Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 160 Hasil Pencarian
1 All

"PENEGAKAN HAM BELUM MENJADI BAROMETER REFORMASI SEKTOR KEAMANAN DAN AGENDA POLITIK" (Laporan HAM Tahun 2009, KontraS Sumatera Utara)
Tgl terbit: Kamis, 31 Desember 2009
Refleksi akhir tahun KontraS Sumut sampai pada kesimpulan bahwa situasi HAM tahun 2009 di Sumatera Utara telah memasuki tahap kritis. Hal ini dapat muncul disebabkan HAM masih menjadi agenda politik yang dipinggirkan oleh cara pandang dan kepentingan sempit elit penguasa dan belum menjadi barometer aparat keamanan dalam melakukan reformasi sektor keamanan (RSK). Bahkan justru monitoring KontraS menunjukkan bahwa trend pelanggaran HAM di Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan significant selama 3 tahun terakhir.
Surat Belasungkawa Meninggalnya Bapak Abdurrahman Wahid Surat Belasungkawa Meninggalnya Bapak Abdurrahman Wahid
Tgl terbit: Rabu, 30 Desember 2009
Inna lillahi Wainnailaihi Rojiun, Telah meninggal dunia mantan Presiden RI yang ke 4, Bapak Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Rabu, 30 Desember 2009. Keluarga besar Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Gus Dur. Kami di KontraS mendoakan semoga amal Ibadah dan budi baik beliau diterima Allah Swt. Amin! Kami juga mendoakan agar keluarga beliau diberi kekuatan dan ketabahan atas kepergian Gus Dur.
Pengaduan Kasus Aan
Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
Sehubungan dengan pengaduan yang terima Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terkait kasus penganiyaan yang dialami korban bernama Aan Susandi (30) pada 14 Desember 2009, mantan karyawan Maritim Timur Jaya anak perusahaan Artha Graha Grup. Maka dengan ini kami meminta perhatian dan penanganan Kepala Divisi Propam atas kasus tersebut karena melibatkan anggota Polri dengan kronologis sebagai berikut:
Kejaksaan Agung melanggar Kebebasan berekspresi
Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
Dalih Kejaksaan untuk melanggar peredaran buku-buku dengan alasan muatan buku yang dianggap menggangu ketertipan umum merupakan legitimasi yang sesat dan keliru. Dasar hukum pelanggaran buku tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan dan juga mengacu pada Pasal 30 (c) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Mendesak Presiden Menjalankan Rekomendasi DPR Atas Kasus Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Selasa, 29 Desember 2009
Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval AlKatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin dan Abdun Nasser dimanakah rimbanya? 13 Aktivis yang dihilangkan pada tahun 1997/1998, di masa rejim Soeharto, saat sedang berjuang untuk perubahan tatanan Demokrasi negeri ini. 12 tahun sudah mereka tak pernah kembali dan tak dikembalikan oleh negara. Sedang keluarga, kawan, teman dan sahabat masih terus menanti, "jika masih hidup di mana tinggalnya? Jika sudah meninggal, mengapa meninggal? dan di mana kuburnya?"
REFLEKSI AKHIR TAHUN :TAHUN PRAGMATISME POLITIK KEKUASAAN TAHUN KETIDAKPASTIAN HAM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, BAHKAN TAHUN AMNESIA HAM
Tgl terbit: Senin, 28 Desember 2009
Tahun 2009 adalah tahun pragmatisme politik, bila menyimak situasi politik Indonesia sepanjang tahun 2009. Kita masih bisa melihat langkah-langkah yang didasarkan pada kepentingan jangka pendek dari para politisi dan partai politik di negeri ini. Pragmatisme ini kemudian menenggelamkan ketidakpastian hasil perhitungan statistik pemilihan umum. Padahal, soal DPT berakibat hilangnya hak pilih seorang WNI, HAM yang penting karena dijamin konstitusi. Pemilu, masih digunakan sebagai medium untuk melegitimasi kekuasaan.
Penolakan Pelarangan Peredaran Buku Oleh Kejaksaan Agung
Tgl terbit: Senin, 28 Desember 2009
KontraS menyesalkan tindakan Jaksa Agung yang melarang penerbitan dan peredaran 5 buah buku yang dianggap ‘mengganggu ketertiban umum’, termasuk buku "Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto", karya John Roosa pada 23 Desember 2009 lalu, yang telah mendapat pengakuan cukup tinggi dari komunitas akademik tingkat nasional.
PENTINGNYA MENJAGA KREDIBILITAS DAN AKUNTABILITAS POLRI
Tgl terbit: Minggu, 27 Desember 2009
Kami mengkhawatirkan masih berlangsungnya kekerasan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat Polri kepada masyarakat beberapa bulan terakhir. KontraS mendapatkan banyak pengaduan atas tindakan-tindakan penyalahgunaan tersebut, baik berupa penembakan sewenang-wenang, salah tangkap, penyiksaan terhadap tarsangka dalam proses penyelidikan, maupun berbagai tindak kekerasan dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Sepanjang bulan Oktober-Desember 2009, KontraS mencatat 22 kasus kekerasan dan penyalahgunaan wewenang. Di bulan Desember saja, KontraS mencatat 11 kasus serupa.
Terkait Pemecatan 43 Prajurit KODAM Iskandar Muda
PROFESIONALITAS TNI TIDAK SEKEDAR PENEGAKAN DISIPLIN

Tgl terbit: Rabu, 23 Desember 2009
KontraS Aceh menyampaikan apresiasi terhadap TNI terkait dengan pemecatan 43 anggota TNI secara tidak hormat sepanjang tahun 2006-2009 karena terlibat penyalahgunaan psikotropika, pencurian dan desersi. Ini menunjukkan intitusi TNI KODAM IM tegas dan konsisten dalam menegakkan disiplin agar mereka senantiasa memegang teguh nilai-nilai seorang prajurit.
Terkait Tindak Kekerasan terhadap Guru Irham Mahmud
Penyiksaan Hal yang Biasa di Kepolisian

Tgl terbit: Rabu, 16 Desember 2009
Sepanjang tahun 2009, KontraS Aceh menemukan 3 kasus penyiksaan dan atau pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian, yaitu: 1. 3 Juni 2009: penyergapan sekelompok masyarakat yang diduga sebagai penculik di Desa Jengki, Kec. Peureulak Timur, Kab. Aceh Timur. Dalam melakukan penyergapan, polisi diduga kuat langsung melakukan penembakan secara serampangan yang ditujukan ke arah gubuk tempat korban berada sehingga mengakibatkan 2 korban yang diduga penculik meninggal. Polisi pada saat itu berdalih telah terhjadi kontak senjata, tetapi warga di lokasi kejadian mengatakan tidak terjadi kontak senjata.
Ratification of the 2010 National Legislation Program
Tgl terbit: Senin, 14 Desember 2009
The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) is disappointed that the 2010 National Legislation Program fails to include several important draft laws and conventions on the agenda for debate, despite their place in debates by government and civil society over the past several years.
Respon Terhadap Pengesahan Prolegnas 2010
Tgl terbit: Senin, 14 Desember 2009
KontraS menyesalkan Program Legislasi Nasional 2010 tidak mengagendakan pembahasan beberapa regulasi penting yang menajadi mandat reformasi. Padahal regulasi-regulasi penting tersebut telah dibahas baik oleh Pemerintah dan DPR serta dikawal oleh masyarakat sipil di tahun-tahun sebelumnya, dan terlebih lagi telah dicantumkan dalam beberapa ketentuan hukum lainnya. Beberapa di antaranya bahkan telah melalui perdebatan panjang dan pembahasannya hampir berakhir.Â
"Perlawanan Total Rakyat Terhadap Korupsi"
Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
Dengan semakin maraknya dan menggobalnya pengerusakan lingkungan yang disertai dengan pemasanan globak (global Warming) serta semakin terpuruknya tingkat kesejahteraan rakyat dunia ketiga oleh proses pemiskinan kebijakan pemerintah yang pro modal yang pada ujungnya mengakibatkan semakin membengkaknya proporsi rakyat miskin, masyarakat dan bangsa-bangsa yang beradab semakin menyadari bahwa korupsi adalah biang keladi dari segala kejahatan terhadap rakyat dan kemanusiaan
AKSI DAMAI SEHARI MEMPERINGATI HARI HAM SEDUNIA<br> AKSI DAMAI SEHARI MEMPERINGATI HARI HAM SEDUNIA
"HAM UNTUK KITA! KEADILAN UNTUK KITA! KEADILAN UNTUK RAKYAT KECIL!"

Tgl terbit: Selasa, 08 Desember 2009
Kami menyerukan kepada semua yang pro-hak asasi manusia untuk memeriahkan acara-acara perayaan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948. Perayaan kali ini bertema KEADILAN. Keadilan dapat mempersatukan kita semua yang memberi perhatian atas masalah HAM di berbagai bidang kehidupan. Keadilan pula yang menjadi impian semua anak bangsa Indonesia dan manusia sedunia.
Terkait Pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
atas Peringatan Hari Anti Korupsi dan Peringatan Hari HAM Internasional 2009 Terkait Pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas Peringatan Hari Anti Korupsi dan Peringatan Hari HAM Internasional 2009
Tgl terbit: Minggu, 06 Desember 2009
Kami sejumlah masyarakat sipil Indonesia menyayangkan pernyataan Presiden SBY bahwa ada motif politik kekuasaan atas rencana peringatan Hari Anti Korupsi pada 9 Desember.
BLS: SURAT TERBUKA ATAS PENGABAIAN KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG POLISI DI KABUPATEN NABIRE, PAPUA
Tgl terbit: Senin, 30 November 2009
Atas nama Amnesty International dan KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasaan), dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat atas posisi baru bapak, dan hendak menarik perhatian bapak pada perkembangan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, yang sedang kami soroti.
DEKLARASI KONGRES I SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA
Tgl terbit: Sabtu, 21 November 2009
MENCERMATI KONDISI MASYARAKAT ADAT DI TANAH PAPUA YANG SEMAKIN TERMARJINALKAN DARI PROSES PEMBANGUNAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, PERTAMBANGAN, PEMEKARAN WILAYAH, INFRASTUKTUR MILITER DAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH) YANG TIDAK BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT ADAT, KELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELANGGARAN HAM DI TANAH PAPUA.
"Masyarakat Tidak Butuh Basa-Basi Presiden"
Tgl terbit: Kamis, 19 November 2009
Tim 8 telah menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan rekomendasi pada Presiden SBY Selasa (17/11) lalu. Kini SBY harus menentukan sikap. Rakyat tidak butuh lagi jargon anti korupsi yang gencar disuarakan pada saat kampanye tapi hanya omong kosong belaka. Kasus makelar kasus yang berhubungan dengan aparat penegak hukum dalam kasus Bibit-Chandra hanyalah seperti fenomena gunung es. Kenyataanya, hukum di negara ini masih bisa terbeli oleh uang.
Rekomendasi Pansus DPR RI Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 - 1998
Tgl terbit: Rabu, 18 November 2009
Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Patrialis Akbar menerima permohonan audiensi kami. Audiesi ini kami lakukan terkait dengan terhambatnya penyelesaian sejumlah kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, khususnya kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis Periode 1997-1998, serta adanya 4 rekomendasi DPR kepada pemerintah atas kasus tersebut. Untuk hal tersebut, bersama kami pada hari ini adalah delegasi dari Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD) dimana Kontras dan IKOHI adalah anggotanya, serta Latin American Federation of Families of Disappeared Detainees (FEDEFAM)
Hasil Konggres ke-II KontraS Sulawesi
Tgl terbit: Sabtu, 14 November 2009
KontraS Sulawesi sebagai organisasi masyarakat sipil yang lahir dari mandat masyarakat korban kekerasan dan pelanggaran HAM di Sulawesi, untuk mendorong terwujudnya penghargaan atas demokrasi sejati, dimana hak-hak masyarakat sipil untuk mendapatkan kebebasan berpendapat, berkeyakinan, bebas dari rasa takut, mendapatkan hak-hak dasarnya serta mendorong pertanggungjawaban Negara bagi masyarakat korban pelanggaran HAM
Siaran Pers Bersama
KOMISI HAM ASEAN HARUS INDEPENDEN DAN MENJAWAB PROBLEM HAM ASEAN

