Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan lambannya proses pengungkapan peristiwa kekerasan yang terjadi di Paniai, Papua pada tanggal 08 Desember 2014, yang mengakibatkan 5 [lima] orang pelajar meninggal dunia akibat luka tembak serta 17 [tujuh belas] orang lainnya mengalami luka – luka.

Sejak 8 November 2013, Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan penyelidikan mengenai pelanggaran HAM di Aceh yang terjadi pada masa Daerah Operasi Militer (1989-1998), paska Daerah Operasi Militer dan sebelum Darurat Militer, sampai dengan masa Darurat Militer (1998-2003). Dari hasil pemantauan dan penyelidikan tersebut disimpulkan adanya dugaan telah terjadi pelanggaran HAM berat pada lima [5] peristiwa, yakni Rumah Geudong di Pidie (1998), Simpang KKA di Aceh Utara (1999), Bumi Flora di Aceh Timur (2001), Timang Gajah di Bener Meriah (2001) dan Jambu Keupok di Aceh Selatan (2003).

Perayaan Hari HAM Sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2014 masih diwarnai dengan tragedi-tragedi kemanusiaan yang telah mereduksi agenda akuntabilitas negara. Sektor-sektor publik yang layak mendapat sorotan akuntabilitasberdimensi HAM seperti pembangunan, pemerintahan, politik, hukum, etika, bisnis, dan aktivisme masih minim mendapat perhatian pemerintah. Pada catatan HAM kali ini, KontraS secara khusus akan mengangkat agenda akuntabilitas di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]mendesak pertanggungjawaban negara [pemerintah] dan aparat keamanan atas aksi brutal berupa pembunuhan kilat [summary killing] dan sewenang sewenang [Extrajudicial killing], serta penganiayaan yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI – Polri terhadap warga sipil di Enaratoli, Paniai, Papua. Tindakan ini mengakibatkan 5 [Lima] pelajar tewas terkena luka tembak dan 17 [Tujuh belas] lainnya mengalami luka-luka

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama korban dan keluarga korban penyiksaan di Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, NTT, Maluku dan Papua, dalam momentum menjelang Hari Hak Asasi Manusia [HAM] Internasional pada 10 Desember mendatang, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya praktik-praktik penyiksaan serta memberikan pemulihan terhadap para korban.

Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM masa lalu bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan kekecewaan atas pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhi Purdijatno. Dalam merespon penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Tedjo Edhi meminta agar masyarakat tidak lagi melihat kebelakang dan tidak mencari pihak-pihak yang bersalah.

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan maraknya peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM dalam sejumlah aksi demonstrasi yang banyak memakan korban dalam merespon kebijakan pemerintah Jokowi-JK terkait kenaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014 lalu. Kontan hal tersebut bukan hanya menunjukan masih lemahnya akses terhadap saluran-saluran demokrasi, namun juga masih minimnya perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam keras pemberian pembebasan bersyarat terhadap Pollycarpus, pelaku pembunuhan aktifis HAM Munir. Kami menilai pemberian pembebasan bersyarat tersebut merupakan sinyal bahaya terhadap penuntasan kasus pembunuhan Munir dan juga perlindungan HAM dalam pemerintahan Jokowi.

Menanggapi situasi bentrokan TNI Vs Polri di wilayah hukum Batam yang menewaskan satu anggota TNI Praka JK Marpaung kesatuan Batalyon Yonif 134/TS dan satu warga sipil yang terluka terkena tembakan, kami Koalisi Masyarakat sipil menilai:

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang kembali abstain pada saat voting untuk resolusi General Assembly mengenai situasi HAM di Korea Utara yang dilakukan pada 14 November 2014.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak Kapolri untuk segera membongkar dan mengusut tuntas serta menghukum para pelaku dari anggota kepolisian yang terlibat dalam praktik tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda NTT.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan masih berulangnya aksi penyerbuan maupun tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kedua institusi aktor keamanan TNI dan Polri.

Kami atas nama mahasiswa menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas mandeknya proses hukum bagi penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat dalam peristiwa Semanggi I (13-15 November 1998). Memasuki tahun ke 16 peristiwa tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar bagi Pemerintahan Baru Joko Widodo-Jusuf Kalla (JKW-JK) yang saat ini tengah memimpin Pemerintahan dengan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat salah satunya adalah terhadap Peristiwa Semanggi I. Namun sejauh mana komitmen itu bisa diwujudkan oleh JKW-JK?

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar memilih Jaksa Agung yang memiliki integritas, keberanian dan prioritas penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM].

Serangkaian tindakan intimidasi dan kekerasan kembali dilakukan oleh aparat negara (Brimob) terhadap petani di Dusun Pakkawa, desa Parang luara, Kec. Polongbangkeng utara, Kab. Takalar sejak 11 Oktober 2014 sampai hari ini. Kejadian ini dikarenakan konflik tanah antara PTPN XIV dan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Pongbangkeng (STP) sejak puluhan tahun lalu tidak juga diselesaikan negara.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] sangat kecewa dengan penegakan hukum dan HAM yang dilakukan oleh institusi Polri di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, kami menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat terhadap kasus-kasus yang mana proses penyelidikannya tidak menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM sehingga berpotensi mengkriminalisasi masyarakat dan mengaburkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi.

KontraS meminta Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk sesegera mungkin memanggil AM Hendropriyono untuk memberikan kesaksian atas peristiwa Talangsari [1989] dan peristiwa pembunuhan Munir [2004].

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritisi terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2015-2018. Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, mewakili wilayah Asia Pasifik bersama tiga negara lainnya yakni India, Bangladesh, dan Qatar. Indonesia mendapatkan suara dukungan sebanyak 152, dibawah India yang mendapat suara terbanyak yakni 162.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan berulangnya aksi penyerbuan maupun tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan puluhan anggota TNI. Diantaranya, penyerbuan dan kekerasan angggota TNI terhadap petugas Satpam yang bertugas di Pasar induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada hari senin 20 Oktober 2014 sore.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama dengan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat menolak penunjukan Jenderal TNI [Purn]Wiranto, Jenderal TNI [Purn] Ryamizard Ryacudu menjadi kandidat menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla.

standar pemilihan tidak jelas, terutama standar yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia [HAM], kami tidak melihat jejak rekam [track record] HAM menjadi salah satu ukuran dalam pemilihan anggota Kabinet pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla.

