Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 141 Hasil Pencarian
1 All

Indonesia : Surga Bagi Pelaku Pelanggar HAM Terkait Bebasnya Muchdi PR dari Jeratan Hukum
Tgl terbit: Rabu, 31 Desember 2008
Akhir tahun 2008 Republik Indonesia kembali memperlihatkan jati dirinya sebagai surga bagi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia. Betapa tidak, dari kasus Timor Leste, Tanjung Priok 1984, Abepura sampai pada 31 Desember 2008, ketika putusan kasus pembunuhan Munir dibacakan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, para pencari keadilan hanya menyaksikan sebuah lelucon yang menafikan keadilan dan kebenaran dnegan bebasnya oknum pelaku dari jeratan hukum.
THE ASSASSIN OF MUNIR ENJOYS FOR IMPUNITY
Tgl terbit: Rabu, 31 Desember 2008
Today, the last hearing of Munir's trial, many supporters from both sides came to the South Court to see how the judge to respond for the human rights' uphold 2008. All people in Indonesia have expectation that law and human rights will have better achievement. The indicator is coming from the result of the hearing today.
Muchdi Bebas: Pembela HAM Indonesia Terancam
Tgl terbit: Rabu, 31 Desember 2008
Kami para pembela Hak asasi manusia (HAM) menyatakan kecewa dengan putusan sidang kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, yang digelar pada hari ini dengan terdakwa Muchdi PR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan bebas murni sangat melukai rasa keadilan, proses peradilannya pun seakan-akan telah menggambarkan para pelaku akan bebas sejak awal.
Masyarakat Sipil Serahkan Rancangan Qanun KKR Aceh ke DPRA
Tgl terbit: Selasa, 30 Desember 2008
Banda Aceh †Sejumlah lembaga masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Pengungkapan Kebenaran (KPK) Aceh pada Rabu, 31 Desember 2008 mendatangai DPR Aceh untuk menyerahkan secara resmi Rancangan Qanun KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Aceh ke DPRA. Rancangan Qanun tersebut diterima langsung oleh Ketua Panitia Legislasi (Panleg), Amir Helmi, SH dan Sekretaris Panleg, Syamsul Bahri, SH.
Penuntasan Kasus Munir : Tantangan Penegakan HAM 2008 Penuntasan Kasus Munir : Tantangan Penegakan HAM 2008
Tgl terbit: Selasa, 30 Desember 2008
Bahwa keadilan adalah amanah konstitusi dan dijamin oleh dasar negara. Bahwa hukum harus mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak seorang pun boleh diperlakukan dan menikmati hak-hak istimewa (equality before the law) dan penegakkannya harus dilakukan secara imparsial. Tidak satupun kejahatan dan pelaku kejahatan dapat lepas dari hukuman.
Kekerasan Terhadap Sopir Truk
Tgl terbit: Sabtu, 20 Desember 2008
Kami menyesalkan tindakan kekerasan kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan oleh pelaku yang diduga aparat kepolisian kepada salah seorang supir truk, Ali Romli di daerah Cisaat Sukabumi, 20 Desember 2008. Kami juga mempertanyakan rendahnya respon aparat Polsek Cibatu dan Polres Sukabumi dalam menanggapi laporan masyarakat atas peristiwa kekerasan yang dialaminya.
"Pansus Peradilan Militer Jangan Terjebak Permainan Pemerintah"
Tgl terbit: Jumat, 19 Desember 2008
Sudah tiga tahun lebih RUU Perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dilakukan oleh DPR dengan Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Pertahanan. Akan tetapi hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda akan selesainya pembahasan tersebut meski hal-hal yang sifatnya prinsipil seperti pemberlakuan yuridiksi peradilan umum kepada anggota TNI yang melakukan kejahatan tindak pidana umum telah mendapatkan kepastian.
Polisi Berlebihan Hadapi Aksi Tolak RUU BHP Di Unhas
Tgl terbit: Kamis, 18 Desember 2008
Sejak ditetapkannya UU Badan Hukum Pendidikan (BHP), aksi-aksi protes digelar diberbagai tempat sebagai bentuk protes atas komersialisasi pendidikan yang dinilai merugikan Mahasiswa.
Penetapan Hibah Oleh Pengadilan Harus Di Hormati
Tgl terbit: Selasa, 16 Desember 2008
KontraS dan warga perumahan Dwikora Cimanggis meminta TNI AU untuk tidak melakukan pengosongan paksa rumah tinggal purnawirawan dan warakawuri pada waktu dekat ini (informasi yang berkembang yaitu, pada 17 Desember, dini hari). Kami berharap penyelesaian masalah ini bisa diselesaikan dalam forum dialog dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan KSAU.
Hentikan Penangkapan dan Penahanan Petani Dalam Sengketa Lahan
Tgl terbit: Jumat, 12 Desember 2008
Kontras menyesalkan upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Kepoisian Resort Indragiri Hilir terkait perselisihan antara masyarakatdi desa Tanah Mrah Kabupaten Indragiri Hilir Riau dengan perusahaan PT Nyiursubur Tani Sejahtera (NTS) sebuah perusahaan perkebunan anak PT. Pulau Sambu Group.
Perkembangan Kasus Munir
Tgl terbit: Kamis, 11 Desember 2008
Melalui pernyataan ini, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) menyampaikan beberapa catatan penting sehubungan dengan perkembangan aktual jalannya persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM Munir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Catatan itu adalah sebagai berikut:
EVALUASI PENEGAKAN HAM
Catatan Peringatan 60 Tahun Deklarasi Universal HAM

Tgl terbit: Selasa, 09 Desember 2008
Evaluasi ini didasarkan pada ukuran platform nasional tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM. Kerangka implementasi platform ini adalah 1) ratifikasi konvensi internasional; 2) penguatan institusi dan harmonisasi aturan hukum nasional; 3) penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat; serta 4) penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Human Loves Human
KontraS dan 10th Jiffest 
Memperingati 60 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Human Loves Human KontraS dan 10th Jiffest Memperingati 60 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Kamis, 04 Desember 2008
Dalam rangka memperingati 60 Tahun Deklarasi Hak Asasi Manusia, KontraS memperingati Hari HAM Internasional yang akan jatuh pada 10 Desember 2008 dengan tema 'Human Loves Human'. Melalui tema ini, KontraS bersama para ikon pendukung Human Love Human, yaitu Nicholas Saputra, Riri Riza, Mira Lesmana, Darbotz (Tembok Bomber a.k.a Bomber Wall), Efek Rumah Kaca, Arie Dagienkz and Arian 13 (Seringai) mengajak publik untuk bersama menghadiri Pemutaran Film dalam Human Loves Human Section yang bekerjasama dengan Jiffest ke 10, yang dimulai 5 sampai dengan 9 Desember 2008.
Usulan untuk Panitia Khusus (Pansus) DPR RI
Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Tahun 1997/1998
(Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, di DPR RI)