Tgl terbit: Senin, 09 November 2009
Kami sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia menyambut baik pendirian Komisi HAM antar pemerintahan ASEAN (ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights) pada 23 Oktober 2009 di Cha Am Thailand. Kehadiran Komisi ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat sipil di Asia Tenggara untuk mendirikan komisi HAM dalam organisasi ASEAN. Kami juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Sdr. Rafendi Djamin sebagai anggota Komisi perwakilan Indonesia.
Konser Musik Indonesia Sehat Lawan Korupsi
Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
Jakarta 8 November 2009, Sebagai bentuk ekspresi keinginan mewujudkan Indonesia yg bersih dari korupsi, sejumlah musisi bersama komunitas CICAK mengadakan acara Indonesia Sehat Lawan Korupsi.
Dunia Semakin Sempit Buat Pelaku Kejahatan Serius HAM
Tgl terbit: Jumat, 06 November 2009
Penolakan visa masuk Syafrie Syamsuddin, Sekjen Dephan RI oleh Pemerintah Amerika Serikat menunjukan bahwa masalah HAM memang masih jadi masalah. Saat ini memang di dunia berlaku suatu prinsip juridiksi universal (universal jurisdiction) untuk kejahatan-kejahatan serius tertentu. Prinsip juridiksi universal ini menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk tidak mentolerir para pelaku yang diduga melakukan kejahatan serius di bawah hukum internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini memberikan otoritas kepada suatu negara untuk dapat mengadili para pelaku kejahatan serius tersebut terlepas kewarganegaraan si pelaku atau korban dan tidak bergantung juga pada tempat peristiwa.
Qanun Jinayat di Aceh
Tgl terbit: Kamis, 05 November 2009
Kami yang bergabung dalam Jaringan Nasional Pemantau Kebijakan Lokal menyatakan keprihatinan mendalam terhadap dikeluarkannya Qanun Jinayat yang kami yakini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional dan berpotensi mengancam hak-hak asasi manusia, keadilan, keanekaragaman, non-diskriminasi dan kepastian hukum yang seharusnya dinikmati oleh penduduk Aceh sebagai warga negara Indonesia yang dijamin dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Bencana Tsunami Keadilan
Tgl terbit: Rabu, 04 November 2009
Komite Darurat Keadilan, yang terdiri dari sejumlah organisasi non pemerintah dan pegiat anti korupsi se-Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia harus menyelesaikan persoalan besar korupsi. Hal ini ditunjukkan secara jelas oleh substansi rekaman penyadapan komunikasi telepon KPK yang diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi kemarin, 3 Nopember 2009.
"INDONESIA DARURAT KEADILAN"
Tgl terbit: Jumat, 30 Oktober 2009
Penahanan yang dilakukan Mabes Polri terhadap dua pimpinan non aktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah jelas menciderai rasa keadilan. Meskipun polisi menyatakan sudah sesuai prosedur, yaitu memenuhi syarat obyektik dan subyektif untuk dilakukan penahanan, tetapi penahanan ini terlihat sangat dipaksakan. Penahanan ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari beredarnya transkrip rekaman yang menyebut nyebut nama nama petinggi di Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang ujungnya terdapat dugaan rekayasa 'Pembunuhan KPK'.
SURAT KEPADA KETUA DPR RI : Tindaklanjut Putusan Sidang Paripurna DPR RI (2004-2009) atas Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/98
Tgl terbit: Rabu, 28 Oktober 2009
Pertama-tama, kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Marzuki Alie sebagai Ketua DPR RI 2009-2014. Demikian pula kepada seluruh anggota DPR RI terpilih. Harapannya semoga semua anggota DPR RI 2009-2014 dapat menjalankan amanah masyarakat dan konstitusi Indonesia sebaik mungkin.
100 Hari SBY: Bentuk Keppres Pengadilan HAM Ad Hoc
Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998

Tgl terbit: Jumat, 23 Oktober 2009
Pemerintahan Baru, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II telah dilantik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidatonya menjanjikan; peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadialan.
Sutanto Kepala BIN: Membuka Operasi Intelijen Pembunuhan Munir, Prioritas Utama 100 Hari Kerja
Tgl terbit: Rabu, 21 Oktober 2009
Tantangan Kepala BIN baru yang faktual, nyata dan mendesak dalam 100 hari pertama adalah mengungkap konspirasi pembunuhan cak munir melalui operasi intelijen yang melibatkan BIN, sebagaimana dibuktikan dalam semua dokumen hukum di persidangan Muchdi Pr, Pollycarpus Budihari Priyanto, Indra setiawan dan Rohainil Aini.
Meminta Komnas HAM Mengawal Pemerintah dalam Menindaklanjuti Putusan Sidang Paripurna DPR RI atas Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/98
Tgl terbit: Kamis, 08 Oktober 2009
Korban dan keluarga korban Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998 beserta Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Komnas HAM untuk mengawal Pemerintah dalam menindaklanjuti putusan Sidang Paripurna DPR RI yang telah menyetujui kesimpulan dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) tentang Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 †1998, pada 28 September 2009. Seperti yang kita ketahui bersama, rekomendasi tersebut memperkuat hasil penyelidikan Komnas HAM pada tahun 2006 lalu. Secara khusus, Komnas HAM juga merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mencari keberadaan 13 orang yang masih hilang.
Tindaklanjut Putusan Sidang Paripurna DPR RI atas Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/98
Tgl terbit: Kamis, 08 Oktober 2009
Melalui surat ini, perkenankan kami korban dan keluarga korban Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998 beserta Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan apresiasi atas keputusan Sidang Paripurna DPR RI yang telah menyetujui kesimpulan dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) tentang Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 †1998, pada 28 September 2009. Seperti yang kita ketahui bersama,
Mempertanyakan Sikap Jaksa Agung Terhadap Rekomendasi Paripurna DPR tentang Tindak Lanjut Penyidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 - 1998
Tgl terbit: Rabu, 07 Oktober 2009
Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Komisi untuk Orang Hlang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan sikap Jaksa Agung dalam menindaklanjuti rekomendasai sidang Paripurna DPR tentang tindak lanjut Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa pada 28 September 2009.
HUT TNI ke 64
Elite Sipil Harus Segera Agendakan Reformasi Militer

Tgl terbit: Minggu, 04 Oktober 2009
Kami sejumlah koalisi masyarakat sipil mengucapkan selamat hari jadi kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ke 64 pada 5 Oktober 2009. Momentum hari jadi ini biasa diperingati oleh sejumlah kalangan di Indonesia, terutama oleh TNI. Selain diperingati pada hari jadinya, momentum ini juga penting untuk melakukan evaluasi eksistensi TNi dimasa transisi politik Indonesia dan terutama dalam menjelang bekerjanya Pemerintahan dan DPR baru hasil pemilu 2009.
Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus DPR RI tentang Penghilangan Orang Secara Paksa:<br>
TERBITKAN KEPPRES PENGADILAN HAM AD HOC DALAM 100 HARI PERTAMA! Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus DPR RI tentang Penghilangan Orang Secara Paksa:
TERBITKAN KEPPRES PENGADILAN HAM AD HOC DALAM 100 HARI PERTAMA!

Tgl terbit: Selasa, 29 September 2009
Korban dan Keluarga Korban Penculikan dan Penghilangan Aktivis 1997-1998 serta Keluarga Korban Pelanggaran HAM lainnya bersama IKOHI, KONTRAS, SETARA, YLBHI, ELSAM dan kalangan masyarakat sipil lainnya memastikan akan mengawal rekomendasi ini hingga mampu mewujudkan keadilan bagi korban, keluarga korban, dan rasa keadilan masyarakat.
Surat Kepada :
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004-2009

Tgl terbit: Senin, 28 September 2009
Melalui surat ini, perkenankan kami, orang tua korban, IKOHI dan KontraS, menyampaikan pandangan dan sekaligus mengetuk pintu hati Bapak/Ibu sehubungan dengan agenda sidang Paripurna pembahasan rekomendasi Pansus Orang Hilang DPR-RI pada hari ini (28 September 2009).
AMNESTY INTERNATIONAL
Indonesia: Cabut hukuman rajam dan cambuk rotan yang "kejam"

Tgl terbit: Kamis, 17 September 2009
Peraturan Indonesia baru mengesahkan hukuman rajam hingga mati untuk praktek zina dan cambuk rotan hingga 100 cambukan untuk homoseksualitas harus dicabut sesegera mungkin, ungkap Amnesty International pada hari Kamis.
10 Tahun Peristiwa Semanggi II Saatnya Negara Mengakhiri Pembangkangan Hukum
Tgl terbit: Kamis, 17 September 2009
September tepat dikatakan sebagai bulan “air mata”, banyak kasus pelanggaran berat HAM baik di Indonesia maupun di Timor Timur (sekarang Timor Leste) terjadi pada bulan September, diantaranya adalah kekerasan yang terjadi dalam peristiwa Semanggi II, pada 23-24 September 1999, sekitar 11 orang meninggal dan 217 orang luka-luka akibat penembakan yang dilakukan aparat keamanan. Mereka yang menjadi korban adalah mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap rencana pemberlakuan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB 1999). korban tersebar di berbagi wilayah; Jakarta, Lampung, Palembang, Makassar dan Purwokerto. Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2002) menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran berat HAM dalam kasus ini.
Perkembangan Kasus Munir Jaksa Agung Tidak Serius Melakukan Peninjuan Kembali
Tgl terbit: Kamis, 17 September 2009
Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) menyampaikan sikap atas respon kejaksaan yang lambat dan setengah hati atas usaha PK (peninjauan kembali) putusan bebas Muchdi PR oleh PN Jakarta Selatan pasca putusan kasasi yang menyatakan N.O (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh Mahkamah Agung pada tanggal 15 Juni 2009 silam.
Surat : Rekomendasi Pansus DPR atas Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/98
Tgl terbit: Rabu, 16 September 2009
Melalui surat ini, perkenankan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan menyambut baik keputusan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 †1998, pada 15 September 2009, yang menyampaikan rekomendasi sebagai berikut;
KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PERDAMAIAN DAN KEADILAN
Penegakkan hukum terhadap kasus Makar dengan para terdakwa

Tgl terbit: Rabu, 16 September 2009
Kasus ini diawali dengan adanya demo damai yang di prakarsai oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 April 2009 jam 10.00 WIT terjadi Demo damai yang dihadiri oleh kurang lebih 100 (seratus) orang mereka melakukan demo damai dengan Rute melewati jalan jenderal Sudirman menuju jalan A. Gobay Karang Tumaritis selanjutnya menuju ke Jalan Merdeka dan berhenti di KPUD Nabire selanjutnya massa melakukan Orasi di depan kantor KPUD Nabire sampai jam 3.00 WIT dan mendapat pengawalan dari Aparat Kepolisian Resort Nabire, Demo tersebut bertujuan Menolak dilakukannya Pemilu Legislatif serta Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, menyatakan sikap tentang gagalnya otonomi khusus Papua dan Permintaan Referendum, mendukung peluncuran Internasional Lawyers For West Papua (ILWP) di Amerika Serikat pada tanggal 3 s/d 5 April 2009 dalam demonstarsi tersebut Sdr. Zeth Giay bertanggungjawab sebagai koordinator lapangan, masa Pendemo membawa Spanduk-spanduk, setelah Demo Damai sebagian masa pulang ke rumah masing dan sebagian lagi menuju ke Taman Gizi, pada tanggal 4 dan 5 April tidak ada aktifitas demo dilakukan tetapi sebagian masa berkumpul di taman Gizi dan terus mendapat pengawalan dan Pemantauan dari pihak Kepolisian, Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2009 oleh petugas keamanan Polres Nabire kemudian Para terdakwa dibawah ke Mapolres Nabire untuk dimintai keterangan selanjutnya mereka menjalani proses pemeriksaan dan di tahan oleh Polres Nabire.
Rekomendasi Pansus DPR atas Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/1998
Tgl terbit: Rabu, 16 September 2009
Melalui surat ini, perkenankan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan menyambut baik keputusan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Penanganan Pembahasan Atas Hasil Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 †1998, pada 15 September 2009, yang menyampaikan rekomendasi sebagai berikut;Â
Tunda Pengesahan Qanun Jinayah dan Qanun Hukum Acara Jinayah demi Kepastian Hukum di Aceh
Tgl terbit: Senin, 14 September 2009
Melaksanakan Syariat Islam bukanlah hal baru bagi masyarakat Aceh. Jauh sebelum Aceh diberi keistimewaan menjalankan Syariat Islam, masyarakat telah menerapkan nilai-nilai Syariat Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Karenanya, ketika Pemerintah Daerah Aceh membuat hukum positif berdasarkan Syariat Islam (seperti Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah), maka keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat Aceh adalah sebuah prasyarat. Sebagai daearah yang dijadikan model penerapan Syariat Islam di Indonesia, Pemerintah Aceh juga berkewajiban untuk melahirkan peraturan perundang-undangan (hukum) yang membangun citra Islam sebagai agama yang rahmatan lilalamin, penuh kasih sayang, damaii dan berkeadilan.
Menyerukan Keadilan atas Kejahatan Kemanusiaan di Timor
Tgl terbit: Sabtu, 12 September 2009
Selama kurun waktu sepuluh tahun ini ketidaktertarikan komunitas internasional, serta usaha-usaha aktif dari pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah menghalang-halangi prospek keadilan atas kejahatan-kejahatan HAM berat yang dilakukan selama Timor Timur masih menjadi bagian dari Indonesia. Dengan mengenyampingkan tuntutan dari rakyatnya sendiri, pemerintah Timor Leste dewasa ini terus melanjutkan pengabaian atas tuntutan bagi keadilan dan pengakhiran impunitas tersebut.
Seperempat Abad Kasus Tanjung Priok 1984 Keadilan Korban Masih Jauh Panggang dari Api
Tgl terbit: Sabtu, 12 September 2009
Hari ini adalah momentum yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya korban dan keluarga korban Tanjung Priok untuk kembali merefleksi sebuah tragedi kemanusiaan yang terjadi 25 tahun yang lalu tepatnya tanggal 12 September 1984. Tragedi ini melengkapi catatan kelam sejarah bangsa Indonesia setelah sebelumnya terjadi beberapa rangkaian kekerasan dalam tragedi 1965 †1966, peristiwa Malari 1974, penembakan misterius 1981 †1983 dan berbagai tragedi kemanusiaan lainnya yang terus mengisi katalog kekerasan di Indonesia. Hingga saat ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum selesai, berupa pemulihan hak para korban dan keluarga korban yang dibunuh, dihilangkan secara paksa, dirampas kemerdekaannya tanpa proses hukum, dirampas harta bendanya dan segala hak yang melekat dan dijamin oleh konstitusi kita.
25 Tahun Peristiwa Tanjung Priok 1984 Melaporkan Proses Peradilan Tanjung Priok ke PBB : Mempertanyakan Ulang Komitmen RI untuk Perlindungan HAM
Tgl terbit: Jumat, 11 September 2009
Esok, 12 September 2009, tepat 25 tahun terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok. Peristiwa ini menjadi bagian dari sejarah hitam bangsa ini. Puluhan orang tewas, disiksa dan menjalani peradilan yang tidak fair dengan tuduhan mengganggu jalannya pemerintahan pada tahun 1980an lalu. Peristiwa tersebut berdampak buruk bagi korban dan keluarganya. Mereka kehilangan pekerjaan, pendidikan bahkan memperoleh stigma negatif.
Seperempat abad Kasus Tanjung Priok : Negara Masih Mengingkari Hak Korban
Tgl terbit: Kamis, 10 September 2009
Pada bulan ini, Kami dari Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI) akan memperingati 25 tahun kasus Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984. Momentum ini tidak hanya sekedar formalitas dan rutinitas yang kami lakukan setiap tahun, namun ini adalah bagian dari upaya kami untuk terus mengingatkan kepada pemerintah, masyarakat dan insan media pada khususnya, untuk terus mendukung upaya kami para korban untuk memperjuangkan keadilan.
Terhadap Penetapan Usman Hamid (Koordinator KontraS Jakarta) Sebagai Tersangka Pencemaran Nama Muchdi PR oleh Polda Metro Jaya
Tgl terbit: Rabu, 09 September 2009
Pengadilan telah menjatuhkan vonis bebas Kepada mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN), Muchdi Purwopranjono PR. Melalui Kuasa Hukumnya, Muchdi melaporkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Usman Hamid ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dimana Polda Metro Jaya telah menetapkan Usman Hamid sebagai tersangka
"Persembahan Sahabat Munir Untuk Perubahan"
Tgl terbit: Senin, 07 September 2009
Penuntasan kasus Munir merupakan barometer bagi negara dalam memberikan perlindungan terhadap para pembela HAM di Indonesia. Karena, jika kematian Munir saja bisa dikesampingkan begitu dengan membiarkan para aktor intelektual pembunuhan, lalu bagaimana dengan kondisi pembela HAM di Indonesia ke depan.
Peringatan 5 Tahun Pembunuhan Munir dan Hari Pembela HAM
"Hukum Pembunuh Munir...!!!"

