Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
PENCARIAN DETAIL
Keyword:
Kanal:
Kasus :
Isu :
hak :
Aktor Pelaku :
Wilayah :
Periode: -


SIARAN PERS
Menampilkan 90 Hasil Pencarian
1 All

Peledakan Bom di Pasar Daging Maesa Palu
Tgl terbit: Sabtu, 31 Desember 2005

KontraS menyesalkan peledakan Bom yang terjadi di Palu pada Sabtu, 31 Desember 2005. Dalam catatan KontraS peledakan high-explosive ini telah merenggut 7 korban tewas dan 43 korban luka-luka. Peledakan ini adalah modus yang selalu terjadi di Sulawesi Tengah menjelang hari-hari besar, terutama di Poso dan Palu.

Jangan Mengulur Waktu
Lanjutkan Pengusutan Kasus Munir

Tgl terbit: Rabu, 28 Desember 2005

Pasca vonis terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto (PBP), yang diputuskan sebagai bagian dari konspirasi pembunuhan aktivis HAM Munir (20/12/05), tampaknya belum ada tanda-tanda keseriusan pemerint.ah, yakni Kepolisian RI untuk memulai penyidikan lebih lanjut terhadap para pelaku lainnya.

Menagih Janji Presiden SBY Tuntaskan Kasus Munir
Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2005

Melalui pernyataan ini, kami mempertanyakan keseriusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menangani kaus pembunuhan politik terhadap Munir Thalib paska berakhirnya TPF Kasus Munir. Pernyataan ini juga sekaligus menagih Presiden yang berjanji untuk mengadakan investigasi yang tuntas, menegakkan hukum secara objektif, dan tidak melindungi siapapun yang terlibat.

Paska TPF , Kasus Munir Bergerak Ke Titik Nol
Tgl terbit: Rabu, 14 Desember 2005

Paska TPF, kasus Munir bergerak mundur, ke titik nol. Apa yang terjadi setahun setelah TPF berakhir adalah berpulangnya keadaan ke titik semula: rasa keadilan yang dianiaya dan gelapnya prospek pengungkapan kasus.

Protes Keras
Tgl terbit: Jumat, 09 Desember 2005
Pertama-tama, hendak kami sampaikan, bahwa kami sangat menyayangkan terjadinya aksi kekerasan yang terjadi di Pulau Tambolongan, Kabupaten Selayar, pada Minggu (20/11). Dimana aksi kekerasan ini sendiri tekah mengakibatkan jatuhnya korban dipihak Masyarakat, Mudain (55).
Kasus Munir, Kapolri Tidak Jujur
Tgl terbit: Jumat, 09 Desember 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)menyayangkan pernyataan Kapolri Jenderal Sutanto yan menyatakan kesulitan penangkapan kasus Munir berkaitan dengan olah TKP yang bukan dilakukan oleh polisi (Tempo Interaktif, 9 Desember 2005). Pernyataan itu jelas bukan merupakan simplikasi dari polisi yang sampai saat ini tidak melakukan upya yang maksimal bagi penuntasan kasus Munir.

Kekerasan Militer di Jeneponto
Tgl terbit: Jumat, 02 Desember 2005

Komisi Untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam serangan kekerasan Batalyon 700 Raider terhadap warga sipil, puluhan rumah serta properti warga di Bandria Manurung, J eneponto, Selasa (29/11 ). Serangan itu mengakibatkan Brigadir Pol Syafrie terluka ketika berusaha menghentikan penyerangan. Ini jelas reaksi yang berlebihan dan tak bisa ditoleransi. Ini merupakan tindak pidana umum dan pelanggaran senus terhadap hak asasi manusia. Karena itu harus diselesaikan lewat pengadilan umum.

Kasus Munir Harus Dibongkar Sampai Tuntas
Tgl terbit: Kamis, 01 Desember 2005


Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan tetap tidak puas sampai aktor utama pembunuhan Munir diadili. Meskipun demikian, KontraS menghargai upaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telah berusaha keras membuktikan kesalahan terdakwa Pollycarpus dengan menuntut hukuman penjara seumur hidup.

Hentikan Penggusuran Dan Aksi Premanisme Pemkab Muna Terhadap Masyarakat Adat Kontu-Muna Sulawesi Te
Tgl terbit: Rabu, 30 November 2005

Jakarta-Sejak tanggal 29 November 2005 kemarin, Pemerintah Kabupaten Muna untuk yang kesekian kalinya melakukan penggusuran terhadap masyarakat adat Kontu-Muna dari tanah rakyat yang telah dikelola secara turun temurun, yang selama beberapa tahun ini diklaim oleh pemerintah sebagai kawasan hutan lindung.

Pemerintah Tidak Perlu Cekal Sidney Jones
Tgl terbit: Selasa, 29 November 2005
Kami, organisasi masyarakat sipil di Jakarta, mempertanyakan dilarangnya Sidney Jones masuk ke Indonesia secara sepihak. sebab secara resmi Sidney Jones masih memiliki izin tinggal dan izin kerja di Indonesia sejak Juli 2005 s/d Agustus 2006 atas tuduhan sebagai ancaman keamanan. Ini merupakan bentuk pengusiran dan tak pantas dilakukan dalam sebuah masyarakat demokratis. Karena itu pemerintah sebaiknya mencabut kembali.
Perlakuan Terhadap Suud Bukti Langgengnya Penyiksaan
Tgl terbit: Kamis, 24 November 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memprotes keras tindak aparat TNI yang memperlakukan Suud Rusli terpidana kasus pembunuhan bos PT Asaba secara tidak manusiawi. Tindakan ini mencerminkan rendahnya pemahaman aparat TNI akan hak asasi manusia.

Polri Segera Membongkar Jaringan Tim Bunga Poso
Tgl terbit: Senin, 21 November 2005

Kami menyambut baik proses investigasi Polri yang mengidentifikasi adanya kelompok terorganisir dari Jakarta dibalik aksi teror Poso dan Palu. Langkah ini penting agar tindakan konkrit untuk dapat membatasi dan menindak aktor utamanya ke meja hijau.  

Penyerangan Aktivis KontraS Terkait Pemeriksaan Muchdi PR Di Sidang Kasus Munir
Tgl terbit: Kamis, 17 November 2005

Pada tanggal 17 November 2005 di pelataran parkir gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terjadi aksi penyerangan secara fisik dan intimidasi terhadap aktivis KontraS oleh sekelompok massa sesaat sebelum Muchdi PR memberikan kesaksian. Serangan fisik tersebut berupa pemukulan, perusakan alat kampanye, pengeluaran kata-kata kasar, dan intimidasi terhadap ibu-ibu yang mengenakan kaos bergambar alm. Munir.