Tgl terbit: Rabu, 03 Desember 2008
Sudah 10 tahun kasus penghilangan paksa 1997/1998 terkatung-katung karena agenda penuntasan kasus ini terhambat. Kasus penghilangan paksa 1997/1998 menjadi sebuah pijakan awal bergulirnya masa Reformasi yang menggantikan Orde Baru kepemimpinan Soeharto. Akibat pergantian di puncak kekuasaan inilah, harapan terhadap agenda penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu bermunculan dari korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Namun perjalanan 10 tahun masa reformasi ini berlangsung sangat cepat dan tidak terasa. Masyarakat umum pun seakan-akan sudah melupakan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang telah terjadi di bangsa ini.
Operasi Pemberantasan Preman
Tgl terbit: Kamis, 20 November 2008
Kami yang terdiri dari sejumlah organisasi non pemerintah dan pemerhati reformasi kepolisian hendak mengingatkan Kapolri Jend. (Pol) Bambang Hendarso Danuri agar pelaksanaan Operasi Pemberantasan Preman tetap menghormati kaidah-kaidah hukum dan hak asasi manusia. Untuk itu, evaluasi yang efektif diperlukan dan disegerakan.
Sepuluh Tahun Pengingkaran dan Impunitas Negara atas Kejahatan Berat HAM dalam Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II
Tgl terbit: Kamis, 13 November 2008
Sepuluh tahun yang lalu †13 November 1998- tentara (ABRI Saat itu) secara brutal menembaki para demonstran, yang utamanya adalah para mahasiswa di depan Kampus Universitas Atmajaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Karena lokasinya berada di sekitar Jembatan Semanggi, tragedi berdarah tersebut dinamakan banyak orang sebagai Peristiwa Semanggi I. penembakan dengan menggunakan peluru tajam ke arah sasaran tubuh yang mematikan itu mengakibatkan 17 orang tewas. Pada tubuh para korban tewas yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat di luar mahasiswa itu ditemukan luka tembak di kepala, jantung dan organ mematikan lainnya. Lebih dari itu , kebrutalan tentara yang terjadi sejak sekitar pukul 16.30 WIB pada tanggal 13 November 1998 hingga subuh menjelang 14 November 1998, mengakibatkan sekitar 418 orang luka berat, 54 orang terkena luka tembak walau tidak menyebabkan kematuan dan 407 orang luka ringan. Tragisnya, jatuhnya para korban disambut dengan yel-yel, tarian dan lagu-lagu mars berbagai kesatuan tentara serta teriakan komando prajurit yang biasa terdengar dalam sebuah medan pertempuran sebagai tanda kemenangan dalam perang. Semuanya terjadi demi mengamankan jalannya Sidang Istimewa MPR 1998 yang sejak awal ditentang keras rakyat, karena dinilai melegitimasi berlangsungnya kekuasaan Soeharto dan kekuatan Orde Baru, melalui Habibie, serta pelanggengan Dwi Fungsi ABRI.
Mengenang Sepuluh Tahun Gugurnya Pahlawan Reformasi Bentuk Segera Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Trisakti, Semanggi I dan II
Tgl terbit: Kamis, 13 November 2008
Sepuluh tahun yang lalu, adalah sejarah kelam bangsa Indonesia. Dimana pada 8-14 November 1998, segenap mahasiswa menuntut ditolaknya Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang dinilai inkonstitusional serta meminta Presiden untuk mengatasi krisis ekonomi, namun negara merespon dengan tindakan yang refresif melalui aparatnya. Teddy Mardani, Sigit Prasetyo (mahasiswa YAI), Engkus Kusnadi (mahasiswa Unija) dan BR Norma Irmawan (mahasiswa Atmajaya) telah menjadi korban demi terciptanya demokrasi dan Hak Asasi Manusia serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Usut Tuntas Kasus Kasus Penghilangan Paksa 1997/1998!!! Negara wajib menuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM!!!
Tgl terbit: Senin, 10 November 2008
Salam solidaritas, Kasus Penghilangan Paksa Aktivis Pro Demokrasi 1997-1998 kembali hangat, Pansus DPR untuk kasus ini terlihat begitu garang untuk memanggil para Jenderal yang terlibat (Wiranto, Prabowo, Sutiyoso, SBY dll) yang sebagian besar mempersiapkan diri bertarung dalam Pemilu 200. sebagian orang melihatnya sebagai sebuah manuver politik menjelang Pemilu 2009 ektimbang sebagai upaya penyelesaian kasus.
Memahami Pemolisian; Buku Pegangan Para Aktivis HAM
Tgl terbit: Jumat, 07 November 2008
Dalam konteks penegakan HAM, Polisi memiliki peran yang unik. Di satu pihak sebagai agen utama penjaga keamanan, penegak hukum, pelayanan warga; dengan kata lain Polisi adalah pelindung hak asasi manusia (human rights protector). Namun pengalaman juga menunjukan suatu paradoks Polisi sebagai salah satu pelanggar HAM (human rights violator). Berbagai riset organisasi HAM menunjukan, praktek penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, hingga penyalahgunaan senjata api masih menjadi kegiatan rutin aparat kepolisian, baik di tingkat global maupun di Indonesia, baik berskala sistematis maupun spontanitas, baik itu direncanakan sebagai kebijakan institusi maupun sebagai ekspresi perilaku individual anggotanya.
Tunda Hukuman Mati pada Amrozi, Mukhlas dan Imam Samudera
Tgl terbit: Rabu, 05 November 2008
KontraS menyesalkan penetapan pelaksanaan eksekusi terhadap Amrozi, Mukhlas dan Imam Samudera yang akan dilaksanakan oleh kejaksaaan pada awal November ini. Kontras kembali mengingatkan pada pemerintah untuk melaksanakan jaminan hak atas hidup sebagaimana tertuang dalam konstitusi (Pasal 28a dan 28i ayat I). Hukuman mati juga bertentangan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam sistem lembaga pemasyarakatan kita. Kontras mengusulkan agar pemerintah melakukan penundaan atas eksekusi mati ini.
Surat Terbuka kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Selasa, 04 November 2008
Pertama-tama, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesedian Bapak Andi Mattalata untuk berdiskusi bersama kami, guna membicarakan persoalan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dalam pertemuan ini, kami bermaksud menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang terjadi di masa lalu.
HENTIKAN HUKUMAN MATI!
Tgl terbit: Kamis, 30 Oktober 2008
Dalam waktu dekat, pemerintah secara resmi telah menyatakan akan mengeksekusi terpidana mati Amrozi, Ali Gufron dan Imam Samudera yang dituduh bertanggungjawab atas peristiwa bom Bali tahun 2002. Rencana tersebut kembali mengusik hati nurani kemanusiaan kami yang paling dalam, dan karena itu mendorong kami untuk kembali menegaskan pernyataan ini: HENTIKAN HUKUMAN MATI! Jangan ada lagi pembunuhan, apalagi atas nama hukum.
Lapindo Berbohong Tentang Hasil Konfrensi Geologi di London
Tgl terbit: Rabu, 29 Oktober 2008
Jakarta (29/10/2008). Lapindo kembali membohongi publik melalui siaran pers yang dikeluarkan oleh Lapindo Brantas Inc pada tanggal 22 Oktober 2008 mengenai hasil Konferensi para ahli Geologi di London 21-22 Oktober 2008.
Kasus Orang Hilang : Pemerintah dan DPR Harus Duduk Bersama Kasus Orang Hilang : Pemerintah dan DPR Harus Duduk Bersama
Tgl terbit: Kamis, 23 Oktober 2008
Kami mendukung dibukanya kembali kasus penghilangan orang secara paksa, kami dan para korban masih percaya niat baik ini untuk mengungkapkan kasus orang hilang melalui berbagai cara baik menggunakan pendekatan judisial maupun pendekatan politik. Pengusutan praktik penghilangan orang secara paksa ini memang memerlukan langkah-langkah khusus, tidak semata cara legal di pengadilan.
Upaya Kriminaliasi terhadap Masyarakat Bohotokong Sulawesi Tengah
Tgl terbit: Senin, 20 Oktober 2008
Kami menyesalkan upaya Kepolisian Resort Banggai Sulawesi Tengah yang kembali melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat Bohotokong, pada 8 Oktober 2008 lalu. Pihak Polres Banggai telah melakukan pemanggilan kepada 15 orang anggota masyarakat terkait dugaan pencurian buah kelapa.
Demontrasi Brimob Soal Korupsi Harus Dimaknai Bijak
Tgl terbit: Senin, 20 Oktober 2008
Munculnya demontrasi yang dilakukan oleh puluhan anggota Brimob Polda Sulawesi Selatan - Barat sebagai bentuk cara penyelesaian dalam menuntut transparansi pengelolaan pembagian dana sisa hasil usaha (SHU) koperasi Brimob menunjukkan ketidakjelasan mekanisme dan pengelolaan penyelesaian masalah keuangan dilingkungan Polri.
Saatnya Publikasi dan Tindak Lanjut Hasil KKP RI- Timor Leste
Tgl terbit: Kamis, 16 Oktober 2008
Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang telah diserahkan kepada pemerintah pada 15 juli 2008 belum mendapatkan tindak lanjut sama sekali. Berbagai rekomendasi yang dibuat oleh Komisioner belum ada satu pun yang diwujudkan. Penyerahan kepada DPR sebagai bentuk penrtanggungjawaban publik juga belum dilakukan, padahal kerja KKP menggunakan dana publik yang diperkirakan menghabusan lebih dari US $ 4.5 Juta.
SELESAIKAN KEKERASAN DI PAKKAWA SECARA BENAR & ADIL
Tgl terbit: Selasa, 14 Oktober 2008
Kontras menyesalkan terjadinya peristiwa penembakan oleh oknum anggota Brimob terhadap warga warga kampung Pakkawa, di Sulawesi Selatan, 10 Oktober 2008. Pakkawa terletak di Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Kontras meminta Kapolri Bambang Hendarso Danuri untuk memastikan adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan tersebut.
Satu Dekade:Keberhasilan Reformasi TNI Terbebani Paradigma Orde Baru (1998-2008)
Tgl terbit: Senin, 13 Oktober 2008
Pada 5 Oktober 2007, saat memperingati Hari Ulang Tahun ke-62 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan “Tahun depan, laporkanlah kepada rakyat Indonesia apa-apa yang telah TNI capai dalam reformasi internal sepuluh tahun pertama.” Presiden kembali mengingatkan perlunya evaluasi pencapaian reformasi internal TNI saat membuka Seminar Nasional yang diadakan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD) bertajuk “Pertahanan Negara Republik Indonesia Abad ke-21” di Bandung, September lalu. Presiden SBY menyatakan, pengembangan postur TNI diarahkan pada kekuatan minimum esensial (minimum esential force). Kini, TNI tengah menyusun laporan pencapaian reformasi internal selama 10 tahun dan akan dipublikasikan dalam waktu dekat. Bagaimana isi laporan itu nantinya? Bagaimana pula kira-kira reaksi dari Presiden maupun publik secara umum atas isi laporan itu?
PERINGATAN HARI ANTI HUKUMAN MATI SEDUNIA; MOMENTUM INDONESIA UNTUK MAJU SELANGKAH KE PERADABAN KEMANUSIAAN
Tgl terbit: Jumat, 10 Oktober 2008
Hari Anti Hukuman Mati Sedunia 10 Oktober 2008 ini menjadi momentum keprihatinan KontraS karena di tahun ini sudah 7 eksekusi mati dilakukan pemerintah Indonesia; rekor tertinggi pasca rezim Orde Baru. Angka ini mungkin saja bertambah lagi mengingat semakin dekatnya rencana eksekusi mati para pelaku kasus Bom Bali I; Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra. Rekor tujuh eksekusi mati di tahun 2008 ini juga dikhawatirkan akan mengakselerasi eksekusi terpidana mati lainnya yang kini berjumlah lebih dari 100 orang.
Memperingati HUT TNI ke-63
TNI Harus Hormati Prosedur Hukum untuk Menjaga Perdamaian