Kami dari berbagai Organisasi Masyarakat Sipil, KontraS, Konsorsium Pembaruan Agararia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan Indonesian Corruption Wacth, Meminta Presiden Terpilih Joko Widodo,

KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] mengecam sikap Joko Widodo, Presiden terpilih 2014-2019, yang menunjuk Brigadir Jendral Andika Perkasa sebagai Komandan Paspampres [Pasukan Pengaman Presiden]. Andika Perkasa adalah menantu AM Hendropriyono yang merupakan Tim Sukses dan Penasehat Rumah Transisi Joko Widodo.

Kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua terus berulang, pola kekerasan cenderung sama dan berulang; penggunaan pendekatan keamanan yang militeristik, seperti pembakaran, penyisiran ke rumah – rumah warga dengan cara yang intimidatif, diikuti dengan penangkapan, penahanan sewenang – wenang, penyiksaan dan penembakan kilat [diluar prosedur hukum], penggunaan kekuatan [senjata api] secara berlebihan, pembubaran aksi damai disertai kekerasan, penangkapan dan penahanan. Selain itu, masih terjadi stigmatisasi terhadap masyarakat Papua sebagai separatis atau pengacau dan sebagainya, sehingga dianggap layak untuk dikriminalisasikan.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan maraknya isu dikriminatif berlatarbelakang etnis dan keagamaan yang dikeluarkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu di Jakarta. Sebagaimana yang diberitakan oleh media, dalam beberapa hari terakhir ormas Front Pembela Islam [FPI] dan Forum Umat Islam [FUI] melakukan demonstrasi untuk menolak Basuki Tjahaja Purnama [Ahok] menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan pernyataan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Sudjarno yang meminta seluruh porsonel reserse Polda Metro Jaya bertindak tegas terhadap pelaku kriminal. Tindakan tegas yang dimaksud termasuk menembak pelaku kejahatan dan perusuh saat aksi demonstrasi.

Berdasarkan hasil penelusuran KontraS terhadap para anggota DPR-RI terpilih periode 2014 – 2019, setidaknya terdapat 242 nama anggota DPR-RI yang memiliki catatan (track record) buruk dan diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran hukum dan HAM sebelum duduk di kursi Senayan

Dalam rangka memperingati Hari Anti Hukuman Mati Internasional yang jatuh pada hari ini, 10 Oktober, KontraS menyoroti sejumlah persoalan terkait hukuman mati di Indonesia,

Sebelas organisasi masyarakat sipil yaitu LBH Jakarta, YAPPIKA, PSHK, KontraS, Migrant Care, ICW, PERLUDEM, Transparency International Indonesia, JPPR, ELSAM dan FITRA menolak untuk hadir dan berbicara dalam forum internasional tentang demokrasi; Bali Civil Society Forum 2014.

Pada tanggal 5 Oktober 2014, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], mengucapkan Selamat Hari TNI [Tentara Nasional Indonesia] ke 69. Bertepatan dengan momentum ulang tahun ini KontraS memberikan sejumlah rekomendasi dan catatan kritis dari perspektif Hak Asasi Manusia [HAM]. Hak Asasi Manusia, dalam UU TNI Nomor 34 tahun 2003 dijadikan salah satu prinsip dalam Jati diri TNI dalam mengembangkan profesionalisme [pasal 2 huruf d] dan HAM menjadi rujukan kepentingan negara yang harus dilindungi oleh TNI [bagian Menimbang huruf d].

KontraS melalui acara Diskusi Publik Masa Depan Papua dalam Pemerintahan Jokowi – JK pada hari ini [03/10], bertempat di halaman kantor KontraS, meminta agar Pemerintahan Kedepan Jokowi dan Jusuf Kalla, segera membentuk Pengadilan HAM di Papua, Menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM Berat di Wamena dan Wasior, serta memastikan kontrol yang efektif pada TNI, BIN dan Polri di Papua.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], terhitung sejak hari Jum’at, 26 September 2014, telah membuka akses bagi masyarakat luas yang kecewa terhadap hasil rapat paripurna DPR RI, yang mengesahkan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah melalui DPRD.

Peristiwa 1965- 1966 adalah salah satu dari peristiwa kelam bangsa Indonesia di masa Orde Baru. Konflik politik dan kekuasaan yang terjadi saat itu ditangani dengan operasi keamanan dan ketertiban yang melampaui batas - batas hukum, nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.

Kemunduran terhadap demokrasi yang selama ini telah terbangun di Indonesia kembali terjadi setelah dini hari tadi (26/09), Ketua DPR RI akhirnya mengesahkan RUU PILKADA [Pemilihan Kepala Daerah], memutuskan PILKADA kembali dipilih oleh DPRD. Dari total 361 suara, opsi PILKADA langsung hanya memperoleh 135 suara, sedangkan 226 suara mendukung PILKADA melalui DPRD.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama warga penghuni rumah negara wilayah Jatibaru, Gambir, Jakarta Pusat mendesak PT. KAI untuk menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap warga penghuni rumah negara wilayah Jatibaru, Gambir, Jakarta Pusat.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan aksi brutalitas [penyalahgunaan kekuatan – senjata api] yang disertai dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Brimob Polda Kepulauan Riau terhadap 4 [empat] orang anggota prajurit TNI AD Yonif 134/TS [Praka Eka Basri, Pratu Eko, Pratu Ari dan Pratu Hari] pada Minggu malam 21 September 2014 di Batam, Kepulauan Riau.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan keprihatinan atas pernyataan Andi Widjajanto, Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kall (JKW-JK), mengenai tidak mungkinnya Pengadilan HAM Ad Hoc dilaksanakan dalam waktu dekat nanti

Nasional Papua Solidaritas [Napas], Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], dan Komite Persiapan Federasi Mahasiswa Kerakyatan (KP-FMK) menyayangkan sikap institusi POLRI, khususnya Kepolisian Daerah Papua dalam menangani kasus yang berkaitan dengan pembela HAM.

