Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 214 Hasil Pencarian
1 All

Perlindungan Hukum dan Kemanusiaan bagi Warga Syiah di Sampang, Madura
Tgl terbit: Jumat, 30 Desember 2011
SURABAYA -- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, prihatin dan menyesalkan sikap pemerintah dan kepolisian yang tidak serius dalam menangani kasus kekerasan yang menimpa Jamaah Syi'ah di Sampang.
Pesan Akhir Tahun Korban: Rapuhnya Pemenuhan Keadilan Substantif bagi Korban Pelanggaran HAM: Tantangan Konsistensi Komitmen Politik Presiden ke Depan
Tgl terbit: Kamis, 29 Desember 2011
Kami menyatakan kekecewaan yang mendalam terhadap Presiden SBY yang tak kunjung menjalankan komitmen politik untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu. Sepanjang tahun 2011, perubahan yang diharapkan korban tentang adanya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat masih jalan di tempat. Pemerintah masih menolak pertanggungjawaban pelanggaran HAM dimasa lalu, dengan terus menerus mengingkari Konstitusi (UUD 1945), mengabaikan konsensus nasional sebagai mandat reformasi, dan menutup mata atas kewajiban internasionalnya.
Kepolisian Sumut: Aktor Dominan Pelanggar HAM, Belum Profesional, dan Kriminalitas Tinggi
Tgl terbit: Selasa, 27 Desember 2011
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2011 ini BAKUMSU dan KontraS Sumut kembali melakukan kerjasama monitoring kasus dan peristiwa pelanggaran HAM dan Kekerasan yang dilakukan oleh sektor keamanan di Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan Kerjasama yang didasarkan pada premis awal bahwa sektor keamanan (TNI, Kepolisian, dan Satpol PP) merupakan institusi negara yang cenderung melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia sehingga perilaku dan aksinya di lapangan relevan untuk dimonitoring. Di sisi lain, Reformasi sektor keamanan di tingkat lokal, merupakan sektor yang harusnya mengalami reformasi secara legal formal. Namun faktanya di lapangan reformasi legal formal itu sering terdistorsi, alias tidak berjalan. Karenanya penting untuk memantau sejauhmana reformasi legal formal tersebut telah berlangsung secara aplikatif di lapangan. Kerjasama monitoring ini diperuntukkan untuk maksud pemantauan tersebut.
1257 Surat Korban untuk Presiden RI
Tgl terbit: Kamis, 22 Desember 2011
Ditengah kemandekan proses penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, korban dan keluarga korban dari berbagai kasus atau peristiwa meluncurkan Gerakan 1000 surat korban pelanggaran HAM berat pada 30 Juli 2011.
Polisi dan Wali Kota Banda Aceh Harus Bertanggung Jawab atas Pelanggaran HAM terhadap Anak Punk di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 21 Desember 2011
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengecam serangkaian tindakan pelanggaran HAM dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Polisi Banda Aceh, Satpol PP Banda Aceh dan Wali kota Banda Aceh beserta wakilnya, terhadap Komunitas anak Punk Banda Aceh pada 10 Desember 2011. Terakhir kami menyayangkan dukungan Gubernur Aceh yang mendukung tindakan kekerasan diatas terhadap anak-anak Punk di Banda Aceh.
Peristiwa Sodong-Mesuji Harus Tuntas
Tgl terbit: Jumat, 16 Desember 2011
Kami dari KontraS, IDSPS, Individu seperti Let. Jen (Purn) Saurip Kadi, Bambang Widodo Umar dan perwakilan masyarakat Sodong menyatakan perihatin dengan berkepanjangannya kekerasan terhadap warga sipil disekitar Sodong dan Mesuji, Sumatera Selatan dan Lampung. Tercatat sebanyak 32 meninggal dan puluhan menjadi korban kekerasan dalam bentuk lainnya.
Dukungan Australia untuk Persoalan HAM dan Dialog Damai di Papua
Tgl terbit: Kamis, 15 Desember 2011
Dalam kunjungan ke Australia atas undangan Indonesian Solidarity, Federasi KontraS dan KontraS Papua menyambut positif dukungan kalangan kelompok masyarakat sipil, akademisi, kelompok agama maupun sejumlah parlemen di Sydney, Brisbane, Melbourne dan Canberra terhadap meningkatnya kekerasan di Papua akhir-akhir serta seruan dialog damai Papua antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua
Rakyat Menolak Pengesahan RUU Pengadaan Tanah
Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2011
Pada hari Jum’at, 16 Desember 2011, Sidang Paripurna DPR-RI akan mengesahkan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (RUU-PTuP) menjadi UU. Rencana tersebut, merupakan bukti bahwa Pemerintah dan DPR RI telah abai terhadap penolakan dari masyarakat.
Masyarakat Sipil ASEAN Mendesak Diadakannya Akses dan Konsultasi Publik atas Rancangan Deklarasi HAM ASEAN
Tgl terbit: Selasa, 29 November 2011
(Bali, 29 November 2011) Komisi HAM ASEAN (AICHR) harus melakukan konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya organisasi masyarakat sipil dan Institusi HAM Nasional, dalam menyusun naskah bersejarah Deklarasi HAM ASEAN (AHRD), menjadi desakan dari perwakilan organisasi masyarakat sipil dan gerakan rakyat yang hadir di dalam Konsultasi Regional ke-4 tentang HAM dan ASEAN yang diselenggarakan di Bali sejak 27-29 November 2011. Kelompok tersebut mendesak Komisi HAM ASEAN untuk memastikan agar kualitas Deklarasi HAM ASEAN tidak dibawah standard an hukum HAM internasional.
Peluncuran Buku Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi: Sebuah Panduan Praktis bagi Organisasi HAM di Indonesia
Tgl terbit: Senin, 28 November 2011
Perubahan sosial dan perubahan kebijakan publik yang memenuhi prasyarat prinsip dan nilai hak asasi manusia dalam pemerintahan yang demokratis adalah tujuan dari kerja-kerja advokasi yang selama ini dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Meski demikian upaya ini tentu tak selalu berjalan mulus. Persoalan utama dapat dilihat dari sejauhmana political will negara berpihak pada tujuan yang sama. Namun di sisi lain, harus diakui bahwa upaya ini juga kurang didukung oleh perencanaan kerja yang strategis dengan diiringi oleh pemantauan kerja yang berkala serta evaluasi yang konsisten.
Masyarakat Sipil ASEAN berdialog dengan Komisioner Tinggi HAM PBB Bali, 27 November 2011
Tgl terbit: Minggu, 27 November 2011
Komisioner Tinggi HAM PBB, Navanethem Pillay, hari ini bertemu dengan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil nasional dan regional, di Bali-Indonesia, dalam rangka Konsultasi Regional ke-4 mengenai ASEAN dan Hak Asasi Manusia/ The 4th Regional Consultation on ASEAN and Human Rights.
Rangkaian Penembakan "Misterius" disekitar areal PT Freeport Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 25 November 2011
Dalam catatan KontraS sejak Juli 2009-November 2011 telah terjadi 26 kali penembakan. Rinciannya, 2009: 12 kali, 2010:1 kali, 2011: 13 kali. Akibat dari rentetan peristiwa ini korban tewas tercatat 16 orang. Rinciannnya pada 2009: ada 5 orang, 2010: tidak ada, 2011: 11 orang. Korban tewas dari Polisi (2 orang), Karyawan PTFI (11 orang), Masyarakat Sipil/Non karyawan (3 orang). Sementara yang luka sedikitnya ada 48 orang. Korban dari TNI: (2), Polisi (16 orang), Karyawan PT FI (30 orang), Masyarakat Sipil/Non karyawan (tidak ada). Beberapa diantara korban adalah warga/tenaga kerja asing.
Marty Natalegawa harus bertanggung jawab
Tgl terbit: Rabu, 16 November 2011
Sehubungan dengan hasil kunjungan Menteri Luar Negri Marty Natalegawa ke Burma pada tanggal 28-30 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Republik Indonesia mendukung Mnyanmar untuk menjadikan Sebagai Ketua ASEAN Priode yang akan datang.
Pertemuan Para Pakar untuk Membahas Tantangan dan Peluang dalam Penuntutan Kejahatan Berat
Tgl terbit: Selasa, 15 November 2011
JAKARTA, 15 November, 2011 - Pada tanggal 15 dan 16 November 2011, International Center for Transitional Justice (ICTJ), Universitas Paramadina, KontraS, dan Koalisi Indonesia untuk ICC, akan menyelenggarakan pertemuan tentang penuntutan kejahatan berat di Asia, bertempat di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, yang akan dihadiri oleh pakar dan pihak-pihak yang berkepentingan dari berbagai negara di Asia seperti Kamboja, Filipina, Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Timor Leste, Thailand, dan Nepal.
Mendesak Proses Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat
Tgl terbit: Minggu, 13 November 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Dalam beberapa hari ini KontraS telah menerima pengaduan terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Tindakan yang dilakukan berupa penyiksaan dan atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merendahkan  martabat manusia. Penyiksaan merupakan sebuah kejahatan serius di dalam HAM. Adapun pengaduan tersebut adalah sebagai berikut:
Protes terhadap Penggeledahan sewenang-wenang yang dilakukan aparat TNI-Polri di Asrama Mahasiswa Papua di Jakarta dan Bali
Tgl terbit: Minggu, 13 November 2011
Kami (KNPB, Foker LSM Papua, KAMPAK Papua dan KontraS) mengecam tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI-Polri di Asrama Mahasiswa Papua asal Kabupaten Paniai-Nabire yang berlokasi di Jl. Tebet Dalam No. 39, kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Tindakan kesewenangan tersebut dalam bentuk penggeledahan tanpa disertai surat perintah apapun yang menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya penggeledahan pada hari kamis tanggal 10 November 2011 pukul 10.00-11.00 wib.
Protes terhadap Penggunaan Kekuatan Berlebihan oleh Polri di Sekitar Kantor YLBHI
Tgl terbit: Rabu, 09 November 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) protes terhadap penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh Polri, khususnya pasukan Pelopor/Brimob di lingkungan kantor YLBHI/LBH Jakarta di Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat. Pasukan yang berjumlah sekitar 70 personil tersebut berada di sekitar YLBHI sejak pukul sekitar 09.00 WIB hingga menjelang malam ini. Mereka juga dilengkapi peralatan keamanan yang lengkap, mulai dari senjata api, tameng, alat pemukul dan sebagainya. Terlihat sedikitnya ada 3 mobil truk polisi di depan dan samping kantor YLBHI Jakarta yang digunakan untuk mengangkut mereka.
Sanksi Hukum Tegas Untuk Aparat TNI Pelaku Penyiksaan & Tindakan Tidak Manusiawi di Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya Papua
Tgl terbit: Sabtu, 05 November 2011
Aparat keamanan yang bertugas di Papua, tidak pernah bosan mempertontonkan tindakan keji, berupa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi terhadap warga Papua. Kali ini yang menjadi korban adalah 12 masyarakat sipil dari Kampung Umpagalo, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan keterangan korban dan para saksi yang kami himpun, pelakunya berasal dari anggota TNI dari Pos Kurulu Batalyon 756. (lihat lampiran kronologis lengkap)
Surat Keterangan Status Korban Penculikan dan Penghilangan Paksa; Kewajiban Negara Melakukan Pencarian Korban dan Memberikan Kepastian Hukum
Tgl terbit: Kamis, 03 November 2011
Pemberian Surat Keterangan Status Korban Penculikan dan Penghilangan Paksa adalah langkah baik yang dilakukan oleh Komnas HAM di tengah absennya akuntabilitas negara terhadap kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998. Surat Keterangan ini adalah kebutuhan keluarga korban yang disampaikan kepada Komnas HAM sebagai lembaga negara yang telah melakukan penyelidikan pro justisia untuk kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998. Surat Keterangan Status Korban Penghilangan Paksa dibutuhkan karena ketidakjelasan nasib, kondisi dan keberadaan korban tidak saja membuat korban harus menanggung beban psikis, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada ketidakjelasan status hukum korban penghilangan paksa. Sementara itu keluarga korban baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial masyarakat dan warga negara membutuhkan kepastian tentang status keluarganya yang dihilangkan untuk mengurus hal-hal yang bersifat kekeluargaan, keperdataan dan soal-soal hukum terkait lainnya.
Konflik Tak Pernah Berhenti di Tanah yang Diberkati
Tgl terbit: Senin, 31 Oktober 2011
Papua, tanah yang diberkati Tuhan, tanah yang diberi kekayaan Sumber Daya Alam yang kaya, namun ironis tanah yang diberkati ini penuh dengan konflik yang tak kunjung reda. Petaka tak pernah redam di tanah Papua, darah tak pernah berhenti memerahkan tanah Papua.
Menggugat Profesionalisme Paspampres serta Pengusutan atas Tindak Kekerasan Terhadap Sdr. Ikbal
Tgl terbit: Minggu, 30 Oktober 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindak kekerasan dan aksi berlebihan yang dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (PASPAMPRES) terhadap Ikbal Sabarudin (24), aktivis Himpunan Mahasiswa (Hima) Persatuan Islam (Persis), karena nekat nyelonong dan membentangkan poster dihadapan Wakil Presiden Boediono pada saat peringatan hari sumpah pemuda di lapangan Siliwangi Bandung, Jumat 28 Oktober 2011. Ketika melakukan aksinya dengan berlari dan membentangkan poster, Ikbal langsung disergap oleh anggota Paspampres dan mendapatkan perlakuan kasar seperti pukulan dan tendangan. Akibatnya Ikbal mengalami luka-luka pada bagian kepala dan memar beberapa bagian tubuh.
Temuan Sementara Tindak Kekerasan di Kongres III Abepura 
dan Mogok Kerja Karyawan PT Freeport Indonesia Temuan Sementara Tindak Kekerasan di Kongres III Abepura dan Mogok Kerja Karyawan PT Freeport Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 28 Oktober 2011
KontraS menyayangkan lemahnya profesionaitas aparat keamanan, terutama Polri, di Papua. KontraS dan KontraS Papua bersama berbagai organisasi HAM di Papua, seperti Foker LSM Papua, LBH Papua dan ALDP telah menghimpun data-data dan informasi lapangan. Kami menemukan terjadinya dugaan praktik pelanggaran HAM, berupa; pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya serta penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap Panitia Kongres Rakyat Papua III (19 Oktober 2011) di Abepura serta rangkaian kekerasan dan intimidasi terhadap Pengurus SPSI PT Freeport Indonesia dalam masa-masa pelaksanaan hak mogok (15 September sampai saat ini).
Tuntutan untuk Tanah Papua Damai, untuk Rakyat Papua yang Bermartabat
Tgl terbit: Selasa, 25 Oktober 2011
Kami, warga negara Republik Indonesia amat mengkhawatirkan perkembangan situasi penegakan hak asasi manusia di Papua. Papua merupakan peta retak atas penghargaan status negara Indonesia dan luputnya jaminan konstitusi bagi rakyatnya. Papua adalah potret ketidakadilan. Papua menjadi ladang subur kekerasan, ketika negara lebih memilih untuk menghadirkan aparat keamanan dalam skala masif, ketimbang meningkatkan derajat warga Papua setara dengan warga negara Indonesia lainnya. Tindakan kekerasan adalah wajah keseharian yang luput dari koreksi kehidupan pembangunan bernegara.
Kekerasan di Abepura : Pelanggaran Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul
Tgl terbit: Sabtu, 22 Oktober 2011
Penggunaan kekuatan yang berlebihan disertai tindakan kekerasan yang dilakukan (penembakan, penangkapan dan pengrusakan) oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura pada tanggal 19 Oktober 2011, mengakibatkan jatuhnya korban 3 (tiga) orang meninggal dunia, puluhan luka-luka (luka tembak dan hantaman popor senjata) dan 6 (enam) orang yang dijadikan tersangka.
Aceh di Ambang Radikalisasi Massa! dampak dari konflik Pilkada
Tgl terbit: Jumat, 21 Oktober 2011
Kami yang bertanda-tangan di bawah ini meyakini bahwa konflik Pilkada yang terjadi di Aceh mulai mengarah kepada radikalisasi masa dan berpotensi menciptakan kemandegan politik dan ketidakpercayaan publik kepada Pemerintah Pusat.
Surat Terbuka Kepada Kapolri Mendesak Pemeriksaan terhadap Dugaan Penggunaan Kekuatan yang Berlebihan, Penembakan dan Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian pada Peserta Kongres III Papua
Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengecam keras diberlakukannya penggunaan keekuatan yang berlebihan serta tindakan kekerasan oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura. Sejak Kongres dimulai pada 17 Oktober 2011, ratusan aparat keamanan telah dikerahkan dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam menghadapi kongres tersebut. Di penutupan kongres, 19 Oktober 2011, aparat gabungan kembali dikerahkan dan melakukan penembakan kepada peserta kongres. Sekitar 1000 orang peserta kongres lari ketakutan. Sebanyak dua orang meninggal dunia akibat penembakan tersebut.
Surat Terbuka kepada Panglima TNI Mendesak Pemeriksaan Dugaan Tindakan Penembakan dan Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian pada Peserta Kongres III Papua
Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengecam keras diberlakukannya penggunaan keekuatan yang berlebihan serta tindakan kekerasan oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura. Sejak Kongres dimulai pada 17 Oktober 2011, ratusan aparat keamanan telah dikerahkan dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam menghadapi kongres tersebut. Di penutupan kongres, 19 Oktober 2011, aparat gabungan kembali dikerahkan dan melakukan penembakan kepada peserta kongres. Sekitar 1000 orang peserta kongres lari ketakutan. Sebanyak dua orang meninggal dunia akibat penembakan tersebut.