Aksi Kekerasan Di Poso Tidak Bisa Ditoleransi
Tgl terbit: Jumat, 11 November 2005

Hari ini (11/11) sekitar pukul 19.00-20.00 WIT terjadi lagi kekerasan. Di Poso Pesisir, serorang warga desa Saatu, bernama Topan Tompa (17) mengalami luka bacok di punggung hingga lenga hampir putus. Luka bacok dibaian punggung belakang diperkirakan 30x20 cm, di bagian kaki 10x15 cm, dibagian kiri kepala 15x5 cm. Korban saat ini berada di RSU Poso dalam keadaan kritis. Saat hampir bersamaan, di seorang Kepala Sekolah SMP 5 Poso ditembak di wilayah Poso Kota.

Penanganan Kasus Di Poso Jauh dari Harapan : Mendesak Pemerintah Bentuk Tim Peari Fakta Independen
Tgl terbit: Kamis, 10 November 2005

Melalui pernyataan ini, kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas memburuknya kondisi keamanan di Poso, Sulawesi Tengah. Lebih dari itu, Kami menilai langkah dan tindakan pemerintah menangani peristiwa kekerasan di Poso masih jauh dari harapan.

Menagih Janji Presiden SBY Membongkar Pembunuhan Munir
Tgl terbit: Rabu, 09 November 2005

Melalui pernyataan ini, kami kembali menagih janji Presiden SBY untuk mengungkap pelaku pembunuhan Munir. Kami mendukung upaya semua pihak mendorong pengungkapan kasus Munir, termasuk desakan dari Kongres AS baru-baru ini yang belum mendapat respon dari Presiden SBY.

Menyikapi Eskalasi Kekerasan Di Sulawesi Tengah
Tgl terbit: Senin, 31 Oktober 2005

Kami sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jakarta menyesalkan terjadinya peristiwa pembunuhan sadis terhadap tiga perempuan di warga sipil di Poso. Kami juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas seluruh rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi sebelumnya di Sulawesi Tengah. Setidaknya dalam sebulan terhakhir, peristiwa itu mencakup penembakan warga sipil sebulan lalu, penembakan aparat kepolisian (12/10), penindakan warga sipil (Madi) di Salena (25/10) yang disusul dengan isu kelompok Madi akan menyerang desa dan pasar induk tradisional di Palu, peledakan di bus Omega (26/10), serta pembunuhan tiga orang perempuan warga sipil (29/10) di Poso.

Cegah Tindakan Kekerasan dan Bias Berita tentang Kasus Salena
Tgl terbit: Jumat, 28 Oktober 2005

Pada tanggal 25 Oktober 2005, terjadi bentrok antara aparat Kepolisian dari Polsek Palu Barat degan sekelompok masyarakat adat dari Dusun Salena, Kelurahan Buluri, Palu, Sulawesi Tengah. Bentrokan tersebut menyebabkan tiga orang polisi dan seorang warga masyarakat meninggal.

Kontraterorisme : Fungsionalisasi Koter dan Revisi UU Antiteror
Tgl terbit: Rabu, 26 Oktober 2005

Kami mendesak Presiden SBY mengkaji ulang pernyataannya yang meminta pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Beberapa persoalan mendasar yang harus dijelaskan oleh SBY adalah apa yang dimaksud dengan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, lalu apakah Koter relevan dalam menanggulangi terorisme dan bagaimana konsekwensi yang diterima rakyat dengan adanya Koter.

Proyeksi HAM Tahun II SBY-JK: TAHUN YANG MERESAHKAN HAM
Tgl terbit: Selasa, 25 Oktober 2005
Komisi Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai kinerja pemerintah SBY tahun I untuk penegakan HAM perlu diperbaiki. Ini mengingat kemajuan di tahun I -berupa penyelesaian damai Aceh dan ratifikasi dua kovenan HAM PBB-tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan rumah SBY -JK yang belum selesai.
Pemerintah Tangani Bom Bali, Meresahkan
Tgl terbit: Kamis, 20 Oktober 2005

Melalui pernyataan ini, sekali lagi kami menyatakan prihatin atas peledakan bom di BALI 1 Oktober lalu. Tindakan itu adalah aksi teror yang keji, tidak bisa dibenarkan atas alasan apa pun, entah itu latarbelakang ideologi, agama, rasial, atau etnisitas. karena itu, kami meminta pemerintah lebih serius mengungkapnya, tanpa menimbulkan masalah baru.

Counter Terrirsm Menjadi Terror Baru Bagi BMI
Tgl terbit: Rabu, 19 Oktober 2005

Reaksi aparat Kepolisian da1am menangani aksi Terorims telah membawa ancaman terror terhadap Buruh Migran Indonesia, dan menambah catatan panjang kesengsaraan Pahlawan devisa. Ha1 ini terbukti Setelah Polisi Menangkap Djejen, fachrudin dan beberapa rekannya, terkait kemiripan wajah Djejen dengan Dr. Azhari.

TNI Masih Kebal Hukum
Tgl terbit: Rabu, 05 Oktober 2005

Setiap tahun, tanggal 5 Oktober selalu diperingati sebagai hari lahimya ABRI (kini TNI). Da1am setiap tahun itu pula, ref1eksi dan evaluasi atas pertumbuhan dirinya amat penting untuk dilakukan. Bukan hanya oleh TNI sendiri, tapi juga oleh otoritas sipil dan kalangan masyarakat sipil yang telah mendorong ABRI untuk direformasi paska Mei 1998.

Peledakan Bom Dibali 1 Oktober 2005
Tgl terbit: Senin, 03 Oktober 2005

Kami, sejumlah organisasi masyarakat sipil menyampaikan duka belasungkawa terhadap para korban dan keluarga rnereka dalam aksi peledakan bom yang terjadi di Bali, pada 1 Oktober lalu. Kami rnengutuk jaringan otak aksi peledakan tersebut. Aksi ini merupakan ancaman serius terhadap proses demokrasi yang tengah berjalan. Oleh karena itu, jangan sampai tidak ditangani secara tuntas.

