Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 163 Hasil Pencarian
1 All

SIARAN PERS BERSAMA Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) & KONTRAS
Tgl terbit: Jumat, 27 Desember 2013
Apa yang akan diwariskan (legacy) dari periode kekuasaan SBY di bidang agraria? Jika kita melihat hasil pembangunan di bidang sumber-sumber agraria dan pertanian sejak SBY berkuasa 2004 hingga akhir 2013 ini, dapat disimpulkan bahwa akses dan kontrol rakyat terhadap sumber-sumber agraria atau sumber daya alam (SDA) semakin menghilang. Pendeknya, sepanjang kekuasaan SBY, rakyat khususnya mereka para petani, perempuan dan masyarakat adat setiap hari semakin kehilangan tanah dan air mereka serta jauh dari pemenuhan hak asasi petani.
DPR Aceh Lemahkan Qanun KKR, Hak Korban Konflik Digadai (Respon atas Rencana Pengesahan Qanun KKR Aceh)
Tgl terbit: Rabu, 25 Desember 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam sikap Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang akan segera mengesahkan Qanun Aceh. Dalam amatan kami dan menggunakan prinsip HAM untuk korban-korban, Rancangan yang ada berpotensi menjadi alat politik disatu sisi dan berpotensi dilemahkan, disisi lain.
2 Tahun Tragedi Sape, Bima NTB: Komnas HAM RI dan POLRI Gelapkan Fakta dan Keadilan untuk Korban Penyerangan di Pelabuhan Sape (2011)
Tgl terbit: Selasa, 24 Desember 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam sikap Diam Polri dan Komnas HAM atas Tragedi Penembakan di Pelabuhan SAPE pada 24 Desember 2011, 2 tahun lalu.
Catatan Akhir Tahun KontraS 2013, Persoalan Hak Asasi Manusia Morat Marit: Kedepan, Hak Asasi Manusia Dipolitisir tanpa Makna
Tgl terbit: Senin, 23 Desember 2013
Tidak lama lagi, tahun 2013 akan berlalu, dan kita akan memasuki tahun 2014. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], mengeluarkan catatan pendek terkait potret Hak Asasi Manusia [HAM] setahun terakhir; termasuk rangkuman kasus, fakta dan peristiwa yang melingkupinya. Tentu, pergantian tahun ini menjadi sedikit istimewa, mengingat kita akan memasuki tahun Politik 2014, momentum yang setiap lima tahun akan menghadirkan cerita baru bagi republik ini; cerita baik, buruk, atau bahkan tambah memburuk, semuanya tidak lepas dan amat dipengaruhi oleh catatan-catatan akuntabilitas HAM ditahun-tahun sebelumnya, lebih khusus lagi sepanjang Januari hingga Desember 2013.
POLDA SULAWESI TENGGARA TIDAK TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KEMATIAN ASLIN ZALIM DITAHANAN POLRES BAUBAU
Tgl terbit: Jumat, 20 Desember 2013
Semenjak penandatanganan Surat Kuasa tertanggal Baubau, 8 November 2013, Kami dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buton Raya sebagai Penerima Kuasa yang dalam hal ini Mewakili Pemberi Kuasa dalam proses penyelesaian perkara dugaan pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia atas diri Suami Pemberi Kuasa, Alm. Aslin Zalim yakni MARLITA,
Untuk Kesekian kalinya, Peringatan Hari HAM Internasional, Lalu apa yang diperbuat Presiden SBY?
Tgl terbit: Selasa, 10 Desember 2013
Hari ini 10 Desember 2013 diperingati d iseluruh dunia sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional yang beradab juga mengakui pentingnya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, melalui beragam Konvensi HAM yang telah diratifikasi Indonesia, serta bahkan melalui UUD 1945 sendiri termasuk diantaranya adalah hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Pesan Hari HAM 10 Desember: Rakyat Makin Menderita, Negara Makin Berjaya
Tgl terbit: Senin, 09 Desember 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengucapkan selamat hari Hak Asasi Manusia [HAM] Internasional, yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2013. Kami juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam dengan meninggalnya tokoh dunia untuk kebebasan dan anti diskriminasi, Nelson Mandela.
Penyiksaan di Polres Baubau: Kapolres Bertanggungjawab
Tgl terbit: Sabtu, 07 Desember 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], bersama dengan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sulawesi [KontraS Sulawesi], Lembaga Bantuan Hukum Buton Raya [LBH BR] dan Keluarga korban Alm Sdr. Aslin Zalim menyayangkan pernyataan Polda Sulawesi Tenggara yang menyangkal penyebab kematian korban terkait praktik penyiksaan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kapolres Baubau beserta anggotanya yang menyebabkan Sdr. Aslin Zalim meninggal dunia di Polres Baubau pada tanggal 30 Oktober 2013.
Surat Masukan Korban Pelanggaran HAM Aceh tentang Rancangan Qanun KKR Aceh
Tgl terbit: Sabtu, 30 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama KontraS Aceh mewakili korban pelanggaran HAM dari berbagai wilayah di Aceh bermaksud untuk memberikan masukan tertulis kepada Ketua DPR Aceh. Masukan ini kami sampaikan perihal perkembangan Rancangan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sedang dirumuskan oleh DPR Aceh.
Menolak Keterlibatan Lembaga Sandi Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
Tgl terbit: Kamis, 28 November 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak keterlibatan Lembaga Sandi Negara dalam proses pengamanan data pemilu 2014 sebagai bagian dari kerjasamanya dengan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya kedudukan Lembaga Sandi Negara merupakan sebuah Lembaga yang berada dibawah Presiden berdasarkan Pasal 1 Keppres 77 tahun 1999 tentang Lembaga Sandi Negara.
Persidangan Kasus Buruh Kuali Tangerang; Penuhi Keadilan Bagi Korban, Putuskan Mata Rantai Aparat dan Pengusaha Nakal
Tgl terbit: Rabu, 27 November 2013
Persidangan Kasus Perbudakan Buruh Kuali Tangerang yang mulai digelar pada 26 November 2013, di Pengadilan Negeri Tangerang harus dapat memberikan keadilan seadil-adilnya bagi para korban.
Dengar Kesaksian Korban Pelanggaran HAM: Saatnya Bicara Kebenaran!
Tgl terbit: Minggu, 24 November 2013
Salah satu elemen penting dalam upaya pencarian keadilan adalah melalui pengungkapan kebenaran. Namun kenyataannya, bicara kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM yang pernah terjadi itu tidak semudah membalikan telapak tangan.
Merespons Pengangkatan Wakil Jaksa Agung; Minim Prestasi Mendapat Promosi
Tgl terbit: Minggu, 24 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) perlu mengkritisi penunjukan D. Andhi Nirwanto, SH, MM sebagai Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia yang baru melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 133/M Tahun 2013 terkait Pengisian Jabatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah ditandatangani pada 19 November 2013 untuk menggantikan Darmono yang telah memasuki masa pensiun.
Proses Hukum terhadap Anggota Brimob Pengeroyok Guru Sekolah Dasar di Bone Sulawesi Selatan
Tgl terbit: Jumat, 22 November 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [Kontras], menerima laporan atas terjadinya penganiayaan yang dilakukan sekelompok anggota Brimob Detasemen C Bone, pada Rabu 20 November 2013, terhadap Muhammad Yusuf [51], seorang guru SD Warga Jl Kesatuan, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Penyerangan Anggota TNI ke Mapolres Karawang
Tgl terbit: Rabu, 20 November 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban tidak Kekerasan mengecam peristiwa penyerangan Mapolres Karawang yang dilakukan oleh anggota infanteri 305 Kostrad pada Selasa 19 November 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku penyerbuan atau kekerasan adalah suatu kebiasaan (business as usual) dari TNI dalam menyelesaikan masalah hal senada juga ditujukan kepada Brimob yang melakukan pemukulan kepada anggota TNI.
Tangkap dan Adili Pelaku Kekerasan Terhadap Petani Indramayu, Usut Tuntas Korupsi Pengadaan Tanah Waduk Bubur Gadung & Bebaskan Para Pejuang Agraria
Tgl terbit: Selasa, 19 November 2013
Penolakan pembangunan waduk bubur gadung di desa Loyang Kecamatan Cikedung, Indramayu oleh para petani yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu (STI) yang berbuntut aksi kekerasan terhadap petani sejak 25 Agustus 2013. Kini, masifnya perampasan tanah garapan masyarakat dan pemberangusan serikat tani Indramayu melalui upaya kriminalisasi oleh kepolisian serta intimidasi kepada anggota STI oleh kelompok preman, pemda, tentara dan kepolisian masih terus berlanjut.
Masyarakat Syiah Lagi-Lagi Hadapi Resiko Penggusuran Paksa, Dibutuhkan Investigasi Keterlibatan Aparat Pemerintah yang Mengintimidasi Syiah
Tgl terbit: Jumat, 15 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyatakan kekecewaan mendalam atas kenyataan: terdapat setidaknya 168 orang masyarakat Syiah di Jawa Timur yang lagi-lagi harus menghadapi resiko penggusuran paksa dari tempat penampungan sementara. Mereka mengungsi semenjak bulan Agustus 2012 setelah warga desa menyerang mereka.
Update LUWU dan BAUBAU Brutalitas Polisi Meluas; Ancaman Kredibilitas Kapolri Komjen Sutarman
Tgl terbit: Jumat, 15 November 2013
KontraS, dari hasil pemantauan dilapangan, menemukan bukti dan keterangan yang cukup bahwa Kapolres Baubau, Sulawesi Tenggara dan anak buahnya telah melakukan kejahatan serius berupa penyiksaan dan tindakan kejam lainnya terhadap Aslin Zalim [korban], dengan cara memerintahkan dan merendam korban bersama tahanan lainnya di kolam ikan, dan tindakan kejam lainnya yang menyebabkan luka berat [lebam dan memar dibagian tubuh, patah tulang di bagian rusuk kanan],
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Tgl terbit: Rabu, 13 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Keluarga Korban Semanggi I, Mahasiswa Unika Atma Jaya Jakarta, Mahasiswa Institut Teknologi Indonesia, Mahasiswa STF Driyarkara, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) dan Aliansi PITA HITAM kembali memperingati 15 tahun peristiwa Tragedi Semanggi I yang terjadi pada 13-15 November 1999.