Mengukur Arah Perubahan di Burma: Menyikapi Rencana Kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia ke Burma Jakarta, 19 Oktober 2011
Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2011
Semenjak mengajukan diri untuk menjadi Ketua ASEAN di tahun 2014, pemerintah Myanmar semakin bergiat untuk menunjukkan kepada dunia Internasional dan juga ASEAN, bahwa telah terjadi perubahan di dalam negeri Burma. Beberapa tindakan dilakukan oleh Myanmar untuk memperlihatkan perubahan didalam Burma, diantaranya dengan pembebasan terhadap Aung San Suu Kyi, penyelenggaraan Pemilu pada Oktober 2010 yang lalu, pendirian Komisi Nasional HAM di Burma, dan pembebasan sejumlah Tahanan Politik (Tapol) minggu yang lalu.
Penyerangan terhadap Peserta Kongres III Rakyat Papua
Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2011
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengecam rangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Brimob Polda Papua terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di Abepura.
Reshuffle Kabinet SBY dan Agenda Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2011
KontraS tidak melihat banyak kemungkinan kemajuan Hak asasi manusia dari agenda evaluasi dan pergantian menteri pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, dipertengahan Oktober 2011 ini. Hal ini disebabkan oleh ketidak jelasan latar belakang pergantian sejumlah nama menteri (seperti Menteri Hukum dan HAM) dan masih dipertahankannya menteri-menteri yang tidak kontributif dari kacamata hak asasi manusia (seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Agama). Hutang penuntasan kasus-kasus pelanggaran ham tidak menjadi inspirasi perubahan nama di kabinet SBY. Setidaknya ada sejumlah situasi yang seharusnya menjadi agenda perhatian SBY dalam reshuffle sejumlah menteri dalam kabinetnya;
Budaya Kekerasan Masih Mendominasi Wajah Polri
Tgl terbit: Minggu, 16 Oktober 2011
Setidaknya pada medio dua bulan terakhir (akhir Agustus-Oktober 2011) budaya kekerasan ditubuh Polri masih terus terjadi. Setidaknya tercatat beberapa kasus seperti peristiwa penembakan oleh anggota Polres Morowali kepada warga di Tiaka Sulteng, penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap 15 orang warga Papua di Kotaraja Jayapura, penembakan pekerja PT Freeport Indonesia dan terakhir kasus penyerangan dan tindakan rasisme Polri terhadap aktivis yang menolak isi UU Intelijen di depan gedung DPR RI. (lihat kronologis)
Selamatkan Tuti Tursilawati dan buruh migran Indonesia lainnya dari Hukuman Mati di Saudi Arabia!!!! Selamatkan Tuti Tursilawati dan buruh migran Indonesia lainnya dari Hukuman Mati di Saudi Arabia!!!!
Tgl terbit: Jumat, 14 Oktober 2011
Komisi Tinggi HAM PBB, melalui jurubicaranya Rupert Colville pada hari ini (12/10/11) di Geneva mengeluarkan pernyataan sikap mengenai hukuman mati di Saudi Arabia setelah minggu lalu Saudi Arabia mengeksekusi mati (memancung) 8 buruh migran Bangladesh secara bersamaan. Sepanjang tahun 2011, setidaknya 58 orang, 20 orang di antaranya adalah pekerja asing atau buruh migran, termasuk Ruyati, telah menjalani eksekusi mati di negeri kerajaan tersebut. Hal ini merupakan sebuah ironi, mengingat dari 193 negara anggota PBB, 140 negara telah menghapuskan hukuman mati dalam sistem pemidanaan mereka atau setidaknya melakukan moratorium hukuman mati. Untuk itu, Komisi Tinggi HAM PBB meminta Saudi Arabia untuk menghormati standar HAM internasional dengan menghapuskan hukuman mati atau moratorium hukuman mati.
Kehadiran Resolusi PBB tentang Pembentukan Pelapor Khusus untuk 
Kebenaran, Keadilan, Reparasi dan Jaminan Ketidakberulangan : 
Tantangan Pemerintah Indonesia untuk Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu Kehadiran Resolusi PBB tentang Pembentukan Pelapor Khusus untuk Kebenaran, Keadilan, Reparasi dan Jaminan Ketidakberulangan : Tantangan Pemerintah Indonesia untuk Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu
Tgl terbit: Rabu, 12 Oktober 2011
Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) mendukung Resolusi Dewan HAM PBB No. A/HRC/18/L.22 tentang penetapan mandat bagi pembentukan pelapor khusus untuk kebenaran, keadilan, reparasi dan jaminan ketidakberulangan atas kejahatan serius dan pelanggaran berat HAM yang diadopsi pada tanggal 26 September 201. Resolusi ini merupakan wujud dari upaya untuk menjamin adanya pertanggungjawaban dari negara dengan cara mewujudkan keadilan, memberikan hak penyelesaian dan mendorong pemulihan bagi korban kejahatan serius dan pelanggaran HAM.
SELAMAT DATANG UNDANG-UNDANG NKRI: NEGARA KESATUAN REPUBLIK INTELIJEN!
Tgl terbit: Selasa, 11 Oktober 2011
Agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara tinggal selangkah lagi. Pengesahan tersebut adalah buah kompromi politik yang didukung penuh oleh Komisi I DPR RI dan Pemerintah, dalam hal ini Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Hukum dan HAM.
"RUU Intelijen: Kembalinya Rezim yang Subversif dan Tertutup"
Tgl terbit: Senin, 10 Oktober 2011
Parlemen berencana mengesahkan draft RUU intelejen menjadi undang-undang Intelejen pada 11 oktober 2011. Melalui rangkaian pembahasan yang telah dilakukan parlemen dan pemerintah, draft RUU Intelejen telah mengalami beberapa kali perubahan.
Mendesak Pengusutan Menyeluruh Atas Penembakan Karyawan PT Freeport Indonesia
Tgl terbit: Senin, 10 Oktober 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam penembakan yang dilakukan terhadap para pekerja Freeport yang sedang mengupayakan negosiasi dengan manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI). Tercatat, sejak aksi mogok pertama kali digelar, 15 September 2011, belum nampak keseriusan pihak manajemen PT Freeport Indonesia untuk membuka ruang dialog yang mampu mengakomodir kepentingan kedua belah pihak.
Tidak Manusiawinya Hukuman Mati
Tgl terbit: Senin, 10 Oktober 2011
Hari Anti Hukuman Mati Sedunia ke-9 fokus pada ketidakmanusiawiannya hukuman mati. Sejak 2003, para penggiat penghapusan hukuman mati telah melakukan berbagai kegiatan di seluruh dunia setiap 10 Oktober untuk meningkatkan kesadaran dan perlawanan terhadap hukuman mati. Tahun ini, untuk menandai Hari Anti Hukuman Mati Sedunia, ratusan kegiatan telah diorganisasikan di seluruh dunia. Untuk melihat jadwal kegiatan yang lengkap, bisa dilihat pada: www.worldcoalition.org/worldday
Mendesak Keseriusan Pemerintah dalam Menghapus Praktik Hukuman Mati dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia.
Tgl terbit: Minggu, 09 Oktober 2011
Koalisi Anti Hukuman Mati (HATI) dalam memperingati Hari Anti Hukuman Mati Sedunia, yang jatuh setiap tanggal 11 Oktober, menilai bahwa Pemerintah Indonesia tidak serius dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hal ini terbukti belum dipenuhinya hak hidup (right to life) sebagai hak dasar warga Negara yg tidak boleh dikurangi (non-derogable rights) di berbagai Undang-Undang yang berlaku hingga sekarang. Pada masa periode kedua Presiden SBY ini, sebanyak 8 orang telah divonis mati di pengadilan dan angka ini lebih besar dibanding dengan tahun 2010, yaitu sebanyak 6 orang. Jumlah total terpidana mati sampai dengan saat ini yang menunggu eksekusi oleh kejaksaan agung adalah sebanyak 116 orang.
"Kekerasan yang Berurat Berakar di Tubuh TNI"
Tgl terbit: Minggu, 02 Oktober 2011
Kami mengucapkan selamat hari jadi kepada institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-66. Di hari jadi yang istimewa ini, KontraS kembali mengapresiasi upaya-upaya yang telah ditempuh TNI untuk meneguhkan kredibilitas, profesionalisme dan supremasi sipil melalui berbagai langkah yang dilakukan, baik melalui arena legislasi maupun institusional. Namun demikian catatan kealpaan akuntablitas dan sendatan reformasi TNI masih perlu terus didorong dan dikawal, seperti persoalan; Kekerasan (anggota) TNI, Konflik lahan dengan warga sipil, tindakan politis (terhadap) TNI dan akuntabilitas koreksi atas kekerasan TNI.
RUU Intelijen Negara Belum Maksimal RUU Intelijen Negara Belum Maksimal
Tgl terbit: Jumat, 30 September 2011
DPR telah mengambil keputusan untuk segera membawa RUU Intelijen Negara ke sidang paripurna DPR guna dilakukan pengesahan. Pilihan ini tentunya amat disayangkan, mengingat masih banyak hal yang seharusnya dilakukan perdebatan dan pembahasan lebih lanjut, terkait dengan materi-materi yang seharusnya hadir di dalam RUU Intelijen Negara.
Negara Wajib Berikan Perlindungan Hukum Untuk Buruh Freeport  
yang Menuntut Perbaikan Kesejahteraan Negara Wajib Berikan Perlindungan Hukum Untuk Buruh Freeport yang Menuntut Perbaikan Kesejahteraan
Tgl terbit: Kamis, 29 September 2011
Kami mendukung upaya buruh PT Freeport Indonesia untuk menuntut peningkatan kesejahteraan. Untuk itu, pemerintah harus menjamin perlindungan hukum bagi para buruh dari segala bentuk ancaman selama melancarkan aksi pemogokan dan berbagai bentuk negosiasi lainnya sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Seminar dan Peluncuran Buku "PANDUAN MENGENAL HAK ATAS INFORMASI PUBLIK DAN PEMOLISIAN" dan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Polri
Tgl terbit: Rabu, 28 September 2011
Hari ini, 28 September 2011 adalah Hari Hak untuk Tahu Sedunia sebagai momentum kesepakatan bersama untuk mendorong penghormatan terhadap hak individu untuk mendapatkan informasi sebagai hak asasi yang fundamental untuk mendorong masyarakat yang transparan dan demokratis serta partisipasi dalam pemerintahan. Memperingati hal ini, KontraS dan Yayasan Tifa menyelenggarakan Seminar dan Peluncuran Buku Panduan Masyarakat Sipil untuk Mengenal Hak Atas Informasi Publik dan Pemolisian serta Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Polri. Buku Panduan ini dibuat untuk memperkuat kapasitas pegiat HAM untuk terlibat dalam mengawal isu keterbukaan informasi publik dalam institusi Polri sebagai bagian dari fungsi pengawasan eksternal. Sementara Laporan Pemantauan ini berisi uji coba akses informasi yang dilakukan oleh KontraS di Aceh, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi, Surabaya, Nusa Tenggara dan Papua sepanjang Maret-Mei 2011 dalam proses pengawasan tersebut.
Pengabaian Rekomendasi Pansus DPR RI; 
Presiden SBY lakukan Obstruction of Justice Pengabaian Rekomendasi Pansus DPR RI; Presiden SBY lakukan Obstruction of Justice
Tgl terbit: Rabu, 28 September 2011
30 September 2009, DPR RI telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menindaklanjuti 4 (empat) rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI mengenai kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998. Rekomendasi tersebut meminta Presiden SBY dan institusi pemerintah yang terkait untuk; membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, melakukan pencarian terhadap 13 (tigabelas) orang korban yang masih hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang dan meratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.
"Kami ingin Perubahan yang Sesungguhnya bagi Burma"
Tgl terbit: Selasa, 27 September 2011
Dalam rangka peringatan 4 tahun Revolusi Saffron, Solidaritas Indonesia for ASEAN People (SIAP), KontraS, Imparsial, FPPI, Hamurabi, LBH Pers dan YLBHI, selaku masyarakat sipil Indonesia yang menjadi bagian dari komunitas rakyat ASEAN kembali berkumpul untuk berjuang bagi saudara-saudara kami di Burma.
Hasil Investigasi Tim Advokasi Kasus Ruyati Binti Satubi di Arab Saudi
Tgl terbit: Senin, 26 September 2011
Pada 11-20 Agustus 2011, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Advokasi dan Perlindungan TKI berangkat ke Saudi Arabia untuk melakukan investigasi dan menelusuri kasus Ibu Ruyati Binti Satubi, TKW yang dipancung di Arab Saudi pada 18 Juni 2011. Menurut KBRI, KJRI serta lembaga terkait, pemancungan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ironisnya, kabar pemancungan ini justru pertama kali diperoleh dari salah satu media Arab, sesaat setelah hukuman itu dilakukan. Berita ini tentu sangat mengejutkan warga Indonesia dan para pejuang TKI di tanah air, khususnya Ibu Een selaku putri almarhumah Ruyati Binti Satubi beserta segenap keluarga. Ironisnya, Duta Besar RI di Riyadh pun melalui teleconference, sesaat setelah berita beredar, menyatakan baru mengetahui 2 jam setelah pelaksanaan eksekusi.
Teror Bom Solo Tidak Bisa Menjadi Alat Justifikasi Kewenangan Berlebih BIN dalam RUU Intelijen
Tgl terbit: Senin, 26 September 2011
Kami mengecam terjadinya ledakan bom bunuh diri Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Kota Solo. Ledakan itu terjadi saat jemaat hampir usai melakukan ibadah pada minggu (25/9). Akibat peristiwa ini, 2 (dua) orang meninggal dunia (satu diantaranya adalah pelaku bom bunuh diri) dan 22 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serpihan material bom. Kami mengecam segala bentuk kekerasan yang brutal untuk alasan apa pun. Kami juga menyampaikan rasa duka yang mendalam bagi para korban dan keluarga korban.
Kasus Semanggi II: Disandera Pernyataan Kosong Kejaksaan Agung
Tgl terbit: Jumat, 23 September 2011
Penyelesaian kasus Semanggi II, yang terjadi pada 24-28 September 1999, masih belum jelas nasibnya sampai hari ini. Kejaksaan Agung masih belum melanjutkan proses hukum atas hasil penyelidikan Komnas HAM. Alasan Kejaksaan Agung dalam pertemuan dengan korban dan Kontras pada 28 September 2010, yang pada saat itu ditemui oleh Domu P Shihite menyatakan akan menyampaikan persoalan penyelesaian kasus †kasus pelanggaran HAM berat kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidus) untuk diteruskan kepada Jaksa Agung. Namun sampai dengan saat ini tidak ada tindaklanjut dan titik terang penyelesaian berkas perkara kasus Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) di Kejaksaan Agung.
Stop Politik Kekerasan dan Tarik Militer dari Tanah Papua
Tgl terbit: Rabu, 21 September 2011
Dialog Damai Jakarta †Papua yang dimotori oleh Jaringan Damai Papua ; Pater Neles dan Muridan, dengan mengawali konferensi damai di bulan Juni 2011, mendapat hambatan dari berbagai pihak yang tidak menginginkan Tanah Papua sebagai Tanah Damai dan penyelesaian masalah melalui sebuah Dialog Bermartabat, sebagaimana perkataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa penting untuk melakukan Komunikasi Konstruktif dan Membangun Papua Dengan Hati.
Keputusan Pengadilan Belanda atas Pembataian Rawagede (1947); Pembelajaran bagi Otoritas Hukum di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 15 September 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekearasan (KontraS) memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pengadilan Belanda di Den Haag yang memutuskan bahwa Negara Belanda bersalah dan harus memberikan ganti rugi kepada Janda-janda korban Pembantaian Rawagede, 1947.
Mendorong LPSK Memfasilitasi Pemenuhan Hak Atas Pemulihan Korban Tanjung Priok 1984 Mendorong LPSK Memfasilitasi Pemenuhan Hak Atas Pemulihan Korban Tanjung Priok 1984
Tgl terbit: Rabu, 14 September 2011
Kegagalan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Tanjung Priok memberikan penghukuman terhadap para pelaku menjadi salahsatu hambatan bagi korban untuk mendapatkan hak atas pemulihan (Reparasi) berupa Kompensasi, Rehabilitasi dan Restitusi. Upaya kami mengajukan permohonan penetapan atas putusan pengadilan HAM ad hoc tingkat pertama dengan nomor 01/ Pid. HAM/Ad Hoc/ 003/ PN. Jkt. yang menyatakan korban atau keluarga korban berhak mendapatkan kompensasi dari negara sejumlah Rp. 1.015.500.000, 00 (satu milyar lima belas juta lima ratus ribu rupiah) juga tidak dapat dikalbulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi.
Optimalkan Perlindungan TKI di Malaysia!
Tgl terbit: Selasa, 13 September 2011
Banda Aceh (13/9): KontraS Aceh, TUCC dan LBH Banda Aceh menyayangkan tidak optimalnya perlindungan pemerintah terhadap warga Aceh yang bermasalah hukum di Malaysia. Hal ini terkait informasi dari Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Tatang Budie Utama Razak tentang 14 warga Aceh yang proses hukumnya sudah incrach (memiliki kekuatan hukum tetap) dan 80 orang lainnya masih dalam proses hukum.
