Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 208 Hasil Pencarian
1 All

Potret Buram Penegakan Hukum di Poso, 14 Warga Masih Ditangkap dan Disiksa
Tgl terbit: Jumat, 28 Desember 2012
KontraS prihatin dan mengecam masih terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum 2012 di Poso. Pendekatan kekerasan berlebihan yang dilakukan aparat polisi kepada orang-orang yang dicurigai terlibat pada aksi-aksi teror di sana, menunjukkan bahwa polisi telah gagal menerapkan prinsip-prinsip HAM maupun menggunakan pendekatan-pendekatan profesional sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepolisian Republik Indonesia.
Penambangan Pasir Laut Di Desa Lontar, Tirtayasa, Serang, Banten: Segera Hentikan dan Tindak Perusak Lingkungan!
Tgl terbit: Rabu, 19 Desember 2012
Konflik Sumber Daya Alam di negara kita masih terus terjadi. Negara yang seharusnya melindungi SDA untuk rakyat, justru bekerjasama dengan para pengusaha untuk mengeksploitasi sumber ekonomi rakyat.
Surat Terbuka Kepada Kapolda Papua terkait Penembakan Timotius AP yang Memicu Kerusuhan di Manokwari Papua
Tgl terbit: Kamis, 13 Desember 2012
KontraS mempertanyakan tindakan Kepolisian Resort Manokwari yang menyebabkan Timotius AP tewas di terjang peluru aparat pada tanggal 4 Desember 2012. Reaksi yang tidak diduga muncul sehari setelah peristiwa penembakan tersebut yaitu warga melakukan pemblokiran dan pembakaran di beberapa tempat di kota Manokwari.
Paripurna DPR Harus Menolak RUU Kamnas dan Tidak Melanjutkan Pembahasan pada 2013
Tgl terbit: Kamis, 13 Desember 2012
Pembahasan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) sepertinya akan memasuki masa injury time pada tahun 2012. rapat paripurna DPR, 13-14 Desember 2012, akan menjadi mekanisme pnentuan nasuk RUU Kamnas. Sejak awal, rencana pemerintah untuk membentu RUU Kamnas memang menimbulkan banyak tanda tanya tentang maksud dan tujuannya, karenanya, meski pemerinthan telah menyereahkan draft terbaru RUU Kamnas ke parlemen, namun RUU itu tetap tidak mengalami perubahan berarti dan masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang dapat membahayakan hak-hak asasi warga negara dan demokrasi.
Catatan Hari HAM KontraS Peringatan Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2012 Masih Rendahnya Partisipasi Publik dalam Mendorong Agenda HAM di Indonesia
Tgl terbit: Sabtu, 08 Desember 2012
Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember nanti, KontraS telah mempersiapkan catatan pendek seputar performa penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Diharapkan, catatan pendek ini bisa memperkaya dan memberi masukan kepada pemerintah â€selaku pembuat kebijakan- dan publik luas tentang pentingnya membangun partisipasi publik dalam agenda politik HAM Indonesia ke depan. Partisipasi publik ini kemudian akan menjadi alat ukur transparansi, akuntabilitas dan tentu saja dapat memberikan apresiasi kepada para aparat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya secara profesional.
Permintaan Informasi tentang Perkembangan Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste
Tgl terbit: Jumat, 07 Desember 2012
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bermaksud mengajukan permintaan informasi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Rekomendasi KKP penting untuk dijalankan dalam rangka menjamin keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di Timor Leste pada periode menjelang, semasa dan segera sesudah jajak pendapat dibekas Provinsi Timor-Timur tahun 1999.
RUU Kamnas Mengkhianati Reformasi dan Mengkhianati Rakyat
Tgl terbit: Kamis, 06 Desember 2012
Pemerintah dan parlemen memaksakan pembahasan RUU Keamanan Nasional untuk segera disahkan. Padahal, RUU Kamnas mengandung banyak pasal bermasalah yang dapat mengancam kehidupan demokrasi dan masyarakat sipil. Hambatan keseluruhan pasal dalam RUU Kamnas bernuansa karet, multitafsir dan rawan disalahgunakan rezim.
Permintaan Informasi perihal Perkembangan Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Rabu, 05 Desember 2012
Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontarS) bersama Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) bermaksud menanyakan informasi perihal perkembangan Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa.
Mendorong Fraksi PAN DPR Mendesak Jaksa Agung untuk segera Melakukan Penyidikan Atas Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II
Tgl terbit: Selasa, 04 Desember 2012
Pasca Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meyerahkan berkas hasil penyelidikan peristiwa Trisakti, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999 kepada Kejaksaan Agung pada April 2002, hingga kini Jaksa Agung belum menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dengan penyidikan sehingga hak korban untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan menjadi terabaikan.
Surat Protes atas Tindakan Pengusiran Secara Paksa Warga Perumahan Dwikora Depok Jawa Barat
Tgl terbit: Selasa, 04 Desember 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan protes atas tindakan pengusiran paksa dan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari 400 anggota TNI AU, terhadap warga perumahan Dwikora Cilangkap Tapos Depok Jawa Barat pada tanggal 04 Desember 2012. Tindakan pengusiran secara paksa tersebut berakibat 11 orang mengalami luka-luka, 7 (tujuh) keluarga terusir dari kediamannya.
Polisi harus Hentikan Represi terhadap Buruh
Tgl terbit: Jumat, 30 November 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dengan kondisi beberapa waktu terakhir berupa tindak kekerasan dan kriminalisasi yang diarahkan kepada kelompok buruh atau serikat pekerjanya. Tindakan-tindakan represi dilakukan oleh aparat kepolisian maupun pembiaran terhadap penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang dari organisasi-organisasi masyarakat.
Surat Protes Kepada Komisi Kepolisian Nasional
Tgl terbit: Selasa, 27 November 2012
KontraS menyayangkan pernyataan anggota Kompolnas Edi Hasibuan pada tanggal 23 November 2012, di Kompas.com tentang pemberitaan "Menurut Kompolnas, Polisi Tak Aniaya Sun An-Ang Ho".
Pemerintah dan DPD Perlu Serius Menangani Konflik dan Kekerasan Pemerintah dan DPD Perlu Serius Menangani Konflik dan Kekerasan
Tgl terbit: Senin, 26 November 2012
Peristiwa bentrok massa dengan nuansa ketegangan komunal di Barong Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur melengkapi serangkaian konflik horisontal serupa yang terjadi cukup intensif di Indonesia. KontraS mencatat paling tidak ada 32 konflik horizontal telah terjadi di pada tahun 2012 ini. Angka ini di luar peristiwa-peristiwa persekusi (serangan dari suatu kelompok mayoritas-identitas) terhadap kelompok (identitas) minoritas dan tawuran antar-pelajar atau mahasiswa. Konflik horizontal sepanjang tahun 2012 ini telah menyebabkan jatuh korban jiwa paling sedikit 28 orang dengan korban luka serius sebanyak lebih dari 200 orang. Ini belum mencakup kerugian material lainnya, seperti kerusakan harta benda atau kerugian non-material seperti kondisi psikis mereka yang menjadi korban.
Mendorong Praktik Impunitas Dihentikan
Tgl terbit: Rabu, 21 November 2012
Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu hingga kini belum tertuntaskan. Proses hukum atas kasus tersebut masih terhenti di Kejaksaan Agung. Semua berkas hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung dengan penyidikan sebagaimana perintah dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa Komnas HAM lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan Jaksa Agung melakukan penyidikan.
Mendorong Dihentikannya Praktik Impunitas di Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 21 November 2012
Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu hingga kini belum terselesaikan. Proses hukum atas kasus tersebut masih terhenti di Kejaksaan Agung. Semua berkas hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung dengan penyidikan sebagaimana perintah dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa Komnas HAM lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan Jaksa Agung melakukan penyidikan.
Memperingati Hari Anti Impunitas Internasional: "Keadilan Harus Ditempatkan Kepada Hak-Hak Korban"
Tgl terbit: Senin, 19 November 2012
Kami keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia bersama dengan perwakilan pendamping dari Bosnia pada hari ini bersolidaritas mendesak pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus masa lalu dengan menempatkan keadilan kepada hak-hak Korban. Hal ini kami sampaikan sebagai bagian dari rangkaian acara memperingati hari anti impunitas internasional yang diperingati oleh seluruh komunitas internasional pada tanggal 23 November 2012. Selama sepekan, kami komunitas keluarga korban di Indonesia, Bosnia dan Timor Leste akan mengisi berbagai kegiatan temu solidaritas korban, kegiatan resmi dengan beberapa pejabat negara yang relevan dengan masalah impunitas (kejahatan tanpa hukuman), dan beberapa kegiatan publik lainnya.
Masyarakat Sipil Menolak Deklarasi HAM ASEAN yang Tidak Sempurna
Tgl terbit: Jumat, 16 November 2012
Phnomh Penh, Kamboja - Sebanyak 62 kelompok masyarakat sipil, baik di tingkat nasional, regional, dan internasional menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk menunda mengadopsi ketentuan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration) pada KTT ASEAN di Kamboja, yang secara keseluruhan isinya tidak mencerminkan standar-standar HAM internasional.
Kekerasan terhadap Jurnalis di Riau Makin Buruk
Tgl terbit: Jumat, 16 November 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dengan makin buruknya represi terhadap jurnalis di Riau. Hal ini terlihat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh 4 (empat) Orang Tak Dikenal (OTK) dengan ciri-ciri berbadan tegap menggunakan pakaian sipil menggunakan sepeda motor terhadap sdr. Robianto (korban) wartawan Riau TV. Robi adalah salah satu wartawan yang sempat mengabadikan gambar tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Letkol Robert Simanjuntak terhadap Didik pada 16 Oktober 2012 saat meliput jatuhnya pesawat Hawk 200 milik TNI AU di sekitar pemukiman warga RT 03, RW 03, Dusun 03, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
Pengembalian Berkas Penyelidikan Peristiwa 1965/1966
Modus Pembekuan Perkara Pelanggaran HAM berat Pengembalian Berkas Penyelidikan Peristiwa 1965/1966 Modus Pembekuan Perkara Pelanggaran HAM berat
Tgl terbit: Kamis, 15 November 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat menyatakan keberatan terhadap alasan pengembalian berkas penyelidikan pro justisia peristiwa 1965/1966 dan Pembunuhan Misterius (Petrus) oleh Kejaksaan Agung (lihat lampiran penjelasan keberatan). Tindakan ini adalah sebuah pelepasan dari tanggun jawab penegakan hukum.
Pemberian "Human Rights Prize Emilio F Mignino 2012" dari Pemerintah Argentina kepada KontraS
Tgl terbit: Rabu, 14 November 2012
KontraS mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Argentin--dalam hal ini diwakili oleh Duta Besar Argentina untuk Indonesia Bapak Javier Sanz de Urquiza dan Pejabat tinggi di kedutaan Argentina seperti Bapak Martin Via, atas penghargaan "Human Rights Prize Emilio Mignino" yang diberikan kepada KontraS.
14 Tahun Tragedi Semanggi I : Kami Menolak Lupa Saatnya Presiden Turun Tangan
Tgl terbit: Selasa, 13 November 2012
Kewibawaan hukum di Republik ini layak dipertanyakan kembali. Sudah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak bulan April tahun 2002 hingga tahun 2008, berkas kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II yang telah diserahkan kepada Jaksa Agung oleh Komnas HAM hingga kini masih belum ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Jaksa Agung beralasan bahwa berkas tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena aparat pelaksana di lapangan telah diadili di Pengadilan Militer dan belum terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc untuk peristiwa tersebut. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus berlalu tanpa kejelasan maka akan menjadi sebuah preseden buruk di masa kini dan yang akan datang.
14 Tahun Targedi Semanggi I; Kami Menolak Lupa Menagih Janji Menko-Polhukam Tuntaskan Kasus Semanggi I
Tgl terbit: Kamis, 08 November 2012
Kami, Senat Fakultas Hukum Atmajaya dan keluarga korban Semanggi I bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko-Polhukam) untuk menyampaikan perkembangan hasil kerja Tim Kecil kepada korban dan merekomendasikan kepada Presiden memberikan instruksi kepada Jaksa Agung agar segera melakukan penyidikan terhadap kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.
Hentikan Aksi kekerasan, Tangkap Pelaku Aksi Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan dan HAM
Tgl terbit: Rabu, 07 November 2012
Jakarta-Senin tanggal 5 Nopember 2012, menjelang event internasional "Bali Democracy Forum" yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 8-9 November 2012, salah seorang aktifis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali I Wayan Gendo Suwardana diserang oleh sekelompok orang saat berada di kantornya sekitar pukul 11.00 Wita. Sekitar 2 orang masuk kekantor dan memukuli Gendo panggilan akrab I Wayan Gendo Suwardana hingga dia mengalami luka sobek di bibirnya dan pendarahan di mulutnya, selesai melakukan pemukulan preman tersebut juga mengancam dengan kata-kata kasar. Eksekutif Nasional WALHI menyakini apa yang terjadi pada salah seorang Dewan Daerah WALHI Bali ini adalah buntut dari sikap tegas menolak berbagai pembangunan yang merusak kelestarian lingkungan di propinsi Bali. Seperti yang kita ketahui saat ini Walhi Bali menolak keras pembangunan Jalan Diatas Perairan (tol Nusa dua-Benoa) karena tidak sesuai dengan AMDAL dan merusak hutan mangrove.
Desakan Pengusutan Tuntas Kasus Kekerasan Terhadap Aktivis Walhi Bali sdr. I Wayan Suardana, SH alias Gendo
Tgl terbit: Selasa, 06 November 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menerima informasi bahwa sdr. I Wayan Suardana, SH alias Gendo telah menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang tidak dikenal pada tanggal 05 November 2012 di Denpasar. Korban merupakan aktifis lingkungan di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Bali.
Laporan Pemantauan KontraS: Temuan Lapangan dari Poso-Sulawesi Tengah
Tgl terbit: Minggu, 04 November 2012
Sehubungan dengan meningkatnya teror dan kekerasan di Poso, Sulawesi Tengah, sejak pertengahan September 2012, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pemantauan lapangan. Pemantauan ini dilakukan dengan turun langsung ke Poso untuk melihat dan bertemu dengan sejumlah orang yang terimplikasi dari memburuknya situasi di Poso. Selain di Kota Poso, pemantauan juga dilakukan di Dusun Tamanjeka, Poso Pesisir dan Desa Kalora, Poso Pesisir Utara. Dari pemantauan ini, KontraS menemukan fakta-fakta yang bisa ditarik menjadi kesimpulan dari peristiwa-peristiwa kekerasan dan teror yang kembali muncul.
Kasus Sun An dan Ang Ho (Medan): Mahkamah Agung, Melanggengkan kasus Kekerasan dan Rekayasa Hukum
Tgl terbit: Minggu, 04 November 2012
KontraS, keluarga Sun An dan Ang Ho serta kuasa hukum keduanya kecewa dengan putusan Mahkamah Agung ditingkat kasasi yang menyatakan menolak permohonan kebebasan terdakwa Sun An dan Ang Ho.
Pemerintah Tidak Seharusnya Mengabaikan Peran Serta Masyarakat dalam Kasus Batang Toru Tapanuli Selatan Sumatera Utara
Tgl terbit: Minggu, 04 November 2012
Bila saja, pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat sedikit saja mau mendengarkan suara rakyat, maka kejadian amuk warga kepada aparat dan rusaknya fasilitas negara di Batangtoru tidak akan terulang. Sebelumnya, Juni 2012, kendaraan milik PT. Agincourt Resources perusahaan tambang emas, dibakar saat memasang pipa pembuangan limbah. Kali ini, perusahaan justru dikawal ratusan aparat Kepolisian dan TNI, memaksakan kehendak untuk melanjutkan pemasangan pipa, yang berujung amuk warga.