Kapolres Luwu Segera Hentikan Penggunaan Senjata Api dan Kekuatan Secara Berlebihan lainnya
Tgl terbit: Selasa, 12 November 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh Polres Luwu, Sulawesi Selatan [Sulsel] dalam melakukan pengamanan aksi demonstrasi pembentukan Kabupaten Luwu, sejak 11 November 2013.
Polda Sulawesi Tenggara Segera Pidanakan Anggota Polres Baubau; Pelaku Penyiksaan, Penangkapan dan Penahanan Sewenang –Wenang Aslim Saman
Tgl terbit: Selasa, 12 November 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengkritik keras praktik penyiksaan dan segala bentuk arogansi yang terus berulang dipraktikan anggota kepolisian. kembali seorang tahanan Mapolresta Baubau, Aslim Saman [34 tahun], warga Kelurahan Bataraguru, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara meninggal dunia akibat penyiksaan yang dilakukan anggota Polres Baubau, setelah sebelumnya ditangkap pada 29 Oktober 2013, sekitar pukul 11.00 Wita.
Qanun KKR Aceh Harus Temukan Korban Penghilangan Paksa dan Pulihkan Trauma Korban
Tgl terbit: Senin, 11 November 2013
Hari ini Senin 11 November 2013 bertempat di Kabupaten Bener Meriah, kami Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama KontraS Aceh melakukan konsultasi dengan beberapa perwakilan keluarga korban Penghilangan Paksa di wilayah Bener Meriah periode 1989-2005 untuk mendiskusikan perihal rencana pengesahan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR) Aceh.
DPR Aceh Harus Jamin Keamanan Korban dalam Upaya Menuntut Keadilan
Tgl terbit: Minggu, 10 November 2013
Hari ini, minggu 10 November 2013 bertempat di Kabupaten Bireuen, kami Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan KontraS Aceh melakukan pertemuan dengan perwakilan korban dan keluarga korban dari peristiwa Penculikan, Penghilangan Paksa dan Penyiksaan periode 1989-2005 untuk menggali masukan dan mendiskusikan perihal pengungkapan kebenaran atas peristiwa kekerasan yang terjadi di Bireuen semasa periode konflik. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian konsultasi KontraS dan KontraS Aceh terhadap korban-korban pelanggaran HAM di Aceh.
DPR Aceh jangan Tipu Muslihat dalam Perumusan Rancangan Qanun KKR Aceh
Tgl terbit: Sabtu, 09 November 2013
Pada hari Sabtu, 09 November 2013 bertempat di balai pertemuan yang berada Gampoeng Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, kami Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), KontraS Aceh bersama sekitar 100 (seratus) korban dan keluarga korban peristiwa Simpang KKA (1999), peristiwa penyerangan kepada demonstran didepan gedung KNPI (1999), berbagai kasus Penyiksaan dan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode Daerah Operasi Militer (DOM)--sejak 1989-2005--melakukan pertemuan untuk membahas Rancangan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Tgl terbit: Sabtu, 09 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menanggapi sejumlah pemberitaan yang berkembang pasca siaran pers KontraS bersama korban pelanggaran HAM berat berjudul Mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan Agung memanggil Prabowo Subianto pada tanggal 7 November 2013 lalu.
Bali Democracy Forum, Demi Terwujudnya Demokrasi atau Hanya Pencitraan dan Peningkatan Ekonomi?
Tgl terbit: Jumat, 08 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menuliskan Surat Terbuka untuk mempertanyakan apa tujuan dan hasil yang dijanjikan dari diberlangsungkannya Bali Democracy Forum bagi perbaikan kondisi Demokrasi di Indonesia, termasuk di dalamnya pemenuhan Hak Asasi Manusia – yang merupakan landasan utama dari Demokrasi.
Mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan Agung memanggil Prabowo Subianto
Tgl terbit: Kamis, 07 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk memanggil Prabowo Subijanto terkait keterlibatannya dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komnas HAM, seperti kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998 maupun kerusuhan Mei 1998.
Penembakan Anggota Brimob di Cengkareng: Cermin Belum Maksimalnya Mekanisme Kontrol dan Pengawasan di Tubuh Polri
Tgl terbit: Rabu, 06 November 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyesalkan penembakan yang dilakukan oleh anggota Brimob Kelapa Dua Brigadir Satu Heriawan terhadap Bachrudin, seorang satpam Komplek Seribu Ruko, Komleks Galaxy, Cengkareng Barat, pada 5 Oktober 2013, sekitar pukul 19.30 wib.
Polisi Membiarkan Kekerasan terhadap Buruh di Mogok Nasional, Kapolres Bekasi Harus Dicopot!
Tgl terbit: Jumat, 01 November 2013
KontraS mengecam brutalitas sejumlah kelompok terorganisir yang melakukan kekerasan terhadap massa mogok kerja nasional diberbagai titik di Kawasan EJIP, Cikarang, Bekasi. Dari berbagai pantauan yang dilakukan oleh KontraS dan jaringan advokasi, brutalitas ini didukung oleh pihak Kepolisian Resort Bekasi dalam bentuk pembiaran aksi kekerasan tersebut. Kami menuntut Kapolres Bekasi untuk dinon aktifkan dari jabatannya karena terbukti mentoleran praktek kekerasan.
Surat Pengaduan Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM ke Ombudsman
Tgl terbit: Kamis, 31 Oktober 2013
Melalui surat ini, kami korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu dari berbagai kasus atau peristiwa yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) bermaksud mengadukan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko-Polhukam).
Desakan Akuntabilitas Densus 88 Dalam Operasi Penanggulangan Terorisme di Bone, Sulawesi Selatan
Tgl terbit: Kamis, 31 Oktober 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan akuntabilitas dan profesionalisme tindakan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dalam melakukan penangkapan, penahanan dan penembakan terhadap tiga orang terduga teroris di Jalan Poros Koppe, Dusun Alinge, Desa Teamusu, Bone, Sulawesi Selatan, pada 17 Oktober 2013, sekitar pukul 14.00 WITA.
KOALISI MASYARAKAT SIPIL MENDUKUNG MOGOK NASIONAL
Tgl terbit: Selasa, 29 Oktober 2013
Pada tanggal 31 Oktober dan 1 November 2013 Konsolidasi Nasional gerakan Buruh (KNGB), dimana merupakan gabungan dari hamper semua elemen serikat buruh yang aktif memperjuangkan perbaikan kesejahteraan buruh, akan melakukan aksi Mogok Nasional.
Mengapa Agenda Pembicaraan Mengenai Hak Asasi Manusia di Korea Utara dikalahkan Dengan Pembahasan Penguatan Stabilitas Kawasan Negara?
Tgl terbit: Senin, 28 Oktober 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyatakan kekecewaan yang dalam terhadap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Marty Natalegawa yang pada 21-23 Oktober 2013 ini mengadakan lawatan kerja ke Pyongyang, Korea Utara untuk membicarakan peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Utara dan membahas soal penguatan stabilitas di kawasan Semenanjung Korea.
Evaluasi Kinerja Jenderal Pol Timur Pradopo sebagai Alat Ukur terhadap 12 Program Prioritas Kapolri Baru, Jenderal Pol Sutarman
Tgl terbit: Senin, 28 Oktober 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] memberikan catatan selama tiga tahun kepemimpinan mantan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dan selanjutnya untuk mengukur sejauh mana probabilitas 12 program Kapolri baru mampu menjawab persoalan hari ini. Siaran pers ini merupakan resume dari catatan utuh yang sedang dibuat oleh KontraS, dan akan segera disampaikan secara langsung kepada Kapolri yang baru, Jenderal Pol Sutarman.
Mendesak Pengusutan atas Kasus Kekerasan Saat Aksi Sengketa Lahan di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan PTPN V Sei Kencana
Tgl terbit: Senin, 28 Oktober 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya tindakan kekerasan dan dugaan penembakan oleh aparat Polres Kampar terhadap Djunaidi warga Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau (selanjutnya disebut korban).
Kasus brutalitas Polisi (Polsek Tanjung Duren) kepada Robin pada 12 Oktober 2013, menunjukan buruknya kinerja anggota Polri.
Tgl terbit: Senin, 14 Oktober 2013
Kasus brutalitas Polisi (Polsek Tanjung Duren) kepada Robin pada 12 Oktober 2013, menunjukan buruknya kinerja anggota Polri. Pelaku harus diseret ke proses hukum pidana KontraS menilai kasus ini tidak bisa hanya diselesaikan lewat cara "damai" dengan mengganti kerugian akibat penembakan dan penyiksaan terhadap Robin.
Presiden Merusak Tradisi dan Mekanisme Seleksi Pemilihan Kepala Kepolisian RI
Tgl terbit: Minggu, 13 Oktober 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyesalkan kebijakan yang diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [SBY], terkait mekanisme pemilihan calon Kapolri, yang belakangan ini lebih condong mengajukan calon tunggal, tanpa disertai alasan dan mekanisme akuntabilitas yang transparan, sehingga komisi III DPR RI dan publik pada umumnya, tidak banyak mengetahui dan memiliki alternatif pembanding dalam memilih calon orang nomor satu untuk memimpin institusi Polri.
Pembungkaman, Peneliti Nuklir Dipecat BATAN
Tgl terbit: Sabtu, 12 Oktober 2013
Baru-baru ini seorang peneliti nuklir yang telah bekerja di BATAN selama hampir 32 tahun diberhentikan oleh institusinya. Yang menarik adalah bahwa sang peneliti, Ir. Soedardjo, SA selama ini dikenal sebagai pengritik dan bahkan penolak proyek PLTN yang sedang dikerjakan oleh BATAN di provinsi Bangka Belitung (Babel).