Pesan Damai untuk Maluku Pesan Damai untuk Maluku
Tgl terbit: Senin, 12 September 2011
Kami menyayangkan terjadinya peristiwa bentrokan di Maluku, 11 September lalu. Peristiwa ini dipicu pada meninggalnya tukang ojek di Gunung Nona yang tidak jelas proses hukumnya. Masyarakat yang tidak puas melakukan aksi hingga meluas ke beberapa tempat di Trikora, Pohon Puleh dan Waringin.Peristiwa ini tentu tak lepas dari lemahnya fungsi intelejen kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya konflik serta kelalaian untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Selain itu, informasi yang beredar dengan cepat menjadi ruang provokasi yang meresahkan masyarakat
27 Tahun Tragedi Priok; "Kebenaran yang dihapus dan Keadilan yang diabaikan"
Tgl terbit: Senin, 12 September 2011
27 tahun tragedi berdarah Tanjung Priok tidak hanya penting untuk diingat, tetapi wajib untuk diselesaikan dan dijadikan pembelajaran oleh Negara, Ratusan orang diduga meninggal akibat peristiwa ini, puluhan hilang dan luka - luka (lengkap lampiran kronoligis dan peristiwa Tanjung Priok) Gagalnya pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok (2003-2004) dan ditolaknya permohonan kompensasi menunjukan upaya penghapusan jejak kebenaran dan pengabaian keadilan bagi korban. Kegagalan ini juga menunjukan bahwa hukum yang ada baru sebatas aturan formal prosedural dan masih jauh dari keadilan substantif.
Polisi Harus Mengutamakan Proses Hukum Pelaku Penembakan Warga Tiaka, Morowali
Tgl terbit: Minggu, 11 September 2011
Terhitung sudah 20 (dua puluh) hari sejak terjadinya peristiwa berdarah di Tiaka, Morowali yang mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal secara mengenaskan, pihak Kepolisian belum juga menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kepolisian justru memilih "ngotot" mempidanakan masyarakat yang menuntut hak-hak mereka terhadap PT. Medco.
Kronologi Tindak Kekerasan Aparat Keamanan Terhadap Peserta Unjuk Rasa Peringatan 7 tahun Dibunuhnya Munir
Tgl terbit: Kamis, 08 September 2011
Massa Aksi KASUM (Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir) melakukan aksi unjuk rasa Peringatan 7 Tahun Munir di depan istana negara. Aksi tersebut dilakukan dengan membuat sebuah mimbar atau panggung berukuran empat meter persegi.
Mengenang 7 Tahun Pembunuhan Munir "Mendambakan Presiden yang tidak palsu"
Tgl terbit: Rabu, 07 September 2011
Dalam kurun waktu tujuh tahun ini kasus pembunuhan Pejuang HAM Munir Said Thalib, belum juga ada tanda- tanda akan adanya penyelesaian. Bukan hanya itu, semakin lama, semakin terang benderang pula adanya unsur kesengajaan dalam konteks melemahkan upaya penuntasan kasus ini oleh pemerintahan Presiden SBY, baik itu oleh Kejaksaan Agung, Badan Intelejen Negara (BIN) maupun Kepolisian.
Polri Harus Netral atas Konflik antara Pemkot Padang dan Pedagang Pasar Raya Padang
Tgl terbit: Senin, 05 September 2011
KontraS mengecam tindakan kekerasan terhadap Pedagang Pasar Raya Padang di Pasar Inpres II, III dan IV yang dilakukan oleh aparat keamanan yang terdiri dari Satpol PP kota Padang, Kepolisian (diantaranya anggota Satbrimob Polda Sumbar), TNI AD serta anggota Damkar Kota Padang. Kekerasan tersebut terjadi saat pengamanan proses pembongkaran gedung Inpres II, III dan IV atas permintaan Pemerintah Kota Padang. Tindakan kekerasan tersebut terjadi tepat pada tanggal 31 Agustus 2001, saat para pedagang merayakan hari Raya Idul Fitri. Anggota TNI dan Polri bertindak ditengah negoisasi dan proses hukum yang tengah berlangsung. Aparat keamanan menunjukkan sikap diskriminatif dengan berpihak pada salah satu pihak yang berkonflik (Pemkot Padang) dibandingkan dengan Pedagang Pasar Raya Padang.
Perkembangan Peristiwa Tiaka Sulteng: Komnas HAM dan Kompolnas Harus Pastikan Penghukuman kepada Anggota Polri yang Melakukan Tindakan Pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Minggu, 04 September 2011
KontraS meminta Komnas HAM dan Kompolnas untuk membentuk tim dan melakukan investigasi mendalam terhadap peristiwa penembakan yang dilakukan oleh anggota Polres Morowali kepada warga di Tiaka, Sulawesi Tengah yang menewaskan 2 orang warga, pada 22 Agustus lalu serta penanganan kepada warga yang kemudian ditangkap dan dibawa ke Polda Sulawesi Tengah, hingga hari ini, 4 September 2011
Penangkapan dengan disertai Penyiksaan Warga Sipil oleh Polisi/TNI, Memperburuk Situasi Papua
Tgl terbit: Sabtu, 03 September 2011
KontraS mengecam praktek buruk penegakan hukum dengan cara penyiksaan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh Polisi di Papua terhadap sejumlah warga sipil di Papua. Tindakan ini merupakan pelanggaran HAM yang berat yang sepatutnya dihindari karena bertentangan dengan sejumlah aturan hukum.
Hari Penghilangan Orang Secara Paksa Internasional (30 Agustus): Para Korban tidak Sendiri
Tgl terbit: Selasa, 30 Agustus 2011
KontraS menyambut baik hari penghilangan orang secara paksa yang diperingati setiap 30 Agustus setiap tahunnya. Salah satu semangat dan pesan dari peringatan tahunan internasional ini adalah untuk menghentikan praktek buruk penghilangan orang secara paksa dan memberikan keadilan bagi korban. Idealnya semangat ini bisa diakomodir dalam praktek politik Presiden SBY.
Pengusutan Tindakan Kekerasan Polisi dalam Penanggulangan Aksi Masyarakat Desa Kolo Bawah, Mamosalato, Morowali Propinsi Sulawesi Tengah serta Akses Bantuan Hukum kepada Masyarakat
Tgl terbit: Kamis, 25 Agustus 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sangat menyesalkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Morowali Sulawesi Tengah dalam menyikapi aksi masyarakat yang tergabung dalam Front Aliansi pemuda Mahasiswa dan Pelajar Peduli Rakyat Bungku Utara dan Mamosalato dengan tuntutan : Pemenuhan hak-hak masyarakat sejak perusahaan (PT MEDCO) mengolah seperti dana Comodity Development (CD), Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal dan Dana Pendidikan.
Call for a Commission of Inquiry in Burma
Tgl terbit: Kamis, 25 Agustus 2011
We are writing on behalf of The Commission for Disappeared and Victims of Violence (KontraS) to encourage Republic of Indonesia to join the growing number of countries calling for the establishment of a UN-led Commission of Inquiry to investigate crimes against humanity and war crimes in Burma.
THR Medco Timah Panas
Tgl terbit: Rabu, 24 Agustus 2011
Kurang dari seminggu sebelum hari Raya Iedul Fitri, PT. Medco tidak penuhi janji terdahap masyarat Desa Kolo Bawah Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah namun dengan bantuan polisi, PT.Medco telah memberikan THR kepada warga berupa timah panas hingga menyebabkan dua orang warga meregang nyawa, satu orang keritis dan lima orang luka tembak. 22 orang termasuk lima orang tertembak saat ini ditahan oleh Polda dan 17 orang warga belum diketahui keberadaannya.
Presiden Harus Beri Prioritas Penyelesaian Papua yang Bermartabat Serta 
Mencegah Meluasnya Eskalasi Kekerasan di Papua Presiden Harus Beri Prioritas Penyelesaian Papua yang Bermartabat Serta Mencegah Meluasnya Eskalasi Kekerasan di Papua
Tgl terbit: Selasa, 23 Agustus 2011
Prospek damai di tanah Papua dikhawatirkan akan semakin sulit terwujud. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi dasar kekhawatiran tersebut; pertama meningkatnya ekskalasi kekerasan yang memperkeruh Papua, kedua nihilnya akuntabilitas penyelenggaraan akitivitas keamanan di Papua oleh TNI-POLRI dan ketiga;Â ambivalensi sikap Presiden dalam memandang persoalan Papua. Dibiarkannya ketiga hal ini akan memicu tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif bagi penyelesaian Papua yang bermartabat.
Presiden Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum : 
Respon Presiden terhadap Surat Nazarudin, Pengabaian Presiden terhadap 1474 Surat Korban Pelanggaran HAM Presiden Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum : Respon Presiden terhadap Surat Nazarudin, Pengabaian Presiden terhadap 1474 Surat Korban Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Senin, 22 Agustus 2011
21 Agustus 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara mengejutkan mengirim surat balasan resmi yang ditujukan kepada M. Nazaruddin, tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan wisma Atlet SEA Games yang juga politisi Partai Demokrat. Sebelumnya M. Nazaruddin sendiri telah mengirim surat kepada SBY yang berisi pernyataan bahwa dirinya siap ditahan seumur hidup tanpa proses hukum asalkan SBY menjamin keluarga dan anak-anaknya tidak mendapat gangguan.
Request for Interface Meeting with the AICHR
Tgl terbit: Kamis, 18 Agustus 2011
On 9 March 2010, the SAPA TF-AHR requested for a meeting with the AICHR during its first meeting in Jakarta on 28 March to 1 April 2010. However, the request was turned down by the AICHR on the ground that the AICHR has yet to adopt its rules of procedure that will include the procedure of engagement with civil society.
Tindakan Arogan Prajurit Kodam JAYA Membubarkan Aksi Damai Bentuk Pengkhianatan Konstitusi
Tgl terbit: Kamis, 18 Agustus 2011
Kami menyatakan protes keras terhadap tindakan arogan prajurit Kodam JAYA berupa pembubaran paksa terhadap aksi damai didepan halaman Kodam JAYA (15/8). Aksi damai tersebut digelar untuk menolak penggunaan kekuatan militer, klaim sepihak TNI terhadap tanah dan bangunan yang ditempati masyarakat sipil tanpa disertai bukti-bukti yang memadai. Sebaliknya justru memicu tindak kekerasan, ketidak pastian hukum dan pelanggaran hukum.
Mandeknya Agenda Keadilan di Aceh Pasca Enam Tahun MoU Helsinki
Tgl terbit: Selasa, 16 Agustus 2011
Enam tahun MoU Helsinki sesungguhnya telah memberikan satu kemajuan tersendiri bagi pemerintah Indonesia, di mana publik luas memaknai proses sosial-politik yang terjadi di Aceh adalah hasil dari upaya persistensi kedua belah pihak (pemerintah Indonesia dan GAM) untuk meraih perdamaian. Kesempatan ini juga digunakan oleh pihak GAM sebagai ruang yang dapat digunakan untuk terlibat dalam pengelolaan Aceh secara otonom melalui partisipasi dan otoritas politik prosedural yang masih terus berlangsung. Namun enam tahun MoU Helsinki dideklarasikan ternyata masih belum juga
Hentikan Penggunaan Militer dan Klaim Sepihak TNI terhadap Tanah dan Bangunan yang dikuasai Masyarakat Sipil, Purnawirawan TNI dan Pejuang kemerdekaan
Tgl terbit: Selasa, 16 Agustus 2011
Memiliki tentara profesional adalah tuntutan fundamental dari reformasi 1998. Sesuai dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, bahwa tentara profesional adalah tentara yang tidak berpolitik, tidak berbisnis dan menghormati Hak Asasi Manusia. Namun demikian hingga hari ini, kita masih menemukan sejumlah kemunduran perjalanan reformasi TNI. Bahwa hingga hari ini TNI masih sama seperti TNI pada masa orde baru. Hingga hari ini TNI masih terlibat politik praktis di beberapa daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, TNI juga masih enggan untuk lepas dari bisnis
1279 Surat Korban dan Bendera Merah Putih Setengan Tiang;<br>
66 Tahun Kemerdekaan Tanpa Keadilan 1279 Surat Korban dan Bendera Merah Putih Setengan Tiang;
66 Tahun Kemerdekaan Tanpa Keadilan

Tgl terbit: Senin, 15 Agustus 2011
66 tahun Kemerdekaan dan satu dasawarsa lebih reformasi, pemerintah belum mampu menghadirkan pengakuan, kebenaran dan keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat dari Aceh sampai Papua. Keluarga kami yang hilang sampai kini tidak diketahui keberadaannya, mereka yang terbunuh sampai kini tidak ada pertanggungjawaban, kami yang disiksa dan dipenjarakan tanpa proses hukum sampai kini terus dikucilkan dan dimarjinalkan. kami adalah orang-orang yang dirampas harta, jiwa dan kemerdekaanya hingga saat ini.
Mendesak Proses Hukum Kepada Anggota FPI atas Penyerangan Tempat Ibadah dan Penganiayaan Pada Aktivis di Makassar
Tgl terbit: Minggu, 14 Agustus 2011
KontraS mengecam penyerangan Front Pembela Islam (FPI) Wilayah Makassar terhadap Masjid An-Nushrat milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Makassar dan penyerangan tiga aktivis kemanusiaan dari LBH Makassar dan Walhi Sulsel. Penyerangan tersebut terjadi pada dini hari (14/8/2011) di tempat ibadah yang juga merupakan sekretariat JAI Makassar yang berada di Jalan Anuang, Kecamatan Mamajang, Makassar.
Libatkan Aspirasi Publik dalam RUU Intelijen Negara
Tgl terbit: Minggu, 14 Agustus 2011
KontraS mendesak DPR dan Pemerintah untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat yang lebih luas untuk membahas RUU Intelijen. Hal ini sehubungan dengan akan dimulai kembali masa persidangan DPR pada 16 Agustus 2011.
Siaran Pers Bersama :Mendesak Polisi segera Ungkap Pelaku dan Motif dari Kasus Penembakan di Daerah Nafri & Abepantai Siaran Pers Bersama :Mendesak Polisi segera Ungkap Pelaku dan Motif dari Kasus Penembakan di Daerah Nafri & Abepantai
Tgl terbit: Sabtu, 13 Agustus 2011
Kami Koalisi Pembela HAM di Tanah Papua yang terdiri dari Komnas HAM, Kontras Papua , ALDP, LBH Papua, BUK dan JAPHAM Wamena sangat prihatin dengan terjadinya beberapa peristiwa penembakan misterius yang terjadi di wilayah Nafri dan Abe Pantai dalam bulan ini. Masih membekas di ingatan kita peristiw serupa pernah juga terjadi tahun 2010 yang sampai saat ini pelakunya belum terungkap. Tidak terungkapnya secara jelas pelaku dan motif dari penembakan misterius ini dapat menimbulkan pertanyaan di masyarakat akan peran TNI/POLRI dan Intelijen selama ini. Selain itu juga menunjukkan lemahnya Negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman bagi warga negaranya.
Mendesak Tanggung Jawab Presiden RI untuk Papua Mendesak Tanggung Jawab Presiden RI untuk Papua
Tgl terbit: Jumat, 12 Agustus 2011
Setelah terjadi peningkatan tensi kekerasan dan konflik di Papua pada medio Juli hingga awal Agustus 2011, setidaknya ada tiga hal yang patut mendapat perhatian serius. Pertama, peran yang diambil oleh Polri Kedua, rangkaian beragam pernyataanyang tidak terstruktur oleh pejabat di Jakarta, diantaranya Menteri Pertahanan, Mabes Polri melalui Kadiv Humas, KSAD, Panglima TNI dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Ketiga, sikap pasif Presiden RI serta nihilnya peran DPR RI menjalankan fungsi kontrol terhadap institusi-institusi yang memiliki tanggungjawab vertikal, diantaranya TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang ditugaskan di Papua.
PENYIKSAAN DI RIAU: ANCAMAN INDIVIDU DALAM "PRE-TRIAL DETENTION"
Tgl terbit: Kamis, 11 Agustus 2011
KontraS menyesalkan adanya dugaan tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polsek Mandau, Bengkalis, Riau terhadap 4 orang warga Bengkalis yaitu Ali Dasmar, Asri, Irwan dan Rahman. Dugaan tindakan penyiksaan dalam proses pre-trial detention (proses awal penahanan) merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip HAM dan prinsip-prinsip peradilan jujur yang diatur dalam UU no. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR), UU No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Pelanggaran terhadap kode etik Profesi anggota Polri yang diatur dalam Perkap No. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara  dtanfRepublik Indonesia serta Perkap HAM no. 8 tahun 2009 tentang Implementasi prinsip dan Standard HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolsian RI terkait hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak di tangkap dan ditahan secara sewenang-wenang.
Peringatan 23 tahun demonstrasi rakyat 8888, pembantaian dan penangkapan massal: saatnya bagi ASEAN untuk bertindak
Tgl terbit: Senin, 08 Agustus 2011
23 tahun telah berlalu demonstrasi rakyat Myanmar tanggal 8 Agustus 1988 menggulingkan pemerintahan Ne Win. Segera setelah itu militer secara brutal memberangus gerakan tersebut. Sekitar 10.000 orang telah dibunuh, hilang, dan ribuan lainnya ditahan hingga kini. Beberapa diantaranya mati misterius dalam penjara dan ribuan lainnya melarikan diri ke luar negeri hidup tanpa status. Sejak itulah tiada lagi kebebasan berekspresi. Oposisi dibungkam, tokohnya seperti Aung San Suu Kyi, meski memenangkan pemilu tahun 1990, ditahan di rumahnya sendiri.