Dorong Segera Agenda Resolusi Konflik dan Penegakan Hukum di Lampung Selatan
Tgl terbit: Jumat, 02 November 2012
Kami, Koalisi Masyarakat Sipil yang peduli pada isu hak asasi manusia, demokrasi dan perdamaian di Indonesia amat menyayangkan adanya bentrok warga yang terjadi di Desa Balinuraga Kecamatan Waypanji, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Bentrokan antara warga Lampung dengan warga Bali yang terjadi sepanjang 3 hari berturut-turut, terhitung sejak Hari Sabtu (27/10) hingga Hari Senin (29/10), telah memakan setidaknya 14 korban jiwa, 5 orang luka-luka, rusaknya sejumlah aset personal dan fasilitas umum setempat menjadi kerugian yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Sementara itu, sebanyak 192 warga Desa Balinaruga harus dievakuasi ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, Bandar Lampung.
RUU Kamnas Tambal Sulam dan Mengkhianati Reformasi
Tgl terbit: Kamis, 01 November 2012
Sedari awal rencana pemerintah untuk membentuk RUU Kamnas memang menimbulkan banyak tanda tanya tentang maksud dan tujuannya. Pemerintah selalu berubah-ubah dalam menjelaskan maksud dan tujuan pembuntukan RUU Kamnas. Karenanya, meski pemerintah telah menyerahkan draft terbaru RUU Kamnas ke parlemen, namun RUU itu tetap tidak mengalami perubahan berarti dan masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang dapat membahayakan hak-hak asasi warga negara dan demokrasi.
Mendorong Penuntasan Hukum yang Adil dan Jujur atas Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis
Tgl terbit: Rabu, 31 Oktober 2012
Kami dari beberapa elemen lembaga: AJI Indonesia, AJI Jakarta, LBH Pers, PWJ, PFI, IJTI, PWI, KontraS, melalui surat ini, menyampaikan penegasan bahwa kami mendorong penuntasan hukum yang adil dan jujur atas kasus kekerasan (penganiayaan, pembatasan akses kerja, perampasan barang dan penghilangan karya cipta) yang dilakukan oleh Letkol. Robert Simanjuntak (perwira TNI AU) Cs pada 16 Oktober 2012 terhadap 7 jurnalis yang sedang atau setidak-tidaknya akan meliput peristiwa jatuhnya pesawat milik TNI AU.
"Penegakan Hukum di Poso: Agenda Keadilan untuk Korban Jangan Diabaikan"
Tgl terbit: Kamis, 25 Oktober 2012
KontraS dan Setara Institute meminta Pemerintah Pusat di Jakarta, Pemerinta Daerah Sulawesi Tengah dan pihak Polri mengedepankan profesionalisme penaganan situasi di Poso, Sulawesi Tengah.
Pembungkaman Ruang Gerak Demokrasi di Papua
Tgl terbit: Rabu, 24 Oktober 2012
Kami menyesalkan hak atas kemerdekaan, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di Papua tidak sepenuhnya dijamin. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat sejatinya adalah "Hak Setiap Warga Negara" yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. Namun, dalam implementasinya situasi di Papua berbeda jauh dengan wilayah Indonesia yang lain. Tercatat dari adanya kasus penembakan hingga terror telah membuat kebebasan berekspresi tereliminir. terhitung sejak Januari hingga Oktober 2012 KontraS mencatat 81 tindakan kekerasan setidaknya 31 meninggal dan 107 orang mengalami luka-luka.
Pengabaian 3 Tahun Rekomendasi DPR RI; Presiden SBY lakukan Maladministrasi dan Mengingkari Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Tgl terbit: Rabu, 24 Oktober 2012
Tiga tahun pengabaian Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) atas rekomendasi DPR RI untuk kasus Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997/1998 adalah hal yang tidak bisa diterima oleh publik. 3 tahun adalah waktu yang sangat lama dalam mengimplementasikan kebijakan berdasarkan rekomendasi DPR sebagai wakil rakyat yang sudah sesuai dengan harapan korban.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM
Tgl terbit: Selasa, 23 Oktober 2012
Senin 22 Oktober 2012, Komisi III DPR RI memilih 13 (tiga belas) orang anggota Komnas HAM untuk periode 2012-2017. Pemilihan dilakukan setelah proses uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan Komisi III DPR RI pada 15-19 Oktober 2012.
Tugas Jurnalis Terancam Perilaku Anggota TNI
Tgl terbit: Selasa, 16 Oktober 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan protes keras atas tindakan penganiayaan yang dilakukan Letkol Robert Simanjuntak (Kadispers) dan sejumlah prajurit TNI AU terhadap jurnalis saat meliput di lokasi jatuhnya pesawat Hawk 200 milik TNI AU di sekitar pemukiman warga RT 03, RW 03, Dusun 03, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
Masa Depan HAM dan Demokrasi Indonesia Pasca Uji Materil UU Intelijen di Mahkamah Konstitusi
Tgl terbit: Senin, 15 Oktober 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) amat menyayangkan keputusan penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang diajukan oleh para pemohon yang terdiri dari organisasi HAM, kelompok korban pelanggaran HAM masa lalu, jurnalis, dan advokat HAM di awal tahun 2012. Putusan ini melegalkan tindakan intervensionis aparat keamanan melalui unit-unit intelijennya untuk mengganggu privasi setiap individu.
MERAWAT DAMAI POSO MELALUI PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN
Tgl terbit: Minggu, 14 Oktober 2012
Kami prihatin masih berlangsungnya aksi teror dan kekerasan di Poso. Wilayah ini telah melalui periode kekerasan yang cukup lama karena konflik yang terjadi sejak tahun 1998- 2000. Paska Deklarasi Malino I, kekerasan komunal berhenti namun penyelesaian akar masalah dan dampak yang terjadi akibat konflik belum tertangani secara baik.
"Hilangnya Momentum Keketuaan Indonesia di Komisi HAM ASEAN" Sebuah Evaluasi atas Kinerja Perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN periode 2009-2012
Tgl terbit: Kamis, 11 Oktober 2012
Pada tanggal 23 Oktober 2012, Komisi HAM ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) akan mengakhiri masa jabatannya untuk periode yang pertama dari tahun 2009-2012. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.5 Kerangka Acuan Komisi HAM ASEAN (Term of Reference AICHR), bahwa setiap komisioner menjalankan jabatannya selama tiga tahun dan pemerintah memiliki kewenangan untuk menunjuk dan mengganti komisioner tersebut. Sehubungan dengan berakhirnya periode pertama masa jabatan Komisi HAM ASEAN dan pengumuman pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri mengenai pembukaan pencalonan dan seleksi perwakilan Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN untuk periode 2012-2014, maka KontraS menyusun sebuah evaluasi singkat atas kinerja perwakilan Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN periode 2009-2012 sebagai wujud partisipasi masyarakat sipil Indonesia dalam pemajuan HAM di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Defisit Abolisi Hukuman Mati di Indonesia dengan Tren Global Menuju Penghapusan Hukuman Mati
Tgl terbit: Selasa, 09 Oktober 2012
Menyambut satu dekade Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang jatuh pada 10 Oktober 2012 Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Hukuman Mati Indonesia menyambut baik adanya tren global penghapusan hukuman mati yang berkembang secara signifikan. Dalam catatan yang dikeluarkan Hands Off Cain Info menegaskan bahwa sekitar 155 negara telah menghapus kebijakan hukuman mati dalam sistem hukum maupun praktiknya, di mana 99 negara telah menghapuskan kebijakan hukuman mati untuk semua kategori kejahatan (keseluruhan), 44 negara telah menghapuskan kebijakan hukuman mati dalam praktiknya (de facto abolisionis) dan 7 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan biasa (ordinary crimes), dan 5 negara telah melakukan penundaan (moratorium) eksekusi di tempat. Di tingkat Indonesia sendiri tahun ini merupakan tahun keempat di mana tidak terjadi eksekusi mati.
Pernyataan Sikap Tim Pembela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Tgl terbit: Senin, 08 Oktober 2012
Mempertimbangkan bahwa akan anda pertemuan antara Presiden, Kapolri dan KPK, serta mempertimbangkan kondisi keamanan penyidik KPK, kami Tim Pembela KPK dengan ini menyampaiakan
Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM yang Tidak Direspon Polisi Mendukung KPK
Tgl terbit: Minggu, 07 Oktober 2012
Sepanjang 1 tahun -terhitung sejak Juli 2011 hingga September 2012- KontraS menerima banyak pengaduan dari masyarakat, khususnya komunitas minoritas keagamaan, etnis, pedagang, petani, buruh, pekerja, mahasiwa, pengusaha, bahkan pengaduan individual- atas praktik pengabaian kasus dan kekerasan yang potensial menimbulkan pelanggaran HAM dari aparat polisi di beberapa daerah di Indonesia.
Pernyataan Menkopolhukam, Mengingkari Fakta Masa Lalu
Tgl terbit: Jumat, 05 Oktober 2012
Pada 2 Oktober 2012, Menko Polhukam, Djoko Suyanto, menyatakan kepada media bahwa "banyak aspek yang harus dilihat dan dipertimbangkan jika pemerintah ingin menyampaikan permintaan maaf". Selain itu, Menkopolhukam membenarkan tindakan pelanggaran HAM berat yang terjadi  dalam peristiwa 1965/1966 dengan mengatakan "Kalau peristiwa itu tak terjadi, negara kita tidak akan seperti sekarang ini" "This country would not be what it is today if it didn't happen"(lihat lampiran media).
5 Oktober 2012, TNI di Ujung Putaran Titik Balik Represi
Tgl terbit: Kamis, 04 Oktober 2012
KontraS dan Imparsial, mengucapkan Dirgahayu ke-67 TNI pada 5 Oktober 2012. Memasuki usia tersebut TNI sebagai tentara kebangsaan diharapkan dapat lebih profesional dalam mempertahankan negara. Sejumlah prestasi telah tercatat, namun demikian masih terdapat sejumlah permasalahan yang menuntut perbaikan. Untuk itu, adalah penting bagi kami untuk memberikan sejumlah catatan bagi institusi TNI, terutama pada masa satu tahun terakhir.
"Mendesak DPR untuk Segera Melakukan Proses Seleksi Calon Anggota Komnas HAM"
Tgl terbit: Senin, 01 Oktober 2012
Pada tanggal 29 Agustus 2012, Presiden Susila Bambang Yudoyono telah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang perpanjangan masa tugas komisioner Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM) periode 2007â€2012, sampai dengan selesainya proses fit and proper test calon Komisioner Komnas HAM di DPR-RI atau ditetapkan Komisioner Komnas HAM yang baru. Perpanjangan ini sebagai jawaban dari permintaan DPR perihal usulan penerbitan Keppres untuk perpanjangan masa jabatan Komisioner Komnas HAM yang berakhir pada 30 September 2012, karena hingga kini DPR belum melakukan fit and proper test calon Komisioner Komnas HAM untuk periode 2012-2017.
Desakan pengusutan kasus penyiksaan terhadap 2 orang narapidana yang dilakukan oleh Petugas LAPAS Kelas II Nabire Papua
Tgl terbit: Senin, 01 Oktober 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menerima pengaduan terkait kasus penyiksaan yang dilakukan oleh pegawai LAPAS kelas II Nabire, Papua, terhadap Mikhael Yance Bieths warga Jl. Frans Kaisepo Kelurahan Nabarua Kabupaten Nabire, Papua dan Ilham Haje Selang warga Kelurahan Bumi Wonoreja Kabupaten Nabire, Papua.
Rekomendasi Pansus DPR RI oleh Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah.
Tgl terbit: Jumat, 28 September 2012
Kami dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), dan Asian Federation Against Involuntary Disappearance (AFAD) sedang menggalang advokasi dan kampanye atas Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa yang diperuntukan bagi Presiden, dan telah dikeluarkan pada 3 (tiga) tahun silam, tanggal 29 September 2009.
Audiensi Anak Korban Penghilangan Paksa dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 26 September 2012
Kasus penculikan dan penghilangan paksa yang terjadi saat era reformasi 1997-1998 hingga saat ini sudah memasuki tahun ke-14. Tercatat sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang aktivis pro demokrasi yang mengalami penculikan dan penghilangan paksa oleh pihak militer. Namun, hanya 1 (satu) orang ditemukan meninggal dan 9 (sembilan) orang telah kembali. Sedangkan 13 (tiga belas) orang lainnya yaitu, Suyat, Yani Afri, Sonny, Herman Hendrawan, Noval Alkatiri, Dedy Hamdun, Ismail, Bimo Petrus, Abdun Naser, Hendra Hambali, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin dan Wiji Thukul tidak diketahui keberadaannya hingga kini.
Jakarta Baru Yes, Presiden Pelanggar HAM No!
Tgl terbit: Rabu, 26 September 2012
KontraS mengucapkan selamat bekerja kepada sdr. Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Cahaya Purnama (Ahok) dengan kemenangannya di Pemilukada DKI Jakarta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 (berdasarkan hasil Quick Count sejumlah lembaga survey di sejumlah media elektronik).
Protes atas Ketiadaan Jaminan Keamanan terhadap Advokat dalam Penanganan Gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Wamena, Papua
Tgl terbit: Selasa, 25 September 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan protes atas ketiadaan jaminan keamanan yang berikan oleh Pengadilan Negeri Wamena terhadap Olga Hamadi, SH advokat yang tengah melakukan gugatan praperadilan 02/Pid.Pra/2012/PN.Wamena terhadap termohon Kapolri cq Kapolda Papua cq Kepolisian Resort Jayawijaya dalam kasus penangkapan dan penahanan sewenang- wenang disertai penyiksaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Jayawijaya terhadap 5 orang tersangka. Akibat dari situasi ini, Koordinator KontraS Papua, yang sedang menjalankan tugas/profesi advokatnya berada dalam ancaman terhadap jiwa hingga akhirnya memutuskan untuk mencabut gugatan pra peradilan sebagaimana dimaksud.
Evaluasi Teror Densus 88 dalam Operasi Anti-Terorisme
Tgl terbit: Selasa, 25 September 2012
KontraS protes keras atas tindakan semena-mena yang belakangan ini kerap dilakukan para personel Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dalam serangkaian operasi penindakan teror Solo di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak hanya di Solo, sepanjang 3 bulan terakhir terhitung dari Juli-September 2012, berbagai operasi penindakan serempak dilakukan di beberapa wilayah lainnya, seperti di Jakarta, Medan, dan Kalimantan Barat.
"RUU Kamnas Bernuansa Sekuritisasi dan DPR Harus Mengembalikannya ke Pemerintah"
Tgl terbit: Selasa, 25 September 2012
Draft RUU Keamanan Nasional akhirnya kembali diserahkan pemerintah kepada Parlemen tanpa ada perubahan sedikitpun. Padahal sebelumnya, Pansus RUU Kamnas di DPR telah memutuskan mengembalikan draft RUU itu ke pemerintah untuk diperbaiki. Senada dengan DPR, dewan perwakilan daerah dan koalisi masyarakat sipil juga mendesak agar pemerintah merombak total RUU Kamnas sebelum kembali diajukan ke parlemen.
13 Tahun Tragedi Semanggi II: Jaksa Agung Menyandera Keadilan
Tgl terbit: Minggu, 23 September 2012
Paska Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerahkan berkas hasil penyelidikan kepada Jaksa Agung pada 29 April 2002 atas Peristiwa Semanggi II (23-24 September 1999) yang digabung menjadi satu berkas dengan peristiwa Trisakti (12 Mei 1998) dan Semanggi I (13-15 November 1998) hingga kini belum ditindak lanjuti ke tahap penyidikan. Sebuah fenomena yang janggal dan ironis dalam proses penegakan hokum, 10 (tahun) berkas hasil penyelidikan diendapkan tanpa adanya kepastian. Sehingga akses korban untuk mendapatkan keadilan menjadi semakin kabur.
Asian and International Human Rights Groups Urge Malaysian Government to End Harassment against SUARAM
Tgl terbit: Senin, 17 September 2012
We, the undersigned national, regional and international human rights organizations express our strongest protest against the Malaysian government's ongoing harassment of Malaysia's leading human rights organization, Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) through investigations, public vilification and threats to charge the NGO for alleged financial irregularities, non-registration as a society, and receipt of foreign funds.
