Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 194 Hasil Pencarian
1 All

Pengusutan Peristiwa Kekerasan terhadap Anggota AJI Palu
Tgl terbit: Kamis, 30 Desember 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendapatkan informasi terjadinya penyerangan ke Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu pada hari Kamis, 30 Desember 2010 pukul 10.30 WITA oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Pemuda Kaili (FPK).
SURAT TERBUKA AWAL TAHUN
Penyampaian Keprihatian dan Tawaran Solusi Penyelesaian : Satu Tahun Penegakan HAM di Tanah Papua 2010

Tgl terbit: Rabu, 29 Desember 2010
Melalui surat ini, kami bermaksud menyampaikan rasa keprihatinan yang dalam atas situasi hak asasi manusia di Papua. Setiap waktu masih saja terjadi peristiwa kekerasan yang melahirkan korban karena minimnya perlindungan keamanan bagi rakyat Papua, sebagaimana dijamin oleh konstitusi RI.
Tegakkan Keadilan dan Harga Diri Bangsa 4 Tahun 7 Bulan Tragedi Lumpur Lapindo
Tgl terbit: Rabu, 29 Desember 2010
(Jakarta, 29/12/2010) Hingga penghujung tahun 2010, kasus lumpur Lapindo semakin gelap dan jauh dari rasa keadilan, bahkan menimbulkan kesan bahwa kasus lumpur Lapindo telah usai dan dibiarkan tanpa ada langkah pasti penyelesaian.
Catatan Akhir tahun 2010 tentang situasi HAM Indonesia (KontraS, Des 2010)<br>Hampa Perlindungan Hak Asasi Terhadap Warga Negara Catatan Akhir tahun 2010 tentang situasi HAM Indonesia (KontraS, Des 2010)
Hampa Perlindungan Hak Asasi Terhadap Warga Negara

Tgl terbit: Selasa, 28 Desember 2010
Catatan akhir tahun ini dibuat untuk menilai situasi penegakan Hak asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang 2010. Penilaian tersebut dilakukan dengan melihat sejauh mana Negara melakukan penghormatan (to respect), perlindungan (to protect) dan pemenuhan (to fulfil) terhadap hak asasi manusia di yurisdiksinya. Penghormatan mengandaikan adanya pengakuan aturan-aturan hukum atas hak asasi manusia. Sementara perlindungan mengandaikan adanya peran Negara secara aktif dalam melindungi setiap individu warganya dari ancaman kekerasan
"Mendesak Negara Membuka Gembok Panti Asuhan Khasanah Kautsar, Tasikmalaya"
Tgl terbit: Senin, 27 Desember 2010
Jakarta. 27 Desember 2010. Dua puluh hari sudah anak-anak Panti Asuhan Khasanah Kautsar, Tasikmalaya hidup dalam isolasi penggembokan yang dilakukan Polisi dan Kejaksaan Negeri. Pengembokan ini menyebabkan anak-anak hidup dalam ketakutan, terasing dan bahaya fisik. Mereka harus memanjat pagar 3 meter untuk bersekolah dengan suply makanan yang terbatas karena kesulitan akses.
Aksi UIN: Penanganan polisi yang gagap
Tgl terbit: Jumat, 24 Desember 2010
Kontras mencatat banyak pemukulan yang dilakukan oleh polisi dalam menghadapi demostrasi yang dilakukan mahasiswa UIN kemarin, 23 Desember 2010. Aksi yang dilakukan di sekitar kampus menjelang kedatangan Wapres Boediono dalam rangka memberi kuliah umum berakhir dengan kekerasan pihak kepolisian kepada mahasiswa UIN saat itu. Sekitar 11 mahasiswa dilarikan ke rumah sakit UIN untuk mendapat perawatan. Beberapa dari mereka juga harus mendapat perawatan yang intensif. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh polisi adalah pemukulan
Deklarasi Kampung Damai di Bener Meriah<br>
KPCD Ajak Siarkan Hakikat Perdamaian Deklarasi Kampung Damai di Bener Meriah
KPCD Ajak Siarkan Hakikat Perdamaian

Tgl terbit: Rabu, 22 Desember 2010
(Bener Meriah): Komunitas Perempuan Cinta Damai (KPCD) bertekad untuk terus mengawal perdamaian Aceh dengan semangat persaudaraan. Hal ini disampaikan melalui deklarasi 'Kampung Damai' yang berlangsung Rabu, 22 Desember 2010 di lapangan Simpang Tiga-Redelong, Kecamatan Bukit, Bener Meriah.
Selamat Datang Konvensi Anti Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Rabu, 22 Desember 2010
Pertama - tama, kami menyampaikan selamat hari Ibu (22 Desember). Bertepatan dengan hari Ibu, kami ingin memberikan apresiasi secara khusus kepada para Ibu yang tetap gigih mencari anak - anak mereka yang belum kembali hingga saat ini. Dalam sejarah gerakan sosial, gerakan para ibu tidak sedikit memberikan kontribusi pada perubahan, tidak terkecuali para Ibu Plaza de Mayo di Argentina
SURAT TERBUKA KontraS
"Ancaman terhadap Jurnalis, Ancaman Terhadap Demokrasi Indonesia"

Tgl terbit: Senin, 20 Desember 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sangat prihatin dengan praktek kekerasan yang terus terjadi terhadap para jurnalis. Kali ini kekerasan terjadi terhadap jurnalis 'Pelangi' di Maluku, Alfrets Mirulewan. Alferts ditemukan pada Jum'at dinihari di pantai Kisar (Kabupaten Maluku Barat Daya). Dugaan awal, Alfrets dibunuh. Atau setidak-tidaknya Alfrets meninggal dengan cara yang tidak wajar.
Agenda HAM dalam Program Legislasi Nasional 2011
Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010
Pada 14 Desember 2010 DPR mengesahkan program legislasi nasional (Prolegnas) 2011 sebagaimana yang menjadi mandat (pasal 15 dan 16) Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Paripurna DPR RI mengesahkan 70 RUU prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011 dan lima daftar RUU kumulatif terbuka yang bersisi tentang perjanjian internasional; akibat keputusan Mahkamah Konstitusi;
SURAT : Masukan terhadap Draft Revisi Perpres Kompolnas
Tgl terbit: Sabtu, 11 Desember 2010
Melalui surat ini, KontraS bermaksud menyampaikan masukan terhadap Draft Revisi Perpres tentang Komisi Kepolisian Nasional yang saat ini sedang dibuat oleh Kompolnas. Kami meminta agar pengesahan dari draft revisi Prepres tentang Kompolnas ini ditunda untuk menjawab kebutuhan Kompolnas yang ideal dan menjadi tuntutan publik.
NGO's press release in conjunction with the 3rd Bali Democracy Forum and the International Human Rights Day
Tgl terbit: Jumat, 10 Desember 2010
(Denpasar, 10 December 2010) The Bali Democracy Forum should adopt a human rights based approach in dealing with democracy and be more open to engagement with all stakeholders in democratization, a group of Asian non-governmental organizations (NGO) made the call today on the occasion of the International Human Rights Day.
Surat : Permohonan Penjelasan Status Hukum dan Jaminan Hak Narapidana terhadap Filep Karma, Buchtar Tabuni dan 3 terpidana lain di Jayapura
Tgl terbit: Kamis, 09 Desember 2010
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) telah menerima pengaduan dari keluarga Filep Karma dan Buchtar Tabuni terkait pemindahan Filep Karma, Buchtar Tabuni, Dominggus Pulalo, Alex Elopere dan Lopes Karubaba dari LP Abepura ke tahanan Polda Papua, 3 Desember 2010 lalu.
Surat : Permohonan Penjelasan Status Hukum dan Jaminan Hak Narapidana terhadap Filep Karma, Buchtar Tabuni dan 3 terpidana lain di Jayapura
Tgl terbit: Kamis, 09 Desember 2010
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) telah menerima pengaduan dari keluarga Filep Karma dan Buchtar Tabuni terkait pemindahan Filep Karma, Buchtar Tabuni, Dominggus Pulalo, Alex Elopere dan Lopes Karubaba dari LP Abepura ke tahanan Polda Papua, 3 Desember 2010 lalu.
Refleksi Penegakan HAM di Era Otonomi Khusus Papua :
Kekerasan Masih Terus Berlanjut

Tgl terbit: Kamis, 09 Desember 2010
Otonomi khusus lahir dari sebuah pergumulan dimana orang Papua selalu menjadi obyek dari pembangunan tersebut. Implikasinya melahirkan banyak peristiwa kekerasan atau pelanggaran HAM yang di alami oleh orang Papua dari tahun ke tahun. Akan hal itu di akui secara tegas dalam UU Otsus Papua pada bagian menimbang huruf (F) Kemudian di uraikan lebih lanjut lagi dalam pasal.45 sd pasal 47, artinya bahwa negara mengakui telah terjadi kesalahan menerapkan kebijakan di tanah Papua. Harapan akan lahirnya "ratu adil"
Pesan HAM KontraS
Memperingati Hari HAM Sedunia 10 Desember 2010

Tgl terbit: Kamis, 09 Desember 2010
Ukuran keberhasilan penegakan HAM adalah melalui pembuktian konkret dari strategi agenda prioritas yang kita miliki. Namun kedua hal diatas; strategi dan bukti konkret, masih absen dari pemerintahan dan pengelola Negara hari ini, SBY-Boediono. Penegakan hak asasi manusia, keamanan, dan jaminan hak-hak dasar kewarganegaraan belum terpenuhi.
SOLIDARITAS KORBAN PELANGGARAN HAM PAPUA: "PAPUA TRA LUPA"
Tgl terbit: Selasa, 07 Desember 2010
Peristiwa Abepura 7 Desember 2000, berawal dari penyerangan Polsek Abepura oleh kelompok tak dikenal dan kebakaran ruko yang terletak di Lingkaran Abepura, pukul 02:00 WP (dini hari waktu Papua). Penyerangan tersebut menggunakan atribut-atribut yang menjadi cirri khas masyarakat Pegunungan Tengah Papua dan melegitimasi tindakan brutal dan tak berperikemanusiaan aparat terhadap penduduk sipil. Akibat penyerangan tersebut seorang Polisi dibunuh dan 2 lainnya luka-luka.
WATIMPRES Harus Pro Aktif
Mendorong Presiden Prioritaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Tgl terbit: Senin, 06 Desember 2010
Kami mendorong Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) untuk mengambil peran penting dan strategis dalam kaitannya dengan tanggungjawab pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Tanggungjawab ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu Watimpres bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana juga dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 16.
Mendorong Ratifikasi Konvensi Internasional
Untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa

Tgl terbit: Rabu, 01 Desember 2010
Pertama - tama, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, melalui Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, pada 27 September 2010 telah menandatangani Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa
STOP PENGGUSURAN KOLONG TOL !!
PENUHI HAK RAKYAT ATAS TANAH DAN RUMAH YANG LAYAK !!

Tgl terbit: Senin, 29 November 2010
Tiga tahun sudah, rakyat miskin di Jakarta melawan pasal-pasal tidak manusiawi dalam Perda DKI No 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum.Tiga tahun sudah, perda ini makin memberangus tempat tinggal, pekerjaan, kehidupan dan masa depan rakyat miskin di Jakarta. Terdapat 80.000 keluarga yang tidak memiliki rumah dan 30.000 anak jalanan di Jakarta. Mereka terancam tersingkir dari Jakarta.
Mengembalikan Peran dan Fungsi Kejaksaan Agung Sesuai UU 26 / 2000
Tgl terbit: Minggu, 28 November 2010
KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyatakan bahwa buruknya prestasi Kejaksaan Agung dalam bidang penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia sejauh ini karena tidak adanya reformasi menyeluruh ditingkatan internal dan terobosan-terobosan dalam penuntasan kasus-kasus korupsi dan pelanggaran berat HAM.
Satu Tahun Komisi HAM ASEAN & Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Tahun 2011
Tgl terbit: Selasa, 23 November 2010
Satu tahun sejak Komisi HAM Antar Negara ASEAN/ Komisi HAM ASEAN (AICHR) dilantik pada 23 Oktober 2009, masyarakat sipil Asia tenggara, termasuk Indonesia, telah melakukan monitoring terhadap kinerja Komisi HAM ASEAN selama ini. Beberapa hal menjadi sorotan dalam hasil monitoring ini, diantaranya: dokumen pendirian Komisi HAM ASEAN, perkembangan institusi ASEAN, kegiatan, dan relasi Komisi HAM ASEAN dengan masyarakat sipil di Asia tenggara.
Draft Revisi Perpres Kompolnas Baru Tidak Akan Mampu Menjawab Persoalan Akuntabilitas Polri
Tgl terbit: Senin, 22 November 2010
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mendukung penuh agenda penguatan institusional Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), namun pesimis melihat draft Revisi Perpres No. 17 Tahun 2005 yang segera diteken oleh Presiden. Draft Perpres tersebut tidak menjawab kebutuhan publik akan peran Kompolnas sebagai badan pengawas (oversight) efektif Polri.
Presiden SBY Harus Mulai Bicarakan "Dialog Damai" di Papua
Tgl terbit: Minggu, 21 November 2010
Dalam dua hari ini (21-22 November 2010) Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono SBY) melakukan kunjungan ke Papua. Seharusnya kunjungan ini mengagendakan pembahasan situasi keamanan yang banyak berimplikasi pada memburuknya kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di masyarakat sipil Papua. Atau secara lebih luas, SBY harus mengagendakan perumusan dialog di Papua. Kami menyayangkan jika kunjungan ini hanya untuk koordinasi kerja dan sekedar kunjungan simbolik, apalagi jika justru meningkatkan sekuritisasi Papua hingga berlipat-lipat.
Penolakan Praperadilan atas Tindakan Penyalahgunaan Prosedur Anggota Polsek Saparua :
Ketidakjelasan Sikap Hakim atas Terungkapnya Fakta di Persidangan