Konvensi Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa
Tgl terbit: Rabu, 28 September 2005

KontraS dan organisasi korban orang hilang dari Asia dan Amerika Latin mengikuti pembahasan draft instrumen perlindungan orang hilang, 12 s/d 23 September 2005, di Jenewa. Pembahasan difasilitasi oleh Ambassador Bernard Kessedjian, Ketua Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa ( United Nations on Enforced Disappearance -UNWGEID), dihadiri sekitar 150 negara dari Amerika Latin, Eropa, Afrika, hingga Asia. Delegasi KontraS juga bertemu Makarim Wibisono, Indonesian Ambassador untuk PBB yang juga ketua sidang ke-61 Komisi HAM PBB.

DPR RI Kembali Ingkari Janji
Tgl terbit: Jumat, 23 September 2005

Enam tahun sudah Tragedi Semanggi II berlalu. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 September 1999. Akibat kepemimpinan Orde Baru yang otoriter selama 32 tahun (dari tahun 1966 s/d Mei 1998), di mana hal itu mengundang protes dan perlawanan dari warga masyarakat dan mahasiswa yang pro demokrasi. Meskipun ketika terjadi peristiwa Semanggi II telah berlangsung pergantian pimpinan rezim, namun kekuasaan otoriter masih eksis. Rezim otoriter telah dan selalu menggunakan aparat bersenjata sebagai alat untuk mempertahankan pengaruh kekuasaannya, dan mereka bertindak sangat represif dalam menghadapi aksi masyarakat sipil, sehingga tidak mustahil bila kemudian berjatuhan korban meninggal dari warga sipil yang tak bersenjata itu.

Kepolisian Harus Serius Memeriksa Aparat Hukum Bermasalah
Tgl terbit: Minggu, 18 September 2005

Kami dari FKMPL (Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan) dan Masyaratakat Bojong serta para pendamping: KontraS dan WALHI Jakarta, menyatakan keprihatinan kami yang mendalam sehubungan dengan buruknya integritas penegak hukum diwilayah Bogor, Jawa Barat. Hal ini terbukit dengan Hendra Ruhendra (Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Cibinong, Bogor) yang tertangkap membawa Narkoba dan Penyalahgunaan senjata api. Selain itu juga dugaan kekerasan terhadap Aiptu Pol. Wawan Setiawan (Kanit Intel Polsekta Bogor Utara) oleh Kapolwil Bogor, Bambang Waskito.

Evaluasi 1 Bulan Paska MoU Helsinki
Tgl terbit: Kamis, 15 September 2005

Demi Rakyat Aceh, Hentikan Menentang Perdamaian Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik terjadinya perubahan kondisi yang semakin kondusif di Aceh paska penandatanganan MoU Aceh Damai di Helsinki. Namun KontraS menyayangkan sikap beberapa politisi dan purnawirawan di Jakarta yang menunjukkan sikap penolakan terhadap perjanjian damai di Aceh.

Hasil Pengadilan HAM AD HOC Tanjung Priok
Tgl terbit: Senin, 12 September 2005

Upaya korban selama dua dasawarsa lebih (21 tahun) untuk mencari keadilan, secara gambling telah dihambat oleh pengadilan yang seharusya memberi keadilan itu sendiri. Adalah satu hal yang sangat menyedihkan bagi perangkat aparat penegak hukum dinegeri ini mulai dari KOMNAS HAM, Kejaksaan Agung dan Pengadilan HAM Tanjung Priok yang beberapa waktu lalu telah memposisikan dirinya sebagai mesin cuci politik dosa para pelaku pelanggar HAM dengan menghilangkan dan membebaskan mereka dari kewajiban dan tanggung jawab atas serangkaian kejahatan sistematis pada peristiwa Tanjung Priok.
Atas beberapa hal tersebut, kami menyatakan bahwa :

Putusan Bebas dalam Pengadilan HAM Abepura
Tgl terbit: Jumat, 09 September 2005

KONTRAS, PBHI, ELSAM, IMPARSIAL, DEMOS DAN HRWG menilai putusan Pengadilan HAM Abepura yang membebaskan Brigjen. Pol. Johny Wainal Usman dan Kombes Pol. Daud Sihombing kembali menunjukkan potret buruk penegakan HAM di Indonesia, dengan mengabaikan adanya pertanggungjawaban negara atas kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa negara tetap tidak beranjak dari pelanggengan rantai impunitas, setelah sebelumnya membebaskan hampir seluruh terdakwa pengadilan HAM Timor Timur dan Tanjung Priok, di tingkat pertama, banding maupun kasasi. Lebih jauh, putusan ini semakin menunjukkan bahwa negara telah dengan sengaja mengabaikan rasa keadilan korban-korban pelanggaran HAM dengan tidak memenuhi hak-haknya, berupa kebenaran, keadilan dan pumulihan.

Satu Tahun Kematian Munir
Tgl terbit: Rabu, 07 September 2005

(Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM, A/RES/53/144)

Melalui pernyataan ini kami yang berkumpul di Tugu Proklamasi ingin menggugah negara untuk menjadikan hari kematian Munir, 7 September, sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. Jikapun gugahan ini tidak didengarkan oleh negara, maka kita sebagai bagian masyarakat sipil, berani mengambil sikap untuk bersama-sama menetapkan hari ini, 7 September, sebagai Hari Pembela HAM di Indonesia!

Kasus Munir
Tgl terbit: Selasa, 30 Agustus 2005
"Semoga ini tidak menjadi persidangan sandiwara, dan semoga sidang ini dapat membuka siapa pihak-pihak dibalik pembunuhan"
Belasungkawa untuk CAK NUR
Sebuah kehilangan bangsa yang besar

Tgl terbit: Senin, 29 Agustus 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan rasa duka dan belasungkwawa yang mendalam atas kepergian Nurcholis Madjid (Cak Nur), sosok yang merupakan simbol kearifan manusia.

Sampai Kapan Kami Harus Menunggu
Tgl terbit: Senin, 29 Agustus 2005

Penundaan keadilan adalah bentuk penolakan terhadap keadilan

Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD), adalah sebuah Federasi HAM di tingkat regional dimana Munir sebagai ketuanya sejak Agustus 2003 hingga akhir kematiannya, adalah sangat mengecewakan dengan adanya tindakan dari pemerintah Indonesia yang lamban sehubungan dengan penemuan Tim investigasi untuk kasus Munir. Kami, KontraS , IKOHI dan beberapa kelompok masyarakat lainnya menuntut untuk dibentuknya Tim independen baru untuk memastikan penyelesaian kasus Munir dengan maksud mengungkap adanya kebenaran, menghukum para pelaku dengan hukuman maksimal.