Tgl terbit: Senin, 06 Oktober 2008
Beberapa hari menjelang HUT TNI ke-63 yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober, kita kembali dikejutkan dengan tindakan arogan TNI yang melakukan penangkapan terhadap Tgk. Sanusi (Ketua Partai Aceh DPW Aceh Timur) di rumahnya di Desa Kruet Lintang, Kecamatan Peurelak, beserta Tgk. Ridwan Abu Bakar alias Nektu (Wakil Ketua Partai Aceh DPW Aceh Timur) pada tanggal 29 September 2008 sekitar pukul 01.00 WIB.
PEMBELAAN MUCHDI PR MENYESATKAN
Tgl terbit: Jumat, 26 September 2008
Setelah mencermati proses persidangan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, khususnya berkaitan dengan pemeriksaan saksi-saksi, maka Kami perlu menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut :
Ramadhan untuk Kemanusiaan : Kontribusi Religi dalam Peradaban Kemanusiaan September sebagai Bulan Perkabungan Hak Asasi Manusia
Tgl terbit: Selasa, 23 September 2008
Hari ini, Selasa, 23 September, Kontras menggelar acara bertajuk ‘Ramadhan untuk Kemanusiaan’, sebuah acara yang merefleksikan perjalanan penegakan atas Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tahun ini, bertepatan dengan datangnya Ramadhan di bulan September sesungguhnya juga memiliki banyak arti bagi Indonesia. September mengingatkan kita tentang suatu masa kelam, bermula dari pengkhianatan antar anak bangsa dan berujung kepada penderitaan yang tak terperi dan terus menyisakan ingatan pahit serta warisan permusuhan sesama anak bangsa.
Pekan Penghilangan orang secara Paksa “Ratifikasi Konvensi, Peluang Penyelesaian”
Tgl terbit: Selasa, 23 September 2008
Hari ini kami keluarga korban penghilangan paksa bersama KONTRAS dan IKOHI kembali mengingatkan kepada pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Perlindungan terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa yang hampir dua tahun lalu dijanjikan oleh pemerintah Indonesia.
Menyikapi Proses Fit and Proper Test Calon Kapolri oleh Komisi III DPR RI
Tgl terbit: Selasa, 16 September 2008
Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan memberikan apresiasi terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terkait dengan pergantian Kapolri baru. Upaya ini merupakan tindakan yang tanggap dari Presiden SBY sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto.
Pemukulan dan Pelecehan Seksual terhadap Nong Darol Mahmada
Tgl terbit: Senin, 15 September 2008
URUTAN PERISTIWA Senin 15 September 2008, Nong Darol Mahmada aktivis AKKBB yang mengkoordinir saksi-saki dari AKKBB hadir dalam sidang Tragedi Monas Berdarah dengan para terdakwa Rizieq Shihab, Munarman, Mahsuni Kaloko, dan 7 orang laskar Front Pembela Islam (FPI). Sidang mereka dilaksanakan secara terpisah. Saksi-saksi dari AKKBB yang hadir waktu itu di antaranya: Nino Graciano, Oming, Bernard, Didi, dan Edi Juwono.
“Kewajiban Negara Tak Lekang Oleh Waktu”
Tgl terbit: Kamis, 11 September 2008
Hari ini, Kamis, 11 September, Kontras meluncurkan dua buah buku dalam rangka memperingati terjadinya peristiwa Tanjung Priok, 12 September 1984. Buku pertama, berjudul “Kesempatan yang Hilang, Janji yang Tak Terpenuhi” merupakan tesis mahasiswa Institut Ilmu Politik Otto Suhr-Institut, Freie Universitaet Berlin, Jerman; dan buku kedua “Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu”, adalah catatan perjalanan menyingkap kejahatan politik masa lalu.
Presiden Harus Penuhi Tuntutan Warga Korban Lumpur Lapindo
Tgl terbit: Kamis, 04 September 2008
Koalisi untuk Keadilan Korban Lapindo sangat menyayangkan masih belum tuntasnya penanggulangan luapan lumpur Lapindo. Hingga hari ini, sekitar 1364 berkas belum mendapatkan pembayaran 20 persen jual beli aset, sedikitnya 7500 berkas atau sekiatar 68 persen yang belum mendapatkan sisanya. Sementara 800 hektare area padat penghuni telah terkena luberan lumpur yang mengandung berbagai zat beracun.
Peringatan Hari Penghilangan Paksa, 30 Agustus 2008, "Akhiri Impunitas - Lakukan Penyidikan"
Tgl terbit: Sabtu, 30 Agustus 2008
Tanggal 30 Agustus dikenang sebagai hari di mana publik dan keluarga korban penghilangan paksa menyatakan komitmennya untuk berperang terhadap praktek penghilangan secara paksa. Dua puluh tahun lalu, sebuah organisasi non-negara FEDEFAM (The Latin American Federation of Associations for Relatives of the Detained-Disappeared) memulai kampanye menentang praktek penghilangan secara paksa di hampir seluruh region Amerika. Semangat ini kemudian menjalar ke mana-mana, termasuk ke Asia, Indonesia khususnya.
Korban Penghilangan Paksa Serahkan Dokumen Secara Resmi ke KOMNAS HAM Aceh
Tgl terbit: Kamis, 21 Agustus 2008
Banda Aceh †Sekitar 150 keluarga korban penghilangan paksa, korban pelanggaran HAM dan lembaga HAM pada Kamis, 21 Agustus 2008 sekita pukul 09.30 WIB mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Perwakilan Aceh untuk menyerahkan secara resmi dokumen laporan kasus-kasus penghilangan orang secara paksa di Aceh. Dokumen ini adalah hasil kompilasi data lembaga-lembaga HAM yang melakukan pemantauan di Aceh yang kemudian diverifikasi kembali oleh KontraS Aceh.
SOLUSI DIALOG UNTUK PERUMAHAN PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI
Tgl terbit: Rabu, 20 Agustus 2008
KontraS beserta sejumlah purnawirawan/warakawuri meminta Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Soebandrio untuk membatalkan rencana eksekusi pengosongan perumahan Dwikora pada 21 Agustus ini. Kami percaya bahwa dilema kebutuhan institusional TNI aktif dan kebutuhan tempat tinggal TNI non aktif masih dapat dicarikan jalan keluar terbaiknya melalui dialog.
Putusan Pengadilan Militer Kasus Alastlogo Yang Tidak Berkeadilan Korban
Tgl terbit: Selasa, 19 Agustus 2008
KontraS menyayangkan rendahnya putusan pengadilan militer dalam peristiwa kekerasan di kasus Alastlogo. Apalagi majelis hakim juga memutuskan untuk tidak menahan para terdakwa dengan alasan para terdakwa bersikap kooperatif. Jelas bahwa Pengadilan Militer untuk peristiwa pidana bukanlah mekanisme yang efektif karena dalam kenyataaannya justru melindungi para terdakwa sehingga tidak dapat memenuhi keadilan bagi korban.
3 Tahun MoU Helsinki ; Serimonial Miskin Makna
Tgl terbit: Jumat, 15 Agustus 2008
Sejak subtansi perdamaian didebatkan dalam ruang-ruang dialog antara pemerintah dan GAM, sampai dengan disepakatinya sejumlah klausul kesepahaman dalam MoU Helsinki, beberapa subtansi tentang HAM yang dijabarkan didalamnya, patut di duga hanya untuk mengesankan bahwa para pihak cukup sensitive terhadap permasaalahan Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat konflik bersenjata. Seperti yang disimpulkan oleh DR. Edward Aspinal; “Peace Without Justice”.
Deklarasi Korban Pelanggaran HAM
Bersihkan Pemilu 2009 dari Politisi Anti HAM Deklarasi Korban Pelanggaran HAM Bersihkan Pemilu 2009 dari Politisi Anti HAM
Tgl terbit: Jumat, 15 Agustus 2008
Bahwa Rakyat adalah pemilik sah dari kedaulatan Negara. Kedaulatan itu sejatinya ialah jaminan atas pemenuhan hak-hak rakyat. Karenanya harapan rakyat atas kesejahteraan dan keadilan harus menjadi inspirasi utama para aktor negara. Namun kenyataannya kerap terjadi pemutarbalikan makna. Negara atas dalih kepentingan rakyat malah membuat kebijakan dan tindakan yang justru merugikan rakyat.
“KRITERIA CALON HAKIM KONSTITUSI YANG HARUS DIPILIH OLEH PRESIDEN”
Tgl terbit: Selasa, 12 Agustus 2008
Sejak di umumkan proses seleksi pada tanggal 1 Agustus 2008 Panitia Seleksi calon hakim Konstitusi di Dewan Pertimbangan Presiden yang dilanjutkan tanggal 7-8 Agustus 2008 melaksanakan public hearing calon hakim konstitusi. Selanjutnya panitia seleksi merekomendasikan 9 nama calon hakim konstitusi kepada Presiden. Untuk selanjutnya Presiden mempunyai kewenangan untuk menunjuk 3 (tiga) nama hakim konstitusi. Para calon hakim konstitusi yang telah menjalani public hearing adalah :
Penangkapan Warga Runtu oleh Kepolisian Resort Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah
Tgl terbit: Rabu, 06 Agustus 2008
Kami menyesalkan penangkapan sewenang-wenang terhadap beberapa warga Runtu oleh kepolisian resort Kota Waringin Barat, 23 Juli 2008 lalu dan 4 Agustus 2008. Apalagi penangkapan dilakukan di tengah proses mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Kami menduga penangkapan merupakan upaya untuk membungkam sikap kritis warga dalam mempertahankan hak mereka atas tanah yang selama ini menjadi lahan untuk mempertahankan hidup. Bagi kami Polri adalah Garda terdepan dalam menegakkan Hukum dan HAM. Apa yang terjadi terhadap warga Runtu adalah akibat konflik hukum yang disatu sisi melindungi kepentingan masyarakat tapi disisi lain juga ingin mendukung pertumbuhan ekonomi lewat pemodal. Jangan sampai konflik hukum dan kebijakan masyarakat di tingkat daerah terus menempatkan Polri berhadap hadapan dengan masyarakat. Kami juga meminta pimpinan Pemda setempat bersama dengan DPRD untuk ikut mencari solusi terbaik bagi kepentingan masyarakat.
Mempertanyakan Respon KOMNAS HAM terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia
Tgl terbit: Rabu, 06 Agustus 2008
Koalisi HATI (Hapus Hukuman Mati) menyesalkan tindakan Komnas HAM yang tidak mengambil sikap tegas terhadap penerapan dan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang semakin meningkat akhir-akhir ini. Sebagai insitusi yang memiliki tugas untuk mendorong pemenuhan HAM di Indonesia, Kami meminta Komnas HAM untuk bertindak aktif mendesak pemerintah agar segera menghentikan penerapan hukuman mati di negeri ini
Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Fak-Fak Kontras mendesak pemerintah membangun dialog dengan rakyat Papua
Tgl terbit: Selasa, 22 Juli 2008