Mendorong DPR segera melakukan uji kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2012-2017
Tgl terbit: Jumat, 14 September 2012
Pada tanggal 29 Agustus 2012 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan surat perpanjangan masa jabatan anggota Komnas HAM periode 2007-2012. Perpanjangan ini dilakukan setelah DPR masih belum juga melakukan uji kelayakan (fit and proper test) terhadap ke-30 nama calon anggota Komnas HAM periode 2012-2017. Tim Pansel sendiri sebelumnya telah menyerahkan ke-30 nama calon kepada Komisi III DPR pada 11 Juni 2012 dan meminta Komisi III DPR RI untuk segera melakukan uji kelayakan tersebut.
ASEAN Human Rights Declaration must not provide protections lower than international human rights law and standards
Tgl terbit: Kamis, 13 September 2012
We, the undersigned organizations, who participated at the Civil Society Forum on ASEAN Human Rights Declaration, held on 10-11 September 2012 and the consultation meeting of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) with civil society organizations on the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD), held on 12 September 2012 in Manila, the Philippines, comment the AICHR for holding the second consultation meeting and welcome the openness shown by the AICHR representatives in the meeting.
Absennya Keadilan; Tim Kemenkopolhukam Lip Service atau Kesungguhan Presiden? 28 Tahun Peristiwa Tanjung Priok 1984
Tgl terbit: Rabu, 12 September 2012
Di tahun ke 28 Peristiwa Tanjung Priok 1984, kami, Korban dan keluarga korban Tanjung Priok bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terus mengingatkan negara, bahwa beban dan tanggungjawab negara terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru belum selesai, karena kejahatan pelanggaran HAM berat tidak mengenal kadaluarsa, termasuk dengan peristiwa Tanjung Priok 1984 yang telah disimpulkan Komnas HAM sebagai Pelanggaran HAM berat.
Mengenang 8 tahun pembunuhan Munir "Negara ingkar keadilan"
Tgl terbit: Jumat, 07 September 2012
Delapan tahaun berlalu, dalil bahwa "kasus pembunuhan Munir sudah tidak relevan ditanyakan kembali"(Julian Pasha/jubir Presiden SBY) hanyalah upaya pihak istana (presiden SBY) untuk semakin menutup rapat-rapat agar kasus pembunuhan Munir ini segera berlalu. Hal ini ditambah dengan pemberian remisi terhadap Pollycarpus yang tidak pernah kooperatif dalam pengungkapan kebenaran kasus pembunuhan Munir. Realitas angka 8 ini ternyata berjalan terbalik dengan upaya untuk mengusut tuntas pembunuhan Munir, kenyataan ini menunjukkan bahwa komitmen dan sikap politik Presiden SBY semakin lemah
Protes Terhadap Pemukulan 3 Warga dan Pengusiran Paksa Warga Perumahan Dodik HayamWuruk Kodam V Brawijaya
Tgl terbit: Rabu, 05 September 2012
Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan protes keras atas tindakan yang dilakukan oleh Kodam V Brawijaya yang sejak kemarin dan hari ini melakukan upaya pengusiran paksa terhadap warga (purnawirawan, janda dan putra-putrinya) penghuni Perumahan TNI AD Dodik Hayam Wuruk Surabaya Jawa Timur
Suksesi Kapolda Papua: Legitimasi Teror di Tanah Papua
Tgl terbit: Rabu, 05 September 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan langkah gegabah Jenderal Polisi Timur Pradopo mengganti struktur komando keamanan Provinsi Papua, dari Inspektur Jenderal Polisi Bigman Lumban Tobing kepada Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian, melalui Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri tertanggal 3 September 2012. Keputusan ini jelas memiliki dampak politik dan keamanan yang amat tinggi di Papua.
Tindaklanjut Hasil Pertemuan Dengan Komisi I DPR RI Terkait Situasi Darurat Kemanusiaan di Papua
Tgl terbit: Selasa, 04 September 2012
Dengan surat ini kami Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Nasional Papua Solidaritas (NAPAS), Foker LSM Papua dan beberapa perwakilan masyarakat papua ingin mengingatkan kepada Komisi I DPR RI terkait dengan hasil pertemuan dalam agenda Audiensi yang kami sampaikan di DPR RI pada hari rabu tanggal 27 Juni 2012 terkait dengan kondisi keamanan di Papua.
Merespon Kunjungan Hillary Clinton: Pemerintah Amerika Serikat Harus Mendorong Penegakan HAM di Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 04 September 2012
KontraS menyayangkan keputusan Pemerintah Amerika Serikat yang pada akhirnya akan menindak lanjuti Perjanjian Pertahanan (Defense Framework Agreement) kepada Indonesia, yang ditandatangani pada 22 Juli 2010. Hal ini sebagaimana maksud dari kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Hillary Clinton ke Indonesia pada 3 September 2012, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan diplomatik Pemerintah AS ke wilayah Asia Timur dan Pasifik.
Data kerusakan akibat peristiwa kekerasan atas Jama'ah Syi'ah di Sampang pada 26 Agustus 2012
Tgl terbit: Minggu, 02 September 2012
Seperti telah diketahui, pada tanggal 26 Agustus 2012 telah terjadi peristiwa kekerasan yang menimpa Jama'ah Syi'ah di Dusun Nangkernang Desa Karang Gayam dan Dusun Geding Laok Desa Blu'uran. Dalam peristiwa ini puluhan rumah warga syiah telah dibakar, satu orang korban meninggal, yaitu Muhammad Hasyim alias Hamamah(50), satu orang luka berat Tohir(45) sampai dengan saat ini masih dirawat di rumah sakit(RSUD Sampang) dan puluhan orang luka-luka. Dan, selanjutnya hampir seluruh warga syi'ah diungsikan di Gedung Olah Raga Sampang dengan fasilitas yang sangat minim
Pemerintah Harus Menyediakan Fasilitas Yang Memadai Bagi Korban Kekerasan di Sampang!
Tgl terbit: Minggu, 02 September 2012
Keadaan ratusan warga komunitas syiah Sampang yang menjadi korban kekerasan pada 26 agustus 2012 memburuk. Seperti telah diketahui, korban ditempatkan oleh pemerintah di Gedung Olah Raga Kabupaten Sampang (GOR Sampang) dengan fasilitas yang tidak memadai. Akibatnya, sejumlah pengungsi telah jatuh sakit.
Tindakan Berlebihan Dalam Penegakan Hukum Harus di Proses Secara Hukum
Tgl terbit: Jumat, 31 Agustus 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengingatkan aparat kepolisian agar tidak bertindak berlebihan (tidak profesional) dengan menggunakan kekuatan berlebihan dalam penanganan proses penegakan hukum dalam beberapa kasus yang kontras terima informasinya;
13 Aktivis Korban Penghilangan Paksa di Tahun 1997/1998 'Hadir' Menuntut Pertanggungjawaban Pemerintah
Tgl terbit: Kamis, 30 Agustus 2012
Jakarta †Dalam upaya menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kasus ke-13 orang hilang di tahun 1997-1998, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) pada hari ini 'menghadirkan' kembali ke-13 korban tersebut di depan Istana Kepresidenan Republik Indonesia.
Polisi Harus Menangkap Pelaku Lapangan dan Otak di Balik Kekerasan di Sampang
Tgl terbit: Rabu, 29 Agustus 2012
Kami sejumlah organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan peristiwa kekerasan terhadap kelompok minoritas Syiah di Sampang, menuntut agar Pihak Kepolisian bekerja dengan profesional dan jujur terutama dalam melakukan penegakan hukum. Penangkapan Roisul Hukama yang dikenakan dengan Pasal 354 KUHP, karena diduga memicu kerusuhan di Sampang, serta menangkap 7 orang lainnya tidaklah cukup.
Syawal Berdarah di Sampang
Tgl terbit: Senin, 27 Agustus 2012
[Jakarta, 27 Agustus 2012]-Peristiwa kekerasan brutal terhadap Muslim Syiah kembali terjadi di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kabupaten Sampang, Madura pada Minggu pagi 26 Agustus 2012. Satu orang korban tewas bernama Hamama (50), tujuh orang menderita luka kritis, puluhan orang mengalami luka-luka, juga puluhan rumah warga muslim Syiah dibakar. Akses untuk evakuasi dan pengiriman bantuan terkepung oleh massa penyerang. Hingga saat ini kondisi di lokasi masih sangat mencekam.
Kekerasan Tarhadap Pengikut Syiah di Kecamatan Omben Sampang Madura
Tgl terbit: Minggu, 26 Agustus 2012
KontraS mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan warga terhadap pengikut Syiah di Kecamatan Omben Sampang Madura Jawa Timur hari ini, 26 Agustus 2012.
Menegakkan Hukum di Papua Jangan dengan Melawan Hukum
Tgl terbit: Minggu, 26 Agustus 2012
Rangkaian aksi penembakan misterius kembali mengguncang Papua. Dalam waktu 1 minggu disekitar hari lebaran setidaknya terjadinya 4 peristiwa: pertama yang menewaskan Mustafa(22) (17/08/2012), penjaga kios di pasar Distrik Obano Paniai, kedua, penembakan menewaskan Ayub Notanubun (52) pada 18 Agustus 2012
"Anggaran Pertahanan Naik, Transparansi & Akuntabilitas Menurun"
Tgl terbit: Rabu, 15 Agustus 2012
Hari ini, Rabu 15 Agustus 2012, kami dari koalisi masyarakat sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanyakan kelanjutan dari laporan terkait adanya dugaan ketidakwajaran harga dalam pembelian 6 jet tempur Sukhoi SU-30MK2.
Tujuh Tahun Nota Kesepahaman Aceh (MOU Helsinki)
Tgl terbit: Rabu, 15 Agustus 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan komitmen dan kesungguhan Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh terhadap agenda pembentukan pengadilan HAM Aceh dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.
Pendekatan Militeristik dan Kekerasan Bersenjata adalah Kehendak Rezim Dalam Lumpuhkan Perjuangan Rakyat demi Keamanan Aliran Modal
Tgl terbit: Rabu, 08 Agustus 2012
Rakyat seluruh dunia sudah mengetahui bahwa saat ini kapitalisme tengah krisis, dan krisis itu telah menyeret ratusan juta rakyat di seluruh dunia dalam lubang kemiskinan. Cara kapitalisme dalam menyembuhkan dirinya dari krisis, lazimnya tampil dalam praktek ekspansi kapital dan pendekatan kekerasan bersenjata.
Menuntut Proses Hukum terhadap Anggota Kepolisian Sabu Barat NTT
Tgl terbit: Senin, 06 Agustus 2012
KontraS mengecam penyiksaan dan tindakan kejam lainnya yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Sabu Barat dan Sabu Timur, NTT terhadap 17 warga Dusun Mapipa, Desa Raymude, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua NTT. Warga dituduh melakukan pembunuhan terhadap Bripka Bernardus Djawa (Kanit Reskrim Polsek Sabu Timur) yang hilang pada tanggal 31 Maret 2012 saat melakukan pengejaran tersangka kasus pencurian ternak.
Kasus Ogan Ilir: Komnas HAM Harus Berani Lakukan Penyelidikan Pro Justisia
Tgl terbit: Sabtu, 04 Agustus 2012
Kami dari berbagai organisasi masyarakat sipil meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan pro Justisia atas penembakan di Ogan Ilir, pada 27 Juli 2012. Terkait dengan penembakan oleh Polisi di Ogan Ilir yang mengakibatkan kematian Angga bocah, 12 tahun.
Menuntut Tanggungjawab Negara dan Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar melakukan Penanganan yang Menyeluruh terhadap Kondisi Muslim Rohingya
Tgl terbit: Rabu, 01 Agustus 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, sejauh ini telah melakukan komunikasi untuk pemantauan dan mengumpulkan informasi terkait dengan beragam dan rangkaian tindak kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap 800.000 muslim Rohingya di Myanmar (negara bagian Rhakine). Disisi yang lain, kami juga mencatat sekitar 200. 000 muslim Rohingya telah menjadi pengungsi di Bangladesh, sisanya gagal mendapatkan suaka politik ataupun perlindungan baik ke Bangladesh maupun negara tujuan lainnya, karena mendapat penolakan.
Mendesak TNI untuk Menghormati Hukum dan Menghentikan Pendekatan Kekerasan dalam Kasus Sengketa Tanah dan Perumahan Negara
Tgl terbit: Selasa, 31 Juli 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan atas terjadinya tindak kekerasan yang diduga kuat dilakukan oleh prajurit TNI Zeni Kostrad TNI-AD terhadap dua orang warga masyarakat, masing-masing bernama Agus Susanto dan Suwarto yang merupakan warga Rw.012 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan.
Tindakan Brutal Anggota Brimob Dalam Sengketa Lahan PTPN Cinta Manis
Tgl terbit: Jumat, 27 Juli 2012
KontraS mengecam keras aksi penembakan yang dilakukan oleh anggota Brimob Polda Sumatera Selatan terhadap masyarakat desa Limbang Jaya Kecamatan Ogan Ilir Sumatera Selatan. Akibat kekerasan tersebut seorang anak (12 tahun) bernama Angga bin Darmawan mengalami luka tembak pada bagian kepala dan meninggal ditempat. Selain itu,sampai sejauh ini, kami mendapatkan keterangan bahwa 4 orang lainnya mengalami luka tembak dengan kondisi kritis. Mereka adalah Jessica (perempuan, 16 tahun, Cucu dari anggota DPRD Ogan Ilir), Dud binti Juning (Perempuan, 30 tahun)â€keduanya teridentifikasi dibawah ke RS Bhayangkara Palembang, Rusman Bin Alimin (Laki-laki, belum diketahui umurnya), dan satu lagi belum diketahui namanya
Penyelesaian Pelanggaran HAM Peristiwa 27 Juli 1996; Tindaklanjut Cita-Cita Reformasi dan Pembelajaran Masa Depan
Tgl terbit: Jumat, 27 Juli 2012
Minggu terahir di bulan Juli 2012, adalah momentum penting bagi Negara untuk "kembali" melakukan koreksi atas kejahatan Negara di Orde Baru. Pada 23 dan 24 Juli, Komnas HAM mengeluarkan laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa 1965 dan Pembunuhan Misterius (Petrus) 1982-1985. Hari ini publik kembali diingatkan peristiwa 27 Juli 1996.
Pengaduan atas terhadap pernyataan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso
Tgl terbit: Kamis, 26 Juli 2012
Kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM berat masa lalu dari berbagai kasus atau peristiwa bermaksud membuat pengaduan atas tindakan yang melanggar kode etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR, Bapak Priyo Budi Santoso dari Fraksi Partai Golkar.
Laporan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa 1965, Momentum Baru Koreksi Terhadap Orde Baru Laporan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa 1965, Momentum Baru Koreksi Terhadap Orde Baru
Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2012
Laporan hasil Penyelidikan pro justisia oleh Komnas HAM atas rangkaian massal kekerasan pada masa awal berkuasanya pemerintahan Orde Baru dibawah Soeharto, 1965-1967 hingga tahun 1970an telah membuka momentum baru bagi upaya mendorong pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM di masa lalu, dan karenanya patut memperoleh apresiasi dan dukungan publik. Dalam laporannya, Komnas HAM menyatakan telah ditemukan adanya indikasi atas dugaan pelanggaran HAM yang berat, berupa pembunuhan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, kerja paksa, pemerkosaan, pemenjaraan tanpa proses hukum dan berbagai tindakan lainnya.
Hasil Penyelidikan Pro Justisia PETRUS 1982-1985 Langkah Positif Koreksi Kebijakan Masa Lalu
Tgl terbit: Selasa, 24 Juli 2012
Hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM untuk peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1983 menyebutkan "ditemukan fakta dan bukti yang memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982-1985." Keputusan ini merupakan langkah positif untuk penegakan hukum dan koreksi kebijakan pemerintah di masa lalu.
Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung untuk Perkara Pelanggaran HAM Berat
Tgl terbit: Senin, 23 Juli 2012
Sebagai bagian dari pengawasan publik dan berdasarkan pada hak korban pelanggaran HAM berat untuk mendapatkan akses keadilan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan korban dan keluarga korban menyampaikan evaluasi terhadap kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat.
