Hasil Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Dalam Proses Hukum Terhadap Pimpinan KPK, Sdr. Bambang Widjojanto
Tgl terbit: Kamis, 26 Februari 2015
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi meminta Komnas HAM untuk segera melaporkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam proses hukum terhadap pimpinan KPK priode 2011 – 2015, khususnya terkait dengan proses penangkapan sewenang – wenang terhadap Sdr. Bambang Widjajanto.
Surat Terbuka
Tindaklanjut Laporan Pengaduan Propam Nomor SPSP2/514/II/2015/ BAGYANDUAN tanggal 18 Februari 2015

Tgl terbit: Rabu, 25 Februari 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan Indonesian Corruption Watch [ICW] meminta Kadiv. Propam Mabes Polri agar segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri terkait penangkapan sewenang-wenang terhadap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto sebagaimana yang telah kami laporkan berdasarkan Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor: SPSP2/514/II/2015/Bagyanduan tanggal 18 Februari 2015.
Pembubaran Paksa terhadap Kumpul Korban Pelanggaran HAM 65/66 di Sumatera Barat
Tgl terbit: Minggu, 22 Februari 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam terjadinya pembubaran secara paksa acara temu korban 65/66 sekaligus perayaan ulang tahun ke-15 YPKP 65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966) Sumatera Barat pada hari Minggu, 22 Februari 2015, sekitar pukul 10:30 WIB.
Pernyataan Presiden Joko Widodo perihal Penunjukan Kapolri Baru
Tgl terbit: Rabu, 18 Februari 2015
KontraS mengecam sikap Presiden Joko Widodo yang tidak tegas dibalik penunjukan nama baru calon Kapolri, siang ini (Rabu, 18 Februari 2015). Disatu sisi Joko Widodo memunculkan nama Badroddin Haiti sebagai calon Kapolri menggantikan nama calon Budi Gunawan, tersangka penerima gratifikasi. Namun disisi lain, Joko Widodo tidak menunjukan sikapnya atas berbagai kerusakan hukum lewat kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak Polri terhadap para pimpinan KPK, seperti Bambang Widjoyanto, Abraham Samad dll. Tindakan kriminalisasi tersebut jelas lahir dari kebencian sejumlah oknum didalam Polri dan politisasi dari luar Polri.
Indonesia Tetap Eksekusi Mati Terpidana Dengan Gangguan Mental, Retno Lakukan Kebohongan Publik
Tgl terbit: Rabu, 18 Februari 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) menerima Angelita Muxfeldt, sepupu dari terpidana hukuman mati Rodrigo Gularte (warga negara Brasil).
Usut Tuntas Dugaan Penculikan dan Penyiksaan oleh Marinir TNI AL di Batam
Tgl terbit: Selasa, 17 Februari 2015
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pengusutan kasus penculikan dan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut (AL) Marinir Batam. KontraS mendapatkan informasi bahwa pada Sabtu, 14 Februari 2015, di Batam, sembilan orang dibawa dari Perumahan Pluto Tanjunguncang dan dua orang lagi dari Bengkong oleh sekelompok orang berpakaian preman yang mengaku berasa dari TNI AL.
SURAT TERBUKA UNTUK KPK ATAS PUTUSAN PRA PERADILAN BUDI GUNAWAN
Tgl terbit: Senin, 16 Februari 2015
Dikabulkannya permohonan pra peradilan Budi Gunawan oleh Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi (16/2/2015) menimbulkan sebuah kekacauan hukum. Putusan yang dibacakan tersebut menjadi pukulan telak bagi KPK dan pemberantasan korupsi karena membatalkan penetapan tersangka dalam kasus korupsi dengan melabrak ketentuan dalam hukum acara (KUHAP) dan UU Kepolisian.
Undangan Berpartisipasi atas Pengaduan Masyarakat: Melaporkan Kabareskrim atas Tindakan Pelanggaran terhadap Wakil Ketua KPK
Tgl terbit: Jumat, 13 Februari 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama Indonesian Corruption Watch [ICW] mengundang partisipasi ibu/bapak sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk ikut serta mengadukan tindakan pelanggaran yang dilakukan Kabareskrim dan anggotanya yang telah melakukan penangkapan terhadap Bambang Widjojanto alias BW [Wakil Ketua KPK] tersebut ke Propam Mabes Polri, dengan tujuan agar Propam Mabes Polri mengevaluasi dan melakukan tindakan penghukuman
Dilema Hukuman Mati, Grasi, Tata Cara Eksekusi dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 13 Februari 2015
Terdapat beberapa poin dan perihal mendesak terkait dengan masih diterapkannya praktik hukuman mati di Indonesia yang ingin disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).
Drama Kekerasan TNI dan Polri, Mau Sampai Kapan?
Tgl terbit: Selasa, 10 Februari 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan masih berlangsungnya aksi-aksi kekerasan yang melibatkan dua aktor keamanan TNI dan Polri. Merujuk pada Data Monitoring KontraS, sejak tahun 2005-2014 tidak kurang dari 40 peristiwa bentrokan yang melibatkan TNI versus Polri, dengan total 16 orang meninggal dan 80 orang luka-luka. Berdasarkan informasi yang diperoleh KontraS, 3 anggota Polri yakni Kompol Teuku Arsya Khadafi [anggota Subdit Jatanras Polda Metro Jaya], Kompol Budi Hermanto [Pamen Polri] serta Iptu Rovan dikeroyok oleh anggota POM TNI AL pada hari Jumat, 6 Februari 2015 di Bengkel Café, Kawasan SCBD, Jaksel yang tengah melakukan razia gabungan.
POLRI Di Ujung Tanduk, Jokowi Harus Tegas !!!
Tgl terbit: Jumat, 06 Februari 2015
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras dengan masih dipertahankannya Komjen [Pol] Budi Gunawan, tersangka kasus suap dan gratifikasi pada tahun 2006-2010, sebagai calon Kapolri. Hal ini menimbulkan keraguan kami kepada komitmen Presiden Joko Widodo terhadap upaya pemberantasan korupsi dan reformasi kepolisian. Sudah sepantasnya Presiden Joko Widodo segera menonaktifkan Budi Gunawan guna memudahkan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai status tersangka Budi Gunawan dalam kasus suap dan gratifikasi tersebut
100 Hari Pertama Jokowi-Kalla: Mau dibawa ke mana hak asasi kita?
Tgl terbit: Selasa, 03 Februari 2015
Dalam seratus hari pertama, Jokowi-Kalla sudah banyak melakukan gebrakan birokrasi yang signifikan untuk mendorong kefektifan demokrasi prosedural. Namun gebrakan apa yang dilakukan mereka untuk menjamin penghormatan, penegakan, dan pemajuan hak asasi di Indonesia?
Gugatan Hukum Ke PHI Serang Sebagai Upaya Kepastian
Atas Pemenuhan Hak-Hak Buruh Kuali Tangerang