Situasi Papua, Ujian Mentalitas Demokratik Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Papua
Tgl terbit: Minggu, 07 Agustus 2011
KontraS mencatat sepanjang bulan Juli hingga awal bulan Agustus 2011, setidaknya terjadi 8 peristiwa kekerasan dan penembakan di Papua. Kasus-kasus tersebut di antaranya; penembakan terhadap tiga anggota TNI Yonif 751/BS ( 5/7), penembakan terhadap warga sipil akibat kontak senjata antara TNI AD Yonif 753/AVT dengan kelompok bersenjata (12/7), kontak senjata antara anggota TNI dan kelompok Goliat Tabuni (13/7), penembakan di Puncak Jaya (12/7), bentrok di Distrik Ilaga (Sabtu-Minggu, 30-31/7), warga tewas dalam kerusuhan di Timika (30/7), penembakan dan pembacokan warga sipil di Nafri Abepura (1/8) dan penembakan helikopter M-17 milik TNI (3/8).
Mendesak Pengusutan Menyeluruh terhadap Kasus Penembakan di Abepura, Jayapura-Papua
Tgl terbit: Rabu, 03 Agustus 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sejauh ini telah mencermati kasus penembakan yang terjadi di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura-Papua, Senin 1 Agustus 2011 sekitar pukul 03.00 WIT. Peristiwa ini terjadi, sesaat ketika warga hendak melakukan perjalanan dari Kampung Arso menuju Distrik Abepura, di pasar Youtefa, Abepura, tepat di tanjakan Nafri, salah satu angkutan umum berhenti guna mengangkut penumpang, tiba-tiba dari arah belakang sekelompok orang melakukan penyerangan disertai suara tembakan.
Kekerasan Di Aceh Ancaman Janji Damai dan Demokratisasi
Tgl terbit: Minggu, 31 Juli 2011
Menjelang peringatan enam tahun pasca-Perjanjian Damai Helsinki 15 Agustus 2011 dan ditengah perdebatan soal "Siapa Calon Gubernur di Aceh, dari Parpol atau Independen?" Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) amat menyayangkan masih maraknya praktik kekerasan di sana. Praktik kekerasan yang terjadi terakhir menimpa pada mantan kombatan, bekas Panglima GAM wilayah Batee Iliek, Saiful Cage pada Jumat malam, 22 Juli 2011, di Bireun Aceh. Ia tewas seketika. Aparat keamanan masih belum dapat mengidentifikasi pelaku penembakan. Melihat lebih jauh pola-pola praktik kekerasan di Aceh, kondisi ini tentu saja menimbulkan kecemasan dan sekaligus meningkatkan pesimisme warga Aceh pada kembalinya kekerasan di Aceh, kegagalan perdamaian dan molornya Pemilukada (Gubernur).
1000 Surat Korban; 1000 Harapan Kemanusiaan yang Diabaikan
Tgl terbit: Sabtu, 30 Juli 2011
Keadilan yang terus menjauh dan menghilang menjadi latar belakang kami menuliskan dan mengumpulkan 1000 surat untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat ini terkumpul 1049 surat dari berbagai wilayah di Indonesia.
Penyerangan Kepada Reporter Tempo TV, adalah Upaya Pembungkaman Kebenaran
Tgl terbit: Jumat, 29 Juli 2011
LBH Jakarta, LBH Pers dan KontraS mengecam keras pemukulan terhadap reporter Tempo TV, Syarifah Nur Aida pada hari Kamis, 28 Juli 2011 dan menuntut pengusutan tuntas kasus pemukulan ini oleh Pemerintah. Serta menghukum pelaku dan pihak-pihak yang terkait.
Sidang Kasus Penyerangan Ahmadiyah Cikeusik Gagal Paham Para Penegak Keadilan; Ironi Hukum Negara Ini
Tgl terbit: Kamis, 28 Juli 2011
Ini bukan kali pertama kelompok minoritas menerima kenyataan pahit bahwa pelaku persekusi atas mereka mendapatkan hukuman yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi mereka; para korban. Bahkan, dalam beberapa kasus justru korban-lah yang dihukum atas tindakannya membela diri dari para penyerang yang hendak membunuh mereka. Inilah yang terjadi pada para anggota Jemaah Ahmadiyah Cikeusik. Tiga orang anggota Jemaah Ahmadiyah dipukul hingga tewas sedangkan lima anggota Ahmadiyah lainnya menderita luka fisik yang serius serta pengalaman traumatis yang menimpa semua korban kekerasan dari Jemaah Ahmadiyah.
15 tahun Peristiwa 27 Juli 1996; Cermin Presiden untuk Menyelesaikan Kasus -Kasus Pelanggaran HAM Berat
Tgl terbit: Rabu, 27 Juli 2011
Pelanggaran HAM dalam peristiwa 27 Juli 1996 bernasib sama dengan kasus †kasus pelanggaran HAM lainnya; Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998, Trisakti, Semanggi I dan II, 1997/1998, dll. Seperti korban pelanggaran HAM lainnya, korban Peristiwa 27 Juli diwarisi luka yang mendalam ditengah Pemerintah beretorika atas kemajuan demokrasi di Indonesia
Kontak senjata di Puncak Jaya; Memburuknya Kondisi HAM di Papua
Tgl terbit: Rabu, 20 Juli 2011
Peristiwa di Puncak Jaya yang terjadi sebulan terakhir ini, menunjukkan bukti bahwa pendekatan keamanan yang digunakan oleh pemerintah terbukti tidak efektif. Kontak tembak yang terjadi di Puncak Jaya menyebabkan tertembaknya 5 prajurit TNI dan 4 masyarakat sipil, yang terdiri dari seorang ibu dan tiga anaknya yang masih balita. Peristiwanya ini telah menambah potret buram situasi Hak Asasi Manusia di Papua.
Matikan Korupsi, Bukan Koruptor!
Tgl terbit: Rabu, 20 Juli 2011
Selasa (19/7) kemarin, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan hukuman mati bagi koruptor tetap akan dicantumkan dalam Draft RUU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ini adalah langkah mundur yang ditempuh pemerintah mengingat Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (Non-derogable rights). Selain itu langkah ini juga kontra produktif untuk membawa balik para koruptor di luar negeri dan mengembalikan aset korupsi kepada negara. Saat ini mayoritas negara dunia telah menerapkan abolisi terhadap hukuman mati dan khusus untuk pidana korupsi hanya sedikit sekali negara yang menerapkannya.Selain itu, ada beberapa alasan mengapa hukuman mati tidak tepat untuk menghukum koruptor.
Gelar Pahlawan; Tidak Layak untuk Koruptor, Pelanggar HAM dan Campur Tangan TNI
Tgl terbit: Selasa, 19 Juli 2011
Oktober 2010, Aktivis 1998 (Edwin Partogi Dkk) melalui Tim Advokasi "Tolak Gelar Pahlawan Bagi Diktator dan Pelanggar HAM" mengajukan Permohonan Uji Materi atas Undang-Undang No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemerintah Kota Bogor Sengaja Menyulut Konflik Antar Masyarakat
Tgl terbit: Kamis, 14 Juli 2011
Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bakal Pos Taman Yasmin Bogor tak henti-hentinya mengalami tekanan. Meskipun telah mengantongi putusan Mahkamah Agung, pihak GKI Yasmin tetap tidak dapat meneruskan pembangunan gerejanya. Tidak hanya itu, mereka bahkan tidak bisa memasuki tanahnya sendiri.
Gugatan Korban Pelanggaran HAM terhadap EXXON Mobile dan TNI adalah Terobosan Penegakan HAM di Aceh
Tgl terbit: Rabu, 13 Juli 2011
KontraS mendukung dan menyambut baik keputusan Pengadilan Federal Amerika Serikat (AS) pada 9 Juli 2011 kepada Pengadilan di bawahnya untuk melanjutkan sidang gugatan perdata korban Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh terhadap Exxon Mobil. Keputusan ini ibarat memberikan harapan buat korban pelanggaran HAM di Aceh untuk mendapatkan keadilan.
Update Kekerasan Kebumen: Penolakan Negara
Tgl terbit: Selasa, 12 Juli 2011
Kekerasan di Kebumen telah memasuki bulan ke empat pasca-kejadian per April 2011. Tim Advokasi Petani Urutsewu Kebumen (TAPUK), menyesalkan tidak adanya kejelasan atas penyelesaian kasus tersebut. Tindakan hukum justru hanya dikenakan terhadap enam orang warga, yang disangka melakukan pengrusakan terhadap instalasi militer TNI AD, dan penganiayaan terhadap warga lain. Sementara, anggota TNI AD yang melakukan tindakan kekerasan terhadap warga, serta pengrusakan terhadap sejumlah aset milik warga (sepeda motor), belum dilakukan tindakan hukum apapaun.
Kasus Exxon: Pemerintah Harus Perkuat Legal Aid
Tgl terbit: Selasa, 12 Juli 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh (KontraS Aceh), memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada Pengadilan Federal Amerika, atas putusan mempersilahkan 11 warga Aceh mengajukan tuntutan terhadap Exxon Mobil.
BERSIHKAN Malaysia, BERSIHKAN Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 12 Juli 2011
Kami dari Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia menyayangkan pihak Kepolisian dan Pemerintah Malaysia yang telah melakukan melakukan penyempitan ruang demokrasi bagi rakyat, hingga melakukan tindakan represif kepada rakyatnya yang menuntut pemilu yang bersih dan adil. Kami mendukung gerakan aktivis Bersih 2.0 di Malaysia melakukan aksi unjuk rasa terbesar untuk menuntut reformasi pemilu di Malaysia.
Presiden dan Kejaksaan Agung tidak Serius dalam Menangani Kasus Munir
Tgl terbit: Senin, 11 Juli 2011
KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir) khawatir dengan sikap diam Presiden dan peran Kejaksaan Agung yang abai dalam penanganan kasus Munir. Hal ini ditandai dalam dua hal, pertama, dalam soal penangan kasus secara keseluruhan. Kedua, dalam soal penanganan (perlawanan hukum) dalam sidang pemeriksaan bukti/ saksi atas Peninjauan Kembali yang kedua yang diajukan oleh Pollycarpus, terpidana 20 tahun atas pembunuhan Munir.
Keberadaan UU Ormas Berpotensi Untuk Dimanfaatkan Sebagai Alat Perlawanan Balik Kekuatan Anti-Perubahan UU Ormas Harus Dicabut, Ganti dengan UU Perkumpulan!
Tgl terbit: Minggu, 10 Juli 2011
Pada kisaran awal bulan Juni lalu DPR-RI telah melaksanakan serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum terkait revisi UU No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada kesempatan itu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Berserikat telah menyampaikan masukannya, yang pada intinya menuntut agar Pemerintah dan DPR mencabut UU Ormas dan mengembalikan pengaturan mengenai organisasi masyarakat kepada kerangka hukum yang benar, yaitu badan hukum Yayasan (untuk organisasi sosial tanpa anggota/ non-membership organization) dan badan hukum Perkumpulan (untuk organisasi sosial dengan anggota/ membership-based organization).
Mendesak Proses Persidangan Terbuka bagi Publik untuk Kasus Charles MaliÂ
Tgl terbit: Jumat, 08 Juli 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) memperoleh informasi akan digelarnya persidangan militer terkait kasus penyiksaan terhadap korban Charles Mali (24 tahun), warga Futubenao-Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 11-13 Juli 2011. Tindakan penyiksaan tersebut terjadi pada Minggu, 13 Maret 2011 dan diduga dilakukan oleh sejumlah anggota TNI Yonif 744 di NTT.
Penyelesaian Penyelidikan Pro Justisia Peristiwa Pelanggaran Berat HAM 1965/1966
Tgl terbit: Rabu, 06 Juli 2011
Penyelidikan Pro justisia untuk Pelanggaran HAM Berat Peristiwa 1965/1966 berjalan sangat lambat. Tiga tahun (Mei 2008-Juli 2011) paska pembentukan Tim Ad Hoc Pro Justisia untuk kasus ini (Mei 2008-Juli 2011) belum juga ada hasil penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam, khususnya bagi para korban yang telah diperiksa sebagai saksi korban.
Pemerintah Malaysia Harus Bebaskan Aktivis BERSIH 2.0Â
Tgl terbit: Selasa, 05 Juli 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia, menyayangkan dan memprotes atas rangkaian peristiwa penangkapan dan penahanan terhadap lebih dari 100 aktivis gerakan BERSIH 2.0 di Malaysia. Gerakan BERSIH merupakan koalisi gerakan partisipatif dari berbagai organisasi masyarakat sipil di Malaysia. Koalisi ini menyerukan reformasi Pemilu di Malaysia (tuntutan selengkapnya lihat di lampiran).
Catatan Evaluasi Kinerja Polri 2010-2011
Hari Bhayangkara ke-65
Mempertanyakan Bukti Nyata Komitmen POLRI Catatan Evaluasi Kinerja Polri 2010-2011 Hari Bhayangkara ke-65 Mempertanyakan Bukti Nyata Komitmen POLRI
Tgl terbit: Rabu, 29 Juni 2011
Menyambut Hari Bhayangkara ke 65 Polri, KontraS kembali memberikan evaluasi terhadap kinerja Polri sepanjang Juli 2010 - Juni 2011, khususnya pada masa kepemimpinan Kapolri baru, Jendral Pol. Timur Pradopo pasca dilantik Oktober 2010.Â
Surat Protes kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 28 Juni 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) manyatakan protes atas keenganan Mabes Polri pada 27 Juni 2011, menerima perwakilan KontraS untuk menyampaikan hasil pemantauan dan riset perihal praktek peyiksaan (kekerasan) yang salah satunya dilakukan oleh Polisi. Penyampaian ini juga terkait dengan masukan bagi Polri yang akan merayakan hari Bhayangkara ke 65 pada 1 Juli 2011.
PENYIKSAAN: TINDAKAN KEJI YANG TIDAK DIANGGAP SERIUS
Tgl terbit: Sabtu, 25 Juni 2011
Memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional (26 Juni), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengeluarkan laporan tahunan berjudul, "Penyiksaan: Tindakan Keji yang Tak Pernah Dianggap Serius". Laporan ini disarikan dari berbagai insiden penyiksaan yang mendapat perhatian publik luas (baik nasional maupun internasional) sepanjang Juli 2010 - Juni 2011, khususnya elaborasi berbagai laporan pengaduan kasus penyiksaan yang langsung ditangani oleh KontraS. Laporan ini mencoba memeriksa kembali sejauh mana negara dapat mengimplementasikan standar-standar HAM dalam produk kebijakan dan regulasi nasional
Masukan Terbuka Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Rapat Komisi HAM ASEAN (AICHR) Ke-6 28 Juni-2 Juli 2011 Vientiane, Laos
Tgl terbit: Jumat, 24 Juni 2011
Kami sejumlah organisasi masyrakat sipil di Indonesia yang aktif dalam advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan peduli dan berharap pada Mekanisme HAM ASEAN, melalui surat ini, bermaksud untuk menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong kemajuan mekanisme HAM di ASEAN. Hal ini terutama sekali didasari oleh rencana penyusunan Deklarasi HAM ASEAN dan juga adanya komitmen untuk melakukan studi tematik tentang "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam bidang HAM" serta tentang "Migrasi dan HAM". Semoga dengan adanya Deklarasi HAM ASEAN dan Tematik Studi ini pemajuan dan perlindungan HAM di negara-negara ASEAN semakin baik sebagaimana yang menjadi cita seperti yang tertuang di pasal 14 Piagam ASEAN.
Respon Negara Terhadap Tindakan penyiksaan Masyarakat Sipil
Tgl terbit: Rabu, 22 Juni 2011
KontraS dan Humanum memberikan apresiasinya kepada pihak Kepolisian di Maluku terkait tindak lanjut laporan pengaduan tentang dugaan penyiksaan kepada para korban yang saat itu diduga sebagai bagian gerakan RMS. Tindak lanjut yang dilakukan adalah digelarnya sidang Kode Etik Kepolisian RI atas adanya pelanggaran profesi kepada dua orang anggota Polisi yaitu Briptu Frans Siahaya selaku Wakapolsek Saparuan dan Briptu Santonious selaku Kasat reskrim Pulau Ambon dan P.P Lease. Tanggal 20 Juni 2011 Ketua Komisi Etik telah memutuskan bahwa kedua terperiksa telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik khususnya UU no. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Polri pasal 5 huruf a dimana terperiksa tidak Menjaga citra dan kehormatan Lembaga Polri;
"Kasus Ruyati, Kegamangan Indonesia Menghapus Hukuman Mati"
Tgl terbit: Selasa, 21 Juni 2011
Koalisi HATI (Hapus Hukuman Mati) menyatakan duka dan keprihatinan mendalam atas kematian Ruyati, seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang telah dihukum mati karena kejahatan yang tak dapat dikurangi bentuk hukumannya. Kami juga sangat kecewa pada aparat negara karena Indonesia gagal menjalankan amanat konstitusi yang melindungi hak hidup. Kematian Ruyati adalah bukti kegamangan Indonesia dalam menghapus hukuman mati, karena faktanya Indonesia masih konsisten memberlakukan hukuman mati.