Tgl terbit: Selasa, 16 November 2010
KontraS mempertanyakan putusan hakim Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh KontraS atas nama 6 warga Saparua Maluku yang pada hari ini (16/11) memutuskan 'gugatan pemohon tidak dapat diterima'. Majelis hakim bersikap ambigu dengan menolak eksepsi termohon, namun juga tidak memeriksa fakta materil yang diajukan oleh pemohon.
Menguji Pernyataan "Negara Tidak Boleh Kalah Dengan Kekerasan"
Tgl terbit: Minggu, 14 November 2010
"Negara tidak boleh kalah dengan kekerasan", demikian pernyataan tegas yang dilontarkan oleh Presiden Republik Indonesia paska peristiwa Monas, 1 Juli 2008. Pernyataan ini menjadi begitu populer karena kerap kali dikutip oleh para pembantu presiden, politikus, budayawan, akademisi, dll, ketika merespon berbagai peristiwa kekerasan yang masih banyak terjadi hingga saat ini. Namun, pernyataan tanpa diikuti dengan perbuatan adalah sia-sia.
Penyalahgunaan prosedur oleh pihak kepolisian Saparua;
Perkuat bukti adanya penangkapan dan penahanan sewenang-wenang kepada Tahanan Politik Maluku

Tgl terbit: Kamis, 11 November 2010
KontraS mendampingi para keluarga korban dari tahanan politik di Maluku yang mengalami penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan pada Agustus 2010 dengan mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri I Kota Ambon yang dimulai pada 8 November 2010. Pada Kamis, 11 November 2010 agenda pemeriksaan memasuki agenda pemeriksaan saksi dan hakim telah memeriksa 2 orang saksi.
PUTUSAN PENGADILAN MILITER KODAM XVII CENDERAWASIH MENGABAIKAN RASA KEADILAN KORBAN
Tgl terbit: Kamis, 11 November 2010
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan tetap dipaksakannya proses persidangan para pelaku penyiksaan warga Papua di Tinggi Nambut, Puncak Jaya yang sebelumnya beredar di video youtube pada akhir oktober 2010. Sedari awal kasus ini muncul kepublik kami meyerukan dilakukannya penyelidikan independen oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hingga terlaksananya persidangan bagi para pelaku di Pengadilan HAM.
Peringatan 12 Tahun Semanggi I
12 Tahun Tanpa Keadilan; Berjuang Melawan Lupa

Tgl terbit: Kamis, 11 November 2010
Dua belas Tahun yang lalu tepatnya 11-13 November 1998 adalah hari yang kelam bagi sejarah republik ini. Di hari itu ABRI dan POLRI kembali melakukan kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi menolak digelarnya Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI MPR), karena Sidang tersebut merupakan kepanjangan tangan dari rezim Orde Baru.
Praperadilan atas Dugaan Penyalahgunaan Prosedur anggota Polri
terhadap Tahanan Politik di Maluku

Tgl terbit: Selasa, 09 November 2010
Senin, 8 November 2010 digelar sidang praperadilan terhadap dugaan tindakan penyalahgunaan prosedur anggota Polri di Maluku yang melakukan penangkapan sewenang-wenang, penyitaan dan penyiksaan kepada 6 orang tahanan politik di Maluku, pada Agustus lalu. Praperadilan ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri I Kota Ambon.
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Tgl terbit: Selasa, 09 November 2010
Kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyatakan keberatan terhadap usulan dan upaya-upaya pemberian gelar Pahlawan Nasional RI kepada (alm.) H.M. Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia II. Keberatan ini didasari oleh sejumlah alasan sebagaimana kami uraikan dibawah ini;
Surat Protes Atas Tindakan Represi dan Penembakan Petani di JAMBI
Tgl terbit: Senin, 08 November 2010
Hari ini, Senin tanggal 08 November 2010, petani kembali menjadi korban dalam konflik agraria dengan PT Wira Karya Sakti (WKS) †anak perusahaan Sinar Mas Group. Dua orang petani Desa Senyerang, Tanjung Jabung Barat, Jambi ditembak pada saat melakukan aksi untuk merebut kembali hak atas tanahnya seluas 7.224 ha yang telah dirampas oleh PT. WKS. Seorang petani yang bernama Ahmad (45 tahun) tewas di tempat dengan luka tembak di bagian kepala, sementara satu orang lainnya mengalami luka tembak di bagian paha.
Surat Terbuka: Respon atas Tewasnya Petani di Jambi
Tgl terbit: Senin, 08 November 2010
Menyusul peristiwa tewasnya seorang petani Anggota Persatuan Petani Jambi (PPJ) dalam konflik agraria antara warga Desa Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi yang bersengketa dengan PT. Wira Karya Sakti (WKS) pada tanggal 8 November 2010, dimana ribuan warga desa tersebut sedang melakukan aksi untuk meminta tanahnya dikembalikan setelah dirampas oleh pihak perusahaan tersebut,
Surat : Pembentukan Tim Penyelidik Terkait Kasus Penyiksaan oleh Anggota TNI
Tgl terbit: Jumat, 05 November 2010
Beberapa hari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pengungkapan peristiwa penyiksaan yang dialami warga di Tinggi Nambut Papua, sebagaimana yang didokumentasikan lewat video Youtube. Perintah Presiden ini diisyaratkan dengan rencana pengadilan kepada lima anggota TNI Kodam XVII/Cenderawasih yang menjadi pelaku penyiksaan ke Mahkamah Militer, Jayapura, Papua pada Jumat (5/11).
"Mendesak penyelidikan khusus terkait penyiksaan di Papua"
Tgl terbit: Jumat, 05 November 2010
Beberapa hari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pengungkapan peristiwa penyiksaan yang dialami warga di Tinggi Nambut Papua, sebagaimana yang didokumentasikan lewat video Youtube. Perintah Presiden ini diisyaratkan dengan rencana pengadilan kepada lima anggota TNI Kodam XVII/Cenderawasih yang menjadi pelaku penyiksaan ke Mahkamah Militer, Jayapura, Papua pada Jumat (5/11).
Petisi
Menolak Soeharto Menjadi Pahlawan Nasional

Tgl terbit: Kamis, 04 November 2010
Bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum dengan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat". Bahwa UUD 1945 memberikan jaminan kepada warga negara Indonesia atas penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
Segera Gunakan Mekanisme Pengadilan HAM di Papua, Bukan Mahkamah Militer
Tgl terbit: Rabu, 03 November 2010
Kami mengapresiasi langkah cepat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintahkan pengungkapan peristiwa penyiksaan yang dialami warga di Tinggi Nambut Papua, sebagaimana yang didokumentasikan lewat video
Media Release: Indonesian Solidarity and KontraS
Tgl terbit: Jumat, 29 Oktober 2010
Prime Minister Julia Gillard will be in Indonesia from 1st until 2nd November 2010 to meet the Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, the Prime Minister will discuss with the President the issue of economic, security, development and environment challenges.
Duka untuk Asmara Nababan Duka untuk Asmara Nababan
Tgl terbit: Kamis, 28 Oktober 2010
Kami Keluarga Besar Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), menyatakan duka sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke hadirat yang kuasa, Asmara Nababan (Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan KontraS Jakarta (2007-2010), dalam usia 64 tahun (lahir Siborong-borong, 2 September 1946), pada Kamis, 28 Oktober 2010 pukul 12.30, waktu Guang Zhou atau pukul 11.30 WIB, karena penyakit kanker paru-paru yang dideritanya. Semoga beliau damai di sisi-NYA dan keluarga yang ditinggalkan diberi keikhalasan dan kekuatan.
AICHR:
A window dressing for ASEAN's Commitment to Human Rights!

Tgl terbit: Rabu, 27 Oktober 2010
One year since the ASEAN Inter - governmental Commission on Human Rights (AICHR) was inaugurated in on 23 October 2009, we, the Solidarity for Asian Peoples' Advocacy Task Force on ASEAN and Human Rights (SAPA TF-AHR), have prepared a report to review the performance of the AICHR in its first year, as part of our commitment to follow up and push forward the improvement of human rights in ASEAN. Our review encompasses several dimensions: the AICHR's core documents, structure, institution building, implementation, handling of cases, and external relations.
Pelantikan Kapolri Baru Jenderal Polisi Timur Pradopo:
Momentum Pemajuan Agenda Akuntabilitas Polri

Tgl terbit: Selasa, 26 Oktober 2010
Terpilihnya Jenderal Polisi Timur Pradopo sebagai pemangku jabatan Kapolri baru memandatkan berlanjutnya tongkat estafet pekerjaan rumah institusi Polri yang tertunda. Pekerjaan rumah penting lainnya adalah catatan penting dari Fraksi-fraksi di DPR yang harus menjadi catatan utama yang terukur dalam kinerja Polri ke depan. Ruang kontrol independen dari DPR sebagai wakil rakyat terhadap berbagai isu prioritas ini menjadi prasyarat mutlak untuk mengukur kinerja Polri dalam tahapan periode waktu yang telah dijanjikan.
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan bagi Soeharto
Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 2010
Kami dari berbagai komponen masyarakat sipil di Aceh menyatakan keberatan terhadap rencana pemerintah untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia. Dalam pandangan kami, rencana pemberian gelar tersebut sangat mencederai rasa keadilan masyarakat di Provinsi Aceh.
Audit HAM Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono: 
Tahun Nir-Akuntabilitas Audit HAM Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono: Tahun Nir-Akuntabilitas
Tgl terbit: Senin, 25 Oktober 2010
Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk publik melakukan evaluasi HAM terhadap Pemerintahan SBY-Boediono, tidak hanya untuk melihat kinerja kepemimpinan nasional, namun juga berguna untuk menduga-duga arah agenda HAM ke depan. Evaluasi satu tahun sebenarnya harus ditempatkan dalam kerangka 6 tahun kepemimpinan Presiden SBY di mana seharusnya agenda HAM sudah lebih tertata.
Surat : Penyelidikan Menyeluruh terhadap Penembakan Mahasiswa UBK
Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
KontraS mengecam terjadinya penembakan kepada mahasiswa UBK, Farel Restu yang melakukan demonstrasi untuk mengkritisi 1 tahun pemerintahan SBY †Boediono, 20 Oktober 2010 lalu. Kami meminta Kapolda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh atas peristiwa penembakan kepada Farel Restu. Penyelidikan tidak hanya bertujuan untuk menindak tegas pelaku penembakan sesuai hukum pidana,
"Mengecam keras tindakan agresif aparat kepolisian"
Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
Front Oposisi Rakyat Indonesia mengecam penembakan yang dilakukan oleh polisi kepada mahasiswa yang melakukan aksi mengkritisi perjalanan pemerintahan SBY-Budiono dan FOR Indonesia juga meminta kepada Negara untuk bertanggungjawab serta menghentikan segala bentuk kekerasan yang selama ini mereka lakukan kepada masyarakat.
SIARAN PERS BERSAMA
NEGARA ABAI PADA PERLINDUNGAN PEMBELA HAM DAN KASUS-KASUS KEKERASAN DI PAPUA

Tgl terbit: Jumat, 22 Oktober 2010
Tiga tahun setelah kedatangan Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Situasi Pembela HAM Ibu Hina Jilani ke Papua pada bulan Juni 2007, situasi para Pembela HAM di Papua tidak mengalami perubahan.1 Aparat keamanan, antara lain polisi, militer dan intelejen masih saja melakukan kekerasan terhadap Para Pembela HAM di Papua.
Surat : Penolakan pemberian Gelar Pahlawan Nasional mantan Presiden HM Soeharto
Tgl terbit: Rabu, 20 Oktober 2010
Sejumlah media cetak dan elektronic pada 18 Oktober 2010 memberitakan bahwa, menurut Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Kementerian Sosial RI akan mengajukan 10 nama tokoh hasil seleksi kepada Dewan Gelar, Tanda Kehormatan, dan Tanda Jasa untuk memperoleh Gelar Pahlawan Nasional. Diantaranya adalah mantan Presiden HM Soeharto.
Pemberian gelar pahlawan kepada HM. Soeharto
Pemberian gelar pahlawan kepada HM. Soeharto
Tgl terbit: Senin, 18 Oktober 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Jaringan Solidaritas Keluarga Korban untuk Keadilan (JSKK) keberatan dengan rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Pemberian gelar pahlawan ini kurang tepat dengan mempertimbangkan konteks keadilan hari ini.
Setahun Kabinet Indonesia Bersatu II Susilo Bambang Yudhoyono
"Pasar Lupa dan Transaksi Politik"

Tgl terbit: Sabtu, 16 Oktober 2010
Kami korban dan keluarga Korban pelanggaran HAM berat, hari ini menggelar "Pasar Lupa" di depan Istana Negara. "Pasar Lupa" adalah cermin pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang selalu "lupa dan abai" dengan hak dan tuntutan kami para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat.
Penundaan Pelaksanaan Protap (No.1/X/2010) tentang Penanganan Anarkisme Massa
Tgl terbit: Jumat, 15 Oktober 2010
Pertama-tama, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Polri mengundang KontraS untuk memberikan masukan terhadap draft Protap Penanggulangan Anarki, 4 Oktober lalu. Kami menyambut baiknya inisiatif Polri untuk membuat aturan yang mengadopsi prinsip dan nilai HAM universal sebagai dasar hukum dan bentuk pengakuan dari hukum HAM di tubuh Polri.
Penerapan Protap (No.1/X/2010) Membutuhkan Aturan Rinci dan Profesionalisme Anggota Polri
Tgl terbit: Jumat, 15 Oktober 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Polri menempuh sejumlah tahapan sebelum menerapkan Prosedur Tetap No. 1/X/2010 tentang Penanganan Anarkisme Massa yang dikeluarkan oleh Mabes Polri pada 8 Oktober 2010. Kami menilai keluarnya Protap ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan kepolisian dalam mengeluarkan Perkap No. 1 tahun 2009
MEMPERTANYAKAN KESERIUSAN PRESIDEN DAN DPR DALAM PENUJUKAN CALON KAPOLRI
MEMPERTANYAKAN KESERIUSAN PRESIDEN DAN DPR DALAM PENUJUKAN CALON KAPOLRI
Tgl terbit: Rabu, 13 Oktober 2010
Kami mempertanyakan keseriusan Presiden dan DPR dalam pencalonan Komjen Timur Pradopo sebagai Kapolri yang akan diuji kelayakannya oleh Komisi III DPR RI pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010. Kami meminta proses uji kelayakan untuk bersih dari ruang politisasi dan politik uang.
Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia (10-10-10):
Kematian Bukanlah Keadilan (Death is not Justice!) Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia (10-10-10): Kematian Bukanlah Keadilan (Death is not Justice!)
Tgl terbit: Minggu, 10 Oktober 2010
Peringatan Hari anti Hukuman Mati Sedunia jatuh pada 10 Oktober setiap tahunnya. Hingga saat ini gerakan abolisi hukuman mati di tingkat internasional semakin menguat dan terjadi kecenderungan positif di mana semakin banyak negara yang telah menghapuskannya di dalam sistem hukumnya secara de jure (96 negara telah menghapusnya untuk segala jenis kejahatan, 8 negara menghapusnya untuk kejahatan biasa); banyak negara yang secara formal masih menerapkan hukuman mati secara de facto melakukan abolisi (50 negara);
Prospek Kasus Munir Di Antara Kapolri Baru Dan Kejagung Baru
Tgl terbit: Jumat, 08 Oktober 2010
Penyelesaian kasus Munir semakin mendapat tantangan yang lebih sulit dan rumit. Hal ini terkait agenda pergantian Kapolri dan Kejaksaan agung dengan calon yang memilki latar belakang jauh dari Persoalan HAM.
Calon Kapolri dan Keadilan Bagi Korban Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2010
Kami korban dan keluarga korban pelanggaran HAM menyayangkan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memilih Komjen Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Pemilihan nama ini sebagai Calon Kapolri merupakan wujud tidak sensitif-nya Presiden dengan agenda penuntasan kasus-kasus pelanggaran Berat HAM di Indonesia.
Siaran Pers Bersama
"Presiden harus membentuk Tim Investigasi di dalam negeri atas tuduhan pelanggaran HAM untuk Respon Upaya Hukum oleh Sejumlah Orang di Belanda"