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak Kapolda Papua untuk segera melakukan penyidikan atas tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap Pembela HAM, Sdr Anum Siregar di Wamena Kapolda juga harus dapat membongkar motif dibalik tindakan kekerasan dan penganiayaaan terhadap Sdr. Anum yang merupakan pembela HAM yang selama ini aktif melakukan pembelaan hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua.

PSHK dan KontraS mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat yang saat ini sedang dibahas. Satu tahun lebih sudah berlalu sejak Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 12 Juli 2013, menyepakati RUU Advokat sebagai RUU usul inisiatif DPR. RUU tersebut dimaksudkan sebagai RUU pengganti UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).

Kami, korban dan keluarga korban dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam peristiwa Tanjung Priok 1984 bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyatakan kekecewaan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [SBY] yang tidak dapat menepati janjinya untuknya menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984 dan peristiwa – peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya secara berkeadilan, sebagaimana diantaranya dijanjikan Presiden SBY dalam pertemuan dengan perwakilan korban pada 26 Maret 2014.

Kami dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Bersih 2014, menolak disahkannya RUU Pilkada oleh DPR RI. Kami menemukan sejumlah masalah didalam RUU tersebut sebagaimana dijelaskan dibawah ini;

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], selaku organisasi Hak Asasi Manusia [HAM], menaruh perhatian yang sangat besar terhadap maraknya penyebaran penyakit endemik berupa virus ebola, yang akhir-akhir ini sebaran dan jumlah penderitanya sudah sangat mengkhawatirkan di beberapa negara.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang peduli terhadap pembangunan partisipasi publik mendesak Presiden terpilih Joko Widodo memfasilitasi Hak Petisi dengan cara melegitimasi kanal aspirasi warga. Kanal ini diperlukan untuk menampung antusias publik berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu, kanal ini memiliki fungsi untuk mengimbangi potensi oligarki partai politik dan elit.

Pemerintahan SBY harus segera membuka Laporan Tim Pencari Fakta Pembunuhan Munir. 10 tahun kasus Munir berlalu, hingga kini belum juga terkuak. Divonisnya 3 orang yang terlibat tidak cukup membuka atau menarik tanggung jawab orang-orang dilevel tertinggi sebagai otak atau dalang pelaku pembunuhan Munir.

Akuntabilitas Tim Transisi; Secara normatif, keberadaan tim ini adalah sesuatu hal yang positif karena berorintasi pada program (program based orientation). Namun prasyarat untuk membangun perbaikan tentu harus diawali dengan akuntabilitas khususnya dari sisi pendanaan. Prinsip dasar yang harus diimplementasikan Jokowi-JK dalam membangun transisi kultur pemerintahan baru dapat dimulai dari transparansi pendanaan tim transisi tersebut kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga, untuk mengoperasionalkan sebuah tim

Koalisi Masyarakat Sipil (KontraS, ICJR, SafeNet, PSHK, LBH Pers, ELSAM, LBH Jakarta, YLBHI, ICT Watch, ICW, Pil-Net, PBHI, ILRC, Arus Pelangi, MAPPI, LeiP, ILR ) mengecam tindakan Polda DIY yang menahan Florence Sihombing, seorang netizen dan mahasiswi yang menempuh pendidikan Notariat di Yogya, telah ditahan oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 29 Agustus 2014 pukul 14:00 WIB.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Joko Widodo dan M Jusuf Kalla, sebagai Presiden terpilih untuk periode 2014-2019. Selanjutnya kami memberikan masukan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih perihal penyelesaian atas berbagai peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat yang hingga kini belum diselesaikan.

Kami, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Joko Widodo dan Bapak Muhamad Jusuf Kalla [JKW-JK] sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum [Pemilu] 2014.

Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam tindakan Kapolri Jenderal Sutarman yang melaporkan dan memanggil Komisioner Kompolnas, Adrianus Meliala atas tuduhan tindakan menghina penguasa atau badan umum, pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 207, 310 dan/atau 311 KUHP.

Berdasarkan pengalaman kerja KontraS dan isu yang jadi perhatian kerja KontraS, selama 10 tahun SBY berkuasa kami mencatat; Dimasa pemerintahan SBY hal positif terjadi, seperti, komunikasi dalam upaya pencarian keadilan pernah atau bisa terjadi. Pada masa SBY ada keleluasaan dalam mengembangkan ekspresi. Sementara, hal negatif yang terjadi dimasa SBY bisa dikategorikan kedalam beberapa hal

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan Sawit Watch memprotes keras dugaan rekayasa tindak pidana dalam penyelidikan, penyidikan Denpom II/2 Jambi, tuntutan Oditur Militer 1-04 Palembang, dan putusan ringan Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam No Perkara : 98-K/PM 1-04/AD/VI/2014;

Dalam konteks korupsi tidak ada istilah korupsi sipil dan korupsi militer. Juga tidak pembagian kerugian sipil dan kerugian TNI. Idealnya kesemuanya dalam posisi yang sama, korupsi yang terjadi dilingkungan sipil dan TNI tetap harus diperlakukan yang sama dan dijerat dengan regulasi yang sama yaitu dengan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi. Begitu juga soal kerugian yang timbul dari korupsi, semuanya harus dianggap sebagai kerugian negara dan bukan dibatasi pada kerugian sipil atau TNI.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak Negara untuk secara sungguh - sungguh memastikan dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak – hak sipil politik masyakat Papua. Operasi dan/atau apapun kebijakan atas nama keamanan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI dan Polri harus tetap memperhatikan prinsip Hak Asasi Manusia yang telah dijamin sejumlah perundang – undangan dan aturan hukum yang ada.

Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus membayar janjinya untuk tuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi dimasa lalu. Sebagaimana dalam Visi & Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden [Capres dan Cawapres] yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pasangan Joko Widodo dan Muhamad Jusuf Kalla [JKW-JK] menyampaikan akan menyelesaikan kasus-kasus atau peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM] yang berat yang terjadi di masa lalu [Orde Baru], sebagai berikut;

Sembilan tahun setelah perjanjian damai Helsinki 2005 ditandatangani untuk mengakhiri konflik 29 tahun di Aceh, Amnesty International dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bergabung dengan para korban konflik dan keluarga mereka untuk menyerukan kembali kepada pihak berwenang untuk memenuhi kewajiban mereka untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi penuh atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang telah terjadi, termasuk dengan membentuk sebuah komisi kebenaran di Aceh yang bekerja sesuai dengan hukum dan standar internasional.

Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menilai tindakan pengerahan anggota TNI untuk mengatasi konflik horizontal yang terjadi di Maluku merupakan kebijakan yang tidak tepat.

Hari ini tepat 16 (enam belas) tahun dicabutnya status Daerah Operasi Militer (DOM) di Provinsi Aceh (7 Agustus 1998). Sepanjang DOM diberlakukan terdapat banyak pelanggaran terhadap warga sipil dalam bentuk penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, Penculikan, Penghilangan Orang Secara Paksa, Penyiksaan, Pengusiran Paksa, pengrusakan rumah dan properti, kekerasan seksual, penembakan hingga pembunuhan yang mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Aceh. Namun kami menyayangkan bahwa proses pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi korban masih diabaikan oleh Pemerintah.

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengucapkan selamat kepada para peserta yang telah lulus seleksi SeHAMA VI 2014. Selanjutnya peserta akan segera dihubungi via email dan telepon oleh panitia SeHAMA VI terkait persiapan untuk mengikuti Sehama 2014.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS ] mendesak Panglima TNI dan/atau Pomdan Jaya untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan terhadap Iqbal, seorang pengamen di wilayah Monumen Nasional [Monas] yang diduga dilakukan oleh dua orang dari anggota TNI dan dua masyarakat sipil pada tanggal 21 Juli 2014. Akibatnya, korban mengalami luka di tiga titik pada kepala bagian belakang serta mata bagian kiri bengkak dan memerah.

Kami dari berbagai organisasi masyarakat sipil, mengucapkan selamat kepada Sdr. Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla, untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Kami mengingatkan kepada Sdr Jokowi dan Jusuf Kalla, bahwa kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangan rakyat atau publik luas, dengan segala harapan, kesabaran atas penderitaan dan imajinasi untuk Indonesia yang lebih baik,

Proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) akan segera berakhir. Pada tanggal 22 Juli 2014 dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil penghitungan suara akhir dari masing-masing kandidat Capres Cawapres yaitu Prabowo-Hatta Rajasa dan Joko Widodo- Jusuf Kalla.

Kamis hingga Jumat (17-18/07/2014) telah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rumah Dinas Bupati Karawang dan salah satu pusat perbelanjaan di Karawang. Hasil OTT tersebut adalah penangkapan terhadap Ade Swara (Bupati Karawang), Nur Latifah (Istri Bupati Karawang), Aking Saputra (Perwakilan PT. Agung Podomoro Land di Karawang), Rajen Diren (Perwakilan PT. Agung Podomoro Land di Karawang), Nana (Kepala Desa Cilamaya) dan tiga orang lainnya.

Koalisi Gerakan Melawan Lupa;Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan [Imparsial], Setara Institute dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia [PBHI] mengajukan perlawanan atas Penetapan Dismissal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Sejumlah Organisasi Masyrakat Sipil pada 15 Juli 2014 beraudiensi dengan KPK. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan sejumlah catatam dan dugaan pelanggaran pidana terkait dengan penghitungan suara.

Menolak segala upaya dan tindakan yang mengarahkan pada situasi ‘rusuh’ dan kekerasan. Dalam hal ini siapa yang mengarahkan pada situasi rusuh maka yang bersangkutan merupakan pihak yang anti demokrasi.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengutuk brutalitas serangan udara yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Palestina. Hanya dalam dua hari, pemboman telah mengakibatkan kematian 53 warga Palestina, yang 12 di antaranya adalah anak-anak dan lebih dari 340 orang terluka.

Masa kampanye pemilihan Presiden 2014 yang banyak menguras energi dan menyita perhatian masyarakat telah berakhir. Kini, tahapan agenda politik tengah memasuki masa tenang dan akan berlanjut dengan proses pemilihan Presiden pada tanggal 09 Juli nanti.

KontraS khawatir bahwa proses Pilpres 2014 yang berpotensi dilaksanakan dengan curang, berat sebelah dan tidak menghormati aspek hukum. Hal ini teridentifikasi dari 1) Keberpihakan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono; 2) Mobilisasi instrumen negara; 3) Fitnah dan kekerasan; dan 4) Pelanggaran Pemilu.

Pada 9 Juni 2014, Koalisi Gerakan Melawan Lupa telah mengadukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) melalui Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Presiden Tahun 2014.

Koalisi Gerakan Melawan Lupa menyatakan tidak sepandapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN] Jakarta Timur yang telah memutuskan bahwa gugatan Para Pergugat [PBHI, KontraS, Imparsial dan Setara Institut] terhadap Komisi Pemilihan Umum [KPU] Tidak Diterima.

Koalisi Gerakan Melawan Lupa telah mengajukan gugatan hukum terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia [KPU RI] melalui Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara [PTUN] atas Keputusan KPU RI yang telah meloloskan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) Republik Indonesia melalui Keputusan KPU No 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Nomor 454/KPTS/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014, dengan nomer register perkara: 129/G/2014/PTUN-JKT.