Tgl terbit: Senin, 07 September 2009
Pembunuhan terhadap Munir, salah seorang aktivis HAM pada hari selasa 7 Sept. 2004 tidak terasa sudah memasuki 5 tahun. Proses pengungkapannya hingga saat ini masih belum ada titik kejelasan, bahkan intelektual dader pembunuhan Munir hingga saat ini belum terungkap.Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengungkap pembunuh munir, baik itu ditingkat nasional maupun internasional. Bahkan di tingkat nasional, untuk mengenang dan mengingatkan masyarakat sipil pada umumnya dan khususnya pemerintah Indonesia agar mengungkap intelektual dader kasus pembunuhan Munir, telah ditetapkan tanggal 7 September sebagai Hari Pembela Hak Asasi Manusia (Human Right Defender) bagi para pekerja HAM di Indonesia.
JUSTICE FOR MUNIR,JUSTICE FOR ALL!
Tgl terbit: Senin, 07 September 2009
September 7, 2009 - Today marks the 5th anniversary of the murder of the former AFAD Chairperson, Munir. It has been five years ago since our Federation received a text message about the sudden death of Munir. Incredible was the message we received about the death of a man who, at the prime of his life, was contributing to a large measure, to the cause of human rights and democratization process of Indonesia and in the rest of the world. More revolting was it to know, two months later, that the most courageous human rights defender of Indonesia was poisoned by a lethal dose of arsenic allegedly by elements of the military intelligence in Indonesia , the BIN.
Kasum (Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir)
Samarinda Kalimantan Timur Mengenang 5 tahun Pembunuhan Munir
(Keadilan Untuk Munir keadilan Untuk Semua)

Tgl terbit: Sabtu, 05 September 2009
Tidak usah disangkal kalau dibalik pembunuhan Munir ada skenario besar untuk meruntuhkan perjuangan penegakan hak-hak Asasi Manusia di Indonesia. Riwayat pembunuhan Munir menjadi salah satu lembar sejarah kelam di negeri ini. Betapa tidak konspirasi yang rapi ini tidak hanya berjalan dalam proses pembunuhan terhadap Munir, tetapi juga bergerak untuk melindungi para mavia pelaku dan dalang pembunuh Munir.
INDONESIA: 5 tahun setelah Pembunuhan Munir pertahanan imunitas militer
Tgl terbit: Jumat, 04 September 2009
Pada tangal 7 September 2004 pembela HAM, reformer, dan aktivis masyarakat sipil terkemuka Munir Said Thalib dibunuh karena pandangannya yang kritis terhadap pemerintah dan militer Indonesia. Salah satu prestasi Munir adalah terkuaknya kejahatan yang dilakukan oleh militer baik di Indonesia dan Timor Timur. Lebihd ari 10 tahun setelah kejatuhan rezim Soeharto dan lima tahun pembunuhan Munir belum ada satu reformasi di Indonesia yang memungkinkan pertanggungjawaban pejabat militer. malahan, presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini menginstruksikan untuk adanya peningkatan wilayah struktur komando di militer untuk mengatasi masalah terorisme. Akankah segala perjuangan munir menjadi sia-sia?
RATIFIKASI KONVENSI PERLINDUNGAN SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN PAKSA
WUJUD KONSISTENSI KOMITMEN PENGHORMATAN HAM PEMERINTAH INDONESIA

Tgl terbit: Jumat, 04 September 2009
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) bersama dengan Asia Federation Against Enforce/Involuntary Disappearance (AFAD) dan Latin American Federation of Associations of Relatives of Disappeared-Detainees (FEDEFAM) kembali mendesak Departemen Luar Negeri sebagai bagian dari pemerintah RI untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam upaya meratifikasi Konvensi Perlindungan terhadap Semua Orang dari Penghilangan Paksa (Internasional Convention for the Protection of All Person from Enforced Disappearances).
Menyoal Usulan Revisi UU Antiteror
Tgl terbit: Rabu, 02 September 2009
Pada hari Senin, 31 Agustus, pertemuan antara jajaran kementerian bidang politik, hukum dan keamanan dengan Komisi I DPR RI menyimpulkan sebuah usulan revisi terhadap UU Antiterorisme direvisi, terutama tentang penambahan masa penangkapan selama 2 tahun, pelibatan BIN/ TNI dalam penindakan terorisme serta Pembentukan Badan Koordinasi Penanggulangan Terorisme (BKPT).
"Mereka Masih Hilang"
Menuntut Tanggungjawab Negara atas Penghilangan Paksa di Indonesia
Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional 2009

Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
Pada hari ini, 1 September 2009, dalam rangka memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa Se-dunia yang jatuh pada setiap tanggal 30 Agustus, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), hendak kembali mengingatkan Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menuntaskan penyelesaian hukum yang adil atas hilangnya sejumlah aktivis di masa lalu. Secara khusus kami hendak menyampaikan 3 harapan keluarga korban dari mereka yang hilang.
Mengabaikan Keadilan Untuk Munir Berarti Mengabaikan Keadilan Untuk Rakyat Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 01 September 2009
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat berasaskan pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta bercita - cita mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Namun, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam konstitusi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat Indonesia. Terbukti masih tingginya angka kemiskinan sehingga semakin memperdalam ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin. Upaya kita untuk menyuarakan dan memperjuangkan ketidakadilan ekonomi dijawab dengan rangkaian tindakan kekerasan dan represif oleh pemerintah.
Tidak Ingin Kembali Kemasa Orde Baru : Upaya TNI Terlibat Dalam Penanggulangan Terorisme Melalui Komando Teritorial Di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 27 Agustus 2009
Upaya keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dengan memfungsikan desk anti teror TNI mulai dari tingkat Mabes, Koter hingga Babinsa di tingkat desa dan kelurahan merupakan kemunduran bagi upaya meneruskan reformasi di sektor keamanan (RSK) yang selama ini telah kita dorong secara bersama-sama. Sekalipun Panglima TNI menyatakan bahwa desk anti teror TNI ini merupakan unit kerja yang mendukung optimalisasi kerja Kepolisian RI khususnya Densus 88 dalam penanggulangan terorisme akan tetapi sangat dikhawatirkan dampak yang akan terjadi jika rencana ini tidak dibarengi dengan kerangka kerja yang jelas.
Vonis Pengadilan Negeri Sibolga dan Pengadilan Tinggi Medan Atas Penghukuman Warga Tapanuli Tengah
Tgl terbit: Rabu, 19 Agustus 2009
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan kredibilitas Pengadilan Negeri Sibolga dan Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa perkara dugaan pembakaran kantor PT Nauli Sawit yang dituduhkan ke sembilan warga petani Tapanuli Tengah, yaitu Duman Nainggolan, Jauruk Rambe, Humpol Matondang, Asimaruli Sitanggang, Muhammad Surif, Bisler Pasaribu, Torang Barasa, Salomo Simamora, Darsono Napitupulu, dan Fajar Arifin.
SERUAN AKSI
Penuntasan Kasus Munir

Tgl terbit: Kamis, 13 Agustus 2009
Penuntasan kasus Munir merupakan barometer bagi negara dalam memberikan perlindungan terhadap para pembela HAM di Indonesia. Karena, jika kematian Munir saja bisa dikesampingkan begitu saja dengan membiarkan para aktor intelektual pembunuhan, lalu bagaimana dengan kondisi pembela HAM di Indonesia ke depan.
Pembubaran Acara Diskusi tentang Myanmar, Kedaulatan dan Demokrasi di Indonesia Tercederai
Tgl terbit: Rabu, 12 Agustus 2009
Hari ini, Rabu, 12 Agustus 2009, pihak kepolisian atas permintaan Departemen Luar Negeri RI telah membubarkan acara launching Proposal Rekonsiliasi Burma yang disusun 7 aliansi besar masyarakat sipil dari dalam dan diluar Burma, yang sedang berlangsung di hotel Sari Pan Pacific, Jakarta. Kegiatan ini diselenggaralan oleh AIPMC (Asean Interparlementary on Myanmar Caucus).
Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme
Tgl terbit: Jumat, 07 Agustus 2009
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menginstruksikan TNI untuk terlibat dalam penanggulangan terorisme melalui pemaksimalan kerja struktur komando teritorial. Secara normatif, keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme memang diatur dalam UU TNI no 34/2004 dalam kaitan menjalankan tugas operasi militer selain perang. Namun demikian, Kami menilai pengaturan itu belumlah cukup apalagi memadai dalam menjelaskan tugas, fungsi dan batasan yang rinci bagi TNI dalam keterlibatnya melawan terorisme.
Pernyataan bersama masyarakat sipil<br>AGENDA HUKUM & HAM PEMERINTAHAN HASIL PEMILU 2009 Pernyataan bersama masyarakat sipil
AGENDA HUKUM & HAM PEMERINTAHAN HASIL PEMILU 2009

Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2009
Pada 25 juli 2009, KPU telah menyatakan bahwa Indonesia telah mendapatkan presiden terpilih yang baru untuk lima tahun ke depan. Kenyataan ini tak berselang lama dengan terpilihnya para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif periode 2009-2014. Meskipun masih terjadi perdebatan bahkan sengketa antar pasangan kandidat Presiden/Wakil Presiden mengenai pernyataan KPU itu, kami sebagai representasi dari masyarakat sipil ingin memaknai hasil pemilu itu dengan semangat yang positif, termasuk saat sengketa antar kandidat pasca pernyataan KPU telah beranjak ke arena hukum MA dan MK. Kami menghormati proses hukum yang berjalan.
Kasus Kematian David Hartanto
Tgl terbit: Selasa, 04 Agustus 2009
Pengadilan koroner Singapura akhir bulan lalu memutuskan kematian David Hartanto akibat bunuh diri. Hal ini menyisakan tanda tanya bagi keluarga. Sejak awal telah muncul banyak kejanggalan dari kematian David ini. Pihak keluarga meyakini bahwa David tidak bunuh diri, tetapi merupakan korban dari peristiwa pembunuhan.
Protes atas tindakan sewenang-wenang oknum Polres Jakarta Utara terhadap Pengacara dan Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta
Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menerima adanya informasi mengenai tindak kekerasan dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik dan Wakasat Reskrim Polres Jakarta Utara terhadap dua orang anggota LBH Jakarta pada hari Senin, 27 Juli 2009.
SIARAN PERS BERSAMA:
BERSAMA MENUJU POLISI YANG PROFESIONAL DAN DIPERCAYA MASYARAKAT

Tgl terbit: Rabu, 29 Juli 2009
Sebelas tahun kemandirian Polri menjadi insitusi sipil merupakan proses panjang menuju pemolisian yang demokratis dan profesional. Di samping menegakkan hukum, institusi Polri juga berfungsi untuk memelihara dan menertibkan, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat berdasarkan prinsip HAM. Cita-cita ini tentu harus diwujudkan melalui reformasi menyeluruh dalam tubuh Polri, baik yang bersifat struktural, instrumental dan kultural.
SURAT KEPADA KAPOLRI:
Pembubaran Lokakarya Guru Sejarah oleh Poltabes Yogyakarta

Tgl terbit: Kamis, 23 Juli 2009
Melalui surat ini kami hendak menyampaikan apresiasi atas disahkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, 22 Juni 2009. Perkapham adalah pedoman Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia agar menerapkan prinsip dan standar HAM dalam setiap tugasnya.
Dirgahayu Adhyaksa
Penanganan Kasus HAM Harus Sama Seriusnya Dengan Pemberantasan Korupsi

Tgl terbit: Rabu, 22 Juli 2009
Peringatan Dirgahayu Adhiyaksa kali ini berlangsung disela-sela duka peristiwa bom di Jakarta 6 hari lalu, yang tengah menjadi sorotan dunia internasional. Seluruh dunia menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut, bersimpati kepada para korban dan berharap pemerintah dapat segera mengungkap dan memberikan keadilan bagi para korban serta menghukum pelakunya melalui proses hukum.
Merespon Bom di Hotel Marriot dan Ritz Charlton Jakarta
Tgl terbit: Jumat, 17 Juli 2009
Kami mengecam terjadinya ledakan di area hotel yang terletak di pusat kota Jakarta, yaitu J.W.D. Marriot dan Ritz Charlton. Kami mengecam segala bentuk kekerasan yang brutal demi alasan apa pun. Kami juga menyampaikan rasa duka yang mendalam bagi para korban dan keluarga korban, baik korban tewas maupun luka-luka, baik korban warga Indonesia maupun korban warga negara asing.
PENINJAUAN KEMBALI (PK) VONIS BEBAS MUCHDI
Tgl terbit: Kamis, 16 Juli 2009
Komite Aksi Soidaritas Untuk Munir (KASUM) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menggunakan mandat barunya untuk melanjutkan pengusutan kasus Munir. Kasum meminta Presiden memastikan agar Jaksa Agung Hendarman Supandji mengajukan upaya hukum luar biasa lewat Peninjauan Kembali serta meminta Kapolri Bambang Hendarso Danuri untuk mengaktifkan kembali Tim Kasus Munir.
Paradigma "Konflik Separatisme" Harus Ditinggalkan,Demi Keadilan Bagi Rakyat Papua
Tgl terbit: Rabu, 15 Juli 2009
Kami menyatakan prihatin atas meningkatnya kembali eskalasi kekerasan di Papua, khususnya yang terjadi di wilayah Keerom, Nabire, Paniai, Wamena, Kabupaten Yapen hingga rentetan penembakan di wilayah Timika. Rangkaian kekerasan ini telah menimbulkan korban tewas di kalangan warga sipil dan aparat keamanan. Karena itu Pemerintah harus sungguh-sungguh mengungkap rangkaian kekerasan ini mengingat konteks waktu terjadinya menjelang dan pasca pelaksanaan pemilihan presiden, 8 Juli 2009.
Siaran Pers KASUM Terkait Bebasnya Muchdi PR Di Mahkamah Agung
Tgl terbit: Jumat, 10 Juli 2009
KASUM sangat menyesalkan keputusan MA yang membebaskan Muchdi PR dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Munir. Bebasnya Muchdi PR menunjukkan lagi tidak berdayanya institusi hukum dalam menghadirkan keadilan. Dalam amar putusannya MA menyatakan proses kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung sebagai NO, yang artinya kasasi tersebut tidak diterima. Meski kami belum menelaah secara rinci argumentasi MA tersebut, kami menganggap MA telah mengabaikan prinsip keadilan karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang bersifat material ketimbang hal-hal yang bersifat prosedural, yang masih menimbulkan berbagai tafsir. Dengan begitu MA telah mengabaikan kepentingan publik.
Grafis Melawan Lupa Pameran Media Kampanye Masyarakat Sipil tentang Pelanggaran HAM Masa Lalu
Tgl terbit: Jumat, 03 Juli 2009
Banyak orang yang beranggapan bahwa bangsa Indonesia sudah tidak perlu lagi mengingat-ingat masa lalu. Banyak persoalan yang lebih penting sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Mulai dari persoalan pengangguran dan kemiskinan, soal ujian nasional yang dipaksakan, lumpur lapindo, ancaman terhadap keberagaman budaya di Indonesia, kenaikan harga BBM, dan lebih luas lagi ancaman krisis ekonomi global. Sehingga mengingat-ingat masa lalu nampak seperti menyia-nyiakan energi untuk hal yang kurang penting.
Menyikapi Situasi Keamanan Menjelang Pilpres di Papua
Tgl terbit: Kamis, 02 Juli 2009
Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir ini eskalasi kekerasan di Papua meningkat. Indikasi ini merujuk pada beberapa kasus yang telah terjadi, kasus itu diantaranya:
DPR Segera Selesaikan RUU Amandemen Peradilan Militer
Tgl terbit: Kamis, 02 Juli 2009
Salah satu prasarat dalam melaksanakan reformasi sektor keamanan adalam menciptakan good governance di sektor keamanan serta tertatanya peraturan perundang-undangan berdasarkan rule of law. Akan tetapi hal ini tidak ditemukan dalam pembahasan RUU Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang telah memakan waktu hampir empat tahun. Hal ini disebabkan oleh sikap pemerintah yang diwakili oleh Departemen Perahanan yang selalu mengahangi upaya reformasi peradilan militer.
Akuntabilitas Dalam Pemilihan Presiden Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 02 Juli 2009
Seiring dengan persiapan Indonesia menghadapi pemilihan presiden langsung keduanya pada 8 Juli 2009, Jaringan kerja Timor Timur dan Indonesia (ETAN) dan Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS), bersama mendorong pemerintah Indonesia, warganya, dan komunitas internasional untuk mengingat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lampau dan untuk mendorong pemerintah Indonesia agar mengakhiri impunitas pelanggaran HAM.
Evaluasi Setahun Kinerja Polri di Hari Bhayangkara ke-63
Tgl terbit: Rabu, 01 Juli 2009
Bertepatan pada Hari Bhayangkara ke-63, kami sebagai jaringan NGO yang terlibat dalam reformasi sektor kepolisian melakukan evaluasi setahun terakhir kinerja Kepolisian Nasional Indonesia (Polri). Kami menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang baru saja menandatangani tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk wujud komitmen internal Polri terhadap reformasi sektor kepolisian. Dengan Perkap No. 8/2009 ini berarti Polri mengakui bahwa norma-norma HAM bukan merupakan hambatan bagi efektivitas kerja kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini terkesan Polri menganggap norma-norma HAM sebagai hambatan terhadap keamanan dan ketertiban umum.
SURAT TERBUKA: Kepada Yth, Bapak Mentri Dalam Negeri RI
Tgl terbit: Selasa, 30 Juni 2009
Hasil temuan KontraS Aceh, GeRAK dan LBH Banda Aceh menunjukkan bahwa Permendagri No. 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, Bab II tentang pokok-pokok penyusunan APBD berpeluang menggerogoti APBD. Hal ini diakibatkan karena Permendagri ini mengatur tentang Belanja Hibah yang diperuntukkan kepada instansi vertikal. Permendagri ini sudah diperbaharui dengan Permendagri yang baru Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
Hapus Penyiksaan :Jadikan Penyiksaan sebagai Kejahatan!
Tgl terbit: Kamis, 25 Juni 2009
Penyiksaan adalah ibu dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penyiksaan melahirkan sejumlah kejahatan HAM lainnya, mulai dari pembunuhan sewenang-wenang (extra judicial killing) hingga penyangkalan hak atas dasar peradilan yang jujur (fair trial) hokum HAM internasioal menempatkan penyiksaan sebagai norma kejahatan tertinggi. Menjadikan pelaku penyiksaan sebagai musuh bersama seluruh umat manusia (host humanis generis)
Pilihlah Capres dan Cawapres Pro-Kemanusiaan
Tgl terbit: Selasa, 23 Juni 2009
Pemilihan Presiden (pilpres) hanya tinggal menghitung hari, tepatnya 08 Juli mendatang di seluruh penjuru Indonesia akan dilangsungkan pesta demokrasi untuk memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Prersiden (Capres dan Cawapres). Calon yang akan dipilih nanti diantaranya; Megawati Soekarno Putri-Prabowo Subianto dengan nomor urut ke-1, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dengan nomor urut 2 dan Jusuf Kalla-Wiranto dengan nomor urut ke-3. ketiga capres dan cawapres inilah yang akan dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang periode 2009-2014.
Pandangan Komunitas Ornop Terhadap Dialog Capres Putaran I "Good governance dan Supremasi Hukum"
Tgl terbit: Jumat, 19 Juni 2009