Tgl terbit: Rabu, 06 Oktober 2010
Pembatalan kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke Belanda karena khawatir dengan upaya hukum oleh anggota RMS (Republik Maluku Selatan) kemarin adalah tindakan merugikan kepentingan publik Indonesia. Harusnya Presiden menyikapi proses hukum tersebut dengan tindakan hukum lain yang wajar, seperti menunjuk pengacara/pembela yang kredibel untuk menjawab dan mengikuti proses hukum yang sudah dimulai di Den Haag.
Politisasi Pencalonan Kapolri Baru Politisasi Pencalonan Kapolri Baru
Tgl terbit: Selasa, 05 Oktober 2010
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri mempertanyakan proses pemilihan calon Kapolri yang mendadak, tertutup, tidak partisipatif dan tidak akuntabel. Kami menengarai ada upaya politisasi yang kuat dalam proses ini.
Masukan untuk Fit dan Proper Test Calon Kapolri
Tgl terbit: Senin, 04 Oktober 2010
Presiden akhirnya mengirimkan calon tunggal Kapolri kepada DPR RI, Senin 4 Oktober 2010 lalu. Prerogatif Presiden ini harus segera ditindaklanjuti dengan gelar Fit dan Proper Test terhadap Calon Kapolri.
Siaran Pers Bersama Peringatan Hari TNI 2010
"Sejumlah Catatan atas Tindak Lanjut Reformasi TNI "

Tgl terbit: Minggu, 03 Oktober 2010
Kami mengucapkan selamat atas pengangkatan Panglima TNI baru Laksamana Agus Suhartono yang kebetulan berdekatan dengan Hari TNI pada tahun 2010 ini. Panglima TNI baru diharapkan bisa menjadikan situasi saat ini sebagai momentum bagi penyegaran reformasi TNI yang kami anggap masih jalan di tempat. Sampai saat ini reformasi TNI belum mencapai target perubahan tugas, fungsi, struktur, dan budaya institusional TNIÂ yang sesuai dengan tata nilai demokrasi
Pernyataan Pers Koalisi Masyarakat Sipil
PRESIDEN JANGAN ASAL PILIH CALON KAPOLRI

Tgl terbit: Sabtu, 02 Oktober 2010
Proses pemilihan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dari waktu ke waktu semakin tidak menentu. Saat ini sudah mencuat ke publik sejumlah nama yang akan menggantikan posisi Jenderal Polisi Bambang Hendarso Dahuri seperti Komjen Nanan Soekarna dan Komjen Imam Soedjarwo. Muncul pula nama baru seperti Kapolda Metro Jaya, Irjen Timur Pradopo dan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Oegroseno.
Densus 88 di Maluku:
Penangkapan, Penahanan sewenang-wenang hingga Penyiksaan

Tgl terbit: Kamis, 30 September 2010
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan) telah menemukan adanya tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh Densus 88 di Markas Detasemen 88 AT di Tantui dan Mapolsek Saparua. Tercatat dari 23 orang yang ditangkap sejak 1 Agustus 2008, 21 orang diantaranya ditahan sampai sekarang dan 14 orang diantaranya mengalami tindakan penyiksaan.
Siaran Pers Bersama:
Pemerintah dan DPR Harus Segera Agendakan Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa

Tgl terbit: Rabu, 29 September 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama IKOHI dan para keluarga orang hilang di seluruh Indonesia menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah RI, khususnya Kementrian Luar Negeri yang baru saja(27 September 2010) menandatangani Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (International Convention for the Protection for All Persons from Enforced Disappearance).
Pernyataan Sikap Bersama:
Mengecam keras pembubaran tenda keprihatinan korban pelanggara HAM dan penangkapan massa aksi !!!

Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
Aksi tenda keprihatinan korban pelanggaran HAM yang dilakukan pada tanggal 27 September 2010 oleh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM akhirnya dibubarkan paksa oleh kepolisian pada pukul 18.00 WIB. Aksi ini ditujukan untuk mendesak Presiden SBY agar melaksanakan rekomendasi DPR tentang kasus penghilangan paksa 1997/1998 yang telah disahkan oleh DPR setahun yang lalu, tepatnya tanggal 28 September 2009. Aksi tenda keprihatinan korban pelanggaran HAM kebanyakan diikuti oleh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, terutama keluarga korban penghilangan paksa
DESAK PRESIDEN SEGERA LAKSANAKAN REKOMENDASI PANSUS DPR 2009 TENTANG ORANG HILANG
Tgl terbit: Selasa, 28 September 2010
Hari ini, 28 September 2010 tepat satu tahun dikeluarkannya rekomendasi DPR RI untuk kasus penghilangan paksa 1997/1998. Di akhir masa jabatannya, DPR RI Periode 2004-2009 telah memutuskan :
Penyidikan Kasus-kasus Pelanggaran HAM berat dan Kriteria Jaksa Agung Baru
Tgl terbit: Senin, 27 September 2010
Bertepatan dengan 11 (sebelas) tahun Peristiwa Semanggi II dan 1 (satu) Tahun Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk kasus Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Melawan Amnesia Sejarah (GEMAS) kembali menyatakan kekecewaan dan keprihatinan terhadap lemahnya kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus Pembunuhan Munir
LINDUNGI DAN PENUHI HAK-HAK FUJIO NIPPONSORI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN
Tgl terbit: Jumat, 24 September 2010
Kekerasan bukan lagi ancaman terhadap Fujio tapi telah menjadi nyata yang membawa trauma terhadap dirinya. Pada tanggal 17 September 2010, Fujio mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang anggota DPR RI bernama M. Nasir dan rekannya Mujahidin Nur Hasim di Tower Permai dan Kwitang, Jakarta Pusat. Intimidasipun dilakukan sebelum kekerasan tersebut menimpa Fujio.
Mendesak Komnas HAM Melakukan Terobosan dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Jumat, 24 September 2010
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekekrasan (KontraS) bersama para korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan keprihatinan yang mendalam atas berlarut-larutnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Sepanjang 12 tahun Negara absen memberikan rasa keadilan bagi korban.
PEMBENAHAN AKUNTABILITAS SIPIL DEMOKRATIK SEBAGAI PRASYARAT KOMITMEN PANGLIMA TNI BARU
Tgl terbit: Kamis, 23 September 2010
KontraS meminta agenda pembenahan akuntabilitas sebagai prasyarat komitmen Panglima TNI yang baru. Kami amat berharap institusi TNI dapat dipimpin oleh figur yang memiliki paradigma dan komitmen yang tinggi pada agenda reformasi sektor keamanan. Tuntutan untuk mereformasi institusi ini menjadi satu kebutuhan mutlak di negara-negara transisi, khususnya untuk menjamin ketidakberulangan kasus pelanggaran HAM di masa depan dan tunduknya institusi TNI pada mekanisme akuntabilitas sipil demokratik
Usut Tuntas Secara Hukum Kejahatan di Sumut Sampai ke Akarnya
Tgl terbit: Rabu, 22 September 2010
KontraS menyatakan turut berduka atas penyerangan terhadap Mapolsek dan 3 orang aparat Polsek Medan Hamparan Perak, Sumatera Utara. Penyerangan yang mencabut hak hidup 3 personel polisi ini sangat keterlaluan dan merupakan tindakan brutal. Tidak boleh sedikit pun ada toleransi terhadap pelaku jika bisa diketahui identitas dan latar belakang alasan penyerangan. Ini merupakan imperatif untuk terwujudnya keadilan bagi keluarga korban serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Desakan Tindak Lanjut Lapoan Polisi Nomor: LP/3207/VIII/2010/UM tentang Laporan Penganiayaan Terhadap Fujio Nipponsori AH
Tgl terbit: Selasa, 21 September 2010
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah menerima pengaduan dari Korban yang bernama Fujio Nipponsori AH (40 tahun). Korban mengalami tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh orang suruhan dari Muhammad Nasir yang merupakan salah satu anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi Demokrat.
Umumkan Hasil KPK, Komnas HAM dan PPATK Calon Kapolri Kepada Publik
Tgl terbit: Senin, 20 September 2010
Hingga kini, baik Kapolri maupun Ketua Kompolnas belum menyatakan secara definitif siapa calon Kapolri yang disampaikan kepada Presiden. Meski demikian, mengemuka dua nama calon Kapolri yang telah digadang oleh DPR. Informasi yang beredar bahkan menyebutkan bahwa Presiden akan segera memberikan nama calon Kapolri kepada DPR dalam hitungan satu dua hari ke depan.
PERNYATAAN BERSAMA FORUM SOLIDARITAS KEBEBASAN BERAGAMA
"BIARKAN KEBERAGAMAN TETAP ADA DAN TOLAK KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA"

Tgl terbit: Minggu, 19 September 2010
Tindak kekerasan terhadap Pemuka Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Bekasi, Sintua Asia Lumban Toruan dan Pendeta Luspida Simanjuntak yang tejadi pada Minggu ( 12/9), merupakan ancaman serius bagi keberagaman di Indonesia.
Kapolres dan Dansat Brimob Manokwari Harus Bertanggungjawab terhadap Insiden Penembakan terhadap warga sipil di Manokwari
Tgl terbit: Jumat, 17 September 2010
Foker LSM Papua, KontraS Papua, LBH Papua, ALDP, SKP Keuskupan Jayapura, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua dan para Advokat, mengecam kembali terjadinya tindakan kekerasan dan penembakan terhadap Warga Sipil di Manokwari yang dilakukan oleh Oknum anggota Brimob yang mengakibatkan meninggalnya 2 (dua) warga sipil dan 1 (satu) orang kritis.
Penyampaian Petisi Kriteria Jaksa Agung Versi Korban
Tgl terbit: Kamis, 16 September 2010
Kami para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM selama ini merasa prihatin atas kinerja Jaksa Agung dalam penanganan perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat. Sampai saat ini semua berkas perkara hasil penyelidikan Komnas HAM bahkan terhenti proses hukumnya di Kejaksaan Agung. Padahal, Undang-Undang No.26/2000 tentang Pengadilan HAM memandatkan Jaksa Agung sebagai penyidik untuk peristiwa yang menurut sifat dan lingkupnya patut diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat.
SURAT TERBUKA : Praktik Mafia Hukum Mengamputasi Keadilan Korban
Tgl terbit: Selasa, 14 September 2010
Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc untuk kasus Tanjung Priok telah selesai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2003-2005. Dalam catatan kami selama proses persidangan berlangsung terdapat penyalahgunaan atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh para pelaku sehingga tak satu pun pelaku yang dijerat oleh hukum.
PERNYATAAN BERSAMA FORUM SOLIDARITAS UNTUK KEBEBASAN BERAGAMA
"NEGARA GAGAL DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK ATAS BERIBADAH"

Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
Untuk kesekian kalinya tindak kekerasan terhadap warga jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Bekasi kembali berulang. Peristiwa teranyar tejadi kemarin, Minggu ( 12/9), dialami pengurus HKBP, Sintua Asia Lumban Toruan dan Pendeta Luspida Simanjuntak yang menjadi korban kekerasan dari sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Asia menjadi korban penusukan di bagian perut atas dan Luspida terluka terkena hantaman benda tumpul di bagian pinggang, kening dan kepala.Ironisnya peristiwa tersebut terjadi saat keduanya berjalan bersama sejumlah jemaat ke lokasi tempat mereka biasa beribadah. Hingga kini keduanya masih menjalani perawatan di rumah sakit
SURAT TERBUKA:
MENDESAK PERHATIAN KHUSUS BAGI KESEHATAN TAPOL NAPOL

Tgl terbit: Senin, 13 September 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) hari ini menerima berita duka meninggalnya aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) bernama Yusuf Sipakoli. Yusuf Sipakoli meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum di Kudamati, Ambon. Perawatan di RS Yusuf Sipakoli setelah pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambon menyerahkan pengobatan Yusuf ke pihak keluarganya pada minggu pertama september 2010.
MENDESAK POLRI MENINDAK TEGAS PELAKU PENUSUKAN TERHADAP PENETUA SIHOMBING
Tgl terbit: Minggu, 12 September 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam kembali terjadinya tindak kekerasan kepada Pendeta dan Jemaat Gereja HKBP Pondok Timur Indah, Bekasi Timur yang akan beribadah pada hari ini, 12 September 2010. Telah diketahui publik bahwa jemaat Gereja HKBP tidak dapat beribadah dengan aman sejak Juli 2010 lalu. Peristiwa in mestinya bisa dihindari jika aparat Polri konsisten untuk memberikan keamanan ekstra dan melindungi para jemaat Gereja HKBP Pondok Timur.
Rencana Pembakaran Qur'an : Pelanggaran Hak Kebebasan Berekspresi
Tgl terbit: Sabtu, 11 September 2010
KontraS menyatakan turut prihatin atas peristiwa penghancuran gedung WTC pada 11 September 2001, 9 tahun yang lalu yang masih memberikan trauma mendalam bagi para korban, keluarga korban dan masyarakat luas. Kami berharap korban dan keluarga korban atas peristiwa tersebut mendapatkan pemulihan yang layak dan para pelaku bisa dihukum sesuai dengan standar hukum yang memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
6 Tahun Pembunuhan Munir
Merawat harapan menuju keadilan Mereka Mengabaikan keadilan kasus Munir

Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
Catatan proses hukum pengungkapan kasus pembunuhan politik Cak Munir, terhambat secara sistematis oleh Aparat penegak Hukum. Baik Kepolisian, Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum , terutama setelah proses putusan Bebas Muchdi di tingkat kasasi. Hambatan paling serius diperlihatkan oleh pihak Kejaksaan. Hal ini terlihat dari pola sebagai berikut:
Permohonan Akses Kesehatan untuk Yusuf Pakoli
Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menerima informasi tentang seorang narapidana politik yang merupakan aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) bernama Yusuf Pakoli sedang dalam kondisi kritis saat ini. Korban Yusuf Pakoli sebelumnya diduga terlibat insiden cakalele saat perayaan Harganas di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 dan kemudian divonis selama 12 (dua belas) tahun penjara.
PENTINGNYA TRANSPARANSI PUBLIK DALAM PROSES PEMILIHAN CALON KAPOLRI
Tgl terbit: Selasa, 07 September 2010
KontraS mempertanyakan proses dan mekanisme pemilihan Calon Kapolri yang akan menggantikan Jend Pol. Bambang Hendarso Dhanuri. Menjelang 2 bulan pemilihan calon Kapolri pada Oktober mendatang, proses yang berjalan semakin tidak jelas dan tertutup. Kami mengkhawatirkan proses ini justru membuka ruang politisasi, baik dalam internal Polri maupun di DPR.
Surat Kepada Wakadiv Humas Mabes Polri
Kasus Tindak Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Kab. Tapanuli Tengah

Tgl terbit: Senin, 06 September 2010
KontraS (Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama dengan Solidaritas Nasional Peduli Tapanuli Tengah mengucapkan terima kasih atas kesediaan bapak menerima kami dalam rangka menyampaikan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Kab. Tapanuli Tengah.
Putusan Keppres 3/P Tahun 2010 : Menolak Keadilan Manipulatif
Tgl terbit: Senin, 06 September 2010
Hari ini, 6 September 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sidang Putusan Perkara No 51/G/2010/PTUN/JKT Tentang Keppres 3/P Tahun 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima karena menganggap dalil-dalil gugatan kabur".
Menolak Pembatalan Keppres 3/P Tahun 2010 Adalah Pengkhianatan Agenda Penegakan HAM
Tgl terbit: Senin, 06 September 2010
Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Keppres 3/P Tahun 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan telah memasuki agenda putusan. Hari ini, Majelis Hakim yang terdiri dari Guruh Jaya Saputra,SH, Herman Baeha, SH, MH dan Andri Mosepa,SH, MH membacakan putusan atas perkara yang diajukan oleh korban dan keluarga
"Pertemuan Kota Kinabalu Harus Mengagendakan Masalah-Masalah Konkrit tentang Hak Asasi Manusia Yang Mengganjal Hubungan Indonesia-Malaysia"
Tgl terbit: Minggu, 05 September 2010
Krisis hubungan Indonesia - Malaysia yang sudah berlangsung selama 3 minggu belakangan ini pasti menjadi pembicaraan utama dalam pertemuan rutin Komite Bersama Indonesia - Malaysia yang akan berlangsung di Kota Kinabalu, Sabah Malaysia Timur besok pada hari Senin 6 September 2010.
Pemerintah Harus Segera Membuat Tim Independen
Tgl terbit: Sabtu, 04 September 2010
KontraS menyatakan belasungkawa dan prihatin dengan bertambahnya korban meninggal akibat peristiwa Buol. Supriyadi, pegawai koperasi Buol meninggal pada 4 sept 2010 pukul 07.30 Wita akibat luka tembak di perut bagian bawah, projektil peluru tembus ke kantong kemih. Korban tertembak saat berlangsungnya aksi protes warga ke mapolsek Biau pada tanggal 31 Agustus 2010 malam hari.Supriyadi menambah daftar korban yang meninggal akibat dari peristiwa ‘Buol” menjadi 9 orang termasuk Kasmiri korban dugaan penyiksaan dalam tahanan kepolisian.
Mendesak Penyelidikan Menyeluruh atas Peristiwa Kekerasan di Buol
Tgl terbit: Kamis, 02 September 2010
Kami mengapresiasi langkah cepat Kapolri yang menugaskan Wakapolri, Komjen Pol. Yusuf Manggabarani untuk memimpin investigasi peristiwa kekerasan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Kami berharap kedatangan Wakapolri yang melakukan pertemuan dengan pihak Muspida, tokoh masyarakat, tokoh agama serta keluarga korban dapat membuka ruang dialog yang konstruktif untuk segera meredakan konflik serta menghentikan berbagai tindakan kekerasan yang terjadi dalam 3 hari terakhir.
Dukung Sikap Tegas POLRI Untuk Menindak Ormas Pro Kekerasan
Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
Dalam Rapat Gabungan di DPRRI pada 30 Agustus 2010, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menyatakan bahwa sepanjang 2007-2010 terdapat 107 tindak kekerasan yang dilakukan oleh FPI, FBR, dan Barisan Muda Betawi. Kapolri juga menyampaikan bahwa pembekuan organisasi massa (ormas) yang telah berulangkali melakukan tindak kekerasan perlu dilakukan. Dan lembaga Kepolisian tidak akan ragu-ragu lagi untuk menindak tegas ormas yang melakukan tindak kekerasan.
Hentikan Kekerasan dan Selidiki Peristiwa Kekerasan di Buol
Tgl terbit: Rabu, 01 September 2010
KontraS sangat menyesalkan terjadinya kekerasan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, pada 30 - 31 Agustus 2010. Kami meminta semua pihak, baik warga Buol maupun aparat kepolisian, khususnya anggota Polres Buol menahan diri untuk menghentikan tindakan kekerasan dan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami meminta Pemda setempat serta DPRD untuk mendorong proses ini sebagai upaya pencegahan kekerasan yang meluas.
Diplomasi HAM Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan RI Mendesakkan Pengarusutamaan HAM dalam Hubungan Diplomatik RI - Malaysia
Tgl terbit: Selasa, 31 Agustus 2010
Memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia dalam dua pekan terakhir ini adalah titik kulminasi kegagalan diplomasi politik serumpun yang selama ini hanya mengandalkan sentimen personal elite politik dan sama sekali tidak melandaskan diri dari prinsip-prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, diplomasi politik serumpun cenderung hanya mencerminkan kepentingan kekuasaan dan abai pada kepentingan masalah-maslah yang dihadapi rakyat Indonesia maupun Malaysia.
"Saatnya Negara Lindungi Kerja Pembela HAM"
Tgl terbit: Jumat, 27 Agustus 2010
Komite Perlindungan Terhadap Jurnalis (KOMPRES) merasa prihatin atas meningkatnya ancaman terhadap pekerja Pembela HAM beberapa waktu belakangan ini. Sepanjang Juli 2010, tercatat beberapa peristiwa kekerasan yang menimpa Pembela HAM di Indonesia.
Syarat-syarat Calon Kapolri Mendatang yang Ideal
Tgl terbit: Kamis, 26 Agustus 2010
Dalam waktu dekat akan terjadi pergantian Kapolri. KontraS menganggap agenda ini sangat penting dan strategis bagi perbaikan institusi Polri yang dalam waktu hampir setahun belakangan ini dalam sorotan negatif publik. Rentetan masalah, mulai dari kontroversi "cicak vs. Buaya", bocoran ke publik eks Kabareskrim Susno Duadji soal makelar kasus di tubuh institusinya, yang berujung pada penangkapan dan penahananya juga soal korupsi,
Kepengurusan KontraS Periode 2010-2013
Tgl terbit: Selasa, 24 Agustus 2010
Salam Kemanusiaan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan yang baik dalam beraktifitas. Badan Perkumpulan KontraS pada hari Jumat 13 Agustus 2010 telah menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) yang menghasilkan beberapa ketetapan, diantaranya :
Pemerintah RI Harus Serius Memperjuangkan Pembebasan terhadap 2 WNI Yang Di Vonis Hukuman Gantung Di Malaysia serta Pembelaan Terhadap Ratusan WNI Yang Terancam Hukuman Mati
Tgl terbit: Jumat, 20 Agustus 2010
Pasang surut dan dinamika hubungan diplomatik RI - Malaysia tak pernah lepas dari persoalan hak asasi manusia, selain perbatasan dan budaya tentunya. Rentetan arogansi Malaysia dalam sepekan cukup memicu ketersinggungan RI sebagai negara berdaulat. Bagaimana tidak, tak berselang lama setelah pada 1 Juli 2010, Chen Pei Ee (majikan yang menyiksa Kunarsih hingga meninggal dunia) divonis bebas oleh pengadilan di Kualalumpur dan 3 petugas pengawas kelautan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Bintan,
2 Warga Aceh Divonis Gantung di Malaysia
Tgl terbit: Rabu, 18 Agustus 2010
BS dan TI, warga Aceh yang diancam hukuman mati di Malaysia telah divonis hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Agung, Malaysia. Hal ini diketahui dari isi surat yang ditandatangani BS yang dikirim ke KontraS Aceh pagi tadi (18/8) dengan stempel Jabatan Penjara Malaysia, Pokok Sena, Kedah.
NEGARA HARUS MENJAMIN KEBEBASAN BERIBADAH, BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
Tgl terbit: Minggu, 15 Agustus 2010
Indonesia merupakan negara majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, agama maupun aliran kepercayaan yang merasa senasib untuk membentuk suatu negara yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemajemukan dalam wujud Berbhineka Tunggal Ika ini merupakan kekayaan yang harus dipelihara sebagai alat persatuan bangsa, sebagaimana yang dicita-citakan dan diperjuangkan para pendiri bangsa kita. Dengan kemajemukan ini, tentunya negara berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk melindungi dan menghormati setiap unsur-unsur pembentuk kemajemukan, termasuk didalamnya kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan sebagai Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental.
Bebaskan Tapol dan Napol sebagai Upaya Penghormatan Hak Asasi Manusia, Kedewasaan Berpolitik dan Berdemokrasi
Tgl terbit: Kamis, 12 Agustus 2010
Pada 17 Agustus 2010, rakyat Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan yang ke 65 Tahun dimana dalam perayaan tahun ini mengangat tema " Tingkatkan Kedewasaan Kehidupan Berpolitik dan Berdemokrasi serta Kita Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia yang Bersatu, Aman, Adil, Demokrasi dan Sejahtera". Kiranya setelah 65 tahun kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, tidak menjadikan bangsa ini semakin merdeka dan demokratis, justru menjadi bangsa yang makin "tidak jelas arahnya reformasinya".
Penangkapan dan Penahanan Aktifis Politik di Maluku
Tgl terbit: Selasa, 10 Agustus 2010
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan) telah memperoleh pengaduan atas penahanan dan penangkapan sewenang-wenang oleh Densus 88 terhadap 9 orang warga Maluku sebelum peresmian Sail Banda oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Tindakan penahanan dan penangkapan tersebut tidak disertai dengan adanya surat pemberitahuan kepada keluarga sebelumnya. Penangkapan dan penahanan dilakukan lebih dahulu kepada Bpk Benny Sinay di rumahnya pada Senin dini hari tanggal 2 Agustus 2010.
SURAT KEPADA KAPOLRI : Perlindungan hukum dan keamanan saat ibadah bagi Jemaat HKBP Pondok Timur
Tgl terbit: Rabu, 04 Agustus 2010
Kami mendapatkan pengaduan bahwa sekelompok massa/vigilante telah melakukan penyerangan terhadap Jemaat Gereja HKBP Pondok Timur Indah, Bekasi pada hari Minggu 1 Agustus 2010 di Kampung Ciketing, Bekasi Timur. Penyerangan kelompok vigilante ini dilakukan kepada jemaat yang sedang melakukan ibadah minggu dan mengakibatkan jemaat luka-luka.
Surat Terbuka : Negara Harus Lindungi Pembela HAM
Tgl terbit: Jumat, 30 Juli 2010
Komisi untuk orang hilang dan Korban tindak Kekerasan (KontraS) prihatin atas meningkatnya ancaman terhadap pekerja Pembela HAM beberapa waktu belakangan ini. Sepanjang Juli 2010, terdapat beberapa peristiwa kekerasan yang mengemuka yang menimpa Pembela HAM di Indonesia.
MENDESAK POLRI LINDUNGI WARGA AHMADIYAH DI MANIS LOR
Tgl terbit: Kamis, 29 Juli 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Negara menindak tegas segala bentuk kekerasan yang dilakukan sejumlah ormas atas nama agama. Kontras betul-betul menyesalkan terjadinya kembali kekerasan di Desa Manis Lor, Kuningan Jawa Barat sejak Rabu 27 Juli 2010 hingga kini.
Peristiwa 27 Juli 1996: Yang terlupakan
Tgl terbit: Selasa, 27 Juli 2010
Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengingatkan semua pihak untuk tak melupakan Peristiwa 27 Juli 1996. Peristiwa 27 Juli 1006 merupakan sejarah pelanggaran HAM serius. Pada sekitar kejadian ini, Wiji Thukul adalah salah satu figur utama yang hilang. Bagaimanapun, peluang menuntaskannya peristiwa ini masih terbuka.
Open Letter to Mr. Barack Obama President of the United States
Tgl terbit: Selasa, 27 Juli 2010
We are from the victims and families of victims of human rights violations in Indonesia is very disappointed with the recovery plan between US military and Kopassus (Special Force in Army). As you know, there is so many cases of human rights violations carried out by Kopassus during the New Order, and there is no solution at all for that cases from the Indonesian government until now. Recommendations from the parliament on cases of disappearances that involving Kopassus, until now have never followed up by the Indonesian government.
Surat Terbuka Kepada Pemerintah AS Tidak Ada Kerjasama Tanpa Keadilan
Tgl terbit: Selasa, 27 Juli 2010
Kami para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM dan kelompok masyarakat sipil dengan ini mempertanyakan kembali apa yang menjadi barometer pemulihan kerjasama militer AS dengan Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus).
Mempertanyakan Sikap Panglima TNI terhadap Pelanggaran HAM Kopassus
Tgl terbit: Minggu, 25 Juli 2010
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menegaskan kembali bahwa dicabutnya embargo militer AS untuk Kopassus tidak bisa memutihkan dosa politik kekerasan masa lalu, baik secara institusional maupun personel. Kami mempertanyakan sikap Panglima TNI Djoko Santoso yang mengatakan bahwa "masalah Kopassus dianggap selesai dengan diadilinya beberapa prajurit dan perwira di Pengadilan Militer".
Pencabutan Embargo Kerja Sama Kopassus dan Militer AS adalah Kemunduran bagi Agenda Akuntabilitas HAM di Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 23 Juli 2010
Kami, bagian dari masyarakat sipil dan komunitas HAM di Indonesia, sangat kecewa dipulihkannya kembali kerja sama antara Kopassus dengan militer Amerika Serikat. Jelas ini merupakan kemenangan simbolik bagi mereka yang terus mempertahankan impunitas di Indonesia. Kami menyangkan keputusan Pemerintahan Barrack Obama ini yang menambah deret kritik kelompok HAM dunia bahwa belum ada prestasi yang signifikan terhadap masalah hak asasi manusia di tingkat global seperti yang dijanjikan sebelumnya. Padahal konsepsi akuntabilitas dan impunitas telah menemukan bentuk definitif yang semakin berlaku secara universal. Di tingkatan Indonesia, pencabutan embargo ini sekali lagi merupakan bukti bahwa agenda keadilan dan pemenuhan hak-hak korban bukan dianggap sebagai kewajiban negara.
Temuan Sementara Hasil Investigasi atas Peristiwa Penyerangan dan Penganiayaan terhadap Sdr. Tama Satrya Langkun
Tgl terbit: Rabu, 21 Juli 2010
Kami dari KontraS, ICW dan LBH Jakarta bermaksud menyampaikan hasil investigasi sementara atas tindak kekerasan yang terjadi terhadap Sdr. Tama S Langkun; investigasi ini dilakukan sesaat paska terjadinya kekerasan dan pemantauan atas peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sebelumnya terhadap korban. Dari hasil investigasi dan pemantauan ini kami mendapatkan sejumlah temuan;
Permintaan Monitoring Penanganan Kasus Penganiayaan terhadap Aktivis anti Korupsi, Tama S Langkun
Tgl terbit: Selasa, 20 Juli 2010
Upaya penanganan kasus penganiayaan terhadap aktivis Indonesia Coruption Watch (ICW) Tama S Langkun telah memasuki 2(dua) minggu sejak kejadian. Namun, pihak kepolisian hingga saat ini belum menemukan siapa pelaku maupun motif dibalik penganiayaan terhadap aktivis anti korupsi tersebut.
Rp. 50 Juta, Indonesia Bangga
Rp.1000 untuk Anak-anak Korban Lapindo