SPEKULASI DIBALIK PEMBAHASAN RUU INTELIJEN YANG TERTUTUP: Mempertanyakan Komitmen DPR Mewujudkan RUU Intelijen yang Demokratis
Tgl terbit: Selasa, 21 Juni 2011
Koalisi Advokasi Untuk RUU Intelijen Negara menilai pembahasan RUU Intelijen Negara oleh DPR memasuki Juni 2011 cenderung semakin tertutup dan memunculkan spekulasi dan kecurigaan terkait kesungguhan DPR untuk mewujudkan UU Inteljien Negara yang demokratis, mendorong reformasi intelijen serta tidak bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Kandidat KSAD Tidak Ada yang Memenuhi Standar Ideal
Tgl terbit: Senin, 20 Juni 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik rencana pergantian kepemimpinan/Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Harapannya pergantian ini bisa mendorong pembangunan TNI AD menjadi kesatuan yang professional dan menghormati Konstitusi dalam masa demokratisasi di Indonesia.
MA Kabulkan Kasasi Aan Putusan MA Kalahkan Kehendak Perekayasa
Tgl terbit: Senin, 20 Juni 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) beserta Kuasa Hukum Susandhi bin Sukatma alias Aan mengapresiasi Mahkamah Agung (MA), khususnya putusan MA atas perkara No.545 K/PID.SUS/2011, tertanggal 31 Mei 2011 atas terdakwa Aan.
"Jaminan Perlindungan Pembela HAM... ?"
Tgl terbit: Jumat, 17 Juni 2011
Kami koalisi Para Pembela HAM di Tanah Papua menyesalkan terjadinya sejumlah kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat sipil di beberapa wilayah Papua oleh oknum-oknum TNI yang tidak bertanggungjawab. Menurut hasil monitoring kami sejak Januari hingga pertengahan Juni ini setidaknya terdapat 5 kasus kekerasan yang memperlihatkan sikap arogansi dan tindakan sewenang-wenangan oknum TNI. Peristiwa itu mencakup penembakan terhadap masyarakat sipil di Nasem Merauke, Penembakan yang dilakukan oleh Oknum TNI di Furia Kotaraja, Penganiayaan yang dilakukan oleh 6 Oknum TNI di Pelabuhan Nabire, Penikaman yang dilakukan oleh Oknum TNI di Waena, dan Penganiayaan yang dilakukan terhadap Yani Meage di Kurima Wamena. Dari berbagai kasus yang terjadi, kami melihat ketidaktransparan institusi TNI dalam memberlakukan proses hukum terhadap kasus-kasus tersebut dan seolah-olah sengaja dibiarkan sehingga memperluas jaring impunitas. Hal ini membuktikan rendahnya perlindungan Negara terhadap warga sipil dan juga memperlihatkan lemahnya penegakan hukum terhadap personil TNI.
Unfinished Business: Gelar Pahlawan Soeharto dan Reformasi TNI
Tgl terbit: Kamis, 16 Juni 2011
Pada Oktober 2010, Aktivis 1998 (Edwin Partogi Dkk) melalui Tim Advokasi “Tolak Gelar Pahlawan Bagi Diktator dan Pelanggar HAM” mengajukan Permohonan Uji Materi atas Undang-Undang No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Tindakan Kekerasan Warga Papua di Jakarta
Tgl terbit: Kamis, 09 Juni 2011
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama LBH Jakarta menyesalkan tindakan kekerasan dalam operasi penangkapan terhadap warga Papua di Jakarta yang diduga dilakukan oleh Densus 88, Polsek Kemayoran dan Polres Jakarta Pusat pada dini hari 28 Mei 2011 di Wisma Cendrawasih, Kemayoran, Jakarta Pusat. Operasi penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, AKBP. Muhammad Firman Norsa.
Menagih Janji Akuntabilitas HAM dalam RUU Intelijen Negara 2011
Tgl terbit: Rabu, 08 Juni 2011
Komunitas Korban Kopkamtib mendukung adanya Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara yang menjamin penghargaan nilai-nilai HAM, membuka diri pada ruang pengawasan demokratik dan tunduk pada sistem penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia. Ketiga hal tersebut menjadi ukuran ideal dari berjalannya sistem keamanan nasional, di mana badan-badan intelijen negara terlibat di dalamnya.
Peningkatan Kekerasan Polisi, Penurunan Performa Polri
Tgl terbit: Selasa, 07 Juni 2011
KontraS prihatin dengan peningkatan angka kekerasan Polisi dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Setidaknya telah terjadi 8 kasus tindakan kesewenangan anggota polisi. Tindakan-tindakan ini berupa, diantaranya, tindakan penyiksaan serta penangkapan sewenang-wenang dalam aksi penggerebekan terhadap sejumlah warga Papua di Kemayoran, Senen Jakarta Pusat; penembakan yang tidak sesuai prosedur (salah sasaran) seperti pada operasi teroris oleh Densus 88, penembakan kepada seorang office Boy di Sumut, penembakan salah sasaran pada warga Tangerang, di Jeneponto, Sulawesi Selatan dan di Medan kepada salah satu korban Sholawati (lihat laporan monitoring KontraS).
MENUNTUT TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KEMATIAN JURNALIS SUN TV ALMARHUM RIDWAN SALAMUN
Tgl terbit: Senin, 06 Juni 2011
 Secara praktek, teori peradilan yang mempunyai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terlihat sudah sangat sulit untuk ditemukan dan diterapkan oleh lembaga dan aparat peradilan yang ada saat ini. Keadaan tersebut diperparah oleh lemahnya manajemen perkara di pengadilan. Salah satunya penanganan terhadap kasus penganiayaan hingga terbunuhnya jurnalis SUN TV Ridwan Salamun, yang mana kasusnya di akhiri dengan putusan bebas para terdakwa dari segala tuntutan hukum oleh majelis hakim di pengadilan negeri Tual. Kasus tersebut sekarang berada dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
Ancaman Terhadap Keadilan bagi Cak Munir: Ancaman Keadilan Publik.
Tgl terbit: Minggu, 05 Juni 2011
Rencana Peninjauan kembali terpidana pembunuhan Munir , Polycapus merupakan ancaman bagi Keadilan Munir dan keadilan bagi Publik. Hal ini erat kaitannya dengan Status pembunuhan Munir sampai saat ini masih Gelap dan Posisi polycarpus yang telah mendapatkan putusan PK , dan terbukti menjadi bagian dari pembunuhan berencana terhadap Munir.Â
Pekan Menentang Penghilangan Orang Secara Paksa; Pentingnya Pemaknaan Substansial Keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM PBB
Tgl terbit: Selasa, 31 Mei 2011
Akhir pekan di bulan Mei, terdapat dua momentum penting dalam agenda penegakan HAM, pertama, terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) (20/5). kedua, Pekan Internasional menentang penghilangan orang secara paksa yang jatuh pada ahir minggu di bulan Mei, yaitu pekan untuk mengingatkan publik tentang kasus - kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi di seluruh dunia. Pekan ini sebagai simbol penolakan terhadap praktek penghilangan orang secara paksa di seluruh dunia dan penghargaan atas perjuangan para korban dan keluarga korban.
Aksi Peringatan Hari Internasional Penolakan Tambang Di Kabupaten Madina Memakan Korban Seorang Ibu Ditembak Aparat Brimob Kompi C Polres Tapsel
Tgl terbit: Senin, 30 Mei 2011
KontraS Sumut sangat mengecam keras tindakan arogansi Aparat Brimob Kompi C yang melakukan penembakan terhadap warga Desa Huta Godang, Kecamatan SIABU Kabupaten Mandailing Natal yang akhirnya menyebabkan 1 warga terkena luka tembak senjata anggota Brimob Kompi C Polres Tapsel.
Hukuman Cambuk adalah Bentuk Penyiksaan yang Bertentangan dengan Konstitusi RI
Tgl terbit: Jumat, 27 Mei 2011
KontraS menyayangkan masih berlangsungnya hukuman cambuk yang dilakukan oleh Pemerintah Khusus Istimewa Aceh, meski hal itu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tercatat bahwa hukuman cambuk dilakukan terkait adanya pelanggaran terhadap hukum syariah (qanun) Aceh yang melarang perjudian, dimana pelakunya dijatuhi hukuman masing-masing enam cambukan sementara ratusan orang menontonnya. Data yang diolah KontraS Aceh menunjukkan 31 orang yang mengalami hukuman cambuk sepanjang April hingga Mei 2011. Pelanggaran terhadap 31 orang tersebut didominasi dengan pelanggaran karena perjudian dan tuduhan adanya perbuatan mesum.
Meminta Penjelasan Agenda Konsultasi Publik Pembahasan RUU Intelijen Negara
Tgl terbit: Jumat, 27 Mei 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bermaksud meminta penjelasan resmi terkait agenda konsultasi publik pembahasan Rancangan Undang †Undang Intelijen Negara. Penjelasan ini sangat penting untuk memberikan ruang partisipasi publik dan mengukur sejauh mana kesungguhan DPR RI mendengar aspirasi publik, khususnya para korban pelanggaran HAM masa lalu, yang rata-rata menjadi korban sistem Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa Orde Baru dan kalangan masyarakat sipil pada umumnya. Kopkamtib menjadi sentral politik keamanan Orba. Institusi ini menggunakan pendekatan intelijen militer dalam melaksanakan pelbagai operasi yang pada ujungnya banyak bersinggungan dengan kasus pelanggaran HAM masa lalu, yang hingga kini belum tuntas.
Ungkap Peristiwa Penembakan Aparat Polisi di Palu Sulawesi Tengah
Tgl terbit: Kamis, 26 Mei 2011
KontraS menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban penembakan di Kantor BCA Palu (25/05), khususnya kepada keluarga (alm) Bripda Andi Ibrar Prawiro, (alm) Bripda Januar Yudhistira Pranata Putra. Keduanya sempat dirawat di RSUD Undata Palu. Sedangkan korban Bripda Dedy Anwar dan Bripda Ahyar hingga kini masih dirawat di rumah sakit akibat luka tembak. Mereka saat peristiwa tengah menjalankan tugas pengamanan di tempat kejadian peristiwa, jl. Emy Saelan Kota Palu.
Memastikan Proses Hukum Terhadap Pelaku Penyiksaan Roli dan Wandi
Tgl terbit: Kamis, 26 Mei 2011
Melalui surat ini, kami bermaksud memastikan berlanjutnya proses hukum terhadap pelaku penyiksaan Sdr. Roli dan Sdr. Wandi (selanjutnya disebut korban) dan meminta penjelasan terkait proses hukum terhadap pelaku tersebut. Berdasarkan keterangan yang kami terima, proses penyiksaan terjadi sejak proses penangkapan, yaitu pada tanggal 10 Juli 2010 di Baturaja Sumatera Selatan.
21 Tahun IDAHO, Kekerasan Dan Diskriminasi Masih Mendera LGBTIQ
Tgl terbit: Senin, 23 Mei 2011
17 Mei 2011, seluruh dunia memperingati 21 tahun diperingatinya hari international melawan homophobia atau yang secara internasional dikenal dengan International Day Against Homophobia (IDAHO). Pada 17 Mei 1990 World Health Organization (WHO) - Badan Kesehatan Dunia secara resmi menyatakan bahwa homoseksual bukan penyakit/gangguan kejiwaan. Di Indonesia melalui Kementerian Kesehatan pada 1993 di dalam Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa (PPDGJ) III juga mengeluarkan homoseksual dari klasifikasi sebagai gangguan jiwa/penyakit. Keputusan ini menjadi rujukan bagi para dokter, psikiatri maupun psikolog di Indonesia maupun dunia.
13 Tahun Reformasi, Apa Harapan Untuk Papua?
Tgl terbit: Senin, 23 Mei 2011
Pasca penggabungan Papua (dahulu Irian Jaya) kedalam wilayah NKRI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, praktis kondisi di tanah papua tidak pernah kondusif. Berbagai bentuk pelanggaran HAM berdimensi Sipil Politik maupun Ekonomi, Sosial dan Budaya terus terjadi dan berulang. Bahkan memasuki usia reformasi yang ke †13, tidak ada perubahan signifikan di tanah Papua. Meski pemerintah pusat berusaha memperbaiki kondisi Papua dengan melahirkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, namun kebijakan ini tidak banyak menolong masyarakat Papua keluar dari berbagai persoalan, justru sebaliknya memunculkan persoalan baru, seiring maraknya aksi protes warga Papua yang menilai pelaksanaan Otsus telah gagal.
Persidangan Tragedi Cikeusik Mengkriminalisasi Korban dan Terancam Gagal Untuk Mengungkap Dalang dan Penyandang Dana Penyerangan terhadap Ahmadiyah Cikeusik
Tgl terbit: Minggu, 22 Mei 2011
Persidangan para terdakwa penyerangan warga ahmadiyah di Cikeusik, pandeglang, Banten telah mamasuki pemeriksaan saksi-saksi mengenai fakta-fakta penyerangan. Jaksa penuntut umum telah mendakwa para terdakwa secara berlapis sesuai dengan level keterlibatan para terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.
13 Tahun Kejatuhan Orde Baru (Soeharto): Gugurnya Amanat Reformasi untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Sabtu, 21 Mei 2011
13 tahun Jatuhnya Orde Baru kami menilai telah terjadi upaya sistematis untuk menggugurkan amanat reformasi. Penegakan supremasi hukum dan pengadilan terhadap Presiden Soeharto dan kroni †kroninya adalah dua dari enam amanat reformasi yang sampai saat ini tidak diselesaikan. Kegagalan pemerintah menyelesaikan kasus †kasus pelanggaran HAM dan Korupsi, Kolusi, Nepotisme yang terjadi di masa pemerintahan Soeharto adalah indikator terkuat kegagalan pemerintah menjalankan amanat reformasi.
Evaluasi Segera Kinerja Densus 88
Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2011
KontraS menyesalkan aksi brutal yang kembali dilakukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri pada peristiwa Sukoharjo 14 Mei 2011. Pada peristiwa itu, setidaknya satu warga sipil (Nur Iman, pedagang angkringan) dan 2 terduga teroris (Sigit Qordhowi dan Hendro Yunianto) ditemukan tewas setelah terjadi kontak senjata. Tewasnya satu orang warga sipil merupakan kecerobohan elementer yang tidak bisa ditolerir. Kecerobohan ini merupakan ujung dari ketidakprofesionalan Densus 88 untuk dapat mengindentifikasi pihak-pihak mana saja yang kemungkinan besar berada di tempat kejadian peristiwa (TKP).
BAHAYA DAN ANCAMAN PELANGGARAN HAM SERTA KEBEBASAN SIPIL DALAM PENERAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG INTELIJEN NEGARA
Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2011
Dalam perjalanan reformasi di Indonesia yang membawa beberapa perubahan, sector yang nyaris luput dari penataan ulang adalah Intelijen Negara. Padahal berubahnya system politik Negara dari pendekatan militeristik dan otoritarian menuju Demokrasi dan penghormatan HAM sepantasnya juga merubah paradikma, peran, fungsi, dan structural Intelijen Negara. Secara umum ada tiga alasan yang mendasari mengapa RUU untuk Intelijen Negara tersebut sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan penerapanya di Indonesia ;
Temuan dan Rekomendasi Penyelesaian Kasus Kekerasan TNI di Kebumen
Tgl terbit: Minggu, 15 Mei 2011
Paska terjadi kekerasan di Kebumen pada 16 April 2011, KontraS melakukan pencarian fakta atas peristiwa kekerasan yang terjadi di Kebumen. Pencarian fakta tersebut dilakukan khusus di desa Setrojenar, kecamatan Bulus pesantren dimana peristiwa kekerasan terjadi. Tim pencari fakta ini menemukan sejumlah saksi (11 orang) yang melihat langsung dan menjadi korban dari tindak kekerasan pada saat, sebelum dan sesudah peristiwa terjadi.
13 Tahun Peristiwa Trisakti dan Mei 1998 Impunitas oleh Otoritas Politik dan Pemerintahan (DPR RI dan Presiden RI)
Tgl terbit: Rabu, 11 Mei 2011
Momentum 13 Tahun Peristiwa Trisakti 1998 dan Mei 1998 semakin meneguhkan "kemacetan luar biasa" dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Mekanisme judicial melalui pengadilan HAM tidak dapat dilaksanakan karena minimnya komitmen politik legislatif (DPR) dan Eksekutif (Presiden
Mengungkap Kebenaran, Menata Masa Depan: Integrasi Pengalaman Korban Tragedi Mei 1998 dalam Pendidikan Sejarah Nasional Bangsa Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 11 Mei 2011
Integrasi pembelajaran dari Tragedi Mei 1998 di dalam pendidiklan sejarah nasional Indonesia adalah langkah krusial untuk memastikan kejadian serupa tidak berulang di masa mendatang. Langkah ini juga penting untuk memasktikan arah agenda reformasi Indonesia, yaitu untuk pemenuhan hak-hak korban dan penghormatan yang lebih utuh terhadap hak-hak asasi manusia sebagai bagian tidak terpisahkan dari meraih mimpi menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hal ini diingatkan oleh komunitas korban dan jaringan advokasi untuk pelanggaran HAM dalam temu media di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 11 Mei 2011 dalam rangka peringatan 13 tahun Tragedi Mei 1998.