Kami meminta aparat kepolisian untuk mengedepankan prinsip-prinsip peradilan yang jujur (fairtrial) bagi para tersangka yang diduga melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora di Fak-fak, Papua, 19 Juli 2008 lalu. Aparat kepolisian hanya menjamin para tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, tidak mendapatkan tindakan penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia dalam proses pemeriksaan. Pengibaran bendera tidak boleh menjadi alasan bagi terjadinya tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM.
MARAKNYA EKSEKUSI MATI : CERABUT PERADABAN KEMANUSIAAN
Tgl terbit: Sabtu, 19 Juli 2008
KontraS menyesalkan eksekusi mati terhadap Sumiarsih dan Sugeng di Surabaya serta Usep di Banten dini hari tadi, 19 Juli 2008. Eksekusi ini menyusul tindakan penghukuman mati terhadap Ahmad Suradji di Medan, 10 Juli 2008 lalu. Dalam catatan KontraS, sepanjang tahun 2008, eksekusi mati telah diberlakukan kepada 6 orang terpidana. Sementara itu, masih ada 113 orang terpidana mati lainnya yang akan segera dieksekusi karena terlibat kasus pembunuhan, terorisme dan narkoba. Beberapa diantaranya telah divonis mati sejak tahun 1990an dan hingga kini berada dalam keadaan ketidakpastian akan nasib selanjutnya.
Mendesak Presiden membatalkan eksekusi Hukuman mati bagi Sugeng dan Sumarsih
Tgl terbit: Kamis, 17 Juli 2008
HATI (Koalisi Hapus Hukuman Mati) yang terdiri dari beberapa organisasi dan individu yang memiliki perhatian bagi penghukuman mati di Indonesia, diantaranya KONTRAS, IMPARSIAL, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, PBHI Jakarta, HRWG dan PBHI mendesak Presiden untuk membatalkan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana Sugeng dan Sumarsih yang sedianya akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Terpidana mati Sumiarsih dan Sugeng telah dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang dan Porong Sidoarjo ke Rutan Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (15/7) malam. Keduanya merupakan terpidana mati kasus pembunuhan keluarga Letnan Kolonel Marinir Purwanto pada tahun 1988.
LPSK Harus Siap Melayani dan Mengayomi Kepentingan Saksi dan Korban
Tgl terbit: Kamis, 17 Juli 2008
Pertama-tama kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak dan Ibu sekalian sebagai anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jabatan ini merupakan amanat sekaligus beban karena dipundak Bapak dan Ibu harapan dan kepercayaan tertumpu untuk perlindungan dan jaminan keamanan bagi saksi dan korban yang lebih baik. Tentu saja hal tidak semata menjadi beban ke tujuh anggota LPSK, karena hal ini juga menjadi tanggungjawab kita bersama demi kemajuan penegakan hukum di Indonesia.
Statement Bersama Penyerahan Laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan
Tgl terbit: Selasa, 15 Juli 2008
Minggu ini laporan bilateral Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) akan diserahkan kepada Presiden Indonesia dan Timor-Leste. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan kemanusiaan terjadi dimana kelompok militia dan militer Indonesia, polisi dan pemerintah sipil bertanggungjawab secara institusional. Laporan tersebut seharusnya dipublikasikan segera mungkin dan tidak berupaya untuk menyerahkan tanggungjawab kejahatan di tahun 1999 dan sebelumnya.
Laporan KKP Membuka Peluang Penuntutan Pidana
Tgl terbit: Selasa, 15 Juli 2008
Pada hari Selasa, 15 Juli Pemerintah Indonesia dan Timor Leste secara resmi menerima penyerahan laporan KKP yang menyimpulkan bahwa kejahatan melawan kemanusiaan seperti pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan secara meluas dan sistematis telah terjadi di mana militer, polisi, kelompok milisi dan pemerintahan sipil memanggul beban tanggungjawab institusional.
Presiden Harus Mengedepankan Akuntabilitas
Tgl terbit: Selasa, 15 Juli 2008
Presiden SBY harus segera bekerja sama dengan DK PBB guna menindaklanjuti agenda keadilan bagi kejahatan timor leste setelah menerima secara resmi laporan KKP.
Laporan KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan RI-RDTL) Tidak Menghalangi Pengadilan HAM
Tgl terbit: Senin, 14 Juli 2008
Temuan KKP menggambarkan secara jelas terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak memberikan amnesti serta rehabilitasi untuk pelaku. Laporan KKP menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia, terutama aparat keamanan, seperti TNI dan Kepolisian bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan secara meluas dan sistematis.
Anggota LPSK Harus Berpihak pada Korban
Tgl terbit: Selasa, 08 Juli 2008
KontraS serta Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM masa lalu menyambut baik seleksi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi III DPE terhadap ke-14 calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tersebut meski proses ini sudah sangat terlambat. UU No. 13 tahun 2006 menetapkan lembaga ini harus sudah terbentuk pada 11 Agustus 2007, sementara Pemerintah baru menyerahkan 14 nama tersebut ke DPR sejak 25 Februari 2008 silam.
Mendesak DPR Meminta Pertanggungjawaban Jaksa Agung untuk Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Tgl terbit: Selasa, 01 Juli 2008
Kami mendesak DPR untuk meminta pertanggungjawaban Jaksa Agung untuk segera melakukan penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat. Jaksa Agung harus segera membentuk tim penyidik untuk memeriksa 4 berkas hasil penyelidikan Komnas HAM untuk selanjutnya dibawa ke Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc. Keempat berkas tersebut adalah, hasil penyelidikan Komnas HAM kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS); Kasus Kerusuhan Mei 1998; Kasus Wamena dan Wasior; dan Kasus Penghilangan Paksa Aktifis tahun 1997-1998.
PENANGANAN POLRI YANG EKSESIF ATAS UNJUK RASA AKIBAT GEJOLAK POLITIK, GANJALAN PROFESIONALISME 1 TAHUN KE DEPAN
Tgl terbit: Selasa, 01 Juli 2008
Hari ini Polri menginjak usia 62 tahun. Momen ini bersamaan dengan 10 tahun usia Polri setelah melalui proses reformasi internal di tubuh kepolisian, baik secara struktural maupun kultural. Selama masa itu, Polri telah melakukan pembenahan regulasi, kebijakan dan perombakan institusional untuk mendorong profesionalisme lewat prioritas utamanya membangun kepercayaan publik. Di dalamnya termasuk pemisahan TNI-Polri, perubahan regulasi (TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR No.VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri serta UU No. 2/2002 tentang POLRI), pengadopsian standar-standar HAM dalam kerja kepolisian, penguatan kapasitas institusi kepolisian, hingga pembentukan lembaga pemantau kinerja kepolisian (Komisi Kepolisian Nasional).
KADO ULANG TAHUN POLRI KE 62
Tgl terbit: Selasa, 01 Juli 2008
Sudah sepuluh tahun negara Indonesia meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Pelakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawai. Tetapi secara nyata di depan mata penyiksaan dan tindakan kejam yang dilakukan aparat kepolisian masih sering dilakukan. Sebagai bentuk partisipasi TAP mengajukan gugatan perdata untuk mendesak perubahan atas sikap POLRI yang tidak melindungi Hak Asasi Manusia.
Saatnya Bergerak Bersama untuk Kedaulatan Energi Nasional Saatnya Bergerak Bersama untuk Kedaulatan Energi Nasional
Tgl terbit: Senin, 30 Juni 2008
Kami, Pergerakan Kaum Muda Indonesia, sangat prihatin terhadap penggunaan kekerasan oleh aparatur negara dalam meredam aksi-aksi penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Kami juga menyersalkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang membuat derita rakyat semakin berat.
Hari Internasional PBB Untuk Mendukung Korban Penyiksaan 2008: Membongkar Kebisuan Penyiksaan
Tgl terbit: Kamis, 26 Juni 2008
Hari ini, 26 Juni adalah hari yang bersejarah bagi seluruh umat manusia. Hari ini, umat manusia di seluruh dunia memperingati Hari Internasional Untuk Mendukung Korban Penyiksaan. Di hari inilah, umat manusia bersama-sama bergabung untuk mendukung korban suatu kejahatan yang dipandang sebagai musuh bersama seluruh umat manusia, yaitu Penyiksaan.
10 Tahun Statuta Roma; Indonesia Harus Ratifikasi ICC
Tgl terbit: Rabu, 25 Juni 2008
Koalisi masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, yang merupakan kumpulan organisasi masyarkat sipil yang mengkampanyekan ratifikasi dan implementasi ICC (International Criminal Court) pada tahun 2008 ini. Selain karena sdah dicanangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004-2009, ratifikasi ICC pada tahun ini akan menjadi ukuran keseriusan Indonesia dalam rejim keadilan internasional dan menghentikan impunitas.
Kenaikan BBM dan Kematian Maftuh Sebagai Pemantik Kekerasan
Tgl terbit: Rabu, 25 Juni 2008
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan jatuhnya korban luka baik dari kalangan demonstran, aparat polisi akibat dari kekerasan baik yang dilakukan oleh aparat kepolisan maupun tindakan brutal pengujuk rasa yang menentang kenaikan BBM pada Selasa, 24 Juni 2008. Kontras mendesak negara untuk lebih aspiratif mempertimbangan tuntutan rakyat. Dan meminta semua pihak untuk mengedepankan cara-cara damai dalam penyampaian aspirasi maupun dalam penanganan unjuk rasa.
Polri dan Komnas HAM Harus Usut Kematian Maftuh Fauzi
Tgl terbit: Sabtu, 21 Juni 2008
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) )menyampaikan duka cita atas berpulangnya Maftuh Fauzi alias Sader, mahasiswa Akademi Bahasa Asing Unas (2003) pada Jum’at 20 Juni 2008. Kontras meminta Polri dan Komnas HAM untuk melakukan pengusutan sebab kematian dari Maftuh ini tidak dapat dipisahkan dari tindak kekerasan oleh polisi terhadap Almarum ketika penanganan unjuk rasa pada 24 Mei 2008 di kampus Unas itu.
PENAHANAN MUCHDI:

PELUANG DAN TANTANGAN PENUNTASAN KASUS MUNIR PENAHANAN MUCHDI: PELUANG DAN TANTANGAN PENUNTASAN KASUS MUNIR
Tgl terbit: Jumat, 20 Juni 2008
Komite aksi Solidaritas untuk Munir mengapresiasi penangkapan dan penetapan Muchdi PR (eks Deputi V BIN) sebagai tersangka baru oleh Kepolisian RI. Setelah penangkapan Muchdi, kami menilai terdapat beberapa tantangan bagi pengak hukum untuk menuntaskan kasus ini.
LUMPUR LAPINDO AKIBAT PENGEBORAN Kejaksaan Harus Segera Lanjuti Hasil Penyidikan
Tgl terbit: Rabu, 18 Juni 2008
Berbagai penelitian yang dilakukan para ahli independen telah secara tegas menemukan fakta bahwa pengeboran merupakan pemicu terjadinya semburan Lumpur panas Lapindo. Baru-baru ini , hasil penelitian yang dimuat dalam Jurnal Akademik Earth dam Planetery Science Letters menyimpulkan bahwa pengeboranlah yang memicu semburan lumpur dan bukan gempa.
Penyelidikan Talangsari Lampung: Komnas HAM Belum Optimal
Tgl terbit: Rabu, 18 Juni 2008
Proses penyelidikan pro justisia kasus Talangsari sudah berjalan sejak bulan Juni 2007. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 15 / Komnas HAM/V/2007 tertanggal 1 Mei 2007 yang kemudian dirubah dengan surat Komnas HAM Nomor 28/Komnas HAM/IX/2007 tertanggal 21 September 2007. Saat ini tim sedang dalam tahap finalisasi laporan akhir penyelidikan.
POLRI TIDAK SIAP ATASI REAKSI KENAIKAN BBM Temuan Investigasi atas Insiden Kekerasan di Universitas Nasional
Tgl terbit: Senin, 16 Juni 2008
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) menyatakan, kekerasan dalam penanganan unjuk rasa di Universitas Nasional, 24 Mei lalu merefleksikan pelanggaran serius terhadap etika perilaku dan prinsip-prinsip PBB tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum. Selain itu, pelanggaran itu juga mencerminkan bahwa paradigma penegakan hukum yang hidup dalam mentalitas polisi kita masih mengutamakan pendekatan kekerasan. Tidak mudah juga bagi kepolisian dan polisi secara invidual untuk bisa keluar dari paradigma ini. Karena itu, perlu ada exit strategy yang dibangun agar skenario pembebasan kepolisian dari paradigma kekerasan ini bisa berlangsung secara terukur, baik saat menangani unjuk rasa maupun saat menangani kejahatan.
KKP HARUS SEGERA SERAHKAN LAPORAN, PRESIDEN PUBLIKASIKAN LAPORAN KKP
Tgl terbit: Senin, 16 Juni 2008
Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-RDTL masa kerjanya telah usai. Namun sampai saat ini KKP belum menyerahkan hasil kerja dan pertanggung jawaban institusinya kepada Presiden Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono, maupun Presiden Timor Leste, Ramos Horta.
TUNTUTAN ODITUR LEMAH Observasi Persidangan Mahkamah Militer atas Penembakan Alas Tlogo
Tgl terbit: Jumat, 13 Juni 2008
Pada tanggal 11 Juni 2008, Oditur Militer III-12 Surabaya menuntut 13 anggota Marinir Pusat Latihan Tempur Grati Pasuruan Jawa Timur dengan tuntutan yang berkisar dari 2 tahun hingga 4 tahun 3 bulan. Ketiga-belas terdakwa dituntut atas penembakan terhadap kerumunan warga di desa Alas Tlogo pada 30 Mei 2007 sehingga mengakibatkan empat warga desa Alastlogo tewas.
RPP Kompensasi, Restitusi dan Bantuan : Upaya Melanggengkan Penderitaan Korban
Tgl terbit: Kamis, 12 Juni 2008
Bapak Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati, Melalui surat ini kami kembali menyatakan kekecewaan kami kepada Pemerintah RI yang kembali menyakiti hati dan perasaan kami, melalui pembuatan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi yang diamanatkan dalan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pemerintah RI tidak saja memberikan perhatian yang serius untuk memberikan keadilan kepada kami, tetapi masih juga melakukan upaya-upaya yang membatasi hak-hak kami untuk mendapatkan pemenuhan terhadap hak-hak kami yang sudah lama dirampas negara.
SERUAN UNTUK MENCEGAH KONFLIK DAN KEKERASAN
Tgl terbit: Selasa, 10 Juni 2008
Kami menyerukan kepada semua pihak untuk mencegah terjadinya konflik dan kekerasan. SKB tiga Menteri harus ditafsirkan sebagai penegasan bahwa organisasi Jamaah Ahmadiyah Indonesia tidak dibubarkan dan yang terpenting, larangan terhadap kekerasan dalam menyikapi perbedaan keyakinan. Karena itu semua pihak harus mengutamakan semangat kebebasan, kesederajatan, dan keadilan yang saling menghormati.
Menyikapi Perkembangan Situasi Terkini dalam Kasus Monas
Tgl terbit: Jumat, 06 Juni 2008
KontraS mendukung tindakan Polri menangkap pelaku serangan kekerasan dalam kasus Monas, 1 Juni 2008. Namun kami khawatir dengan situasi yang berkembang saat ini, berupa pengalihan masalah utama mengenai kekerasan yang terjadi kepada AKKBB menjadi wacana pembubaran Ahmadiyah yang kembali menguat. Selain itu juga muncul aksi-aksi tindakan main hakim sendiri yang meluas di berbagai daerah. Maka kami menganggap perlu untuk mengingatkan pemerintah dan semua lapisan masyarakat.
Pernyataan Sikap Anti Kekerasan di Indonesia Pasca Penyerangan FPI terhadap AKK-BB di Monas 1 Juni 2008
Tgl terbit: Kamis, 05 Juni 2008
Konflik besar di Indonesia memang bisa dikatakan sudah tidak ada lagi, akan tetapi kondisi konflik kekerasan masih terjadi dalam skala kecil. Meskipun demikian, bukan berarti kita sudah bisa berbangga dengan kondisi seperti ini. Selama bulan Januari sampai dengan April 2008 saja telah terjadi sebanyak 246 insiden konflik kekerasan di Indonesia. Artinya setiap hari terjadi dua kali insiden konflik kekerasan di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2006 dengan 247 insiden konflik kekerasan. Jumlah yang sangat fantastis!
Negara Harus Membuktikan Ketidakterlibatannya
Tgl terbit: Selasa, 03 Juni 2008
Kekerasan pada hari Pancasila merupakan Ironi dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pembela HAM Indonesia memandang, Kepolisian sebagai insitusi penegak hukum telah sengaja melakukan pembiaran praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap masyarakat lain. Hal ini sebenarnya sudah seringkali terjadi dan puncaknya terjadi pada penyerangan FPI terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) pada peringatan Hari Pancasila 1 Juni 2008. Adalah sesuatu yang aneh bila pihak kepolisian tidak mengantisipasi munculnya kekerasan mengingat mereka juga telah mengetahui akan ada banyak kegiatan pada Hari Kelahiran Pancasila itu. Terutama, kejadian ini berlangsung di wilayah RING I yang harusnya menjadi salah satu daerah yang paling aman di Negara ini.
Kekerasan FPI kepada AKKBB
Tgl terbit: Minggu, 01 Juni 2008
KontraS mengecam keras terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, yang melakukan aksi damai memperingati Hari Pancasila “Satu Indonesia untuk Semua”, di Monas, 1 Juni 2008. Aksi kekerasan tersebut menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka dan harus dibawa ke rumah sakit. Sebagian dari peserta aksi, terutama perempuan dan anak-anak juga lari ketakutan membubarkan diri.
”POLRI Harus Tempuh Mekanisme Peradilan Umum Terhadap Personil Polisi yang Terlibat Penyerangan Kampus Universitas Nasional”
Tgl terbit: Minggu, 01 Juni 2008
KontraS meminta pihak Polri mengendapankan prinsip jujur dan adil dalam penanganan hukum terhadap sejumlah personil Polri yang diduga terlibat penyerangan Kampus Universitas Nasional Jakarta (23 Mei 2008).
TUNDA PENGESAHAN RPP KOMPENSASI DAN RESTITUSI
Tgl terbit: Minggu, 01 Juni 2008
Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban meminta Presiden RI untuk tidak terburu-buru mengesahkan RPP Kompensasi dan Restitusi, sebagai mandat pelaksanaan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saat ini, Pemerintah dibawah koordinasi Departemen Hukum dan HAM telah menyelesaikan proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan dan akan segera diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani pada hari Senin 2 Juni 2008.
GARUDA KEMBALI DINYATAKAN BERSALAH DALAM KASUS MUNIR
Tgl terbit: Jumat, 30 Mei 2008
Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) menyampaikan bahwa pada tanggal 7 Desember 2007 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan PT. Perusahan Penerbangan Garuda Indonesia bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.
Penyerangan Kampus UNAS : Presiden Harus Hentikan Tindak Kekerasan Polisi
Tgl terbit: Sabtu, 24 Mei 2008
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian saat membubarkan aksi mahasiswa yang menolak kenaikan BBM di kampus UNAS Jakarta (24/5). Apalagi tindakan kekerasan ini juga dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang melakukan aksi di Makasar (13/5) dan Jakarta (21/5).
KontraS Aceh Gelar Pertemuan Keluarga Korban Orang Hilang Se-Aceh
Tgl terbit: Senin, 19 Mei 2008
Banda Aceh †Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh melaksanakan kegiatan Pertemuan Keluarga Korban Orang Hilang Se-Aceh. Pertemuan tersebut diadakan di Wisma Bintara Pineung, Banda Aceh pada tanggal 19-20 Mei 2008 yang diikuti oleh 30 peserta dari keluarga korban orang hilang di 10 kabupaten komunitas dampingan KontraS Aceh.
10 Tahun Reformasi : Pemerintah Gagal Tuntaskan Kasus Trisakti, Semanggi I&II
Tgl terbit: Minggu, 11 Mei 2008
Sepuluh tahun reformasi pemerintah masih enggan menyelesaikan kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (TSS) 1998/1999 serta berbagai kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lalu dan saat ini. Salah satu penyebabnya adalah hingga hari ini tidak ada reformasi pada sektor hukum sehingga tidak mampu menghadirkan keadilan bagi keluarga korban. Kejaksaan Agung RI sebagai simbol penegakkan hukum justru menghadirkan ketidakpastian hukum dan turut melanggengkan impunitas (kekebalan) bagi para pelaku.
SELAMATKAN RAKYAT BURMA DARI BENCANA ALAM TUNDA PELAKSANAAN REFERENDUM
Tgl terbit: Jumat, 09 Mei 2008
Badai tropis Nargis yang dahsyat telah menewaskan 22.000 orang lebih, DI Burma beberapa hari lalu. Bahkan pemerintah Amerika Serikat memperkirakan jumlah korban bisa mencapai 100.000 orang. Meskipun demikian, tampaknya junta militer yang berkuasa tetap akan mengadakan referendum. Diberitakan junta hanya menunda pelaksanaan referendum di 47 kota.
Peran Kejaksaan dipertanyakan dalam penyelesaian kasus HAM.
Tgl terbit: Rabu, 07 Mei 2008
Peran Kejaksaan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat dipertanyakan secara serius oleh Komite CAT ,hal ini berkaitan pengembalian kasus terutama berkaitan dengan kasus penyiksaan. Disamping itu prosedur untuk menyelelesaikan kasus, apakah menjamin proses dan keadilan berjalan dengan baik. Terutama dalam konteks sulitnya komnas HAM memanggil para Jenderal.
WALHI dan Kontras: Tindak Tegas Pelaku Penembakan Para Petani Bojonegoro
Tgl terbit: Sabtu, 03 Mei 2008
Jakarta, 3 Mei 2008- WALHI/Friends of The Earth Indonesia dan Kontras serukan kepada aparat berwenang untuk menindak tegas pelaku penembakan secara brutal oleh Polisi Hutan PT Perhutani sungai Alas Sekidang, Sinderan Mbareng, Kecamatan Sugih Waras, Bojonegoro, Jawa Timur, yang menewaskan dua orang petani dan menciderai 30 petani lainnya ketika sedang mencari rencek (ranting dan patahan kayu untuk kayu bakar), pada Rabu, 23 April 2008.
Penyiksaan masih menjadi bagian dari praktek aparat di Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 29 April 2008
Komite Anti Penyiksaan PBB pada tanggal 6 Mei mendatang akan membahas laporan Pemerintah RI mengenai pelaksanaan Konvensi Anti Penyiksaan di Indonesia. Dalam laporannya Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia sudah mencoba melaksanakan Konvensi Anti Penyiksaan dengan sebaik-baiknya. Komite Anti Penyiksaan juga akan membahas laporan Komnas HAM dan laporan alternative Ngo.
PENYERANGAN TEMPAT IBADAH WARGA AHMADIYAH INDONESIA
Tgl terbit: Selasa, 29 April 2008
Kami menyatakan kian prihatin atas terjadinya kembali penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Sukabumi, Jawa Barat. Seperti diketahui penyerangan terjadi pada Senin 28 April 2008, pukul 01.00 Wib dini hari, di mana sekelompok masa membakar Masjid Al-Furqon milik warga jemaah Ahmadiyah RW 02 desa Parakansalak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat. Selain membakar Masjid Al-Furqon, massa juga merusak tiga bangunan lain sekolah agama (madrasah) dan sebuah rumah milik seorang tokoh agama setempat (mubaligh) yang mengelola rumah ibadah setempat. Meski tak ada korban jiwa, penyerangan ini sama sekali tidak bisa ditoleransi dan pelakunya harus dapat ditemukan hingga ke aktor intelektualnya.
Peradilan Militer Harus Transparan dalam Persidangan Kasus Pembunuhan Man Robert oleh Dandim Solok
Tgl terbit: Selasa, 22 April 2008
Usman Robert alias Man Robert (41) warga Solok, Sumatera Barat ditemukan tewas dengan kondisi tubuh yang mengenaskan, terapung di danau Singakarak pada Mei 2007 lalu. Tewasnya Man Robert ini diduga akibat perilaku arogan dan tanpa prikemanusiaan yang dilakukan oleh Komandan Kodim (Dandim) Solok Letkol Inf Untung Siswanto bersama 5 orang anggota Intel Kodim. Sebelum dibunuh, Man Robert terlebih dahulu diculik dan disiksa di Markas Kodim Solok. Terhadap kasus tersebut Kontras Sumatera Utara mendesak pengadilan militer untuk menyelenggarakan sidang pengadilan secara transparan tanpa ada fakta yang ditutup-tutupi.
FREE TIBET: No Human Rights, No Olympics FREE TIBET: No Human Rights, No Olympics
Tgl terbit: Selasa, 22 April 2008
Hari ini tanggal 22 April 2008, pemerintah Indonesia secara resmi menyambut dan mengarak Obor Olimpiade. Kami sangat menghargai upaya pemerintah kita menyambut obor tersebut, namun kami memiliki sikap yang berbeda terhadap simbol pesta olah raga dunia itu. Sebab sampai detik ini, penguasa China masih mengingkari janjinya untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusianya menjelang Olimpiade. Rakyat Tibet masih menghadapi penindasan dari rejim komunis China. Bahkan Obor Olimpiade dipaksakan akan melewati wilayah Tibet yang itu berarti tidak mengindahkan perasaan rakyat di sana.
Penangkapan para aktivis untuk aksi Tibet Penangkapan para aktivis untuk aksi Tibet
Tgl terbit: Selasa, 22 April 2008
Kami, Masyarakat Indonesia untuk Tibet sangat menyesalkan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan di lapangan terhadap beberapa peserta aksi damai "Free Tibet, No Human Rights, No Olympics" di pintu Gerbang Senayan pukul 10.00 pagi tadi. Aksi penangkapan dimulai ketika salah satu dari peserta aksi, Sdr. Nino menyanyikan sebuah lagu. Tiba-tiba angota polisi dengan memakai helm hitam yang diduga dari PPRM (Pasukan Pengendali Rusuh Massa) mencoba mencopot/menurunkan 2 buah banner yang dipasang di pagar gerbang utama GBK. Seketika itu, Sdr. Abdul Haris, Gatot, Adam (tiga-tiganya dari LBH Jakarta) dan Sdr. Awal (Kp. Pilar) mendatangi para polisi PPRM
Surat Terbuka: Tanggapan pengembalian berkas penyelidikan komnas ham
Tgl terbit: Kamis, 17 April 2008
Melalui surat ini kami menyampaikan kekecewaan kami atas pengembalian berkas penyelidikan kasus-kasus masa lalu, yaitu Trisakti Semanggi I dan II, kasus Mei 1998, kasus penculikan aktivis 1997/1998 dan kasus Wasior Wamena ke Komnas HAM. Pengembalian berkas ini melukai harapan kami di tengah munculnya inisiatif maupun komitmen politik dari berbagai institusi negara bagi proses penegakan HAM.
Surat Terbuka: Tanggapan pengembalian berkas penyelidikan komnas ham
Tgl terbit: Kamis, 17 April 2008
Melalui surat ini kami menyampaikan kekecewaan kami atas pengembalian berkas penyelidikan kasus-kasus masa lalu, yaitu Trisakti Semanggi I dan II, kasus Mei 1998, kasus penculikan aktivis 1997/1998 dan kasus Wasior Wamena ke Komnas HAM. Pengembalian berkas ini melukai harapan kami di tengah munculnya inisiatif maupun komitmen politik dari berbagai institusi negara bagi proses penegakan HAM.
Rekomendasi dewan HAM-UPR
Impunitas dan Perlindungan HRD jadi sorotan tajam