Tgl terbit: Kamis, 15 Juli 2010
(Jakarta, 15/07/10). Sekali lagi rakyat Indonesia membuktikan diri lebih peduli. Solidaritas mereka terbukti, hanya dalam waktu 6 hari sejak di launching 8 Juli 2010 di Kontras, solidaritas Rp.1.000 untuk anak-anak korban Lapindo, telah terkumpul Rp. 50.560.675 (lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah). Solidaritas ini menunjukkan rakyat Indonesia lebih peka terhadap masa depan pendidikan anak-anak, khususnya dalam hal ini anak-anak korban Lapindo.
SURAT TERBUKA : KAPOLRI HARUS TINDAK TEGAS KELOMPOK-KELOMPOK KEKERASAN
Tgl terbit: Rabu, 14 Juli 2010
Pertama tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk menerima kami siang ini. Kami berharap sikap terbuka untuk membuka ruang dialog dan diskusi bersama ini dapat menghasilkan jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang akan kami sampaikan.
Mengecam Kekerasan Terhadap Aktivis dan Menolak Bungkam!
Tgl terbit: Kamis, 08 Juli 2010
Aktivis ICW, Tama Satrya Langkun, Peneliti Divisi Investgasi ICW, dihadang, dipukuli, dianiaya dan dibacok pada Kamis dinihari, 8 Juli 2010 sekitar pukul 03.45. Akibat insiden percobaan pembunuhan tersebut, Tama menderita memar, luka trauma benda tumpul di beberapa bagian badan dan tangan, serta luka bacokan dengan 29 jahitan benang di bagian kepala.
Keberadaan Satpol PP harus di Evaluasi, Bukan Diberi Senjata
Tgl terbit: Kamis, 08 Juli 2010
KontraS menghargai sikap Menko Polhukam Djoko Suyanto yang meminta agar Permendagri No 26 Tahun 2010 yang membolehkan Satpol PP dipersetai pistol tidak berlakukan. Kami berharap keputusan itu dapat segera diumumkan oleh Mendagri dalam waktu dekat.
Solidaritas Masyarakat Sipil Untuk Penuntasan Kasus Korupsi di Kepolisian
serta Dukungan Anti-Kekerasan Terhadap Pembela HAM

Tgl terbit: Kamis, 08 Juli 2010
Saat ini institusi Kepolisian sedang mendapat sorotan tajam terkait dengan kasus korupsi di tubuh Kepolisan. Beberapa lembaga masyarakat pun telah melaporkan temuan datanya kepada institusi penegak hukum. Salah satunya, ICW telah melaporkan kasus korupsi di Kepolisian kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan kepada KPK. Selain itu, media massa juga turut berperan membongkar praktek korupsi di tubuh Kepolisian, dengan memaparkan temuannya sebagaimana yang dilakukan Majalah Tempo dan media-media lainnya.
Solidaritas Masyarakat Sipil Untuk Penuntasan Kasus Korupsi di Kepolisian serta Dukungan Anti-Kekerasan Terhadap Pembela HAM
Tgl terbit: Rabu, 07 Juli 2010
Saat ini institusi Kepolisian sedang mendapat sorotan tajam terkait dengan kasus korupsi di tubuh Kepolisan. Beberapa lembaga masyarakat pun telah melaporkan temuan datanya kepada institusi penegak hukum. Salah satunya, ICW telah melaporkan kasus korupsi di Kepolisian kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan kepada KPK. Selain itu, media massa juga turut berperan membongkar praktek korupsi di tubuh Kepolisian, dengan memaparkan temuannya sebagaimana yang dilakukan Majalah Tempo dan media-media lainnya.
Hindari Politik Tikus, Kembalikan Bakrie Award!
Tgl terbit: Rabu, 07 Juli 2010
Cuplikan lagu Iwan Fals yang berjudul "Tikus-Tikus Kantor" menggambarkan prilaku manusia yang mengikuti sifat tikus. Meskipun salah, karena kelihaiannya, seakan-akan menjadi seorang malaikat yang tak tercela. Anehnya, beberapa waktu yang lalu, mantan petinggi Group Bakrie yang juga Ketua Umum Partai Golkar menyerukan kepada kader partai, yang besar di era rejim otoriter orde baru itu, untuk meniru prilaku tikus dalam berpolitik.
Parodi Sepak Bola
Sepak Bola Melawan Lupa Pelanggar HAM VS Pembela HAM

Tgl terbit: Selasa, 06 Juli 2010
Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan menghadirkan magis yang luar biasa bagi milyaran pasang mata diseluruh dunia. Tanpa terkecuali di Indonesia, turnamen Sepak Bola akbar empat tahunan ini mampu menyihir masyarakat dari segenap lapisan untuk sejenak melupakan beban hidup yang semakin berat dan persoalan sosial politik yang tiada henti mendera negeri ini. Aksi-aksi menawan dari Leonel Messi, David Villa, Thomas Muller, Diego Forlan, Park Ji Sung, dll
Masuknya Muchdi Pr Masuk dalam Pencalonan Pengurus Muhammadiyah (2010-2015)
Tgl terbit: Sabtu, 03 Juli 2010
Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik digelarnya Muktamar ke-46 Muhammadiyah - salah satu organisasi sosial keagaamaan terbesar di Indonesia. Namun demikian kami tidak mampu menutupi keresahan kami atas pemberitaan media akhir-akhir ini yang menyatakan Muchdi Pr masuk dalam bursa calon Ketua Umum PP Muhammadiyah. Kami khawatir akan masa depan Muhammadiyah jika Organisasi yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan ini memasukan sosok bermasalah seperti Muchdi Purwopranjono ke dalam jajaran kepengurusan intinya.
POLRI Harus Tindak Tegas Kelompok-kelompok Kekerasan
Tgl terbit: Jumat, 02 Juli 2010
KontraS mengkhawatirkan terus berlangsungnya aksi-aksi kekerasan yagn dilakukan oleh kelompok-kelompok vigilante yang mengatasnamakan Islam dan anti komunis. Kami menilai hal ini tak lepas dari tiadanya tindakan hukum yang tegas dari Polri sebagai aparat penegak hukum yang semestinya memberikan rasa keamanan bagi masyarakat. Bahkan Polri seakan membiarkan fungsi penegakan hukum diambil alih oleh kelompok-kelompok ini. Tak heran jika muncul dugaan publik bahwa Polri juga seakan membentengi kelompok-kelompok kekerasan ini dalam menjalankan aksinya.
"Regulasi Maju, Implementasi Mandek, Kekerasan dan Pelanggaran HAM Masih Tinggi" Refleksi Hari Bhayangkara ke-64 Evaluasi 1 Tahun Perkap Kapolri No 8 Tahun 2009
Tgl terbit: Kamis, 01 Juli 2010
Dalam rangka refleksi hari Bayangkara ke 64 Bakumsu, KontraS Sumut dan InsideS bekerjasama melakukan Evaluasi 1 tahun Implementasi Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatur tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan Tugas Polri. Sebuah apresiasi tinggi atas lahirnya Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 karena merupakan langkah riil progres kepolisian dibidang regulasi, seiring dengan merebaknya desakan supremasi hukum, HAM, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, demiliterisasi, defeodalisasi, desakralisasi, dekorporitisasi, transparansi, dan akuntabilitas,
"Menyikapi Perluasan Koter dan Pergantian Panglima TNI"
Tgl terbit: Rabu, 30 Juni 2010
Perluasan dan penambahan struktur Komando teritorial kembali lagi terjadi. Kepala Staf TNI AD Jenderal George Toisutta meresmikan terbentuknya Kodam VI/Mulawarman di Kalimantan Timur pada tanggal 28 Juni 2010. Jauh sebelum itu, Mabes TNI AD memang sudah berencana menambah 22 markas komando teritorial yang terdiri dari 3 (tiga) Makorem dan 19 (sembilan belas) Makodim.
EVALUASI DAN HARAPAN MASYARAKAT SIPIL 
HARI BHAYANGKARA KE-64
TANTANGAN KAPOLRI : MENUJU POLRI YANG 
DEMOKRATIS DAN AKUNTABEL EVALUASI DAN HARAPAN MASYARAKAT SIPIL HARI BHAYANGKARA KE-64 TANTANGAN KAPOLRI : MENUJU POLRI YANG DEMOKRATIS DAN AKUNTABEL
Tgl terbit: Selasa, 29 Juni 2010
Seperti biasa KontraS menggunakan momentum Hari Bhayangkara ke-64 di tahun 2010 ini dengan mengevaluasi kinerja Polri selama setahun belakangan ini. Kami menilai seluruh dinamika kinerja dalam Polri luruh dalam upaya membangun trustbuilding (kepercayaan publik), yang semestinya berakhir tahun ini sebagaimana disebutkan dalam grand strategi Polri.
Protes Kaukus Pancasila Parlemen DPR dan DPD RI dan masyarakat sipil atas aksi FPI
Tgl terbit: Senin, 28 Juni 2010
Meningkatnya kecenderungan tindakan premanisme oleh “gerombolan berjubah” yang cenderung mengklaim diri paling benar dalam beragama, bercirikan mengganggu ketertiban umum, main hakim sendiri, menggunakan kekerasan, adalah tidak sejalan dengan prinsip Negara berdasar Konstitusi.
Pernyataan Sikap Jaringan Anti Penyiksaan Indonesia (JAPI)
Dalam rangka memperingati Hari Internasional untuk Mendukung Korban Penyiksaan 26 Juni 2010

Tgl terbit: Kamis, 24 Juni 2010
Jaringan Anti Penyiksaan Indonesia (JAPI) mengutuk segala bentuk penyiksaan dan perlakuan dan penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat ditawar dan dikurangi dalam keadaan apapun.
Tolak Pelanggar HAM menjadi Pejabat Negara
Tgl terbit: Kamis, 24 Juni 2010
Pengangkatan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin sebagai wakil Menteri pertahanan dan wacana tentang hak pilih TNI adalah tindakan politik dan gagasan yang jauh dari rasa keadilan, akal sehat dan semangat reformasi. Alih-alih mendorong proses pertanggungjawaban hukum Presiden justru memberikan jabatan strategis bagi pelanggar HAM menjadi pejabat negara. Setali dengan itu, alih-alih melakukan mendorong akuntabilitas dan profesionalisme TNI pemerintah justru menggulirkan wacana hak pilih TNI
PEMULIHAN HAK PILIH TNI BUKAN AGENDA PRIORITAS
DALAM REFORMASI MILITER

Tgl terbit: Rabu, 23 Juni 2010
Wacana pemulihan hak pilih TNI yang menguat akhir-akhir ini menunjukkan sikap inkonsistensi pemerintah dalam melanjutkan agenda reformasi sector keamanan, khususnya reformasi TNI. KontraS memandang pemulihan hak pilih TNI bukanlah agenda prioritas yang mendesak. Lebih dari 12 tahun masa reformasi, masih banyak agenda utama reformasi militer yang masih terbengkalai, seperti revisi UU Pengadilan Militer maupun penertiban bisnis TNI. Belum tercapainya amanat reformasi tersebut menjadi ukuran sejauhmana militer bisa dikatakan sebagai institusi yang profesional dan akuntabel.
Tolak Kriminalisasi terhadap 9 Mahasiswa Leuser
Tgl terbit: Kamis, 17 Juni 2010
Kami sangat menyesalkan tindakan Yayasan Leuser Indonesia (YLI) yang melaporkan para mahasiswa dari Forum Bersama Mahasiswa Poros (FBMP) Leuser ke Poltabes Banda Aceh. Kami menanggap tindakan tersebut merupakan bentuk pembungkaman oleh YLI terhadap protes-protes yang dilakukan FBMP Leuser atas kinerja YLI.
Terkait Penembakan di Perkebunan PT Satya Agung
Polisi Lalai, Tuntaskan di Peradilan Umum