Mou Helsinki dan Prospek Pengadilan HAM
Tgl terbit: Jumat, 19 Agustus 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memandang positif ditandatanganinya Nota kesepahaman di Helsinki antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka/GAM. Upaya ini menunjukkan perubahan sikap mendasar kedua belah pihak dalam memilih jalan damai untuk menyelesaikan masalah Aceh yang telah berlangsung hampir selama 30 tahun.

Penembakan Misterius di Poso, Bukti Lemahnya Aparat Keamanan
Tgl terbit: Kamis, 04 Agustus 2005
Aparat Keamanan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam penembakan yang terjadi terhadap dua warga sipil di Poso Budiyanto (3/8) dan Sarlito (4/8), keduanya warga Kelurahan Gebang Rejo, Poso Kota. Peristiwa tersebut terjadi hanya dalam kurun waktu delapan jam. Penembakan kedua terjadi kurang lebih 100 meter dari penembakan pertama. Peristiwa penembakan misterius ini terjadi dalam jarak 500 m dari Polres Poso.

Pernyataan Sikap
Tgl terbit: Minggu, 24 Juli 2005

Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Kami warga masyarakat di 7 (tujuh) Desa di sekirar lokasi TPST Bojong yakni Desa Cipeucang. Sukamaju. Situsari. Bojong. Singasari. Mampir dan Cikahuripan yang tergabung dalam FKMPL Bogor dengan ini memaklumatkan Sikap terhadap TPST Bojong:

Sesat Pikir Perpanjangan Operasi Sintuwu Maroso
Tgl terbit: Kamis, 21 Juli 2005

Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah kemarin (20/07/2005) kembali menyetujui perpanjangan Operasi Sintuwu Moroso untuk ketujuh kalinya di Poso. Operasi dengan mandat pemulihan keamanan dan ketertiban itu dipastikan setelah sebelumnya operasi dengan sandi yang sama berakhir pada 12 Juli 2005. Sama dengan perpanjangan sebelumnya, yakni faktor ancaman keamanan yang belum pulih menjadi alasan utama.

Putusan Bebas Kasus Priok : "Penegakan Hukum Kembali Ke Titik Nol"
Tgl terbit: Rabu, 06 Juli 2005

Korban Pelanggaran HAM berat Tanjung Priok bersama KontraS mempertanyakan kredibilitas putusan pengadilan tinggi yang membebaskan Butar-Butar dan Surisno Mascung dkk. Kami memandang, putusan ini bisa kembalikan penegakan HAM ke titik nol karena tak satupun ada yang bertanggungjawab. Kami menuntut Jaksa Agung segera mengajukan kasasi ke MA.

Sikap Buyung, Cerminkan Bumper Pelanggar HAM
Tgl terbit: Selasa, 05 Juli 2005

Kami mengecam sikap dan pemyataan Adnan Buyung Nasution yang meminta Komnas HAM menghentikan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Pemyataan itu merupakan ketidakpahaman ABN atas kewenangan yang dimiliki Komnas HAM berdasarkan UU No.39/1999 tentang HAM & uu No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, sekaligus kesengajaan ABN menjadi bumper politik pelanggar HAM, & bertujuan meniadakan pengungkapan pelanggaran HAM berat masa lalu. Oleh karena itu harus dihentikan.

Pemerintah Harus Sedia Payung Sebelum Hujan
Tgl terbit: Senin, 04 Juli 2005

KontraS, ELSAM, PBHI dan HRWG menyesalkan lambatnya Pemerintah Indonesia merespon Laporan Komisi Ahli PBB. Ini penting untuk menyikapi rekomendasi Komisi Ahli yang meminta Jaksa Agung membuka kembali kasus Timtim melalui penuntutan di pengadilan ad hoc serupa terhadap pihak yang paling bertanggungjawab. Dalam hal ini, pemerintah harus menjelaskan keadaan dan posisinya atas laporan tersebut, mengingat laporan telah diterima Indonesia pada 10 Juni 2005.

KOMNAS HAM Harus Melakukan Terobosan-Terobosan Untuk Mengungkap Kasus Penghilangan PALKSA 97/98
Tgl terbit: Jumat, 01 Juli 2005

Pada hari Jumat, 1 Juli 2005, keluarga korban dan masyarakat berharap agar para jenderal yang diduga terlibat dalam kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998 datang memenuhi panggilan ketiga (panggilan terakhir) Komnas HAM. Mereka dipanggil untuk memberikan keterangan seputar keterlibatan dan pengetahuan mereka dalam kasus yang menyisakan 14 orang tidak diketahui keberadaannya.

Mengecam Sikap & Pernyataan Hendropriyono Berkaitan Dengan TPF Munir
Tgl terbit: Jumat, 01 Juli 2005

Kami, sejumlah organisasi non pemerintah yang peduli pada upaya pengungkapan kasus kematian Munir, menyatakan mengecam sikap dan pernyataan-pernyataan sensasional AM Hendropriyono berkaitan dengan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir (TPF). Antara lain dengan menyatakan TPF bekerja secara tidak profesional, tanpa fakta dan menyebut TPF "hantu blau" di metro TV dan sejumlah media massa .

Kaji Ulang Rekomendasi Pansus Trisakti-Semanggi
Tgl terbit: Kamis, 30 Juni 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Tim Penuntasan Kasus 12 Mei 1998 dan Aliansi Korban Kekerasan Negara (AKKRA) meminta sikap tegas DPR untuk segera menyelesaikan kasus kejahatan masa lalu dalam peristiwa Trisakti 1998, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999.

TNI Harus Tunduk Otoritas Hukum
Tgl terbit: Jumat, 10 Juni 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan sikap Panglima TNI Jend. Endriartono Sutarto yang menolak menghadirkan anggota TNI dalam pemanggilan Komnas HAM. Menurut KontraS, sikap ini menyulitkan upaya penegakan hukum atas kasus Penculikan Aktifis 1997-1998. Jika dibiarkan, sikap itu dapat mengarah pada pembangkangan militer terhadap otoritas politik. Oleh karena itu harus segera dihentikan.

Menggugat Tanggung Jawab Negara Untuk Memenuhi Hak-Hak Korban Konflik di Poso
Tgl terbit: Rabu, 08 Juni 2005

Kami mengingatkan kembali kepada negara mengenai terus berlanjutnya kekerasan yang tejadi di Poso bahkan meluas ke Palu (Sulawesi Tengah). Berlanjutnya kekerasan ini adalah bukti bahwa Poso belum bebas dari kekerasan. Sebagai akibat, trauma yang dirasakan para korban terus meluas di kalangan masyarakat. Oleh karena itu , negara harus mengambil langkah yang tegas dan bertanggung jawab untuk meredam kekerasan dan mengembalikan damai di Poso seperti semula.