Tgl terbit: Selasa, 15 April 2008
Dewan HAM - UPR menaruh perhatian serius terhadap masalah Impunitas dan perlindungan HRD (human rights defender) di Indonesia. Kedua masalah tersebut, menjadi bagian utama dalam rekomendasi hasil sidang dewan HAM - UPR pada tanggal 9 April 2008.
Surat Terbuka:
Tentang Proses Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Anggota POMDAM Iskandar Muda Di Lhong Raya

Tgl terbit: Senin, 14 April 2008
Bahwa pada tanggal 29 Maret 2008 telah terjadi penembakan terhadap anggota Polisi Militer (POMDAM) Iskandar Muda di Lhong Raya Aceh Besar pukul 01.00 Wib yang bernama Sersan Ujang Ardiansyah (29 Tahun). Bahwa pada saat penembakan tersebut korban berada dalam satu mobil dengan 3 orang temannya yaitu Aduen, Mulyadi alias Rambong, dan Praka Gordon (anggota POMDAM Iskandar Muda). Bahwa setelah penembakan tersebut saksi Mulyadi alias Rambong melarikan diri dan belum diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang. Bahwa saksi Adun yang berada di dalam mobil tersebut langsung dibawa oleh TNI dan ditahan di tahanan POMDAM IM untuk dilakukan pemeriksaan awal.
Penuntasan Kasus Munir :
INDRA SETIAWAN SAKSI UNTUK TERSANGKA BARU

Tgl terbit: Senin, 14 April 2008
Hari ini masa penahanan terpidana pembunuhan Berencana kasus Munir Indra Setiawan habis dan dini hari tadi dibebaskan dari tahanan Mabes Polri. Indra sebelumnya telah menjalani 18 bulan penjara sesuai amar putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam konteks ini, Indra Setiawan bebas karena masa hukumannya habis dan tidak melakukan upaya hukum. Oleh karenanya keputusan terhadap Indra Setiawan merupakan keputusan yang sudah inkraacht atau keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Poltabes Medan Abaikan Penegakan Hukum Dalam Mengusut Kasus Penembakan Dan Pembunuhan Terhadap Pengacara Adi,SH
Tgl terbit: Senin, 07 April 2008
Kontras Sumatera Utara menyayangkan lambannya kinerja Poltabes Medan dalam mengusut kasus pembunuhan terhadap Adi, SH pengacara yang tewas ditembak di Jalan Sei Deli pada 18 Juni 2005. Meski kasus ini telah terjadi 3 tahun lalu, namun sampai hari ini, kasus penembakan dan pembunuhan ini belum juga mampu dituntaskan oleh aparat kepolisian. Tidak itu saja, Parlindungan HC Tamba, SH rekan kerja korban dijebak oleh 2 orang yang mengaku sebagai polisi di kawasan Medan Baru dengan alasan kepemilikian narkoba. Penjebakan ini diduga masih berkaitan dengan misteri kematian Adi, SH.
"Masa Rentan dalam Medio penundaan"
Fakta Peristiwa harus jujur ditulis, tanpa pengurangan apapaun

Tgl terbit: Sabtu, 05 April 2008
Tantangan hasil final KKP adalah pengungkapan kebenaran atas kejahatan kemanusian yang terjadi yang juga ditunjukkan dengan tercatatnya pelaku dan pelaku yang paling bertanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsi termasuk Jenderal Wiranto. Fakta atas kejahatan tersebut tidak dapat dikompromikan , namun dicatat sebagai peristiwa tanpa pengurangan apapaun.
UPR : Penyelesaian Kasus dan reformasi Institusi Negara.
Tgl terbit: Jumat, 04 April 2008
Pengembalian berkas kasus oleh kejaksaan, kekerasan kendari dan sikap Menhan terhadap pemanggilan petinggi TNI oleh Komnas dan perkembangn kasus Cak Munir adalah situasi HAK ASASI MANUSIA yang menjadi salah satu agenda HAK ASASI MANUSIA Indonesia yang akan di bawa dalam sidang dan Lobby UPR yang akan diselenggarakan tgl 9 April 2008, dan pengambilan kesimpulan tgl 11 April 2008, di Geneva. Harapan terhadap Dewan HAK ASASI MANUSIA PBB dan masyarakat Internasional adalah untuk memberikan desakan terhadap Pemerintah Indonesia agar memenuhi standar Hukum HAK ASASI MANUSIA Internasional, baik penyelesaian kasus HAK ASASI MANUSIA maupun mekanisme kerja Intitusi Negara.
Film Fitna Salah Gunakan Kebebasan
Tgl terbit: Selasa, 01 April 2008
Kami sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyesalkan dan mengutuk keras penayangan film Fitna sebagaimana yang sempat ditayangkan pada situs www.liveleak.com maupun www.youtube.com. Film yang dibuat oleh Greert Wilders ini mengeneralisir bahwa tindakan terorisme adalah bagian dari keyakinan seorang muslim dan mendiskreditkan Al Quran. Penyebaran kebencian semacam ini sebelumnya juga muncul pada kartun Nabi Muhammad di Denmark tahun 2005 dan 2008.
IN CHINA; NO HUMAN RIGHTS! NO OLYMPIC! IN CHINA; NO HUMAN RIGHTS! NO OLYMPIC!
Tgl terbit: Senin, 31 Maret 2008
Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia telah menyatakan dengan tegas bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Kesemuanya dikaruniai akal dan hati nurani dan menginginkan pergaulan satu sama lain dalam persaudaraan. Oleh karena itu, tidak diperkenankan adanya perlakuaan kejam dan penyiksaan terhadap dan penghinaan terhadap setiap orang. (Pasal 1 dan Pasal 5) Namun demikian kekerasan yang dilakukan Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) di Tibet saat sekarang jelas menyimpangi prinsip-prinsip kemanusiaan yang diatur dalam DUHAM.
Terhadap Aksi Kekerasan dan Premanisme yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian kepada Gerakan Pro Demokrasi dan HAM di Kendari - Sultra
Tgl terbit: Jumat, 28 Maret 2008
Tindakan repressif, kembali diperlihatkan oleh aparat Kepolisian, didalam menghadapi aksi yang dilakukan oleh kelompok pro demokrasi di Indonesia. Pada tanggal 27 Maret 2008, aparat kepolisian dari Polresta Kendari melakukan tindakan brutal kepada mahasiswa, yang melakukan unjuk rasa mengecam tindakan premanisme yang dilakukan oleh Walikota Kendari terhadap Pedagang Kaki Lima, Petani, Nelayan, Buruh, Miskin Kota dan Aktifis pro Demokrasi dan HAM di Kendari yang mengakibatkan sedikitnya 8 orang Mahasiswa ditangkap di Mapolresta Kendari dan 30 orang mengalami luka-luka dan dibawa ke RS.
Himbauan Obstruction of Justice Menteri Pertahanan
Tgl terbit: Selasa, 18 Maret 2008
Kesepakatan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dengan bekas Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto serta Kabainkum yang menghimbau agar para purnawirawan tidak memenuhi panggilan Komnas HAM merupakan cerminan dukungan pemerintah secara resmi terhadap pelanggengan praktik impunitas di Indonesia.
"LAPORAN AKHIR KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN HARUS INDEPENDEN DAN IMPARSIAL"
Tgl terbit: Selasa, 18 Maret 2008
Kami, masyarakat sipil dan kelompok korban, baik di Indonesia maupun Timor-Leste meminta Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI-RDTL tidak memanipulasi kebenaran yang telah diakui oleh berbagai dokumen resmi; KPP-HAM Timor Timur, Pengadilan Adhoc di Jakarta, Pengadilan Kejahatan Berat di Dili, dan CAVR. Selain itu KKP harus berpihak pada korban pelanggaran berat HAM akibat kekerasan yang terjadi di Timor Leste.
PARLEMEN UNI EROPA DUKUNG INDONESIA TUNTASKAN KASUS MUNIR
Tgl terbit: Senin, 17 Maret 2008
Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) menyampaikan bahwa pada tanggal 13 Maret yang lalu sebanyak 412 anggota Parlemen Uni Eropa mengadopsi sebuah Deklarasi Tertulis (Written Declaration) tentang pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Dengan ini berarti Deklarasi itu menjadi sebuah sikap resmi dari Parlemen Eropa.
Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Warga Tibet:
Hentikan pembantaian manusia di tibet!