Komunitas Ornop adalah gabungan dari 40 LSM dan organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat yang menaruh peduli terhadap proses perbaikan bangsa, termasuk dalam menyongsong PEMILU Presiden 8 Juli mendatang. Proses perbaikan dimaksudkan pada 9 isu publik, masing-masing: Hak Asasi Manusia, termasuk keadilan korban masa lalu dan korban di daerah konflik; Lingkungan hidup dan sumberdaya alam; Prioritas anggaran negara; Mafia peradilan; Buruh migran; Kebebasan beragama dan perlindungan bagi kelompok minoritas; Penggusuran di perkotaan; Konflik agraria dan masyarakat adat; serta Keadilan gender.
Jangan Dengarkan Basa-Basi, Tuntut Keadilan Sejati!
Tgl terbit: Rabu, 10 Juni 2009
Kami masih prihatin hingga saat ini ajang kampanye capres/cawapres pemilu 2009 justru dijadikan upaya pembersihan diri, khususnya bagi para pasangan yang memiliki rekam jejak hitam terkait keterlibatan mereka dalam masalah pelanggaran berat HAM. Kami prihatin forum-forum yang disediakan bagi mereka justru bisa menginflasi nilai-nilai hak asasi manusia dan tidak layak menjadi ajang uji komitmen mereka.
Meminta Penjelasan Perkembangan dari Panitia Khusus Kasus Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998 DPR RI
Tgl terbit: Rabu, 10 Juni 2009
Melalui surat ini, kami bermaksud menanyakan perkembangan dari Pansus DPR yang telah bekerja sejak pertengahan 2007 lalu. Berdasarkan pemantauan kami, Pansus telah menyelesaikan beberapa agenda yaitu mendengar keterangan dari berbagai pihak, diantaranya saksi dan korban, pendamping korban, perwakilan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Dalam pertemuan dengan pimpinan dan anggota pansus sebelumnya, pihak Pansus menyampaikan bahwa rekomendasi Pansus akan memperkuat temuan dan kesimpulan dari Komnas HAM. Anggota Pansus juga menyatakan tidak akan mengeluarkan rekomendasi yang justru bertentangan dengan temuan Komnas HAM
Mari Berpikir dan Memilih Cerdas!!
Tgl terbit: Selasa, 09 Juni 2009
Bersama surat terbuka ini, kami ingin menyampaikan kepada saudara - saudari sekalian khususnya warga Kampung Jati Klender Jakarta Timur dan segenap warga Jakarta pada umumnya, mari berpikir dan memilih cerdas. Hal ini terkait dengan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan wakil presiden (wapres) yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 juli 2009. Sejauh ini sudah dipastikan ada tiga pasangan yang akan bertarung untuk menjadi presiden dan wakil persiden periode 2009-2014.
Pemeriksaan Hakim Perkara Muchdi Pr oleh Komisi Yudisial
Tgl terbit: Senin, 08 Juni 2009
Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) menyambut baik proses pemeriksaan terhadap Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang telah memutus bebas Muchdi Pr dalam pembunuhan berencana terhadap Alm. Munir, yaitu Hakim Soeharto, Ahmad Yuzak dan Haswandi. Pemeriksaan ini diharapkan menghadirkan keadilan bagi korban dan kebenaran bagi publik luas.
Korban Lapindo Inginkan Capres yang Menolak Didikte Lapindo
Tgl terbit: Kamis, 04 Juni 2009
Tiga tahun sudah warga korban lumpur Lapindo hidup dalam resiko bencana. Bagaimana tidak, sejak muncul semburan lumpur Lapindo, warga Porong dipaksa menghirup udara yang beracun dan menggunakan air yang tercemar.
Meminta KPU Mengagendakan Tema Hak Asasi Manusia dalam Debat Capres/Cawapres sebagai Komitmen Penegakan HAM
Tgl terbit: Kamis, 04 Juni 2009
Melalui surat ini, kami, kelompok masyarakat sipil yang memiliki keprihatinan terhadap demokratisasi dan upaya penegakan HAM di Indonesia meminta Komisi Pemilihan Umum untuk mengagendakan tema Hak Asasi Manusia dalam Debat Calon Presiden/Calon Wakil Presiden untuk melengkapi ruang debat kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini. Berdasarkan rekam jejak yang dimiliki para kandidat capres/cawapres, terlihat bahwa agenda HAM bukan menjadi prioritas mereka. Kalaupun diminta untuk memaparkan program HAM ke depan, para kandidat akan memaparkannya secara normatif dan cenderung hanyalah basa-basi.Â
Kaum Muda dan Anak-anak Korban Lapindo Menantang Capres 2009-2014
Tgl terbit: Selasa, 02 Juni 2009
Tiga Tahun sudah Lumpur Lapindo menenggelamkan Porong, Sidoarjo. Bahkan dampaknya meluas hingga 19 desa. Tapi korbannya masih berkubang dengan urusan jual beli asset dan bangunan, yang dipermainkan sepihak oleh Lapindo, direstui pemerintah. Oleh karenanya, ratusan surat ditulis kaum muda dan anak korban Lapindo untuk para Capres. Surat itu mengingatkan masalah kebutuhan dasar korban yang dilupakan dan memburuk kondisinya, mulai pemenuhan pekerjaan, kesehatan, pendidikan hingga lingkungan sehat. Surat itu akan disampaikan kepada para Capres di Jakarta.
Mendorong Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Untuk Pemulihan Hak Korban dan Keluarga Korban 
Mendorong Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Untuk Pemulihan Hak Korban dan Keluarga Korban
Tgl terbit: Senin, 01 Juni 2009
Kehadiran LPSK diharapkan mampu memperkuat sistem hukum nasional khususnya terkait dengan upaya pemenuhan hak †hak korban pelanggaran HAM berat. Sebagaimana kita ketahui sistem peradilan HAM di Indonesia sejauh ini belum mampu memenuhi hak korban atas reparasi. Hak-hak korban dalam beberapa kasus seperti kasus Timor †Timur, kasus Tanjung Priok dan Abepura Papua akhirnya hilang karena tidak ada satupun pelaku yang dinyatakan bersalah dan di jatuhi hukuman. Salah satu kendala pemenuhan hak korban adalah tergantung pada status hukum terdakwa yang telah berkekuatan hukum tetap.
Ambil Tindakan, Pulihkan Hak-hak Korban Lapindo!
Tgl terbit: Jumat, 29 Mei 2009
Hari ini, genap 3 tahun kasus lumpur Lapindo berujung berlanjutnya pelanggaran HAM oleh korporasi bersama pemerintahan SBY-JK. Hasinya, aset keluarga Bakrie †pemilik Lapindo, di bisnis energi, perkebunan, properti, baja, televisi, telekomunikasi, dan infrastruktur, tahun lalu meningkat 83,66%, sekitar Rp 42,9 Trilyun (Warta Ekonomi, 2009). Tapi korbannya, makin menderita, lebih 10 ribu rumah tenggelam lumpur, lahan terdampak meluas hingga lebih 800 ha. Mereka kehilangan tempat tinggal, gangguan kesehatan, krisis air dan putusnya pendidikan. Ironisnya, ketiga pasangan Capres 2009-2014 hanya menjadikan kasus Lapindo sebagai ajang kampanye, tanpa komitmen yang jelas dan berpihak pada korban.
Inflasi HAM Dalam Pernyataan Para Tim Sukses Capres/Cawapres
Tgl terbit: Kamis, 28 Mei 2009
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dan korban/keluarga pelanggaran HAM menyambut baik komitmen para calon presiden dan calon wakil presiden tentang upaya penegakan HAM yang disampaikan oleh tim sukses mereka. Namun kami sungguh menyesalkan pernyataan mereka yang berupaya untuk menutup pertanggungjawaban atas pelanggaran berat HAM masa lalu. Pernyataan tersebut merupakan upaya sabotase terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung. Secara tidak langsung, mereka menyatakan setuju akan upaya penegakan HAM dan penghukuman bagi pelaku pelanggaran HAM, kecuali bagi diri mereka sendiri. Pernyataan mereka ini merupakan sebuah inflasi HAM, yaitu sebagai upaya untuk lari dari pertanggungjawaban, meski seolah-olah menghormati HAM. Menolak dan menyangkal pertanggungjawaban masa lalu pertanda bahwa komitmen mereka terhadap HAM hanyalah basa-basi.
Pemeliharaan Alutsista Tua Harus Dihentikan
Tgl terbit: Rabu, 27 Mei 2009
Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan keprihatinan dan duka cita terhadap korban meninggal dan luka-luka atas baik dari kalangan personil TNI maupun sipil dalam kecelakaan Pesawat Hercules C-130 bernomor A-1325 di Desa Geplak, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang terjadi pada 20 Mei 2009 lalu.
PEMELIHARAAN ALUTSISTA TUA HARUS DIHENTIKAN
Tgl terbit: Rabu, 27 Mei 2009
Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan keprihatinan dan duka cita terhadap korban meninggal dan luka-luka atas baik dari kalangan personil TNI maupun sipil dalam kecelakaan Pesawat Hercules C-130 bernomor A-1325 di Desa Geplak, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang terjadi pada 20 Mei 2009 lalu.
"Aksi Sosial - Solidaritas Tiga Rambu dan TVS ke JSKK"
Tgl terbit: Senin, 25 Mei 2009
Mengawali Konser Bulanan Iwan Fals & Band bulan Mei 2009 dengan judul "Panji Panji Demokrasi" pada tanggal 30 Mei 2009 (pk 15.15 - 17.45) di PanggungKita, Leuwinanggung, diadakan Aksi Sosial. Judul konser tersebut dipilih dalam rangka turut memperingati Hari Reformasi yang jatuh pada tanggal 21 Mei. Tidak salah jika pilihan jatuh kepada Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) yang merupakan komunitas keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk keluarga korban pada peristiwa Reformasi Mei 1998.
Mari Selamatkan Indonesia
Jangan Biarkan Pelanggar HAM Memimpin Negeri Kita !!* Mari Selamatkan Indonesia Jangan Biarkan Pelanggar HAM Memimpin Negeri Kita !!*
Tgl terbit: Jumat, 22 Mei 2009
Satu bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan satu tahap Pemilihan Umum (pemilu) untuk memilih anggota legislatif. Saat hasil penghitungan akhir Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 9 partai politik (parpol) yang memenuhi ambang batas parlemen minimal 2,5 % sehingga berhak meloloskan wakilnya di parlemen. Pada 8 Juli 2009, kita akan memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Sejauh ini sudah muncul nama - nama yang terdaftar di KPU untuk bertarung dalam pilpres bulan juli mendatang. Nama - nama tersebut diataranya, pertama Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Boediono, kedua Megawati Soekarno Putri berpasangan dengan Prabowo Subianto dan ketiga M Jusuf Kalla berpasangan dengan Wiranto.
Menggugat Absennya Etika Politik
Tgl terbit: Kamis, 21 Mei 2009
Kami, aktivis 98 yang tergabung dalam Gerakan Kaum Muda (GKM), menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam pada politik elektoral yang berlangsung tanpa etika politik. Para elit-elit politik mempertontonkan konstestasi politik yang hanya mengabdi pada uang dan kekuasaan semata.. Sejujurnya bahwa apa yang ditampilkan dalam pertunjukan politik saat ini tidak sesuai dengan imajinasi kami tentang demokratisasi yang akan berlangsung paska turunnya Soeharto.
"Demokrasi Tanpa Penegakan HAM Adalah Demokrasi Tanpa Makna"
Tgl terbit: Selasa, 19 Mei 2009
Transisi politik di Indonesia adalah transisi yang kompleks dan rapuh. Transisi itu tidak hanya menunjukkan bangunan impunitas yang terpelihara tetapi juga memperlihatkan praktek demokrasi politik yang tanpa makna.
Siaran Pers Peringatan 6 Tahun Darurat Militer :
Komnas HAM Abaikan Temuan Pelanggaran HAM Pada Masa Darurat Militer