Bertepatan dengan hari Bhayangkara Polri ke – 68, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], kembali memberikan catatan, secara khusus terkait akuntabilitas Kepolisian Republik Indonesia [POLRI] sebagai aparat negara yang memiliki tugas dan fungsi pokok sebagaimana di atur oleh UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13:

Memasuki bulan suci Ramadhan 1435 Hijriah, kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia tercederai. Pemerintah yang seharusnya melindungi dan memastikan kehidupan beragama dan berkeyakinan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila, malah menjadi aktor utama yang melanggar konstitusi

Aliansi Masyarakat Sipil Aceh di Jakarta bersama Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], mengecam keras tindakan brutal dan biadab yang dilakukan oleh Pratu Heri Ardiansyah, anggota Puspom TNI AD, yang secara terencana melakukan upaya pembunuhan dengan cara menyiram bensin dan membakar tubuh Tengku Yusri, juru parkir dikawasan Gambir, pada 24 Juni 2014.

Dalam rangka memperingati Hari Dukungan Internasional Untuk Korban Penyiksaan [juga dikenal sebagai Hari Anti Penyiksaan] yang jatuh pada setiap tanggal 26 Juni, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengeluarkan laporan tahunan berjudul Penyiksaan: Angka Penyiksaan Meningkat, Aktor Semakin Meluas. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pendokumentasian, baik melalui pemantauan, monitoring media maupun pengaduan yang KontraS terima dari korban maupun keluarga korban.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui Keputusan KPU No 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah meloloskan H. Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) Republik Indonesia. Dengan lolosnya Capres yang masih memiliki rekam jejak buruk dalam berbagai peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat masa lalu merupakan sebuah kemunduran dalam Negara hukum dan demokrasi.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], Konsorsium Pembaharuan Agraria [KPA] dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [WALHI] menyesalkan tindakan aparat keamanan [Brimob Mabes Polri, Polda Jawa Barat, Polres Karawang] yang mengedepankan tindakan represif dalam pengamanan eksekusi lahan yang akan dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Karawang di Kecamatan Telukjambe Barat, Rembang, Karawang, Jawa Barat, pada hari Selasa 24 Juni 2014.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), tahun ini kembali mengadakan SeHAMA (Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa) yang ke – VI, sejak pertama kali dilaksanakan pada 2008, tahun ini SeHAMA mengusung tema: Memperkuat Peran Pemuda dalam Mendorong Kemajuan HAM dan Demokrasi di Indonesia.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan brutalitas aparat Polres Rembang, Jawa Tengah dalam merespon kegiatan aksi damai warga desa Pegunungan Kendeng, Rembang.

Salah satu berkah dari proses kampanye Pilpres 2014 adalah makin terkuaknya berbagai catatan negatif para Capres. Salah satunya adalah soal Prabowo Soebianto, salah satu Capres 2014, atas dugaan berbagai kasus pelanggaran HAM dimasa lalu. Namun kami, dari Gerakan Melawan Lupa (GML) mengecam buruknya respon dan upaya-upaya manipulatif berbagai keterangan dan proses hukum yang mandek.

Janji politik dari Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Hatta Rajasa, jika terpilih, akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Alm. HM. Soeharto, adalah pelecehan dan pelanggaran nyata terhadap UUD 1945.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), memiliki beberapa catatan kritis terkait pelaksanaan debat Calon Presiden (Capres), dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), tahap pertama yang dilaksanakan pada 9 Juni 2014 di Balai Sarbini Jakarta.

Ditengah proses kampanye Pemilu 2014, Prabowo Subianto berjanji akan memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto jika dia menjadi Presiden nanti. Sikap Prabowo itu kembali dipertegas Partai Gerindra, melalui Fadli Zon [4 Juni 2014], yang menyatakan pentingnya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan.

Koalisi Melawan Lupa, Koalisi Bersih 2014 bersama dengan Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban Untuk Keadilan [JSKK], Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan [Sobat KBB], Paguyuban Petani Tanah Pangonan Bogor [Bani Tansagor] menilai bahwa KPU telah mengabaikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia warga negara pada penyelenggaraan pemilihan presiden 2014-2019 dengan tidak memasukan materi Hak Asasi Manusia dalam debat Capres dan Cawapres yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2014 – 5 Juli 2014.

Kami Koalisi Melawan Lupa yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil memandang penting kembali mendesak Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia [MPR RI] untuk mengambil langkah – langkah konstitusional dalam menyikapi pembangkangan hukum [obstruction of justice] yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan kasus – kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk penyelesaian peristiwa penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak Kapolri untuk menindak tegas para pelaku intoleran yang telah melakukan aksi penyerangan terhadap para jemaat yang tengah melakukan ibadah Doa Rosario di Kompleks STY YKPN Ngalik, Sleman – Yogyakarta.

KontraS, HuMa, Walhi dan Sawitwatch menyambut baik terbitnyarekomendasi dan kritikdariKomite Ekonomi, Sosial dan Budaya(The Committee on Economic, Social and Cultural Rights) PBB terhadap kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia yang belum melakukan pendekatan HAM, baik dalam kebijakan maupun implementasinya.Pada 23 Mei 2014,

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], meminta kepada KPU agar memasukan Penegakan Hak Asasi Manusia [HAM] kedalam materi debat calon presiden [capres] dan calon wakil presiden [cawapres] periode 2014-2019.

Selama tahun Politik 2014, isu tambang dan energi kembali menjadi sorotan dan mendapatkan porsi yang besar baik dalam pemberitaan media ataupun sebagai barang dagangan Parpol dan politisi. Dua koalisi yang dibentuk untuk mengusung Capres berlomba-lomba menawarkan program kedaulatan tambang dan energi di Indonesia.

Reformasi yang bergulir sejak 1998 akan genap berusia 16 tahun pada 21 Mei 2014. Namun demikian, reformasi sejauh ini belum sepenuhnya memenuhi harapan rakyat, seperti yang dicanangkan di awal reformasi. Hingga kini, masalah hak asasi manusia masih memperlihatkan catatan buruk.

KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] mengucapkan selamat atas terselenggaranya Pemilu 2014. Namun demikian, dibalik pesta demokrasi itu, KontraS menyayangkan masih minimnya perlidungan dan pemenuhan hak asasi manusia, baik yang terjadi menjelang maupun pada hari pemilihan, 9 April 2014. Tindakan tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak hidup, luka fisik, kerugian materil dan immateril.