Special Rappertour on the Situation of Human Rights in Myanmar should conduct a comprehensive investigation for the situation of Rohingya Muslim in Burma
Tgl terbit: Kamis, 19 Juli 2012
KontraS received information that several acts of violence took place following the rape and killing of a Buddhist woman in late May 2012, in which the perpetrators were alleged Rohingya Muslims. Subsequently, on June 2nd, 2012 ten Muslim bus passengers were beaten to death by a mob seeking revenge for the crime. In the days that followed, there have been numerous and conflicting reports of further sectarian attacks perpetrated by both Buddhist and Muslim residents
Kritik Pembelian Tank Leopard: MENHAN DAN REKTOR UNHAN DIPETISI AGAR CABUT PEMECATAN AL ARAF
Tgl terbit: Kamis, 19 Juli 2012
Selasa, 16 Juli, Al Araf menerima pesan berbunyi "Ysh sahabat saya Al Araf, Apa kabar? saya perlu sampaikan bahwa saya mendapatkan arahan dari pimpinan bahwa untuk modul yang saat ini berjalan (Anantasia/Cranfield) diampu oleh dua orang dosen saja yaitu Anastasia dan Anton. Demikian pula unttuk membimbingan/pengujian Tesis untuk sementara Al tidak dilibatkan. Mohon dapat dipahami dan semoga keadaan yg tidak nyaman ini segera membaik. Salam."
"Menyikapi Arogansi Kementerian Pertahanan dan Carut Marut Pembelian 100 MBT Leopard dari Jerman"
Tgl terbit: Kamis, 19 Juli 2012
Rencana pengadaan 100 Main Battle Tank (MBT) Leopard dari Jerman (sebelumnya akan dilakukan dari Belanda) oleh pemerintah Indonesia mengundang pertanyaan dan menuai kritik dari berbagai kalangan. Terlebih lagi sikap pemerintah (Kemhan) yang cenderung memaksakan diri dan bahkan melakukan berbagai cara untuk membungkam kritik masyarakat. Belum membeli saja, rencana pengadaan MBT sudah memakan korban. Al-araf diberhentikan sebagai dosen di Univ. Pertahanan oleh Kemhan karena mengkritisi rencana pengadaan MBT itu dan juga pengadaan Alutsista lainnya.
Mendesak Penghentian Kriminalisasi Terhadap Masyarakat dan Aktifis Penolak Tambang di Pulau Romang Maluku Barat Daya
Tgl terbit: Selasa, 17 Juli 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menerima pengaduan tentang langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Maluku yang menetapkan -Orlando Petrusz -salah satu tokoh masyarakat Maluku Barat Daya yang selama ini dikenal aktif menyuarakan ketidakadilan dan perusakan lingkungan- dalam kasus pencemaran nama baik Bupati Maluku Barat Daya.
Empat Tahun Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Pemerintah Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste: Sebuah Rekomendasi Tanpa Implementasi
Tgl terbit: Selasa, 17 Juli 2012
Empat tahun telah berlalu (15 Juli 2008-15 Juli 2012) pasca dikeluarkannya Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Pemerintah Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, namun hingga kini belum ada satupun kesepakatan rekomendasi yang dijalankan oleh kedua negara. Sebagai pengingat, komisi negara independen ini telah mengeluarkan 7 rekomendasi utama, baik yang terkait langsung dengan proses akuntabilitas reformasi lembaga-lembaga keamanan- yang nantinya akan memengaruhi proses penegakan hukum atas praktik pelanggaran HAM yang berat di masa lalu-, pembentukan Komisi untuk Orang-Orang Hilang, pengakuan dan permintaan maaf kenegaraan oleh kedua belah negara, hingga agenda-agenda rekonsiliasi jangka panjang antara Indonesia dan Timor Leste lainnya.
Peradilan Sesat Tajul Muluk
Tgl terbit: Senin, 16 Juli 2012
Kriminalisasi Ustad Tajul Muluk telah berakhir dengan vonis Ketua Majelis Hakim PN Sampang Purnomo Amin Cahyo tanggal 12 Juli 2012 dengan keputusan yang sangat tidak adil dan dipaksakan karena hakim memutuskan dengan keyakinan ceroboh bahwa terdakwa sedang bertaqiyyah (menyembunyikan keyakinannya) tanpa bukti-bukti dan saksi-saksi yang menunjang putusan tersebut.
Kriminalisasi Terhadap Masyarakat dan Aktifis Penolak Tambang di Pulau Romang Maluku Barat Daya
Tgl terbit: Minggu, 15 Juli 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyesalkan langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Maluku yang menetapkan Oyang Orlando Petrusz -salah satu tokoh masyarakat Maluku Barat Daya yang selama ini dikenal aktif menyuarakan ketidakadilan dan perusakan lingkungan- dalam kasus pencemaran nama baik Bupati Maluku Barat Daya.
Hiba Pengusaha ke Polda Sulsel dan Pembentukan Posko Pengaduan Masyaraat Korban Pengusaha Bersmasalah
Tgl terbit: Senin, 09 Juli 2012
Profesionalisme dan kemandirian Polri menjadi salah satu agenda reformasi dan pembaruan internal Polri dimana salah satunya adalah perubahan kultur di tubuh Polri. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diharapkan dituntut untuk profesional, imparsial dan independen. Hal ini kemudian menjadi hal kurisial jika dihubungkan dengan hiba beberapa pengusaha dan pengembang kepada Polda Sulsel. Sementara beberapa pengusaha dimaksud merupakan pengusaha bermasalah karena mempunyai beberapa kasus hukum dengan masyarakat khususnya kasus-kasus tanah. Hingga saat ini Polda Sulsel telah menerima dana bantuan hibah senilai Rp 7.829.262.150 dalam bentuk peralatan video conference, pembangunan dan renovasi gedung, serta kendaraan roda empat dan roda dua. Dua diantara pengusaha yang menghibahkan tanah dan bangunan untuk dijadikan gedung Polsekta Tamalate termasuk Ricky Tandiawan dan Najmiah Muin.
Mengapa Komnas HAM harus menyampaikan hasil penyelidikan 1965/1966 kepada publik ?
Tgl terbit: Senin, 09 Juli 2012
Pada sidang paripurna Juni 2012, Komnas HAM menyampaikan kepada para korban peristiwa 1965/1966 bahwa sidang paripurna kembali menunda untuk mengumumkan hasil penyelidikan Tim Penyelidik yang sudah bekerja  sejak 2008.
"Menyikapi Kunjungan Kanselir Jerman Anggela Merkel dan Pembelian Tank Leopard dari Jerman"
Tgl terbit: Senin, 09 Juli 2012
Kanselir Jerman Anggela Markel berkunjung ke Indonesia pada 10 Juli 2012 dalam upaya membangun kerjasama antara Jerman-Indonesia, termasuk di bidang pertahanan. Di waktu yang sama pemerintah Indonesia berencana membeli 100 unit Main Battle Tank (MBT) Leopard dari Jerman.
Tertundanya Dialog Damai di Papua adalah Maalpraktek Penyelenggara Negara
Tgl terbit: Jumat, 06 Juli 2012
Dalam dua minggu terakhir, tokoh agama Pendeta Benny Giay and Pendeta Esmond Walilo serta aktivis LSM Septer Manufandu, Sekretaris Umum Foker LSM Papua dan Theo Hasegem, JAPHAM Wamena dengan didampingi oleh KontraS dan NAPAS berada di Jakarta untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan Pemerintah, DPR dan institusi Negara lainnya terkait dengan situasi darurat kemanusiaan di Papua.
Presiden Melakukan Perbuatan Maladministrasi dan Mengingkari Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Penuntasan Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997/1998
Tgl terbit: Kamis, 05 Juli 2012
Pada 27 April 2012, keluarga korban Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998 bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mengadukan Presiden melalui Ombudsman Republik Indonesia. Pengaduan ini dilatarbelakangi oleh pengabaian Presiden terhadap rekomendasi DPR atas penanganan peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998 yang sudah berlangsung dua tahun lebih. Hingga kini keadilan bagi korban masih tersandera di tangan Presiden.
KEMANDIRIAN POLISI ADALAH SYARAT MUTLAK BAGI KEBERLANJUTAN DEMOKRASI (Kado KontraS untuk Polri di Hari Bhayangkara ke-66)
Tgl terbit: Jumat, 29 Juni 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan selamat hari jadi ke-66 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di Hari Bhayangkara Polri ke-66 ini KontraS kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mendukung kinerja optimal Polri di ranah Civilian and Democratic Policing. Sebuah institusi keamanan yang para personelnya tunduk pada supremasi sipil, nilai-nilai konstitusional dan segenap aturan internal mengikat lainnya.
PAPUA: Wilayah tak Berhukum Catatan Kekerasan di Papua Januari-Juni 2012
Tgl terbit: Rabu, 27 Juni 2012
Sepanjang 2011, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sejumlah praktek kekerasan dan patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM yang berat di Papua. Sebanyak 52 peristiwa kekerasan dengan 52 orang meninggal, 59 luka-luka
DUKUNGAN TERHADAP KORBAN PENYIKSAAN
Tgl terbit: Selasa, 26 Juni 2012
Tanggal 26 Juni 1987 dimana Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau Hukuman yang Kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia ditandatangani (Konvensi). Momen ini kemudian diperingati sebagai Hari Internasional untuk Mendukung Korban-Korban Penyiksaan (International Day in Support of Victims of Torture), hal ini ditujukan untuk memberikan solidaritas kepada mereka yang pikiran, badan atau jiwanya pernah mengalami penyiksaan. Indonesia sebagai salah satu Negara peserta di konvensi ini, sudah sepantasnya turut serta mengambil bagian dalam perayaan yang dirayakan para pejuang anti penyiksaan sedunia ini.
PENYIKSAAN MENINGKAT DRASTIS! Laporan Praktek Penyiksaan di Indonesia Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan 2012
Tgl terbit: Jumat, 22 Juni 2012
Memperingati Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan (26 Juni), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengeluarkan laporan tahunan berjudul, "Penyiksaan Meningkat Drastis!" Laporan ini disarikan dari berbagai insiden penyiksaan yang mendapat perhatian publik luas (baik nasional maupun internasional) sepanjang Juli 2011-Juni 2012, khususnya elaborasi berbagai laporan pengaduan kasus penyiksaan yang langsung ditangani oleh KontraS. Laporan ini merupakan evaluasi KontraS terhadap situasi praktik penyiksaan tetap menggunakan kerangka penilaian yang digunakan oleh Komite Anti Penyiksaan (Committee Against Torture) dan mekanisme di bawah Dewan HAM PBB (baik itu lewat Pelapor Khusus Anti-Penyiksaan maupun lewat sidang Universal Periodic Review yang pada 23 Mei 2012 merupakan Siklus II).
Surat Tembusan Mensesneg RI atas Permintaan Klarifikasi I Penanganan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998
Tgl terbit: Kamis, 21 Juni 2012
Berkenaan dengan surat tembusan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) kepada Ketua Ombudsman RI mengenai Permintaan Klarifikasi Ombudsman RI (ORI) kepada Presiden RI tentang Klarifikasi I Penanganan  Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) memandang perlu untuk menyampaikan pendapat dan masukan.
Menuntut Profesionalisme POLRI dalam Kasus PTPN II Deli Serdang Sumut
Tgl terbit: Selasa, 19 Juni 2012
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sawit Watch, Elsam, Walhi, YLBHI, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan warga Desa Sei Mencirim dan Desa Namurube Julu, Deli Serdang mempertanyakan profesionalitas aparat Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanganan konflik tanah antara warga dengan PTPN II di Deli Serdang.
Desakan Penanganan Kasus Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang Terhadap Jumhani yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resort Serang Kepolisian Daerah Banten
Tgl terbit: Jumat, 15 Juni 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh 2 (orang) anggota kepolisian Resort Serang Banten, terhadap Jumhani  yang ditangkap dan ditahan oleh anggota kepolisian sejak tanggal 30 Mei 2012  hingga tanggal 7 Juni 2012. Jumhani tidak hanya ditahan dan mendapatkan perlakuan yang ditidak patut dari anggota kepolisian, tetapi juga terjadi tindak pidana pencurian terhadap sejumlah uang dan barang berharga milik korban.
SEMBILAN TUNTUTAN Solidaritas untuk Kemanusiaan di Papua kepada Presiden SBY
Tgl terbit: Jumat, 15 Juni 2012
Kami yang tergabung dalam Solidaritas untuk Kemanusiaan di Papua sangat prihatin dengan berlanjutnya kekerasan di Papua yang terus merenggut korban jiwa. Berdasarkan data terakhir dari pengamatan langsung di lapang per Juni 2012, sudah menyebabkan 12 korban jiwa, termasuk Mako Tabuni dan 8 luka-luka.
Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan Permantauan dan Buku Panduan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah
Tgl terbit: Kamis, 14 Juni 2012
Memperingati Hari Kelahiran Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2012, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang didukung oleh Kedutaan Inggris menggelar diskusi publik dan peluncuran buku panduan bertajuk ‘Panduan Pemolisian dan Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah’ pada 14 Juni 2012. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini adalah Komjen Pol. Nanan Soekarna/Wakapolri, Eva Sundari/Anggota Komisi III DPR RI dan Azlaini Agus/Wakil Ketua Ombudsman.
Burma: International monitoring and protection of all civilians from religious and ethnic violence needed in Western Burma
Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2012
The International Federation for Human Rights (FIDH), the Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), the Alternative ASEAN Network on Burma (Altsean-Burma), the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (KontraS) of Indonesia, and Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta) of Indonesia are deeply alarmed by the continued sectarian violence in Rakhine State in western Burma since 3 June 2012, which has resulted in fatalities, injuries, destruction of property and displacement of residents. We appeal for immediate international attention to this disaster.
11 tahun Peristiwa Wasior : Segera Sidik Kasus Wasior Wamena sebagai Agenda Selaras dengan Dialog Damai Papua
Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2012
Hari ini, tepat 11 tahun peristiwa pelanggaran HAM di Wasior, Papua. Aparat Brimob Polda Papua melakukan penyerbuan kepada warga di Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari, Papua. Akibat peristiwa tersebut, telah terjadi tindak kekerasan berupa penyiksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa hingga perampasan kemerdekaan. Tercatat sebanyak 4 orang tewas, 1 orang mengalami kekerasan seksual, 5 orang dihilangkan secara paksa dan 39 orang mengalami penyiksaan termasuk yang menimbulkan kematian akibat peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2001. Bagi para korban, peristiwa Wasior telah menyisakan trauma yang berkepanjangan.
Presiden, Jangan Selalu Diskriditkan Orang Papua, Bentuk Tim Pencari Fakta
Tgl terbit: Rabu, 13 Juni 2012
Eskalasi kekerasan di Papua semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir ini. Teror, kekerasan dan ancaman menjadi wajah keseharian kehidupan masyarakat di Papua. Sepanjang bulan Juni saja, sebanyak 11 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka akibat ditembak secara misterius.
RIO+20 : Ubah Orientasi Pembangunan untuk Keselamatan Penduduk Bumi
Tgl terbit: Selasa, 12 Juni 2012
Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (CSF) mengkritik agenda pertemuan Rio+ 20 yang akan dilangsungkan di Brazil pada 13-23 Juni 2012. Agenda pertemuan Earth Summit tersebut tidak menjawab problem utama kerusakan bumi, justru akan melanggengkan sistem ekonomi neoliberal dengan sekedar menempelkan kata hijau tanpa merubah orientasi pembangunan yang eksploitatif.Â
Pemantauan Penembakan Misterius di Papua
Tgl terbit: Selasa, 12 Juni 2012
Laporan ini merupakan bentuk dokumentasi dan pemantauan KontraS terkait aksi penembakan misterius di Papua selama kurun waktu Januari sampai 11 Juni 2012. Data ini diolah dari laporan yang dikirim oleh perwakilan KontraS wilayah dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya, termasuk data hasil pemantauan media massa.