Tgl terbit: Senin, 18 Mei 2009
Pemberlakuan status Darurat Militer dan Darurat Sipil di Aceh pada tanggal 19 Mei 2003 - 18 Mei 2005 telah mengakibatkan terjadinya berbagai tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kesimpulan ini diperkuat oleh laporan team Ad Hoc Komnas HAM yang dibentuk dan bertugas melakukan Pemantauan Tindak kekerasan pada masa penerapan Darurat Militer I dan II di Aceh.
Polri Harus Tindak Kekerasan yang Dilakukan Aparatnya
Tgl terbit: Rabu, 13 Mei 2009
KontraS menilai positif ketegasan Polri dalam menindak anggotanya yang terlibat kasus-kasus kriminal. Setidaknya tercatat (Komjen) Suyitno Landung pada kasus penyuapan Adrian Waworuntu, (Kombes) Wiliardi Wizard kasus pembunuhan Nasrudin, dan Kompol Rojayani kasus pemerasan. Ketiga perwira polisi tersebut ketika melakukan tindak pidana tengah bertugas di Mabes Polri. Sebagaimana proses hukum terhadap Suyitno Landung, KontraS juga meminta Polri untuk menindak Wiliardi dan Rojayani tidak hanya sebatas profesi (kode etik) tetapi juga melalui peradilan umum.
Jangan Lupakan Tragedi Mei 1998
Tolak Amnesia Massal Jangan Lupakan Tragedi Mei 1998 Tolak Amnesia Massal
Tgl terbit: Rabu, 13 Mei 2009
Sebelas tahun sudah tragedi (13-15) Mei 1998 berlalu. Tragedi kemanusiaan ini menyisakan banyak keprihatinan dan tanya bagi banyak orang, khususnya bagi para keluarga korban yang harus kehilangan keluarga dengan cara paksa, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dan etnis Tionghoa yang dijadikan korban kekejaman para pihak yang tidak bertanggungjawab.
Piagam Sidang Rakyat atas Kejahatan Hak Asasi Manusia Orde Baru 1997-1998 
Piagam Sidang Rakyat atas Kejahatan Hak Asasi Manusia Orde Baru 1997-1998
Tgl terbit: Senin, 11 Mei 2009
Kejahatan yang dilakukan oleh penguasa politik atas nama negara untuk melanggengkan kekuasaan adalah bukti diabaikannya hak asasi manusia. Maka sudah seharusnya kejahatan yang telah melanggar basis-basis kemanusiawian itu harus dihilangkan dari muka bumi, karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Seluruh bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia pada periode kekuasaan Orde Baru, adalah bukti kegagalan negara untuk menjamin secara penuh hak-hak sipil dan politik yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Negara telah lalai dari tanggung jawab moral dan politiknya untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada mereka yang telah menjadi korban dari kekerasan sistematis yang telah dilakukan negara, khususnya pada periode tahun 1997-1998.
Surat Terbuka: Tentang Pembubaran Acara dan Penangkapan Pimpinan Pertemuan FKKP (Forum Keadilan, Kelautan dan Perikanan) di Manado
Tgl terbit: Senin, 11 Mei 2009
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyesalkan terjadinya penangkapan terhadap Direktur Walhi Nasional, Berry Furqon dan Kepala Divisi Jaringan Walhi Nasional, Erwin Usman yang tengah melakukan aksi dalam pembuakaan acara alternatif dalam menyikapi World Ocean Conference (WOC) yang diselenggarakan oleh Forum Keadilan, Kelautan dan Perikanan (FKPP) pada pagi ini, 11 Mei 2009 di pelataran Hotel Kolongan Beach Menado, Pantai Malalayang Menado.
Tunda Pembahasan RUU Rahasia Negara
Tgl terbit: Senin, 11 Mei 2009
Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Rahasia Negara oleh DPR dan Pemerintah sekarang ini membuktikan terjadinya pengabaian terhadap berbagai reaksi yang disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil yang menghendaki DPR menunda pembahasan karena naskah RUU Rahasia Negara berpotensi mengancam Hak Asasi Manusia dan Hak-hak sipil, kebebasan pers, kebebasan publik mengakses informasi dan kerja-kerja advokasi dengan alasan rahasia.
Sikap PKB pada Agenda HAM
Tgl terbit: Kamis, 07 Mei 2009
Kami Keluarga Korban Pelanggaran HAM dan para pendamping korban pelanggaran HAM mensyukuri proses pemilu legislatif berlangsung secara damai tanpa tindak kekerasan yang berarti, sekalipun bukan tanpa celah. Khususnya pada persoalan DPT yang jauh dari harapan. Kami berharap proses pilpres yang berlangsung kelak situasi damai ini terus dipertahankan. Tentu juga dengan penguatan agenda rakyat dan hak asasi manusia pada kampanye pilpres yang jauh lebih bermakna bagi masa depan.
Sikap PKS pada Agenda HAM
Tgl terbit: Kamis, 07 Mei 2009
Kami Keluarga Korban Pelanggaran HAM dan para pendamping korban pelanggaran HAM mensyukuri proses pemilu legislatif berlangsung secara damai tanpa tindak kekerasan yang berarti, sekalipun bukan tanpa celah. Khususnya pada persoalan DPT yang jauh dari harapan. Kami berharap proses pilpres yang berlangsung kelak situasi damai ini terus dipertahankan. Tentu juga dengan penguatan agenda rakyat dan hak asasi manusia pada kampanye pilpres yang jauh lebih bermakna bagi masa depan.
Peran Komnas HAM dalam Pemilu Presiden 2009
Tgl terbit: Senin, 04 Mei 2009
Patut kita apresiasi bersama, proses pemilu legislatif telah berlangsung secara damai dan tidak terjadi kekerasan dalam skala yang luas. Meski ada kesemrawutan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membuat banyak orang kehilangan hak pilih, namun kita berharap semoga dalam pemilihan presiden mendatang, hal tersebut dapat diperbaiki. Bagi mereka yang hak konstitusionalnya dilanggar bisa segera dipulihkan haknya.
Sikap Partai Demokrat untuk Agenda HAM
Tgl terbit: Senin, 04 Mei 2009
Keluarga Korban Pelanggaran HAM yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM (JSKK) mensyukuri proses pemilu legislatif berlangsung secara damai tanpa tindak kekerasan yang berarti, sekalipun bukan tanpa celah. Khususnya pada persoalan DPT yang jauh dari harapan. Kami berharap proses pilpres yang berlangsung kelak situasi damai ini terus dipertahankan. Tentu juga dengan penguatan agenda rakyat dan hak asasi manusia pada kampanye pilpres yang jauh lebih bermakna bagi masa depan.
Sikap PPP pada Agenda HAM
Tgl terbit: Minggu, 03 Mei 2009
Kami mensyukuri proses pemilu legislatif berlangsung secara damai tanpa tindak kekerasan yang berarti. Meskipun kami juga menyesalkan adanya persoalan DPT yang membuat rakyat kehilangan hak pilihnya. Tetapi kami berharap proses ini dapat diperbaiki dan Pemilu Presiden dapat terselenggara secara damai.
Pernyataan Solidaritas Komunitas Pelanggaran HAM kepada Gerakan Buruh di Hari Buruh (May Day) Sedunia 2009
Tgl terbit: Jumat, 01 Mei 2009
Kami, KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan komunitas korban yang tergabung dalam (JSKK) Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menyampaikan solidaritas bagi gerakan buruh Indonesia dalam memperingati Hari Buruh Sedunia (May Day) yang jatuh tepat pada tanggal 1 Mei. May Day ini penting tidak hanya bagi gerakan buruh sedunia, namun juga menjadi salah satu peringatan hari HAM penting di tingkat internasional.
KEMANAKAH DANA KESEJAHTERAAN PRAJURIT TNI?
Tgl terbit: Kamis, 30 April 2009
Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah agar melanjutkan reformasi di sektor keamanan agar peristiwa yang terjadi di Balyon 751 TNI Sentani †Jayapura tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Demikian tanggapan dari Koalisi ini menanggapi aksi demo ricuh yang dilakukan oleh prajurit Batalyon 751 TNI Sentani, Jayapura yang terjadi kemarin (29/4/2009).
USUT TUNTAS PENEMBAKAN PETANI SIOYONG DONGGALA
Tgl terbit: Kamis, 30 April 2009
[Jakarta, 30/4/2009] Protes warga tehadap aktivitas pengerukan batu di sungai Sioyong oleh PT. Asean Tunggal Mandiri Perkasa (ATMP) yang dilakukan pada tanggal 28 April 2009 untuk pembangunan tangggul penahan abrasi pantai di Desa Sabang kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah menelan korban 2 petani tertembak aparat Brimob Polda Sulawesi Tengah. Berdasarkan data yang dikumpulkan, PT ATMP adalah kontraktor lokal yang biasa menangani proyek-proyek infrastruktur pemerintahan daerah. Pemilik perusahaan, Reza Akbar, adalah ipar dari Wakil Bupati Donggala
Sikap PDIP pada Agenda HAM
Tgl terbit: Kamis, 30 April 2009
Kami Keluarga Korban Pelanggaran HAM yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM (JSKK) mensyukuri proses pemilu legislatif berlangsung secara damai tanpa tindak kekerasan yang berarti, sekalipun bukan tanpa celah. Khususnya pada persoalan DPT yang jauh dari harapan. Kami berharap proses pilpres yang berlangsung kelak situasi damai ini terus dipertahankan. Tentu juga dengan penguatan agenda rakyat dan hak asasi manusia pada kampanye pilpres yang jauh lebih bermakna bagi masa depan.
Pemilu Presiden : Jaga Kepercayaan Rakyat, Pilih Presiden pro Kemanusiaan
Tgl terbit: Kamis, 30 April 2009
Kami, mensyukuri pemilu legislatif yang berlangsung jauh dari kekerasan, diantara buruknya pelenggaraan pemilu yang mengakibatkan sebagian rakyat kehilangan hak asasi untuk memilih.
Korban Pelanggaran HAM:
Koalisi Parpol Harus dengan Agenda HAM Korban Pelanggaran HAM: Koalisi Parpol Harus dengan Agenda HAM
Tgl terbit: Kamis, 23 April 2009
Kami keluarga korban pelanggaran HAM menaruh harap agar partai-partai politik di tengah kompetisi politik ini tetap menaruh perhatian pada agenda hak asasi manusia khusus penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Pada aras itu, kamu sejauh ini melihat bahwa beberapa partai-partai poiltik yang ada diparlmenen periose 2004-2009 relatif menaruh perhatian dan memiliki konsistensi bagi upaya menghadirkan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM itu, sikap fraksi PDIP, PAN, PKB di parlemen pada kasus Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) dan kasus penculikan/penghilangan paksa aktivis 97-98 hingga saat ini cukup terang, bahkan pada pembahasan 2 kasus ini PDIP selalu mengambil posisi ketua dalam pansus maupun di Komisi Hukum dan HAM DPR, dengan segala dinakmikanya, sementara Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PPP dan PKS juga selama ini memberi perhatian pada kasus Munir.
Mendesak Pemerintah SBY Mengedepankan Dialog Dalam Penyelesaian Konflik di Tanah Papua
Tgl terbit: Jumat, 17 April 2009
Komponen masyarakat sipil menyatakan sangat prihatin dengan peningkatan eskalasi kekerasan yang terjadi di Tanah Papua dan meminta kepada berbagai pihak untuk segera menghentikan kekerasan dan melakukan dialog.
Negara Berkewajiban Merehabilitasi Hak Politik Rakyat yang Telah Dilanggar Dalam Pemilu Legislatif 2009
Tgl terbit: Jumat, 17 April 2009
Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan mekanisme demokratis dalam proses pergantian kepemimpinan nasional. Pemilu merupakan sarana bagi partai politik (pemimpin) untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi dari rakyat terhadap gagasan perubahan menuju masyarakat Indonesia yang berkeadilan dan berkeadaban, selain itu Pemilu juga harusnya merupakan sarana bagi berlangsungnya rekonsiliasi politik dan sosial di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia kita sedang melaksanakan Pemilu ketiga (setelah runtuhnya Orde Baru yang memerintah secara otoriter selama 32 tahun) dengan menggunakan sistem multi partai.
Ratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sebagai Bagian dari Komitmen Perlindungan bagi Korban Pelanggaran HAM
Tgl terbit: Jumat, 17 April 2009
IKOHI dan KontraS yang didukung oleh Madres de the Plaza de Mayo, Argentina, AFAD dan Amnesty Internasional meminta Komnas HAM memberikan perhatian khusus terhadap lambannya proses penandatanganan Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sebagaimana dijanjikan Pemerintah Indonesia dalam sidang Dewan HAM PBB, Maret 2007 lalu. Dalam sidang Dewan HAM PBB, Hamid Awaluddin sebagai Menteri Hukum dan HAM juga menegaskan bahwa pemerintah yang berikhtiar untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar utama dalam reformasi tata internasional (mekanisme PBB) yang baru.
Putusan Majelis Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Pidana PN Jakarta Selatan
Tgl terbit: Jumat, 17 April 2009
Pada tanggal 15 - 17 April 2009, berlangsung sidang majelis eksaminasi atas putusan bebas PN Jakarta Selatan Nomor 1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel, dengan Terdakwa Muchdi Pr. Majelis eksaminasi terdiri dari akademisi dan praktisi, yaitu: (1) Adnan Pasliadja, SH. Mantan Jaksa dan dosen Fakultas Hukum UMJ.(2) Andre Ata Ujan, MA, Ph.D Dosen Filsafat Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945. (3) Dr. Marwan Mas, SH.,MH.Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar. (4) Zulkarnain, SH. MH. Ketua Bagian Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.
Gerakan Korban Pelanggaran HAM di Indonesia Tidak Pernah Sendirian:
Solidaritas The Mothers of The Plaza the Mayo untuk Komunitas Korban di Indonesia Gerakan Korban Pelanggaran HAM di Indonesia Tidak Pernah Sendirian: Solidaritas The Mothers of The Plaza the Mayo untuk Komunitas Korban di Indonesia
Tgl terbit: Kamis, 16 April 2009
Kami yang tergabung dari berbagai organisasi dan komunitas korban , seperti KontraS, IKOHI, JSKK (jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan), ICTJ merasa sangat terhormat tas kunjungan dan dukungan solidaritas dari The Mother of The Plaza de Mayo/Madres de Plaza de Mayo (Ibu-ibu dari Alun-alun mayo) Argentina. Mereka ini dianggap sebagai salah satu ikon pejuang HAM di dunia Internasional yang banyak menginspirasikan gerakan HAM di dunia. Ini menunjukkan bahwa perjuangan menuntut kebenaran dan keadilan merupakan bahasa yang universal. Pelanggaran berat HAM †yang banyak terjadi di Indonesia di masa lalu- tidak hanya merusak daya hidup para korban yang kena dampaknya, tetapi jua mengusik nurani dan kepekaan kemanusiaan. Sehingga pelanggaran berat HAM merupakan musuh terhadap kemanusiaan: hostis humanis generis.
Menuntut Tanggung Gugat Etik KPU
Tgl terbit: Senin, 13 April 2009
Proses pemilu telah melewati tahap pemungutan suara dan sedang dalam proses rekapitulasi hasil pemungutan suara. Terlepas dari hasil hitungan sementara mengenai hasil pemilu yang sedang berjalan, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah proses penyelenggaraannya. Berapapun perolehan suara akan menjadi tidak bermakna apabila proses penyelenggaraannya diwarnai dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur.
Pemilu April 2009 Cacat, Selamatkan Demokrasi Indonesia
Tgl terbit: Minggu, 12 April 2009
Bagi bangsa yang modern dan beradab, Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas dan bersih adalah mekanisme menentukan kepemimpinan politik dari waktu ke waktu. Di Indonesia kita baru saja mengalami Pemilu ketiga setelah runtuhnya Orde Baru yang memerintah secara otoriter selama 32 tahun. Sistem Multi partai kemudian dipilih menjadi sIstem demokrasi yang tepat untuk negara kita yang plural dan multikultur.
Insiden di Papua Jelang Pemilu 2009 : Hindari Meluasnya Konflik dan Hentikan Represi kepada Masyarakat Sipil
Tgl terbit: Kamis, 09 April 2009
KontraS menyesalkan terjadinya beberapa peristiwa kekerasan menjelang Pemilu di Papua, yang menyebabkan keresahan bagi masyarakat Papua. Peristiwa terakhir tadi malam, berupa penangkapan kepada 8 orang mahasiswa yang terjadi setelah penyerangan ke Mapolsek Abepura dan pembakaran gedung rektorat Universitas Cendrawasih di Wamena.
Menyikapi Penambahan Pos TNI di Aceh Jelang 9 April 2009
Tgl terbit: Selasa, 07 April 2009
Sehubungan dengan telah disebarkannya aparat keamanan untuk pengamanan pelaksanaan pemilu di Aceh yang terdiri dari Polri, TNI, Linmas dan Satpol PP. Maka kami meminta agar kesemua pihak yang terlibat dalam pengamanan pemilu untuk bersikap profesional, tidak melakukan kekerasan dalam menangani kasus-kasus yang mungkin terjadi, proporsional dalam melakukan pengamanan dan senantiasa menjaga netralitas.
Poltabes Medan Lindungi Aksi Premanisme PTPN II
Tgl terbit: Selasa, 07 April 2009
Kontras Sumatera Utara sangat menyayangkan tindakan Poltabes Medan yang menolak laporan Razali. Korban penyerangan sejumlah orang tak dikenal yang diduga dilakukan oleh preman bayaran PTPN II yang terjadi pada 31 Maret lalu. Razali yang juga Ketua Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Percut Sei Tuan Deli Serdang ini, diserang dan rumah tempat ia dan keluarganya berteduh di Desa Sentis Sei Jernih Percut Sei Tuan Deli Serdang, dibakar hingga tidak bersisa sedikit pun. Atas kejadian ini, Razali mengadu ke Polsek Percut Sei Tuan keesokan harinya. Karena dianggap memiliki keterbatasan, Kapolsek Percut Sei Tuan mengarahkan korban beserta masyarakat untuk membuat pengaduan langsung ke Poltabes Medan. Sesampainya di Poltabes, korban diminta menunggu hingga hampir satu jam. Setelah menunggu sekian lama, pengaduan korban malah ditolak pihak kepolisian dengan alasan Poltabes Medan tidak mampu (menyerah) menangani kasus ini.
Konvoi Tolak Politisi Pelanggar HAM
Pemilu Tanpa Agenda Hak Asasi Manusia adalah Penghianatan Kemanusiaan Konvoi Tolak Politisi Pelanggar HAM Pemilu Tanpa Agenda Hak Asasi Manusia adalah Penghianatan Kemanusiaan
Tgl terbit: Kamis, 02 April 2009
Sampai putaran terakhir kampanye Pemilu anggota Legislatif (pileg) tidak juga terdengar adanya agenda pemenuhan hak asasi dari parpol maupun caleg. Ketiadaan agenda hak asasi manusia ini menandakan bahwa parpol dan caleg sesungguhnya tidak memiliki kompetensi sebagai wakil rakyat. Karena mereka tidak memiliki militansi untuk memikul tugas besar penegakan hak asasi manusia paska rejim orde baru.
Pos Masyarakat Sipil Pemantau HAM dan Keamanan Pemilu 2009: Upaya Mendukung Pemilu Demokratis, Aman, dan Menghormati HAM
Tgl terbit: Jumat, 27 Maret 2009
Jaringan Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Imparsial menyampaikan rasa prihatin atas berbagai upaya yang menciptakan kesan bahwa pemilu 2009 dalam kondisi kurang persiapan, tidak aman sehingga perlu di tunda. Ketidaksiapan KPU diidentifikasi mulai dari jumlah DPT yang tidak jelas, distribusi logistik pemilu dan surat suara ganda ataupun surat suara rusak.
IKRAR PEJUANG HAK ASASI MANUSIA IKRAR PEJUANG HAK ASASI MANUSIA
Tgl terbit: Jumat, 20 Maret 2009
Kami, Para Pejuang Hak Asasi Manusia (HAM), berasal dari 24 propinsi di Indonesia dan Timor Leste, berlatar belakang sebagai korban Pelanggaran HAM, baik hak Sipil Politik dan hak Ekonomi, Sosial, Budaya menyatakan:
Kongres Pejuang HAM 2009 Merebut Ruang Politik Bagi Pemajuan Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Sabtu, 14 Maret 2009
Kami, sekumpulan pekerja NGO dan komunitas korban, mengingatkan bahwa sistem demokrasi bukan hanya menyangkut soal pemilu. Sudah saatnya kita memaknai demokrasi secara lebih substantial ketimbang sekedar ritual prosedural.
Indonesia Harus Berperan Aktif Dalam Proses Demokratisasi di Burma
Tgl terbit: Jumat, 13 Maret 2009
Proses demokratisasi di Burma masih panjang, junta militer yang berkuasa di bawah pimpinan Jenderal Than Shwe sejak adanya Saffron Revolusi pada September 2007 hingga sekarang telah menahan aktivis lebih dari 2100 orang. Dari ribuan aktivis yang menjadi tahanan politik, banyak diantara mereka yang dijebloskan ke penjara tanpa melalui proses peradilan dan ada juga yang divonis hingga 105 tahun.
KONTROVERSI BUKU SINTONG PANJAITAN:
HARUS DITEMPATKAN DALAM MENUNTASKAN KASUS ORANG HILANG '98