Surat Masukan Korban Perihal Pentingnya Ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Kamis, 10 Oktober 2013
Melalui surat ini, kami mewakili korban dan keluarga keluarga Penghilangan Orang Secara Paksa dalam peristiwa 1965, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari 1989, Tragedi Mei 1998 dan Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998 bermaksud untuk menyampaikan masukan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
SURAT TERBUKA: 5 Tahun Rekomendasi DPR Diabaikan: Presiden Mengingkari Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Tgl terbit: Minggu, 06 Oktober 2013
Pada 30 September 2013 bertepatan dengan 5 (lima) tahun usia rekomendasi Tim Pansus DPR RI atas Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998.
Merespon Penangkapan Ketua MK- Ketua MK telah meruntuhkan Wibawa Negara Hukum dan Demokrasi-
Tgl terbit: Jumat, 04 Oktober 2013
Kami merasa prihatin dan marah, setelah membaca berita perihal penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Komplek perumahan Widya Candra, Jakarta Selatan atas dugaan suap kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas di Provinsi Kalimantan Tengah bersama anggota DPR dan pengusaha serta pejabat daerah (ditangkap di tempat terpisah).
Organisasi Masyarakat Sipil menuntut Keterlibatan Substantif dengan Mekanisme HAM ASEAN
Tgl terbit: Kamis, 03 Oktober 2013
Organisasi Masyarakat Sipil dari berbagai negara ASEAN baru saja menyelenggarakan Konsultasi Regional mengenai HAM di ASEAN pada tanggal 1-2 Oktober 2013 di Jakarta. Lebih dari 80 peserta dari lebih dari 59 organisasi, baik di dalam maupun di luar kawasan ASEAN berkumpul untuk membahas berbagai isu, termasuk strategi untuk mewujudkan keterlibatan dengan mekanisme HAM ASEAN.
Menuntut Tanggung Jawab Negara untuk Rehabilitasi Korban 1965/1966
Tgl terbit: Senin, 30 September 2013
Pada tanggal 30 September setiap tahunnya, publik selalu disuguhkan dengan tayangan di layar kaca tentang kekejaman G30S/PKI.
Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban Jangan Loloskan Calon Bermasalah -Masih ada calon bermasalah yang diloloskan oleh Presiden-
Tgl terbit: Senin, 30 September 2013
Telah didengarnya visi dan misi 11 calon anggota LPSK dalam tahapan fit & proper test oleh Komisi III DPR – RI pada tanggal 25 – 26 September 2013, menyisakan 3 calon lain yang akan diwawancara pada Senin, 30 September 2013. Kemudian dilanjutkan dengan agenda pemilihan anggota LPSK periode 2013 – 2018.
HENTIKAN TINDAK KEKERASAN POLISI TERHADAP AKSI BURUH!
Tgl terbit: Kamis, 26 September 2013
Tim Advokasi Bersama Untuk Buruh (Tabur) Karawang, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bekasi dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan-tindakan kekerasan dan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok buruh atau serikat pekerja.
Desakan Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota Polres Kolaka
Tgl terbit: Kamis, 26 September 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mendapatkan keterangan dari orang tua korban penganiayaan atas nama Enny Satriawan, mahasiswi Akademi Kebidanan di Kolaka.
Mempertanyakan Jaminan Perlindungan dan Pengakuan atas Hak Privasi setelah Pengadaan Produk Gamma TSE Ltd.
Tgl terbit: Kamis, 26 September 2013
Baru-baru ini, kami Masyarakat Sipil Indonesia mendapatkan beberapa informasi mengejutkan, salah satunya dari dokumen laporan UK Export Finance, yang berjudul Annual Report and Accounts 2012 to 20131, yang menjelaskan bahwa pada tahun 2012-2013 telah terjadi transaksi atas nama Gamma TSE Ltd dengan Pemerintah Republik Indonesia [RI]
Perlindungan Petani adalah bagian dari Kewajiban Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Rabu, 25 September 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], mengucapkan selamat hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2013.
14 Tahun Semanggi II (23-24 September 1999) Jaksa Agung Tolak Penyidikan, Presiden Jangan Diam
Tgl terbit: Selasa, 24 September 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Jaksa Agung untuk segera melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam peristiwa Semanggi II,
Korban dan Tim Advokasi Buruh Kuali: Mendesak Akuntabilitas dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Buruh Kuali, Tangerang
Tgl terbit: Selasa, 24 September 2013
Kami korban buruh Kuali bersama dengan Tim Advokasi Buruh Kuali kembali menagih Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Kejaksaan Tangerang, Polresta Tangerang dan Propam Mabes Polri untuk segera menindaklanjuti proses hukum dan pemenuhan hak-hak korban kuali.
Desakan Penyidikan Komprehensif Kasus Penyerangan Pondok Pesantren Darul Sholihin, Puger, Jember, Jawa Timur
Tgl terbit: Kamis, 19 September 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan tindakan penyerangan Pondok Pesantren Darul Solihin, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur, pada 11 September 2013, dan kegagalan kepolisian dalam mencegah terjadinya penyerangan.
VONIS PERADILAN MILITER ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN PERS
Tgl terbit: Rabu, 18 September 2013
KontraS, LBH Pers Seindonesia dan AJI menyayangkan putusan 3 bulan terhadap Terdakwa Letkol Robert Sumanjuntak terkait dengan tindak pidana penganiayaan, pengsurakan kamera dan menghalang-halangi wartawan dalam melakukan peliputan jatuhnya pesawat tempur TNI AU jenis Hawk 200 di Jalan Amal Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Kampar, Selasa (16/10/12).
Intervensi Militer ke Suriah Melanggar Piagam PBB dan Hukum Humaniter
Tgl terbit: Rabu, 18 September 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan kritik keras terhadap intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik di Suriah.
Oditur Militer Kasus Aniaya Jurnalis Pekan Baru Menyedihkan
Tgl terbit: Selasa, 17 September 2013
KontraS melihat Oditur Militer (Otmil) kasus penganiayaan atas 6 jurnalis di Pekan Baru pada 16 Oktober 2012 sungguh memprihatinkan. Tuntutan hukuman 3 bulan oleh Otmil pada 16 September 2013, kepada sang pelaku, Letkol Robert Simanjuntak (Kadispers), sangat ringan dan menghadirkan saksi-saksi yang terbukti berbohong di Mahkamah Militer Pekan Baru. Sangat kuat aroma sandiwara dalam persidangan ini.
29 Tahun Peristiwa Tanjung Priok (12 September 1984) Menggugat Tanggungjawab Presiden
Tgl terbit: Kamis, 12 September 2013
Memasuki usia yang ke-29 Tahun Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Tanjung Priok masih belum dituntaskan oleh negara. Pasca Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc Tanjung Priok (2003-2004) yang telah memvonis bebas para terdakwa.
Indonesia: Kegagalan menghadirkan keadilan penuh atas pembunuhan pembela hak asasi manusia Munir
Tgl terbit: Jumat, 06 September 2013
Sembilan tahun setelah pembunuhan pembela HAM Munir Said Thalib, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil tindakan yang konkrit dan tegas untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab – termasuk mereka yang ada di tingkatan tertinggi – dibawa ke muka hukum, dan semua pembela HAM dilindungi secara lebih baik.
Vonis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Gagal Menjawab Keadilan
Tgl terbit: Jumat, 06 September 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan Putusan/Vonis Pengadilan Militer II-11 Yogykarta dalam perkara pembunuhan Cebongan yang gagal menggambarkan secara untuh rangkaian pembunuhan berencana terhadap 4 tahanan Polda DIY.
Bentuk Tim Penyelidik Pro-Justisia Sekarang Juga !
Tgl terbit: Rabu, 04 September 2013
Pada Mei-Juni 2013 tim pemantauan dan penyelidikan peristiwa daerah operasi militer (DOM) di provinsi Aceh yang telah dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan adanya dugaan kuat pelanggaran HAM berat atas sejumlah kasus-kasus kekerasan di Aceh. Tim Pemantauan ini ketuai oleh Otto Nur Abdullah selaku Anggota Komnas HAM, tim ini dibentuk untuk menindaklanjuti hasil kajian Komnas HAM periode terdahulu
INDONESIA: The government must provide remedies for victims of past human rights violations, including those which took place during the DOM period in Papua and Aceh
Tgl terbit: Senin, 02 September 2013
Joint written statement submitted by the Asian Legal Resource Centre (ALRC), a non-governmental organisation with general consultative status, together with The Commission for the Disappeared and the Victims of Violence (KontraS) in Indonesia
Persidangan Cebongan: Berpotensi Berakhir Suram tanpa Keadilan dan Kebenaran
Tgl terbit: Senin, 02 September 2013
KontraS khawatir bahwa persidangan kasus Cebongan akan berakhir buruk, dengan putusan yang lemah dan tanpa rekomendasi penuntasan kasusnya secara menyeluruh. Kekhawatiran ini didasari oleh berbagai hal sebagaimana dijelaskan sebagai berikut;
Peringatan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional (30 Agustus): Pembiaran terhadap praktik penghilangan paksa adalah sebuah kejahatan
Tgl terbit: Sabtu, 31 Agustus 2013
Setiap tanggal 30 Agustus, masyarakat Internasional selalu memperingati hari Anti Penghilangan Paksa Internasional yang bertujuan untuk menyerukan kepada dunia tentang pentingnya perlindungan semua orang dari penghilangan paksa mengingat tindakan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Arogansi Anggota TNI, Perilaku Ekslusif yang Terus Menyebar
Tgl terbit: Kamis, 29 Agustus 2013
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengecam praktek anggota TNI yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil diberbagai tempat dalam beberapa hari terakhir. Peristiwa demi peristiwa ini menandakan bahwa masih ada anggota-anggota TNI yang melihat dirinya sebagai kelas unggulan atau eksklusif dibandingkan warga sipil.