Tgl terbit: Jumat, 11 Juni 2010
(Banda Aceh): Polisi kembali memperlihatkan tindakan buruk dalam menangani pelaku kriminalitas di Aceh. Hal tersebut ditunjukkan dengan menembak mati Raden (25), yang diduga mencuri getah milik perkebunan karet PT Satya Agung, Kec. Simpang Keuramat, Aceh Utara (10/6).
Penembakan dan Pembunuhan Petani Riau oleh Polisi Membela Perkebunan Kelapa Sawit
Tgl terbit: Kamis, 10 Juni 2010
Jakarta, (9/6/2010)--Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila kedua menyebutkan dengan jelas Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Insiden berlanjutnya penembakan terhadap petani oleh kepolisian khususnya Brigade Mobil patut dipertanyakan kembali. Apakah Kepolisian mulai redup mengamalkan Panca Sila, atau polisi juga lupa bahwa mereka bukanlah institusi militer. Karena faktanya akhir-akhir ini Polisi selalu melakukan tindakan kekerasan.Sepatutnya, sebagai alat negara benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengayom rakyat dan bukan sebagai alat perusahaan. Dengan insiden kekerasan belakangan ini membantah telah terjadi reformasi di tubuh Polri
CONSOLIDATE THE GAINS OF MORE THAN A DECADE OF STRUGGLE: FACE THE CHALLENGES OF THE ENTRY INTO FORCE OF THE CONVENTION
Tgl terbit: Sabtu, 05 Juni 2010
We, the delegates and participants to the Fourth Congress of the Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD), with the theme, "Consolidate the Gains of More than A Decade of Struggle: Face Challenges of the Entry into Force of the Convention" coming from, Belarus, Bolivia, Hong Kong, India, Indonesia, Nepal, Philippines, Timor Leste and Thailand are gathered together here in Bogor, Indonesia to celebrate a momentous and historical occasion of reaching this new milestone in the journey towards a world without disappearances
Dandim Tidak Sadar Fungsi
Tgl terbit: Sabtu, 05 Juni 2010
KontraS Aceh, LBH Banda Aceh dan GeRAK Aceh menyesalkan sikap Dandim 0105 Aceh Barat, Letkol Inf Andi Sirajuddin yang bertindak arogan melihat pengibaran bendera merah putih setengah siang di kantor Bupati setempat. Pengibaran tersebut merupakan instruksi Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf kepada para Bupati/Wali Kota se-Aceh sehubungan dengan meninggalnya tokoh kharismatik Aceh, Hasan Tiro.
"Pengadilan HAM Internasional untuk Kejahatan Israel; Agenda Keadilan PBB yang Harus Dipastikan"
Tgl terbit: Jumat, 04 Juni 2010
Kami mengajak seluruh unsur masyarakat Indonesia yang peduli untuk mendukung mekanisme HAM internasional guna menuntut pertanggungjawaban Israel atas tindakan kejahatan terhadap seluruh umat manusia, serta memberi keadilan bagi para korban.
Serangan Israel terhadap Konvoi Kapal Bantuan Kemanusian di Gaza 
Memang Harus Dikutuk! Serangan Israel terhadap Konvoi Kapal Bantuan Kemanusian di Gaza Memang Harus Dikutuk!
Tgl terbit: Selasa, 01 Juni 2010
Kami, sejumlah masyarakat sipil yang memberi perhatian pada persoalan kemanusiaan, mendesak agar Pemerintah Indonesia mengambil langkah yang lebih tegas terhadap pembantaian warga sipil yang tidak bersenjata di sekitar pantai Gaza.
TENTANG PENANGKAPAN 17 AKTIVIS DAN PETANI MELAWAN PERKEBUNAN SAWIT PT KLS DI SULAWESI TENGAH
Tgl terbit: Sabtu, 29 Mei 2010
Konflik agraria dan kekerasan dalam pengelolaan perkebunan skala besar kembali terjadi. Kali ini pemicunya adalah PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS), yang memiliki perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI) di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Perusahaan milik konglomerat lokal Murad Husen ini telah lama menjalankan bisnis perkebunan dengan cara-cara melawan hukum dan merusak lingkungan. PT KLS tak segan-segan merampas tanah petani, mengggusur lahan transmigran, menjankan intimidasi dengan menggunakan preman
Surat Terbuka tentang Penganiayaan Berat oleh Pasi Intel KODIM 0115 Simeulue terhadap Wartawan Harian Aceh di Markas KODIM Simeulue
Tgl terbit: Kamis, 27 Mei 2010
Bersama dengan ini kami sampaikan: Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 sekitar pukul 09.30 WIB telah terjadi penganiayaan berat terhadap Ahmadi (35 thn), wartawan Harian Aceh oleh Pasi Intel KODIM 0115 Simeulue di Makodim Simuelue.
Penanganan Polri dalam Operasi Anti-Terorisme Memprihatinkan
Tgl terbit: Kamis, 20 Mei 2010
KontraS prihatin terhadap metode penanganan Polri dalam operasi anti-terorisme belakangan ini. Dalam catatan KontraS, pihak yang diduga teroris tewas berjatuhan dengan jumlah yang besar. Beberapa upaya penyergapan juga tidak disertai prosedur hukum yang layak. Terkesan dengan dalih melawan kejahatan luar biasa, Polri mengkompromikan kewajiban HAM-nya untuk 'menghabisi' orang yang diduga teroris. Lebih jauh, ada upaya untuk memperpanjang proses penahanan terhadap para pihak yang diduga teroris karena Polri mengalami kesulitan dalam mendapatkan alat bukti.
Terkait Pengukuhan Ketua Forkab oleh Dandim Aceh Besar
Stop Militerisasi Masyarakat Sipil

Tgl terbit: Rabu, 19 Mei 2010
(Banda Aceh): KontraS Aceh menyatakan kekhawatirannya atas pelantikan Ketua Forkab (Forum Komunikasi Anak Bangsa) Aceh oleh Dandim 0101 Aceh Besar, Letkol Inf Achmad Daniel Chardin pada Senin (17/5) di Makodim Aceh Besar. Apalagi Dandim menyatakan dirinya sebagai pembina Ormas dan OKP mengatakan Kodim berkewajiban menfasilitasi semua kegiatan dalam rangka membangun dan memajukan organisasi, tak terkecuali Forkab.
Pengangkatan Wakil Menteri Pertahanan: Absennya Politik Penghukuman
Tgl terbit: Rabu, 19 Mei 2010
Hari ini, Rabu 19 Mei Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur menggelar persidangan dengan Nomor registrasi perkara: 51/G2010/PTUN-JKT. Perkara ini adalah gugatan terhadap surat Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 3/P Tahun 2010, tertanggal 6 Januari 2010 khususnya terhadap pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan jawaban pihak tergugat (Presiden). Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini terdiri dari Guruh Jaya Saputra (Hakim Ketua), Herman Baeha (Hakim Anggota), dan Andri Mosepa (Hakim Anggota)
Kasus Aan: Kapolri Harus Tindak Tegas Pelaku Rekayasa dan Penganiayaan Aan
Tgl terbit: Selasa, 18 Mei 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim kasus rekayasa Aan. Majelis Hakim dalam putusannya telah menyatakan bahwa dakwaan Batal Demi Hukum. Putusan yang merujuk pada berkas Berita Acara Penggeledahan yang dibuat oleh penyidik Polda Metro itu mengkonfirmasi telah terjadi rekayasa atas kasus Aan.
12 Tahun Tragedi Mei 1998: Saatnya Negara Mengakhiri Impunitas
Tgl terbit: Jumat, 14 Mei 2010
Duka, luka, kemarahan dan kepedihan masih terasa bagi korban dan keluarga korban Tragedi (13-15) Mei 1998. Dua belas tahun berlalu, tragedi ini tidak mendapatkan perhatian yang serius dari negara untuk menuntaskannya. Tragedi Mei merupakan sejarah kelam bangsa ini, lekang dalam ingatan kita, pada saat itu Jakarta dihantui oleh rasa ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran.
Maklumat Hak Asasi Manusia 2010
Tegakkan Hukum dan Keadilan atas Kasus HAM Masa Lalu

Tgl terbit: Selasa, 11 Mei 2010
Bahwa sejak semula para pendiri bangsa telah menyatakan cita-cita kemerdekaan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menggugat Keppres 3/P Tahun 2010 ; Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A Sebagai Wakil Menteri Pertahanan
Tgl terbit: Senin, 10 Mei 2010
Pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A sebagai Wakil Menteri Pertahanan adalah kebijakan yang mengingkari fakta hukum dalam penyelidikan pro justisia Komnas HAM dalam kasus Trisakti, peristiwa 13-15 Mei 1998 serta Penghilangan Orang Secara Paksa. Kami memandang, kebijakan ini merupakan langkah mundur komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan di Istana Negara (26/3/2008) dalam pertemuan dengan keluarga korban.
12 TAHUN REFORMASI MELAWAN AMNESIA SEJARAH Kegagalan Penegakan HAM; Saatnya Menjadi Momentum Bangkitnya Gerakan Mahasiswa
Tgl terbit: Kamis, 06 Mei 2010
Pada bulan Mei ini, reformasi sudah berusia 12 tahun. Namun demikian tidak semua cita-cita dan harapan dapat terwujud, justru sebaliknya menjadi pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan. Salah satunya adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masih terbengkalai, dari dua kali gelaran pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Tanjung Priok dan Timor-Timur tidak ada satupun pelaku yang diadili. Kondisi tersebut diperburuk dengan penolakan Jaksa Agung melakukan penyidikan terhadap kasus Trisakti, Semanggi I dan II, peristiwa 13-15 Mei 1998, Wasior Wamena, Penghilangan Orang Secara Paksa dan Talangsari Lampung.
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pembunuhan Yawan Wayeni
Tgl terbit: Jumat, 30 April 2010
KontraS telah menerima laporan mengenai kematian Yawan Manase Wayeni di Papua yang tewas pada 13 Agustus 2009 lalu di kampung Mantembu, Serui. Menurut laporan, pada tanggal tersebut dinformasikan telah terjadi operasi penyisiran yang dilakukan oleh Brimob Polda Papua dalam rangka menindaklanjuti operasi gabungan dari Polres Kepulauan Yapen dan TNI Komp Rajawali untuk mencari keberadaan kelompok OPM, 11 Juli 2009
Pelaku Kekerasan Terhadap Pelatihan HAM Waria Harus Ditindak Tegas
Tgl terbit: Jumat, 30 April 2010
Sekelompok orang dengan menggunakan seragam putih-putih bertuliskan LPI membubarkan secara paksa dengan kekerasan acara Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Komunitas Waria yang dilaksanakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Hotel Bumi Wiyata, Depok, pagi tadi. Peristiwa kekerasan tersebut disaksikan oleh sejumlah petugas kepolisian berseragam dan berpakaian sipil.
Surat Terbuka Kepada Komnas HAM Mendesak Penyidikan Kasus Wasior-Wamena, Papua
Tgl terbit: Jumat, 30 April 2010
Pada tanggal 3 September 2004, Komnas HAM telah menyerahkan berkas Hasil Penyelidikan kasus Wasior (2001-2002) dan Wamena (2003) melalui surat Nomor: 290/TUA/IX/2004 untuk dilanjutkan dengan proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Namun proses ini tidak berjalan lancar, karena terjadi bolak-bali berkas antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM.
Surat Terbuka: Mendesak Penyidikan Kasus Wasior-Wamena, Papua
Tgl terbit: Jumat, 30 April 2010
Pada tanggal 3 September 2004, Komnas HAM telah menyerahkan berkas Hasil Penyelidikan kasus Wasior (2001-2002) dan Wamena (2003) melalui surat Nomor: 290/TUA/IX/2004 untuk dilanjutkan dengan proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Namun proses ini tidak berjalan lancar, karena terjadi bolak-bali berkas antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM.
Pemeriksaan terhadap penyidik Polsek Mumbulsari yang diduga melakukan tindakan penyiksaan terhadap Andi Irawan bin Abdul Rosyid
Tgl terbit: Kamis, 29 April 2010
Semoga Bapak selalu diberi kemudahan dalam menjalankan tugas.KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan) telah memperoleh pengaduan terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh dua oknum Polsek Mumbulsari, Suprayitno dan Dana Wildan Fathoni terhadap korban, Andi Irawan bin Abdur Rosyid (35 tahun) yang beralamat di dusun Curah Laos, Desa Lampeji, Kec. Mumbulsari kab. Jember. Dugaan penyiksaan tersebut dilakukan sepanjang proses pemeriksaan sdr Andi Irwan yang saat itu diduga dikenakan pasal 362 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
TERKAIT DENGAN INSIDEN PENEMBAKAN DAN AMUK MASA DI SEUNEUAM, KECAMATAN DARUL MAKMUR, NAGAN RAYA
Tgl terbit: Rabu, 28 April 2010
KontraS Aceh dan LBH Banda Aceh Pos Meulaboh meyakini insiden tertembaknya Muhid Dani (19Tahun) pada hari Sabtu, 24 April 2010 lalu merupakan tindak pidana penganiayaan berat (351 KUHAP ayat 2) oleh oknum Brimob Pengamanan (PAM) PT. SPS. Hal ini mengacu pada hasil investigasi KontraS dan LBH Banda Aceh Pos Meulaboh pada 27 dan 28 April 2010, dengan mewawancarai beberapa saksi mata. Selain melanggar ketetentuan dalam hukum pidana, perbuatan oknum Brimob ini juga tergolong dalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu, hak bagi semua orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakukan lain yang kejam tidak manusiawi
Hindari Stigmatisasi Berkelanjutan bagi Korban Talangsari
Tgl terbit: Jumat, 23 April 2010
Kontras menyesalkan tidak adanya informasi kepada pihak keluarga terhadap kondisi terakhir Yusuf Arifin, salah seorang yang ditangkap karena diduga memiliki jaringan kuat dengan terorisme, pada 11 April 2010 di Medan. Hingga saat ini, Bapak Zamzuri korban Talangsari, Lampung, ayah dari Yusuf Arifin hanya mendapatkan informasi atas penangkapan anaknya dari media. Di sisi lain, aparat keamanan mulai kembali mengaitkan penangkapan Yusuf dengan keterlibatan korban Talangsari dalam jaringan terorisme. Meski sebenarnya Yusuf telah lama tidak tinggal lagi di desa Talangsari dan jarang sekali kembali kesana.
Situasi Terkini Papua : Ketiadaan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pembunuhan Yawan Wayeni Narapidana Politik Filep Karma Perlu Operasi Prostat di Jakarta
Tgl terbit: Kamis, 22 April 2010
22 April 2010 (JAKARTA) †Kontras dan Imparsial bermaksud menginformasikan dua hal yang berkenaan dengan situasi terkini dari Papua, khususnya tentang kebutuhan kemanusiaan mendesak terhadap narapidana politik Filep Karma dan ketiadaan pertanggungjawaban hukum terhadap pembunuhan Yawan Wayeni. Kami menilai Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum masih saja melakukan tindakan disriminasi, stigmatisasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam gerakan mendukung kemerdekaan di Papua, termasuk para tahanan politik. Penyelesaian konflik di Papua tidak bisa diselesaikan dengan melakukan tindakan kekerasan, namun harus mengedepankan cara-cara dialog yang damai dan komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
Surat Terbuka Kepada Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 20 April 2010
Upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masih belum menjadi prioritas pemerintah, sejumlah kasus yang telah selesai penyelidikannya oleh Komnas HAM terhambat di Kejaksaan Agung. Proses penyidikan dan pengadilan tidak juga dilakukan, meski telah diatur dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kondisi ini menunjukan seolah-olah negara sengaja mengabaikan hak-hak para korban.
Hakim Mahkamah Konstitusi Gagal Menjadi Pilar ke-4 Demokrasi dan Perlindungan HAM
Tgl terbit: Selasa, 20 April 2010
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Uji Materiil UU No. 1/Pnps/1965 pada tanggal 19 April 2010 menunjukan bahwa MK gagal menjadi pilar ke-4 demokrasi dan perlindungan HAM di Negara Indonesia . Dari keputusan yang dibacakan, dapat disimpulkan bahwa:
Tragedi Tanjung Priok Momentum Pembubaran Satpol PP
Tgl terbit: Kamis, 15 April 2010
Kami KontraS dan Imparsial prihatin dan menyesalkan terjadinya kekerasan yang jauh dari tindakan manusiawi antara Satpol PP dan warga terkait rencana penggusuran makam Mbah Priok. Akibat dari peristiwa tersebut telah jatuh korban luka dan tewas serta hancurnya harta benda. Kami juga menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa.
Surat Terbuka : Tentang Kekerasan aparat Satpol PP terhadap Warga Cina Benteng, Tangerang da Aktivis LBH Jakarta
Tgl terbit: Selasa, 13 April 2010
KontraS mengecam terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP saat berusaha membubarkan aksi penolakan penggusuran warga Cisadane atau perkampungan Cina Benteng, Tangerang pada hari Selasa siang, tanggal 13 April 2010. KontraS juga menyesalkan lemahnya penjagaan aparat kepolisian sehingga kekerasan terjadi. Aparat kepolisian semestinya menjadi pihak yang memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Surat Terbuka Menuntut Profesionalisme Polri dalam Penanganan Terorisme
Tgl terbit: Senin, 12 April 2010
KontraS telah menerima pengaduan dari kuasa hukum keluarga yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Keadilan Hak-hak keluarga tersangka Teroris perihal penangkapan dan pemberitaan para pelaku yang diduga terlibat dalam terorisme. Pertama, perihal penangkapan sdr Heru Bin Kaman oleh aparat DENSUS 88 di ACEH. Ny. Mahlizar binti Mashud, salah satu anggota keluarganya yang beralamat di Jl. Bupati Surya Rt. 05. Rw. 02 desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran-Lampung kepada Ali Butho & Partner menyampaikan ketiadaan informasi atas keberadaan suaminya terhitung sejak suaminya ditangkap oleh Densus 88 di Aceh pada sekitar awal Februari 2010, yang saat itu diberitakan oleh media massa cetak dan elektronik.
Surat Terbuka kepada Kapolres Poso tentang Pemukulan kepada Pendeta Damanik
Tgl terbit: Rabu, 07 April 2010
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) telah menerima informasi berkaitan dengan pemukulan yang ditujukan kepada Tokoh Agama dan sekaligus anggota Badan Perkumpulan KONTRAS Sulawesi, Pendeta Rinaldy Damanik. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 6 April 2010 dimana Pendeta Damanik dan 23 orang lainnya termasuk Ustad Adnan Arsal diundang oleh DPRD dalam hearing konsultasi berkaitan dengan KPU dan Pilkada di Poso. Ketika konsultasi berjalan, tiba-tiba beliau dipukul oleh orang yang tidak dikenal, yang diduga pendukung salah satu kandidat Bupati Poso.
MENGGUGAT KEPPRES No. 3/P/2010 TERKAIT<br> 
PENGANGKATAN LETJEN TNI SJAFRIE SJAMSOEDIN SEBAGAI WAKIL MENTERI PERTAHANAN MENGGUGAT KEPPRES No. 3/P/2010 TERKAIT
PENGANGKATAN LETJEN TNI SJAFRIE SJAMSOEDIN SEBAGAI WAKIL MENTERI PERTAHANAN