Peledakan BOM di Tentena Sulawesi Tengah
Tgl terbit: Senin, 30 Mei 2005

Kami masyarakat yang peduli dengan Peledakan Bom di Tentena Poso Sulawesi Tengah pada tanggal 28 Mei 2005 merasa prihatin dan resah dengan kondisi negeri Indonesia. Kami sangat prihatin dengan peristiwa ini yang mengakibatkan 21 orang meninggal duinia dan 77 orang luka-luka. Peledakan BOM yang terjadi di Tentena ini merupakan pemeliharaan kekerasan di Poso dalam 7 tahun terakhir.

Peledakan BOM Tentena
Tgl terbit: Minggu, 29 Mei 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (KontraS) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia sangat prihatin dengan Peledakan BOM yang terjadi di Tentena Poso Sulawesi Tengah pada 28 Mei 2005. akibat dari Peledakan BOM ini 20 orang meninggal dan 33 orang luka-luka.

Belum diajukannya Kasus Kekerasan Terhadap KontraS tahun 2003
Tgl terbit: Jumat, 27 Mei 2005

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan protes keras Jaksa Agung RI atas Belum diajukannya kasus Perusakan Kantor dan Penganiayaan Aktifis KontraS ke pengadilan hingga saat ini. KontraS mencurigai berlarut-larut proses hukum atas kasus ini merupakan sesuatu yang disengaja untuk mempeti-eskan kasus ini.

Pelaporan Kasus Penghilangan Paksa ke UNWGEID
Tgl terbit: Senin, 23 Mei 2005

Dalam UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM disebutkan bahwa Penghilangan Orang Secra Paksa (Enforced or Involuntary Disappearances) adalah salah satu bentuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity). Sebagai bentuk dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, tanggung jawab negara adalah menggelar pengadilan dan menghukum pelakunya. Untuk selanjutnnya memenuhi hak-hak para korban dan keluarganya atas rehabilitasi, restitusi dan kompensasi. Hal ini juga diamanatkan pada Pasal 24 ayat 1, Rancangan Konvensi Anti Penghilangan Paksa yang diadopsi oleh Komis HAM PBB tahun 1998. untuk meastikan agar tindakan penghilangan orang secara paksa tidak terjadi, maka Pasal 7 Deklarasi PBB untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (1992) menyebutkan, “Tidak ada keadaan apapun, apakah ancaman perang, keadaan perand dan instabilitas dalam negeri yang membolehkan terjadinya tindak penhilangan paksa.”

Kritik DPR atas Perundingan Aceh di Helsinki
Tgl terbit: Kamis, 19 Mei 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik hasil-hasil sementara yang dicapai perundingan Helsinki dan mendukung perundingan selanjutnya. Kelanjutan perundingan berikut dapat terus menjaga semangat perdamaian dalam menyelesaikan konflik Aceh dan membangun kembali Aceh paska tsunami.

Penembakan Terhadap 5 Anggota Brimob Harus Di Usut
Tgl terbit: Senin, 16 Mei 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan terjadinya insiden penembakan yang mengakibatkan tewas 5 anggota Brmob dan 1 orang korban sipil seta 1 korban dari yang diduga dari kelompok penyerang. Insiden yang terjadi pada Senin, 16 Mei 2005 di pos Brimob yang berada di wilayah perbatasan desa Loki da dusun Ketapang, Kecamatan Tiru, Kabupaten Seram Barat sekitar pukul 3 pagi ini harus dapat diatasi agar tidak meluas menjadi konflik seperti dahulu.

Pemerintah Harus Segera Mebebaskan 3 WNI Yang Disandera Di Filipina
Tgl terbit: Rabu, 11 Mei 2005

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (yang diwakili oleh Almuzzammil Yusuf, Suripto dan Mutammimulu'la), KontraS dan Keluarga korban Erikson Hutagaol mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah lebih serius dalam usaha pembebasan 3 WNI yang sampai saati ini masih disandera oleh Perompak bersenjata di Filipina. Hal ini penting karena pada hari ini adalah batas waktu akhir yang diberikan penyandera untuk mengeksekusi (dibunuh) para sandera apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Menolak Pendekatan Keamanan Penyelesaian Kasus Tanah Masyarakat Mesoyi dan Dukuh Keprok Dengan PTPNN
Tgl terbit: Rabu, 27 April 2005

Kami organisasi yang tergabung dalam solidaritas atas kasus tanah antara Masyarakat Mesoyi dan Dukuh Keprok dengan PTPN IX Jolotigo, Kab. Pekalongan-Jawa Tengah, menyesalkan telah terjadinya pengkriminalisasian terhadap 5 warga desa serta kuasa hukumnya oleh Polresta Pekalongan.

Pernyataan Solidaritas Untuk Kashmir
Tgl terbit: Rabu, 20 April 2005

Karena keelokan alamnya yang bergunung dan berlembah disekitar pegunungan Himalaya, oleh masyarakat internasional Kashmir dikenal sebagai surga dunia. Namun sejak 1989 surga duni tiu berubah menjadi neraka dunia setelah pemerintah India menggelar operasi besar-besaran yang berkekuatan lebih dari 500.000 tentara untuk menghancurkan kelompok yang bersenjata yang menginginkan kemerdekaan dari India. Namun sebagaimana setiap ada konflik bersenjata, masyarakat sipil adalah korban yang paling utama.

Surat Kepada Presiden
Tgl terbit: Selasa, 19 April 2005

Melalui surat ini, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan nota protes atas upaya penghentian acara " Workshop Penanganan Trauma Konseling Paska Gempa dan Tsunami di Aceh " yang diselenggarakan KontraS bersama Asian Human Rights Commission (AHRC), 13 - 16 April 2005. Acara tersebut dihentikan oleh aparat Kepolisian Poltabes Medan, TNI dan Imigrasi Sumatera Utara.

Protes Keras Terhadap Pembubaran Acara
Kontras Sumut-Asian Human Rights Commission

Tgl terbit: Senin, 18 April 2005

KontraS, HRWG dan AWG dengan ini menyampaikan protes keras atas upaya penghentian acara “ Workshop Penanganan Trauma Konseling Paska Gempa dan Tsunami di Aceh ” oleh aparat Kepolisian Poltabes Medan, TNI dan Imigrasi Sumatera Utara. Tindakan ini jelas melanggar hak-hak dan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat setiap orang yang dijamin konstitusi. Lebih jauh, tindakan ini dapat menodai perundingan yang saat ini dilakukan Pemerintah Pusat.