Mendesak Penyelesaian Menyeluruh atas Tindak Kekerasan, Perusakan dan Pembunuhan di Kampung Honelama, Wamena
Tgl terbit: Senin, 11 Juni 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), turut menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya, seorang anggota TNI, Pratu Sahlan dan seorang warga sipil, Elinus Yoman SH, Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kabupaten Puncak Jaya. Mereka meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi di Kampung Honolema, Wamena, 6 Juni 2012.
Impunitas dilanggengkan Komnas HAM
Tgl terbit: Jumat, 08 Juni 2012
Kami sejumlah organisasi advokasi HAM dan kelompok korban yang membeikan perhatian pada dugaan pelanggaran yang berat dalam kasus 1965-1966 menyayangkan sikap Komnas HAM yang menunda mengumumkan hasil akhir laporannya atas kasus dimaksud. Tindakan Komnas HAM ini merupakan bentuk pelanggengan impunitas (ketiadaan hukum atas kejahatan).
"Pertambangan yang menimbulkan keresahan"
Tgl terbit: Kamis, 07 Juni 2012
Manado, Pertambangan rakyat di picuan Lama, Kecamatan Motoling Timur, Minahasa Selatan dilakukan sejak tahun 1990 berakhir 2009, dilakukan penambangan secara tradisional di wilayah tersebut dengan mendapatkan izin resmi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No 673K/20.01/DJP/1998 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat untuk Bahan Galian Emas di daerah Alason dan Ranoyapo Kab. Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Namun belakangan, masuk PT. Sumber Energi Jaya melalui SK Bupati Minahasa Selatan No. 87 tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diberikan kepada PT. Sumber Energi Jaya dengan masa kontrak selama 20 tahun di kawasan pertambangan rakyat tersebut. keberadaan perusahaan pertambangan SEJ mengancam eksistensi para petambang tradisional.
Mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan percepatan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa.
Tgl terbit: Rabu, 06 Juni 2012
KontraS dan IKOHI yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa serta AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearance), Amnesty International dan tamu luar biasa, Mr. Jeremy Sarkin (Professor Universitas Afrika Selatan) mendesak pemerintah Indonesia khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan perhatian khusus dan mendorong percepatan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa yang hingga kini masih berjalan.
Teror Kekerasan yang Menjustifikasi Pendekatan Keamanan bagi Papua
Tgl terbit: Rabu, 06 Juni 2012
Kami menyesalkan terjadinya berbagai tindak kekerasan di Papua akhir-akhir ini. Sepanjang Mei dan Juni 2012, tindakan kekerasan meningkat tajam. Sebanyak 8 orang meninggal dunia dan 15 orang terluka akibat berbagai peristiwa yang terjadi secara acak tersebut. Para korban adalah mahasiswa, pelajar dan warga Negara asing serta masyarakat Papua. Kekerasan dilakukan dengan menembak dengan senjata api. Pelaku tak dikenali. Namun mereka memahami lokasi, melakukan penembakan di tempat keramaian, dan mengarahkan sasaran tembakan dalam posisi korban bergerak dan mudah menghilangkan jejak. Informasi terakhir yang kami terima, tadi malam telah terjadi penembakan di Jayapura yang menyebabkan 3 orang warga Papua terluka dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Dalam beberapa hari terakhir beredar informasi simpang siur dan sms-sms yang meresahkan masyarakat. Hingga saat ini, belum ada kejelasan informasi proses hukum terhadap peristiwa-peristiwa kekerasan ini. Situasi ini menunjukkan berlangsungnya impunitas di Papua.
Protes Atas Kekerasan Terhadap Warga Picuan Lama Kecamatan Motoling Timur Minahasa Selatan Sulawesi Utara
Tgl terbit: Selasa, 05 Juni 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), menyatakan protes keras atas aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resort Minahasa Selatan terhadap warga desa Picuan Lama dan Picuan, Kecamatan Motoling Timur, Minahasa Selatan. Tindak kekerasan tersebut berupa penembakan, penganiayaan, pengrusakan dan intimidasi kepada warga desa Picuan Lama dan Picuan.
Mendesak Komnas HAM menyatakan Peristiwa 1965/1966 adalah Pelanggaran HAM berat
Tgl terbit: Senin, 04 Juni 2012
Hari ini, 4 Juni 2012 Komnas HAM kembali menyelenggarakan sidang paripurna yang salah satu agendanya adalah membahas hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM untuk peristiwa 1965/1966. Hasil sidang paripurna menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua korban peristiwa 1965/1966 mengingat peristiwa ini sudah terjadi lebih dari 47 tahun tanpa penyelesaian. Puluhan korban 1965/1966 yang berasal dari Jakarta maupun luar Jakarta sedianya mendatangi Komnas HAM untuk mendengarkan secara langsung hasil keputusan yang diambil dalam sidang paripuna Komnas HAM.
Mendesak Proses Hukum terhadap Pelaku Kekerasan kepada Jurnalis di Padang Sumatera Barat
Tgl terbit: Jumat, 01 Juni 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), protes keras atas pemukulan yang dilakukan personel TNI AL terhadap tujuh wartawan televisi dan media cetak saat meliput razia warung remang-remang di kawasan Sei Beremas, Kelurahan Gates, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang pada Selasa, 29 Mei 2012.
Rekomendasi UPR 2012: Tantangan Komitmen Indonesia dalam Penegakan HAM 4 Tahun ke Depan
Tgl terbit: Rabu, 30 Mei 2012
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), SETARA Institute, AHRC (Asian Human Rights Commission), ICTJ (International Centre for Transitional Justice), PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) serta Protection International (PI) menyambut baik rekomendasi hasil sidang UPR (Universal Periodic Review) yang dirilis pada 25 Mei kemarin. Sidang UPR telah meluncurkan segudang rekomendasi penting yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dalam 4 tahun ke depan dalam penegakan HAM.
6 Tahun Skandal Lumpur Lapindo dan Hari Anti Tambang (HATAM) Pulihkan Hak Rakyat, Lawan Pembodohan dan Lupa
Tgl terbit: Senin, 28 Mei 2012
Enam tahun lalu sejak 29 Mei 2006 Skandal Semburan Lumpur Lapindo, bangsa ini jadi saksi negara takluk kepada kepentingan korporasi. Dari sebuah kesalahan teknis pengeboran sumur Banjar Panji #1 oleh PT Lapindo Brantas, hingga mobilisasi pemerintah menanggung risiko 'bencana” ini. Skandal dimulai dari, lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo. Patut dicatatan, bahwa limpahan tanggung jawab ini tanpa proses hukum yang jelas.
"KPK dan DPR Harus Pro Aktif dalam Mengusut Kasus Sukhoi dan Mendalami Hubungan Presiden SBY dengan Sudjito Ng"
Tgl terbit: Rabu, 23 Mei 2012
Proses pengadaan jet tempur Sukhoi tetap menunjukkan kejanggalan dan ketidaktransparanan. Komitmen Kementrian Pertahanan (Kemhan) untuk merubah penggunaan komersial kredit menjadi state kredit di DPR hanya janji semu. Hal itu terbukti dari dilanjutkannya kerjasama Kemhan dengan Rusia dalam pengadaan Sukhoi yang tetap menggunakan komersial kredit sebagaimana diberitakan media beberapa waktu lalu.
Sidang Universal Periodical Review PBB untuk Kondisi HAM Indonesia: Pemerintah Indonesia Defensif
Tgl terbit: Rabu, 23 Mei 2012
KontraS mengapresiasi negara-negara yang secara aktif memberikan pertanyaan dan rekomendasi perbaikan kondisi HAM di Indonesia lewat sidang Universal Periodical Review (UPR) 2nd Cycle di Jenewa pada 23 Mei 2012. Namun seperti yang sudah diduga, Sesi UPR II ini masih dipenuhi jawaban-jawaban yang sama dari Pemerintah Indonesia pada Sidang UPR I tahun 2008. Itu artinya tidak ada perubahan situasi penegakan HAM di Indonesia. Mengingat kasus-kasus intoleransi, impunitas dan kekerasan terhadap pembela HAM (termasuk di Papua) masih menjadi problem-problem dominan yang belum diselesaikan.
14 Tahun Paska Soeharto: Politik Pemerintahan SBY Mengamankan Orde Baru
Tgl terbit: Minggu, 20 Mei 2012
Memasuki 14 tahun paska rezim otoritarian orde baru dibawah Soeharto KontraS mencatat sejumlah kemajuan dan kemunduran dalam bidang HAM. Catatan ini pada akhirnya berujung pada sebuah kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia hanya tren zaman paska otoritarian dan tidak mendapatkan tempat dalam pemenuhan dan perlindungannya. Terutama dalam 7 tahun terakhir.
Catatan HAM Indonesia dalam Pengawasan PBB Isu Kebebasan Beragama, Kebebasan Berpendapat, dan Pertanggung-jawaban atas Pelanggaran HAM Serius
Tgl terbit: Selasa, 15 Mei 2012
(Jakarta, 15 Mei 2012)-Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dorong Indonesia ambil langkah nyata guna menjamin kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan pertanggung-jawaban atas pelanggaran HAM saat Universal Periodic Review (UPR atau Tinjauan Periodik Universal) terhadap Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 23 Mei 2012, demikian Human Rights Watch dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dalam siaran pers hari ini.
1257 Surat Harapan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Untuk Indonesia Yang Lebih Baik
Tgl terbit: Senin, 14 Mei 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan Korban dan Keluarga korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai kasus atau peristiwa menyayangkan sikap Presiden atas pengabaian penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Hingga kini proses hukumnya masih terganjal di Kejaksaan Agung.
Mendesak Indonesia dan Kim Yong Nam Membahas Penuntasan Pelanggaran HAM yang Berat di Korea Utara
Tgl terbit: Minggu, 13 Mei 2012
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil peran penting dalam serangkaian pelanggaran HAM yang massif terjadi di Korea Utara. Hal itu penting disampaikan mengingat dalam waktu dekat perwakilan pemerintah Korea Utara akan datang dan bertemu langsung dengan Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono pada 13-15 Mei 2012. Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh pemimpin kedua tertinggi di Korea Utara, Kim Yong-Nam dengan Presiden SBY terkait fokus konsentrasinya pada program nuklir dan peluncuran roket yang gagal baru-baru ini. Dalam rangkaiannya di Jakarta Kim Yong Nam juga akan bertemu dengan Ketua DPR Marzuki Alie.
14 Tahun Tragedi Mei: Pentingnya Akuntabilitas Hukum, Pengakuan dan Pengungkapan kebenaran
Tgl terbit: Minggu, 13 Mei 2012
Tragedi 13-15 Mei 1998 adalah salah satu sejarah kelam perjalanan bangsa ini. 14 tahun momentum peristiwa Mei penting bagi kita semua untuk tidak melupakan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Untuk itu, diperlukan kejujuran dan tanggungjawab negara serta dukungan semua komponen bangsa ini untuk melakukan upaya-upaya pengungkapan kebenaran, pengakuan dan akuntabilitas hukum atas tragedi Mei 1998.
14 tahun Kasus Trisakti dan Tragedi Mei: Reformasi Tanpa Keadilan
Tgl terbit: Sabtu, 12 Mei 2012
Setelah 14 tahun, kasus Penembakan dan penyerangan mahasiswa Trisakti dan Tragedi Mei 1998 masih berhadapan dengan sikap Presiden dan Pemerintahannya yang diam dan bisu. Para keluarga korban, bukan hanya kehilangan anak dan keluarga mereka namun mereka dimenderitakan dengan hak-hak hukum dan hak atas kebenaran yang tidak dipenuhi.
14 Tahun Peristiwa Trisakti dan Mei: Tuntaskan Kasus Trisakti dan Tragedi Mei 1998
Tgl terbit: Jumat, 11 Mei 2012
Kami Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari pegiat HAM (HAM), pemuda, mahasiswa, korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat yang tergabung dalam SUARA RAKYAT UNTUK TRAGEDI MEI (SURAT MEI) menyampaikan keprihatinan atas kemandekan hukum penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Trisakti, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999 dan Tragedi Mei (13-15 Mei 1998). Kami juga menyatakan kekecewaan terhadap Tim KemenkoPolhukam yang tidak juga memberikan pertanggungjawaban hasil kerjanya mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, sebagaimana telah dimandatkan Presiden pada 2011 lalu. Â
Penolakan Terhadap Rencana Pembangunan PLTA Karama di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat
Tgl terbit: Rabu, 09 Mei 2012
Masyarakat di kecamatan Kalumpang dan Bonehau Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dalam beberapa tahun terakhir dilanda kecemasan akibat rencana pembangunan Mega Proyek PLTA Karama. Mega proyek yang mendapatkan pendanaan dari CGGC(China Gezhouba Group Corpporation) ini akan terdampak pada kurang lebih 22.793 jiwa di 21 desa di dua kecamatan tersebut. Belum lagi akan merusak keanekaragaman fauna dan flora termasuk situs peradaban yang telah berusia ribuan tahun.
UMUMKAN HASIL PENYELIDIKAN PRO JUSTISIA TRAGEDI 1965/1966; PASTIKAN TRAGEDI 1965/1966 PELANGGARAN HAM BERAT
Tgl terbit: Selasa, 08 Mei 2012
Tindakan Komnas HAM menunda secara terus menerus keputusan hasil penyelidikan pro justisia pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 telah menghambat korban untuk mendapatkan kepastian hukum. Empat tahun proses penyelelidikan (2008) dan empat kali penundaan keputusan Paripurna bukan waktu yang singkat bagi korban peristiwa 1965/1966 yang mayoritas telah berusia lanjut untuk menantikan lahirnya hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM.
Pembiaran Aparat Kepolisian terhadap Pemaksaan Tindakan Pelarangan Ibadah Jemaat HKBP Filadelfia dan Intimisasi serta Kekerasan Kepada Jemaat dan Jurnalis di Tambun Bekasi
Tgl terbit: Senin, 07 Mei 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) protes keras terhadap perilaku aparat kepolisian gabungan dari Polresta Bekasi, Polsek Tambun Selatan dan Satuan Brimob Polda Metro Jaya yang membiarkan berlangsungnya tindakan pemaksaan pelarangan ibadah jemaat HKBP Filadelfia serta intimidasi dan kekerasan kepada para jemaat serta jurnalis di Tambun, Bekasi pada 6 Mei 2012. Tindakan ini dilakukan oleh massa yang diduga kuat diorganisir oleh kelompok kekerasan (vigilante) yang kerap melakukan tindakan serupa.
Mengutuk Polisi Membubarkan Diskusi
Tgl terbit: Sabtu, 05 Mei 2012
Kebebasan berekspresi kembali diciderai. Acara diskusi dibubarkan. Pelakunya adalah polisi. Hanya karena ada orang-orang yang tidak menghendaki diskusi berlangsung, polisi membubarkan secara paksa diskusi. Diskusi yang dibubarkan paksa itu menghadirkan Irshad Manji sebagai pembicara. Diskusi tersebut dilaksanakan dalam rangka peluncuran buku Irshad Manji dalam bahasa Indonesia yang digelar oleh Komunitas Salihara, Jumat, 4 Mei 2012.
Hentikan Penembakan dan Kriminalisasi Terhadap Warga Papua
Tgl terbit: Kamis, 03 Mei 2012
Kami menyesalkan atas terjadinya penembakan terhadap Terjoli Weya (23), seorang mahasiswa pria, semester VI kuliah di STIE Port Numbay Jayapura, tinggal di Asrama Tolikara, tertembak saat pulang aksi damai memperingati hari aneksasi RI pada 1 Mei 2012, disekitar Koramil 1701 Jayapura dengan markas TNI AD perwakilan Jayawijaya di distrik Kotabaru, Abepura Kota Jayapura.
Polri Harus Berikan Perlindungan Hukum Untuk Jemaat HKBP Filadelfia Bekasi
Tgl terbit: Kamis, 03 Mei 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menerima informasi terkait pembubaran, pelarangan dan intimidasi proses ibadah yang dialami oleh jemaat gereja HKBP Filadelfia yang beralamat di Rt. 01 Rw. 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
PAPUA: HIDUP DENGAN CINTA TANPA SENJATA
Tgl terbit: Rabu, 02 Mei 2012
Di atas merupakan penggalan lirik dari lagu yang bertajuk Bumi Papua ini menyiratkan kegelisahan anak-anak muda yang tergabung dalam Teknoshit, sebuah band yang mengusung genre electronic music, atas kondisi Papua. Lagu ini termaktub di dalam album ketiga mereka, LIFEVOLUTION yang diluncurkan pada 2 Mei 2012.