Catatan untuk Penglima TNI Baru, paska Uji Kelayakan Calon Panglima TNI
Tgl terbit: Kamis, 22 Agustus 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan selamat kepada Jenderal TNI Moeldoko yang mendapatkan persetujuan DPR RI untuk menjadi Panglima TNI, paska uji kelayakan di Komisi I DPR RI pada hari Rabu, 21 Agustus 2013. Kami menyambut baik dan akan mengamati janji Moeldoko didepan DPR RI kemarin, untuk tidak terjebak pada politik Pemilu alias Netral, bahkan bersedia memecat anggota-anggotanya yang terlibat dalam politik praktis pemilu 2014.
Pemerinta RI harus Menggunakan Kewenangan Strategis sebagai Anggota PBB dan OKI untuk Mendorong Penghentian Konflik dan Kekerasan di Mesir
Tgl terbit: Jumat, 16 Agustus 2013
KontraS kembali mengecam tindakan kekerasan dan sewenang-wenang aparat militer Mesir terhadap warga sipil di perkemahan demonstran, pada 14 Agustus 2013.
Hasil Seleksi Peserta SEHAMA 2013
Tgl terbit: Senin, 05 Agustus 2013
Hasil Seleksi Peserta SEHAMA 2013
Komnas HAM Harus Segera Bentuk Tim Penyelidik Pro Justisia untuk Rangkaian Pelanggaran HAM yang berat di Aceh
Tgl terbit: Kamis, 01 Agustus 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendukung penuh rekomendasi Tim Pemantauan dan Penyelidik hak asasi manusia Komnas HAM terkait kasus Pelanggaran HAM berat di Aceh.
Hak-Hak Buruh Kuali, Terancam & Terbaikan Akibat Buruknya Kinerja Kepolisian dan Dinas Ketenagakerjaan
Tgl terbit: Kamis, 01 Agustus 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan lambat dan lemahnya kinerja kepolisian Polresta Tiga Raksa, Tangerang, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang dalam menyelesaikan pelanggaran pidana dan hak- hak ketenagakerjaan korban kasus perbudakan buruh kuali Tangerang.
Desakan Penyelidikan Kasus Peluru Nyasar oleh Anggota Densus 88 Terhadap Warga Sipil di Tulungagung, Jawa Timur
Tgl terbit: Rabu, 31 Juli 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Polri segera melakukan tindakan hukum atas penembakan oleh Anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 terhadap Sujono, seorang warga sipil di Tulungagung, Jawa Timur
Lami Berhak Beribadah dan Berserikat, Bukan di PHK
Tgl terbit: Rabu, 31 Juli 2013
Perlakuan sewenang – sewenang terhadap Lami, Buruh Garment di PT. Miyungsung harus segera dihentikan. Tindakan Lami beribadah di ruang detektor tidak bisa menjadi alasan pembenar bagi perusahaan untuk mendiskriminasi dan mem-PHK Lami.
Rekomendasi Komite HAM PBB: Tolak Ukur Catatan Calon Presiden RI dalam Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Warga Negaranya
Tgl terbit: Selasa, 30 Juli 2013
KontraS menyambut positif rekomendasi dari komite HAM PBB yang telah mengeluarkan simpulan atas observasi (concluding observation) pelaksanaan sidang laporan pertama penerapan Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia pada tahun 2005 lalu. Sidang review terhadap situasi hak sipil dan politik ini telah dilaksanakan pada 10-11 July 2013 di Geneva, Swiss.
Dorong Proteksi Masyarakat Sipil Mesir Sebagai Upaya Pelaksanaan Ketertiban dan Perdamaian Dunia Sesuai Konstitusi
Tgl terbit: Selasa, 30 Juli 2013
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) meminta Pemerintah Indonesia untuk ambil bagian dalam mendorong pemerintah Mesir dalam mengakhiri krisis demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang hingga kini masih berlangsung. Hal ini berdasarkan situasi yang semakin memburuk, dimana situasi politik dan HAM di Mesir seperti kembali pada masa sebelum dimulainya transisi demokrasi.
Surat Terbuka Desakan Penyelidikan Kasus Peluru Nyasar oleh Anggota Densus 88 Terhadap Warga Sipil di Tulungagung, Jawa Timur
Tgl terbit: Senin, 29 Juli 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Polri segera melakukan tindakan hukum atas penembakan oleh Anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 terhadap Sujono, seorang warga sipil di Tulungagung, Jawa Timur.
Demi Mengisi Kekosongan Tugas Perlindungan Saksi & Korban, Presiden Harus Terbitkan Keputusan Perpanjangan Anggota LPSK
Tgl terbit: Senin, 29 Juli 2013
Pada 8 Agustus 2013 mendatang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan mengakhiri masa tugasnya selama 5 tahun menjabat. Sementara di sisi lain, sejak 21 nama calon anggota LPSK diserahkan Pansel kepada Presiden pada 17 Juni 2013, sampai saat ini Presiden belum memilih 14 (empat belas) calon anggota LPSK untuk diserahkan ke DPR-RI.
Peristiwa 1965/1966, Masuk Daftar Panjang Peti Es Kasus Pelanggaran HAM Berat di Kejaksaan Agung
Tgl terbit: Selasa, 23 Juli 2013
Pada 23 Juli 2013 ini, tepat satu tahun Komnas HAM mengeluarkan laporan hasil penyelidikan pro justisia untuk peristiwa 1965/1966. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965/1966. Dua rekomendasi pun disampaikan dalam laporan tersebut, yakni meminta Jaksa Agung melakukan penyidikan dan hasil penyelidikan tersebut dapat juga diselesaikan melalui mekanisme non judisial (KKR).
Timor-Leste/Indonesia: Penyeruan kebenaran dan reparasi yang dibuat komisi kebenaran bilateral terabaikan
Tgl terbit: Kamis, 18 Juli 2013
Amnesty International, ANTI (Aliansi Nasional Timor-Leste untuk Pengadilan Internasional), dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyerukan pemerintah Indonesia dan pihak berwenang Timor-Leste untuk mengambil langkah segera untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat lima tahun lalu oleh sebuah komisi kebenaran bilateral negara-negara tersebut yang memiliki tugas untuk mengevaluasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dalam konteks referendum kemerdekaan di Timor-Leste (dulunya Timor-timur) pada 1999.
Pembukaan Pendaftaran Sekolah Hak Asasi Untuk Mahasiswa (SeHAMA) 2013
Tgl terbit: Rabu, 17 Juli 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengundang partisipasi mahasiswa seluruh Indonesia dalam program rutin tahunan SeHAMA (Sekolah Hak Asasi Untuk Mahasiswa).
Catatan Evaluasi Komite HAM PBB atas Pelaksanaan Perjanjian Internasional atas Hak Sipil dan Politik di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 15 Juli 2013
KontraS menyayangkan laporan pemerintah Indonesia ke komite HAM PBB yang tidak serius menjelaskan situasi pelanggaran hak-hak sipil dan politik di Indonesia, tidak jujur menggambarkan kelemahan dan ketidak mampuan dan lebih berupaya menjelaskan kemajuan reformasi institusi dan sistem hukum belaka.
Indonesia menegaskan pembatasan kebebasan berekspresi di Papua kepada Komite HAM PBB
Tgl terbit: Sabtu, 13 Juli 2013
Pada tanggal 10 dan 11 Maret 2013 lalu, Komisi Hak Asasi Manusia PBB meninjau pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, salah satu hak asasi manusia paling penting yang sudah diratifikasi Indonesia dan pemerintah berkewajiban untuk menjalankan jaminan perlindungan hak-hak itu di Indonesia.
Surat Terbuka Desakan Pidana Almujahadah
Tgl terbit: Jumat, 12 Juli 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan terjadinya pembakaran tempat terhadap tinggal santri Dayah (Pesantern) Almujahadah, di Desa Ujong Kareung, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan.
Surat Terbuka Penyidikan Kasus Pembunuhan Seorang anak a.n Arliance Tabuni Oleh Anggota TNI di Lani Jaya, Papua
Tgl terbit: Jumat, 12 Juli 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyayangkan tindak kekerasan yang masih terus berlangsung di Papua.
Wujudkan Perlindungan dan Pemulihan Hak Bagi Warga Syi’ah Sampang
Tgl terbit: Selasa, 09 Juli 2013
Seperti telah diketahui sebelumnya, warga Syi'ah Sampang sejak 20 Juni 2013 telah dipaksa untuk menempati pengungsian di Rusunawa Puspa Agro, Jemundo Sidoarjo.
Mantan Kapolda DIY Brigjen Pol Sabar Rahardjo Penting dihadirkan di Persidangan Cebongan
Tgl terbit: Senin, 08 Juli 2013
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) meminta Ketua Oditurat Militer II-11 Yogyakarta untuk memanggil Mantan Kapolda DIY Brigjen Pol Sabar Rahardjo untuk dimintai keterangannya di persidangan militer untuk kasus Cebongan.
Aktivitas PT. Indo Muro Kencana Harus di Hentikan, Pastikan Perlindungan Bagi Warga Dalam Penanganan Konflik
Tgl terbit: Selasa, 02 Juli 2013
Konflik yang terjadi dilokasi pertambangan Emas PT. Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah merupakan akumulasi dari ketidakadilan distribusi sumberdaya alam dan gagalnya pemerintah dalam menyelesaikan persolaan konflik sumberdaya alam yang selama ini terjadi dengan pendekatan represifitas.
Korban Masih Tersiksa: Laporan Situasi Penyiksaan di Indonesia Juni 2012- Juli 2013
Tgl terbit: Jumat, 28 Juni 2013
Setiap tahun, dengan momentum 26 Juni Hari Anti Penyiksaan Internasional KontraS memberikan catatan praktik Penyiksaan dan Tindakan kejam di Indonesia. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan dan kerja advokasi yang dilakukan oleh KontraS.
#GoRights2013: Olah raga (Gowes) sambil belajar HAM; Minggu 30 Juni 2013 – Taman Menteng, Jakarta Pusat
Tgl terbit: Rabu, 26 Juni 2013
GO RIGHTS 2013 adalah kegiatan yang dirancang bernilai positif dengan melibatkan kaum muda sebagai generasi penerus yang berpotensi membangun beragam hal positif di masa mendatang, komunitas beragam minat sebagai bagian dari masyarakat yang menginspirasi dengan tindakan untuk suatu perubahan positif, dan masyarakat secara luas untuk membangun kehidupan yang lebih baik secara komunal – partisipasi maka menjadi penting dalam kegiatan ini.