Tgl terbit: Jumat, 30 Januari 2015
Upaya menuntut keadilan dan kepastian hukum terus dilakukan oleh puluhan buruh kuali korban penyiksaan, penyekapan dan pelanggaran ketenagakerjaan oleh Yuki Irawan selaku pemilik Usaha Logam di daerah Sepatan, Kab. Tangerang. Sejumlah 44 buruh kuali Usaha Logam melalui kuasa hukum buruh yakni KontraS dan PERADI mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial di Serang guna menuntut adanya penyelesaian hak-hak ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI
Siaran Pers Bersama
Perpanjangan Izin Ekspor PT. Freeport Indonesia Bukti Negara Lemah
Terhadap Pelaku Pelanggaran Hukum Dan Ham

Tgl terbit: Kamis, 29 Januari 2015
Menjelang genap 100 hari Pemerintahan Jokowi – Kalla, Pemerintah malah menunjukkan ketidakberdayaannya berhadapan dengan PT. Freeport Indonesia. Salah satu korporasi tambang terbesar di Indonesia di mana pada tanggal 23 Januari 2015 lalu, Pemerintah malah mengeluarkan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk perusahaan tambang ini hingga Juli 2015. Fakta dan bukti cukup sudah menjelaskan kepada pemerintah tindakan melawan hukum dan pelanggaran HAM atas kehadirannya sejak 1967 yang menambang di Tembagapura melalui kontrak karya I.
Budi Gunawan Dilantik; Nawacita Jokowi Menjadi Duka Cita
Tgl terbit: Rabu, 28 Januari 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo [Jokowi], yang telah mengabaikan rekemondasi dari TIM 9 [sembilan], terkait dengan akan tetap dilantiknya Sdr. Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia [Kapolri].
PECAT KABARESKRIM BUDI WASESO ATAS PELANGGARAN – PELANGGARAN YANG TERJADI DALAM PENANGKAPAN BW
Tgl terbit: Sabtu, 24 Januari 2015
Dalam kasus penangkapan yang dilakukan oleh Bareskrim [Badan Reserse dan Kriminal] Mabes Polri pada hari Jumat, 23 Januari 2015, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] memastikan bahwa penangkapan secara sewenang-wenang terhadap Bambang Widjajanto [BW] selaku Wakil Ketua KPK adalah pelanggaran terhadap prosedur hukum dan HAM, diantaranya:
Penangkapan Bambang Widjojanto, oleh Bareskrim Mabes Polri adalah tindakan sewenang-wenang dan pukulan balik kepada semangat dan gerakan pemberantasan korupsi.
Tgl terbit: Jumat, 23 Januari 2015
Tindakan penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, oleh Bareskrim Mabes Polri adalah tindakan sewenang-wenang dan pukulan balik kepada semangat dan gerakan pemberantasan korupsi.
MABES TNI Wajib Membuka Dokumen Sidang DKP Kasus Penculikan Penghilangan Paksa 1997/1998
Tgl terbit: Selasa, 20 Januari 2015
Sebagaimana diketahui bahwa pada Agustus 1998, Mabes TNI telah melakukan Sidang Dewan Kehormatan Perwira [DKP] untuk kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Periode 1997-1998. Sidang DKP dibentuk dan dilakukan oleh institusi TNI melalui surat putusan Panglima ABRI No. Skep/533/P/VII/1998, dan telah bersidang pada tanggal 10, 12, dan 18 Agustus 1998. Keputusan DKP juga telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh institusi TNI melalui Keputusan DKP No. KEP/03/VIII/1998/DKP pada 21 Agustus 1998.
Usut Tuntas Penembakan Aktifis Anti Korupsi di Madura