Tgl terbit: Senin, 05 April 2010
Hari ini, Senin, 5 April 2010, sejumlah perwakilan korban pelanggaran HAM secara resmi mendaftarkan gugatan terhadap Keputusan Presiden RI No. 3/P/2010 ke Pengadilan Tata Usaha Negara-(PTUN) Jakarta. Keppres dimaksud berisi Pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI, serta pejabat lain seperti Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA sebagai Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional serta Prof. Dr. Fasli Jalal Ph.d sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional.
MENGENANG TRAGEDI WAMENA BERDARAH, 4 APRIL 2003
Tgl terbit: Sabtu, 03 April 2010
Peristiwa Wamena, 4 April 2003 pukul 01.00 WP. Sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena. Penyerangan ini menewaskankan 2 anggota Kodim yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Parajurit Ruben Kana (Penjaga gudang senjata) dan 1 orang luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pujuk senjata dan amunisi. Dalam rangka pengejaran terhadap pelaku, aparat TNI-Polri telah melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa menimbukan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa.
11 Tahun Pemisahan Polri dari ABRI/TNI
PRIORITASKAN PENGAWASAN EKSTERNAL POLRI

Tgl terbit: Rabu, 31 Maret 2010
Tanggal 1 April 1999 adalah momen penting dalam pemisahan Polri dari ABRI atau TNI. Pemisahan adalah keharusan reformasi yang bertujuan untuk menghapus norma, watak dan praktik militerisme dalam tubuh kepolisian (demiliterisasi). Warisan militerisme pada sistem organisasi kepolisian yang dievaluasi ialah mencakup budaya perilaku atau watak kekerasan, birokrasi yang tertutup, sampai pola relasi atasan bawahan yang sentralistik.
"Sebuah Keharusan: Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Komunitas Korban dalam Mekanisme AICHR"
Tgl terbit: Senin, 29 Maret 2010
Kami yang tergabung dalam komunitas hak asasi manusia di Indonesia menyambut baik dibukanya sidang pertama the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Ini merupakan salah satu tonggak penting utama dalam pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan ini. Namun, kami juga mendesak agar para komisioner badan ini untuk segera membuka peluang komunikasi dan berinteraksi dengan komunitas NGO dan korban pelanggaran HAM. AICHR harus berpusat kepada kepentingan rakyat, khususnya komunitas korban di kawasan ini. Tidak bisa dibantah di kawasan ASEAN ini berbagai persoalan penting hak asasi manusia masih tidak bisa terpecahkan oleh pemerintahan nasionalnya masing-masing. Kekerasan, pengekangan hak-hak sipil-politik, impuitas, tidak terpenuhinya hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya serta problem migrasi dan buruh migran terus menjadi fakta yang sulit untuk ditolak.
KONFERENSI PERS: KAPOLRI HARUS TUNTASKAN KASUS KEKERASAN DAN PEMBUNUHAN DI ACEH
Tgl terbit: Jumat, 26 Maret 2010
Berbagai persoalan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh hingga kini belum juga kunjung terselesaikan. Salah satu persoalan yang sampai kini belum terungkap adalah rangkaian peristiwa kekerasan yang disertai pembunuhan yang terjadi pada masa Pemilu 2009 di Aceh, yang kembali menjadi perhatian publik setelah laporan jurnalistik yang ditulis Allan Nairn menyebutkan keterlibatan Kopasus dalam pembunuhan delapan aktifis Partai Aceh.
SURAT: Pelarangan terhadap Konferensi Regional International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender dan Intersex Association (ILGA) di Surabaya
Tgl terbit: Jumat, 26 Maret 2010
KontraS menyesalkan pelarangan Polri terhadap pelaksanaan Konferensi Regional International lesbian, gay, bisexual, transgender dan intersex association (ILGA) di Surabaya pada 26-28 Maret 2010. KontraS juga menyesalkan tindakan para pihak yang melakukan tindakan intimidasi dan ancaman terhadap Gaya Nusantara dan panitia penyelenggara Konferensi tersebut. KontraS meminta Kapolri dan Pemerintah Daerah di Jawa Timur untuk dapat memfasilitasi upaya-upaya dialog.
Menyesalkan Kekerasan yang Terjadi di Mahkamah Konstitusi
Tgl terbit: Rabu, 24 Maret 2010
Pada hari ini, Rabu, 24 Maret 2010, Pemohon, Kuasa Hukum dan Ahli yang hadir di Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan acara sidang pemeriksaan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 menjadi korban kekerasan baik secara verbal maupun fisik.
Pelatihan bagi KOPASSUS Harus Didasarkan pada
Tuntasnya Pertanggungjawaban Hukum bagi Anggota-anggotanya Pelatihan bagi KOPASSUS Harus Didasarkan pada Tuntasnya Pertanggungjawaban Hukum bagi Anggota-anggotanya
Tgl terbit: Kamis, 18 Maret 2010
Sejak tahun 1997, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan sebuah undang-undang (Leahy Law) yang melarang pemberian bantuan militer bagi satuan militer luar negeri yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. Atas dasar Leahy Law, pada tahun 1997 pemerintah Amerika Serikat menghentikan pelatihan terhadap KOPASSUS karena keterlibatan mereka terlibat dalam sejumlah peristiwa pelanggaran HAM, seperti kasus penghilangan paksa aktivis 1997-1998, kekerasan di Timor Leste serta penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay pada tahun 2001.
Tim Advokasi Kebebasan Beragama:
KEKERASAN TERHADAP PEMOHON DAN AHLI HAK UJI MATERI UU PENODAAN AGAMA

Tgl terbit: Selasa, 16 Maret 2010
12 Maret 2010, Tepat di Ruang Persidangan Mahkamah Konstitusi Ulil Abshar Abdalla, ahli yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi (MK), setelah memberikan keterangannya mendapatkan ancaman kekerasan dan diteriaki dengan Cap halal darahnya dan diteriaki “bunuh”. Pemukulan dan penyerangan hampir terjadi di Gedung tempat dimana Perjuangan Konstitusional dimana warga Negara berhak akan kebebasan dari ancaman. Kemudian setelah persidangan Sekelompok orang berbaju Putih-Putih dan bersorban melempari gedung LBH Jakarta dengan batu dan buah mengkudu.
Klarifikasi Terbuka :
KORBAN TALANGSARI 1989 BUKAN TERORIS Klarifikasi Terbuka : KORBAN TALANGSARI 1989 BUKAN TERORIS
Tgl terbit: Jumat, 12 Maret 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) beserta Paguyuban Korban dan Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL) menolak segala upaya yang hendak menyudutkan kasus-kasus pelanggaran HAM tertentu dengan tudingan terorisme, khususnya korban kekerasan tragedi Talangsari Lampung yang merasa tersudutkan oleh upaya mengkaitkan mereka dengan peristiwa penindakan kelompok teroris di Aceh baru-baru ini.
"Membongkar Mafia Hukum dalam Pengadilan HAM Tanjung Priok"
Tgl terbit: Selasa, 09 Maret 2010
Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc kasus Tanjung Priok 1984 yang berlangsung pada tahun 2003-2005 memunculkan banyak kejanggalan dalam proses persidangannya dan pada akhirnya pelaku (Pranowo, Sriyanto, RA Butar Butar, dan Sutrisno Mascung dkk) lolos dari jeratan hukum. Hal tersebut diantaranya karena ada pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan yang dilakukan oleh para korban yang sudah melakukan perjanjian damai atau islah dengan pelaku. Terjadi pemutarbalikan fakta atas peristiwa kekerasan yang sebenarnya terjadi. Sementara hanya sebagian kecil korban menolak pemberian suap serta tetap memberikan keterangan sesuai dengan peristiwa sebenarnya.
HUKUM DIPAKAI UNTUK MENYERANG BALIK DAN MEMBUNGKAM SIKAP KRITIS WARGA:
STOP KRIMINALISASI PEMBELA HAM "FWK PADANG"!

Tgl terbit: Minggu, 07 Maret 2010
Paska gempa 7,6 SR yang menimpa Kota Padang pada 30 September 2009 masyarakat Kota Padang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Menghadirkan kembali optimisme menatap masa depan, inilah yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Ditengah upaya menjawab tantangan tersebut, pemerintah kotamadya Padang justru membuat langkah kontra produktif. Bukannya bersinergi dengan rakyatnya, malah membuat kebijakan tanpa melibatkan warganya. Padahal kebijakan itu akan berdampak besar terhadap pencaharian banyak orang.
Penindakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan di Makasar
Tgl terbit: Jumat, 05 Maret 2010
KontraS menyesalkan terjadinya aksi kekerasan di Makassar seputar ketegangan antara Polri dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang terus berlangsung hingga hari ini. Kekerasan dan ketegangan bisa diakhiri bila kedua belah pihak melakukan dialog yang persuasif dan penegakan hukum kepada mereka yang bersalah, khususnya aparat Polri yang diduga terlibat dalam perusakan kantor HMI Makassar. Bagaimanapun juga Polri merupakan aparatur penegak hukum dan penjaga keamanan yang harus menyampingkan segala naluri dan emosi pribadi ketika sedang menjalankan tugas. Alasan bahwa pelaku merupakan oknum Polri yang merasa “sakit hati” tidak bisa dibenarkan dan tetap harus mendapat sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.
Stop Operasi Militeristik
Tgl terbit: Rabu, 03 Maret 2010
(Banda Aceh): KontraS Aceh dan PB HAM Pidie mengingatkan kepolisian untuk tidak mengulangi pendekatan militeristik dalam penumpusan kelompok yang diduga teroris di Aceh. hal ini terkait dengan meluasnya operasi kepolisian dan bertambahnya warga yang terbunuh dalam operasi seperti yang terjadi pada 03 Maret 2010 dinihari di Padang Tiji.
Surat: Laporan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh Poltabes Padang
Tgl terbit: Selasa, 02 Maret 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan telah menerima laporan pengaduan atas terjadinya tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh pihak Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Padang. Poltabes Padang sejak tanggal 16 Februari 2010 telah mengerahkan anggotanya melakukan tindakan sewenang-wenang, berupa mengambil paksa pedagang anggota FWK (Forum Warga Kota) yang sedang berjualan di Pasar Raya Padang dan di rumahnya. Hal tersebut dilakukan oleh anggota Poltabes tanpa pakaian dinas, tanpa memperlihatkan identitas, surat tugas
enangkapan sewenang-wenang terhadap 6 aktivis PKL oleh Poltabes Padang
Tgl terbit: Senin, 01 Maret 2010
Pada tanggal 10 Februari 2010, Kepolisian Kota Besar (Poltabes) telah melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap 6 (enam) orang pedagang yang juga merupakan anggota FWK. Peristiwa tersebut dilakukan paska aksi demontrasi 3.000 Pedagang Pasar Raya Padang dan Korban Gempa Kota padang yang tergabung dalam FWK Padang di depan Rumah Dinas Walikota Padang. Pasca aksi, pihak Poltabes Padang mengerahkan anggotanya dan melakukan tindakan sewenang-wenang berupa, pengambilan paksa pedagang anggota FWK yang sedang berjualan di Pasar
Membangun toleransi dan menolak kekerasan
"Mencabut UU 1/PNPS/1965, Memperkokoh Semangat Kebangsaan"