Profesi Jurnalis dalam bekerja dilindungi oleh Undang-Undang dan Hak Menyampaikan Pendapat Dilindungi oleh Konstitusi
Tgl terbit: Senin, 09 Mei 2011
Belum usai penyelesain kasus tindak kekerasan terhadap jurnalis saat meliput dari mulai kasus, pengeroyokan terhadap jurnalis Metro TV, Harian Media Alkairaat, Hendri Syahputra Hasibuan, stringer SCTV yang bertugas di Kabupaten Padanglawas Utara, Sumatera Utara, yang diduga dipukul oleh sejumlah oknum Brimob bersenjata laras panjang dan satpam PT Wonorejo Perdana.
Ratifikasi Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa: Bukti Komitmen Pemerintah Terhadap Penegakan HAM
Tgl terbit: Jumat, 06 Mei 2011
Pada tanggal 23 November 2010, Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa resmi diberlakukan setelah Irak menjadi negara ke 20 yang meratifikasi konvensi tersebut. Indonesia sendiri sebelumnya telah menandatangani Konvensi ini melalui Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa pada tanggal 27 September 2010. Langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini tentunya patut untuk diapresiasi.
Pernyataan Terbuka KontraS untuk ASEAN “Mandeknya Kasus Masa Lalu, Mundurnya Kebebasan Sipil”
Tgl terbit: Selasa, 03 Mei 2011
Sehubungan dengan dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta pada 4-6 Mei 2011, KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) meminta perhatian Negara-negara anggota ASEAN untuk lebih serius memperhatikan dan membahas agenda dan situasi Hak Asasi dan kebebasan dasar di Negara-negara anggota ASEAN. Hal ini sejalan dengan semangat Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dimana prinsip hokum dan penghormatan hak asasi menjadi salah satu prinsip yang harus ditaati.
Mendesak Investigasi dan Koreksi terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Jember
Tgl terbit: Selasa, 03 Mei 2011
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan) telah memperoleh pengaduan terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh dua oknum Polsek Mumbulsari, Suprayitno dan Dana Wildan Fathoni terhadap korban, Andi Irawan bin Abdur Rosyid (35 tahun) yang beralamat di dusun Curah Laos, Desa Lampeji, Kec. Mumbulsari kab. Jember. Dugaan penyiksaan tersebut dilakukan sepanjang proses pemeriksaan sdr Andi Irwan yang saat itu diduga dikenakan pasal 362 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
Mendesak sanksi hukum yang seimbang dan manusiawi
Tgl terbit: Senin, 02 Mei 2011
KontraS (Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan) telah menerima pengaduan dari sdr Roham Djunaedi berpangkat Koptu/638776 bertugas di Tegal yang memperoleh hukuman 5 bulan penjara dari Mahmilti (Mahkamah Militer Tinggi) II-10 Semarang. Pengaduan ini terkait tuduhan melakukan fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap sdr Bambang Sulistyono, SE selaku salah satu pejabat PLN (Pelayanan Listrik Negara).
Mendesak Investigasi dan Koreksi terhadap Hakim di Mahmilti II-1- Semarang
Tgl terbit: Senin, 02 Mei 2011
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) telah menerima pengaduan dari sdr Roham Djunaedi berpangkat Koptu/638776 bertugas di Tegal yang memperoleh hukuman 5 bulan penjara dari Mahmilti (Mahkamah Militer Tinggi) II-10 Semarang terkait tuduhan melakukan fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap sdr Bambang Sulistyono, SE selaku salah satu pejabat PLN (Pelayanan Listrik Negara). Tuduhan tersebut diawali dengan adanya tindakan Koptu Rohman yang berkirim surat kepada Manajer PLN APJ (Area Pelayanan Jaringan) Pekalongan terkait kebijakan pasang baru listrik, General Manajer PLN (Pelayanan Listrik Negara) Distribusi Jawa Tengah yang berisi permohonan klarifikasi atas tindakan sdr Bambang Sulistyono atas pengaduan kepada DANREM (Komandan Resort Militer) 071-Wijaya Kesuma atas perbuatan tercela kepada sdr Rohman dan surat ketiga kepada Presiden Republik Indonesia yang berisi permohonan klarifikasi di Media Cetak dan Elektronik perihal biaya pasang baru listrik yang tidak transparan dan tanpa rincian biaya.
Mendesak Proses Hukum terhadap pelaku penembakan
Tgl terbit: Senin, 02 Mei 2011
KontraS mengecam terjadinya penembakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Moanemani kepada salah satu warga sipil bernama Dominikus Auwe pada 13 April 2011 di Moanemani, Papua. Peristiwa ini menunjukkan perilaku sewenang-wenang aparat penegak hukum yang seharusnya memberi pelayanan dan pengayoman bagi masyarakat sipil. Peristiwa ini juga menunjukkan sikap anggota Polri yang tidak profesional karena menggunakan kekuatan yang berlebihan dengan menembak warga sipil secara sewenang-wenang di dalam kantor Polres Moanemani.
"Pemeriksaan Intensif, Pengamanan dan Penyelidikan Intelijen Merusak dan Membajak Sistem Penegakan Hukum"
Tgl terbit: Senin, 02 Mei 2011
Semua sepakat bahwa untuk mengantisipasi ancaman terhadap keamanan nasional sangat diperlukan dan dibutuhkan peran intelijen. Tetapi patut diingat adalah jangan sampai upaya antisipasi tersebut mengancam dan membatasi ruang gerak warga negara. Intelijen sebagai institusi negara merupakan institusi yang seharusnya mengedepankan kepentingan negara dibandingkan kepentingan penguasa. Intelijen harus tetap pada relnya sebagai institusi yang memberikan peringatan dini (early warning) dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara, selain itu intelijen juga harus bisa memberikan analisa-analisa dan atau penilaian intelijen (intelligence asssesment) yang akurat terhadap berbagai isu strategis.
Mendesak Koreksi Terhadap Putusan Banding Nomor 324/PID/2009 PT.DKI Atas Nama Terdakwa Khoe Seng Seng
Tgl terbit: Senin, 02 Mei 2011
Melalui surat ini, kami bermaksud menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Khoe Seng Seng alias Aseng selaku terdakwa yang telah divonis pidana selama 6 bulan penjara dalam perkara Nomor 1591/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim dan selanjutnya dikuatkan dalam putusan tingkat banding Nomor 324/PID/2009/PT.DKI.
May Day 2011: Hak Buruh adalah Hak Asasi yang Wajib dipenuhi Negara
Tgl terbit: Minggu, 01 Mei 2011
KontraS (Komisi untuk Orang dan korban tindak kekerasan) mengucapkan selamat merayakan 'May Day 1 Mei' kepada seluruh kaum buruh atau pekerja. Hari buruh ini merupakan simbol gerakan masyarakat atas hak-haknya sebagai pekerja
Pengusutan atas dugaan tindakan diskriminasi dalam proses pemeriksaan perkara
Tgl terbit: Jumat, 29 April 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekeraran (KontraS) telah memperoleh pengaduan terkait kasus diskriminasi terhadap I Wayan Sukaja. S.Sos. (41) dengan Alamat Banjar dinas Bugbugan, Desa keluharan Marga Dajan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan Bali.
Mendesak pemeriksaan atas dugaan penangkapan sewenang-wenang dan tindakan penyiksaan
Tgl terbit: Jumat, 29 April 2011
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) telah menerima pengaduan dari Hermanus Riupassa tentang tindakan penyiksaan yang dialaminya selama pemeriksaan di Mapolres Perigi Lima dan Polsek Tulehu selama penyidikan. Dugaan tindakan penyiksaan dilakukan oleh penyidik pada saat pemeriksaan terkait dugaan Hermanus sebagai pelaku pembunuhan berencana dan beberapa oknum polisi yang melakukan penangkapan.
Peluncuran Publikasi dan Briefing Perpolisian yang Baik: Instrumen, Model danPraktik
Tgl terbit: Kamis, 28 April 2011
Polisi di seluruh dunia memegang peranan penting dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat.Ini berarti bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pekerjaan mereka sangatlah penting.“Perpolisian yang Baik: Instrumen, Model dan Praktik” menanggapi tuntutan ini, dengan tujuan untuk meningkatkan budaya pemolisian yang baik berdasarkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik internasional, regional dan nasional.
Tindak Kekerasan Disekitar Pemulihan PSSI
Tgl terbit: Kamis, 28 April 2011
Menyimak perkembangan situasi yang terjadi dalam proses pemilihan Pengurus PSSI, bersama ini KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), ICW (Indonesian Corruption Watch), dan KOMPAK (Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi), menyatakan hal-hal sebagai berikut:
Pemindahan Makam (Alm) Letkol (Pnb) Heru Atmodjo
Tgl terbit: Rabu, 27 April 2011
Kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan pemindahan pemakaman jenazah Almarhum (Alm) Letkol (Pnb) Heru Atmodjo dari Taman Makam Pahlawan (TPM) Kalibata. Alm Heru Atmodjo adalah penerima Gelar Bintang Gerilya karena perjuangannya di masa perang kemerdekaan. Semasa hidupnya Alm Heru Atmodjo juga pernah bertugas dalam pembebasan Irian Barat dan Penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta dan DI TII
AGENDA KOMISI 1 DPR RI; IMPUNITAS TERSELUBUNG
Tgl terbit: Kamis, 21 April 2011
Upaya impunitas terselubung terhadap kasus - kasus pelanggaran HAM berat semakin menguat, hal ini diantaranya terlihat dari agenda Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesai (DPR RI) ke Amerika Serikat (AS), salahatu agenda kunjungan tersebut dimaksudkan meminta pencabutan pencekalan Visa Wakil Menteri Pertahanan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin ke AS, dengan alasan tuduhan dugaan pelanggaran HAM berat terhadap Sjafrie Sjamsoeddin tidak berdasar (sebagaimana diberitakan Harian Kompas, 16 April dan beberapa media online). Agenda ini memperpanjang impunitas kasus †kasus pelanggaran HAM berat, setelah sebelumnya Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No Nomor 3/P Tahun 2010, Khususnya Terhadap Pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai Wakil Menteri Pertahanan.
Perkembangan Kasus Penembakan Warga Kebumen Jawa Tengah Oleh TNI AD
Tgl terbit: Kamis, 21 April 2011
Ditengah maraknya opini dari TNI yang tetap bersikukuh menyatakan bahwa tindakan TNI melakukan penembakan sudah sesuai prosedur, tidak ada pelanggaran dan stigma perusuh yang diberikan kepada warga. KontraS mencatat hingga hari ini (21/4) ada beberapa perkembangan terkait kasus penembakan warga Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang patut mendapatkan perhatian media dan publik
Proses Peradilan Seimbang dan Imparsial dalam Peristiwa Kebumen
Tgl terbit: Rabu, 20 April 2011
Kami menyesalkan terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI AD terhadap sejumlah warga petani kawasan Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada 16 April 2011. Penyerangan tersebut menyebabkan 6 orang warga terkena luka tembak dan 8 orang terluka karena penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI AD.
“Dalam Kasus-kasus SARA: Tekanan, Teror dan Intimidasi massa mengancam Independensi Hakim dan Wibawa Peradilan”
Tgl terbit: Rabu, 20 April 2011
Peradilan terhadap kasus-kasus intoleransi, terorisme dan kekerasan SARA, berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Tekanan, teror dan intimidasi massa telah dan berpotensi mengancam independensi hakim dan wibawa peradilan. Persidangan gagal mengungkap kebenaran materiil serta mengungkap peran-peran pelaku kekerasan di masyarakat dan vonis yang ringan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan atas nama agama.
Mendesak Pemulihan Situasi dan Memastikan Penghukuman Untuk Penembak Warga Kebumen
Tgl terbit: Rabu, 20 April 2011
Sejak peristiwa yang terjadi di Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (16/4), praktis hingga saat ini belum ada kepastian hukum untuk warga masyarakat. Sebaliknya, warga yang mengalami penyerangan yakni 6 orang luka tembak dan 8 orang terluka karena penganiayaan yang dilakukan oleh TNI AD. Saat ini 5 warga telah ditetapkan sebagai tersangka dan 4 diantaranya resmi ditahan oleh Polres Kebumen dengan tuduhan pasal 170 KUHP.
Negara Tak Kunjung Terusik: Laporan HAM Peristiwa Cikeusik
Tgl terbit: Selasa, 19 April 2011
Kami telah melakukan pemantauan terhadap peristiwa penyerangan kepada kelompok massa kepada Jamaah Ahmadyah di Cikeusik, Minggu 6 Februari 2011. Kami telah menemukan adanya bukti tindak pelanggaran HAM, akibat kegagalan negara untuk melakukan mekanisme pencegahan terjadinya tindak kekerasan. Beberapa aparat dari beberapa institusi negara sebenarnya telah mengetahui potensi terjadinya kekerasan. Peristiwa Cikeusik ini mengakibatkan berbagai kerugian materiil dan immateriil yang amat besar, seperti jatuhnya korban jiwa (extra judicial execution), korban luka dan cidera serius, sejumlah kerusakan harta benda dan teror terhadap komunitas minoritas; baik di tempat kejadian maupun komunitas serupa di tempat-tempat lain di Indonesia. Negara berkewajiban untuk memberikan pemulihan hak, baik berupa kompensasi material maupun pemulihan yang bersifat imaterial kepada korban yang mengalami penderitaan.
Tindak Kekerasan TNI kepada Petani di Kebumen Ancaman Serius Reformasi TNI
Tgl terbit: Minggu, 17 April 2011
Kami mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI AD terhadap  sejumlah warga petani kawasan Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (16/4). Berdasarkan laporan sementara warga, 6 orang warga yang tertembak dan 4 orang warga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI. Semua korban yang luka-luka dirawat di RSUD Kebumen. Sementara 7 orang dimintai keterangan oleh polisi. Warga petani mengalami ketakutan karena ancaman intimidasi. Informasi ini masih didalami karena ases masyarakat sipil untuk mendapatkan informasi sangat terbatas.
BOM CIREBON: TANTANGAN POLRI UNTUK MEMPERKUAT FUNGSI PENEGAKAN HUKUM
Tgl terbit: Sabtu, 16 April 2011
KontraS mengecam kembali terjadinya peledakan bom pada Jum'at 15 April 2011 di Mesjid Polres Cirebon yang mengakibatkan 1 orang meninggal dan 28 orang luka-luka termasuk Kapolres Cirebon. KontraS memandang tindakan bom bunuh diri ini adalah sebuah tindakan yang tidak beradab dan tidak manusiawi. Teror bom ini menimbulkan situasi tidak aman dan kekhawatiran bagi masyarakat. KontraS menyatakan keprihatinan dan duka cita kepada keluarga besar Polri atas terjadinya peristiwa ini.
Kemunduran Peradilan dalam Pengungkapan Penyiksaan
Tgl terbit: Rabu, 13 April 2011
KEMUNDURAN PERADILAN DALAM PENGUNGKAPAN PENYIKSAAN Pada tanggal 16 Maret 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan putusan Mahkamah Agung Nomor 1010K/Pdt/2009 terkait dengan gugatan beberapa organisasi Hak Asasi Manusia atas beberapa peristiwa penyiksaan yang selama ini terjadi di Indonesia. Mahkamh Agung menolak permohonan kasasi dari Para pemohon dikarenakan alasan-alasan permohonan tidak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung memandang bahwa pemohon kasasi tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 dan 3 Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok sebagai dasar atau pedoman untuk memeriksa gugatan yang menggunakan legal standing.
Bahas RUU Intelijen di Daerah
Tgl terbit: Minggu, 10 April 2011
KontraS Sulawesi mendukung rencana diadakannya UU Intelijen sebagaimana yang menjadi agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Sudah saatnya Indonesia memiliki aturan perundang-undangan dibidang Intelijen. Pengaturan ini seharusnya menjadi penyempurnaan atas dua hal; pertama, penyempurnaan atas lembaga intelijen yang sejauh ini tidak memiliki aturan setingkat UU. Dengan aturan setingkat UU seharusnya mengatur sejumlah hal seperti tata kelola pengorganisasian dan pengawasan dari kerja Intelijen.
Perspektif Yuridis Kasus Batalyon 744
Tgl terbit: Sabtu, 09 April 2011
Beberapa pekan terakhir, perhatian publik NTT tertuju pada kasus Batalyon 744. Betapa tidak, satuan TNI yang bermarkas di Tobir, Kabupaten Belu ini diduga telah melakukan pelanggaran HAM yang berakibat adanya korban mati, korban luka, korban terintimidasi dari kalangan sipil. Â Sejumlah diskursuspun dibangun oleh berbagai kalangan baik lewat forum-forum diskusi, perayaan, termasuk diskusi media.
Tiga Belas Tahun Setelah Kejatuhan Soeharto: Impunitas dalam Kejahatan HAM yang Berat Masih Berlaku
Tgl terbit: Kamis, 07 April 2011
Impunitas dalam Kejahatan HAM yang Berat Masih Berlaku Jakarta, 7 April †ICTJ dan KontraS saat ini merilis laporan yang membahas berbagai upaya penanganan pelanggaran HAM yang berat oleh negara sejak jatuhnya rejim Orde Baru Soeharto. Kajian dalam laporan tersebut menemukan adanya kegagalan sistematis dalam upaya negara untuk mencapai kebenaran atau pertanggungjawaban, terutama untuk kejahatan yang paling serius.