Laporan Pemantauan: Sidang I Perkara Cebongan Agenda Pembacan surat Dakwaan; Suasana Pengadilan yang Intimidatif dan Minimnya Dakwaaan"
Tgl terbit: Senin, 24 Juni 2013
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) pada hari Kamis, 20 Juni 2013 telah melakukan pemantauan terhadap jalannya proses persidangan perkara pembunuhan berencana oleh anggota Kopasus terhadap 4 tahanan Polda DIY yang dilaksanakan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
SURAT TERBUKA: Kriminalisasi oleh Aparat Polisi saat Pengamanan Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM di Seluruh Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 20 Juni 2013
Pada tanggal 18 Juni 2013, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menerima laporan dari para korban dan jurnalis terkait adanya tindakan kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat Polisi di seluruh Indonesia saat pengamanan Aksi Tolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Catatan Awal Menjelang Persidangan Kasus Cebongan
Tgl terbit: Rabu, 19 Juni 2013
Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta memberikan informasi soal rencana persidangan atau pemeriksaan berkas proses hukum kasus Cebongan. Dalam informasi tersebut dicantumkan soal, setidak-tidaknya, hari (tanpa jam) persidangan yaitu 20 Juni 2013, identitas (nama) terdakwa 7 orang (anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan) dalam 4 berkas perkara, nama dan grup majelis hakim serta nomor register perkara.
Negara Harus Pastikan Segera Akses Hukum dan Mekanisme Koreksi yang Adil Bagi Terpidana Mati Ruben Cs
Tgl terbit: Rabu, 19 Juni 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan keluarga Ruben Pata Sambo kembali mendesak Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Kementerian hukum dan HAM untuk segera berkordinasi, dan memberikan akses hukum yang memadai serta adil bagi dua narapidana hukuman mati atas nama Ruben Pata Sambo dan Martinus Pata Sambo.
Tolak Relokasi Pengungsi Sampang Tuntut Pulang
Tgl terbit: Senin, 17 Juni 2013
Sejak peristiwa penyerangan pada Agustus 2012 lalu, sudah sembilan bulan warga Syiah diterlantarkan di GOR Sampang oleh pemerintah tanpa kepastian. Karena itulah sejak awal Juni 2013 sepuluh orang perwakilan mereka melakukan aksi Gowes Kemanusiaan 850 kilometer Surabaya-Jakarta.
JANGAN PAKSAKAN MENYERAHKAN 21 NAMA CALON ANGGOTA LPSK KEPADA PRESIDEN
Tgl terbit: Minggu, 16 Juni 2013
Pada 10 – 11 Juni 2013, Panitia Seleksi Calon Anggota LPSK (Pansel LPSK) telah melakukan wawancara terhadap 39 nama calon anggota LPSK di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Dalam wawancara selama dua hari tersebut, pansel gagal melakukan pendalaman terhadap motivasi dan latar belakang profil calon anggota LPSK.
Ruben Cs, Korban Rekayasa Kasus Berujung Vonis Mati
Tgl terbit: Kamis, 13 Juni 2013
KontraS Menuntut Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Menkumham untuk segera berkordinasi menemukan cara-cara konstitusional dan legal dalam menangani pembebasan 3 ketiga korban rekayasa kasus dengan ancaman hukuman mati.
Situasi Poso, Polisi Jangan Gegabah
Tgl terbit: Rabu, 12 Juni 2013
KontraS menyayangkan proses penegakan hukum Polisi atas tindakan terorisme di Poso yang menimbulkan kepanikan sosial. Hal itu terlihat dari kemarahan warga di sekitar lokasi peristiwa penembakan seorang warga bernama Ahmad alias Nudin pada Senin (10/6/2013) di wilayah Poso Kota.
Penyidikan Kasus Cebongan: Tertutup
Tgl terbit: Senin, 10 Juni 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), prihatin dengan tertutupnya proses hukum yang dilakukan oleh Denpom dan Oditur Militer TNI AD atas kasus Cebongan, Yogyakarta.
Pilih Calon Anggota LPSK Berdasarkan Kualitas, Integritas dan Pengalaman
Tgl terbit: Sabtu, 08 Juni 2013
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui Panitia Seleksi (Pansel) yang dipimpin Prof. Harkristuti Harkrisnowo melakukan proses seleksi anggota LPSK periode 2013-2018. Saat ini proses seleksi telah selesai tahap menjaring masukan dari masyarakat terhadap 39 (tiga puluh sembilan) calon yang sebelumnya dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi makalah, serta profile assesment. Direncanakan pada Senin-Selasa, 10-11 Juni 2013, semua calon anggota LPSK tersebut akan menjalani proses wawancara.
PEMERINTAH HARUS SEGERA MEMBERIKAN KEPASTIAN JADWAL KUNJUNGAN RESMI PELAPOR KHUSUS PBB TENTANG KEBEBASAN BEREKSPRESI KE INDONESIA
Tgl terbit: Selasa, 04 Juni 2013
KontraS, The International Coalition Human Rights and Peace for Papua, Fransiscan International and TAPOL meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian khusus atas pernyataan Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, Frank La Rue yang meminta Pemerintah untuk memberikan kepastian jadwal kunjungan resmi sebagaimana dinyatakan dalam Dewan HAM PBB ke-23 di Geneva, 3 Juni 2013.
Kolaborasi Sinar Mas dan Mahkamah Agung dalam Memiskinkan Seng Seng Korban Kriminalisasi
Tgl terbit: Minggu, 02 Juni 2013
KontraS mengecam keputusan Mahkamah Agung yang memperkuat rekayasa kasus terhadap Seng Seng dengan putusan Pidana 1 tahun penjara dengan 6 bulan masa percobaan dan denda immaterial 1 Milyar Rupiah dari gugatan Perdata. Seng Seng adalah salah satu pembeli 1 unit ruko (rumah kantor) di ITC Mangga dua, Jakarta, dari PT Duta Pertiwi (anak perusahaan Sinar Mas). Seng Seng merasa ditipu dari pembelian ruko tersebut, hingga membuat surat terbuka di dua Koran nasional.
Malaysia; Tidak Ada Ruang Untuk Kebebasan Berekspresi
Tgl terbit: Jumat, 31 Mei 2013
KontraS menyayangkan adanya pelarangan terhadap aksi demonstrasi yang disertai dengan adanya penangkapan para aktivis yang melakukan aksi protes sebagai bentuk dari ketidaksetujuan terhadap hasil dari pemilihan umum di Malaysia.
Menolak Pelatihan Kemampuan Menembak Bagi Warga Sipil
Tgl terbit: Kamis, 30 Mei 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam ide Kementrian Pertahanan untuk melatih menembak Pegawai Negeri Sipil dan Swasta sebagai bagian dari pembentukan Komponen Cadangan. Pembekalan militer kepada warga sipil berupa kemampuan menembak hanya akan menambah deretan masalah kekerasan dengan menggunakan senjata api di negeri ini apabila tanpa adanya kejelasan tujuan dan mekanisme kontrol yang baik. Peristiwa pembunuhan terhadap 4 tahanan Polda Yogya di Lapas Cebongan oleh anggota Koppasus adalah sebuah contoh penting bagaimana kemampuan militer seseorang yakni melumpuhkan,menembak dan bahkan membunuh bisa disalahgunakan untuk kepentingan kelompok semata.
Siaran Pers Bersama Mendorong Peran Aktif Pemerintah Indonesia dalam Pelanggaran HAM Berat di Korea Utara
Tgl terbit: Rabu, 22 Mei 2013
Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) bersama dengan North Korean Human Rights (NKHR) mengecam tindakan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Korea Utara, dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk turut mendorong Korea Utara untuk menghentikan pelanggaran berat yang terjadi serta tidak lagi menutup-nutupi adanya pelanggaran HAM berat yang secara jelas terjadi di negaranya.
Siaran Pers KontraS Kasus Cebongan Semakin Buram
Tgl terbit: Selasa, 21 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai proses hukum kasus Cebongan tidak informatif dan berpotensi terjadi pengaburan.
15 tahun Reformasi :
Adili Para Jenderal Pelanggar HAM dan Tolak Politisi Bermasalah (POLAH)

Tgl terbit: Jumat, 17 Mei 2013
Pada 15 tahun yang lalu, pergerakan pemuda, mahasiswa dan rakyat berhasil menumbangkan lambang kediktatoran Orde Baru : Soeharto. Gerakan tersebut juga berkomitmen untuk melakukan perubahan terhadap sistem birokrasi dan pemerintahan Indonesia yang kemudian disebut sebagai 6 agenda reformasi (penegakan reformasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya, amandemen konstitusi, pencabutan dwi fungsi TNI/Polri
Peringatan Tragedi Jambo Keupok: 10 Tahun tanpa Keadilan
Tgl terbit: Jumat, 17 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan pro justisia terhadap peristiwa tragedi Jambo Keupok, Aceh Selatan dan mendorong Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
Press Release Bersama 15 TAHUN REFORMASI DI INDONESIA: AKUTNYA REPRESI DAN KEKERASAN NEGARA DI PAPUA
Tgl terbit: Selasa, 14 Mei 2013
KontraS dan Napas mengecam keras tindakan pelarangan aksi damai yang dilakukan oleh Kapolda Papua terhadap aksi yang belakangan ini dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat Papua, meski prosedur pemberitahuan atas aksi tersebut sudah dipenuhi oleh para peserta aksi.
15 Tahun Tragedi Mei: Nihil Penegakan Hukum
Tgl terbit: Senin, 13 Mei 2013
Hari ini tepat 15 tahun sudah Tragedi Mei (13-15 Mei 1998) berlalu dari ingatan kita. Tragedi Mei 1998 merupakan sebuah tragedi yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan reformasi Indonesia menuju era demokrasi. Namun sayangnya penuntasan terhadap tragedi Mei masih jalan di tempat. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya penegakan hukum dan HAM di Indonesia.