Mengungkap Kejanggalan-kejanggalan Kematian 3 TKI Korban Penembakan Brutal Polisi Malaysia
Tgl terbit: Rabu, 02 Mei 2012
Kematian 3 TKI asal NTB korban penembakan brutal Polisi Diraja Malaysia bukan merupakan kasus yang pertama. Kalau saja pemerintah Indonesia serius mengungkap kasus serupa sebelumnya, mestinya kasus yang sama tidak terulang. 9 Maret 2005, Polisi Diraja Malaysia menembak secara brutal 4 buruh migrant asal Flores: Gaspar, Dedi, Markus dan Reni. 16 Maret 2010, 3 buruh migran asal Sampang, yakni Musdi, Abdul Sanu dan Muklis juga di tembak secara Brutal oleh Polisi Malaysia di danau Putri Kulalalumpur. Dan hingga kini pemerintah Indonesia belum menunjukkan ketegasannya terhadap pemerintah Malaysia atas tindakan represif aparat Malaysia terhadap warga Negara Indonesia. Dan hampir di seluruh Negara tujuan, pemerintah Indonesia tidak pernah berani mengambil sikap politik yang tegas terhadap berbagai pelanggaran HAM yang dialami buruh migran.
13 Tahun Peringatan Peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara: KontraS Desak Gubernur Aceh terpilih harus segera bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh
Tgl terbit: Selasa, 01 Mei 2012
KontraS mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya langkah korban serta keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berinisiatif memperingati 13 tahun peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara pada 3 Mei 2012. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Mei 1999 itu menyebabkan 21 orang meninggal dan 156 orang mengalami luka parah akibat ditembak secara brutal oleh TNI. Dalam catatan sejarah konflik kekerasan, kasus penembakan di Simpang KKA merupakan salah satu pelanggaran HAM Berat yang pernah terjadi di Propinsi Aceh.
The National Human Rights Commission Must Release the Investigation Report on the Case of 1965
Tgl terbit: Selasa, 01 Mei 2012
The Commission of Disappeared and Victims of Violence (KontraS) writes to you to inform you that after having promised to release the investigation report on the 1965 incident, 3 months after the last plenary meeting, the National Commission of Human Rights has reneged on its promise and failed to release the report, yet again.
Pengamanan Hari Buruh Harus Proporsional dan Profesional
Tgl terbit: Senin, 30 April 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak agar Kepolisian RI tidak mengulangi kesalahan dalam mengambil kebijakan pengamanan terkait hari buruh (1/5). Polri harus belajar dari kelemahan dan kekurangan, khususnya pengalaman dalam kebijakan pengamanan aksi menentang kenaikan BBM dan penembakan buruh PT Freeport Indonesia, belum lama ini.
Pengabaian Presiden RI Terhadap Rekomendasi DPR atas Penanganan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998
Tgl terbit: Jumat, 27 April 2012
Pada 30 September 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2004-2009 telah mengirimkan surat dengan No : PW.01/6204/DPR RI/IX/2009 yang bersifat penting perihal Penyampaian Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dalam rangka Penanganan Pembahasan atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 kepada Presiden RI. Hingga kini Presiden belum menindaklanjuti 4 (empat) rekomendasi DPR (terlampir).
Mengecam Rangkaian Kriminalisasi dan Teror terhadap Pelapor Tindak Korupsi di Manado
Tgl terbit: Jumat, 27 April 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan penyidik Reskrimum Polda Sulawesi Utara yang melakukan kriminalisasi dan serangkaian tindakan intimidatif terhadap Sdri. Enny Julie Angelie-Umbas, SE, bendahara di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado, yang melakukakn pengungkapan dugaan korupsi di Manado.
Catatan Sementara Pemantauan KontraS terhadap Seleksi Calon Anggota Komnas HAM: Tim Seleksi Harus Lebih Selektif dalam Memilih Calon Anggota Komnas HAM
Tgl terbit: Kamis, 26 April 2012
KontraS mendukung tim seleksi Komnas HAM untuk memilih calon anggota Komnas HAM yang benar-benar kredible, mumpuni dan dapat bekerja secara efektif ke depan. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat lembaga negara dan memiliki fungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Selain itu, Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan Pro Justisia terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat. Belum tuntasnya penyelesaian berbagai peristiwa pelanggaran berat HAM di masa lalu adalah pekerjaan rumah pemerintah yang terus akan menjadi hambatan bagi proses demokratisasi negara ini di masa yang akan datang. Pemenuhan hak korban berupa pengungkapan kebenaran, keadilan serta pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM dimulai dalam proses awal di Komnas HAM.
Perkembangan Penanganan Kasus Kekerasan "Genk Motor"
Tgl terbit: Jumat, 20 April 2012
KontraS mengapresiasi langkah dari Pangdam Jaya yang mengumumkan 4 nama anggota Arhanud TNI yang diduga terlibat dengan 200an orang pelaku kekerasan pada 13 April 2012 dibeberapa daerah/jalan di Jakarta. Namun demikian pernyataan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dan sekaligus menunjukan ketidak konsistenan penanganan kasus ini.
Sudomo Meninggal, Penuntasan Kasus Masa Lalu Harus Jalan Terus
Tgl terbit: Kamis, 19 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan turut berbela sungkawa atas meninggalnya Laksamana (Purn). Sudomo, mantan Pangkopkamtib (Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban) pada tanggal 18 April 2012. Semasa hidupnya, selain pernah menjadi Pangkopkamtib, Sudomo juga pernah menjadi Kepala Staf TNI AL, Menkopolkam, Menteri Tenaga Kerja dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada era kepemimpinan Soeharto.
Aliansi Solidaritas Kasus Sampang Aliansi Solidaritas Kasus Sampang
Tgl terbit: Kamis, 19 April 2012
Setelah mencermati dan mengevaluasi perkembangan Tragedi Sampang mulai dari pembakaran kompleks pesantren keluarga Ustad Tajul Muluk, pengungsian ratusan warga muslim Syiah di Sampang Madura, hingga penetapan dan penahanan tiba-tiba Tajul Muluk pada Kamis pekan lalu tanggal 12 April 2012 di LP Sampang, sebagai tersangka kasus penodaan agama oleh Kejaksaan Negeri Sampang dan perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sampang untukmenunggu penetapan jadual persidangan di PN Sampang. Kami merasa penting menjelaskan keadaan-keadaan terkait kasus tersebut.
Open Government Partnership Jangan Sekadar Aksesoris
Tgl terbit: Minggu, 15 April 2012
Jakarta (15/04). Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program Open Government Partnership (OGP) justru telah mengkerdilkan arti penting dari UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penilaian itu disampaikan oleh sejumlah lembaga seperti MediaLink, KontraS, Yappika, Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Parliamentary Center (IPC), Indonesia Budget Center (IBC), dan Yayasan Tifa dalam konferensi pers di Warung Daun Cikini hari ini.
Mengecam Brutalitas Gerombolan Orang pada 13 April 2012
Tgl terbit: Sabtu, 14 April 2012
KontraS mengecam keras brutalitas sekelompok orang yang menyerang berbagai tempat, diantaranya beberapa pusat-pusat retail dan tempat nongkrong di Jakarta pada Jum at dini hari (13 April). Akibatnya, 2 orang meninggal dunia. Penyerangan ini dilakukan oleh 200an orang yang mengendarai motor dan mobil. Dari beberapa kesaksian, tercirikan para pelaku memiliki ciri fisik berbadan tegap dan berkepala "cepak dan menggunakan pita kuning.
"UU Penanganan Konflik Sosial Ancaman Baru Bagi Rakyat"
Tgl terbit: Kamis, 12 April 2012
Pada sidang paripurna tanggal 11 April 2012 DPR akhirnya mengesahkan UU Penanganan Konflik Sosial. Pengesahan UU PKS oleh DPR patut dikecam dan merupakan langkah yang sangat prematur dan cenderung dipaksakan mengingat di dalam UU PKS ini masih terdapat banyak pasal bermasalah dan tidak mengalami perubahan substansial yang berarti , sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru bagi kehidupan berdemokrasi.
Publikasi hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966: Bukti komitmen Komnas HAM terhadap korban pelanggaran HAM berat
Tgl terbit: Kamis, 12 April 2012
Hari ini, 12 April 2012 adalah tepat 3 (tiga) bulan setelah Komnas HAM menyatakan akan memperpanjang masa kerja penyelidikan Tim Pro-Justisia untuk kasus 1965/1966 selama 3 bulan terhitung sejak 12 Januari 2012. Namun hingga batas perpanjangan waktu berakhir, tidak ada pernyataan baik tertulis maupun lisan terkait hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966 yang disampaikan Tim kepada publik.
Aroma Persekutuan Buruk di Balik Pengesahan UU Penanganan Konflik Sosial
Tgl terbit: Rabu, 11 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) amat menyayangkan keputusan Paripurna DPR RI untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (PKS) pada Rabu 11 April 2012. Pengesahan ini menjadi bukti bahwa pemerintah dan parlemen telah bersekutu untuk sebuah kepentingan di luar konstitusi UUD 1945 dan sistem penegakan hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, rule of law, dan hak asasi manusia hanya dijadikan pemanis tambahan, ketimbang landasan utama dalam mewacanakan pencegahan konflik sosial.
Kebijakan Pengamanan Khusus Merusak Solusi Damai untuk Papua
Tgl terbit: Selasa, 10 April 2012
Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang disampaikan melalui juru bicara Julian Aldrin Pasha (9/4) akan mengeluarkan kebijakan pengamanan khusus untuk Papua pasca penembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV di Bandar Udara Mulia Papua semakin membuktikan minimnya itikad baik pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua melalui jalan damai.
"Protes terhadap putusan banding sengketa informasi Suciwati vs BIN"
Tgl terbit: Selasa, 10 April 2012
Pada tanggal 9 April 2012, majelis hakim PTUN Jakarta telah memutuskan sengketa informasi yang diajukan oleh KASUM sebagai kuasa hukum dari Suciwati melawan Badan Intelijen Negara. Sengketa Informasi yang dimaksudkan adalah mekanisme penyelesaian sengketa untuk memperoleh informasi publik, sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KASUM mengajukan surat nomor R-451/VII/2004, dari BIN kepada Dirut Garuda, perihal penugasan Pollycarpus sebagai aviation security.
Voice from the East (VOTE) : Pawai Budaya dan Konser Kemanusiaan Kampanye Perdamaian untuk Indonesia Timur di Yogyakarta, 14 April 2012
Tgl terbit: Minggu, 08 April 2012
VOTE (Voice from the East) merupakan sebuah gerakan kampanye sosial yang digagas oleh seniman dan penggiat social untuk mengembalikan martabat kemanusiaan, perdamaian, kesejahteraan, pelestarian lingkungan, demokratisasi serta merawat keberagaman dan budaya di Indonesia Timur. Bagi VOTE, Indonesia Timur adalah benteng terakhir keserasian hidup manusia dan lingkungan hidup di Indonesia. Keindahan alam dan persaudaraan sesama manusia adalah wajahKeindahan alam dan persaudaraan sesama manusia adalah wajah asli Indonesia
"Menolak Pembahasan dan Pengesahan RUU Penanganan Konflik Sosial"
Tgl terbit: Kamis, 05 April 2012
Pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial oleh Pansus DPR saat ini telah memasuki tahap akhir dan rencananya akan segera disahkan menjadi Undang-undang dalam sidang paripurna tanggal 10 April 2012. Salah satu pasal di RUU ini menyatakan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk meminta pengerahan dan penggunaan TNI melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam menangani konflik sosial di wilayahnya.
Sembilan Tahun Kejahatan Seirus Wamena 4 April 2003
Tgl terbit: Rabu, 04 April 2012
Kronologi peristiwa: Pada tanggal 4 April 2003 pukul 01 WIT sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata Markas Komando Distrik (MAKODIM) 1702 Wamena. Penyerangan ini menewaskan dua personil KODIM: Lettu TNI AD Napitupulu dan Parajurit Ruben Kana (penjaga gudang senjata) dan satu orang prajurit luka-luka. Serta dari pihak penyerang satu orang tewas dan satu orang lagi luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pucuk senjata dan amunisi. Selanjutnya terjadilah Operasi besar-besaran untuk pencarian pelaku dan sejumlah pucuk senjata dan amunisi. TNI dalam operasinya telah menyebarkan ketakutan dan situasi tidak aman dengan melakukan pemindahan paksa di dusun Perabaga, Yonggime dan Alogonik disertai pengrusakan dan penghilangan harta milik masyarakat.
Hentikan Kekerasan Jelang Pilkada Aceh
Tgl terbit: Rabu, 04 April 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) amat menyesalkan tingginya intensitas kekerasan menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Aceh, 9 April 2012 mendatang.
Kronologis Penggerebekan di YLBHI-LBH Jakarta dan Penangkapan sejumlah mahasiswa
Tgl terbit: Minggu, 01 April 2012
Aksi Demonstrasi mahasiswa YAI dan UKI berlangsung bentrok. Dari kejauhan beberapa kali terdengar letusan tembakan. Sementara itu sejumlah mahasiswa (tergabung dalam Konami) sedang beristirahat di lantai 1 dan basement gedung YLBHI-LBH Jakarta. Salah seorang mahasiswa mendatangi kumpulan mahasiswa lainnya yang sedang berada di basement maupun di lantai 1 untuk mengajak mereka menunjukkan solidaritas terhadap mahasiswa-mahasiswa YAI dan UKI yang saat itu terjebak di dalam kampus UKI dan YAI. Si pemberi info mengatakan bahwa pos polisi di depan YAI telah dibakar.
Protes sikap Pemerintah Indonesia di Dewan HAM atas Penolakan Resolusi untuk Sri Lanka
Tgl terbit: Selasa, 27 Maret 2012
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami kemunduran dalam isu HAM di level internasional dengan posisi yang diambil Indonesia "against" terhadap Resolusi Dewan HAM terkait Promosi Perdamaian dan Akuntabilitas di Sri Lanka.
PERANGAI POLISI MEMPERBURUK KEBIJAKAN BBM
Tgl terbit: Selasa, 27 Maret 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas bentrokan yang terjadi hari ini, Selasa 27 Maret 2012, kepada kedua belah pihak-baik para demonstran dan aparat polisi yang terluka dalam melakukan pengamanan di lapangan. Dari pemantauan kami di lapangan, KontraS mencatat hari ini di Jakarta terdapat 5 lokasi yang menjadi pilihan peserta aksi dalam mengungkapkan kebebasan berekspresi mereka.
Pemerintah Gagal Mengimplementasikan Prinsip Transparansi dalam Pengadaan Alutsista
Tgl terbit: Selasa, 27 Maret 2012
Pertemuan antara Pemerintah yang diwakili Wamenhan beserta jajarannya dengan Komisi I DPR RI terkait dengan berbagai rencana pengadaan alutsista, khususnya 6 pesawat Sukhoi SU 30-MK2 yang menjadi sorotan publik tidak banyak menghasilkan kemajuan dalam konteks penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Harus diakui bahwa terdapat informasi baru yang dapat diketahui oleh masyarakat luas terutama bahwa dalam pengadaan 6 pesawat Sukhoi senilai USD 470 juta terdapat informasi yang lebih terinci dibandingkan dengan usulan anggaran Dephan kepada Ka Bappenas.
Tak Penting Melibatkan TNI Dalam Pengamanan Demo BBM
Tgl terbit: Jumat, 23 Maret 2012
Kami dari KontraS dan sejumlah individu masyarakat sipil mempertanyakan pengerahan TNI dan model kekerasan dalam menghadapi aksi demonstrasi atas kenaikan BBM. Dalam catatan kami telah terjadi 87 aksi protes, 29 diantaranya berakhir rusuh.