Kekerasan yang Meningkat terhadap Kelompok-Kelompok Keagamaan Menuntut Tindakan Pemerintah Pusat
Tgl terbit: Rabu, 06 April 2011
Pemerintah Indonesia harus berbuat lebih untuk menghentikan meningkatnya jumlah peristiwa kekerasan, intimidasi, gangguan dan diskriminasi terhadap minoritas-minoritas keagamaan, kata sekelompok organisasi hak-hak manusia Indonesia dan internasional hari ini.
RUU Intelijen Harus Belajar dari Peran Intelijen di Kasus-kasus Pelanggaran HAM masa lalu
Tgl terbit: Selasa, 05 April 2011
KontraS merespon positif rencana pembahasan RUU Intelijen sesuai Prolegnas 2011. Namun demikian hadirnya draf naskah Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara perlu berkaca pada akuntabilitas kasus-kasus planggaran HAM masa lalu. Dalam catatan KontraS ujung pangkal ruwetnya akuntabilitas intelijen kita dapat dimulai dari penelusuran praktik-praktik kebijakan intelijen di masa Orde Baru.
Status Hukum 13 Korban Penculikan Periode 1997 - 1998
Tgl terbit: Senin, 04 April 2011
Sepanjang tiga belas (13) tahun penyelesaian kasus Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998 terus mengalami stagnasi. Presiden, Jaksa Agung dan sejumlah institusi pemerintah terkait lainnya belum menindaklanjuti hasil penyelidikan Pro Justisia Komnas HAM (2006) dan Empat Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI (2009) untuk kasus ini.
Pernyataan Sikap Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) Atas Janji Walikota Denhaag untuk membuat “Munir Straat”
Tgl terbit: Rabu, 30 Maret 2011
Pada tanggal 26 Maret 2011, saat menghadiri “Movies That Matter Festival 2011”, yang diselenggarakan oleh Amnesty International. Direktur Movies That Matter, Taco Ruighaver, menyampaikan kepada Suciwati bahwa walikota Den Haag, Jozias Van Aartsen, berjanji akan membuat jalan Munir (Munir Straat) sebagai bentuk penghormatannya terahdap aktifitas yang dilakukan oleh Munir untuk memajukan Hak Asasi Manusia selama ini. Sebelumnya beberapa orang Indonesia yang diabadikan menjadi jalan di kota-kota Belanda antara lain R.A Kartini, Sutan Syahrir dan Muhammad Hatta.
Tindakan Brutal Yonif TNI 744 / SYB di Kabupaten Belu Harus di Bawa Ke Proses Hukum yang Berstandar HAM
Tgl terbit: Selasa, 29 Maret 2011
Kami mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menangani kasus ini segera menggunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan UU 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Kami menilai, sejauh ini Komnas HAM telah gagal memainkan peran untuk terwujudnya penghukuman yang efektif terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh anggota TNI.
Koalisi Advokasi RUU Intelijen
Tgl terbit: Senin, 28 Maret 2011
Koalisi Advokasi RUU Intelijen Parlemen bersama pemerintah berencana mengesahkan draft RUU Intelijen Negara menjadi Undang-Undang Intelijen pada 2011. Melalui rangkaian pembahasan yang telah dilakukan parlemen dan pemerintah, draft RUU Intelijen telah mengalami beberapa perubahan.
Toili: Contoh Buruknya Kebijakan Pemerintah Terhadap Petani
Tgl terbit: Senin, 28 Maret 2011
Pemerintah tidak mampu memberikan solusi konkrit dan nyata untuk menyelesaikan penyerobotan tanah petani di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dan PT Berkat Hutan Pustaka (BHP), namun sebaliknya pemerintah melalui aparat kepolisian dan birokrasi pengadilan justru mengkriminalkan para petani dan pendampingnya.
Mempertanyakan Keterlibatan Anggota TNI di Kongres PSSI
Tgl terbit: Minggu, 27 Maret 2011
KontraS mempertanyakan keberadaan sejumlah anggota TNI di Kongres PSSI, termasuk sejumlah orang dengan ciri-ciri berbadan tegap berambut 'cepak' dengan menggunakan identitas khas tertentu--sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media.
Negara Gagal Berikan Jaminan Hak Atas Tanah 
dan Tempat Tinggal Untuk Rakyat Negara Gagal Berikan Jaminan Hak Atas Tanah dan Tempat Tinggal Untuk Rakyat
Tgl terbit: Minggu, 27 Maret 2011
Penggusuran, penyerobotan tanah dan pengusiran paksa, belakangan ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat dari berbagai latar belakang termasuk pensiunan pegawai negara bahkan purnawirawan TNI sekaligus mantan pejuang kemerdekaan sering kali menjadi korban dan potensial korban pengambilan paksa tanah dan tempat tinggal oleh negara.
Dukungan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat
Tgl terbit: Jumat, 25 Maret 2011
Menjadi perhatian dan keprihatinan kami semua, bahwa politik Hak Asasi Manusia (HAM) akhir †akhir ini semakin menunjukan kemunduran (Defisit), khususnya politik HAM untuk dukungan penyelesaian kasus †kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu (sebelum di Undangkan Undang †Undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).
Perlindungan dan Jaminan Kebebasan Sipil dalam RUU Intelijen Negara
Tgl terbit: Rabu, 23 Maret 2011
KontraS tetap mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk memasukkan gagasan hak asasi manusia dalam RUU Intelijen Negara pada Program Legislasi Nasional 2011. Mengingat dalam kurun waktu 6 tahun terakhir draf RUU Intelijen Negara banyak mengalami modifikasi format; namun miskin ruang penegakan hak asasi manusia, khususnya pada jaminan perlindungan kebebasan sipil. Tentu saja, modifikasi itu dilakukan dengan tujuan untuk menyelaraskan kerja-kerja intelijen dengan prinsip-prinsip demokratik. Di mana peran, fungsi, koordinasi
Soal Pencabutan IMB GKI Taman Yasmin oleh Walikota Bogor
Tgl terbit: Selasa, 22 Maret 2011
Kami, lembaga dan individu yang namanya tercantum di bawah ini menyatakan menolak Surat Keputusan Walikota Bogor tanggal 11 Maret 2011 perihal Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar, Kec. Bogor Barat Kota Bogor. Keputusan tersebut selain bertentangan dengan UUD 1945, juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum. Surat Keputusan tersebut juga merupakan pembangkangan terhadap keputusan pengadilan yang telah menyatakan IMB GKI Taman Yasmin sah dan legal.
Somasi Terbuka atas Penyelidikan Kasus 1965/1966 Somasi Terbuka atas Penyelidikan Kasus 1965/1966
Tgl terbit: Kamis, 17 Maret 2011
Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat. Dan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 huruf a-g (huruf 1-4) UU N0 26 Tahun 2000, Komnas HAM berwenang untuk; menerima laporan, memanggil pihak pengadu atau pihak yang diadukan, memanggil saksi, meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian, memanggil pihak terkait dan atas perintah penyidik dapat melakukan pemeriksaan surat, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan setempat; rumah, pekarangan, bangunan dll, mendatangkan ahli
Penyiksaan dan Pembunuhan terhadap Charles Mali
Tgl terbit: Rabu, 16 Maret 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) telah memperoleh pengaduan terkait penyiksaan yang berakibat pada hilangnya nyawa seorang pemuda di Futubenao- Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Korban bernama Charles Mali (24 tahun). Diduga korban meninggal setelah mengalami penyiksaan bersama 5 (enam) pemuda lainnya di Markas Yonif 744/Satya Yudha Bhakti (SYB) Tobir, Kecamatan Tasifeto Timur pada hari minggu, 13 Maret 2011.
Teror Bom adalah Ancaman Serius 
Demokrasi di Indonesia Teror Bom adalah Ancaman Serius Demokrasi di Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 16 Maret 2011
Teror Bom di Komunitas Utan Kayu yang ditujukan kepada Ulil Abshar Abdalla, sebagai salah satu bentuk-bentuk terkeji pembungkaman terhadap perjuangan HAM dan keberagaman di Indonesia. Ledakan bom pada Selasa 15 Maret 2011 telah menyebabkan seorang warga dan 3 anggota aparat keamanan cidera, bahkan ada yang menjadi cacat seumur hidup.
Pengeboman dan Ancaman terhadap Pluralitas Bangsa
Tgl terbit: Selasa, 15 Maret 2011
Hari ini, selasa 15 Maret 2011, masyarakat Indonesia telah dikejutkan dengan adanya peledakan Bom dikantor JIL (Jaringan Islam Liberal). Bom tersebut dimasukkan dalam sebuah bingkisan berbentuk parcel diterima oleh resepsionis di studio 68H di Jl. Utan kayu. Bingkisan tersebut telah dikirimkan sejak pagi hari pukul 10.00 wib dan meledak pada sore hari sekitar pukul 16.15 wib.
RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Legitimasi Perampasan Tanah dan Tindakan Kekerasan
Tgl terbit: Senin, 14 Maret 2011
Lima tahun lalu, kita dikejutkan dengan dikeluarkannya Perpres No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum kemudian dirubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006. Rupanya tidak hanya berhenti disitu, pemerintah justru meningkatkan dasar hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum menjadi Rancangan Undang †Undang tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (RUU PTUP). Lebih tragis lagi, pada bagian ketiga khususnya Pasal 11 dan 12, RUU PTUP membuka lebar peran dan legitimasi swasta untuk turut mengambil tanah masyarakat atas nama kepentingan umum.
"Presiden dan Parlemen Harus Evaluasi TNI terkait Pelanggaran terhadap Ahmadiyah"
Tgl terbit: Senin, 14 Maret 2011
Tentara Nasional Indonesia diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU No 34/2004 Tentang TNI, terkait dengan kterlibatan mereka dalam berbagai aksi Pemerintah Daerah menyikapi kelompok Ahmadiyah, di beberapa tempat di Jawa Barat. Tindakan ini mncerminkan masuknya TNI dalam ranah politik dan penegakan hukum, yang notabene bertentangan dengan Pasal 2 huruf c (tentara nasional yang bertugas demi kepentingan Negara di atas kepentingan daerah, suku, golongan atau ras) dan huruf d (tentara yang tidak berpolitik serta mengikuti kebijakan politik Negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, ketentuan hukun nasional dan internasional yang sudah diratifikasi).
Meminta Polres Bogor Memberikan Perlindungan Bagi Jemaat GKI Yasmin
Tgl terbit: Sabtu, 12 Maret 2011
Kami mendapatkan informasi perihal surat yang disampaikan Kapolres Bogor kepada Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonsia (GKI) Jl. Pengadilan No.35 bernomor B/1226/III/2011/Polres Bogor Kota Perihal Saran dan Himbauan Tertanggal 11 Maret 2011 yang pada intinya menyampaikan himbauan bahwa :”4. ... dapatlah kiranya pimpinan GKI untuk menghimbau kepada para jemaatnya agar tidak melakukan ibadah di tempatâ€tempat yang dilarang oleh Pemerintah dan disarankan kegiatan kebaktian dilakukan di tempat lain seperti di Gedung Harmony Yasmin Centre ...”.
KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMBENTUKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TENTANG PELARANGAN AKTIVITAS JEMAAH AHMADIYAH INDONESIA DI BERBAGAI DAERAH
Tgl terbit: Jumat, 11 Maret 2011
Pasca bentrokan di Cikeusik awal Februari 2011 lalu, pro dan kontra penolakan Ahmadiyah semakin memanas. Aksi demonstrasi massa sampai rapat-rapat di Gedung DPR sibuk membahas polemik tersebut, hingga perkembangan terakhir yaitu beberapa kepala daerah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang intinya melarang aktivitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di daerahnya.
AKSI DAMAI KAMISAN Ke-200 PENEGAKAN HUKUM HAM NOL BESAR
Tgl terbit: Kamis, 10 Maret 2011
Gerakan prodemokrasi ’98 dengan beberapa agenda reformasinya telah berhasil melengserkan pemerintahan orde baru yang kita kenal otoriter, koruptif, dan militeristik. Gerakan Prodemokrasi ‘98 pulalah yang mengantarkan korban/keluarga korban pelanggaran HAM terus bersuara menuntut dituntaskannya berbagai kasus pelanggaran HAM. Namun suara korban/keluarga korban yang telah disampaikan langsung kepada para wakil rakyat di DPR dari periode ke periode, para penegak hukum di lembaga terkait, dan beberapa Presiden yang berkuasa silih berganti, tidak pernah mereka dengar.
Meminta Partai Demokrat untuk Tidak Berkoalisi Dengan Partai Politik yang Tidak Pro Terhadap Agenda Penegakan HAM
Tgl terbit: Rabu, 09 Maret 2011
Kami, korban dan keluarga korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan kekecewaan yang mendalam atas perkembangan politik yang terjadi akhir-akhir ini. Kami mengangkap situasi yang makin mengkhawatirkan, dimana situasi politik ini berkembang pada posisi tawar kekuasaan di kabinet, yang membuka ruang bagi partai politik yang tidak pro terhadap penegakan hukum dan HAM untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan.
Penyelesaian kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998
Tgl terbit: Rabu, 09 Maret 2011
Kami korban dan keluarga korban Penculikan dan Penghilangan paksa periode 1997/1998 bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) bersama Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) penting menyampaikan, bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga kalinya antara, Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum dan HAM, Bapak Denny Indrayana dengan kami para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.
Kasus Ahmadiyah: Saatnya Penyelidikan Pro Justicia oleh Komnas HAM
Tgl terbit: Selasa, 08 Maret 2011
Seperti diketahui bahwa kasus kebebasan beragama akhir-akhir ini mengundang banyak perhatian orang dari berbagai level masyarakat baik yang pro dan kontra terhadap penanganan kasus tersebut yang dilakukan oleh Komnas HAM. Terkait dengan tragedi Cikeusik, Komnas HAM telah banyak melakukan pemeriksaan dan pemanggilan beberapa orang saksi khususnya dari pihak Ahmadiyah sendiri. Pemeriksaan dan pemanggilan saksi ini merupakan langkah awal bagi Komnas HAM untuk dapat bergerak lebih jauh dalam melakukan penelaahan lebih dalam pada tragedi Cikeusik. Meski banyak pihak-pihak yang menginginkan Komnas HAM untuk tidak terlampau jauh dalam melakukan penanganan kasus Ahmadiyah.
"Kasus kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah adalah kejahatan terhadap kemanusiaan: Komunitas Internasional harus turun tangan"
Tgl terbit: Senin, 07 Maret 2011
Kami yang tergabung dalam Human Rights Working Group -Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia yang beranggotakan sekitar 54 organisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia- bermaksud akan melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah dan kasus-kasus lainnya dalam sidang Dewan HAM PBB ke 16, yang berlangsung pada bulan Maret 2011.
Defisit Politik HAM: Hambatan Akuntabilitas Penegakan Hukum dan HAM
Tgl terbit: Jumat, 04 Maret 2011
Kami, Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM menyatakan kekecewaan yang mendalam atas perkembangan politik yang terjadi akhir-akhir ini. Alih-alih memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM, yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah dan elit politik justru menunjukan kompromi dan bahkan akan memberikan ruang/kesempatan politik bagi mereka yang sepatutnya dimintai pertanggungjawaban atas sejumlah kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
Mendorong Kepastian Hukum Terhadap Bangunan, Tanah dan Segala Aset yang diklaim oleh TNIÂ
Tgl terbit: Jumat, 04 Maret 2011
Kami yang tergabung dalam aliansi Solidaritas Rakyat Korban Okupasi TNI (SROBOT) yang selama ini memiliki perhatian terhadap kasus †kasus berlatar belakang rumah negara, bangunan, tanah dan segala aset yang di klaim oleh TNI mendesak agar institusi TNI tidak menggunakan pendekatan kekerasan, teror dan intimidasi dalam upaya melakukan penertiban. Semestinya, TNI harus menggunakan pendekatan hukum berupa pembuktian kepemilikan dan dokumen †dokumen pendukung lainnya. Sepanjang TNI tidak bisa membuktikan dokumen kepemilikan atas aset maka tidak berdasar sama sekali upaya pengusiran atau pemindahan paksa yang dilakukan.
"Detasemen Anti Anarki: Tidak Efektif Mencegah Kekerasan Massa"
Tgl terbit: Jumat, 04 Maret 2011
Komisi Untuk Orang Hilang Korban tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan pembentukan Detasemen Anti Anarki sebagai upaya untuk mencegah tindakan kekerasan massa, pasca peristiwa Cikeusik, Pandeglang. Kami menilai, upaya untuk mencegah tindakan kekerasan massa ini mestinya dilakukan dengan cara mengevaluasi tindakan yang selama ini telah diambil, memperkuat satuan-satuan kerja/wilayah, mengefektifkan fungsi intelejen internal serta melengkapi anggota Polri melalui pelatihan-pelatihan intensif dan penggunaan kekuatan yang proporsional untuk menghadapi massa yang melakukan tindakan kekerasan. Lebih khusus, Polri semestinya memastikan penghukuman yang maksimal sebagai pelaku kekerasan sebagai upaya efektif untuk menciptakan efek penjeraan kepada pelaku sebagai upaya pencegahan kekerasan yang mungkin terjadi lagi.