KontraS membuka Posko "Pengaduan Korban Perbudakan Yuki Irawan cs"
Tgl terbit: Jumat, 10 Mei 2013
Setelah sepekan KontraS mendampingi kasus perbudakan di Tangerang, kami menerima banyak informasi, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, atas kasus ini. Puluhan buruh dipekerjakan sebagai budak dan mendapat penganiayaan yang kejam, baik secara fisik maupun mental, oleh majikan dan para centeng. Mereka tidak diberi gaji selama berbulan-bulan bekerja, bahkan lebih dari setahun. Perilaku sang majikan, Yuki Irawan dan para centengnya terhadap para buruh sangat tidak beradab dan di luar batas kemanusiaan.
Jalan terus Pengadilan AS dalam Gugatan Korban Aceh Vs Exxon Mobil: Merespon Putusan MA Amerika Serikat
Tgl terbit: Selasa, 07 Mei 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menghormati putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada April 2013 dalam perkara Kiobel v. Royal Dutch Petroleum yang telah memutuskan bahwa pengadilan-pengadilan federal tidak memiliki yurisdiksi untuk menyidangkan gugatan hukum terhadap perusahaan-perusahaan asing yang dituduh melakukan pelanggaran HAM di luar negeri.
Fakta Perbudakan Manusia terhadap Buruh Kuali di Tangerang
Tgl terbit: Selasa, 07 Mei 2013
Pabrik kuali yang terletak di kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang berada ditengah pemukiman penduduk. Yuki Irawan merupakan pemilik sekaligus tokoh masyarakat yang terpandang dikampung tersebut. Mayoritas penduduk Kampung mengenal sebagai tokoh masyarakat yang baik dan berjiwa sosial karena memiliki kelebihan materi. Warga disekitar rumahnya tahu dia telah menetap sekitar 20 tahun di Kampung tersebut dan memiliki usaha peleburan limbah alumunium sekitar 10 tahun yang lalu dengan jumlah karyawan 6-8 orang. Semakin hari usahanya semakin maju, hingga kini memiliki usaha home industry pada pembuatan kuali atau wajan dari alumunium dengan memiliki karyawan 40 orang dari luar daerah.
Insiden Penembakan Nelayan di Raja Ampat, Papua
Tgl terbit: Selasa, 07 Mei 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mendapatkan informasi terkait insiden penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut (AL) di wilayah perairan Kabupaten Raja Amapat, Papua Barat pada hari Jumat (3/5) terhadap 7 (tujuh) orang nelayan, dimana 1 (satu) orang nelayan yang bernama La Bila (19) tewas ditempat akibat luka tembak.
Protes atas penembakan, penangkapan dan represi terhadap aksi damai 1 Mei di Papua
Tgl terbit: Senin, 06 Mei 2013
Kami mengecam pelarangan penyelenggaraan demonstrasi memperingati 50 tahun penyerahan administrasi West New Guinea(sekarang Papua) dari UNTEA ke Indonesia, pada 1 Mei 2013 lalu oleh Polda Papua dan Gubernur Papua. Pelarangan ini telah melanggar hak kebebasan berkumpul dan berekspresi seperti yang dilindungi oleh UUD 1945 dan UU 12/2005 tentang Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, khususnya pasal 19 (hak atas kebebasan berpendapat) dan pasal 21 (hak berkumpul).
Rilis KontraS Tentang Kerja Paksa 28 buruh di Tangerang
Tgl terbit: Sabtu, 04 Mei 2013
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) telah menerima pengaduan dari 2 orang korban atas nama Andi (20) dan junaedi (19) ke KontraS pada 2 mei 2013. Keduanya dipekerjakan paksa di sebuah rumah yang berlokasi di Kampung Bayur Opak, Sepatan, Tangerang selama 2-3 bulan. Keduanya mengaku disiksa dalam bentuk dipukul, sundut rokok dan disiram cairan alumunium.
14 tahun Peristiwa Simpang KKA Aceh: Pemerintah Aceh segera bentuk KKR dan Komnas HAM segera lakukan penyelidikan pro justisia
Tgl terbit: Kamis, 02 Mei 2013
Tiga Mei 2013 bertepatan dengan 14 tahun tragedi Simpang KKA, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, KontraS mendesak agar DPR Aceh segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Komnas HAM segera melakukan Penyelidikan atas kasus Simpang KKA.
Penembakan Dalam Unjuk Rasa di Muara Rupit; Tindakan Kepolisian Belum Memperhatikan Peraturan Kapolri(Perkap)
Tgl terbit: Selasa, 30 April 2013
Empat (4) orang warga yang tewas, dipastikan akibat tembakan peluru tajam yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada bagian yang mematikan, seperti kepala dan rusuk. Bentrokan dipicu oleh tindakan kepolisian yang memaksa agar massa aksi yang melakukan pemblokiran jalan lintas Sumatra segera menghentikan aksinya. Tindakan tersebut memicu reaksi perlawanan dari warga yang melakukan aksi.
Penganiyaan dan Tindakan Diskriminasi Penegakan Hukum Terhadap Abdullah Basalamah a.l Ayu oleh Polres Bolaang Mongondow Timur
Tgl terbit: Senin, 29 April 2013
Abudallah Basalamah alias Ayu (47) seorang Waria asal Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang Satpol PP dan salah seorang Ajudan Bupati (Bripka Ronal Moningkey).
STOP Omong Kosong dan Politisasi Segera Penuhi Hak-Hak Dasar Warga Korban Lumpur Lapindo
Tgl terbit: Senin, 29 April 2013
tepat 2525 hari pengurus negara abai atas hak-hak korban lumpur lapindo. Sejak awal tragedi 29 Mei 2006 akibat pemboran sumur Banjar Panji 1 oleh PT Lapindo Brantas (LB).
Ketegasan Salah Arah Pengadilan Militer Atas Vonis Pidana Mati Prada Mart
Tgl terbit: Kamis, 25 April 2013
KontraS mengecam vonis mati terhadap anggota TNI AD Prada Mart Azzanul Ikhwan yang diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung. Prada Mart Azzanul Ikhwan dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Ny Opon (39) dan anaknya Shinta Mustika (18) yang sedang mengandung 8 bulan.
SURAT TERBUKA: Pengusutan dan Pemantauan atas Penganiayaan dan Penyiksaan oleh Anggota TNI Kodim 0750, Magelang, Terhadap Sdr. Wibowo dan Sdr. Frans
Tgl terbit: Rabu, 24 April 2013
Bahwa telah terjadi dugaan tindakan penyiksaan dan penganiayaan oleh 14 anggota TNI Kodim 0750 Magelang terhadap Sdr Wibowo dan Sdr Frans, warga Kampung Sanggrahan, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Magelang, Jawa Tengah.
Tentara Harus Hentikan Praktek Kekerasan Main Hakim Sendiri
Tgl terbit: Selasa, 23 April 2013
Paska peristiwa Cebongan, yang belum genap satu bulan, Anggota TNI kembali melakukan praktek kekerasan, setidaknya pada 2 kasus yang sangat mencolok; pertama, penyiksaan yang mengakibatkan kematian seseorang di Magelang; kedua, pada peristiwa pemukulan dikantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Desakan Penyelidikan Kasus Salah Tembak Terhadap Rendi
Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendapatkan informasi mengenai kasus peluru nyasar dari senjata api milik salah satu anggota satuan Brimob Polda Riau yang mengakibatkan seorang bocah bernama Rendi (4 th) menderita luka tembak pada bagian bahu kiri akibat pluru nyasar tersebut.
Kontras Menyayangkan Sikap Abstain Indonesia Dalam Konperensi PBB Mengenai Traktat Perdagangan Senjata
Tgl terbit: Senin, 22 April 2013
Kontras menyayangkan sikap abstain Indonesia dalam Traktat Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty/ATT) yang diadakan pada tanggal 18-28 Maret 2013 in New York, Amerika Serikat. Seharusnya Indonesia dapat lebih berkontribusi dalam kemajuan HAM skala internasional melalui dukungan dalam Traktat ini.
Pemeriksaan Kasus LP Cebongan; POLRI Harus Patuhi Panggilan Kompolnas
Tgl terbit: Kamis, 18 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sangat menyayangkan sikap mantan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Brigjend Sabar Rahardjo yang tidak memenuhi panggilan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk memberikan keterangan dan klarifikasi beberapa hal terkait peristiwa Hugo’s Cafe yang menewaskan Sersan kepala Heru Santoso.
Peluncuran website: www.papuansbehindbars.org
Tgl terbit: Selasa, 16 April 2013
Pada hari ini Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM di Tanah Papua bekerjasama dengan sejumlah LSM HAM di Jakarta dan Internasional secara resmi meluncurkan sebuah situs internet yakni: www.papuansbehindbars.org, atau dalam bahasa Indonesia berarti ‘Orang Papua Dibalik Jeruji’,
Surat-Surat Terbuka KontraS Terkait Peristiwa Penyerangan LP Cebongan
Tgl terbit: Senin, 15 April 2013
Surat-Surat Terbuka KontraS ke Berbagai Lembaga Negara Terkait Peristiwa Penyerangan LP Cebongan
Negara Harus Tuntaskan Kasus Cebongan Dengan Ksatria
Tgl terbit: Jumat, 12 April 2013
Semua institusi/lembaga tersebut menyatakan komitmennya untuk mendorong dan mengawal pengungkapan kasus LP Cebongan secara tuntas, adil, transparan.
Diplomasi Indonesia Secara Aktif Sangat Dibutuhkan Dalam Konflik Semenanjung Korea
Tgl terbit: Selasa, 09 April 2013
KontraS mendesak Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar dalam proses perdamaian konflik Semenanjung Korea melalui diplomasi tingkat bilateral, regional dan juga secara global.