Peristiwa Jamboe Kepok (17 Mei 2003) dan Penerapan Pemberlakuan Darurat Militer (DM) sepanjang 18 Mei 2003-18 Mei 2005 di Provinsi Aceh telah memasuki tahun ke-11. Peristiwa Jamboe Kepok dan peristiwa pelanggaran HAM akibat dari kebijakan negara melalui DM hingga kini masih menyisakan luka yang mendalam bagi korban karena tidak ada akuntabilitas negara untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui Komisi Kebenaran dan Pengadilan HAM sebagaimana amanat dari Nota Kesepahaman Damai/MoU antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

KontraS dan berbagai kelompok Minoritas dan Rentan menyayangkan performa Indonesia yang masih buruk dalam menjamin kebebasan untuk berkumpul secara damai dan hak untuk berserikat. Hal ini secara tegas termuat dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 13 Mei 2014 yang disusun oleh Pelapor Khusus PBB tentang Hak untuk Berkumpul secara Damai dan Hak untuk Berserikat, Maina Kiai.

Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), JakMania (supporter Persija) bersama korban mengecam brutalitas dan menyayangkan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh Polda Jabar, Polres Karawang, Polres Purwakarta dan Polres Bekasi dalam melakukan pengamanan terhadap pendukung Persija di kilometer 66 tol Cipularang.

Hari ini 16 tahun Peristiwa Kerusuhan 13-14 Mei 1998 kami kembali melalukan napak tilas pada situs-situs kekerasan tragedi 13-14 Mei 1998. Napak Tilas ini adalah cara kami untuk mengenang dan mendoakan sanak saudara kami dan semua warga negara Indonesia yang menjadi korban tragedi 13-14 Mei 1998.

Proses pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat tahun 1998 memunculkan perkembangan penting. Prabowo Subianto, yang diduga kuat terlibat dalam penculikan aktivis 1997-1998, menyatakan siap untuk memberikan klarifikasi. Di pihak lain, ada pernyataan Kivlan Zein, mantan Kepala Staf Kostrad, dalam satu acara di televisi menyatakan dirinya tahu keberadaan ke-13 aktifis yang hingga kini masih hilang.

Ironis, sekaligus lelucon. Bagaimana tidak menjadi ironi dan lelucon, apabila dalam kurun waktu lebih dari 32 tahun kekuasaan Orde Baru dipimpin oleh Jenderal yang berlumuran darah ratusan hingga jutaan manusia Indonesia.

Proses pengungkapan kasus penghilangan orang (penculikan) tahun 1997-1998 menunjukkan perkembangan penting. Prabowo Subianto, yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut menyatakan siap untuk memberikan klarifikasi. Di pihak lain, Kivlan Zein, mantan Kepala Staf Kostrad, menyatakan dirinya tahu keberadaan ke 13 aktifis yang hingga kini masih hilang tersebut dimana ditembak dan dibuang.

Hari ini tepat 16 (enam belas) Tahun Peristiwa Penembakan Mahasiswa di depan Universitas Trisakti (12 Mei 1998) oleh aparat (ABRI dan Polri). Tuntutan reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa direspon secara represif oleh aparat dengan melakukan penembakan ke arah kampus sehingga mengakibatkan 4 (empat) mahasiswa Trisakti meninggal : Elang Mulya Lesmana, Hafidhin Royan, Hery Hartanto dan Hendriawan Sie serta ratusan lainnya mengalami luka-luka.

Peristiwa Trisakti (12 Mei 1998) dan Tragedi Mei (13-15 Mei 1998) sudah memasuki tahun ke-16. Sepanjang 16 tahun negara masih absen dalam menuntaskan peristiwa tersebut sehingga hak korban atas keadilan dan pemulihan terus menerus diabaikan.

Proses pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat tahun 1998 memunculkan perkembangan penting. Prabowo Subianto, yang diduga kuat terlibat dalam penculikan aktivis 1997-1998, menyatakan siap untuk memberikan klarifikasi. Di pihak lain, ada pernyataan Kivlan Zein, mantan Kepala Staf Kostrad, dalam satu acara di televisi menyatakan dirinya tahu keberadaan ke-13 aktivitas yang hingga kini masih hilang.

Purnawirawan Mayjen Kivlan Zen dalam acara debat di stasiun televesi, pada 28 April 2014, menyatakan "Yang menculik dan hilang, tempatnya saya tahu di mana, ditembak, dibuang..." Terhadap pernyataan tersebut, kami Koalisi Gerakan Melawan Lupa memandang pernyataan tersebut memiliki konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan dan juga bagi lembaga negara terkait,

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyesalkan lambatnya tindakan negara dalam menyelesaian peristiwa pelanggaran HAM pada peristiwa Simpang KKA, Aceh yang terjadi pada 3 Mei 1999 di Aceh Utara. Kondisi ini berdampak pada absennya pemenuhan hak korban dan keluarga untuk mengakses keadilan, kebenaran dan pemulihan.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] telah mendapatkan informasi terkait dengan penangkapan 10 warga dalam aksi damai di wilayah Maluku yang dilakukan anggota Polres Ambon, pada tanggal 25 April 2014.

Ratusan ribu hingga jutaan buruh akan memperingati Hari Buruh Internasional. Momentum yang digunakan kaum buruh dan rakyat Indonesia untuk menunjukan ekspresinya, menunjukan kekuatannya, menuntut pada Negara agar memenuhi tuntutan kaum buruh-rakyat yang selama ini belum dipenuhi.

KontraS, Walhi, dan Forum Buruh Lintas Pabrik menyesalkan Pemerintah Indonesia yang hingga kini belum progresif dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi warga negara secara keseluruhan.

Setahun menjelang Pemilu 2014, kami mencatat ada tiga partai politik yang dengan masif dan sewenang-wenang telah mengeksploitasi stasiun televisi untuk kepentingan kelompoknya semata. Padahal untuk bisa bersiaran, stasiun televisi menggunakan frekuensi milik publik yang diamanatkan UU Penyiaran agar dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bukan segelintir konglomerat atau partai politik.