Tgl terbit: Senin, 17 Maret 2008
Kami yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Warga Tibet (SOMASI TIBET) menyesalkan aksi pembantaian massal di lapangan Tiananmen, dan kasus-kasus lainnya seperti pelarangan terhadap kelompok minoritas Kristiani, muslim Uyghur, dan Falun Gong oleh pemerintah China. Kini warga Tibet yang merindukan kemerdekaan kembali di tekan dibawah todongan senjata pemerintahan Republik Rakyat China. Sebanyak 80 demonstrans dilaporkan terbunuh, biksu-biksu dan warga lainnya hidup dalam ketakutan.
"Segera Copot Keimas Yahya Rahman dari Jabatan Jampidsus"
Tgl terbit: Jumat, 14 Maret 2008
KontraS dan Keluarga Korban Pelanggaran berat HAM mendesak Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk segera mencopot Keimas Yahya Rahman dari jabatannya sebagai Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Keengganan dan perilaku tindak bertanggung jawab, serta kegagalan dalam kerja pengungkapan kasus-kasus Pelanggaran berat HAM dan kasus BLBI merupakan bukti ketidak layakan seorang Keimas Yahya Rahman untuk menjadi Jampidsus.
"Seleksi Hakim Konstitusi Versi MA, Tidak Partisipatif dan tidak transparan"
Tgl terbit: Senin, 10 Maret 2008
Dalam waktu dekat ini salah satu Hakim Konstitusi yang berasal dari MA akan memasuki masa pensiun (M.Laica Marzuki, pensiun 5 Mei). Diluar gaung proses seleksi di DPR yang baru saja berakhir dan gonjang-ganjing isu proses seleksi yang sedang berlangsung di Dewan Pertimbangan Presiden, MA ternyata dikabarkan telah juga melakukan proses seleksi terhadap calon Hakim Konstitusi yang akan maju sebagai pilihan lembaga yudikatif tersebut, tentu saja proses tersebut, sebagaimana proses-proses sebelumnya, dilakukan secara tertutup
"Seleksi Hakim Konstitusi Versi DPR, Tidak Partisipatif dan Penuh Ketidakjelasan"
Tgl terbit: Senin, 10 Maret 2008
Dapat dipastikan bahwa seleksi hakim konstitusi yang dilakukan DPR, akan diselenggarakan pada hari Selasa-Jum'at, 11-14 Maret 2008 dengan agenda fit and proper test calon hakim konstitusi. Dapat diketahui pula calon hakim konstitusi yang akan mengikuti fit and proper test tersebut, berjumlah 18 orang yang berasal dari usulan fraksi-fraksi di DPR maupun yang mendaftar secara perseorangan. Dua (2) diantaranya adalah hakim konstitusi yang sekarang masih bertugas, yakni Jimly Asshiddiqie dan Harjono.
Peristiwa Penyerangan & Pembakaran di Atu Lintang, Aceh Tengah
Pembiaran Konflik Horizontal Ancam Perdamaian

Tgl terbit: Senin, 03 Maret 2008
Kami menanggap peristiwa penyerangan, pembunuhan dan pembakaran anggota dan kantor KPA di Atu Lintang, Kab. Aceh Tengah yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2008 merupakan ekses dari pembiaran konflik horizontal yang telah berlangsung lama di Aceh Tengah. Peristiwa tersebut telah mengakibatkan 6 anggota KPA tewas dengan terlebih dulu disiksa dan 1 unit kantor KPA dibakar yang dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata parang dan wajahnya ditutup sebo.
Kasus Bentrok Sipil di Atu Lintang Mengancam Perdamaian Aceh
Tgl terbit: Senin, 03 Maret 2008
Kami prihatin atas terjadinya insiden kekerasan yang terjadi di Atu Lintang, Aceh Tengah pada tanggal 29 Februari dan 1 Maret 2008. Peristiwa ini mengakibatkan terbunuhnya lima orang, 1 orang saat ini kritis dalam perawatan. Ke-enam orang korban diidentifikasi sebagai anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah Linge. Insiden ini juga terus berlanjut dengan pembakaran kantor KPA di Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah
Solidaritas Kaum Muda untuk Korban Lapindo:
TINJAU ULANG KEPUTUSAN DPR

Tgl terbit: Selasa, 26 Februari 2008
Solidaritas Kaum Muda untuk Korban Lapindo menilai bahwa Laporan Tim Pengawas dan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (P2LS) DPR yang menyimpulkan bahwa semburan lumpur Lapindo merupakan bencana alam sungguh merupakan hal yang sulit diterima akal sehat. Kami juga menyesalkan tak jelasnya sikap dan keputusan DPR dalam sidang 19 Februari lalu, apakah menerima atau menolak laporan tersebut, atau melanjutkan interpelasi seperti banyak disitir media massa. Dalam hal ini, Kami kembali mengingatkan DPR akan dua hal yang amat penting.
Premanisme TNI di Langkat, Bukti Mandegnya Reformasi Sektor Keamanan
Tgl terbit: Senin, 25 Februari 2008
KontraS Sumatera Utara mengecam keras tindakan aparat TNI yang menganiaya dua orang warga di Sei Lepan Kabupaten Langkat pada hari Sabtu (23/2) lalu. Tindakan premanisme enam orang aparat TNI ini semakin menegaskan bagaimana bobroknya mental anggota TNI yang kita miliki saat ini. Kejadian bermula saat penyelenggara pesta pernikahan Abdul Majid (72) menegur anggota TNI yang sedang bernyanyi di atas pentas hiburan (keyboard) agar segera menghentikan pertunjukan karena sudah larut malam.
Tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi yang Menggugurkan Kata-kata "dugaan" pada Penjelasan Pasal 43 ayat 2 dalam UU Nomor 26 tahun 2006 Tentang Pengadilan HAM
Tgl terbit: Kamis, 21 Februari 2008
Kami menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia atas permohonan uji materil terhadap pasal dan penjelasan pasal 43 (2) UU No 26 tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diajukan oleh Eurico Guterres terpidana kasus pelanggaran berat HAM di Timor Timur (1999). Keputusan ini harus dilihat secara positif untuk mendorong Kejaksaan Agung segera melakukan penyidikan kasus-kasus Pelanggaran Berat HAM dimasa lalu.
TNI HARUS TUNDUK PADA SUPERMASI HUKUM SIPIL
Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2008
Sebagai bagian dari reformasi sektor keamanan (security sector reform), reformasi peradilan militer juga menjadi bagian dari upaya penataan ulang kembali fungsi, struktur dan kultur institusi penanggung jawab keamanan yang sesuai dengan tata nilai demokrasi dan HAM. Mengingat dominasi militer di Indonesia yang tertanam begitu lama menempatkan militer (TNI) melalui peradilan militer
DPR RI HARUS BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENUNDAAN PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU
Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2008
Tahun ini (2008) reformasi memasuki umur 10 tahun. Namun sayangnya kasus-kasus Pelanggaran berat HAM yang terjadi disekitar masa awal reformasi tidak terselesaikan hingga saat ini. Salah satu penyebabnya adalah politik prosedural dan pragmatisme DPR.
SEGERA SIDIK MUCHDI PR!
Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2008
Berakhirnya sidang eks Dirut Garuda, Indra Setiawan (11/2) dan Secretary Chief of Pilot, Rohainil Aini (12/2) dalam konspirasi pembunuhan berencana terhadap Munir di PN Jakarta Pusat serta putusan PK terhadap Pollycarpus (25/1) menjadi titik awal penyidikan kepolisian ke struktur konspirasi yang lebih tinggi.
Aparat Polri Melakukan Pelanggaran Hukum
Tgl terbit: Kamis, 14 Februari 2008
KontraS Sumatera Utara mengecam keras penyiksaan yang dilakukan aparat Poltabes Medan terhadap Irwan (tersangka yang diduga membunuh seorang gadis bernama Wati) di Helvetia pada akhir Desember 2007 lalu. Serta penyiksaan yang dialami oleh Eko (23) dan Amat yang diduga melakukan pencurian kabel.
SURAT TERBUKA:
Protes atas Keterlambatan Seleksi Anggota LPSK

Tgl terbit: Kamis, 14 Februari 2008
Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sejak 2006 yang telah diundangkan sejak 11 Agustus 2006, namun pada kenyataannya implementasi perlindungan saksi dan korban masih jauh dari harapan. Kami melihat bahwa fenomena saksi/pelapor yang mendapatkan ancaman, intimidasi, dikriminalisasi, masih banyak ditemui
SURAT TERBUKA:
Menentang Pemberian Bonus Oleh Pemkab dan DPRK Aceh Barat Kepada Aparat Keamanan

Tgl terbit: Rabu, 13 Februari 2008
Dengan ini kami dari KontraS Aceh, GeRAK Aceh dan LBH Banda Aceh menyatakan menentang keras kebijakan Bupati dan DPRK Aceh Barat sehubungan dengan tindakan Bupati dan DPRK Aceh Barat yang telah memberikan bonus berupa uang sebesar Rp. 40 juta kepada aparat kepolisian dan TNI di Aceh Barat sebagai bentuk apresiasi karena telah berhasil menangkap pelaku perampokan bersenjata api yang terjadi pada tanggal 6 Februari 2008 di Desa Putim
Menentang Pemberian Bonus Kepada Aparat Keamanan di Aceh Barat
Tgl terbit: Selasa, 12 Februari 2008
Kami menyatakan apresiasi kepada aparat Kepolisian Aceh Barat yang telah berhasil menangkap pelaku perampokan bersenjata api yang terjadi pada tanggal 06 Februari 2008 di Desa Putim, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat.
Rencana Bantuan Militer AS kepada Militer Indonesia
Tgl terbit: Jumat, 08 Februari 2008
Kami mempertanyakan kembali komitmen politik pemerintah Amerika Serikat terhadap Reformasi Sektor Keamanan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, terkait dengan permintaan Presiden George W. Bush untuk meningkatkan Anggara Bantuan Bilateral tahun 2009 menjadi 186 Juta Dolar dimana 16 juta Dolar diperuntukkan untuk pembiayaan militer Indonesia. (Jakarta Post, 4 Februari 2008).
Sembilan Belas Tahun Peristiwa Talangsari (1989);
Saatnya Penuhi Hak Korban, Bukan Memaafkan Pelaku!