Tgl terbit: Jumat, 13 Maret 2009
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) prihatin atas pengakuan Sintong Panjaitan lewat bukunya yang hanya dimaknai sekedar debat kusir politik belaka. Apalagi kontroversi buku ini bertepatan dengan peristiwa hilangnya beberapa aktivis pro-demokrasi sebelas tahun yang lalu, yaitu Nezar Patria, Aan Rusdianto dan Mugianto.
PEMILU DAN AGENDA HAM :<br>
MENCARI KOMITMEN PARTAI POLITIK ATAS AGENDA HAM
PEMILU DAN AGENDA HAM :
MENCARI KOMITMEN PARTAI POLITIK ATAS AGENDA HAM

Tgl terbit: Kamis, 12 Maret 2009
Pemilu legislatif semakin dekat, saatnya partai politik memikirkan secara serius agenda hak asasi manusia. Sejauh in KontraS masih prihatin bahwa DPR belum bisa menjadi ujung tombak penegakan HAM di negeri ini. Peran penting DPR dalam penegakan HAM tidak hanya terbatas dalam pengesahan undang-undang yang relevan dengan HAM atau ratifikasi instrumen HAM internasional, namun juga dalam menentukan keputusan politik bagi suatu kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, termasuk dalam mengawasi dan mengontrol (oversight) prosesi hukum penegakan HAM.
Merawat Ingatan, Melawan Lupa
Launching Buku: "Saatnya Korban Bicara, Menatap Derap Merajut Langkah"

Tgl terbit: Rabu, 11 Maret 2009
Kebenaran, walaupun suaranya kecil, akan terus menjadi momok bagi mereka yang melepas tanggung jawab individualnya sebagai pelaku. Kebenaran, walaupun sulit dimengerti, selalu mampu menjadi pelajaran bagi generasi sekarang untuk melangkah ke masa depan. Kebenaran, walaupun pahit, selalu menjadi senjata juang mereka yang menjadi Korban. Lewat suara kebenaran yang tulus, komunitas korban menantang penyangkalan dan menuntut keadilan. Kebenaran adalah fondasi martabat korban untuk merebut apa yang telah dirampas pelaku. Kebenaran adalah bilik pemisah antara mereka yang menjadi pelaku dengan mereka yang menjadi Korban.
POSKO BERSAMA MASYARAKAT SIPIL PANTAU HAM PADA PEMILU 2009
Terkait dengan penurunan ratusan bendera Partai oleh TNI Koramil Simpang Keuramat, Aceh Utara, pada tanggal 2 Maret 2009.

Tgl terbit: Rabu, 04 Maret 2009
Dalam mekanisme pemilu 2009 sesuai dengan UU No. 10 tahun 2008 jelas disebutkan 3 (tiga) institusi negara yang berperan penting dan saling melakukan koordinasi untuk melakukan Penegakan Hukum Terpadu yaitu : Panwaslu, Kepolisian R.I dan Kejaksaan R.I, jadi sama sekali tidak terlibat pihak TNI kecuali sebagai tugas perbantuan atas permintaan Kepolisian R.I dengan Arti dalam urusan keaman PEMILU 2009 TNI berada dibawah Komando Sandi Brata Yudha Kepolisian R.I baik pusat maupun didaerah.
Tarik Menarik Kepentingan Militer Dan Politik Praktis, Tantangan Mempertahankan Proses Reformasi TNI
Tgl terbit: Selasa, 03 Maret 2009
Jaringan Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan rasa prihatin atas berbagai upaya pelibatan kembali TNI ke ranah politik praktis, baik yang dilakukan oleh elit politik, pemerintah maupun kalangan petinggi di lingkungan TNI menjelang Pemilu 2009. Upaya-upaya semacam ini jelas bertentangan dengan semangat mendorong profesionalitas TNI sebagaimana diinginkan UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI.
Posko Masyarakat Sipil Pantau Pemilu Aceh
Intimidasi dan Kekerasan dalam Pemilu adalah Pelanggaran HAM

Tgl terbit: Selasa, 03 Maret 2009
Pemilu 2009 merupakan Pemilu pertama yang dilaksanakan di Aceh paska konflik. Pemilu 2009 di Aceh bukan hanya ajang untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif semata, tetapi juga merupakan bagian terpenting dari tahapan transisi Aceh pasca perdamaian terwujud yang akan menjadi garis demarkasi antara Aceh baru dan lama.
Mencari Caleg Pro HAM :
Dialog Interaktif II Bersama Caleg Pembawa Pesan Kemanusiaan dan Perubahan Mencari Caleg Pro HAM : Dialog Interaktif II Bersama Caleg Pembawa Pesan Kemanusiaan dan Perubahan
Tgl terbit: Kamis, 26 Februari 2009
Hari ini KontraS bekerjasama dengan LIMA dan Dewan Perubahan Nasional (DPN) mengadakan Dialog Interaktif Ke-II Bersama Calon Legislatif yang akan menjalani Pemilu April mendatang. Kali ini, Dialog Interaktif menghadirkan Erwin Marpaung dari Partai Damai Sejahtera, Saiful Bahri dari Partai Bulan Bintang, Witaryono Setiadi dari Partai Pembaharuan, Winda Mastuti dari Partai Buruh dan Rizal Dharma Putra dari Partai Keadilan Sejahtera.
Kasasi Kasus Munir Harus Segera Digelar
Tgl terbit: Jumat, 20 Februari 2009
PN Jakarta Selatan diharapkan dapat segera mengirimkan berkas memori kasasi dan kontra memori kasasi, serta berkas Perkara Muchdi PR ke Mahkamah Agung. Hal ini terkait Kontra memori kasasi yang telah dilayangkan oleh kuasa hukum Muchdi PR pada Rabu tanggal 18 Februari 2009.
Mencari Caleg Pro HAM: Agenda Penegakan HAM dalam Politik Elektoral
Tgl terbit: Sabtu, 14 Februari 2009
KontraS memandang tahun politik 2009 ini menentukan arah masa depan penegakan hak asasi manusia. Pemilu merupakan keniscayaan sekalipun di tengah sikap apatisme politik masyarakat yang melihat buruknya kinerja para politisi dari eksekutif dan legislatif hasil pemilu 1999-2004, 2004-2009 maupun Pilkada. Pendidikan politik lewat proses pemilu ini setidaknya menyadarkan masyarakat bahwa sebagian orang yang mereka beri kekuasaan sesungguhnya hanyalah para aktor yang tak pernah setia dengan perannya dan hanya berorientasi pada uang dan kuasa.
Pentingnya Pendekatan Sosial Budaya Bagi Kepolisian
Tgl terbit: Selasa, 10 Februari 2009
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua menyambut baik kerjasama Kepolisian Daerah (Polda) Papua dengan Kepolisian New Zealand dalam rangka Training of Trainer Polmas bagi Perwira Pertama Polri dan Kesbang Linmas di lingkungan Polda Papua.
Penolakan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM oleh Jaksa Agung
Tgl terbit: Selasa, 10 Februari 2009
Jaksa Agung, sejak periode Bapak MA Rahman (2001) sampai dengan periode Bapak Hendarman Supandji (2008) bersikeras menolak untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM baik untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II/TSS (2002), Mei 1998 (2003), Wasior Wamena (2004), Penculikan dan Penghilangan Paksa (2007), dan terahir kasus Talangsari (2008). Sekurang-kurangnya telah terjadi sekitar 10 (sepuluh) kali pengembalian berkas antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM (lihat lampiran).
RUU Wajib Militer Tidak Mendesak Dibahas
Tgl terbit: Kamis, 05 Februari 2009
Banda Aceh †Rancangan Undang-Undang (RUU) Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN) atau lebih dikenal dengan RUU Wajib Militer dinilai tidak mendesak untuk dibahas tetapi sebaliknya RUU tersebut akan berpotensi memunculkan persoalan jika diterapkan.
Menyikapi Kondisi Keamanan Terkini di Aceh
GUBERNUR DAN POLISI AGAR SEGERA MENGAMBIL ALIH KENDALI KEAMANAN DI ACEH