Pemilihan Umum [Pemilu] adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dalam pasal 1 ayat 1]. Oleh karenanya, sudah seharusnya kedaulatan ini digunakan untuk tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM. Bukan sebaliknya, digunakan untuk tujuan melupakan, mengabaikan penegakan dan pemenuhan hak para korban pelanggaran HAM berat, apalagi menjadi sarana untuk mencuci tangan dari pertanggungjawaban pelanggaran HAM berat yang terjadi.

Pelaksanaan pemilu langsung, umum, bebas, jujur dan adil merupakan amanat konstitusi yang wajib dijunjung tinggi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilu. Proses demokrasi untuk memilih wakil rakyat harusnya berlangsung damai, tanpa kekerasan dan tekanan dari pihak mana pun. Namun ironisnya, di Aceh situasi menjelang Pemilu justeru diwarnai dengan serangkaian kekerasan yang berakibat pada jatuhnya korban nyawa dan harta. Sebagaimana diketahui, saat ini tercatat sudah lima orang meninggal dan puluhan harta benda dan atribut partai rusak atau hangus.

Besok, atau tepatnya 3 April 2014, Satinah TKI asal Ungaran, Jawa Tengah terancam akan dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi akibat divonis bersalah lantaran membunuh majikannya, Nurah binti Muhammad Al Gharib dan mengambil sejumlah uang real milik majikannya tersebut.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyayangkan sikap baik dari pihak Pusat Polisi Milter Angkatan Laut dan Angkatan Darat yang berusaha melindungi pelaku Penghilangan paksa dengan menutup informasi mengenai keberadaan Dedek Khairudin. Dedek Khairudin sejak tanggal 28 November 2013 yang hingga kini belum diketahui keberadaannya telah dihilangkan oleh Serda Mardian Intel Korem 011/LW beserta 7 anggota marinir pangkalan brandan.

Bahwa putusan perkara perbudakan dengan terdakwa Yuki Irawan telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada sidang hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis Asiadi Sembiring menyatakan terdakwa Yuki Irawan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebagai upaya menjaga harapan pada sistem demokrasi dan politik yang mampu membuat perubahan menjadi lebih baik, gerakan Bersih2014 bermaksud untuk menyediakan alternatif pilihan nama calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 yang akan datang.

Jakarta, Data World Resources Institute (WRI) memetakan lokasi titik api Riau selama 20 Februari - 12 Maret 2014 dengan bantuan Active Fire Data milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA). terungkap bahwa kabut asap di Riau kali ini lebih parah dari tahun 2013 yang lalu. Sejak 20 Februari hingga 11 Maret 2014, ditemukan 3.101 titik api di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut melebihi periode 13 Juni hingga 30 Juni 2013 lalu yang sebanyak 2.643 titik api.

Surat Terbuka KontraS Tentang Penghentian Proses Pidana dan Perlindungan Hak Atas Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan baik bagi Masyarakat di Sekitar Teluk Benoa, Bali

KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] prihatin dengan situasi di Aceh menjelang Pemilu Legislatif 2014. Presiden dan jajaran Pemerintah pusat bersama dengan Pemerintah daerah serta Badan pelaksana pemilu harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang aman di Aceh.

KontraS Jakarta, KontraS Sumatera Utara dan Korban mendesak Panglima TNI, Kementrian Pertahanan dan Kementrian Hukum dan HAM untuk segera menetapkan peradilan koneksitas atas perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Alamsyah, Rendi warga sipil dan 2 anggota militer atas nama Praka Puji dan Praka Samsunardi Saragih yang keduanya berasal dari kesatuan Arhanudse 11 Binjai.

KontraS meminta agar Pemerintah dan DPR RI segera menghentikan pembahasan dan upaya pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kami menemukan sejumlah masalah yang pelik dan krusial baik dari sisi historis, maupun dari sisi konsep HAM-nya. Polemik ini justru menimbulkan kegaduhan, ini adalah bukti bahwa semakin dekat dengan pemilu, masyarakat dan berbagai institusi negara lainnya semakin tidak percaya pada pemerintahan hari ini, apalagi terhadap anggota DPR.

KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] mengecam tindakan Faisal [Calon legislatif DPRK dari Partai Nasional Aceh], bersama Zhaimar [Kepala Desa Ujung Karang], dan beberapa warga, termasuk Kapolsek Sawang yang bertindak telah melanggar hukum terhadap Tgk Barmawi dan santrinya di Pesantren Al-Mujahadah, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan.

KontraS [Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan] menilai tindakan Brigadir Jenderal Pol [purn] Mangisi Situmorang dan istrinya terhadap 17 PRT [Pekerja Rumah Tangga] yang bekerja dirumahnya di Jalan Danau Mantana, Komplek Duta Pakuan, Kota Bogor sebagai tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia.

KontraS prihatin dengan pernyataan dari pejabat-pejabat Bawaslu, Polri dan BIN yang menyatakan bahwa Golput dapat dipidana. Ditambahkan bahwa Penggunaan media sosial untuk menganjurkan Golput bisa dikenakan pemidanaan UU ITE.

Proses persidangan buruh kuali memasuki tahap-tahap akhir di Pengadilan Negeri Tangerang terkait adanya tindakan diluar perikemanusian berupa menyiksa, menyekap, memukul, merampas hak atas kemerdekaan dan hak atas bekerja layak yang dilakukan oleh Yuki Irawan dan para mandornya terhadap puluhan buruhnya. Tindakan tersebut pantas diganjar dengan hukuman yang adil dan berdasar pada perlindungan HAM.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindakan Sekelompok Orang liar dan Kepolisian (Polrestabes dan Polsek Banyumanik, Semarang) yang telah membubarkan paksa kegiatan kunjungan rutin korban Peristiwa 1965-1966. Bahwa acara ini adalah silaturahmi mengunjungi orang sakit, bukan rapat atau melakukan kegiatan apapun. Mau jenguk rekan yang sakit, malah berujung pemeriksaan di kantor Polisi.