Tgl terbit: Senin, 01 Maret 2010
Kebangsaan dan kepentingan nasional kita adalah membangun toleransi dan menolak kekerasan, apalagi kehidupan sosial di Indonesia secara nyata beragam dan mejemuk. Keberagaman yang ada membutuhkan kehidupan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat sikap toleransi, menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif. Dalam konteks inilah uji materi UU 1/PNPS/1965 dilayangkan. karena UU tersebut secara substansial dan nyata telah jauh dari penghormatan hak
Permintaan Maaf Kapolda Abaikan Akuntabilitas
Tgl terbit: Rabu, 24 Februari 2010
Mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada aparat kepolisian hanya diberikan kewenangan untuk menggunakan senjata api (kekerasan) secara terukur dan terbatas dalam keadaan tertentu untuk melindungi dirinya atau mengatasi perlawanan â€merujuk pada prinsip proporsionalitas dan nesesitas- dengan demikian permintaan maaf Kapolda Aceh yang tidak dibarengi dengan upaya pengungkapan secara objektif tentang latar belakang peristiwa merupakan wajah lama kepolisian yang mengabaikan aspek akuntabilitas. Dalam hal ini kami mendesak Kapolda Aceh untuk memastikan adanya pertanggungjawaban secara hukum atas operasi kepolisian di Jantho yang berakibat pada terbunuhnya 1 orang warga sipil.
Pengajuan Permohonan Pengujian UU No. 4/PNPS/1963
tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Tgl terbit: Selasa, 23 Februari 2010
Pada 22 Desember 2009, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melarang peredaran lima judul buku. Dua diantaranya adalah buku karya John Roosa, berjudul Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, diterbitkan oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)) dan Hasta Mitra pada 2008, yang dilarang berdasarkan SK Jaksa Agung No. 139/A/JA/12/2009, dan buku karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, berjudul Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan, Harian Rakjat 1950-1965, diterbitkan oleh Merahkesumba pada 2008, yang dilarang melalui SK Jaksa Agung No. 141/A/JA/12/2009.
SURAT: Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Sementara Propam Mabes Polri terhadap kasus Aan
Tgl terbit: Minggu, 21 Februari 2010
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengapresiasi hasil penyelidikan sementara Kadiv Propam Mabes Polri terhadap 3 orang aparat Polda Maluku yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik Polri serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Propam Mabes Polri menilai tindakan Direskrim Polda Maluku Kombes Pol Jhon Siahaan, Ipda Jhoni dan Brigadir Obed telah menyalahi prosedur karena memeriksa saksi tanpa surat pemeriksaan dan dilakukan di luar kantor polisi serta tanpa koordinasi dengan polisi setempat
Bebaskan dan Kembalikan mereka yang pernah disekap di Markas Kopassus !!!
Tgl terbit: Jumat, 19 Februari 2010
Sudah 12 (dua belas) tahun kawan-kawan dan keluarga kami masih menghilang. Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin dan Abdun Nasser masih tidak jelas rimbanya hingga hari ini. Ketidakjelasan nasib dan keberadaan 13 aktivis yang hilang pada tahun 1997/1998 ini tentunya juga berpengaruh pada ketidakpastian penantian yang sangat diharap-harapkan oleh keluarga korban penghilangan paksa aktivis 1997/1998.
"Rendahnya Sikap Politik Individu dalam Kebebasan Hak Berpendapat"
Tgl terbit: Minggu, 14 Februari 2010
Penyerangan kantor aktivis bendera yang terjadi pada hari jum'at pukul 11 malam oleh orang tak dikenal memperpanjang daftar ancaman perlindungan atas kebebasan setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya. Penyerangan tersebut disadari memiliki kaitan yang cukup erat dengan aktivitasnya selama ini untuk mengungkapkan fakta-fakta terkait pengucuran dana bank century. Akibat pengungkapan fakta itupun, dua orang dari aktivis bendera resmi menjadi tersangka dalam pencemaran nama baik Edhie Baskoro Cs dalam kasus aliran dana Bank Century.
21 Tahun Talangsari; Kejaksaan Agung Harus Segera Melakukan Penyidikan 21 Tahun Talangsari; Kejaksaan Agung Harus Segera Melakukan Penyidikan
Tgl terbit: Senin, 08 Februari 2010
Duka dan kepedihan para korban Talangsari, Lampung 1989 masih terasa ketika mengingat peristiwa 21 tahun silam. Dimana anak, saudara, ayah, ibu dan kerabatnya diperlakukan secara tidak manusiawi oleh negara di bawah rezim Orde Baru waktu itu. Negara menggunakan pendekatan kekerasan melalui Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) terhadap warga Talangsari. Akibatnya banyak warga sipil menjadi korban. Kerugian materil dan immateril tak ternilai harganya. Nyawa manusia saat itu seolah tidak ada artinya, yang ada hanya trauma bagi para korban dan keluarganya.
21 Tahun kasus Talangsari Lampung
Mendorong Negara Untuk Memulihkan Hak Para Korban

Tgl terbit: Jumat, 05 Februari 2010
Prospek penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu terasa semakin sulit seiring tidak adanya perubahan sikap dari Jaksa Agung RI. Khususnya untuk kasus Talangsari Lampung, prospek kasus ini tidak berbeda jauh dengan beberapa kasus lainnya seperti Trisakti, Semanggi I dan II, Mei 1998 dan Wasior Wamena.
Hentikan Praktek Hukum Cambuk di Aceh
Tgl terbit: Senin, 01 Februari 2010
Terkait dengan masih berlangsungnya praktek hukum cambuk di Aceh, KontraS Aceh mengingatkan Pemerintah Aceh agar mempertimbangkan secara sungguh-sunguh instrumen Hak Asasi Manusia tentang larangan penyiksaan termasuk larangan penerapan Corporal Punishment (Hukuman Pidana (Fisik) yang Kejam).
Kinerja 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono: <br>KAPOLRI, JAKSA AGUNG & MENKUMHAM HARUS PRIORITASKAN HAM Kinerja 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono:
KAPOLRI, JAKSA AGUNG & MENKUMHAM HARUS PRIORITASKAN HAM

Tgl terbit: Jumat, 29 Januari 2010
Dalam mengevaluasi 100 hari kinerja Pemerintahan SBY-Boediono, KontraS memfokuskan diri pada kinerja Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri serta Jaksa Agung Hendarman Supandji. Kinerja Polri akan dilihat dari sisi pembenahan sistem akuntabilitas Polri, khususnya dalam soal penanganan perkara hukum. Sedangkan kinerja Menkumham akan dilihat dari sisi prioritas program kementerian di bidang penegakan hak asasi manusia. Sementara Kinerja Jaksa Agung dilihat dari penanganan kasus pelanggaran HAM berat dan korupsi.
Surat Terbuka Kepada Presiden Republik Indonesia tentang Upaya Keliru TNI dalam Mengadili Mantan Anggota GAM yang telah Memperoleh Amnesti
Tgl terbit: Rabu, 27 Januari 2010
Bahwa pada tanggal 9 November 1999 Asral (45) sedang bertugas malam di Makoramil 09/Samadua, Kodim 0107/ Aceh Selatan, dijemput oleh dua orang anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dengan membawa satu pucuk senjata laras panjang jenis M 16 A-1, dengan dua unit magazen berisi amunisi, satu buah HT dan sepasang baju loreng TNI.
"MENGINGATKAN PRESIDEN & DPR SOAL REVISI UU PERADILAN MILITER"
Tgl terbit: Jumat, 22 Januari 2010
Kami, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang memberi perhatian terhadap reformasi TNI mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk mengagendakan kembali revisi UU Peradilan Militer yang terhenti tahun lalu. Ada sejumlah alasan mengapa Revisi UU Peradilan Militer perlu diagendakan kembali. Pertama, Revisi UUPM harus disegerakan agar masalah-masalah hukum anggota TNI dan purnawirawan diselesaikan sesuai kaidah hukum yang benar. Pengepungan rumah Brigjen TNI (Purn) Herman Sarens Sudiro (79), oleh korps Polisi Militer (PM) TNI,
Penolakan Terhadap Hukuman Mati Bukan Penolakan Terhadap Penghukuman
Tgl terbit: Rabu, 20 Januari 2010
KontraS mengecam tuntutan hukuman mati kepada Antasari Azhar, Wilardi Wizard dan Sigit Aryo Wibisono yang menjadi terdakwa pembunuh Nasrudin. Kami menilai penerapan hukuman mati tidak bisa diterapkan di tengah sistem peradilan di Indonesia yang belum independen dan korup bahkan masih menjadi ruang bebas gerak para mafia peradilan. Apalagi proses hukum terhadap pembunuhan Antasari Azhar ini berkembang menjadi situasi yang sangat politis.
Refleksi 2009 dan Proyeksi Papua 2010<br>
PENEGAKAN HAM DI PAPUA MENURUN DRASTIS Refleksi 2009 dan Proyeksi Papua 2010
PENEGAKAN HAM DI PAPUA MENURUN DRASTIS

Tgl terbit: Jumat, 15 Januari 2010
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bersama Perwakilan Komnas HAM Papua menilai telah terjadi penurunan drastis terhadap situasi HAM di Papua. Negara masih mengabaikan perlindungan kesetaraan warga, penghormatan martabat manusia serta supremasi hukum di Papua. Akibatnya kesejahteraan dan keadilan makin jauh dirasakan orang Papua.
PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM
DALAM KONTEKS REFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA KEPOLISIAN

Tgl terbit: Kamis, 14 Januari 2010
KontraS menyambut baik kehadiran Satgas Mafia Hukum sebagai salah satu rekomendasi dari tim 8 bentukan Presiden SBY. KontraS juga mengapresiasi gebrakan awal yang dilakukan oleh Satgas Mafia Hukum yang melakukan sidak di Rutan Pondok Bambu. Di tengah situasi carut marut kondisi hukum ini, kami berharap Satgas Mafia Hukum dapat memberikan kontribusi untuk pembenahan system hukum di Indonesia yang hampir kehilangan kepercayaan dari publik.
Klarifikasi Terbuka; Menanggapi Facebook Partai Komunis Indonesia 2010
Tgl terbit: Rabu, 13 Januari 2010
Kemunculan Group Facebook Partai Komunis Indonesia 2010, telah memunculkan disinformasi. Dalam salah satu statusnya group ini menyebutkan bahwa ada rapat terbatas yang diikuti Bedjo Untung dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 (YPKP 65), Heru Atmojo, eks tapol PKI dari Paguyuban Korban Orde Baru, Sumarsih, ketua Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), dan Casman, mantan anggota pasukan Cakrabirawa (6 Januari 2010)
Mendesak Satgas Memutus Loyalitas Ganda Penegak Hukum
Tgl terbit: Senin, 11 Januari 2010
KontraS memberi apresiasi atas sidak yang dilakukan Satgas Mafia Hukum di Rutan Pondok Bambu. Sidak tersebut telah mampu mengkonfirmasi rahasia umum (pengetahuan publik) selama ini tentang perlakuan istimewa para narapidana yang memiliki kekuatan finansial atau hubungan politik tertentu.
MENANGGAPI KASUS MANTAN KABARESKRIM SUSNO DUADJI MENANGGAPI KASUS MANTAN KABARESKRIM SUSNO DUADJI
Tgl terbit: Jumat, 08 Januari 2010
Kami, sejumlah organisasi masyarakat sipil, yang memberi perhatian terhadap masa depan reformasi Polri menyatakan beberapa pandangan sebagai berikut untuk menanggapi tindakan Komjen Susno Duadji yang hadir memberikan keterangan dalam persidangan kasus Antasari Azhar:
Penolakan atas Pelantikan Terhadap Sjafrie Sjamsoeddin Sebagai Wakil Menteri Pertahanan
Tgl terbit: Rabu, 06 Januari 2010
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dan Korban Pelanggaran HAM mempertanyakan pengangkatan Letjen (TNI-AD) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan).
Catatan Kondisi HAM Aceh Tahun 2009
Pemerintah Menghindar dari Tanggung Jawab

Tgl terbit: Rabu, 06 Januari 2010
Pemerintah kembali menunjukkan tidak pentingnya agenda penyelesaian pelanggaran masa lalu di Aceh. Janji Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) untuk menyerahkan draf RUU KKR ke DPR RI pada Juli 2009 tidak ditepati hingga akhir tahun. Tak ayal, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 tidak memasukkan RUU KKR sebagai regulasi yang akan dibahas. Jelas sudah, Pemerintah selama ini tidak menganggap serius tuntutan korban, bahkan terkesan menghindar dari tanggung jawab.
Tuduhan Pencemaran Nama Baik oleh Bambang Widod Umar kepada Susno Duadji (Mantan Kabarekrim Mabes Polri) Tuduhan Pencemaran Nama Baik oleh Bambang Widod Umar kepada Susno Duadji (Mantan Kabarekrim Mabes Polri)
Tgl terbit: Selasa, 05 Januari 2010
Kami menyayangkan pelaporan Susno Duadji ke Polres Jakarta Pusat dengan tuduhan bahwa sdr. Bambang Widodo Umar telah melakukan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Tuduhan ini didasari oleh pemberitaan di Koran Tempo, Senin (14/12/2009). yang memuat pernyataan sdr. Bambang Widodo Umar terkait dengan reformasi Polri khususnya soal prediksi pejabat Wakil Ketua (Waka.) Polri.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org