Lanjutkan Pemeriksaan, bentuk professional Polri atas penegakan hukum
Tgl terbit: Sabtu, 06 April 2013
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dan menyesalkan peristiwa tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian Polres Poso terhadap tahanan yang berinisial Sdri. Ft (yang selanjutnya disebut sebagai korban). Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa kasus tindak kekerasan seksual tersebut terjadi di dalam sel tahanan Polres Poso pada tanggal 23-24 Maret 2013.
Mendesak Presiden Membentuk Perppu Tentang Revisi Peradilan Militer
Tgl terbit: Jumat, 05 April 2013
Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil terlebih dahulu ingin mengapresiasi atas keberhasilan tim investigasi Polri dan TNI dalam mengungkap keterlibatan sejumlah anggota kopassus dalam kasus penerobosan dan penembakan di Lapas Sleman. Keberhasilan tersebut tentu saja penting dan menjadi langkah awal yang baik dan positif dalam upaya penuntasan kasus tersebut.
Pernyataan Sikap Keluarga Korban Menanggapi Kesimpulan Awal Tim Investigasi Internal TNI
Tgl terbit: Jumat, 05 April 2013
Kami keluarga korban pembantaian di LP Cebongan menolak kesimpulan awal tim investigasi internal TNI bentukan KASAD yang disampaikan pada 4 April 2013.
Pernyataan Keluarga Korban Kasus LP Cebongan
Tgl terbit: Kamis, 04 April 2013
Kami keluarga korban penyerangan biadab di LP Cebongan, Sleman Yogyakarta pada 23 Maret 2013 kecewa atas berbagai pernyataan-pernyataan yang berkembang di publik. Dalam suasana duka, kami membaca dan menyaksikan pernyataan-pernyataan berbagai pihak dalam merespon peristiwa tersebut. Kami menilai, berbagai pernyataan tersebut sangat tidak etis, tendensius dan tidak berprikemanusiaan. Kami pun menilai peristiwa penyerangan itu merupakan kejahatan kemanusiaan yang merendahkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan.
Surat Terbuka; Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pdt. Palti Panjaitan
Tgl terbit: Senin, 25 Maret 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak penghentian kriminalisasi terhadap Pdt Palti Panjaitan
Konferensi Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan Mengutuk Tragedi Sleman dan Mendesak Reformasi Peradilan Militer
Tgl terbit: Minggu, 24 Maret 2013
Kami mengutuk keras aksi penyerangan dan eksekusi empat orang di lembaga permasyarakatan (Lapas) Sleman, Yogyakarta. Tindakan itu tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun dan merupakan tindakan yang mengancam secara serius kehidupan demokrasi dan penegakkan hukum.
Kondisi HAM di Indonesia 2012 Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus
Tgl terbit: Rabu, 20 Maret 2013
Pada momentum perayaan Ulang Tahun KontraS ke-15 pada hari ini (20 Maret 2013), kami akan menyampaikan laporan kondisi hak asasi manusia di Indonesia tahun 2012. Laporan setebal 42 halaman ini merupakan catatan pendokumentasian yang dilakukan oleh KontraS atas berbagai kekerasan, pelanggaran atas hak-hak yang mendasar dan secara umum pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia
Pengabaian Rekomendasi DPR untuk Peristiwa Penghilangan Orang secara Penghilangan Paksa; Langkah Mundur Penegakan HAM
Tgl terbit: Selasa, 19 Maret 2013
Penanganan Penyelesaian Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paska Periode 1997/1998 mengalami kemunduran. Capaian yang telah diraih melalui hasil penyelidikan pro-yustisia Komnas HAM pada tahun 2006 dan 4 Rekomendasi DPR kepada Presiden pada 30 September 2009 dikandaskan melalui Rapat Konsultasi antara Presiden dan DPR pada 25 Februari 2013
Mendorong Ketua Ombudsman Memanggil Presiden RI
Tgl terbit: Senin, 18 Maret 2013
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) bersama Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD) bermaksud memberikan masukan kepada Ombudsman Republik Indonesia atas tindakan maladministrasi dan pelayanan publik yang buruk oleh Presiden dalam Penanganan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998.
Menyikapi Eksekusi Mati Terbaru yang Dilakukan oleh Kejaksaan
Tgl terbit: Sabtu, 16 Maret 2013
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Menghapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mengecam keras eksekusi mati yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap Adami Wilson, warga negara Nigeria terpidana mati kasus narkotika, Kamis, 14 Maret 2013, malam. Eksekusi ini adalah yang pertama dilakukan sejak November 2008.
SEGERA BENTUK TIM PENYELIDIKAN INDEPENDEN ATAS RANGKAIAN KEKERASAN 22.11.22 OLEH POLRI (DENSUS 88) DI POSO
Tgl terbit: Senin, 11 Maret 2013
KontraS meminta Presiden dan DPR serius menangani praktek buruk penegakan hukum terhadap terorisme di Indonesia. Sejauh ini Presiden, Pemerintah, Polri dan DPR lamban merespon dugaan pelanggaran HAM yang telah terjadi seperti pada rangkaian peristiwa penindakan terorisme 22 Oktober 2006, 11 dan 22 Januari 2007 di Poso, Sulawesi Tengah.
KARNAVAL PEREMPUAN MELAWAN KEKERASAN, DISKRIMINASI, DAN PEMISKINAN PEREMPUAN”
Tgl terbit: Jumat, 08 Maret 2013
Ribuan Perempuan bergerak bersama untuk melawan Kekerasan, Diskriminasi dan Pemiskinan Perempuan dalam sebuah Karnaval Perempuan. Karnaval Perempuan akan dilakukan di Bundaran Hotel Indonesia dan selanjutnya akan longmarch menuju Istana, di hari Perempuan Sedunia, 8 Maret 2013, mulai pukul 13.00 Wib.
Stop Penindasan Petambak Plasma PT. Central Pertiwi Bahari Lampung
Tgl terbit: Jumat, 08 Maret 2013
Hubungan kemitraan petambak plasma dengan PT Central Pertiwi Bahari (CPB) dimulai sejak tahun 1995 di Desa Bratasena Adiwarna dan Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Sebanyak 3.400 Kepala Keluarga petambak diiming-imingi oleh PT. Central Pertiwi Bahari yang bergerak di bidang budidaya udang windu guna menguasai lahan warga dengan memberikan kompensasi kepada pemilik lahan berupa system plasma.
Hasil Konsultasi Presiden dan DPR; Langkah Mundur Penegakan HAM
Tgl terbit: Kamis, 07 Maret 2013
Kami sangat menyayangkan atas sikap Presiden yang tidak berani mengambil langkah tegas dalam penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu melalui proses hukum. Presiden hanya mengulur-ulur waktu di sisa pemerintahan yang hanya tinggal 1 (satu) tahun lagi.
Open Letter to Minister of Foreign Affairs
Tgl terbit: Kamis, 07 Maret 2013
We, human rights organizations and government research institution, which have concern on human rights, urge the Indonesian government to support the establishment of Inquiry Mechanism by United Nations which purpose is to investigate the occurring human rights violations in Democratic People’s Republic of Korea.
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk HAM dan Komnas HAM “ KOMNAS HAM TERANCAM GAGAL
Tgl terbit: Kamis, 07 Maret 2013
Pada hari Rabu, 6 Maret 2013, Komnas HAM akhirnya mengabaikan aspirasi publik yang menolak pergantian Tata Tertib tentang Kepemimpinan Komnas HAM per tahun. Komnas HAM, khususnya yang didorong oleh Kelompok 9, tidak mempedulikan pandangan publik, mulai dari organisasi HAM, akademisi/pengajar HAM, tokoh masyarakat, tokoh HAM, para korban, dan mengabaikan keberatan dari staff Komnas HAM sendiri.
Selesaikan Konflik Agraria dan Hentikan Kriminalisasi terhadap Petani & Aktifis.
Tgl terbit: Kamis, 28 Februari 2013
Masuknya Kapitalisasi Perkebunan oleh Belanda di pertengahan abad-19, yang dimulai dengan berdirinya perkebunan-perkebunan Tembakau, Karet, Tebu dsbnya ternyata tidak memberikan harapan cerah bagi Bumi Nusantara untuk adanya perbaikan Hidup Bangsa & Rakyat Indonesia hingga hengkangnya Kolonial dengan di-Nasionalisasi-nya Perkebunan Kolonial menjadi Perkebunan Negara.
Presiden Harus Bentuk Pengadilan HAM Ad hoc sekarang juga!
Tgl terbit: Selasa, 26 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) serta perwakilan korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM berat masa lalu mengecam sikap diam pemerintah Soesilo Bambang Yudhoyono atas penyelesaian berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dimasa lalu.
Seleksi calon anggota LPSK periode 2013-2018:Belajar dari kelemahan kinerja LPSK sebelumnya
Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik rencana seleksi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui Panitia Seleksi (Pansel) LPSK pada bulan Maret ini. Seleksi tersebut dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan anggota LPSK periode 2008-2013 pada bulan Agustus mendatang.
Tegakkan Hukum di Papua
Tgl terbit: Jumat, 22 Februari 2013
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan duka cita dan prihatin terhadap tewasnya 8 (delapan) orang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), 4 (empat) orang warga sipil di wilayah Puncak Jaya, Papua, pada 21 Februari 2012.
Awal 2013 Kelompok Minoritas Terus Terancam
Tgl terbit: Senin, 18 Februari 2013
Memasuki awal tahun 2013, represi terhadap kelompok minoritas masih terus terjadi. Hal ini bukti bahwa belum ada upaya yang jelas dari Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan keamanan dan penegakan hukum kepada kelompok minoritas untuk melaksanakan ibadahnya.
Mendesak DPRD Lampung Berperan Aktif dalam Mendorong Keadilan dan Korban Talangsari
Tgl terbit: Jumat, 08 Februari 2013
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Paguyuban Korban dan Keluarga Korban Tragedi Talangsari Lampung (PK2TL) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung untuk berperan aktif dalam mendorong Keadilan dan Pemulihan bagi korban dalam peristiwa Talangsari, Lampung yang terjadi pada 1989 atau 24 tahun silam.