Kami mendukung desakan Open Society Foundations dan Innovations in Legal Empowerment (Namati) kepada seluruh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyatakan bahwa sekarang: keadilan, supremasi hukum, dan pemberdayaan hukum adalah prinsip-prinsip penting dalam kerangka pembangunan global yang baru.

Saya, Sarrul Bariah istri dari Dedek Khairudin meminta kepada Panglima TNI memerintahkan prajuritnya atas nama Mardiansyah Intel Korem 011/LW beserta 8 anggota marinir Pangkalan Bradan untuk mengembalikan suami saya yang telah dijemput paksa pada tanggal 28 November 2013 dan hingga kini belum juga kembali ke rumah.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendukung sepenuhnya langkah Komnas HAM melakukan penyelidikan Pro-justisia [Penyelidikan untuk Kepentingan Proses Hukum]. Langkah ini sejalan dengan hasil investigasi KontraS yang menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM berat pada peristiwa Simpang KKA di Aceh, Aceh Utara Tahun 1999 dan Peristiwa Jambo Keupok Tahun 2003.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara telah menerima pengaduan adanya dugaan penghilangan paksa dan atau penangkapan yang sewenang-wenang terhadap Dedek Khairiudin yang diduga dilakukan oleh Serda Mardiansyah Intel Korem 011/LW bersama dengan beberapa anggota marinir wilayah Pangkalan Bradan pada tanggal 28 November 2013.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] bersama dengan Forum Keluarga Korban Talangsari [PK2TL] mengecam segala bentuk pembohongan dan pengabaian penyelesaian peristiwa Talangsari, 7 Feberuari 1989. Peristiwa Talangsari adalah salah satu hutang kemanusiaan dan hutang penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia [HAM] di Negara ini.

Reformasi 1998 merupakan titik pijak transformasi nilai dari rejim otoritarian menjadi tatanan demokratis. Demokratisasi yang dibangun seharusnya menuju pada profesionalitas masing-masing institusi dalam pelayanan ke setiap warga negara dengan menerapkan kesetaraan serta menempatkan supremasi sipil.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan masih maraknya praktik-praktik penyiksaan dan rekayasa kasus yang disertai dengan bentuk penyalahgunaan wewenang dan diskresi yang dipraktikan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia [daftar kasus terlampir]. Memasuki awal tahun 2014, KontraS telah menerima sejumlah pengaduan dari korban maupun keluarga korban terkait dengan hal tersebut.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], selaku organisasi Hak Asasi Manusia [HAM] di Indonesia, yang juga berperan aktif dalam mendorong pemajuan HAM ditingkat regional; sejauh ini mengikuti setiap perkembangan yang terjadi di Thailand. Secara khusus terkait demonstrasi kelompok oposisi di Bangkok dan sekitarnya. KontraS mencatat terhitung dari bulan November 2013, situasi di Bangkok terus memburuk dan telah menelan 9 (sembilan) korban jiwa dan puluhan orang telahterluka.

Praktik-praktik penghisapan terhadap para penghuni/pemilik kios ITC Mangga Dua terus terjadi selama 20 tahun oleh bekas pengembang yakni PT. Duta Pertiwi Tbk yang merupakan Sinar Mas Group. Kemudian perusahaan tersebut melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan gedung ITC Mangga Dua dengan menempatkan para karyawannya pada struktur pengurus di Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dan memberikan jasa pengelolaan gedung pada kelompok dari usahanya yakni PT. Jakarta Sinar Intertrade (PT. JSI)

Kelompok pembela HAM yang tergabung dalam Koalisi Penegak Kebenaran dan Keadilan (KPK2) mendesak penegak hukum di Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) bertindak profesional dalam menangani kasus pembunuhan berencana terhadap Aloysius Laurensius Wadu, mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Lembata.

Bertepatan dengan 15 tahun Peristiwa Penyiksaan di Gedung KNPI, Lhokseumawe, Aceh [9 Januari 1999], Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menilai bahwa dalam peristiwa tersebut patut diduga telah terjadi kejahatan kemanusiaan. Peristiwa tersebut adalah bagian dari operasi militer yang bernama Operasi Wibawa [1999], dengan tujuan menangkap warga yang diduga bagian dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam operasi tersebut sekitar 40 orang masyarakat sipil ditangkap dan di bawa ke gedung KNPI, Lhokseumawe.

JAKARTA—Masyarakat dari berbagai elemen, yang menamakan diri sebagai gerakan Frekuensi Milik Publik (FMP), pada hari ini 16 Januari 2014, melakukan long march dari Bunderan Hotel Indonesia menuju kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Harmoni, Jakarta Pusat. Long march ini dilakukan dalam upaya menuntut ketegasan KPI untuk menghukum stasiun televisi yang berpihak kepada afiliasi politik pemiliknya.

KontraS meminta Polri dan jajaran penegak hukum lainnya, untuk segera mengambil tindakan-tindakan yang signifikan dan progressif untuk mencegah dan memulihkan kasus-kasus demi kasus yang direkayasa. Putusan MA [Mahkamah Agung] akhir-akhir ini menunjukan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi dalam melakukan penyidikan masih mengandalkan pengakuan korban atau pelaku dengan cara-cara penyiksaan dan penyalahgunaan diskresi. Dari berbagai kasus yang diterima KontraS [lihat lampiran] ada banyak petunjuk dan keterangan korban bahwa proses hukum di kepolisian tidak dilakukan secara profesional, dimana ada praktek penyiksaan, ada proses hukum yang tidak diimbangi dengan bukti yang menyakinkan serta tidak ada informasi yang diberikan secara baik ke [keluarga] korban maupun keluarga korban.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengutuk dan mengecam keras tindakan militeristik yang menggunakan kekuatan berlebihan dari angkatan bersenjata Kamboja terhadap kaum pekerja pada tanggal 3 Januari 2014

Berangkat dari temuan awal dan informasi media massa, KontraS menganggap kematian enam terduga teroris; Hidayat, Nurul Haq, Fauzi, Rizal, Hendi, dan Edo- tidak wajar dan mengandung unsur-unsur pelanggaran prosedur hukum serta hak asasi manusia, termasuk hak asasi warga yang terkena dampak.