Tgl terbit: Rabu, 04 Februari 2009
Kekerasan kembali berlanjut, dalam dua hari ini terjadi dua kasus penembakan, pertama di Bireun dan kedua di Kaju-Aceh Besar. Kasus kekerasan sepanjang tahun 2008 dan awal 2009 semakin panjang, ini adalah catatan panjang kasus kekerasan di Aceh pasca MoU. Kondisi kekerasan yang terus berlanjut di Aceh dikarenakan lemahnya kinerja Kepolisian dalam mengungkap kasus2 yang terjadi sebelumnya. Baik pelaku, pola maupun motif tindakan kekerasan ini. Kepolisian terkesan melakukan pembiaran.
KEPOLISIAN SUMATERA UTARA LALAI, KETUA DPRDSU MENINGGAL DUNIA
Tgl terbit: Selasa, 03 Februari 2009
Kontras Sumatera Utara mengutuk keras aksi anarkis di DPRD Sumatera Utara 03 Februari 2009, yang telah menyebabkan meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara H Abdul Azis Angkat. Aksi anarkis ini telah menodai kondisi kondusif di Sumatera Utara sekaligus telah mencederai hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum. Dalam Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang HAM maupun Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi hak sipil dan politik.
“Masyarakat Sukolilo - Pati Menekan dari Jakarta, Kita Tunggu Hasilnya”
Tgl terbit: Jumat, 30 Januari 2009
Jakarta, 30 Januari 2009- Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PT. Semen Gresik di Kabupaten Pati terus berlanjut. Paska Insiden 22 Januari 2009 lalu yang mengakibatkan 9 (Sembilan) orang, yakni: Sudarto-Kedumulyo Sukolilo (48), Kamsi- Kedumulyo Sukolilo(55), Sunarto-Curug Kedumulyo Sukolilo (52), Zainul - Kedumulyo (16), Mualim Sangrahan- Sukolilo (21), Sutikno Bowong - Sukolilo (26), Wanto Galiran - Sukolilo (23), Gunarto-Kalioso, Undaan-Kudus (27), Sukarman- Jimbaran Kec. Kayen(26), ditahan dan dijerat pasal 160, 170 dan 335 KUHP. Akses keluarga dan tim bantuan hukum sangat terbatas bahkan kesembilan masyarakat yang ditahan tersebut baru bisa ditemui pada hari ke-4 (empat) pasca penahanan, dari pertemuan tersebut baru diketahui kesembilan orang yang ditangkap tersebut mendapatkan kekerasan dan perlakukan yang tidak manusiawi hingga mengakibatkan korban lebam-lebam dan memar dibagian tubuhnya. Atas kejadian penangkapan tanpa prosedur dan tindak penganiayaan yang terjadi maka pada Jumat (29 Januari 2009) tim kuasa hukum di Pati telah memasukkan Gugatan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Pati, selain itu Tim Kuasa Hukum juga telah memasukkan Surat Penangguhan Penahanan dan permintaan Visum ke Polres Pati untuk sembilan orang tersebut.
Buntut Rencana Pembangunan Semen Gresik: Kapolri Harus Memastikan Polri Bekerja Profesional
Tgl terbit: Jumat, 30 Januari 2009
Kami sejumlah organisasi masyarakat sipil dan perwakilan warga Sukolilo meminta Kapolri agar dapat memastikan bahwa aparatnya dilingkungan Polda Jateng tetap berada pada koridor yang benar dan tidak menjadi alat dari kepentingan pemilik modal.
” Profesionalisme Polisi Masih Jauh Dari Harapan ”
Tgl terbit: Kamis, 29 Januari 2009
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS Papua) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH Papua) pertama-tama mengucapkan turut bela sungkawa kepada korban dan keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya dalam Insiden-Insiden pada bulan Desember 2008 dan Januari 2009 sekaligus sangat menyesalkan Tindakan oknum polisi yang tidak professional sebagai aparat penegak hukum.
Upaya Pembungkaman Terhadap Masyarakat Yang Menolak Pendirian PT. Semen Gersik
Tgl terbit: Sabtu, 24 Januari 2009
Penolakan pendirian PT. Semen Gresik di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah yang sudah di suarakan sejak akhir 2006, oleh warga Kabupaten Pati dan Kudus, mengakibatkan adanya penangkapan 9 warga dari Kabupaten Pati dan Kudus. Penangkapan ini dilakukan oleh Kepolisian Resort Pati pada tanggal 22 Januari 2009 pukul 20.00-21.00 WIB. Kejadian ini berawal dari adanya keinginan warga untuk mendapatkan kejelasan berita bahwa akan ada pembebaskan tanah bengkok untuk pendirian PT. Semen Gresik. Setelah melalui berbagai cara, baik mengunjungi kantor desa maupun rumah Kepala Desa Kedumulyo, warga belum juga berhasil menemui Kepala Desa yang diduga telah melakukan penjualan terhadap tanah bengkok.
HASIL PERTEMUAN SUCIWATI DENGAN PELAPOR KHUSUS PBB UNTUK PEMBELA HAM : MS. SEKAYA AKAN TERUS MEMONITOR PERKEMBANGAN KASUS MUNIR
Tgl terbit: Jumat, 23 Januari 2009
Pertemuan Suciwati dalam undangan UN Special Rapporteur on the situation of human rights defender, Mrs. Margaret Sekaggya berlangsung positif. Pertemuan ini terjadi di Bangkok pada 19 Januari 2009, bertepatan dengan kegiatan Asian Regional Human Rights Defenders Forum. Acara ini dihadiri oleh Suciwati beserta beberapa aktivis KASUM di tengah-tengah acara forum pertemuan para aktivis HAM regio Asia yang berasal dari 16 negara berbeda.
PUTUSAN KASASI ROHAINIL AINI DESAK KASASI MUCHDI PR
Tgl terbit: Rabu, 21 Januari 2009
Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) mengapresiasi putusan kasasi Mahkamah Agung yang memvonis penjara 1 tahun terhadap Rohainil Aini, Secretary Chief of Pilots Garuda Airways (20/1), terkait kasus pembunuhan pejuang kemanusiaan Munir.Lebih dari itu, putusan tersebut menguatkan pentingnya keberadaan kasasi untuk Muchdi PR, eks Deputi V BIN, yang diputus bebas oleh Pengadilan Jakarta Selatan pada 31 Desember 2008 lalu.
MELAWAN TERORISME DENGAN KEADILAN MELAWAN TERORISME DENGAN KEADILAN
Tgl terbit: Rabu, 21 Januari 2009
Kami mendukung segala bentuk upaya yang akan ditempuh oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk menutup Penjara Guantanamo sebagai fasilitas penyiksaan ke dalam program 100 hari kerjanya. Sistematisasi penyiksaan yang telah diciptakan oleh rezim Pemerintahan Bush dalam Penjara Guantanamo telah menciptakan sebuah anomali global karena Amerika Serikat adalah bangsa besar yang amat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban. Namun tindakan penyiksaan terhadap para tersangka terorisme tersebut menihilkan sebuah bentuk kewajiban internasional yang selama ini selalu dibanggakan Amerika Serikat.
TINDAKAN MUCHDI JEGAL UPAYA CAPAI KEBENARAN MATERIIL
Tgl terbit: Sabtu, 17 Januari 2009
Kamis, 15 Januari 2008 Tim Pembela Muchdi PR mendatangi PN Jakarta Selatan untuk memita Ketua Pengadilan tidak mengirim berkas kasasi atas nama terdakwa Muchdi PR ke MA. Kami meminta Ketua PN Jaksel untuk mengenyampingkan permintaan itu.
Tantangan Ketua MA Baru
Tgl terbit: Jumat, 16 Januari 2009
Terpilihnya Ketua MA baru, Arifin A Tumpa ditantang untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Dalam kondisi carut marutnya penegakkan hukum dan peradilan, Arifin A Tumpa memiliki pekerjaan rumah yang tidak ringan, yaitu memulihkan kepercayaan publik yang meragukannnya dalam hal perpanjangan usia.
"Pengusutan Tuntas Kasus Pelecehan Seksual di Kompleks Lantamal X Jayapura Sebuah Langkah Maju di Institusi TNI-AL”
Tgl terbit: Jumat, 16 Januari 2009
KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, SKP Keuskupan Jayapura, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua, Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LP3A) serta Tim Kuasa Hukum Korban memberikan Apresiasi yang baik atas komitmen dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) dalam upaya mengusut tuntas kasus Pelecehan Seksual di Kompleks Lantamal X Jayapura mengingat kasus tersebut sudah cukup lama proses penyelidikannya di Lantamal X Jayapura, terhitung sejak dilaporkan oleh korban pada tanggal 21 Mei 2008.
Undangan Pelapor Khusus PBB tentang Pembela HAM terhadap Suciwati
Tgl terbit: Selasa, 13 Januari 2009
Suciwati akan menghadiri undangan khusus dari dari Pelapor Khusus PBB tentang Pembela HAM, Mrs Margaret Sekaggya di Bangkok, 18-20 Januari 2008 untuk membahas perkembangan terkini penanganan kasus Munir. Undangan ini bersamaan dengan acara The 3rd Regional Human Rights Defenders Forum yang diadakan oleh Forum Asia.
Keprihatinan Bersama Terhadap Jatuhnya Korban Warga Sipil di Jalur GAZA Palestina dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Kasus Pembunuhan Munir
Tgl terbit: Minggu, 11 Januari 2009
Perang antara kelompok Hamas dan Israel menjadi relevan bagi kita yang tinggal di Indonesia karena dua hal Pertama, hingga detik ini sudah ratusan warga sipil telah menjadi korban, terutama para perempuan dan anak-anak dan kenyataannya dunia punya cukup daya untuk mengentikan perang itu. Dewan Keamanan PBB yang didominasi Amerika Serikat dan kawan-kawannya hanya bisa menghasilkan seruan kosong tak bertuah, tak mampu selamatkan ratusan jiwa warga sipil di Jalur Gaza yang terus dicekam ketakutan dan terancam jiwanya. Kedua, perang ini juga telah membangkitkan banyak respon beberapa kelompok masyarakat Indonesia, sebagaimana yang tengah kita lakukan sore ini. Respon masyarakat begitu beragam, mulai dari pembacaan doa, aksi massa hingga aksi mobilisasi masyarakat untuk dijadikan milisi yang, katanya, akan dikirim untuk berperang mendukung rakyat Palestina. Aksi mobilisasi yang terakhir inilah yang patut mengundang keprihatinan kita.
Laporan Muchdi ke Polisi
Tgl terbit: Jumat, 09 Januari 2009
Berkenaan dengan laporan Muchdi terhadap saya, saya bermaksud menanggapinya sebagai berikut :
Saya menegaskan bahwa sejak awal saya memang meyakini bahwa Muchdi adalah pembunuh Munir. Dari hasil fakta yang terungkap selama proses penyelidikan tampak bahwa skema pembunuhan ini merupakan konspriasi besar. Muchdi adalah aktor yang ikut menentukan dalam persekongkolan jahat itu.
PERNYATAAN SIKAP PB PEMUDA AL-IRSYAD
TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM YANG MEMBEBASKAN MUCHDI DARI TUDUHAN MEMBUNUH MUNIR

Tgl terbit: Rabu, 07 Januari 2009
Sehubungan dengan keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Desember 2008 yang menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa kasus pembunuhan Munir Thalib SH, mantan Deputi V BIN Muchdi Purwoprandjono, maka Pengurus Besar PEMUDA AL-IRSYAD menyatakan KEKECEWAANNYA yang mendalam terhadap keputusan tersebut.
Kriminalitas Menurun
Kekerasan Aktor Keamanan Meningkat

Tgl terbit: Rabu, 07 Januari 2009
Kapolda Aceh Irjen Pol Rismawan mengungkapkan, sepanjang tahun 2008 ini, kasus kriminalitas di Aceh mengalami penurunan 24 - 30 persen berdasarkan fakta di lapangan jika dibandingkan tahun 2007 lalu (Jumat, 12 Des 2008). Paling tidak, terjadi peningkatan jumlah kasus yang berhasil dituntaskan oleh jajaran Polda NAD jika dibandingkan dengan kriminalitas pada tahun lalu.
Vonis bebas Mucdi PR dalam kasus pembunuhan Munir: Impunitas masih terus berlanjut, Negara dirongrong pelaku pelanggaran HAM
Tgl terbit: Selasa, 06 Januari 2009
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan mempertanyakan kredibilitas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Purwopranjono sebagai terdakwa dalam kasus pembunuh Munir. Putusan ini telah melukai rasa keadilan dan tidak sesuai dengan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan HAM.
PBB Harus Segera Akhiri Konflik Kemanusiaan di Timur Tengah
Tgl terbit: Senin, 05 Januari 2009
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mempertanyakan kredibilitas PBB untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan akibat konflik di Palestina. Kami sungguh menyesalkan masih berlanjutnya penyerangan terhadap masyarakat sipil di Palestina.
PUTUSAN BEBAS MUCHDI :
Intervensi Sistematis dalam Pengadilan Muchdi

Tgl terbit: Kamis, 01 Januari 2009
Komite Solidaritas Aksi untuk Munir mempertanyakan kredibilitas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Purwopranjono sebagai terdakwa pembunuh Munir. Putusan ini telah melukai rasa keadilan dan tidak sesuai dengan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan HAM.

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org