Pemerintah harus audit bisnis TNI
Tgl terbit: Jumat, 15 April 2005

Undang-undang Tentara Nasional Indonesia Pasal 76 ayat 1 menyatakan Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dalam ayat 2 pasal yang sama dikatakan tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden

Komitmen Setengah Hati Pemerintah Untuk Reformasi TNI
Tgl terbit: Jumat, 15 April 2005

Kami dari Solidaritas Korban Pelanggaran HAM mempertanyakan pergantian sejumlah pejabat esselon I di lingkungan Departemen Pertahanan. Pengisian jabatan starategis di Dephan yang meempromosikan TNI aktif bertentangan dengan nilai reformasi TNI. Apalagi tanpa dilakukan pensiunan dini atau pengunduran diri dari dinas kemiliteran TNi.

Mempertanyakan Komitmen Pemerintah untuk Reformasi TNI
Tgl terbit: Kamis, 14 April 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan pergantian sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Departemen Pertahanan. Pengisian jabatan strategis di Dephan yang mempromosikan TNI aktif bertentangan dengan nilai reformasi TNI. Apalagi tanpa dilakukan pensiunan dini atau pengunduran diri dari dinas kemiliteran TNI.

Martabat Negara Republik Indonesia dipertaruhkan dalam persoalan permohonan kerjasama Komisi Ahli PB
Tgl terbit: Rabu, 13 April 2005

Komisi ahli yang dibentuk oleh Sekjen PBB bulan Februari 2004 yang lalu telah mulai menjalankan tugasnya berdasarkan seperangkat mandat dengan jangka waktu kerja selama 2 bulan. Komisi ini adalah bagian dari tanggung jawab komunitas internasional dalam emnindak kejahatan internasional, musuh seluruh umat manusia. Usaha yang telah terjadi di Timor Leste pada saat pelaksanaan referandum di Timor Leste tahun 1999 yang lalu. Komisi ni dibentuk untuk merespon perkembangan dan hasil dari pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timor Leste yang hasilnya jauh dari prinsip keadilan dan prosedurnya jauh dari standar internasional. Pemerintah Indonesia melalui departemen Luar Negeri telah beberapa kali menyatakan penolakannya untuk berkerja sama dengan alasan komisi ini tidak diperlukan lagi dengan dibentuknya KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan) Indonesia - Timor Leste. Sementara Pemerintah Timor Leste menunjukan sikap lebih kooperatif dengan membuka akses kepada 3 anggota Komisi Ahli PBB ini pada tanggal 3-9 April 2005 untuk memasuki Timor Leste dan bertemu dengan lembaga-lembaga negara terkait, ORNOP HAM, dan keluarga korban.

Komite Aksi Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965 Sumut
Tgl terbit: Rabu, 13 April 2005

Perkembangan terkini dalam upaya pengungkapan pelanggaran HAM berat masa lalu telah sampai pada saat dimana Negara secara terang-terangan memaksakan kehendaknya untuk tetap memberlakukan UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Bahkan dalam perkembangan terakhir pemerintahan SBY telah menunjuk Tim Seleksi untuk memilih calon-calon yang akan duduk selaku Komisioner. Sikap ini seperti mengesampingkan fakta begitu banyaknya korban yang menolak UU KKR itu sendiri, khususnya korban di daerah-daerah.

Markas Kopassus di Cijantung Harus Segera Diinspeksi Tim Penyelidikan Komnas HAM
Tgl terbit: Jumat, 08 April 2005

Tim Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan Penculikan Aktifis oleh Tim Mawar yang dibentuk Komnas HAM sudah hampir tiga bulan bekerja. Namun, Tim Penyelidikan tersebut belum menghasilkan kerja yang memuaskan. Desakan-desakan yang kami berikan agar Tim melakukan inspeksi dan penyelidikan ke tempat-tempat penyekapan dan penyiksaan sampai saat ini tidak pernah dilakukan.

Mendesak Pemerintah RI Upayakan Pembebasan 3 WNI DI Filipina
Tgl terbit: Senin, 04 April 2005

Keluarga Erikson Hutagaol didampingi KontraS dan PBHI menyayangkan sikap pemerintah RI yang belum mengupayakan pembebasan 3 WNI yang sejak 30 Maret 2005 di sandera oleh kelompok bersenjata di Filipina. Kami mencemaskan keselamatan ketiga sandera yang hingga kini tak jelas nasib dan keberadaannya. Pihak keluarga sendiri kehilangan kontak sejak sebelum dan setelah disandera pada 30 Maret 2005.

Sikap Tertutup Kejaksaan Agung Rendahkan Prinsip Keterbukaan
Tgl terbit: Kamis, 31 Maret 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan sikap Kejaksaan Agung yang menolak memberi informasi jumlah terpidana mati, data terpidana mati yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan tengah menanti eksekusi. Sikap itu adalah sikap yang tidak bertanggungjawab, bertentangan dengan prinsip dasar penegakan hukum yang demokratis, bahkan standar minimum hukum acara pidana yang menghormati hak-hak asasi terpidana.

Menyikapi Perluasan 22 Struktur Komando Teritorial
Tgl terbit: Rabu, 30 Maret 2005

Tanggal 22 Maret 2005, KSAD Letjen Djoko Santoso menyatakan akan menambah 22 markas komando teritorial yang terdiri tiga Makorem dan 19 Makodim. Penambahan struktur Koter didasarkan pada pertimbangan bahwa TNI belum mampu dalam menerapkan pola pertahanan sebagai negara kepulauan yang dipersiapkan untuk menghadapi perang konvensional, sehingga strategi pertahanannya tetap bertumpu kedarat.

Eksekusi Hukuman Mati Harus Dihapus, Bukan Sekedar Caranya
Tgl terbit: Selasa, 29 Maret 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Presiden untuk meninjau ulang pelaksanaan hukuman mati. Bukan sekedar merubah tata caranya seperti yang dilontarkan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, dari cara ditembak menjadi digantung atau disuntik mati. Perubahan cara tersebut tidak akan berpengaruh apapun bagi penegakan hokum yang lebih manusiawi, kecuali melanjutkan pelaksanaan hukuman   mati, termasuk dalih meminimalisir derita terpidana. Pilihan cara tidak tepat menjadi pembenar untuk melaksanakan hukuman mati.