#HAK ASASI Compang-Camping Hak Asasi Sepanjang 2011
Tgl terbit: Selasa, 20 Maret 2012
Di hari jadi KontraS ke-14 tahun ini, sebuah catatan refleksi kami keluarkan dengan judul #HAKASASI (Compang-Camping Hak Asasi Sepanjang 2011). Judul ini kami pilih sebagai sebuah refleksi dan ekspresi atas perjuangan para korban dan keluarganya untuk menyuarakan keadilan. Para korban yang tegar dan memiliki konsistensi dalam perjuangannya, di tengah ocehan politik para pemberi harapan palsu republik ini, yang tidak kunjung mengubah, memperbaiki dan mencegah terjadinya kekerasan di Indonesia.
Putusan 4 Tahun Penjara terhadap Rahmatullah di Pengadilan Negeri Jember : Menggenapkan Praktek Rekayasa Kasus dalam Proses Peradilan
Tgl terbit: Jumat, 16 Maret 2012
Vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jember terhadap terdakwa kasus error in persona Rahmatullah pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 menggenapkan praktek rekayasa kasus dalam proses peradilandi Indonesia. Putusan ini juga mengisyaratkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih jauh panggang dari api.
Putusan Peradilan Terhadap Forkorus CS Jauh dari Prinsip HAM dan Semangat Peradilan Yang Fair
Tgl terbit: Jumat, 16 Maret 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyesalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura Papua Barat, yang menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap Forkorus Yaboisembut, S. Pd, Edison Kladeus Waromi serta 3 orang lainnya, yakni; Dominikus Surabut, August M. Sananai Kraar dan Selpius Bobii, pada hari ini. Meski putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni 5 tahun penjara, namun pada praktiknya sangat jauh dari prinsip peradilan yang fair (unfair trial) dan tidak sejalan dengan gagasan membangun Papua Damai melalui dialog yang bermartabat.
DPR dan KPK Perlu Proaktif Mengawasi Pembelian Sukhoi
Tgl terbit: Rabu, 14 Maret 2012
Klarifikasi, atau lebih tepatnya sanggahan Pemerintah cq Kemenhan yang menyebutkan bahwa dalam pembelian 6 unit Sukhoi SU 30 MK2 tidak ada unsur penggelembungan harga didasari oleh sebuah argumen bahwa masing-masing unit pesawat dibeli dengan harga USD 54,8 juta. Ini artinya, untuk total 6 unit Sukhoi, harga keseluruhan adalah USD 328,8 juta. Sementara itu, total anggaran yang dialokasikan untuk pembelian senilai USD 470 juta. Dengan demikian, masih ada sisa sebesar USD 141,2 juta yang menurut versi Pemerintah, digunakan untuk membeli 12 mesin dan pelatihan 10 pilot.
Voice from the East (VOTE): Â Pawai Budaya dan Konser Kemanusiaan Kampanye Perdamaian untuk Indonesia Timur di Yogyakarta, 14 April 2012
Tgl terbit: Selasa, 13 Maret 2012
VOTE (Voice from the East) merupakan sebuah gerakan kampanye sosial yang digagas oleh seniman dan penggiat social untuk mengembalikan martabat kemanusiaan, perdamaian, kesejahteraan, pelestarian lingkungan, demokratisasi serta merawat keberagaman dan budaya di Indonesia Timur. Bagi VOTE, Indonesia Timur adalah benteng terakhir keserasian hidup manusia dan lingkungan hidup di Indonesia. Keindahan alam dan persaudaraan sesama manusia adalah wajah Keindahan alam dan persaudaraan sesama manusia adalah wajah asli Indonesia
Mendesak pemerintah Indonesia bertindak lebih konkrit dalam toleransi dan penghormatan Keyakinan & Agama
Tgl terbit: Jumat, 09 Maret 2012
Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah keduakalinya pada pertemuan Interfaith ke-enam se-Asia Pacific di Semarang, Jawa Tengah yang akan diikuti oleh 15 negara. Pertemuan tiga hari, 11-13 Maret 2012 ini di inisisasi oleh New Zealand, Australia, Indonesia dan Philipina yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama melalui komunikasi yang lebih efektif diantara penganut kepercayaan. Pertemuan kali ini juga di maksudkan untuk memberikan pengertian yang komprehensif terhadap toleransi dan penghormatan agama.
Mendesak Penghentian kerjasama/peningkatan Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Sudan
Tgl terbit: Jumat, 09 Maret 2012
Seperti telah diketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia dan Sudan telah bersepakat melakukan peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri negara masing-masing pada konferensi pers di Gedung Pancasila Februari lalu. Dalam pertemuan antar kedua Menteri Luar Negeri tersebut, Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Republik Sudan Ali Ahmed Karti membahas berbagai macam isu di kawasan masing-masing, mulai dari ekonomi hingga isu Suriah.
Mendesak Penghentian Kerjasama/peningkatan Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Sudan
Tgl terbit: Jumat, 09 Maret 2012
Seperti telah diketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia dan Sudan telah bersepakat melakukan peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri negara masing-masing pada konferensi pers di Gedung Pancasila Februari lalu. Dalam pertemuan antar kedua Menteri Luar Negeri tersebut, Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Republik Sudan Ali Ahmed Karti membahas berbagai macam isu di kawasan masing-masing, mulai dari ekonomi hingga isu Suriah.
Koalisi Mayarakat Sipil Untuk Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Kamis, 08 Maret 2012
Saat ini Komnas HAM sedang melakukan proses seleksi untuk calon anggota Komisioner periode 2012-2017. Proses ini merupakan proses yang penting bagi proses penegakan HAM dimasa mendatang. Komisioner Komnas HAM mendatang akan menghadapi berbagai tantangan pelanggaran HAM. Komnas HAM masih dipercaya sebagai tempat pengaduan pelanggaran HAM sebanyak 4502 berkas pengaduan †bukan jumlah yang besar dibanding luasnya pekara dan wilayah Indonesia namun tidak pula jumlah yang kecil. Oleh karenanya, Komnas HAM harus terus dikawal, diperkuat dan diberdaya sehingga dapat menjalankan mandatnya dengan baik.
Pelibatan TNI dalam Pengamanan aksi Penolakan Kenaikan BBM adalah Ancaman terhadap Demokrasi
Tgl terbit: Selasa, 06 Maret 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan cara berpikir yang militeristik dari pemerintah untuk menghalau respon dan aksi masyarakat atas kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Terlebih-lebih mengembangkannya dengan menuduh aksi penolakan kenaikan harga BBM sebagai aksi penggulingan kekuasaan Presiden SBY.
Protes Terkait Upaya Pengusiran Paksa Warga Perumahan Dodik Hayam Wuruk
Tgl terbit: Selasa, 06 Maret 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menerima informasi yang disampaikan oleh Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN) yang beralamat di Jalan Diponegoro No.74 Jakarta terkait dengan upaya pengusiran paksa warga perumahan Dodik Hayam Wuruk (Jawa Timur) pada tanggal 28 Februari 2012.
Dimana Benteng Keadilan Dalam Kasus Khoe Seng-Seng?
Tgl terbit: Minggu, 04 Maret 2012
Masih ingat kasus Khoe Seng Seng??? Dilaporkan pengembang ITC Mangga Dua PT Duta Pertiwi ke Mabes Polri pada November  2006 lalu, karena menulis surat pembaca di Kompas dan Suara Pembaruan. Berawal dari kasusnya membeli ruko di Mangga Dua, yang dikelola PT Duta pertiwi, tapi ternyata kios yang dia beli itu tanah milik pemda dan tanah itu statusnya hanya hak pengelolaan lahan (HPL) bukan hak milik. Dia merasa dirugikan karena statusnya hanya HPL, artinya kalau dijual lebih murah. Ini tidak sesuai dengan perjanjian semula.  Dia sudah meminta surat penjelasan tapi tidak diindahkan, kemudian sempat diancam-ancam dan akhirnya membuat surat pembaca, lalu surat pembaca Khoe dimuat di 26 September 2006 di Kompas dan pada 21 November 2006 di Suara Pembaruan.
Penindakan Aksi Premanisme Harus Sesuai dengan Prinsip HAM
Tgl terbit: Selasa, 28 Februari 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan mengkhawatirkan maraknya aksi kekerasan dan premanisme yang tampak tidak cepat ditanggapi serius oleh aparat kepolisian. Kami mengkhawatirkan pembiaran ini dapat menimbulkan konflik sosial diantara masyarakat. Catatan KontraS menyebutkan bahwa sepanjang 2011 hingga Februari 2012, terdapat 18 kali peristiwa kekerasan dan premanisme di wilayah sekitar Jakarta. Langkah nyata dari tindakan tegas Polri baru tampak pada saat penangkapan John Kei serta penangkapan terhadap pelaku tindakan kekerasan di RSPAD yang telah menimbulkan korban jiwa. Namun Polri juga mulai mendata pihak-pihak yang diduga'preman’ karena orang-orang tersebut bertatoo atau berambut punk. Tanpa ada data yang cukup, Polri tidak boleh mendiskriminasi pihak-pihak yang menjalankan kebebasan berekspresinya
DISTORSI KEPEMIMPINAN DALAM TUBUH TNI
Tgl terbit: Selasa, 28 Februari 2012
Salah satu keunikan menejemen militer adalah adanya prinsip atau asasunity of command,hanya satu kekuasaan atau komando tertinggi dalam militer. Komando itu dilaksanakan secara hirarki yang ketat dan penuh disiplin. Seluruh perintah dan kebijakan pimpinan dalam organisasi militer senantiasa dipatuhi dan ditaati, karena itu ada istilah "perintah di atas segala-galanya" yaitu melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggungjawab tanpa menambah atau mengurangi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Kedisiplinan untuk mematuhi segala peraturan dan ketentuan kedinasan ini, memang harus ditegakkan dengan sangat keras, sehingga disiplin bahkan dikatakan sebagai "napas kehidupan" bagi seorang militer
Mendesak Tindaklanjut Laporan Pengaduan No STPL /462/ II/2012/Resta Medan Dalam Kasus Penganiayaan tehadap korban Muchammad Rizal Syahputra
Tgl terbit: Senin, 27 Februari 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam peristiwa perampasan dan penganiayaan, yang dilakukan oleh pengawas lapangan eksternal PT Adira Finance, Cabang Sumatera Utara terhadap Muchammad Rizal Syahputra pada tanggal 16 Februari 2012 di Jalan Bambu Dua Simpang Glugur Medan Sumatera Utara.
Menagih Komitmen DPRA dan Pemerintah untuk Pembahasan Qanun KKR di Aceh
Tgl terbit: Jumat, 24 Februari 2012
Penundaan pembahasan draft Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk Aceh dalam Program Legislasi DPRA secara berulang-ulang menunjukan DPRA dan Pemerintah Aceh tidak memiliki kesungguhan dalam mempersiapkan pembentukan KKR di Aceh. Baru-baru ini Badan Legislatif DPRA menyatakan bahwa draft Qanun KKR telah masuk prioritas dalam Program Legislasi Aceh 2012 namun pernyataan ini bukan untuk pertama kalinya. Sebelumnya, DPRA pernah berjanji untuk memasukkan Qanun KKR dalam prioritas. Bahkan pada tahun 2011 lalu, DPRA menyatakan komitmennya untuk membahas Qanun KKR ini selambat-lambatnya pada Juni 2011 namun hingga kini tidak pernah ada realisasinya.
Mempertanyakan Kemampuan Menkopolhukam dalam Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat
Tgl terbit: Kamis, 23 Februari 2012
KontraS, IKOHI dan Korban Pelanggaran HAM berat mendesak MenKo-Polhukam, Sdr. Djoko Suyanto untuk segera mengumumkan rencana kerja penuntasan kasus-kasus Pelanggaran HAM yang berat, terutama kasus-kasus yang terjadi dimasa lalu.
Surat Terbuka Masyarakat Sipil Indonesia untuk Sekretaris Jenderal ASEAN terkait Kunjungan ke Burma / Myanmar pada 20-21 Februari 2012
Tgl terbit: Sabtu, 18 Februari 2012
Dengan ini atas nama masyarakat sipil Indonesia yang tergabung dalam; Indonesian Solidarity For ASEAN People (SIAP), yakni sebuah koalisi organisasi penggiat HAM di level nasional yang memiliki perhatian untuk isu HAM dikawsan ASEAN dan secara khusus untuk Burma.
Urge the Commission on Human Rights of OIC respecting human rights in a concrete level
Tgl terbit: Jumat, 17 Februari 2012
In the next week, there will be a meeting of Human Rights Commission, IPHRC in Jakarta on 20-24 February 2012. IPHRC (Independent Permanent Human Rights Commission) is an OIC human rights commission formed as a result of the initiative and orientation meeting of the members of the OIC in Jeddah, Saudi Arabia on 7-8 December 2011. In fact, the discourse on the establishment of the commission has ever been stopped at the Cairo Declaration of Human Rights two decades ago.
Hentikan Rekayasa Hukum Terhadap Rahmatullah di Pengadilan Negeri Jember Jawa Timur
Tgl terbit: Jumat, 17 Februari 2012
Praktek penegakan hukum di Indonesia kembali tercoreng dengan proses peradilan yang tengah di gelar di Pengadilan Negeri Jember, baru-baru ini . Adalah Rahmatullah (28) warga desa Pakis, kecamatan Panti Kabupaten Jember Jawa Timur dituduh melakukan perampokan di rumah Haji Sofyan di desa Kemuningsari pada bulan Juli 2011.
Makna Putusan MK Atas Uji Materi UU Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Apakah Seorang Diktator, Koruptor dan Pelanggar HAM Layak Jadi Pahlawan?
Tgl terbit: Kamis, 16 Februari 2012
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menolak permohonan Para Pemohon atas pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang telah dimohonkan oleh Aktivis 1998 (Edwin Partogi Dkk) pada Oktober 2010 yang lalu. Putusan MK kali ini tidak memberi kontribusi positif bagi pembentukan nilai kemanusiaan dan peradaban ditengah minimnya tauladan para pengelolah Negara yang harusnya memberi panutan.
Urge Special Mission to Syria Immediately
Tgl terbit: Rabu, 15 Februari 2012
Kontras (the Commission for the Disappeared and Victims of Violence) urges the Government of Indonesia to be able to perform in concrete actions through diplomatic efforts and any multilateral forums such as UN Human Rights Council and Organisation of Islamic Cooperation (OIC).
SBY Tidak Jujur dengan Jurnalis dalam Soal Rekomendasi DPR/ Pansus Orang Hilang
Tgl terbit: Selasa, 14 Februari 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), melalui pernyataan ini, mengajukan bantahan terhadap pernyataan Presiden SBY saat dialog dengan jurnalis di Istana Negara pada 13 Februari 2012. Dalam dialog tersebut, dalam menjawab salah satu pertanyaan jurnalis, menyatakan bahwa “[…]Pemerintah tetap menjalankan empat rekomendasi Panitia Khusus Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998 yang disetujui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada September 2009”. Lebih lanjut, Presiden menyatakan (setidak-tidaknya dua kali) dan meminta "Jaksa Agung silakan nanti menjelaskan bagaimana itu semua, dan apa yang dihasilkan".
VOTE: Negara Harus Menomanusiakan Masyarakat Indonesia Bagian Timur
Tgl terbit: Minggu, 12 Februari 2012
Jakarta, 12 Februari 2012. Persoalan ketidakdemokratisan pembangunan dan akutnya penyakit korupsi; kekerasan, eksploitasi sumber daya alam, baik di darat maupun di laut, yang berujung pada kerusakan lingkungan hidup dan pemiskinan masyarakat; Desakan ini disampaikan oleh seniman dan penggiat sosial yang tergabung dalam VOTE (Voice from the East) di Jakarta, Minggu (12/02).
Indonesia: Submission To The UN Universal Periodic Review 2nd Cycle
Tgl terbit: Selasa, 07 Februari 2012
KontraS (The Commission for the Disappeared Victims of Violence) has submitted the report of Universal Periodic Review for 2 cycle in collaboration with ALRC (Asean Legal Resource Centre), ICTJ (International Centre Transitional Justice in Jakarta), Protection International and Human Rights Working Group. KontraS as human rights organization focusing on the civil and political rights, we set up some issues consisting of human rights defender including the case of Munir, torture, the implementation of Sharia law and discrimination against women, freedom of religion, violence in the land conflict, policing, military, intelligence law, transitional justice and ratification on several human rights treaties.