Kebebasan Pers Kembali Terbelenggu dengan Tindakan Kekerasan
Tgl terbit: Rabu, 02 Maret 2011
Kemerdekaan terhadap jurnalis masih terbelenggu dan sepertinya tidak ada habisnya. Ini terjadi tanggal 29 Desember 2010 terhadap wartawan Metro TV oleh sekelompok pemuda, aksi kekerasan dilatar belakangi atas kekecewaan terhadap pemberitaan media.
Update Kasus Penyerangan warga Ahmadiyah di Cikeusik
Tgl terbit: Selasa, 01 Maret 2011
Tiga pekan sudah tragedi kemanusiaan di cikeusik berlalu, hingga saat ini Kepolisian telah menetapkan 12 orang tersangka dan telah memeriksa sedikitnya 112 saksi-baik dari masyarakat (103 orang) maupun pihak warga jemaat ahmadiyah (9 orang). Kami mengapresiasi kerja cepat dari kepolisian dalam upaya menuntaskan kasus tersebut.
"Kasus Penghilangan Paksa 1997/1998 belum selesai" "Mereka Belum Kembali"
Tgl terbit: Selasa, 01 Maret 2011
Selama hampir 13 tahun, tak terhitung upaya keluarga korban mencari kejelasan nasib anggota keluarganya yang masih hilang. Sudah berbagai institusi negara yang terkait dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu didatangi untuk segera menuntaskan kasus penghilangan paksa yang terjadi pada periode 1997/1998. Hingga saat ini, 13 orang yang telah diculik belum kembali ke keluarganya mereka.
Hentikan Kriminalisasi terhadap Rakyat di Empat Kecamatan (Lambu, Sape, Langgudu dan Perado Kabupaten Bima, NTB Dan Judicial Review UU Minerba No.4 Tahun 2009, Sekarang Juga!!!
Tgl terbit: Minggu, 27 Februari 2011
Saat ini kita kembali menemukan kenyataan di lapangan bahwa janji Pemerintah dan Kepolisian untuk melakukan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia masih jauh dari kenyataan, jikalau belum bisa dikatan sebagai sebuah retorik kosong (KEBOHONGAN) demi memupuk citra.
Laporan Investigasi KontraS Surabaya Penyerangan Terhadap Yayasan Pondok Pesantren Islam (YAPI) Al Ma’hadul Islam, Beji - Pasuruan pada 15 februari 2011
Tgl terbit: Selasa, 22 Februari 2011
Pada sekitar pukul 12.00, petugas kepolisian menghubungi pihak YAPI untuk menawarkan pengamanan di sekitar lokasi YAPI dengan mengirim beberapa pleton petugas kepolisian. Karena tidak ada informasi terkait adanya ancamam keamanan, maka pihak YAPI tidak menerima tawaran tersebut, dan hanya meminta dikirim beberapa petugas dengan pakaian sipil.Â
Respon Kasum Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Dalam Perkara Gugatan PMH Suciwati Terhadap PT. Garuda Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 22 Februari 2011
Pada tanggal 28 Januari 2010, Mahkamah Agung RI telah memutus perkara kasasi dalam perkara antara PT. (Persero) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia, dkk., melawan Suciwati (Istri Alm. Munir). Dan melalui relaas pemberitahuan isi putusan MA, yang baru kami terima pada tanggal 17 Februari 2011, dapat diketahui bahwa PT. (Persero) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia, dkk., telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum, dan dihukum untuk membayar ganti kerugian.
Protes Keras atas Papan Pengumuman "Wajib Lapor" oleh Koramil dan Pemerintah Kota Banda Aceh
Tgl terbit: Jumat, 18 Februari 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menyatakan PROTES KERAS atas pemasangan sejumlah papan pengumuman ‘TAMU WAJIB LAPOR 1x24 JAM’ yang dibuat oleh Koramil 13/Kuta Alam dan Koramil 15/Meuraksa bekerjasama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Papan-papan pengumuman tersebut telah dipasang selama satu bulan terakhir hampir di setiap ujung-ujung lorong desa di Kota Banda Aceh dan sebagian Kabupaten Aceh Besar.
Indonesia dan HAM : Demokrasi dan Pluralisme dalam BahayaÂ
Tgl terbit: Kamis, 10 Februari 2011
Paris-Jakarta, 10 Februari 2011. Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH - The International Federation for Human Rights), sebuah LSM internasional dengan 164 anggota perserikatan di seluruh dunia, KontraS dan Imparsial, dua LSM HAM terkemuka di Indonesia, pada hari ini meluncurkan sebuah laporan mengenai HAM di Indonesia, dengan fokus khusus pada situasi berbahaya yang dihadapi kaum minoritas, baik itu agama, etnis, ataupun orientasi seksual.
Penembakan warga di Halmahera: Bentuk Penerapan Prosedur Tetap yang tidak Konsisten
Tgl terbit: Kamis, 10 Februari 2011
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat adanya kegamangan pada penggunaan penerapan prosedur tetap terhadap tindakan anarkis oleh pihak kepolisian Halmahera Selatan. Selasa lalu, 8 Februari 2011, salah satu oknum kepolisian di Halmahera Selatan telah menembak salah satu warga masyarakat sebagai peserta aksi unjuk rasa yang menuntut pemekaran Pulau Obi di depan Kantor Bupati Halmahera Selatan.
Peristiwa Temanggung: Mendesak Kapolri mengungkap pelakudan membawa ke Pengadilan
Tgl terbit: Kamis, 10 Februari 2011
KontraS menyesalkan terjadinya kekerasan di Temanggung, Jawa Tengah, 8 Februari 2011. Kami mengkhawatirkan peristiwa ini akan menimbulkan sikap saling membenci dan memicu kekerasan di tempat lain di wilayah Indonesia.
Temuan Awal dari Peristiwa Cikeusik
Tgl terbit: Kamis, 10 Februari 2011
Kami telah melakukan pendampingan hukum kepada korban dan pemantauan awal terhadap peristiwa kekerasan di Cikeusik. Berdasakan hal tersebut kami menemukan fakta-fakta:
Mendorong Komisi III DPR RI untuk Penyelesaian Kasus Talangsari Melalui Pengadilan HAM ad hoc
Tgl terbit: Selasa, 08 Februari 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama korban pelanggaran Hak Asasi Manusia Talangsari-Lampung 1989 bermaksud menyampaikan masukan kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum dan HAM untuk mendorong penyelesaian kasus Talangsari.
"Penyelesaian Kasus Talangsari dan Peluang Kita Memperbaiki Wajah Kebebasan Beragama"
Tgl terbit: Senin, 07 Februari 2011
Kebebasan beragama dari dulu hingga kini masih menjadi persoalan karena negara terutama pemerintah tidak pernah menyelesaikan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia.
Pernyataan Bersama Pernyataan Bersama
Tgl terbit: Senin, 07 Februari 2011
Kami menyampaikan duka cita dan kesedihan yang dalam atas tyerjadinya pelanggaran HAM berat yang menimbulkan jatuhknya korban jiwa, kerusakan harta benda dan kerugian lainnya dalam penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Pandeglang, Banten.
Penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik, Pembiaran Sistematis oleh pihak Kepolisian
Tgl terbit: Minggu, 06 Februari 2011
Sekali lagi penyerangan terhadap warga Ahmadiyah terjadi. Kali ini peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada minggu 6 Februari 211 sekitar pukul 10 pagi. Massa diperkirakan berjumlah 1000 orang menyerang lokasi pemukiman warga Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang. Ada tiga orang yang tewas saat laporan ini dibuat. Sejumlah korban luka serius.
Surat Terbuka Etika Kehidupan Berbangsa: Keadilan dan Penegakan HAM
Tgl terbit: Rabu, 02 Februari 2011
Kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekekrasan (KontraS) bersama korban dan keluarga korban dari berbagai latar belakang kasus kekerasan negara, diantaranya kasus pelanggaran HAM berat, represi kebebasan beragama, penyerobotan tanah, kejahatan modal, buruknya pelayanan publik dan kasus †kasus lain baik yang berbasis hak sipil politik maupun ekonomi, sosial dan budaya menyampaikan keprihatinan atas pengabaian tanggungjawab negara dalam hal pemenuhan, pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
Mendesak Negara untuk Melindungi Pekerja Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Selasa, 01 Februari 2011
Kami mendesak pemerintah untuk segera memberikan perlindungan bagi para pekerja hak asasi manusia (HAM). Maraknya kekerasan dan premanisme yang menimpa para aktivis pegiat HAM, demokrasi dan anti korupsi merupakan cerminan dan nihilnya tanggungjawab negara untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum bagi para pekerja.
Aliansi Persaudaraan untuk Keadilan dan Demokrasi Sulawesi Selatan
Tgl terbit: Senin, 31 Januari 2011
Situasi yang aman, damai dalam kehidupan bermasyarakat bagi segenap warga negara kembali terusik dan tercederai dalam kegiatan Jalsah Salanah atau pertemuan tahunan JAMAAH AHMADIYAH WILAYAH SULAWESI SELATAN oleh ulah se kelompok orang yang menamakan diri sebagai Front Pembela Islam (FPI). Ironisnya, tindakan biadab yang berwajah anarkis dan mengatasnamakan agama kerap kali dilakukan oleh kalangan FPI dibiarkan begitu saja terjadi oleh aparat keamanan (kepolisian) dan pemerintah.
Pernyataan SBY: Sinyal Darurat Penegakan Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Jumat, 28 Januari 2011
Seminggu sudah tidak ada klarifikasi dan upaya menganulir pernyataan Presiden Republik Indonesia Bapak H. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan pengarahan di Rapim TNI dan Polri 2011 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta, Jum'at (21/22). Saat itu, Presiden mengatakan "...menyangkut hukum dan pelanggaran HAM. Saya senang, saya bersyukur, saya berterimakasih kepada jajaran TNI dan Polri sebab bertahun-tahun terakhir ini, sejak 2004, tidak ada pelanggaran HAM berat, no gross violation of human rights." (http.www.presidenri.go.id)
Vonis Rendah Putusan Sidang Pengadilan Militer III-19 Jayapura :
Keberlanjutan Ketiadaan Penghukuman bagi Pelaku Pelanggaran HAM di Papua

Tgl terbit: Selasa, 25 Januari 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan vonis rendah yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura terhadap 3 orang anggota TNI dari Batolyon Infanteri 753/Arga Vira Tama - Nabire. Ketiga terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan penyiksaan kepada Anggen Pugo alias Tunaliwor Kiwo (50) dan Telangga Gire, keduanya adalah petani di Puncak Jaya-Papua.
Praktik Impunitas adalah Pelanggaran HAM berat
Tgl terbit: Senin, 24 Januari 2011
Kami, Korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan dan kecewa atas pernyataan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak H. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan pengarahan di acara Rapim TNI dan Polri 2011 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (21/1/2011).
SIARAN PERS BERSAMA KontraS, KontraS Papua dan AMPTPI
Merespon Tuntutan Oditurat Militer Kepada Terdakwa TNI Atas Kasus Penyiksaan Puncak Jaya

Tgl terbit: Sabtu, 22 Januari 2011
Hati rakyat Papua terluka kembali lagi atas tuntutan Oditurat Militer Mahkamah Militer III terhadap pelaku pelanggaran HAM 3 (Tiga) orang anggota TNI dari Batolyon 753 Nabire; Serka Dua Irwan Riskianto (10 bulan), Prajurit Satu Thamrin Makangiri (9 bulan) dan Prajurit Satu Yakson Agu (12) bulan. Tuntutan ini memperlihatkan penegakan hukum di Indonesia khususnya di Tanah Papua belum benar-benar ditegakan bagi aparat keamanan/Militer. Banyak fakta ketidakadilan telah terjadi selama proses persidangan di Pengadilan Militer III/19 Jayapura, Papua, pada Kamis 20/1/2010. Proses hukum terkesan terburu-buru
SURAT : Permohonan pengamanan Gereja GKI Yasmin dan penindakan Tegas Pelaku Peyebaran SMS
Tgl terbit: Jumat, 21 Januari 2011
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mendapatkan informasi yang telah beredar melalui Short Message Service (SMS) yang dikirim dan dibuat dari orang yang tidak dikenal yang pada intinya mengajak dan memprovokasi penolakan pembangunan Gereja GKI Yasmin, Bogor. Isi dari SMS tersebut berbunyi sebagai berikut:
Prioritas KontraS Membangun Gerakan HAM di Indonesia
Hasil Kongres III Federasi KontraS, Jakarta 19-20 Januari 2010

Tgl terbit: Jumat, 21 Januari 2011
Pada 19-20 Januari 2010 Federasi KontraS melangsungkan Kongres III di Jakarta yang dihadiri perwakilan KontraS wilayah dari Aceh, Sumut, Jakarta, Jatim, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua. Dalam Kongres ini dibahas sejumlah masalah, hingga kemajuan dan tantangan penegakan HAM di Indonesia, diantaranya adalah:
Insiden Karang Mendopo Jambi : Kekerasan Brimob sebagai Bentuk Penggunaan Kekuatan Polri dalam Menghadapi Masyarakat
Tgl terbit: Rabu, 19 Januari 2011
Sekitar Jam 9 pagi ini, 15 Januari 2011 di Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi telah terjadi intimidasi terhadap sekitar 150 orang masyarakat yang sedang melakukan Panen di Lahan Plasma Milik Desa yang dilakukan oleh Satuan Brimob sebanyak 1 truk. Akibat dari peristiwa tersebut 6 orang warga menjadi korban brondongan peluru aparat. Perkembangan terakhir diketahui bahwa ke enam orang yang ditahan telah dibebaskan oleh pihak kepolisian.
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Tgl terbit: Jumat, 14 Januari 2011
Kami selaku masyarakat sipil dari berbagai latar belakang yang memiliki kepedulian terhadap prospek Hak Asasi Manusia di Papua, menyampaikan keprihatinan atas kegagalan Komnas HAM RI mendorong penyelesaian kasus - kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua.
Rp.1000 untuk Pemulangan TKI Terlantar di Kolong Jembatan di Saudi Arabia Rp.1000 untuk Pemulangan TKI Terlantar di Kolong Jembatan di Saudi Arabia
Tgl terbit: Rabu, 12 Januari 2011
Hingga hari ini, genap 3 bulan sudah sekitar 200 buruh migran Indonesia terlantar di kolong jembatan di Saudi Arabia dan dalam kondisi yang memprihatinkan. Dengan segala keterbatasan, mereka, terutama para perempuan dan anak-anak bertahan untuk hidup di tengah ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib mereka.
Catatan Khusus Agenda Penegakan Hukum di Jakarta Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri
Tgl terbit: Selasa, 11 Januari 2011
Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian khusus dan masukan kami terkait penegakkan hukum yang berlangsung selama ini di Jakarta yang berada di bawah tanggung jawab bapak selaku Kapolda Metro Jaya. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian khusus tersebut adalah:
Tinggalkan Hukum Warisan Kolonial, Perbaiki Perilaku Aparat!
Tgl terbit: Minggu, 09 Januari 2011
Awal tahun 2011, hukum di Indonesia digemparkan oleh sejumlah peristiwa memalukan sekaligus memilukan. Mulai dari plesiran Gayus, yang melenggang bebas ke luar negeri, meski berstatus ditahan, barter tahanan, hingga kasus kekerasan aparat, yang tak kunjung berkurang. Keseluruhan ‘perilaku menyimpang’ dalam penegakan hukum tersebut, melibatkan hampir semua aktor penegakan hukum, dari polisi hingga sipir penjara, bahkan aparat imigrasi yang mengklaim diri tengah mereformasi diri, pun tak kalah penyimpangannya
Tahun 2011 harus menjadi Tahun kebangkitan dari Kebangkrutan Keadilan, Moral dan Kebijakan Pemerintah yang Pro Rakyat
Tgl terbit: Minggu, 09 Januari 2011
Menyambut tahun 2011, Kami dari kelompok masyarakat sipil, korban dan keluarga korban dari berbagai latar belakang kasus kekerasan negara, diantaranya kasus pelanggaran HAM berat, represi kebebasan beragama, penyerobotan tanah, kejahatan modal, buruknya pelayanan publik dan kasus †kasus lain baik yang berbasis hak sipil politik maupun ekonomi, sosial dan budaya menyampaikan keprihatinan atas pengabaian tanggungjawab negara dalam hal pemenuhan, pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
Mendesakkan HAM sebagai agenda prioritas dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2011
Tgl terbit: Kamis, 06 Januari 2011
Awal tahun 2011 ini, KontraS, HRWG dan FORUM-ASIA atas nama jaringan masyarakat sipil di Asia Tenggara yang tergabung dalam Solidarity of Asian People's Advocacy - Task Force on ASEAN and Human Rights (SAPA TFAHR) ingin menyambut dan menyampaikan harapan kami atas Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini, khususnya dalam soal pemajuan dan perlindungan HAK di kawasan ASEAN
REKOMENDASI KOMNAS HAM TIDAK TEGAS
Respon atas Laporan Pemantauan Kekerasan di Puncak Jaya - Papua

Tgl terbit: Rabu, 05 Januari 2011
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan atas ketidak tegasan rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim pematauan dan penyelidikan Komnas HAM dalam merespon kekerasan di Puncak Jaya, Papua. Tim ini dibentuk berdasarkan keputusan sidang paripurna pada 10 November 2010 setelah Komnas HAM menerima Pelaporan dari berbagai pihak. Laporan tim Komnas HAM ini memfokuskan pada tiga persitiwa dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Puncak Jaya, yaitu; Pembunuhan Pendeta Kinderman Gire

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org