Tgl terbit: Selasa, 05 Februari 2008
Tangal 6-7 Februari 2008 ini tepat 19 tahun peristiwa Talangsari Lampung. Hingga kini belum ada jaminan hak-hak korban akan dipenuhi oleh pemerintah. Bahkan psikologi korban Talangsari harus dihadap-hadapkan dengan wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto oleh Pemerintah.
Bentrok TNI-POLRI Cerminan Stagnasi Reformasi Sektor Kemanan (RSK)
Tgl terbit: Senin, 04 Februari 2008
KontraS Sumatera Utara sangat menyesalkan bentrokan yang terjadi antara TNI dan Polri di Masohi, Maluku Tengah pada hari Sabtu (2/2). Bentrokan ini tidak hanya mengakibatkan 2 orang anggota Polri dan satu orang anggota TNI tewas dan rusaknya fasilitas negara. Namun yang lebih disayangkan adalah lumpuhnya perekonomian di Masohi akibat trauma masyarakat setempat paska kejadian ini. Kejadian yang hampir sama juga terjadi satu hari setelahnya, Minggu (3/2) di sebuah tempat hiburan, Bangka Belitung.
"Seleksi Hakim MK Sebaiknya Dilakukan Secara Bertahap"
Tgl terbit: Senin, 04 Februari 2008
Sebagaimana diketahui bersama, 3 orang hakim konstitusi akan mendekati usia pensiun. Mereka adalah Achmad Roestandi yang akan pensiun pada bulan Maret, serta Laica Marzuki pensiun pada bulan April dan Soedarsono yang akan pensiun pada bulan Juni. Disamping itu, pada bulan Agustus 2008 para hakim konstitusi akan berakhir masa jabatan 5 tahun pertama, dan mengharuskan pemilihan kembali seluruh hakim MK.
Kematian Soeharto Harus Menjadi Momentum Pemerintah Untuk Terus Menuntaskan Pelanggaran Berat HAM.
Tgl terbit: Minggu, 27 Januari 2008
Atas meninggalnya Soeharto, kami menyampaikan belasungkawa pada keluarga. Namun begitu, Pemerintah dan Bangsa Indonesia harus jalan terus. Indonesia harus menyelesaikan warisan masa lalu dari Pemerintahan Soeharto. Kita tak bisa melupakan masa lalu. Kita harus terus mengingat dan secara bersama menyelesaikan berbagai warisan masa lalu itu secara bermartabat, yaitu lewat proses hukum dan keadilan yang layak.
Konspirasi Pembunuhan Munir
SEGERA USUT PERAN MUCHDI PR DAN HENDROPRIONO

Tgl terbit: Sabtu, 26 Januari 2008
Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) kembali mendesak Pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk segera menangkap eks Deputi V BIN Muchdi Pr dan mengusut peran tersangka lainnya menyusul putusan Mahkamah Agung pada 25 Januari 2008, kemarin. Mahkamah Agung (MA) menerima Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Jaksa Agung dan dengan demikian putusan ini menganulir putusan MA terdahulu yang hanya menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara bagi Polly atas penggunaan surat palsu
20 years in Prison for Pollycarpus
Tgl terbit: Jumat, 25 Januari 2008
This afternoon, the Supreme Court sentenced Pollycarpus to 20 years in prison because for his culpability in Munir's murder. This decision (No. 109/PK/PID/2007) was made by five judges without a dissenting opinion. Bagir Manan was chairman and the other members of the bench consisted of Djoko Sarwoko, Haripin Tumpa, Djoko Sarwoko, Parman Suparman, and Paulus E. Lotulung.
Penyiksaan 3 Pegawai Kajati Aceh Kepolisian Harus Bersih dari Penyiksaan
Tgl terbit: Selasa, 22 Januari 2008
Penyiksaan yang dilakukan aparat polisi Poltabes Banda Aceh terhadap 3 pegawai kantor Kejati (Kejaksaan Tinggi) Aceh pada tanggal 19 Januari 2007 sekitar pukul 23.30 WIB sangat memperihatinkan. Ke-3 pegawai Kejati tersebut adalah Agus Dewi (staf intelijen), Fauzi Fuadi dan Susanto (staf Pidsus). Ironisnya, penyiksaan dengan cara pemukulan tersebut terjadi di ruang Reskrim kantor Poltabes Banda Aceh dan menurut keterangan korban penyiksaan berlangsung sekitar 30 menit. Penyiksaan tersebut mengakibatkan Agus Dewi mengalami luka di pelipis kanan dan kepala
DPR HARUS DESAK PEMERINTAH BENTUK KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH
Tgl terbit: Selasa, 22 Januari 2008
KAMI DARI SEJUMLAH ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL YANG PEDULI DENGAN PENEGAKAN HAM DI ACEH MENDESAK DPR AGAR SEGERA PEMERINTAH MENGKONKRITKAN AGENDA PENUNTASAN PENEGAKAN HAM DI ACEH. HAL INI MERUPAKAN MANDAT YURIDIS DARI UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2006.
KASUS MUNIR: Muchdi PR Patut Dijadikan Tersangka
Tgl terbit: Kamis, 17 Januari 2008
Dalam persidangan yang berlangsung pada tanggal 15 Januari 2008, terungkap fakta yang amat penting yaitu hubungan “saling kenal” antara Pollycarpus dengan Muchdi PR yang ketika itu menjabat Deputi V BIN. Fakta ini berasal dari keterangan saksi bernama Budi Santoso, mantan anggota militer yang berstatus agen madya BIN sejak 2006 & menjabat sebagai Direktur 5.1 bidang supporting unit di Direktorat V.
Pasca Meninggalnya Husaini Mempertanyakan Keabsahan Analisa Dokter dan Polisi
Tgl terbit: Selasa, 15 Januari 2008
KontraS Aceh mempertanyakan keabsahan hasil analisa dokter dan pernyataan polisi yang menyatakan bahwa Husaini meninggal karena mengalami sakit paru-paru. Ini bertolak belakang dengan kesaksian keluarga dan warga yang turut mengurus jasad Husaini sebelum dikebumikan, dimana pada jasadnya ditemukan beberapa bekas penyiksaan. KontraS Aceh juga memiliki rekaman audio visual jasad Husaini
Keadilan Korban Harus Dikedepankan
Tgl terbit: Selasa, 15 Januari 2008
Kami dari Keluarga Korban Peristiwa Tanjung Priok 1984, Talangsari Lampung 1989, Mei 1998, penembakan mahasiswa Trisakti 1998, penembakan mahasiswa Semanggi 1998-1999, penculikan aktivis pro demokrasi 1997/1998 peristiwa 1965 menyatakan turut prihatin dengan kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto.
Doa Untuk Suharto;
Kebenaran dan Keadilan Untuk Soeharto dan korban Pelanggaran HAM

Tgl terbit: Jumat, 11 Januari 2008
Sepekan sudah Soeharto menjalani perawatan intensif di RSPP, kami korban pelanggaran HAM yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSSK) menyadari betapa kesakitan mendera Soeharto, untuk itu atas nama asa kemanusiaan, kami mendoakan semoga Soeharto bisa disembuhkan segera. Namun dalam situasi duka Soeharto dan keluarga, kami amat menyayangkan, ada begitu banyak pihak memberi pernyataan dengan mengatasnamakan "Kemanusiaan"
Proyeksi Reformasi Sektor Keamanan 2008
Tgl terbit: Selasa, 08 Januari 2008
Reformasi sektor keamanan di Indonesia telah memasuki satu dasawarsa. Namun dalam masa itu kita belum melihat terjadinya perubahan signifikan di tingkat legislasi, institusi dan perilaku aktor-aktor di sektor keamanan. Secara umum, sampai 2007 Otoritas Politik Sipil terkesan “cari aman” dalam membina relasi dan penataan sektor keamanan. Konsekwensinya kebijakan sektor keamanan berhenti pada pembentukan aturan semata-mata.
Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (GEMAS)
Tgl terbit: Selasa, 08 Januari 2008
Setiap Jenderal Besar (purn) Suharto masuk rumah sakit, sebagaimana yang terjadi tanggal 4 Januari 2008, maka para pendukung Orde Baru selalu mengeluarkan tuntutan agar nama Suharto dicuci bersih, dari semua tuntutan atas kejahatan yang dilakukannya selama berkuasa selama 32 tahun.
8 Staf LBH Hadiri Sidang Lanjutan Pemba caan Putusan Sela
Tgl terbit: Selasa, 08 Januari 2008
Pengadilan Negeri Langsa akan kembali melanjutkan persidangan terhadap 8 staf LBH Banda Aceh pada tanggal 9 Januari 2008 di Kota Langsa dengan agenda pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Persidangan tersebut terkait perkara Tindak Pidana Menyiarkan, Mempertontonkan, atau Menempelkan Tulisan yang isinya Menghasut di Muka Umum dengan Lisan atau Tulisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 160 Jo 161 Jo 55 Jo 56 KUHPidana.
Kekerasan Meningkat, Kontrol Perdamaian Melemah
Tgl terbit: Senin, 07 Januari 2008
KontraS Aceh mencatat sepanjang tahun 2007 telah terjadi peningkatan angka kekerasan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 51 kasus tindak kekerasan. Diantaranya 12 kasus diduga kuat dilakukan oleh anggota polisi, 4 kasus diduga kuat dilakukan oleh anggota TNI, 2 kasus diduga kuat dilakukan oleh mantan GAM dan 33 kasus tidak teridentifikasi pelakunya. Dengan jumlah korban jiwa keseluruhan sebanyak 79 orang, yaitu 10 korban pembunuhan, 9 korban penembakan yang tidak mengakibatkan kematian dan 60 korban penyiksaan
MENJAGA KEBEBASAN BERAGAMA-BERKEYAKINAN :
MENYELAMATKANMARTABATBANGSA

Tgl terbit: Senin, 07 Januari 2008
Tahun 2007 berakhir dengan catatan kelam dan duka mendalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekerasan atas nama agama merebak tanpa penyelesaian berarti. Televisi menayangkan secara gegap gempita mesjid dan rumah komunitas Ahmadiyah dibakar sekelompok orang sementara polisi bersiaga tanpa berbuat banyak. Kelompok AI-Qiyadah digelandang ke kantor polisi : ditobatkan dan sebagian dikriminalisasi. Lia Eden menjalani 2 tahun penjara demi keyakinannya.
Benang Merah yang terurai
Mendesak kerja serius penegak Hukum

Tgl terbit: Jumat, 04 Januari 2008
Keseriusan Kejaksaan dan pengadilan khususnya MA (Mahkamah Agung) untuk mengungkap kasus Pembunuhan Cak Munir di tahun 2008 menjadi cacatan penting kedepan. Hal ini sangat terkait dengan kerja yang telah dilakukan pada tahun 2007 kemarin. Kedua institusi tersebut menjadi tumpuan sejauh mana keseriusan untuk membuktikan bahwa di Indonesia Keadilan dapat dihadirkan dan pelaku kejahatan dapat dihukum
Penuntasan Kasus Munir:
BENANG MERAH YANG TERURAI MENDESAK KERJA SERIUS PENEGAK HUKUM

Tgl terbit: Jumat, 04 Januari 2008
Memasuki 2008, Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) menilai keseriusan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan Pengadilan khususnya Mahkamah Agung (MA) untuk mengungkap kasus konspirasi pembunuhan pejuang HAM, Munir mengendur. Sehingga beberapa perkembangan pengungkapan fakta yang cukup menjanjikan di tahun 2007 tereduksi.
Proyeksi Penegakan HAM 2008:
Ketidakmauan Penegakan HAM Berlanjut

Tgl terbit: Kamis, 03 Januari 2008
Koalisi Organisasi Non Pemerintah Hak-hak Asasi Manusia dan Korban Pelanggaran HAM yang terdiri dari Arus Pelangi, Demos, FSPI, HRWG, Imparsial, Kalyanamitra, LBH-APIK, Praxis, Jaringan Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (JSKK), INFID, Jaringan relawan Kemanusiaan (JRK), KontraS, Setara Institute, PBHI, Prakarsa, SHMI, Wahid Institute, YLBHI, bermaksud menyampaikan catatan

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org