23 Tahun Peristiwa Talangsari 1989: Membangun Kesepahaman untuk Pembangunan, Pemulihan dan Keadilan di Talangsari
Tgl terbit: Selasa, 07 Februari 2012
Peristiwa Talangsari (6-7 Februari) 1989 sudah 23 tahun terjadi. Namun penuntasan kasusnya masih berada ditengah proses hukum yang tak berujung. Padahal, pemenuhan keadilan adalah cita †cita  konstitusional dan cita †cita  politik dari pemerintahan SBY. Sejak awal pemerintahnya, SBY meneguhkan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan adalah tujuan dari pemerintahannya.
Launching Gerakan Voice From The East
Tgl terbit: Selasa, 07 Februari 2012
Minggu (5/02) Voice from the East (VOTE) meluncurkan gerakan dan website dengan alamat www.voicefromtheeast.org di lantai 3 FX Lifestyle Senayan Jakarta. VOTE merupakan sebuah gerakan kampanye sosial untuk mengembalikan martabat kemanusiaan, perdamaian, kesejahteraan, pelestarian lingkungan, demokratisasi serta merawat keberagaman dan budaya di Indonesia Timur.
Surat Protes Terkait Penembakan Terhadap 6 Orang Petani Rokan Hulu Provinsi Riau
Tgl terbit: Jumat, 03 Februari 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) manyatakan protes atas penembakan terhadap 6 orang warga Kecamatan Batang Kumuh, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau. Peristiwa yang dipicu oleh masalah sengketa lahan dengan PT Mazuma Agro Indonesia (MAI) yang beroperasi di wilayah perbatasan Riau-Sumut, tepatnya di Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rajatinggi dan Kecamatan Batang Kumuh Provinsi Riau.
Statement Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Buruh Menolak Keterlibatan TNI dan POLRI dalam Sengketa Perburuhan
Tgl terbit: Jumat, 03 Februari 2012
Seperti menjadi tradisi, setiap pergantian tahun, kaum buruh dan pengusaha selalu berselisih soal kenaikan upah buruh melalui mekanisme penentuan Upah Minimum Kota/Propinsi. Mekanisme ini ditentukan melalui Dewan Pengupahan. Tahun ini perselisihan tersebut makin tajam hingga berujung pada aksi dan mogok buruh, sementara disisi lain kalangan pengusaha melakukan perlawanan hukum menggugat penetapan upah ke PTUN.
Penolakan Aliansi Masyarakat Sipil terhadap Rencana Pembelian 100 Tank Leopard 2A6
Tgl terbit: Jumat, 27 Januari 2012
Akhir-akhir ini, publik diramaikan dengan polemik rencana pembelian 100 main battle tank (MBT) Leopard 2A6 oleh Mabes TNI-AD. Keinginan tersebut terus menuai pro kontra. Pihak Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI termasuk TNI AD bersikukuh untuk meneruskan rencana ini. Bahkan, dijadwalkan pada 30 Januari-2Februari mendatang, tim dari TNI AD akan bertolak menuju Belanda untuk membicarakan lebih lanjut dengan pemerintah Belanda.
Kekerasan Massal Meningkat Tanda Keacuhan Pemerintahan SBY
Tgl terbit: Jumat, 27 Januari 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin dengan menguatnya serangkaian kekerasan massal di tengah masyarakat diberbagai tempat akhir-akhir ini. Tajamnya tensi kekerasan sosial, baik yang terjadi di Lampung, Bima, Papua dan beberapa wilayah lainnya, menunjukkan adanya upaya perlawanan dan sekaligus ekspresi kefrustrasian masyarakat atas meluasnya praktik ketidakadilan di Indonesia. Pengabaian negara atas isu-isu kesejahteraan, jaminan rasa aman, intoleransi sosial, dan aspirasi politik masyarakat; akan berdampak luas pada meningginya biaya sosial-politik yang harus dikeluarkan bangsa Indonesia.
Rekomendasi untuk Tim Seleksi Komnas HAM: Pembelajaran dari Komnas HAM Periode 2007-2012 untuk Perbaikan di Masa Datang
Tgl terbit: Kamis, 26 Januari 2012
Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik proses seleksi calon anggota baru Komnas HAM periode 2012-2017. Komnas HAM adalah sebuah institusi harapan atas keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Sebagai sebuah institusi negara, sebenarnya Komnas HAM hanyalah satu elemen kecil dari suatu sistem HAM di tingkat nasional yang membutuhkan komitmen simultan semua organ-organnya. Meski tidak bisa merepresentasikan untuk suatu sistem HAM nasional, institusi semacam Komnas HAM punya suatu minimum performa institusional (juga relatif tersedia dalam aturan normatif nasional UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000):
"Mendorong Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia"
Tgl terbit: Rabu, 25 Januari 2012
Pasca otoritarian telah terjadi berbagai perubahan penting di Indonesia. Indonesia dianggap sebagai negara demokratis. Pelembagaan prosedur-prosedur demokrasi telah berlangsung relatif stabil. Telah pula hadir masyarakat sipil yang cukup vibran meskipun rentan. Namun, Di tengah perubahan itu kondisi pelanggaran hak asasi terus berlangsung dengan masih maraknya rentetan kekerasan dengan berbagai latar belakang seperti agama, sumber daya alam, sengketa lahan dan pembungkaman ekspresi terus terjadi.
Jelang Persidangan Kongres Rakyat Papua III, 30 Januari 2012: "Mendesak Pemantauan Terbuka untuk Menjamin Persidangan berjalan Jujur"
Tgl terbit: Rabu, 25 Januari 2012
Penyerangan masyarakat sipil peserta Kongres Rakyat Papua III yang berlangsung 17-19 Oktober 2011 merupakan pelanggaran hak berekspresi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kami mencatat bahwa dalam peristiwa tersebut telah diduga kuat telah terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia oleh aparat TNI/Polri berupa tindakan penangkapan sewenang-wenang disertai tindakan penyiksaan terhadap masyarakat sipil, baik itu peserta kongres maupun pihak yang datang hanya untuk menonton serta tindakan pengrusakan terhadap harta kekayaan milik masyarakat yang menimbulkan kerugian materiil di beberapa lokasi yang menjadi pusat penangkapan. Pasca peristiwa tersebut, ditemukan 3 korban tembak yang diduga kuat juga dilakukan oleh aparat TNI/Polri. Hal ini diperkuat pula dengan hasil temuan Komnas HAM yang telah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ini.
Protes atas Pembubaran dan Pengusiran Paksa Aktivitas Ibadah Jemaat GKI Yasmin Bogor
Tgl terbit: Selasa, 24 Januari 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menerima informasi yang disampaikan oleh Majelis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin yang beralamat di Jl. Pengadilan 35 Bogor terkait pengusiran dan pembubaran paksa Jemaat GKI Yasmin yang sedang beribadah oleh massa yang menamakan dirinya FORKAMI dan GARIS pada hari Minggu 22 Januari 2012. Berdasarkan informasi yang kami terima, massa tersebut mendatangi dan melakukan upaya pembubaran paksa ketika jemaat GKI Yasmin sedang melangsungkan ibadah di rumah salah satu jemaat karena lokasi gereja masih di segel oleh Wali Kota Bogor, Diani Budiarto. Peristiwa ini semakin memperpanjang ketidakpastian hukum yang berakibat pada buruknya jaminan atas rasa aman dan kenyamanan dalam beribadah.
Presiden SBY Harus Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat, Bukan Berwacana
Tgl terbit: Jumat, 20 Januari 2012
KontraS menyayangkan pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada rapat pimpinan POLRI-TNI, Jum’at 20 Januari 2012, yang mengatakan ada banyak tuduhan yang tidak benar berupa terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Sebagaimana, diantaranya, yang diberitakan dalam media Republika.co.id dan detik.com (Jum at, 20 Jan 2012) SBY menyatakan bahwa peristiwa demi peristiwa yang terjadi bukan pelanggaran HAM yang berat (Kejahatan terhadap kemanusiaan dan Genosida) sebagaimana yang terjadi di Bosnia Herzegovina, Kamboja ataupun Afrika.
Pesan Sondang untuk Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 19 Januari 2012
Aksi bakar diri yang dilakukan oleh Almarhum Sondang Hutagalung (7/12/11) masih mengundang tanda tanya besar bagi publik, khususnya pesan yang hendak disampaikan oleh almarhum. Meski kepergian Almarhum Sondang sudah satu bulan lebih, perhatian publik dan media tidak hilang begitu saja, mengingat masih banyaknya pertanyaan yang dialamatkan kepada keluarga dan para sahabatnya. Sejauh ini, sosok Almarhum yang dikenal sebagai aktivis Hak Asasi Manusia yang dekat dengan kalangan korban dan selalu berada pada garis terdepan setiap aksi demonstrasi, diyakini turut melatar belakangi motifasi Alamarhum melakukan aksi bakar diri. Namun demikian, apa sesungguhnya pesan yang hendak disampaikan Almarhum kepada kita ?
3 Tahun Penyelidikan Peristiwa 1965/1966; Jangan Tunda lagi Laporan Hasil Penyelidikan
Tgl terbit: Selasa, 17 Januari 2012
Penundaan penyelesaian dan pengesahan hasil laporan penyelidikan pro justisia peristiwa 1965/1966 secara berulang-ulang menunjukan Komnas HAM tidak mempunyai itikad serius dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat. Berlarut-larutnya penyelesaian laporan hasil penyelidikan tidak saja mempermainkan hukum itu sendiri tetapi juga mempermainkan akal sehat korban peristiwa 1965/1966 yang telah berusia lanjut.
Stop Rencana Mobilisasi Pasukan Densus 88 ke Aceh
Tgl terbit: Selasa, 17 Januari 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras rencana mobilisasi 780 personel Mabes Polri dari berbagai satuan, termasuk di antaranya Detasemen Khusus Anti Teror 88 Mabes Polri,untuk mengamankan persiapan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 16 Februari 2012 mendatang.
KontraS Kutuk Pengusiran Pengungsi Syiah Sampang
Tgl terbit: Jumat, 13 Januari 2012
SURABAYA -- Komisi Untuk Orang Hilang (KONTRAS) Surabaya mengutuk pengusiran pengungsi Syi'ah dari Gelanggang Olahraga (GOR) Sampang yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat pada Kamis, 12 Januari 2012
Masih ada Petrus di Simpang Mile-51
Tgl terbit: Selasa, 10 Januari 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras atas keberlanjutan penembakan misterius (Petrus) di simpang Mile-51, tanpa diikuti pengusutan terbuka atas peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Insiden petrus kembali terjadi pada Senin, 9 Januari 2012 sekitar pukul 09.15 WIT, di ruas simpang Mile 51. Wilayah ini menghubungkan Timika dan Tembagapura. Sebuah mobil pengawas trailer milik PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) bernomor lambung LWB 01-3608, dikendarai 2 karyawan PT KPI ditembaki dan dibakar oleh orang yang tidak diketahui. Dalam insiden tersebut, 2 karyawan tewas (baca: Nasyun Naboth Simopiaref tewas di lokasi dan Thomas Bagiarsa tewas akibat luka bakar). Pasca insiden kedua korban sempat diterbangkan menggunakan helikopter ke Rumah Sakit Tembagapura untuk proses identifikasi. Sebagai informasi PT KPI adalah perusahaan kontraktor PT Freeport Indonesia. Hingga kini belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan Polda Papua atas kekerasan tersebut.
Kepolisian NAD Harus Mengungkap Tuntas Pelaku Penembakan untuk Menutup Spekulasi-Spekulasi Politik yang Berkembang
Tgl terbit: Minggu, 08 Januari 2012
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sangat mengkhawatirkan situasi rasa aman di Aceh dan meminta seluruh pihak berwenang di Aceh, khususnya Kepolisian Daerah Aceh untuk segera menuntaskan berbagai kasus penembakan dalam kurun sebulan terakhir. KontraS mendapatkan informasi paling tidak ada 9 orang tewas dan 13 orang lainnya luka-luka, serta seorang dalam kondisi kritis akibat aksi penembakan dalam kurun waktu 2 bulan di berbagai tempat di Aceh.
Pentingnya Jaminan Keamanan dan Keselamatan Bagi Warga Syiah di Sampang, Madura
Tgl terbit: Rabu, 04 Januari 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, prihatin dan menyesalkan sikap pemerintah yang tidak seriusdalam menangani korban kasus kekerasan yang menimpa Jamaah Syi'ah di Sampang, Madura.
Surat Terbuka bagi Menteri Hukum dan HAM untuk Penanganan Isu-isu Prioritas tentang Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Rabu, 04 Januari 2012
Melalui surat ini, KontraS bermaksud memberikan masukan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait beberapa isu prioritas tentang hak asasi manusia yang harus menjadi perhatian Kementrian Hukum dan HAM dalam sisa waktu pemerintahan Presiden SBY-Boediono. Perlu diketahui bahwa dalam periode kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM sebelumnya, terdapat banyak misleading dalam mengimplementasikan hak asasi manusia. Kami berharap Menteri Hukum dan HAM dapat menjadikan masukan tentang isu-isu prioritas HAM ini untuk menjadi perhatian dalam menjalankan tugas.
BURUK, Kondisi HAM di Nusa Tenggara Timur
Tgl terbit: Rabu, 04 Januari 2012
Tahun 2011 telah berakhir. Tahun yang diawali dengan harapan akan perubahan menuju penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang lebih baik. Harapan akan jaminan keselamatan rakyat dalam kehidupan yang sejahtera di propinsi tercinta, Nusa Tenggara Timur. Tetapi, dipenghujung tahun ini, kami, Koalisi Masyarakat Sipil NTT, masih memperjuangkan dan mengkritisi berbagai perkembangan yang belum memenuhi rasa keadilan dan menciptakan kesejahteraan.
KontraS Aceh: Kekerasan di Aceh Masih Tinggi
Tgl terbit: Rabu, 04 Januari 2012
Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, mencatat kasus kekerasan dalam penegakkan syariat Islam merupakan kasus tertinggi tahun 2011. Tahun lalu terjadi 46 kasus, pada 2010 tercatat 55 kasus.
Pimpinan Organisasi Nasional Kunjungi Wilayah Konflik Berdarah
Tgl terbit: Selasa, 03 Januari 2012
Jakarta (03/01)-Sejumlah Pimpinan Organisasi Massa, Organisasi Non Pemerintah, Organisasi Mahasiswa dari berbagai sektor diantaranya Lingkungan Hidup, Agraria, Tani, Buruh, Prodemokrasi, Hak Azazi Manusia, kelompok perempuan dipastikan akan melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah konflik berdarah di tanah air. Kunjungan tersebut dalam rangka memberikan dukungan dan solidaritas kepada masyarakat yang selama ini tak pernah lelah memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat diatas tanah mereka berikut sumber-sumber kehidupan yang terkandung di dalamnnya. Harapannya pertemuan antara pimpinan Ormas, Ornop nasional dan mahasiswa dengan masyarakat korban itu nantinya bisa mengurangi trauma dan memberikan rasa aman terhadap korban konflik berdarah dan menemukan resolusi yang berkeadilan dan mengutamakan keselamatan rakyat.
Kisruh Pilkada Penyumbang Meningkatnya Kekerasan Bersenjata di Aceh
Tgl terbit: Senin, 02 Januari 2012
Setidaknya ada 5 orang terbunuh dalam aksi kekerasan yang terjadi dalam dua hari terakhir, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2011 dan 1 Januari 2012. Kekerasan yang terjadi mejelang pergantian tahun ini tentu sangat mengkhawatirkan. Mengingat kekerasan itu berlangsung menjelang pelaksaaan Pesta Demokrasi pemilihan kepala Daerah yang dijadwalkan oleh KIP Aceh berlangsung pada 16 February 2012.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org