Komnas HAM Di Ujung Tanduk
Tgl terbit: Kamis, 07 Februari 2013
Kemarin, Rabu (6 Februari 2013) Komnas HAM melakukan rapat pleno untuk memuluskan tata tertib masa keketuaan menjadi 1 tahun. Hal ini terutama sekali didorong oleh 9 orang anggotanya. Pilihan 1 tahun ini jelas merupakan keputusan yang buruk karena akan memperlemah pelaksanaan rencana dan prioritas kerja penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Upaya mendesakkan agar rotasi pimpinan digilir setiap 1 tahun tanpa adanya pemikirian yang berdasarkan akal sehat, ini jelas menunjukkan adanya situasi krisis mendalam di KOMNAS HAM. Hal ini memperlihatkan preseden buruk bagi penegakan HAM di Indonesia.
24 Tahun Peristiwa Talangsari Memperbaiki Praktik Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang Beradab
Tgl terbit: Kamis, 07 Februari 2013
Masih segar dalam ingatan publik akan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika dilantik menjadi Presiden untuk kedua kalinya pada 20 Oktober 2009 di Gedung DPR/MPR RI. Presiden menyampaikan esensi program pemerintahan dalam lima tahun yang akan datang adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan, Prosperity, Democracy and Justice. Secara khusus pada poin ketiga "penegakan keadilan" terutama bagi peristiwa Talangsari dan kasus Pelanggaran HAM berat lainnya belum berjalan efektif.
Perjuangan Bersama Tetap Dilanjutkan
Tgl terbit: Rabu, 06 Februari 2013
Sehubungan dengan adanya berita yang simpang-siur terkait GKI Yasmin, maka kami, jemaat GKI Yasmin dan para pendamping, menyampaikan beberapa hal di bawah ini:
Terbitnya Inpres No 2/2013: Kembali ke Orba (?)
Tgl terbit: Selasa, 05 Februari 2013
Kami yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil yang bergerak di sektor hak asasi manusia, demokrasi, keberagaman, lingkungan hidup, isu perempuan, dan kebudayaan kontemporer; amat menyayangkan keputusan sepihak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Kami tidak melihat adanya situasi kemendesakan yang mampu mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah ekstrem dalam politik keamanan terkait dengan isu pembangunan nasional di masa depan.
Kapolres Banggai Harus Dihukum
Tgl terbit: Senin, 04 Februari 2013
KontraS mengecam sikap arogan Kapolres Banggai Sulawesi Tengah pada 2 Februari 2013 terhadap warga sipil pekerja perbaikan jalan di Trans Sulawesi di Kabupaten Banggai.
Surat Kepada Ketua KOMNAS HAM:
Pembebasan Aktivis Walhi Sumsel dan Pengusutan Kekerasan Ogan Ilir

Tgl terbit: Kamis, 31 Januari 2013
Penangkapan sewenang-wenang, pemukulan dan kriminalisasi terhadap 26 (dua puluh tiga) petani dan aktivis, di depan Polda Sumatera Selatan (Sumsel) oleh personil Sabhara Polda Sumsel, pada 29 Januari 2012 merupakan tindakan kekerasan yang berulang dan sistematis. Para Petani di Ogan Ilir dan Pembela HAM yang memperjuangkan pengembalian lahan dari Perusahaan PTPN VII Cinta Manis terus menerus mendapatkan tindakan represif dari pihak kepolisian. Tindakan represif tersebut mengakibatkan Anwar Sadat
Pemukulan dan Penangkapan Ketua WALHI Sumsel dan Petani Ogan Ilir: Kapolda Sumatera Selatan Harus Bertanggungjawab
Tgl terbit: Selasa, 29 Januari 2013
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyesalkan tindakan penangkapan disertai dengan pemukulan terhadap petani Ogan hilir dan beberapa orang aktivis Walhi. Penangkapan dan pemukulan dilakukan oleh personil Sabhara Polda Sumatra Selatan pada saat pembubaran demontrasi didepan kantor Polda Sumatra Selatan. Tindakan kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka terhadap petani dan aktivis Walhi, Anwar Sadat selaku Ketua Walhi, Dede Chaniago dan Doni Agustian. Anwar Sadat mengalami luka robek dibagian kepala dan Dede Caniago mengalami luka lembam dibagian wajah. Informasi terakhir yang kami terima bahwa Anwar Sadat yang mengalami luka parah dibagian kepala mengaku belum mendapat pelayanan medis hingga saat ini (terhitung dari kejadian pemukulan hingga pukul 19.00 wib)
Surat Terbuka Pengusutan Kasus Pembunuhan 5 Nelayan Raja Ampat, Sorong, Papua
Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013
Pada tanggal 16 Januari 2013, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menerima pengaduan La Udin dan La Amo, korban penembakan oleh Praka Ahmad Jumati, anggota TNI Angkatan Darat (AD) yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) Waigama. Penembakan terjadi pada tanggal 20 Desember 2012, di perairan Pulau Papan, Distrik Misool, Kabupaten Raja Ampat, Papua. Akibat dari kejadian itu, 5 (lima) orang nelayan tewas; antara lain La Nuni, La Tula (anak La Nuni), La Jaka, La Edi, La Diri dan 2 (dua) mengalami luka tembak di tangan; La Udin dan La Amo. Kejadian ini diketahui setelah dua korban selamat melapor ke Pos Polisi Pulau Buaya dan Polresta Sorong. Atas desakan warga kemudian kasus ini ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan serta menurunkan tim evakuasi mayat di tempat kejadian.
Rusuh (Sumbawa) perlu Benahi Kinerja, bukan Inpres Kamnas
Tgl terbit: Minggu, 27 Januari 2013
KontraS menolak rencana pemerintah Indonesia cq Presiden Republik Indonesia untuk membuat Instruksi Presiden tentang Keamanan Nasional (Inpres Kamnas) akhir bulan Januari ini. Terlebih rencana ini muncul untuk merespon gagal tanggap Polisi dan Pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani rusuh atau konflik kekerasan diberbagai tempat belakangan.
Surat Terbuka untuk Ketua Komnas HAM Terkait Penuntasan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM yang Berat
Tgl terbit: Selasa, 22 Januari 2013
Bersama datangnya surat ini Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ingin kembali mengingatkan perihal agenda penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Di mana kasus-kasus tersebut telah melalui proses penyelidikan komprehensif yang dilakukan Komnas HAM sebelumnya, antara rentang waktu 2002 hingga 2012
Merespon kunjungan kenegaraan Presiden Argentina ke Indonesia: Mendorong adanya pembahasan kasus pelanggaran HAM berat dengan Pemerintah Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 16 Januari 2013
Pada hari ini, 16 Januari 2012, Presiden Argentina , Cristina Fernandez de Kirchner akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kedatangan Presiden tersebut adalah dalam rangka melakukan pertemuan dengan Pemerintah Indonesia di bidang ekonomi dan perdagangan.
Kepentingan Politis dibalik 9 Anggota Komnas HAM
Tgl terbit: Sabtu, 12 Januari 2013
Pada hari Jumat, 12 Januari 2013, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM telah bertemu dengan para Anggota Komnas HAM untuk berdiskusi dan mempertanyakan tentang keputusan mengenai perubahan Tata Tertib terkait dengan masa jabatan ketua Komnas HAM. Dalam diskusi tersebut, koalisi menyatakan keberatan dengan masa jabatan 1 tahun masa ke-ketua-an Komnas HAM.
Harapan atas Kunjungan Pelapor Khusus PBB ke Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 10 Januari 2013
KontraS, Napas dan For Mama menyambut baik rencana kedatangan Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat ke Indonesia. Kedatangan pelapor khusus PBB ini merupakan tantangan positif bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan adanya pemenuhan jaminan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi warga negara Indonesia.
Peristiwa Pusong, Kandang dan KNPI: 14 Tahun Berlalu, keadilan Masih Mengambang
Tgl terbit: Kamis, 10 Januari 2013
Tepat tanggal 9 Januari 2013, KontraS (Komisi untul Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat adanya peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh yang hingga kini tidak ada upaya penyelesaian dari pemerintah Indonesia, yaitu peristiwa Pusong, Kandang, dan KNPI. Peristiwa ini terjadi pada 3 Januari dan 9 Januari 1999, yang mengakibakan 13 (tiga belas) warga sipil meninggal dan puluhan lainnya mengalami luka berat akibat penyerangan dan penyiksaan di Gedung KNPI. Dampak dari peristiwa tersebut hingga kini masih dirasakan oleh korban dan keluarga korban
Komnas HAM Harus Solid dan Fokus dalam Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu
Tgl terbit: Rabu, 09 Januari 2013
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM telah melakukan pertemuan dengan pimpinan Komnas HAM pada 7 Januari 2013. Pada pertemuan tersebut Koalisi menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya komisioner baru serta dukungan terhadap kepengurusan yang baru pada periode 2012-2017 yang akan bekerja selama 2,5 tahun kedepan . Selain itu koalisi juga menyampaikan beberapa harapan terhadap berkenaan dengan kerja-kerja serta tantangan Komnas HAM ke depan.
Penghilangan Orang Secara Paksa yang Disertai Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang terhadap Wildan Saputra
Tgl terbit: Kamis, 03 Januari 2013
KontraS telah menerima pengaduan atas penghilangan orang secara paksa dan/atau terjadi penangkapan diluar proses hukum yang dilakukan oleh anggota Polisi dari Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat kepada Wildan Saputra (20), yang mengakibatkan hilangnya sejumlah hak kebebasan Sdr. Wildan Saputra (20) dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak. Peristiwa ini terjadi sejak 18 Desember 2012 dan baru ditemukan pada 27 Desember 2012, itupun atas inisiatif keluarga yang terus menelusuri keberadaan Wildan. Lokasi kejadian didaerah Sawah Besar, disekitar jalan Wedana, Jakarta Barat dan dikantor Polisi Sektor Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Kronologis terlampir).

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org