Polisi Telah Dengan Sengaja Membiarkan Adanya Intimidasi Terhadap Warga Bojong
Tgl terbit: Minggu, 27 Maret 2005

KontraS mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan upaya perlindungan terhadap warga Bojong dari upaya intimidasi yang dilakukan para preman serta menindak tegas preman yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Bojong. KontraS juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak tegas aparat Kepolisian yang telah dengan sengaja membiarkan terjadinya kekerasan terhadap warga Bojong.

Wujudkan Keadilan, Kembalikan Keluarga Kami
Tgl terbit: Kamis, 24 Maret 2005

Pada hari ini, Kamis, 24 Maret 2005, kami korban dan keluarga korban penghilangan paksa pada peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan penculikan aktifis oleh Tim Mawar yang pada tanggal 22 samapi 24 Maret 2005 mengadakan lokakarya di Ciawi Bogor, menanggapi pembentukan Tim Penyelidikan oleh KOMNAS HAM atas kasus tersebut menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Penerapan Hukuman Mati adalah Pelanggaran HAM dan Konstitusi
Tgl terbit: Rabu, 23 Maret 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan kembali diterapkannya hukuman mati. Pada hari Minggu dini hari, 20 Maret 2005, Astini menjalani eksekusi hukuman mati di Jawa Timur. Dia menjadi   orang keempat yang dieksekusi mati dalam kurun 1 tahun terakhir, tiga lainnya dieksekusi di Sumatra Utara untuk kasus narkoba. Sementara di kedepannya masih ada 53 orang terpidana mati â€sebagian besar untuk kasus pidana narkoba dan terorisme- yang belum dieksekusi, bila mengacu pada data dari Jaksa Agung RI.

Aktor Intelektual Pembunuh Munir Harus DITANGKAP
Tgl terbit: Senin, 21 Maret 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memperingati Hari Jadinya yang ke-tujuh, tepat pada 20 Maret 2005. renungan di usia yang ke-7 ini sedikit terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di hari jadi tahun ini KontraS menyadari tantangan yang kian berat. KontraS harus memikirkan bagaimana menimbang dan mengukur gerakan anti kekerasan tanpa sosok Munir, yang telah mati dibunuh.

Petisi Untuk Pengungkapan Kasus Munir
Tgl terbit: Senin, 21 Maret 2005

Sudah enam bulan pengusutan berjalan, namun baru satu tersangka ditetapkan. Tersangka ini adalah POLLYCARPUS, seorang pilot Garuda yang bertugas dengan “tidak jelas”. Alasan lambatnya penyelidikan ini antara lain : kerjasama tim penyidik yang harus dibenahi, mobilitasnya yang rendah, hasil berita BAP yang perlu pendalaman, BAP awal yang masih di Belanda, status saksi yang warga Negara Belanda, dan belum adanya jawaban Belanda atas posisi Indonesia dalam menjamin tidak digunakannya bantuan hokum Belanda untuk menjatuhkan hukuman mati.

Ada "deal-deal politik" Dibalik Pembentukan KKP
Tgl terbit: Jumat, 18 Maret 2005

Kami, organisasi-organisasi non pemerintah Timor Leste dan Indonesia men yesalkan sikap Pemerintah Indonesia dan Timor Leste yang resmi membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) pada 9 Maret 2005. Kami menilai keputusan politik kedua negara tersebut telah mengesampingkan tuntutan keadilan korban pelanggaran serius HAM di Timtim 1999. Lebih jauh, kami mencurigai adanya deal-deal politik dibalik pembentukan KKP yang tergesa-gesa dan buruknya materi/isi kerangka acuan KKP.

TPF Harus Mengecek Informasi Keterlibatan Intelijen dalam Kasus Munir
Tgl terbit: Kamis, 17 Maret 2005

Kami mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang dirahasiakan mengenai dugaan bahwa sejumlah aparat lembaga intelijen kemungkinan terlibat dalam , atau setidaknya mengetahui mengenai kasus pembunuhan Munir.

Informasi itu terlalu penting untuk diabaikan namun terlalu berbahaya untuk dipercayai begitu saja. Penting, karena informasi itu memperkuat salah satu dari kemungkinan motif pembunuhan Munir. Berbahaya, karena informasi yang peka itu disampaikan oleh pihak-pihak yang merahasiakan identitasnya untuk tujuan yang tidak kami ketahui.

Bebasnya Tono Suratman, Preseden Buruk Penegakan HAM
Tgl terbit: Rabu, 09 Maret 2005

KontraS, ELSAM dan IKOHI menilai telah terjadi preseden buruk baru dalam penegakan HAM di Indonesia. Pada 7 Maret 2005, Majelis Hakim Kasasi   Mahkamah Agung yang diketuai oleh Artidjo Alkostar menyatakan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak diterima karena secara formil Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc Gabrial Simangunsong tidak mengajukan memori kasasi. Akibatnya, Brigjen. Tono Suratman, mantan Komandan Korem 164 Wiradharma Dili Timor Timur tetap bebas sesuai dengan keputusan pengadilan HAM Ad Hoc. Besoknya pihak Kejaksaan Agung menjelaskan alasan tidak diajukannya memori kasasi karena belum mendapat salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timor Timur.

Merajut Asa Diatas Puing: Solidaritas Untuk Perempuan Pengungsi
Tgl terbit: Selasa, 08 Maret 2005

Konflik bersenjata dan tindak kekerasan yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan dibeberapa wilayah di Indonesia telah merenggut korban jiwa perempuan dan anank-anak. Mereka terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya, penghidupannya dan akar budayanya ketika perasaan tak aman menyeruak, ketakutan dan ancaman kematian di depan mata. Mereka tak punya pilihan kecuali manjadi pengungsi di negaranya sendiri.

Buruk, Draft Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan
Tgl terbit: Jumat, 04 Maret 2005

ELSAM dan KontraS menyatakan bahwa Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) lebih tidak diperlukan dibandingkan dengan Komisi Ahli yang dibentuk atas usulan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 Februari 2005.

ELSAM dan KontraS menilai draft kerangka acuan KKP sangat buruk. Mulai dari naskah pembukaan ( preamble ), tujuan ( objectives ) maupun mandate ( mandate ). Terlihat sekali kerangka acuan tersebut dibuat dengan tergesa-gesa dan tanpa konsultasi public, baik public di Indonesia maupun public di Timor Leste. Partisipasi masyarakat sipil diabaikan hanya untuk memberi pengampunan pada sekelompok orang kuat yang terlibat dalam kejahatan.