Tgl terbit: Selasa, 20 Januari 2015
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam tindakan biadab penembakan terhadap Mahtur Husairi [47 tahun] seorang aktivis anti korupsi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
JOKOWI, HUKUMAN MATI BUKAN SOLUSI UNTUK MEMUTUS MATA RANTAI PEREDARAN NARKOBA!
Tgl terbit: Jumat, 16 Januari 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras pernyataan publik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung pada hari Kamis (15/01) terkait dengan rencana eksekusi mati terhadap 6 terpidana pada Minggu 18 Januari 2015. Imbauan Jaksa Agung HM. Prasetyo untuk memahami situasi demi menyelamatkan Indonesia dari bahaya narkotika adalah pernyataan sumir, yang tidak patut dikeluarkan oleh seorang pejabat publik sekelas Jaksa Agung.
16 Tahun Tragedi Penyiksaan di Gedung KNPI
Korban Menunggu Pengadilan HAM dan KKR Aceh

Tgl terbit: Jumat, 09 Januari 2015
Bertepatan 16 tahun Tragedi Penyiksaan di Gedung KNPI, 9 Januari 2015. KontraS sangat prihatin dengan pemerintah hari ini-yang tidak memiliki kejelasan sikap terhadap penegakan hukum pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, khusus yang terjadi di Aceh.Pemerintah Aceh dan DPR Aceh yang notabanenya yang berada ditengah-tengah korban di Aceh-juga tidak menunjukkan keberpihakan sungguh-sungguh pada penderitaan para korban Aceh-yang sudah sekian lama menunggu keadilan dan kebenaran.
NEGARA SALAH KAPRAH DALAM MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PEMULIHAN KORBAN LUMPUR LAPINDO
Tgl terbit: Jumat, 09 Januari 2015
Saat ini pemerintah Jokowi telah membayarkan ganti rugi sebesar Rp. 781 milyar kepada korban semburan lumpur lapindo. Keputusan tersebut diambil setelah PT. Minarak Lapindo Jaya sepakat menjaminkan aset tanah korban yang sudah diganti sebesar Rp. 3,03 triliun kepada pemerintah karena seharusnya perusahaan tersebut memberikan ganti rugi sebesar 3,8 M.
SURAT TERBUKA
Tunjukan Komitmen: Presiden Penuhi Permohonan Audiensi Korban Pelanggaran HAM

Tgl terbit: Kamis, 08 Januari 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendorong Presiden Joko Widodo untuk membuktikan komitmennya dalam penegakan HAM dengan memenuhi permohonan audiensi bersama perwakilan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia. Adapun agenda yang akan dibicarakan dalam audiensi tersebut adalah langkah konkret pemerintahan baru terhadap penyelesaian tujuh (7) kasus pelanggaran HAM berat masa lalu
Langgar Hak atas Informasi: LSF Segera Cabut Pelarangan Pemutaran Film Senyap!
Tgl terbit: Senin, 05 Januari 2015
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] sangat menyayangkan dikeluarkannya surat pernyataan oleh Lembaga Sensor Film [LSF] yang menyatakan bahwa film Senyap "DITOLAK SEUTUHNYA" untuk dipertontonkan kepada khalayak umum dan/atau bioskop, dalam surat No. 04/DCP.NAS/TLK/LSF/XII/2014, tertanggal 29 Desember 2014. Adapun surat keputusan tersebut merupakan respon dari pengajuan sensor oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan nomor pendaftaran 400/PSF-NAS/DCP/1/XII/2014 tertanggal 5 Desember 2014.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org