Tentang Perundingan GAM - RI April 2005
Tgl terbit: Kamis, 24 Februari 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Aceh Working Group (AWG) menyambut positif perubahan proposal politik Delegasi GAM dalam perundingan dengan Pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia, Rabu kemarin (23/2) .

Mencurigakan, Pembatalan Pra-Rekonstruksi
Tgl terbit: Rabu, 23 Februari 2005

Investigasi atas kasus meninggalnya Munir telah berlangsung selama lebih dari lima bulan. Namun selama waktu itu, belum juga diperoleh kemajuan. Rekonstruksi awal yang sekiranya akan digelar pada Selasa, 22 Februari 2004, secara mendadak dibatalkan.

Enam Belas Tahun Tragedi Talangsari
Tgl terbit: Selasa, 08 Februari 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memperingatkan Pemerintah dan Komnas HAM yang hingga kini belum ‘menyentuh' (mengusut) tragedi pelanggaran HAM di Talangsari 1989. Dari bukti permulaan yang diperoleh KontraS, kuat dugaan telah terjadi   pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa tersebut. Oleh karena itu KontraS meminta semua pihak agar tidak main-main dengan kasus ini.

Mendesak Jaksa Agung dan DPR Menyelesaikan Kasus-kasus Pelanggaran HAM yang terhambat di tingkat Pen
Tgl terbit: Senin, 07 Februari 2005

Keluarga korban Trisakti, Semanggi I dan II, korban Mei 1998, KontraS dan Tim Penyelesaian Kasus Trisakti mendesak Jaksa Agung dan DPR untuk menyelesaikan seluruh proses lempar tanggung jawab dalam upaya penyelsaian kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Seperti diketahui, lempar tanggung jawab antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan DPR jusru menimbulkan kebekuan politik, sehingga penyelesaian kasus ini terhambat hampir 4 tahun lamanya.

Ketiadaan Upaya Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu
Tgl terbit: Kamis, 03 Februari 2005
Komisi Untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden SBY untuk tidak mengabaikan penegakan HAM, setelah berakhirnya masa 100 hari pertama. Belum terlihat komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan janji-janjinya penegakan HAM dalam kampanye Pemilu 2004 , mereview semua langkah penegakan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan Aceh dan Papua.

Seperti kita ketahui, janji itu ditegaskan kembali pada penyampaian pidato 30 hari pertama pemerintahan SBY-JK di Istana Negara pada 17 November 2004. Dalam pidato politik tersebut, SBY berjanji akan melakukan tindakan pencegahan dan penindakan pelanggaran pelanggaran HAM berat .
Mempertanyakan Tindak Lanjut Kasus Pelanggaran HAM Berat di Tanjung Priok
Tgl terbit: Rabu, 02 Februari 2005

Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok didampingi KontraS mempertanyakan kembali tindak lanjut penanganan kasus Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984. KontraS menilai tidak ada kejelasan atas penanganan kasus tersebut setelah memasuki bulan ke-enam. Bahkan terkesan menunda-nunda. Tidak adanya kejelasan tindaklanjut ini mencerminkan Jaksa Agung bersikap setengah hati dalam menangani berkas Tanjung Priok.  

Enam Belas Tahun Tragedi Talangsari
Tgl terbit: Rabu, 02 Februari 2005
Korban dan Keluarga korban Talangsari, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan LBH Lampung memperingatkan Pemerintah dan Komnas HAM yang hingga kini belum ‘menyentuh’ (mengusut) tragedi pelanggaran HAM di Talangsari 1989. Dari bukti permulaan yang diperoleh KontraS, kuat dugaan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa tersebut. Oleh karena itu KontraS meminta semua pihak agar tidak main-main dengan kasus ini.
Tindakan Penyiksaan Aparat TNI Terhadap Farid Faqih dan Masyarakat Sipil Lainnya Harus Ditindak Huku
Tgl terbit: Kamis, 27 Januari 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat TNI terhadap Farid Fiqih aktifis GOWA. Tindakan penyiksaan itu tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun baik dalam keadaan perang maupun damai.

Surat Protes Terbuka
Tgl terbit: Kamis, 27 Januari 2005
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindak kekerasan aparat TNI terhadap Farid Faqih, aktivis GOWA hingga luka-luka berat. Apapun alasannya, tindakan tersebut sama sekali tidak dapat ditolerir apalagi dibenarkan.
Harus Lebih Konkrit, Tawaran Presiden RI kepada GAM
Tgl terbit: Senin, 10 Januari 2005

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan telah terjadinya kontak senjata antara aparat keamanan RI dengan kelompok bersenjata GAM. Tindakan ini harus dihentikan, karena akan sangat mengganggu jalannya agenda kemanusiaan di Aceh. Bukan saja bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, akan tetapi juga bisa menimbulkan korban jiwa dan dampak lain yang tidak perlu. Oleh karena itu, rekonsiliasi berupa kesepakatan politik gencatan senjata antara Pemerintah Pusat RI dan GAM kian mendesak.

Need to be more Concrete, Indonesian President�s Offered towards GAM
Tgl terbit: Senin, 10 Januari 2005
The Commission for Involuntarity Disappearances and Victim of Violence (KontraS) regrets the exchange of gunfire between the state security apparatus with Free Aceh Movement or GAM. These kind of actions need to ceased, because it could disturb the emergency humanitarian effort in Aceh. It is not just the Aceh rehabilitations and reconstruction process at stake, but the possibility for human sacrifice and other unnecessary impact. With this consideration, political reconciliation in term of cease fire political agreement between The Government of Indonesia and GAM is urgently required.
BANTUAN KEMANUASIAAN UNTUK ACEH
Tgl terbit: Selasa, 04 Januari 2005
BANTUAN KEMANUSIAAN UNTUK ACEH
Refleksi dan Proyeksi 2004-2005
Tgl terbit: Senin, 03 Januari 2005

Dari Tahun KEGELAPAN dan KRISIS Kemanusiaan-HAM
Menuju Tahun Membangun Persaudaraan Umat Manusia


Dari hasil refleksi akhir tahun 2004, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ingin menyatakan kondisi penegakan HAM sepanjang tahun 2004 sebagai tahun yang gelap bagi penegakan HAM. Berbagai upaya memperjuangkan HAM menemui kebuntuan, bahkan bergerak mundur. Rendahnya kehendak politik negara dan kepentingan elit kuasa, memukul balik harapan korban akan keadilan. Pada triwulan keempat 2004, kebuntuan ini menemui harapan baru karena Pilpres 2004. Itupun masih harus diuji hingga tahun 2005, mengingat beban negara yang kini terasa berat.
...

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org